Social and Culture

Foto: Fernando Llano/AP Photo/picture alliance

June 15 2024

Meksiko Memilih Presiden Pertama dalam Sejarah

Chatrine Debora News, Politics, Social and Culture Meksiko, pemilihan umum, Politik 0

Mencetak sejarah, calon pemimpin perempuan akhirnya memenangkan kepemimpinan di Meksiko. Menurut Dewan Pemilihan Umum Meksiko, Claudia Sheinbaum yang berusia 61 tahun tersebut telah memenangkan kursi kepresidenan dengan perolehan suara antara 58 dan 60 persen. Hasil ini membuatnya memimpin sebesar 30 persen dari saingannya. Saingannya, Xochitl Galvez, kandidat dari spektrum partai yang luas telah mengucapkan selamat kepada Claudia dan mengakui kekalahannya.

Sheinbaum merupakan kandidat dari Partai Morena yang berhaluan kiri, yang dibentuk pada tahun 2011 oleh Presiden Andres Manuel Lopez Obrador. Sheinbaum akan mulai bekerja pada tanggal 1 Oktober, dengan masa jabatan enam tahun yang tidak dapat diperpanjang.

Sebagai seorang ahli fisika dan insinyur lingkunga, Sheinbaum memiliki beberapa pengalaman yakni menjalani masa magang politiknya sebagai Wali Kota Mexico City dari tahun 2018 hingga tahun 2023 lalu.Sheinbaum sendiri berjanji akan meningkatkan program kesejahteraan sosial, terutama mengembangkan sistem pensiun bagi para lansia.

Meskipun begitu, kepemimpinannya akan menghadapi masalah besar, menakutkan, dan menyiksa terutama dari kartel narkoba. Lebih dari 185.000 orang telah terbunuh selama enam tahun terakhir. Mengenai hubungan dengan tetangga raksasa Meksiko di utara, Amerika Serikat, presiden terpilih Sheinbaum menjanjikan rasa saling menghormati dan kesetaraan, serta selalu membela warga Meksiko di sisi lain perbatasan.

Sheinbaum menyatakan bahwa kemenangan bukan merupakan pencapaiannya namun bagi seluruh wanita. “Saya sudah mengatakannya sejak awal, ini bukan hanya tentang saya yang mencapai [posisi puncak], ini tentang kita semua yang berada di sini.” Dia menambahkan “Saya tidak akan mengecewakan Anda.”

Pembunuhan wali kota perempuan

Di tengah perayaan kemenangan presiden perempuan, beberapa orang bersenjata telah membunuh walikota perempuan di sebuah kota di Meksiko hanya beberapa jam setelah negara itu merayakan terpilihnya Claudia Sheinbaum sebagai presiden perempuan pertama di negara itu. Yolanda Sánchez ditembak di kota Cotija, yang telah ia pimpin sejak September 2021. Sanchez adalah wanita pertama yang terpilih untuk jabatan tersebut.

Kekerasan yang meluas terhadap politisi telah membayangi pemilihan umum Meksiko, yang diikuti oleh dua perempuan yang mencalonkan diri sebagai presiden.

Dilansir dari media lokal, dikatakan bahwa Sanchez ditembak 19 kali dan meninggal di rumah sakit tak lama setelah serangan tersebut. Pengawalnya juga tewas dalam baku tembak tersebut.

Meskipun begitu, sejauh ini belum ada penangkapan yang dilakukan sehubungan dengan serangan tersebut, namun secara luas diperkirakan bahwa para pria bersenjata itu merupakan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir. Sebelumnya, Sánchez telah melaporkan menerima ancaman pembunuhan setelah mulai menjabat pada September 2021.

May 14 2024

Munculnya peran opini publik dan media sosial dalam politik Timur Tengah

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Social and Culture, Think Konflik Israel-Palestina, Middle East, Public Opinion, Tik Tok 0

Di tengah perang di Gaza, lonjakan media berita alternatif dan media sosial telah secara signifikan meningkatkan dukungan untuk perjuangan Palestina

Serangan Hamas: Mengganggu proses perdamaian Timur Tengah

Hingga paruh kedua tahun 2023, negara-negara Timur Tengah dan Muslim telah mengesampingkan masalah Palestina, dan sering kali lebih memilih keuntungan politik daripada menunjukkan dukungan ideologis untuk Palestina. Dengan Uni Emirat Arab (UEA) – salah satu perantara kekuatan terkuat di kawasan itu – menormalkan hubungan dengan Israel (di antara yang lain) di bawah Kesepakatan Abraham, tampaknya sekutu dekatnya, Arab Saudi, kemungkinan besar akan mengikutinya dan perjuangan Palestina akan dilupakan. Bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, pendukung keuangan dan logistik kelompok bersenjata Hamas[1], secara perlahan-lahan meningkatkan perdagangan dan hubungan lainnya dengan Israel dalam upaya untuk menopang ekonominya yang sedang merosot dan memanfaatkan penemuan gas di Laut Tengah.[2] Amerika Serikat (AS) di bawah Biden perlahan-lahan mulai masuk ke dalam gagasan proses perdamaian Timur Tengah yang tidak terbebani oleh aksi-aksi Israel di Palestina.

Namun, proses ini secara signifikan dipengaruhi oleh serangan 7 Oktober di Israel ketika Hamas[3] merobek-robek sistem pertahanan Israel yang canggih untuk meluncurkan serangan darat, udara, dan laut yang terkoordinasi. Dalam prosesnya, warga Israel terbunuh atau ditangkap, yang mengarah pada respon brutal oleh Israel yang telah menewaskan banyak warga Palestina selama beberapa bulan terakhir.

Dampak

Perang yang terjadi antara Israel dan Palestina telah menyebabkan kecaman yang meluas terhadap Israel dan Hamas serta perubahan geopolitik yang besar di wilayah tersebut. Pertama, lintasan Perjanjian Abraham terhenti dan bahkan dibatalkan dalam beberapa hal. Arab Saudi, yang berada di ambang normalisasi hubungan dengan Israel, harus menghentikan sementara rencananya dan fokus untuk mengakhiri perang sesegera mungkin. Erdogan, yang pada awalnya terlihat netral, segera melontarkan kritik keras terhadap Israel dan pemimpinnya, Netanyahu.[4]

Yang membuat frustasi kepemimpinan Israel, tidak hanya tidak berhasil mencapai tujuan awalnya untuk menghancurkan Hamas, tetapi tindakannya juga dirujuk ke Mahkamah Internasional untuk genosida yang masuk akal.[5] Meskipun tidak ada keputusan konkret yang dijatuhkan, pertimbangan atas tindakannya menjadi pukulan besar bagi citranya di mata opini publik global.

Baru-baru ini, seruan untuk solusi dua negara telah meningkat secara signifikan. Solusi dua negara mengacu pada pembentukan sebuah negara Palestina yang terpisah berdasarkan perbatasan yang disepakati pada tahun 1967[6], sebuah langkah yang akan memberikan kedaulatan kepada Palestina dan, selanjutnya, kehadirannya di badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PM Israel Netanyahu telah menolak secara bulat langkah tersebut, dan menganggapnya sebagai ancaman keamanan.

Namun, seruan ini semakin kuat sejak perang dimulai. Bahkan Presiden AS Biden[7], sekutu terdekat Israel, telah mengulangi seruannya untuk solusi dua negara setelah perang mereda. Arab Saudi baru-baru ini menyatakan bahwa mereka tidak akan menormalkan hubungan dengan Israel tanpa adanya solusi dua negara di atas meja.[8]

Menjelaskan pembalikan politik: Opini publik

Lintasan hubungan Timur Tengah dengan Israel sebelum Oktober 2023 dan dukungan jangka panjang AS untuk Israel membuktikan bahwa faktor ideologis tidak memotivasi seruan baru untuk solusi dua negara. Sebuah entri baru dalam kotak hitam pembuatan kebijakan luar negeri adalah kuatnya opini publik yang mendukung Palestina, yang memaksa para pemimpin negara untuk mengambil posisi yang setidaknya netral, jika tidak positif terhadap Palestina.

Media sosial telah menjadi salah satu alat terkuat yang digunakan oleh para netizen untuk menyoroti berbagai kebrutalan tentara Israel di Palestina dan mempengaruhi opini publik. Dalam hal ini, jurnalis warga seperti Wael al-Dahlouh[9] dan Motaz Azaiza[10] telah mendokumentasikan berbagai masalah di Palestina yang melewati media tradisional dan menjangkau warga biasa di seluruh dunia.

