Menu

Asia

Korea Selatan dan Trump Mencari Sinergi Perdagangan, Keamanan, dan Pembuatan Kapal di Tengah Meningkatnya Ketegangan Regional

, , , , , 0

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung tiba di Washington pekan ini untuk pertemuan puncak pertamanya secara langsung dengan Presiden AS Donald Trump, dengan misi menyeimbangkan komitmen perdagangan, kewajiban aliansi, dan dinamika kompleks keamanan Asia Timur. Pertemuan ini berlangsung pada momen krusial di mana Washington berupaya menyesuaikan kembali postur militernya di Semenanjung Korea, sementara Korea Selatan berharap memanfaatkan keunggulan industrinya untuk memperkuat hubungan ekonomi. Sehari sebelumnya, Lee bertemu dengan Perdana Menteri Shigeru Ishiba di Tokyo.

Industri Pembuatan Kapal sebagai Leverage Strategis

Diskusi utama yakni mengenai industri pembuatan kapal Korea Selatan yang mendominasi secara global. Trump, yang bertekad untuk menghidupkan kembali galangan kapal AS untuk bersaing dengan kemampuan angkatan laut China yang berkembang pesat, menilai Korea Selatan sebagai mitra kritis. Inisiatif Seoul “Make American Shipbuilding Great Again” mengusulkan kerja sama berskala besar, termasuk investasi dalam kapal perang dan produksi bersama dengan perusahaan AS.

Perusahaan pembuat kapal Korea Selatan, termasuk HD Hyundai dan Hanwha Group, berambisi memperluas pasar pertahanan dan komersial AS. Akuisisi Hanwha terhadap Philly Shipyard tahun lalu menjadi contoh strategi ini, membawa peralatan canggih dan keahlian ke AS. 

Analis menilai bahwa kerja sama ini dapat sekaligus memodernisasi kapasitas AS dan memperkuat posisi Korea Selatan dalam rantai pasokan kritis, meskipun pengamat domestik di Ulsan, Korea Selatan mengkhawatirkan bahwa investasi Amerika dapat mengalihkan sumber daya dari pabrik lokal. 

 

Ketegangan Perdagangan dan Ekonomi

Pertemuan ini juga bertujuan untuk menuntaskan rincian kerangka tarif Juli, yang menurunkan tarif AS atas impor Korea Selatan menjadi 15 persen dari usulan awal 25 persen. Seoul telah berkomitmen untuk membeli energi AS senilai USD100 miliar dan investasi ekonomi lebih luas senilai USD350 miliar. Meskipun angka-angka ini menunjukkan komitmen Korea Selatan, para ahli memperingatkan bahwa pendekatan transaksional Trump dapat membuat negosiasi tidak dapat diprediksi. AS kemungkinan akan memeriksa tidak hanya skala investasi tetapi juga kesesuaiannya dengan prioritas industri dan strategis AS.

Pertemuan ini berlangsung di tengah spekulasi bahwa pemerintahan Trump mungkin akan mengalihkan fokus pasukan AS di Korea untuk menghadap ke China. Seoul saat ini menampung 28.500 pasukan AS, dengan belanja pertahanan sebesar 2,3–3,5 persen dari PDB, di bawah ambang batas 5 persen yang diinginkan Trump untuk sekutu. Selain jumlah pasukan, pembicaraan diperkirakan akan mencakup komando operasional perang dan peran Korea Selatan yang lebih besar dalam pencegahan regional.

 

Menyeimbangkan Beijing dan Washington

Lee dihadapkan pada tugas yang rumit untuk menghilangkan persepsi bahwa pemerintahan berhaluan kiri-nya pro-China. Meskipun ia telah menekankan pentingnya memperkuat hubungan bilateral dengan Beijing, Washington mengharapkan Korea Selatan untuk mendukung inisiatif strategis yang dipimpin AS di kawasan Indo-Pasifik. Para pengamat berargumen bahwa Lee harus menampilkan diri sebagai “rasional, non-ideologis, dan pro-aliansi,” sebuah tugas yang menantang mengingat pendekatan yang tidak dapat diprediksi dari Trump dan sensitivitas politik domestik di Seoul.

Para ahli menyarankan bahwa pertemuan ini mewakili penyesuaian ulang yang lebih luas dalam hubungan AS-Korea Selatan, yang menggabungkan dimensi ekonomi, industri, dan militer. Kerja sama pembangunan kapal mungkin menjadi uji coba untuk proyek-proyek bersama di masa depan, yang berpotensi meluas ke produksi semikonduktor, teknologi baterai, dan modernisasi pertahanan.

“Pembicaraan ini akan menguji apakah Korea Selatan dapat sekaligus meyakinkan AS tentang komitmen aliansinya sambil mengejar pendekatan pragmatis dan kurang konfrontatif dengan China,” kata Choi Yoon-jung dari Institut Sejong. “Kesuksesan akan bergantung pada kemampuan mengubah leverage industri menjadi pengaruh strategis tanpa mengasingkan mitra regional.”  

Saat Lee menavigasi puncak pertemuan, ia harus memenuhi tuntutan ekonomi dan militer Washington, memitigasi potensi dampak negatif dengan Beijing, dan mempertahankan kepercayaan domestik. Hasilnya dapat mendefinisikan ulang peran Korea Selatan dalam jaringan keamanan dan ekonomi regional, terutama saat China dan Korea Utara memperkuat pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik.