Begitu parahnya dampak yang ditimbulkan sehingga seorang pejabat TikTok harus mengeluarkan klarifikasi bahwa bukan algoritme yang mendukung opini pro-Palestina[11], melainkan pengguna TikTok yang secara berlebihan memposting untuk mendukungnya. Selain itu, outlet berita seperti Al Jazeera, TRT World, RT News, dan media alternatif yang tidak berpihak pada Barat dalam konflik ini telah memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi berita yang pro-Palestina.[12]

Hal ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap politik dalam negeri di banyak negara. Sebagai contoh, peringkat persetujuan Presiden AS Biden telah turun secara signifikan karena masalah Palestina.[13] Ini merupakan salah satu contoh pertama di mana isu kebijakan luar negeri yang tidak melibatkan tentara Amerika (setidaknya untuk beberapa bulan pertama) menyebabkan penurunan peringkat persetujuan. Partai Demokrat juga menghadapi pemilu yang ketat pada tahun 2024 dengan mantan Presiden Donald Trump yang mencoba untuk kembali. Dengan latar belakang ini, negara-negara bagian yang memiliki populasi Arab-Amerika yang signifikan seperti Michigan, Arizona, Minnesota, dan lain-lain, telah meluncurkan kampanye untuk memberikan suara menentang Partai Demokrat[14], yang mengarah pada tindakan seperti membuka daftar Islamofobia untuk menenangkan para pemilih Muslim.[15]

Demikian pula, Turki dan Arab Saudi juga telah tergerak oleh tekanan opini publik. Dengan demikian, meskipun Erdogan[16] berusaha mempertahankan sikap netral dan telah menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam konflik tersebut, opini publik di negaranya, seperti yang terlihat dalam demonstrasi pro-Palestina yang besar, membuatnya mengubah sikapnya dan mengutuk Israel dengan keras. Pola yang sama dapat dilihat di banyak negara lain seperti Mesir, Yordania, dan banyak negara mayoritas Arab dan Muslim lainnya di seluruh dunia. Sebagai contoh, Bahrain, yang telah menormalkan hubungan dengan Israel[17], memanggil pulang duta besarnya untuk Israel (selangkah lagi untuk memutuskan hubungan), yang menunjukkan pembalikan keuntungan politik bagi Israel di wilayah tersebut. Seperti yang diukur oleh proyek barometer Arab Princeton, opini publik[18] di sebagian besar dunia Arab semakin mendukung Palestina dan, dalam beberapa kasus, bahkan Hamas sebagai gerakan perlawanan karena penyebaran luas media sosial dan outlet berita lokal.

Serangan 7 Oktober bukan hanya serangan terhadap kepentingan Israel, namun juga terhadap normalisasi hubungan dengan Israel di seluruh dunia Arab dan Muslim. Bangkitnya opini publik sebagai kekuatan mobilisasi yang kuat merupakan salah satu faktor besar yang telah memaksa negara-negara Barat dan Arab untuk mengubah arah pandangan mereka terhadap Israel dan konflik. Tidak diragukan lagi, hal ini mungkin bukan satu-satunya faktor yang mendorong kebijakan, tetapi pasti akan memainkan peran utama di masa depan.

Oleh karena itu, untuk memahami hasil masa depan dari konflik Timur Tengah, kita harus melampaui pertimbangan politik tradisional dan menambahkan reaksi yang dipicu oleh media sosial ke dalam campuran tersebut. Meskipun tampaknya ada jeda dalam dukungan untuk perjuangan Palestina selama beberapa dekade terakhir, munculnya outlet media berita alternatif dan media sosial telah memainkan peran yang kuat dalam menopang dukungan lagi. Dengan demikian, di masa depan, para pemimpin negara harus mengingat suasana hati negara mereka masing-masing ketika memutuskan bagaimana mendekati konflik di masa depan, terutama ketika menyangkut Israel, yang telah terbukti menjadi salah satu masalah tersulit untuk ditangani sejauh ini.

[1] Tuvan Gumrukcu & Huseyin Hayatsever. (2023, October 25). Turkey’s Erdogan says Hamas is not terrorist organization, cancel trip to Israel. Reuters. https://www.reuters.com/world/middle-east/turkeys-erdogan-says-hamas-is-not-terrorist-organisation-2023-10-25/

[2] Contributor, J. J. O. (2023, September 29). The Hill. The Hill. https://thehill.com/opinion/international/4228775-what-turkey-israel-reconciliation-means-for-the-region-and-the-world

[3] Ragad, A., Brown, R. I., Garman, B., & Seddon, S. (2023, November 27). How Hamas built a force to attack Israel on 7 October. BBC. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67480680

[4] Aydıntaşbaş, A. (2023, November 22). The sultan’s ghost: Erdoğan and the Israeli-Palestinian conflict. Brookings. https://www.brookings.edu/articles/the-sultans-ghost-erdogan-and-the-israeli-palestinian-conflict/

[5] Amnesty International. (2024, January 29). Israel must comply with key ICJ ruling ordering it do all in its power to prevent genocide against Palestinians in Gaza. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/01/israel-must-comply-with-key-icj-ruling-ordering-it-do-all-in-its-power-to-prevent-genocide-against-palestinians-in-gaza/

[6] Case, B. (2024, February 6). A two-state solution for Israelis and Palestinians might actually be closer than ever. The Conversation. https://theconversation.com/a-two-state-solution-for-israelis-and-palestinians-might-actually-be-closer-than-ever-220524

[7] Biden: Two-state solution still possible with Netanyahu in power. (2024, January 19). POLITICO. https://www.politico.com/news/2024/01/19/biden-speaks-with-netanyahu-amid-two-state-solution-outrage-00136649#:~:text=President%20Joe%20Biden%20on%20Friday,Benjamin%20Netanyahu%20in%20his%20post.

[8] Reuter. (2024, February 7). Saudi Arabia: no Israel ties without recognition of Palestinian state. https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-says-there-will-be-no-diplomatic-relations-with-israel-without-an-2024-02-07/

[9] Al-Jazeera. (2023, November 1). To kill a family: The loss of Wael Dahdouh’s family to an Israeli bomb. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2023/11/1/to-kill-a-family-the-loss-of-wael-dahdouhs-family-to-israeli-bombs

[10] Al-Jazeera. (2024, January 23). Photojournalist Motaz Azaiza evacuates from Gaza. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2024/1/23/gazas-motaz-azaiza-who-documented-israeli-atrocities-evacuates-to-qatar

[11] Jennings, R. (2023, December 13). TikTok isn’t intentionally pushing pro-Palestine content to young Americans. Vox. https://www.vox.com/culture/23997305/tiktok-palestine-israel-gaza-war

[12] Varghese, J. (2024, January 15). Alternative, social media help shape pro-Palestine opinion. Gulf Times. https://gulf-times.com/article/675556/qatar/alternative-social-media-help-shape-pro-palestine-opinion

[13] The New York Times. (2023, December 19). Poll Finds Wide Disapproval of President. https://www.nytimes.com/2023/12/19/us/politics/biden-israel-gaza-poll.html

[14] Myah Ward. (2023, March 12). Swing-state Muslim leaders launch campaign to ‘abandon’ Biden in 2024. Politco. https://www.politico.com/news/2023/12/02/swing-state-muslim-leaders-biden-00129758

[15] Clerkin, B. (2023, November 2). Kamala Harris unveils anti-Islamophobia push as antisemitism soars. The Jewish Chronicle. https://www.thejc.com/news/world/kamala-harris-unveils-anti-islamophobia-push-as-antisemitism-soars-w5zqo5od

[16] Aydıntaşbaş, A., & Huggard, K. (2023, December 7). Understanding Turkey’s response to the Israel-Gaza crisis. Brookings. https://www.brookings.edu/articles/understanding-turkeys-response-to-the-israel-gaza-crisis/

[17] Al-Jazeera, (2023, November 2). Bahrain recalls ambassador from Israel amid escalating assault on Gaza. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2023/11/2/bahrain-recalls-ambassador-from-israel-amid-escalating-assault-on-gaza

[18] Hamzawy, A. (2023, November 1). Pay attention to the Arab public response to the Israel-Hamas war. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/2023/11/01/pay-attention-to-arab-public-response-to-israel-hamas-war-pub-90893

March 22 2024

Dilema dalam manajemen bencana: SAARC di bawah pengawasan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Climate, Politics, Social and Culture, Think Asia Selatan, Bencana Alam, Human security 0

Asia Selatan rentan terhadap berbagai bahaya alam. Sementara Afghanistan yang gersang menghadapi gempa bumi dan tanah longsor, Pakistan mengalami banjir dan gempa bumi. Nepal dan Bhutan juga terletak di zona seismik aktif dan menghadapi risiko banjir akibat luapan danau glasial. Bangladesh adalah salah satu negara yang paling rawan bencana dan mengalami badai topan, badai, dan banjir. Negara tetangganya, India, dengan bentangannya yang luas, menjadi saksi berbagai bencana alam di berbagai bagian wilayahnya. India Utara menghadapi suhu ekstrim dan gempa bumi dan garis pantai timurnya yang membingkai Teluk Benggala rentan terhadap angin topan, banjir, dan kenaikan permukaan laut. Kepulauan Andaman dan Nicobar rentan terhadap topan dan kadang-kadang mengalami tsunami yang dihasilkan oleh Zona Subduksi Andaman-Sumatera. Karena kedekatannya dengan zona yang sama, Sri Lanka juga rentan terhadap tsunami dan banjir pantai. Maladewa, negara dengan dataran terendah di dunia, terpapar oleh kenaikan permukaan laut. Karena lebih dari seperempat (25,2 persen)[1] populasi dunia tinggal di wilayah ini, bahaya alam membawa dampak yang besar terhadap kehidupan dan harta benda. Oleh karena itu, manajemen bencana sangat penting untuk kelangsungan hidup di Asia Selatan.