Bangladesh dan Pakistan Berupaya Memperbaiki Hubungan, Namun Perang 1971 Masih Menjadi Isu

, , , , , , 0

Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri Pakistan, Ishaq Dar, tiba di Dhaka dengan janji “babak baru” dalam hubungan antara dua negara Asia Selatan tersebut. Kunjungan ini menjadi yang pertama kali dilakukan oleh seorang menteri luar negeri Pakistan dalam lebih dari satu dekade dan menghasilkan enam perjanjian kerja sama baru di bidang perdagangan, budaya, dan konektivitas. Namun, kunjungan tersebut juga memperlihatkan betapa kuatnya bayang-bayang Perang 1971 terus membentuk diplomasi saat ini.

Dar bertemu dengan pemimpin sementara Muhammad Yunus, pemenang Nobel yang menekankan hubungan antarmasyarakat dan integrasi regional, serta Penasihat Luar Negeri Md. Touhid Hossain. Perjanjian ditandatangani untuk memungkinkan perjalanan tanpa visa bagi pejabat, mempromosikan pertukaran budaya, dan memperluas hubungan ekonomi, termasuk rencana penerbangan langsung Dhaka–Karachi. Yunus menyebut pembicaraan tersebut sebagai kesempatan untuk “menghidupkan kembali semua potensi jalur” kerja sama, terutama melalui Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan (SAARC). Berdasarkan Otoritas Pengembangan Perdagangan Pakitstan, pada tahun 2023-2024, Pakistan mengekspor barang senilai USD661 juta ke Bangladesh, sedangkan impor hanya sekitar USD57 juta.

Simbolisme kedatangan Dar tidak terlewatkan, di mana hubungan kedua negara hampir beku di bawah Sheikh Hasina, pemimpin Bangladesh yang digulingkan tahun lalu setelah pemberontakan yang dipimpin mahasiswa. Kecenderungannya yang pro-India meninggalkan sedikit ruang untuk keterlibatan dengan Pakistan. Selain itu, pemerintah interim baru, yang kurang terikat pada Delhi, lebih terbuka untuk dialog.

Beban Tahun 1971

Meskipun perjanjian-perjanjian tersebut menandakan kemajuan ke depan, retorika seputar tahun 1971 menunjukkan betapa mudahnya masa lalu masih merasuki hingga kini. Dar bersikeras bahwa masalah yang berkaitan dengan perang, yang menyebabkan Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan setelah konflik brutal, telah “diselesaikan dua kali,” sekali pada 1970-an dan lagi pada awal 2000-an. Ia mendesak kedua negara untuk “melangkah maju dan melupakan masa lalu.”

Dhaka dengan tegas menolaknya. “Tentu saja, saya tidak setuju,” kata Hossain kepada wartawan. “Kami ingin Pakistan mengekspresikan penyesalan dan meminta maaf atas genosida, membawa pulang warganya yang terlantar, dan menyelesaikan masalah bagian Bangladesh dalam aset bersama Pakistan yang belum terbagi.” Dhaka bersikeras bahwa masalah yang terjadi berdekade lalu tidak bisa selesai hanya dalam waktu sehari. Selain itu, bagi banyak orang di Bangladesh, rekonsiliasi tanpa pengakuan atas pembunuhan massal dan pengungsian pada 1971 adalah mustahil. Bagi Islamabad, permintaan maaf formal tetap menjadi isu politik yang sensitif.

Pergeseran Aliansi Regional

Kunjungan Dar juga terjadi pada saat pergeseran aliansi regional. Sejak Hasina digulingkan, hubungan Bangladesh dengan India telah memburuk, dengan Dhaka menuduh New Delhi melindungi mantan pemimpin tersebut. Hal ini telah memberi ruang bagi Pakistan dan secara tidak langsung China, untuk lebih aktif mendekati Dhaka.

Para ahli di Islamabad melihat peluang. “Ini adalah pergeseran paradigma,” kata Dr. Sajid Amin dari Sustainable Development Policy Institute. “Jika Pakistan dan Bangladesh menginstitusionalkan hubungan perdagangan dan investasi, mereka dapat melampaui siklus on-off yang telah mendefinisikan hubungan mereka.”

Ekonomi Bangladesh yang tumbuh pesat, dengan keunggulan di sektor tekstil, industri kecil, dan inklusi perempuan, menawarkan baik kesempatan dan peluang bagi Pakistan. Islamabad, sementara itu, berkeinginan untuk mendiversifikasi perdagangan di luar pasar yang didominasi India.

Namun, analis memperingatkan bahwa pemulihan hubungan ini mungkin tidak akan bertahan lama setelah pemerintahan interim Bangladesh, yang diperkirakan akan mengadakan pemilu pada tahun 2026 mendatang. “Ini tergantung pada pemerintah politik berikutnya untuk memutuskan apa yang akan dilakukan dengan peluang ini,” kata mantan Sekretaris Luar Negeri Bangladesh, Shomsher Mobin Chowdhury.

Saat ini, kedua belah pihak tampaknya sedang menguji keseimbangan antara sejarah dan pragmatisme. Peningkatan perdagangan dan pertukaran budaya dapat membantu membangun kepercayaan, tetapi tanpa pengakuan atas peristiwa 1971, hubungan ini berisiko tetap rapuh.