Menyadari kerentanan bencana mereka, negara-negara ini telah membentuk kebijakan, mengesahkan undang-undang, dan menerapkan mekanisme untuk menanggulanginya. Namun, bencana alam merupakan ancaman transnasional, oleh karena itu, kolaborasi antarnegara dalam penanggulangan bencana merupakan fitur penting dalam penjangkauan kebijakan luar negeri di Asia Selatan. Namun, menarik untuk dicatat bahwa meskipun kerja sama tersebut berlaku di tingkat multilateral, pada dasarnya kerja sama tersebut berfungsi secara bilateral. Artinya, meskipun lembaga-lembaga regional di Asia Selatan memiliki sektor kerja sama dalam penanggulangan bencana, jika terjadi krisis, ketika negara yang terkena dampak membutuhkan bantuan eksternal, negara tersebut biasanya meminta bantuan dari mitra bilateralnya dan tidak meminta bantuan dari lembaga regional meskipun mereka adalah anggotanya. Akibatnya, sistem manajemen bencana regional tetap terbelakang. Di Asia Selatan, kelangkaan pembangunan ini menyebabkan terbentuknya Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (SAARC) yang mencakup kedelapan negara yang termasuk dalam wilayah tersebut.

Sejak didirikan pada tahun 1985, SAARC mengadopsi sektor kerja sama di bidang “Lingkungan, Bencana Alam, dan Bioteknologi” sebagai perhatian utama. Melalui studi yang dilakukan, kebutuhan akan pendekatan regional untuk manajemen bencana muncul dan 21 tahun kemudian, pada tahun 2006, para anggota mengadopsi Kerangka Kerja Regional Komprehensif untuk Aksi 2006-2015[2] yang dimodelkan berdasarkan Kerangka Kerja Hyogo untuk Aksi 2005-2015. Namun, sejak tahun 2015, Kerangka Kerja tersebut belum diperbaharui, mengindikasikan kurangnya inisiatif untuk tetap relevan dan proaktif. Pendekatan yang kurang bersemangat ini telah mengakibatkan sektor manajemen bencana SAARC dikesampingkan dari upaya-upaya arus utama di kawasan ini. Namun, seiring dengan meningkatnya risiko perubahan iklim, kebutuhan akan sistem manajemen bencana regional menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Melampaui masalah-masalah fungsionalitas SAARC secara menyeluruh, mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan di sektor ini sangatlah penting. Pada tingkat tertentu, hal ini akan membantu SAARC dalam menanggapi krisis atau bahkan memandu kerja sama minilateral dalam penanggulangan bencana di Asia Selatan.

Kelangkaan kemauan politik:

Inisiatif regional dalam manajemen bencana di Asia Selatan telah bersifat reaksioner, yang dipicu oleh bencana alam yang luar biasa. Hal ini dikarenakan seiring berjalannya waktu, bahaya alam yang berulang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tinggal di zona rawan di negara-negara tersebut. Kecuali jika terjadi bencana dengan skala yang sangat besar, kebutuhan akan mekanisme regional untuk secara kolektif mengatasi masalah ini tidak dirasakan. Oleh karena itu, lonjakan peristiwa cuaca ekstrem pada tahun 1985, membuat SAARC mengadopsi sebuah sektor manajemen bencana. Tsunami pada tahun 2004 dan gempa bumi Pakistan pada tahun 2005 memicu perkembangan besar berikutnya: pengadopsian Kerangka Kerja Regional Komprehensif untuk Aksi. Langkah besar ketiga kembali dilakukan setelah banjir Pakistan yang dahsyat pada tahun 2010, dengan ditandatanganinya Perjanjian SAARC mengenai Respon Cepat terhadap Bencana Alam (SARRND) pada tahun 2011.[3] Ketika keadaan normal kembali ke wilayah ini, kekakuan yang ditimbulkan oleh bencana ini hilang dan baru lima tahun kemudian, pada tahun 2016, SARRND mulai diberlakukan, sekali lagi setelah gempa bumi Nepal.

Hal ini menunjukkan, bahwa dengan tidak adanya bencana alam atau stimulus, SAARC kehilangan momentumnya. Dengan tidak adanya bencana, satu-satunya alternatif adalah stimulus politik. Memang, manajemen bencana regional dapat berkembang di bawah SAARC jika hanya ada kemauan politik yang diperlukan dalam pemerintahan negara-negara anggotanya. Tetapi dalam sebuah skenario yang diperumit oleh ketegangan historis dan konflik politik, hal ini sulit untuk dicapai, yang menjelaskan kebodohan SAARC. Hanya jika keprihatinan yang semakin meningkat akan perubahan iklim dan dampaknya menjadi agenda politik utama di setiap negara anggota SAARC, maka sektor ini akan diprioritaskan dan perkembangan yang cepat akan mengikutinya. Negara-negara ini juga dapat memutuskan untuk terlibat dalam kerja sama minilateral dalam penanggulangan bencana regional, dengan memberikan perhatian pada keprihatinan tersebut tetapi menghindari beban SAARC.

Persyaratan yang belum terpenuhi:

Meskipun SARRND mulai berlaku pada tahun 2016,[4] sebagian besar persyaratannya masih belum diimplementasikan. Sebagai contoh, Perjanjian ini mewajibkan negara-negara anggotanya untuk secara bersama-sama atau secara individu membuat Prosedur Operasi Standar (SOP), untuk mengatur bantuan mereka kepada negara anggota lain jika negara tersebut meminta bantuan jika terjadi bencana. Meskipun negara-negara anggota memiliki pedoman di tingkat nasional untuk program HADR mereka, tidak ada norma-norma yang ditetapkan seperti itu yang telah dirancang untuk respons regional SAARC terhadap situasi bencana. Demikian pula, meskipun banyak negara anggota telah mengalokasikan sumber daya sebagai sumber daya siaga untuk operasi HADR, sumber daya tersebut sebagian besar dikirim secara bilateral dan tidak selalu diperuntukkan bagi bantuan regional. Tentu saja dengan tidak adanya aturan dan sumber daya seperti itu, tidak mungkin bagi organisasi regional untuk mengembangkan mekanisme respon cepat dan memberikan bantuan institusional kepada negara-negara anggotanya yang mengalami krisis. Selain itu, SARRND tidak menetapkan batas waktu untuk pembuatan SOP yang selanjutnya mengurangi kemungkinan respon terkoordinasi SAARC.

Kerja sama multilateral disediakan sebagai sebuah pilihan:

SARRND tidak mewajibkan inisiatif bersama untuk penanggulangan bencana. Sebaliknya, perjanjian ini mengartikulasikan multilateralisme sebagai alternatif dari pilihan bilateral. Sebagai contoh, Perjanjian ini menyatakan bahwa Para Pihak harus “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” mengembangkan strategi dan rencana tanggap darurat untuk mengurangi kerugian akibat bencana. Perjanjian ini tidak mengamanatkan pembuatan SOP regional.[5] Demikian pula, perjanjian tersebut menyatakan bahwa “Negara-negara anggota harus menyelenggarakan latihan tiruan secara berkala … yang dapat mengundang negara-negara anggota lainnya untuk menguji efektivitas kesiapan regional untuk tanggap darurat.” Oleh karena itu, tidak ada mandat hukum untuk menyelenggarakan latihan penanggulangan bencana regional secara teratur dan, hanya satu latihan penanggulangan bencana SAARC yang telah diselenggarakan hingga saat ini, yaitu pada tahun 2015.

Mengenai tanggap bencana, SARRND menyatakan bahwa negara-negara anggota yang terkena dampak dapat meminta bantuan dari negara anggota lain baik secara langsung maupun melalui Sekretaris Jenderal SAARC.[6] Dalam iklim politik di mana bilateralisme merupakan paradigma yang berkuasa di wilayah ini, adalah wajar jika negara yang terkena dampak bencana di SAARC akan menjangkau secara langsung ke mitra bilateralnya, daripada melalui lembaga multilateral yang sampai saat ini tidak memiliki pengalaman dalam memberikan tanggapan bencana. Terutama dalam keadaan darurat di mana waktu menjadi sangat penting, hubungan bilateral yang telah teruji akan menjadi media yang lebih disukai untuk mencari bantuan. Oleh karena itu, sekali lagi SAARC dikesampingkan dari manajemen bencana secara real-time di wilayah ini. Oleh karena itu, kebutuhannya adalah untuk mengidentifikasi beberapa tindakan regional yang dapat dilakukan secara spesifik seperti; sistem peringatan dini regional, latihan penanggulangan bencana secara teratur, kumpulan sumber daya dan keahlian regional, dan SOP; mendukung hal ini dengan mandat hukum dan mengembangkan area-area ini.

Keinginan akan pendekatan dan inisiatif yang terstruktur:

Terakhir, inisiatif manajemen bencana regional telah mengalami hambatan di dalam SAARC karena tidak adanya struktur yang terpusat. Untuk waktu yang lama, upaya penanggulangan bencana di dalam SAARC dikoordinasikan di antara berbagai badan seperti Pusat Manajemen Bencana SAARC (SDMC) (India), Pusat Meteorologi (Dhaka), Pusat Kehutanan (Thimphu), dan Pusat Manajemen Pesisir (Male). Koordinasi antara empat pusat tersebut memakan waktu dan tidak dapat dilakukan dengan baik dalam keadaan darurat. Selain itu, hal ini menghambat pengambilan keputusan yang cepat. Oleh karena itu, pada bulan November 2016, peran SDMC diperluas dengan menggabungkan empat Pusat SAARC yang sebelumnya.[7] Meskipun integrasi ini menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur terhadap manajemen bencana regional, hal ini belum mendapatkan momentum. Selain itu, terdapat kebutuhan akan visi dan kepemimpinan yang lebih besar. Berdasarkan keahlian mereka, negara-negara anggota perlu diberi tanggung jawab untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu. Hal ini akan memberikan sektor tersebut lebih banyak inisiatif, terutama jika negara yang bertanggung jawab menganggap hal tersebut dapat memperkuat hubungan diplomatik dan kemitraan multilateral. Pendekatan seperti ini akan mengantarkan pada pembangunan yang terarah.

Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi, manajemen bencana regional akan menerima dorongan di bawah SAARC. Di luar institusi, hal ini juga dapat menjadi peringatan bagi setiap inisiatif minilateral dalam penanggulangan bencana regional. Di atas semua itu, yang terpenting adalah menumbuhkan kesadaran regional tentang dampak bencana alam dan tanggung jawab regional untuk menangani bencana alam secara kolektif dan kolaboratif sebagai orang Asia Selatan.

[1] Population of Southern Asia (2024) – Worldometer. (2024). https://www.worldometers.info/world-population/southern-asia-population/#:~:text=The%20current%20population%20of%20Southern,of%20the%20total%20world%20population.

[2] IFRC. (2009). Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters. PreventionWeb.net: the knowledge platform for disaster risk reduction. https://www.preventionweb.net/files/globalplatform/SAARCStatement.pdf

[3] Venturi, D., & Venier, S. (2018). SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters. In The Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law (pp. 466-475). Brill Nijhoff.

[4] SAARC Secretariat. (2011, November). SAARC AGREEMENT ON RAPID RESPONSE TO NATURAL DISASTERS. SAARC. https://saarc-sdmc.org/sites/default/files/summits/summit17.pdf

[5] Ibid.

[6] Op.Cit

[7] SAARC Secretariat. (2011, November). SAARC AGREEMENT ON RAPID RESPONSE TO NATURAL DISASTERS. SAARC. https://saarc-sdmc.org/sites/default/files/summits/summit17.pdf

2024-01-21T145114Z_531217093_RC2CM5AK7G5S_RTRMADP_3_FRANCE-MIGRATION-PROTEST-1706174376

February 20 2024

Prancis bergerak ke kanan dalam hal imigrasi

Rifani Agnes Eka Wahyuni Europe, Politics, Social and Culture, Think Domestik politik, Emmanuel Macron, immigration bill 0

Setidaknya selama satu dekade, migrasi tetap menjadi isu yang hangat dalam politik Eropa, memberikan umpan bagi partai-partai di sisi kanan spektrum ideologi. Dengan peningkatan populasi migran yang stabil dari 8,5 persen pada tahun 2010 menjadi lebih dari 10 persen pada tahun 2022,[1] situasinya tidak berbeda dengan di Prancis di mana isu ini telah lama mendominasi politik Prancis.

Tepat setelah Uni Eropa (UE) mencapai kesepakatan tentang Migrasi dan Suaka pada bulan Desember,[2] Parlemen Prancis mengesahkan undang-undang untuk mereformasi pendekatannya terhadap imigrasi sambil memerangi imigrasi ilegal. Setelah penolakan mentah-mentah terhadap versi rancangan undang-undang imigrasi Presiden Emmanuel Macron sebelumnya yang lebih lunak dan disusun dengan susah payah selama 18 bulan,[3] versi yang akhirnya disahkan oleh Parlemen secara signifikan diperketat untuk menarik perhatian kelompok sayap kanan.

Bahkan ketika memberikan izin tinggal sementara untuk sektor-sektor pekerjaan yang mengalami kekurangan tenaga kerja, RUU tersebut memperkenalkan kontrol yang ketat. Hal ini mencakup persyaratan[4] yang lebih ketat bagi imigran untuk membawa anggota keluarga, kuota tahunan untuk imigrasi, akses istimewa ke subsidi negara dan tunjangan kesejahteraan bagi warga negara Prancis di negara yang secara tradisional dikenal dengan sistem kesejahteraannya yang murah hati dan inklusif, biaya visa tambahan untuk pelajar asing, pencabutan kewarganegaraan ganda bagi warga negara Prancis yang dituduh melakukan kejahatan, pencabutan hak untuk mendapatkan kewarganegaraan Prancis secara otomatis bagi mereka yang lahir di Prancis, serta proses yang lebih mudah untuk mengusir para pendatang yang tidak memiliki dokumen.

“Ciuman kematian”

Tidak seperti perombakan pensiun Prancis yang kontroversial yang dipaksakan secara tidak demokratis pada Maret 2023 dengan melewati Parlemen dan menggunakan kekuatan konstitusional khusus,[5] RUU imigrasi dipilih di majelis rendah. Legislasi yang diperketat tersebut menerima 349 suara setuju dan 186 menentang,[6] di mana banyak anggota Partai Renaisans Macron dan koalisi sentrisnya yang abstain atau menentang RUU tersebut. Di sisi lain, semua 88 anggota sayap kanan memberikan suara mendukung RUU tersebut,[7] memberikan dukungan dan dukungan yang kuat. Banyak media Prancis yang menyebut langkah ini sebagai “ciuman kematian” dari pemimpin oposisi sayap kanan Marine Le Pen setelah kesan awal bahwa partainya, National Rally, akan abstain atau menentang RUU tersebut.[8]

Meskipun Macron berhasil meloloskan legislasi secara demokratis yang merupakan inti dari mandat keduanya, optik dari kompromi tersebut tidak mungkin lebih buruk lagi.

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa sementara 70 persen dari populasi Prancis, termasuk 87 persen,[9] pendukung Macron sendiri mendukung RUU baru tersebut, 73 persen berasumsi bahwa RUU tersebut terinspirasi oleh ide-ide Le Pen, yang menyebabkan hasilnya disebut-sebut sebagai “kemenangan ideologis” yang masif bagi para pesaing Macron di sayap kanan.[10] Kudeta mengejutkan Le Pen dan langkah-langkah ketat yang terkandung dalam RUU tersebut juga membuat marah anggota koalisi Macron di sebelah kiri, menuduhnya menyerah pada tekanan dari sayap kanan dan mempertaruhkan nilai-nilai fundamental Republik Prancis. Selain itu, RUU tersebut, melalui penggabungan keyakinan sayap kanan, telah mengasingkan para pendukung yang memilih Macron sebagai alternatif dari sayap kanan,[11] dan sekarang menuduhnya menjadi “batu loncatan” mereka alih-alih menolak ide-ide mereka.[12] Sementara menteri kesehatan Prancis Aurélien Rousseau mengundurkan diri dari jabatannya,[13] Yannick Jabot dari Partai Hijau menyebut RUU tersebut sebagai kedatangan Trumpisme di Prancis.[14] Selain itu, proses ini telah mengungkap kesulitan pemerintahan yang terkait dengan mandat Macron yang lemah dari pemilu 2022,[15] yang menyebabkan hilangnya mayoritas parlemen. Seluruh kejadian ini telah mendorong perombakan pemerintahan dan pengunduran diri Perdana Menteri Prancis Élisabeth Borne dengan harapan dapat fokus pada prioritas baru, menjelang pemilihan Uni Eropa[16] yang dijadwalkan pada bulan Juni di mana partai-partai eurosceptic memimpin.