Seperti yang diungkapkan Hossain setelah pertemuannya dengan Dar, “Pakistan adalah tetangga penting kami di Asia Selatan. Hubungan kami bersifat historis dan beragam. Dalam konteks ini, kami menyatakan tekad yang kuat untuk memperkuat hubungan yang sudah ada. Pernyataan ini mencerminkan realitas ganda, yakni sejarah memiliki bobot yang besar, tetapi letak geografis dan isu ekonomi mendorong Dhaka dan Islamabad menuju kerja sama yang lebih hati-hati ke depannya.

Meski Tensi Politik Meningkat, India Sukses melakukan Percobaan Nuklir Agni-5

, , , , , 0

India mengumkan bahwa negaranya telah berhasil melakukan uji tembak rudal balistik jarak menengah bernama Agni-5 yang dikembangkan secara mandiri, yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Peluncuran ini dilakukan dari negara bagian timur Odisha, dan pejabat pertahanan setempat ‘mengonfirmasi semua parameter operasional dan teknis.’

Laporan lokal memperkirakan bahwa jangkauan rudal tersebut mulai dari 700-900 kilometer atau 430-560 mil, namun pemerintah India menegaskan bahwa Agni-5 dapat menjangkau wilayah Asia yang lebih luas, termasuk target di wilayah China.

Uji coba ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan regional antara India dan Pakistan, di mana konflik kedua negara tersebut memanas di awal tahun 2025 ini. Serangan militan di Kashmir menewaskan setidaknya 26 orang. Pakistan, yang juga memiliki senjata nuklir, mengumumkan rencana untuk membentuk pasukan baru khusus menangani perang rudal.

Di sisi lain, hubungan India dan China juga mengalami ketengangan. Kedua negara mengalami bentrok disertai kekerasan di perbatasan yang disengketakan pada tahun 2020 lalu, dan Perdana Menteri Narendra Modi dijadwalkan mengunjungi Beijing bulan depan untuk Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasamaa Shanghai (SCO). Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama ke China sejak tahun 2018.

Uji coba rudal ini juga bertepatan dengan ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Washington sebelumnya mengancam akan menggandakan tarif impor India dari 25 hingga 50 persen pada 27 Agustus, kecuali jika New Delhi menghentikan pembelian minyak mentah Rusia. Modi sebelumnya mengatakan bahwa kenaikan tarif tersebut menyoroti kebutuhan India untuk menjadi lebih mandiri dalam produksi pertahanan.

Mengapa uji coba rudal India menjadi penting?

Uji coba rudal terbaru India bukan hanya mengenai pencapaian teknologi, namun juga sinyal politik kepada rival dan sekutunya. Berkaitan dengan Pakistan, hubungan politiknya dengan India tetap mengalami ketegangan setelah serangan di Kashmir pada Mei lalu. Pakistan juga mengumumkan tentang pembentukan unit militer baru yang berfokus pada rudal dan hal ini telah memicu kekhawatiran akan eskalasi perlombaan senjata.

Dengan China, rudal Agni-5 dilaporkan mampu menyerang jauh ke wilayah China. Uji coba ini dilakukan menjelang kunjungan Modi ke Beijing untuk KTT SCO dan menyoroti persaingan dan kemungkinan dialog.

Dengan AS, Washington terus menekan terkait impor minyak Rusia yang menambah kompleksitas dalam upaya India untuk menjaga keseimbangan politik internasional. Sebagai anggota aliansi QUAD bersama AS, Australia, dan Jepang, India juga berperan sebagai penyeimbang terhadap China, namun juga mencari otonomi strategis dalam urusan global. Dalam konteks ini, uji coba Agni-5 dapat dilihat sebagai pertunjukan kekuatan yang bertujuan untuk meyakinkan publik domestik dan mengirimkan sinyal pencegahan ke luar negeri.

 

Agni-5: Jawaban Strategis India terhadap Tekanan Regional

Uji coba Agni-5 yang sukses juga mencerminkan strategi pertahanan lebih luas yang dibentuk oleh kompleksitas realitas geopolitik. Beberapa hal yang menjadi poin penting yakni:

  1. Kemandirian Pertahanan: Perdana Menteri Modi mempromosikan pentingnya mengurangi ketergantungan pada pertahanan asing, terutama mengingat potensi kenaikan tarif AS yang sedang berkembang. Agni-5, seperti sistem rudal lainnya yang dikembangkan secara mandiri, menunjukkan kemampuan manufaktur pertahanan India yang semakin berkembang.
  2. Persaingan Regional: India menghadapi tantangan dua rival berbeda yakni Pakistan yang bersenjata nuklir di barat dan China yang semakin agresif di bagian utara dan timur. Kemampuan rudal untuk menyerang kedua negara tersebut menjadi inti strategi pencegahan India.
  3. Pergeseran Perdagangan Global: India tengah menghadapi dampak perang tarif Presiden AS Donald Trump yang telah mengganggu pasar global. Ultimatum Washington terkait impor minyak Rusia menempatkan New Delhi dalam posisi sulit, memaksa India untuk menimbang otonomi strategis melawan risiko ekonomi.