Mengarusutamakan sayap kanan

Dalam upaya mereka untuk meredakan kekhawatiran pemilih di tengah-tengah opini publik yang mengeras tentang imigrasi, partai-partai di seluruh papan telah menemukan diri mereka dalam keadaan terjepit untuk mengatasi masalah migrasi, yang telah berhasil dimanfaatkan oleh sayap kanan. Dengan demikian, kooptasi pusat terhadap poin-poin pembicaraan sayap kanan merupakan fenomena yang sedang diamati di seluruh politik Eropa, di mana arus utama mengarusutamakan dan melegitimasi politik sayap kanan.

Bagi Macron, ini bukan pertama kalinya ia mengakomodasi atau meniru retorika sayap kanan untuk kelangsungan hidup politiknya, seperti yang terlihat dari retorikanya yang semakin keras terhadap Islam pada tahun 2023.[17] Pada bulan September tahun lalu, Menteri Pendidikan Macron saat itu, Gabriel Attal, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai Perdana Menteri Prancis yang baru, mengumumkan larangan mengenakan abaya di sekolah-sekolah demi kepentingan sekularisme.[18]

Bola sekarang berada di tangan pengadilan konstitusi Prancis untuk memeriksa apakah undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi atau perlu diubah.[19] Selain itu, peringatan bahwa ketika negara-negara Eropa, termasuk Prancis, menindak keras imigrasi, mereka secara bersamaan menghadapi penurunan populasi dan membutuhkan tenaga kerja migran, tidak dapat dihindari.

Ketika Prancis bergerak ke kanan dalam hal imigrasi, Macron mungkin telah berhasil mengesahkan undang-undang secara demokratis tentang masalah yang paling diperdebatkan dalam politik Prancis. Namun citranya sendiri, sebagai pembela demokrasi liberal dan alternatif sentris dari sayap kanan, tetap compang-camping.

[1] Michel Rose & Tassilo Hummel. Macron defends new French migration law despite political tensions. Reuters. 21 Desember 2023. https://www.reuters.com/world/europe/french-president-macron-defend-his-contested-migration-bill-tv-2023-12-20/

[2] European Commission. What is the New Pact on Migration and Asylum of the EU?. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/new-pact-migration-and-asylum_en

[3] France 24. French parliament rejects Macron’s immigration bill in surprise vote. 11 Desember 2018. https://www.france24.com/en/france/20231211-french-parliament-rejects-macron-s-immigration-bill-in-surprise-vote

[4] Le Monde. French Parliament adopts Macron’s immigration bill. 19 Desember 2023. https://www.lemonde.fr/en/immigration/article/2023/12/19/french-parliament-adopts-government-s-immigration-bill_6359410_144.html

[5] Stacy Meichtry. Macron Government Bypasses France’s National Assembly to Pass Pension Overhaul. The Wall Street Journal. 16 Maret 2023. https://www.wsj.com/articles/macron-government-bypasses-frances-national-assembly-to-pass-pension-overhaul-26089695

[6] Aurelien Breeden & Catherine Porter. Macron compromises With Right to Pass Immigration Overhaul. The New York Times. 19 Desember 2023. https://www.nytimes.com/2023/12/19/world/europe/macron-immigration-overhaul.html

[7] Ibid.

[8] Hufh Schofield. Has Marine Le Pen given Emmanuel Macron the ‘kiss of death’?. BBC. 20 Desember 2023. https://www.nytimes.com/2023/12/19/world/europe/macron-immigration-overhaul.html

[9] Michel Rose & Tassilo Hummel. Macron defends new French migration law despite political tensions. Reuters. 21 Desember 2023. https://www.reuters.com/world/europe/french-president-macron-defend-his-contested-migration-bill-tv-2023-12-20/

[10] Theo Bourgery-Gonse. Le Pen claims ideological victory’after French lawmakers approve contested immigration bill. Euractiv France. 20 Desemebr 2023. https://www.euractiv.com/section/politics/news/le-pen-claims-ideological-victory-after-french-lawmakers-approve-contested-immigration-bill/

[11] Magali Lafaourcade. Yannick Jadot: ‘Vote Macron without hestitation, without ambiguity, in all clarity’. Le Monde. 21 April 2022. https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2022/04/21/yannick-jadot-vote-macron-without-hesitation-without-ambiguity-in-all-clarity_5981225_23.html

[12] Aurelien Breeden & Catherine Porter. Macron compromises With Right to Pass Immigration Overhaul. The New York Times. 19 Desember 2023. https://www.nytimes.com/2023/12/19/world/europe/macron-immigration-overhaul.html

[13] https://www.france24.com/en/live-news/20231220-%252525F0%2525259F%25252594%252525B4-french-health-minister-quits-as-controversial-immigration-law-splits-macron-s-ruling-party

[14] Hufh Schofield. Has Marine Le Pen given Emmanuel Macron the ‘kiss of death’?. BBC. 20 Desember 2023. https://www.nytimes.com/2023/12/19/world/europe/macron-immigration-overhaul.html

[15] The Economist. Emmanuel Macron lose his parliamentary majority. 19 Juni 2022. https://www.economist.com/europe/2022/06/19/emmanuel-macron-loses-his-parliamentary-majority

[16] The Economic Times. French PM Elisabeth Borne resigns, Emmanuel Macron to name new government. 8 Januari 2024. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/french-pm-elisabeth-borne-resigns-emmanuel-macron-to-name-new-government/articleshow/106645579.cms

[17] AlJaezeera. Muslim groups urge Macron end ‘divisive rhetoric, reject hatred’. 1 Novemebr 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/11/1/muslim-group-calls-on-macron-to-end-assault-on-islam-muslims

[18] https://indianexpress.com/article/explained/explained-global/france-ban-abaya-schools-explained-8930103/%252523:~:text=France%25252520has%25252520banned%25252520the%25252520Abaya,and%25252520the%25252520State%25252520is%25252520observed

[19] DW. France passess controversial immigration bill. 20 Desember 2023. https://www.dw.com/en/france-passes-controversial-immigration-bill/a-67772998

February 16 2024

Sekjen PBB: “Perut kosong memicu ketidakstabilan”

Chatrine Debora News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Konflik, Perserikatan Bangsa-Bangsa 0

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kekacauan iklim dan krisis pangan adalah ancaman yang semakin meningkat terhadap perdamaian global. Antonio juga mengatakan dalam pertemuan PBB tingkat tinggi bahwa bencana iklim membahayakan produksi pangan dan “perut kosong menjadi pemicu ketidakstabilan”.

Antonio Guterres mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi dampak kekurangan pangan dan kenaikan suhu terhadap perdamaian dan keamanan internasional – pandangan yang disuarakan oleh banyak negara tetapi tidak oleh Rusia. “Di mana perang terjadi, kelaparan merajalela – baik itu karena pengusiran penduduk, penghancuran pertanian, kerusakan infrastruktur, atau kebijakan penyangkalan yang disengaja.” “Sementara itu, kekacauan iklim membahayakan produksi pangan di seluruh dunia,” katanya.

Gaza yang dilanda perang, katanya, tidak ada yang memiliki cukup makan dan wilayah kecil itu menyumbang 80 persen dari 700.000 orang terlapar di dunia. Setelah lebih dari satu dekade perang di Suriah, katanya, 13 juta warga Suriah tidur dalam keadaan lapar setiap malam. Lalu di Myanmar, prospek mengakhiri kelaparan telah mundur karena konflik dan ketidakstabilan, katanya.

Simon Stiell, kepala iklim PBB, mengatakan kepada dewan bahwa perubahan iklim berkontribusi pada ketidakamanan pangan dan konflik. Dia mengatakan satu dari 10 orang di planet ini sudah menderita kelaparan kronis hari ini dan jika perubahan iklim berlangsung cepat, “akan menjadi lebih buruk”. “Tindakan cepat dan berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan diperlukan sekarang untuk membantu mencegah keduanya dari berkelanjutan,” kata Stiell.

Beth Bechdol, wakil direktur Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, mengatakan bukti ilmiahnya jelas: “Perubahan iklim mengancam keamanan pangan, dan dampaknya adalah ancaman yang semakin besar terhadap perdamaian dan keamanan internasional.” Dia mengulangi peringatan lama FAO: “Tidak ada keamanan pangan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian tanpa keamanan pangan.”

Bechdol mengatakan 258 juta orang di 58 negara menghadapi tingkat ketidakamanan pangan yang tinggi dan lebih dari dua pertiga dari mereka – 174 juta orang – berada pada tingkat kelaparan tinggi karena iklim dan konflik. “Walaupun mungkin tidak ada hubungan kausal langsung antara keduanya, ada bukti yang jelas bahwa perubahan iklim meningkatkan risiko dan pendorong konflik dan ketidakstabilan, seperti perselisihan atas tanah dan air,” kata Bechdol. “Dan konflik berkontribusi pada kerentanan perubahan iklim, terutama bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah dan bermigrasi.”

Sebagai contoh dari hubungan kompleks antara perubahan iklim dan konflik, dia menunjukkan pada penggembala di Afrika Barat dan Tengah yang telah dengan damai melintasi batas dengan ternak mereka mencari air dan padang rumput selama bertahun-tahun. Tetapi perubahan iklim, tekanan lingkungan, dan keamanan telah menyebabkan peningkatan ketegangan dan persaingan antara penggembala dan petani untuk sumber daya yang langka termasuk air dan tanah, katanya.

Bechdol menekankan bahwa perubahan iklim dan konflik tidak hanya memengaruhi peternakan tetapi juga produksi tanaman, perikanan, dan kehutanan “yang secara intim dan tak terpisahkan terkait dengan perubahan iklim”. Dia mendorong PBB dan pihak lainnya untuk fokus pada pertanian “sebagai solusi kunci terhadap ancaman yang semakin besar dari perubahan iklim, konflik, dan dampaknya terhadap keamanan pangan”.

Presiden Guyana Mohamed Irfaan Ali, yang negaranya memegang kepresidenan dewan bulan ini dan memimpin pertemuan tersebut, mengatakan bahwa dampak perubahan iklim dan ketidakamanan pangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional dipilih sebagai topik pertemuan karena hubungannya yang semakin kuat.

“Konflik adalah pendorong utama ketidakamanan pangan akut di Afrika, dan hal yang sama dapat dikatakan tentang Haiti,” kata Ali kepada pertemuan tersebut, menambahkan bahwa perang di Gaza menimbulkan ton emisi karbon ke atmosfer. “Dewan Keamanan harus memperhitungkan efek konsekuensial terhadap keamanan pangan dan iklim dalam mengatasi masalah konflik dan perang,” kata presiden tersebut, menekankan bahwa “masalah ini sangat terkait dengan aturan hukum, demokrasi, dan tata kelola”.

NATO akan menggelar latihan perang terbesar sejak perang dingin. Foto/Reuters

January 23 2024

NATO Gelar Latihan Militer Terbesar Sejak Perang Dingin

Chatrine Debora News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Latihan Militer, NATO 0

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) atau Pakta Pertahanan Atlantik Terbesar di Eropa akan menggelar latihan militer terbesarnya sejak Perang Dingin. Latihan ini akan mempersiapkan skenario bagaimana pasukan AS dapat memperkuat sekutu Eropa di negara-negara yang berbatasan dengan Rusia dan di sepanjang sisi timur aliansi jika konflik simetris terjadi.

Sebanyak 90.000 tentara dijadwalkan bergabung dalam latihan Steadfast Defender 2024 yang akan berlangsung hingga Mei, kata panglima tertinggi aliansi, Chris Cavoli, pada hari Kamis.

Selain itu, lebih dari 50 kapal, mulai dari kapal induk hingga kapal perusak, akan ikut serta, lebih dari 80 pesawat tempur, helikopter, dan drone, setidaknya 1.100 kendaraan tempur termasuk 133 tank dan 533 kendaraan tempur infanteri, kata NATO.

Cavoli juga mengatakan latihan ini akan mendorong latihan mengenai pelaksanaan rencana regional NATO, rencana pertahanan pertama yang telah disusun aliansi dalam beberapa dekade. Dokumen ini merinci bagaimana aliansi akan merespons serangan Rusia.

Meskipun NATO tidak menyebutkan nama Rusia dalam pengumumannya, namun dokumen strategis tertinggi aliansi mengidentifikasi Rusia sebagai ancaman langsung dan paling signifikan terhadap keamanan anggota NATO.

“Steadfast Defender 2024 akan menunjukkan kemampuan NATO untuk dengan cepat mendeploy pasukan dari Amerika Utara dan bagian lain aliansi untuk memperkuat pertahanan Eropa,” kata NATO.

Penguatan ini akan terjadi selama “skenario konflik yang muncul secara simulasi dengan lawan sepadan,” kata Cavoli kepada wartawan di Brussels setelah pertemuan dua hari kepala pertahanan nasional.

Latihan serupa dalam skala yang sama terakhir kali dilakukan pada Reforger – selama Perang Dingin pada tahun 1988 dengan 125.000 peserta – dan Trident Juncture pada tahun 2018 dengan 50.000 peserta, menurut NATO. Pasukan yang berpartisipasi dalam latihan ini, yang akan melibatkan simulasi pengiriman personel ke Eropa serta latihan di darat, akan berasal dari negara-negara NATO dan Swedia, yang berharap untuk segera bergabung dengan aliansi.

Sekutu menyetujui rencana regional tersebut pada KTT Vilnius 2023 mereka, mengakhiri era panjang di mana NATO tidak melihat perlunya rencana pertahanan berukuran besar karena negara-negara Barat terlibat dalam perang-perang kecil di Afghanistan dan Irak serta yakin bahwa Rusia pasca-Soviet tidak lagi merupakan ancaman eksistensial.

Selama bagian kedua dari latihan Steadfast Defender, fokus khusus akan diberikan pada penempatan pasukan reaksi cepat NATO di Polandia di sisi timur aliansi, terutama di negara-negara Baltik yang dianggap paling berisiko dari potensi serangan Rusia.

December 30 2023

Gadis yang Dipaksa Menikah di Iran Akhirnya Dieksekusi

Chatrine Debora News, Politics, Social and Culture iran 0

Seorang gadis Iran yang dipaksa menikah pada usia 15 tahun akhirnya digantung di Iran karena membunuh suaminya, yang sebenarnya telah melakukan kekerasan terhadapnya selama bertahun-tahun.

Samira Sabuzian, 29 tahun, yang telah dipenjara selama 10 tahun, dieksekusi pada dini hari di Penjara Gezer Hesar di kota Karaj, menurut laporan Organisasi Hak Asasi Manusia Iran (IHR) yang berbasis di Norwegia. Sabzian, berasal dari kota Horamabad di Iran barat, dipaksa menikahi suaminya ketika dia baru berusia 15 tahun. Mirisnya, gadis tersebut menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kata kerabatnya. Setelah mengalami empat tahun kekerasan, ibu dua anak ini membunuh suaminya pada tahun 2013 saat masih berusia 19 tahun dan selanjutnya dia dikirim ke penjara, di mana dia ditahan selama 10 tahun.

Namun baru-baru ini, Sabzian dieksekusi oleh rezim Iran, meskipun ada permintaan dari Inggris, PBB dan kelompok hak asasi manusia internasional untuk pengampunan bagi anak perempuan yang dipaksa menikah.

Sabzian menolak melihat kedua anaknya dipenjara selama ditahan karena salah satu dari mereka masih bayi ketika ditangkap. Namun, mengetahui bahwa dia akan dieksekusi dalam beberapa hari, Sabzian mengadakan pertemuan emosional dengan mereka untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun.

Kelompok hak asasi manusia mengkritik undang-undang pembunuhan berbasis hukum Islam di Iran, yang didasarkan pada prinsip “kesas” (pembalasan yang pantas). Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak memperhitungkan faktor-faktor yang meringankan seperti dalam kasus Sabzian, yaitu kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga.

Menurut KUHP Iran, tersangka pembunuhan dijatuhi hukuman mati, apa pun keadaan kejahatannya. Keluarga korban dapat memilih untuk menerima hukuman mati atau menuntut kompensasi finansial. Namun dalam kasus Sabzian, orang tua suaminya menyerukan hukuman mati.

Direktur Jenderal IHR (Iran Human Rights group) Mahmoud Amiri Moghaddam mengatakan: `Sabuzian telah menjadi korban apartheid gender, pernikahan anak dan kekerasan rumah tangga selama bertahun-tahun, namun saat ini dia tidak kompeten dan korup. Mereka adalah korban mesin pembunuh rezim.