Saat India bersiap untuk kunjungan Modi ke China dan KTT SCO, uji coba rudal ini menegaskan tekad New Delhi untuk menegaskan dirinya sebagai kekuatan regional yang mampu mempertahankan kepentingan nasionalnya terhadap ancaman baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Republik Ceko Larang Penggunaan DeepSeek, Khawatir Keamanan Siber

, , , , , 0

Pemerintah Ceko secara resmi melarang penggunaan semua layanan dan produk milik perusahan artifician intellegence (AI) asal Tiongkok, DeepSeek, di lingkungan administrasi negara. Keputusan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Petr Fiala pada Rabu (9/7/2025), menyusul peringatan dari badan keamanan siber nasional Ceko.

Menurut Fiala, DeepSeek, sebagai perushaan Tiongkok, wajib bekerja sama dnegan otoritas negara asalnya yang berpotensi membuka akses data pengguna kepada pemerintah Tiongkok. Kebijakan ini serupa dengan langkah yang diambil oleh Italia, Belanda, dan Jerman yang lebih dulu membatasi layanan DeepSeek karena khawatir isu serupa.

DeepSeek dikenal luas setalah mengklaim bahwa mereka telah menciptakan model AI saingan “ChatGPT” dengan baiaya yang jauh lebih rendah. Namun, perushaan tersebut disorot di Eropa dan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan privasi dan penyimpanan data yang tercatat dilakukan di server-nya di China.

Langkah ini juga mengingatkan pada keputusan Ceko tahun 2018 saat melarang penggunaan perangkat dan software dari Huawei dan ZTE karena risiko keamanan.

DeepSeek dan keduataan China di Prague, Republik Ceko belum memberikan respons terkait permasalahan yang ada. Menurut kebijakan privasinya sendiri, DeepSeek menyimpan banyak data pribadi, seperti permintaan pada program AI atau berkas yang diunggah, pada komputer-komputer di China.

China Bantah Kirim Sistem Rudal ke Iran Usai Konflik dengan Israel

, , , , , 0

Pemerintah China menolak spekulasi bahwa mereka telah mengirim sistem rudal permukaan-ke-udara (SAM) ke Iran pasca serangan udara Israel bulan lalu. Penyangkalan ini muncul sebagai respons terhadap laporan Middle East Eye yang mengutip sumber intelijen Arab dan menyebutkan bahwa Iran memperolah sistem peratahanan udara buatan China setelah kedua negara mencapai gencatan senjata pada 24 Juni.

Tudingan kesepakatan minyak untuk senjata

Menurut laporan tersebut, Iran membayar sistem rudal menggunakan pengiriman minyak mentah, sebuah metode perdagangan yang dinilai sebagai cara Iran mengakali sanksi ekonomi Barat. Berdasarkan data US Energy Information Administration, China sendiri merupakan pembeli utama minyak Iran dengan sekitar 90 persen ekspor minyak Iran yang ditujukan ke pasar China.

Namun, China membantah keterlibatan dalam transfer senjata tersebut dengan menyatakan, “China tidak mengekspor senjata ke negara yang sedang berperang,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China. Namun hingga kini, tidak ada konfirmasi resmi dari Iran maupun Amerika Serikat (AS).

Latar belakang

Hubungan militer China-Iran bukanlah hal yang baru, di mana pada akhir 1980-an, saat Iran berperang melawan Irak, Teheran, pernah menerima rudal Silkworm dari China melalui Korea Utara. Namun, beberapa dekade kemudian, muncul laporan bahwa China memasok sistem rudal HQ-9 ke Iran, meskipun rincian dan jumlahnya tidak pernah secara resmi diumumkan.

Namun, jika benar terjadi, langkah ini berisiko menambah ketetangan geopolitik, mengingat Israel dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, tengah berupaya mengekang pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Maka dari itu, sistem pertahanan yang canggih dari China dapat semakin memperkuat posisi militer Iran dalam menghadapi kemungkinan serangan lanjutan dari Israel. 

Meski China bersikap netral secara diplomatis dalam konflik Israel-Iran, namun kepentingannya terhadap minyak Iran dan upaya memperkuat mitra strategis di Timur Tengah akan menjadi pendorong utama relasi tersebut.

Jika laporan tersebut benar, maka hal ini bisa menjadi contoh terbaru dari kepentingan geopolitik, di mana negara-negara memanfaatkan teknologi militer dan energi sebagai alat utama tawar strategis negara yang berkepentingan. 

‘Monster Bohai’ dari China: Pesawat yang Menghidupkan Kembali Teknologi Perang Dingin?

, , , , 0

Pada awal Juli 2025, gambar-gambar pesawat terbang yang misterius dan berlayar di lautan mulai beredar di media sosial China. Pesawat ini merupakan kendaraan futuristik yang ramping dan meluncur hanya beberapa meter di atas Laut Bohai. Dijuluki “Monster Bohai,” pesawat dengan efek sayap di darat (wing in ground effect atau WIG) ini menandai upaya ambisius China untuk menghidupkan kembali konsep era Soviet: kapal terbang yang berada di antara pesawat terbang dan kapal angkatan laut.

Meskipun penampakan ini telah memicu rasa ingin tahu dan spekulasi, hal ini juga menimbulkan pertanyaan: Apakah pesawat ini merupakan upaya pengembangan teknologi untuk ambisi maritim China atau upaya realisasi mimpi sejak Perang Dingin yang belum pernah terwujud?

Pesawat dengan efek sayap di dalam tanah mirip milik Uni Soviet

Pesawat dengan efek sayap di tanah, juga dikenal sebagai ekranoplans (dari bahasa Rusia), mengeksploitasi fenomena aerodinamika yang dikenal sebagai “efek darat.” Dengan kemampuan terbang hanya beberapa meter di atas permukaan datar seperti air, pesawat ini mengalami pengurangan hambatan dan peningkatan daya angkat, sehingga memungkinkan pesawat ini untuk bergerak lebih cepat dan lebih efisien daripada kapal tradisional dan sering kali lebih ‘senyap’ daripada pesawat lainnya.

Konsep ini berawal dari Monster Laut Kaspia Uni Soviet pada 1960-an, raksasa sepanjang 92 meter dan memiliki kapasitas lepas landas hingga seberat 544 ton. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut pasukan dan rudal dengan cepat dan menghindari radar. Terlepas dari potensinya yang sangat besar, program Soviet ini akhirnya dihentikan setelah kecelakaan fatal pada 1980 dan tantangan logistik yang membuat produksinya tidak dapat dilanjutkan. Meskipun setelahnya terdapat beberapa proyek yang dikembangkan beberapa negara, namun tidak ada yang mampu menyamakan ukuran pesawat ini. China mungkin akan melanjutkan apa yang ditinggalkan Soviet.

Penampakan Bohai

Para pengamat mencatat adanya badan pesawat berbentuk perahu, ekor yang menyatu dengan bentuk V, empat mesin yang dipasang di atas (kemungkinan jet atau turboprop), sayap yang mengapung, dan lambung pesawat yang berundak. Skala pesawat ini disebut-sebut mirip dengan AG600 milik China, pesawat amfibi terbesar di dunia. Para analis militer menilai bahwa Bohai Monster dapat digunakan untuk pengiriman kargo berkecepatan tinggi, evakuasi personel, pencarian dan penyelamatan, sebagai kapal perang anti-kapal selam, dan transportasi siluman di zona maritim yang diperebutkan. Kemampuan ini akan sangat relevan di Laut China Selatan dan Selat Taiwan, di mana pengerahan yang cepat, siluman, dan kelincahan semakin penting.

Terlepas dari pengungkapan dramatis Monster Bohai, perannya di masa depan masih belum pasti. Seperti yang ditunjukkan oleh para ahli, Anil Chopra, teknologi ini hadir dengan kelebihan dan kekurangan tersendiri. Terdapat beberapa kelebihan seperti: memiliki kemampuan dan cakupan di bawah radar, lebih cepat dari kapal, lebih hemat bahan bakar daripada pesawat terbang, ideal untuk logistik, terutama di lingkungan yang sulit dijangkau, dan bisa sulit ditargetkan oleh pertahanan udara tradisional. Namun juga terdapat beberapa kelemahan yakni kemampuan manuver yang buruk di lingkungan yang padat atau kompleks, sangat sensitif terhadap kondisi laut dan kondisi cuaca, membutuhkan infrastruktur khusus seperti hanggar besar, rentan jika dipaksa untuk keluar dari ketinggian efek tanah, dan masih dapat dideteksi oleh sistem radar sudut rendah.

“Meskipun mereka menawarkan siluman dan kecepatan, WIG tidak dapat beroperasi secara bebas di laut yang berombak atau medan pantai yang kompleks,” catat Anil Chopra dari Pusat Studi Kekuatan Udara. “Keterbatasan ini dapat menjadi sangat penting dalam skenario seperti serangan amfibi ke Taiwan.”

Alat untuk Laut China Selatan – atau Taiwan?

Analis berpandangan bahwa China mungkin membayangkan WIG sebagai alat strategis untuk meningkatkan logistik di antara pos-pos pulau-pulau di Laut China Selatan. Laporan menunjukkan bahwa WIG yang berbasis di Hainan dapat mencapai titik mana pun di wilayah tersebut dalam waktu empat jam – jauh lebih cepat daripada kapal mana pun.

Di Selat Taiwan, analis seperti H.I. Sutton berspekulasi bahwa China mungkin akan menggunakan WIG untuk pendaratan pasukan secara diam-diam. Desain historis Soviet mampu mengantarkan ribuan pasukan ke pantai dalam hitungan menit, menghindari radar. Akan tetapi, garis pantai Taiwan yang terjal, pertahanan yang kuat, dan kondisi laut yang tidak dapat diprediksi membuat operasi semacam itu sangat berisiko.

Laporan pada November 2024 dari US Naval War College memperingatkan bahwa kendala cuaca di selat itu membatasi hari pendaratan yang cocok menjadi sekitar sepuluh hari per bulan. Dikombinasikan dengan kemampuan serangan presisi Taiwan dan kapal selam amfibi China yang terbatas, WIG mungkin menjadi liabilitas alih-alih aset selama konflik dengan intensitas tinggi.

Potensi Tempur atau sekadar proyek gagal lainnya?

Sebagian pengamat menilai bahwa China mampu mengembangkan versi bersenjata dari WIG dan mampu meluncurkan rudal dengan cepat, namun banyak yang meragukan efektivitasnya. Analisis militer, H.I. Sutton, menilai kehadiran rudal udara seperti KD-21 menjadikan WIG tempur sebagai ‘jawaban rumit untuk masalah yang sudah selesai.’ Sejarah pun melihat bahwa Uni SOviet pernah mengembangkaan ekranoplan kelas Lun, namun akhirnya lebih mengandalkan pesawat Tu-22 yang lebih praktis dan efisien.