Selanjutnya, Amnesty International mengatakan mereka menyayangkan laporan `eksekusi yang mengerikan’ mengatakan bahwa ibunya telah “dipaksa menjadi anak pernikahan. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB kembali menyerukan kepada Iran untuk menunda semua eksekusi dengan tujuan menghapuskan hukuman mati,” tambahnya.

Kelompok hak asasi manusia prihatin dengan peningkatan eksekusi di Iran tahun ini. Menurut Amnesty International, setidaknya 115 orang dieksekusi pada bulan November saja. “Masyarakat internasional harus segera menyerukan kepada pemerintah Iran untuk segera memberlakukan moratorium formal terhadap eksekusi mati,” kata Amnesty International. Menurut IHR, 18 perempuan telah dieksekusi di Iran tahun ini, termasuk Sabzian. Iran telah mengeksekusi delapan orang dalam insiden terkait protes yang meletus pada September 2022, namun kelompok hak asasi manusia mengatakan peningkatan pesat dalam jumlah eksekusi atas semua tuduhan ditujukan untuk memicu ketakutan di kalangan masyarakat. IHR melaporkan setidaknya 582 orang dieksekusi di Iran pada tahun 2022, namun jumlah tersebut bisa meningkat secara signifikan tahun ini.

Hundreds of people gather at the EU headquarters in solidarity with Palestine in Barcelona, Spain, on October 11, 2023. (Photo by Marc Asensio/NurPhoto via Getty Images)

December 21 2023

Why Would Spain Support the Independence of Palestine?

Chatrine Debora Politics, Security and Defence, Social and Culture, Think Gaza, kemanusiaan, Perang, Spanyol 0

Spain’s Prime Minister Pedro Sanchez doubts that Israel would abide by international law in its war on Gaza, emphasizing the high number of civilian casualties happening there. “What we are seeing in Gaza is not acceptable,” said PM Pedro Sanchez on Thursday (30/11/2023). He added that what is currently happening in Gaza is unacceptable. Spanish ambassador ended up summoned by Israel, recalling for consultation with the envoy. More than 15,000 Palestinians were killed after weeks of Israel’s attacks on Palestinians, worsening the humanitarian crisis. Spain has become one of the European countries who are vocally against Israel, citing that Israel has killed innocent civilians, including thousands of boys and girls in the Gaza Strip. Not only stressing that violence will lead to more violence, Spain also called for a permanent ceasefire. Spain has encouraged Europe to also discuss the recognition of a Palestinian state.

Some Israel left-wing politicians, on the other hand, have accused Spain of siding with Hamas after the ‘genocide’ accusation. Israel has labeled ‘Hamas is ISIS’ since the attack on the 7th of October and claimed they found the ISIS flag on the assault site. Spain rejected the claim, and the social rights minister, who is also the far-left junior partner of Spain’s coalition government has publicly supported Palestine, criticizing Israel’s occupation and that Israel has committed war crimes. Israel urged Spain to condemn the ‘immoral’ remarks from his minister, stating that it may endanger the Jewish communities in Spain. Spain reaffirmed that it condemned Hamas attacks on Israel and also called for civilian protection in Gaza. “We cannot confuse Hamas, which is in the European Union’s (EU) list of terrorist groups, with the Palestinian population or authority,” said Spain’s Minister of Foreign Affairs, Jose Manuel Albares. Although some countries such as Austria and Germany said they would suspend the funding to Palestinian territories, however, Spain, France, and Luxembourg are considering keeping the aid flow for the civilians.

Spain has close historical relations with the Arab world

Almost a decade ago in 2014, under a conservative government, the Parliament in Spain adopted a nonbinding resolution calling for the recognition of the Palestinian state. However, no follow-up action was implemented. It was back in the late 1930s to 1970s that Spain turned to Arab countries during the Franco dictatorship due to the isolation in the West. However, after 1986, Spain established diplomatic relations with Israel.

Recently, Spain Prime Minister Sanchez was visiting the Middle East, in the wake of the Israel-Hamas conflict. After his re-appointment, Pedro Sanchez has been pushing the European leaders to support Palestinian aspirations, including its independence. Additionally, Spain’s Foreign Minister stated that the independence of Palestine would be a step forward and the best guarantee of peace in the Middle East.

Sanchez his new administration affirmed that his ‘first commitment’ to foreign policy would be to ‘work in Europe and Spain to recognize the Palestinian state.’ While Europe and the US are under high criticism for their favoritism towards Israel, the Prime Minister of Spain tried to show its support and have a ‘ripple effect’ in Europe. The statement reflects that Spain is one of the European countries that have clear support for the Arab world. For Sanchez, support for the Palestinians is also an effort to his political commitment both domestically and internationally. His focus on Palestina came up during a government formation debate, he pushed for a majority backing to form a left-wing coalition government. To gather support and voice for the government, Sanchez needed to keep his promises. However, some far-left members pushed Sanchez further on the situation of Palestine, and even some urged Spain to impose sanctions on Israel and break formal ties with Israel.

Domestic push on Palestinian

A growing sympathy towards Palestinians happening in Spain, where a survivor of the 1937 Guernica massacre and Palestinian protestor paid tribute to Israel’s bloody deeds in Gaza. The spokesperson for the Guernica Palestine organization, Igor Otxoa, stated that they have always felt sympathy for the Palestinians who suffered under the dictatorship and long conflict with the Spanish state. One noteworthy thing is that Spain leads few Western countries that are increasingly criticizing Israel.

A Spanish minister for social rights and leader of the far-left Podemos party also condemned the double standards from other world leaders, citing that while human rights violence in the Ukraine has been supported, however, there is a ‘silence’ on the victim of Israel’s cruelty. On the Ukraine-Russian war, the European Union took quick action to impose sanctions on Russian President Vladimir Putin. While Spain needed to push for more release of hostages and the flow of humanitarian aid, it also needed to urge the West not to worsen geopolitical conditions with veto power in the United Nations (UN).

Kausea Natano, Perdana Menteri Tuvalu, berbicara pada hari kedua segmen tingkat tinggi Konferensi Iklim COP28 UNFCCC di Expo City Dubai pada 02 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab (Foto oleh Sean Gallup/Getty Images)

December 8 2023

Australia Merangkul Tuvalu Saat Naiknya Laut Mengancam Daratan Kepulauan Pasifik

Anita Susanto Asia Pacific, Climate, News, Politics, Social and Culture Australia, COP28, Global Warming, Pemanasan Global, Perubahan Iklim, Tuvalu 0

Warga Tuvalu kini dapat tinggal di Canberra berkat perjanjian yang diumumkan pada awal November 2023 terkait keselamatan warga Tuvalu untuk perlindungan terhadap iklim, dimana kenaikan air laut dapat mengancam kepulauan tersebut.

Negara kepulauan Tuvalu yang terletak dekat garis khatulistiwa terdiri dari sembilan pulau karang dan atol dengan ketinggian rata-rata dua meter, jika permukaan air laut naik, dapat dipastikan wilayah kedaulatan Tuvalu akan hilang ditelan air. Kesepakatan itu ditandatangani oleh perdana menteri Australia dan Tuvalu, Anthony Albanese dan Kausea Natano. “Ini adalah perjanjian pertama yang secara khusus menangani mobilitas terkait iklim,” kata profesor Universitas New South Wales, Jane McAdam dilansir dari France24.

Australia telah mengambil langkah lebih lanjut untuk mengakui pengungsi perubahan iklim dengan janjinya untuk menyambut negara tetangganya di Pasifik Selatan. Di masa lalu, permohonan suaka bagi warga Tuvalu dan pulau-pulau Pasifik lainnya yang mengajukan permohonan suaka ke negara tetangga seperti Selandia Baru ditolak karena Konvensi Pengungsi tahun 1951 tidak mengakui perubahan iklim sebagai pembenaran untuk menerima status pengungsi. Menurut UNHCR, frasa “pengungsi iklim” tidak didefinisikan oleh undang-undang dan tidak didukung oleh organisasi tersebut.

Sebelumnya, banyak aktor telah mengeluarkan peringatan tentang kesulitan iklim yang dihadapi masyarakat Tuvalu saat ini. Tuvalu terus mengangkat masalah ini, terutama pada COP26 di Glasgow pada November 2021. “Kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim menimbulkan ancaman mematikan dan nyata bagi Tuvalu dan negara-negara kepulauan atol di dataran rendah,” kata Simon Kofe, Menteri Luar Negeri Tuvalu, sambil berdiri setinggi lutut di laut dalam sebuah pernyataan video.