Nasib pesawat Monster Bohai dari China akan ditentukan lebih dari sekadar teknologi, namun juga kemampuan bertahan, kemudahan dalam beroperasi, dan adaptasi di medan sesungguhnya karena jika gagal, maka Monster Bohai China hanya akan menjadi ambisi yang karam.

Demonstran Desak PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Mundur Imbas Bocornya Rekaman Telepon

Demonstran Desak PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Mundur Imbas Bocornya Rekaman Telepon

, , , , 0

Kamis (19/6/2025), ratusan demonstran mendesak Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mundur dari jabatannya. Gelombang protes ini dipicu oleh bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, yang dinilai mencoreng martabat nasional dan memicu kemarahan publik Thailand.

Dalam rekaman yang bocor tersebut, Paetongtarn terdengar membahas sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, termasuk insiden bentrokan bersenjata yang menewaskan seorang tentara Kamboja pada akhir Mei lalu. Menurut publik, Ia menyebut komandan militer di timur laut Thailand sebagai lawan, serta memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman”; sebagai sikap kurang diplomatis dan merendahkan institusi militer.

Hal ini telah mengguncang koalisi pemerintahan Paetongtarn. Partai Bhumjaithai sebagai mitra utamanya, menarik diri dari koalisi dengan alasan tindakan Paetongtarn telah merusak integritas nasional dan citra militer. Kehilangan 69 anggota parlemen Bhumjaithai membuat Paetongtarn kini hanya memiliki sedikit suara untuk memperoleh mayoritas di parlemen. Penarikan diri Partai Bhumjaithai pun diikuti ancaman dari partai-partai koalisi lain yang juga mempertimbangkan hengkang, sehingga posisi Paetongtarn semakin terjepit dan pemerintahannya terancam runtuh.

Dalam aksi unjuk rasa, para demonstran—yang sebagian besar merupakan veteran gerakan “Baju Kuning” pro-monarki—melambaikan bendera Thailand dan membawa poster bertuliskan “Paetongtarn Pengkhianat”. Mereka menuntut Paetongtarn segera mundur, bahkan meneriakkan yel-yel keras seperti “Pergi!” dan “Pergi ke neraka!”

Menanggapi situasi ini, Paetongtarn yang baru 10 bulan menjabat, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menyatakan bahwa pemerintahnya tetap bersatu dengan angkatan bersenjata untuk mempertahankan integritas teritorial Thailand dari segala gangguan oleh Kamboja. Paetongtarn berharap bahwa permintaan maafnya dan upayanya menunjukkan persatuan dengan militer cukup untuk meyakinkan mereka agar tetap bertahan. Namun demikian, permintaan maaf itu belum mampu meredakan tekanan publik dan elite politik yang menuntut pembubaran parlemen serta pemilu baru.

Survei: China Melampaui AS dalam Popularitas Global saat Trump Kembali Menjabat

, , , , 0

Data dari firma intelijen Amerika Serikat (AS), Morning Consult,  melaporkan  bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, opini publik global lebih mendukung China dibanding AS. Pergeseran ini, yang terjadi antara Januari hingga akhir April 2025, menandai pembalikan dramatis dari tren sebelumnya dan menyoroti dampak kebijakan domestik dan luar negeri AS terhadap citra internasionalnya.

Popularitas China Naik Saat AS Menurun
Survei Morning Consult, yang dilakukan dari 1 Januari hingga 30 April 2025, melibatkan hampir 5.000 orang dewasa di 41 negara (tidak termasuk responden dari China dan AS), menemukan bahwa pada akhir Mei 2025, China memperoleh peringkat popularitas bersih sebesar 8,8, sementara AS turun ke -1,5. Hasil survei ini sangat kontras dengan Januari 2024, ketika AS memiliki peringkat popularitas bersih di atas 20 dan China dipandang negatif.

Data yang dilaporkan oleh Axios dan South China Morning Post ini menunjukkan bahwa kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan AS memainkan peran besar dalam pergeseran ini. Fokus Trump yang kembali pada tarif dan pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap hubungan internasional telah menjauhkan banyak sekutu dan mitra tradisional AS, mencerminkan pola yang terlihat selama masa jabatan pertamanya.

Efek Trump dan Biden


Di bawah pemerintahan Trump sebelumnya (2017–2020), kepercayaan global terhadap kepemimpinan AS jatuh ke titik terendah dalam sejarah. Survei Pew Research Center menemukan bahwa kurang dari setengah responden di 37 negara memandang AS secara positif, penurunan tajam dari akhir masa jabatan Barack Obama. Kepercayaan terhadap kemampuan Trump dalam menangani urusan global secara konsisten lebih rendah dibanding Presiden China Xi Jinping, terutama di kalangan sekutu AS di Eropa dan Asia.

Sebaliknya, pemerintahan Biden yang menekankan multilateralisme dan pembangunan aliansi menyebabkan citra global AS membaik. Pandangan positif terhadap AS hampir dua kali lipat di beberapa negara kunci antara 2020 dan 2021. Namun, perbaikan ini terbukti runtuh karena pecahnya perang di Ukraina dan Timur Tengah, serta persaingan AS-China yang terus berlanjut, menyebabkan kepercayaan terhadap kepemimpinan AS turun dari 58% pada 2022 menjadi 43% pada 2024.