Tahun berikutnya, pada COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir, diplomat senior Tuvalu mengulangi pesan yang sama, memohon kepada komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan guna menghentikan dampak bencana pemanasan global terhadap kepulauan tersebut. Pemerintahan Tuvalu mengatakan awal tahun ini bahwa mereka akan menciptakan “The First Digital Nation,” sebuah representasi online wilayahnya, dalam upaya untuk menarik perhatian terhadap kesulitan yang dihadapi negara kepulauan tersebut dan mempertahankan statusnya sebagai sebuah negara jika suatu saat tenggelam.

Dalam sebuah wawancara dengan organisasi amal Long Now, Kofe menyatakan, “Kami ingin dapat mengambil gambaran tentang budaya saat ini, dan memungkinkan anak dan cucu saya mendapatkan pengalaman yang sama di mana pun mereka berada.” Berdasarkan studi terbaru yang dirilis oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), telah terjadi peningkatan permukaan air laut sekitar 23 sentimeter sejak tahun 1880 dan diperkirakan permukaan laut akan naik sebesar 30 cm pada tahun 2050 dan 77 cm pada tahun 2100.

Akibat kenaikan permukaan laut, Funafuti, ibu kota Tuvalu, mengalami kekeringan parah, kekurangan air, dan pencemaran air tanah, menimbulkan kelaparan dan pengungsian yang signifikan akibat kondisi iklim yang menantang. Menurut France24, Perdana Menteri Australia menyatakan bahwa kedua negara akan berkolaborasi dalam “adaptasi iklim, pengaturan kerja dan keamanan” sebagai bagian dari kemitraan baru yang “mengakui perubahan iklim sebagai ancaman terbesar terhadap penghidupan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. masyarakat Tuvalu.”

Meskipun sebagian pihak memuji perjanjian ini, sebagian lainnya menyoroti ironi tersebut sambil menyoroti kontribusi Australia terhadap pemanasan global. Dengan begitu banyak negara tetangga di Pasifik yang menanggung dampak ekonomi dan sosial yang parah akibat pola cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan air laut, ketergantungan ekonomi Australia pada ekspor batu bara dan gas telah lama menjadi sumber perselisihan.

Australia adalah eksportir batu bara yang besar, dan negara ini masih menjadi penyebab utama pemanasan global, meskipun kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca global pada tahun 2020 hanya di atas 1%. Negara ini merupakan eksportir gas alam cair (LNG) terbesar di dunia pada tahun 2021, menurut Geoscience Australia. Di sisi lain, selain Tuvalu yang terancam, negara-negara kepulauan lain seperti Kepulauan Marshall, Kiribati (Polinesia), Maladewa (Samudera Hindia), dan Nauru (Oseania) juga semakin rentan akibat naiknya permukaan air laut dan kenaikan permukaan air laut. dalam bencana alam yang disebabkan oleh pemanasan global.

Perjanjian ‘Falepili Union‘ antara Australia dan Tuvalu berfokus pada kerja sama iklim, mobilitas, dan keamanan. Dalam kerja sama iklim, Australia menegaskan kembali hak warga Tuvalu untuk tetap berada di wilayah mereka meskipun terjadi kenaikan permukaan laut, dan memberikan komitmen sebesar $11 juta dolar AS untuk Proyek Adaptasi Pesisir Tuvalu. Aspek mobilitas menetapkan jalur khusus bagi hingga 280 warga Tuvalu setiap tahunnya untuk tinggal, belajar, dan bekerja di Australia secara permanen, tanpa persyaratan kerja. Di samping bantuan yang berkaitan dengan perubahan iklim, klausul keamanan, khususnya mengenai agresi militer, masih menjadi kontroversi, dan Australia memberikan bantuan setelah bencana atau agresi militer. Akibatnya, Pemerintah Tuvalu menghadapi kritik dari pihak oposisi, mengarah pada potensi negosiasi ulang terhadap beberapa klausul kontroversial.

Kebakaran hutan, kebakaran hutan dengan nyala api dan awan asap yang menyinari matahari saat senja di punggung gunung, Blue Mountains, Australia (Foto stok via Getty Images)

December 7 2023

Manusia Mengalami Tahun Terpanas Dalam 125.000 Tahun

Anita Susanto Climate, Culture, Health, News, Social and Culture COP28, Lingkungan, Perubahan Iklim, Rekor, Suhu Bumi 0

Sejak bulan Juni, dunia mengalami suhu yang luar biasa tinggi setiap bulannya, bahkan Bulan November dinobatkan sebagai bulan terpanas sepanjang sejarah. Dengan gelombang panas yang memecahkan rekor, kebakaran hutan yang ganas, badai dahsyat, dan banjir yang merusak, para ilmuwan menyamakan dampak perubahan iklim tahun ini dengan “film bencana”.

Minggu ini terdapat dua publikasi penting yang memberikan gambaran mengkhawatirkan tentang suhu panas yang tidak biasa ini: Satu laporan mengklaim bahwa umat manusia baru saja mengalami periode 12 bulan terpanas dalam setidaknya 125.000 tahun, sementara laporan lain memperkirakan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun terpanas di dunia.

Direktur eksekutif Institut Perubahan Iklim Edinburgh di Universitas Edinburgh, David Reay, mengatakan kepada CNN bahwa “kita sudah terlalu terbiasa dengan catatan iklim yang berjatuhan seperti kartu domino dalam beberapa tahun terakhir.” 12 bulan terpanas terjadi antara November 2022 dan akhir Oktober 2023, dengan suhu rata-rata 1,32 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu di masa pra-industri, menurut analisis data global yang dirilis oleh organisasi penelitian nirlaba Climate Central.

Dalam konferensi telepon dengan wartawan, wakil presiden bidang ilmu pengetahuan Climate Central, Andrew Pershing, menyatakan, “Ini adalah suhu yang tidak boleh kita alami.” Di samping itu, analisis dari Climate Central juga menemukan bahwa El Niño, fenomena laut dan cuaca alami di Pasifik tropis, baru saja mulai menaikkan suhu. Pembakaran bahan bakar fosil merupakan penyebab utama terjadinya tren pemanasan global jangka panjang yang signifikan di bumi. Ini tidak lazim, dan itulah kuncinya.

Para peneliti menemukan bahwa selama periode 12 bulan ini, 90% populasi dunia, atau 7,3 miliar orang, mengalami setidaknya 10 hari suhu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar umat manusia terkena dampak panas yang luar biasa. Delapan puluh enam persen penduduk India, atau 1,2 miliar orang, mengalami suhu tinggi selama setidaknya 30 hari, sebuah kejadian yang setidaknya tiga kali lebih sering terjadi akibat perubahan iklim.

Pada awal November lalu, suhu di Tiongkok memecahkan lebih dari selusin rekor suhu bulanan, dengan beberapa wilayah mengalami suhu setinggi 34 derajat Celcius. Di AS, minggu ini telah terjadi pemecahan beberapa rekor suhu panas; pada hari Rabu, 8 November 2023, suhu di beberapa bagian Texas mencapai 33,8 derajat Celcius, melampaui suhu sebelumnya yang tercatat pada bulan November.

Menurut penelitian, hanya dua negara—Islandia dan Lesotho—yang mengalami suhu di bawah normal selama periode tersebut. Hasil Climate Central mengikuti perkiraan lain yang dirilis pada 8 November oleh Copernicus Climate Change Service dari Uni Eropa, yang menyimpulkan bahwa tahun 2023 kemungkinan akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat, dengan kemungkinan “hampir pasti.”

Perkiraan tersebut didasarkan pada kesimpulan laporan bahwa Oktober bulan lalu adalah rekor terpanas, melampaui rekor sebelumnya yang dicatat pada tahun 2019 sebesar 0,4 Celcius. Rata-rata suhu pra-industri lebih dingin 1,7 Celcius sepanjang bulan. Samantha Burgess, wakil direktur Copernicus, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “Oktober 2023 telah terjadi anomali suhu yang luar biasa.”

Memasuki bulan Desember, para peneliti dari Layanan Perubahan Iklim Copernicus UE telah menyatakan bahwa rekor panas dipecahkan pada bulan November, menjadikan suhu rata-rata global pada tahun 2023 sebesar 1,46 derajat Celcius dibandingkan suhu pra-industri. Bahkan di bulan yang sama, terdapat dua hari yang lebih hangat 2 derajat Celsius dibandingkan suhu pada masa pra-industri, hal yang belum pernah terjadi satu hari pun yang tercatat dalam sejarah. Namun dalam beberapa dekade, suhu global harus tetap di atas 1,5C agar benar-benar melampaui target Perjanjian Paris.