China Menang di Kawasan Global Selatan
Meski citra China memburuk di banyak negara Barat karena penanganan COVID-19 dan isu hak asasi manusia, Beijing secara bertahap menutup kesenjangan popularitas di Kawasan Global Selatan, terutama di Asia Tenggara dan Afrika. Pada 2023, China melampaui AS sebagai pemimpin global dengan peringkat tertinggi di Afrika, menurut laporan World Leaders dari Gallup.

Meskipun masih ada skeptisisme terhadap penghormatan China atas kebebasan individu, banyak negara di Global Selatan memandang keterlibatan ekonomi dan respons pandemi dari Beijing lebih positif dibanding Washington. Hal ini diterjemahkan menjadi meningkatnya dukungan terhadap kepemimpinan global China, terutama saat AS bergulat dengan perpecahan internal dan perubahan prioritas kebijakan luar negeri.

Dampak terhadap Kepemimpinan Global AS
Survei terbaru dari Pew dan Morning Consult menyoroti tantangan yang dihadapi AS dalam mempertahankan kekuatan lunak (soft power) dan pengaruh globalnya. Dengan kembalinya Trump ke kursi kepresidenan, AS berisiko makin terasing dari sekutu-sekutu utamanya dan reputasinya sebagai kekuatan untuk perdamaian dan stabilitas terus terkikis.

Para analis memperingatkan bahwa pemerintahan AS berikutnya harus bekerja keras untuk menegaskan kembali kepemimpinan Amerika dan membangun kembali kepercayaan dengan mitra internasional. Seiring kedua ekonomi terbesar dunia bersaing mendapatkan pengaruh, pertarungan untuk mendapatkan opini publik global kemungkinan akan semakin intens—dan akan membentuk tidak hanya hubungan diplomatik, tetapi juga masa depan tatanan internasional itu sendiri.

Sumber

Liang, X. (2025, June 3). China lifts in public opinion around the world as US drops in Trump 2.0, survey data shows. South China Morning Post. https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3312932/china-lifts-public-opinion-around-world-us-drops-trump-20-survey-data-shows?module=top_story&pgtype=homepage

Shao, J., & Kim, P. M. (2024, July 23). Comparing global views of the United States and China during the Trump and Biden administrations. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/comparing-global-views-of-the-united-states-and-china-during-the-trump-and-biden-administrations/

Hasil Exit Poll Pemilu Korsel: Lee Jae-myung Resmi Menjadi Presiden Korea Selatan 

, , , 0

Pemimpin oposisi Korea Selatan, Lee Jae-myung, resmi menjadi presiden berikutnya setelah exit poll menunjukkan kemenangan telak dalam pemilu yang digelar hari Selasa (3/6/2025). Pemilu ini diadakan setelah mantan Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan akibat memberlakukan darurat militer pada Desember 2024 dalam upaya gagal menguasai parlemen yang didominasi oposisi. Hasil ini tidak mengejutkan karena setelah pemakzulan tersebut, kandidat dari partai kiri, Lee Jae-Myung, diprediksi akan memenangkan pemilihan umum presiden tahun ini.

Menurut exit poll gabungan dari tiga stasiun televisi besar Korea Selatan—KBS, MBC, dan SBS—Lee, calon dari Partai Demokrat, mengamankan 51,7% suara, jauh di depan rival konservatifnya, Kim Moon-soo dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang meraih 39,3%. Calon dari partai kecil, Lee Jun-seok, mendapatkan 7,7%.

 

Pemilu sebagai Penolakan terhadap Warisan Yoon

Pemilu ini penting sebagai cerminan penilaian publik terhadap kepemimpinan Yoon yang kontroversial, yang berakhir tiba-tiba setelah pemberlakuan darurat militernya memicu protes nasional dan berujung pada pemakzulan. Lee Jae-myung, mantan pengacara HAM dan mantan gubernur Provinsi Gyeonggi, memanfaatkan kemarahan publik terhadap tindakan otoriter Yoon dan kegagalan ekonominya. “Rakyat telah memberikan putusan terhadap pemerintahan Yoon,” kata Park Chan-dae, pejabat senior Partai Demokrat.

Pemilu Korea Selatan: Tingkat partisipasi dan isu gender

Tingkat partisipasi pemilih mencapai 79%, yang tertinggi sejak 1997, menunjukkan betapa pentingnya pemilu ini. Korea Selatan masih terbelah antara mereka yang menginginkan stabilitas di bawah kepemimpinan Lee dan kalangan konservatif yang khawatir dengan kebijakan progresifnya serta masalah hukum yang masih membayanginya. Lee, yang menghadapi sejumlah tuduhan korupsi, yang ia anggap sebagai motif politik, telah berjanji untuk mempersatukan bangsa dan memulihkan ekonomi. Ia juga menjanjikan kebijakan luar negeri yang lebih seimbang, dengan memperbaiki hubungan dengan China dan Korea Utara sambil mempertahankan aliansi dengan AS.

Dalam isu kesetaraan gender, pemilu Korea Selatan kali ini mencerminkan semakin dalamnya jurang perbedaan gender di negara tersebut. Meski dikenal sebagai salah satu negara paling maju dan makmur di dunia, Korea Selatan masih tertinggal jauh dalam hal kesetaraan gender. Dalam laporan Global Gender Gap Forum Ekonomi Dunia terbaru, Korea Selatan menempati peringkat ke-112 dari 146 negara untuk partisipasi ekonomi perempuan, dan peringkat ke-100 dalam pencapaian pendidikan perempuan. Pemilu 2025 juga menjadi pemilu pertama dalam 18 tahun terakhir yang seluruh kandidat presidennya adalah laki-laki, tanpa satu pun perempuan yang mencalonkan diri.

Presiden sebelumnya, Yoon Suk Yeol, mencuat dengan kampanye yang secara terang-terangan anti-feminis, termasuk janji untuk membubarkan Kementerian Kesetaraan Gender. Pemerintahannya bahkan menghapus istilah “kesetaraan gender” dari kurikulum nasional. Selama masa pemakzulannya, Yoon banyak mendapat dukungan dari pemilih pria muda, sementara perempuan justru memimpin gelombang protes besar-besaran terhadapnya pada Desember lalu.

Kini, perempuan muda Korea Selatan diperkirakan akan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi partai konservatif Yoon, Partai Kekuatan Rakyat, dan kandidatnya Kim Moon Soo. Data dari Reuters menunjukkan bahwa mayoritas pria muda cenderung mendukung partai sayap kanan, sementara hampir setengah dari perempuan muda lebih memilih kandidat dari Partai Demokrat yang progresif. Meski begitu, perbedaan pandangan politik berdasarkan gender ini cenderung mengecil pada kelompok usia yang lebih tua.

 

Tantangan ke Depan

Jika resmi dikonfirmasi sebagai pemenang, Lee akan langsung dilantik pada Rabu (4/6/2025) dan menghadapi negara yang sedang mengalami stagnasi ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketegangan geopolitik. Mayoritas Partai Demokrat di parlemen akan memberinya kekuatan legislatif yang besar, tetapi kepemimpinannya mungkin akan terganggu oleh masalah hukum yang belum terselesaikan. Kim Moon-soo, penerus Yoon sebagai tokoh konservatif, sempat memperingatkan selama kampanye bahwa Lee akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyerang lawan politik. “Dia berusaha mendirikan kediktatoran seperti Hitler,” klaim Kim dalam kampanye di Busan.

Kemenangan Lee menandai perubahan dramatis dalam politik Korea Selatan, di mana rakyat menolak pemerintahan konservatif dan memilih pemimpin yang berasal dari kalangan miskin namun berhasil menanjak. 

Hasil pemilu di Korea Selatan tidak hanya berdampak pada politik domestik, tetapi juga akan membawa konsekuensi besar dalam kebijakan luar negeri negara itu. Arah pemerintahan yang baru dapat memengaruhi hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat dan Jepang, serta memperburuk ketegangan yang sudah ada dengan Tiongkok. Selain itu, pemilu ini berpotensi menandai perubahan strategi Korea Selatan terhadap Korea Utara yang bersenjata nuklir.

PRABOWO-CHINA

Prabowo Sambut Li Qiang di Istana, Pererat Kemitraan Indonesia–Tiongkok

, , , , 0

Perdana Menteri China, Li Qiang, tiba di Jakarta pada Sabtu, 24 Mei 2025, untuk memulai kunjungan kenegaraan selama tiga hari yang berlangsung hingga 26 Mei 2025. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan China, dimana bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara serta 70 tahun Konferensi Asia-Afrika di Bandung.
Pada Minggu pagi, 25 Mei 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menyambut kedatangan PM Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara penyambutan berlangsung meriah dengan iring-iringan kendaraan delegasi China yang disambut pasukan kehormatan, pasukan berkuda Paspampres, serta ratusan pelajar SMP dan SMA yang berjejer dari kawasan Monas menuju Istana. Setelah upacara, kedua pemimpin negara mengadakan pertemuan bilateral yang diikuti oleh delegasi masing-masing negara.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas konsistensi pemerintah China dalam membela rakyat Palestina dan menegaskan keyakinannya bahwa kerja sama antara Indonesia dan China akan membawa manfaat besar bagi kedua negara serta menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Setelah pertemuan resmi, Prabowo kemudian menjamu Li Qiang dalam jamuan makan siang di Istana Negara yang juga dihadiri oleh putra tunggal Prabowo, Didit Hediprasetyo, serta sejumlah pejabat tinggi kedua negara. Dalam sambutannya, Prabowo mengajak seluruh tamu untuk bersulang sebagai tanda persahabatan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi rakyat kedua negara.
Kunjungan ini juga diwarnai dengan penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang ekonomi serta delapan kesepakatan lain di berbagai sektor strategis yang disaksikan Prabowo dan Li Qiang. Adapun kerja sama di bidang ekonomi tersebut yakni MoU antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China, yang menetapkan kerangka kolaborasi untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral; MoU antara Dewan Ekonomi Nasional dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) Tiongkok, yang berkaitan dengan kerja sama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi; MoU antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Tiongkok, yang berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi kedua negara, khususnya dalam bidang industri dan rantai pasok; dan MoU kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Perdagangan Tiongkok, dan Pemerintah Provinsi Fujian yang mencakup pengembangan program kerja sama Two Countries Twin Parks.
Kunjungan kenegaraan Li Qiang ke Indonesia menjadi balasan atas kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing pada November 2024 lalu, sekaligus menandai babak baru dalam hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai aspek kerja sama, memperkuat kemitraan strategis komprehensif, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha di kedua negara.

Load More