Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri Pakistan, Ishaq Dar, tiba di Dhaka dengan janji “babak baru” dalam hubungan antara dua negara Asia Selatan tersebut. Kunjungan ini menjadi yang pertama kali dilakukan oleh seorang menteri luar negeri Pakistan dalam lebih dari satu dekade dan menghasilkan enam perjanjian kerja sama baru di bidang perdagangan, budaya, dan konektivitas. Namun, kunjungan tersebut juga memperlihatkan betapa kuatnya bayang-bayang Perang 1971 terus membentuk diplomasi saat ini.
Dar bertemu dengan pemimpin sementara Muhammad Yunus, pemenang Nobel yang menekankan hubungan antarmasyarakat dan integrasi regional, serta Penasihat Luar Negeri Md. Touhid Hossain. Perjanjian ditandatangani untuk memungkinkan perjalanan tanpa visa bagi pejabat, mempromosikan pertukaran budaya, dan memperluas hubungan ekonomi, termasuk rencana penerbangan langsung Dhaka–Karachi. Yunus menyebut pembicaraan tersebut sebagai kesempatan untuk “menghidupkan kembali semua potensi jalur” kerja sama, terutama melalui Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan (SAARC). Berdasarkan Otoritas Pengembangan Perdagangan Pakitstan, pada tahun 2023-2024, Pakistan mengekspor barang senilai USD661 juta ke Bangladesh, sedangkan impor hanya sekitar USD57 juta.
Simbolisme kedatangan Dar tidak terlewatkan, di mana hubungan kedua negara hampir beku di bawah Sheikh Hasina, pemimpin Bangladesh yang digulingkan tahun lalu setelah pemberontakan yang dipimpin mahasiswa. Kecenderungannya yang pro-India meninggalkan sedikit ruang untuk keterlibatan dengan Pakistan. Selain itu, pemerintah interim baru, yang kurang terikat pada Delhi, lebih terbuka untuk dialog.
Beban Tahun 1971
Meskipun perjanjian-perjanjian tersebut menandakan kemajuan ke depan, retorika seputar tahun 1971 menunjukkan betapa mudahnya masa lalu masih merasuki hingga kini. Dar bersikeras bahwa masalah yang berkaitan dengan perang, yang menyebabkan Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan setelah konflik brutal, telah “diselesaikan dua kali,” sekali pada 1970-an dan lagi pada awal 2000-an. Ia mendesak kedua negara untuk “melangkah maju dan melupakan masa lalu.”
Dhaka dengan tegas menolaknya. “Tentu saja, saya tidak setuju,” kata Hossain kepada wartawan. “Kami ingin Pakistan mengekspresikan penyesalan dan meminta maaf atas genosida, membawa pulang warganya yang terlantar, dan menyelesaikan masalah bagian Bangladesh dalam aset bersama Pakistan yang belum terbagi.” Dhaka bersikeras bahwa masalah yang terjadi berdekade lalu tidak bisa selesai hanya dalam waktu sehari. Selain itu, bagi banyak orang di Bangladesh, rekonsiliasi tanpa pengakuan atas pembunuhan massal dan pengungsian pada 1971 adalah mustahil. Bagi Islamabad, permintaan maaf formal tetap menjadi isu politik yang sensitif.
Pergeseran Aliansi Regional
Kunjungan Dar juga terjadi pada saat pergeseran aliansi regional. Sejak Hasina digulingkan, hubungan Bangladesh dengan India telah memburuk, dengan Dhaka menuduh New Delhi melindungi mantan pemimpin tersebut. Hal ini telah memberi ruang bagi Pakistan dan secara tidak langsung China, untuk lebih aktif mendekati Dhaka.
Para ahli di Islamabad melihat peluang. “Ini adalah pergeseran paradigma,” kata Dr. Sajid Amin dari Sustainable Development Policy Institute. “Jika Pakistan dan Bangladesh menginstitusionalkan hubungan perdagangan dan investasi, mereka dapat melampaui siklus on-off yang telah mendefinisikan hubungan mereka.”
Ekonomi Bangladesh yang tumbuh pesat, dengan keunggulan di sektor tekstil, industri kecil, dan inklusi perempuan, menawarkan baik kesempatan dan peluang bagi Pakistan. Islamabad, sementara itu, berkeinginan untuk mendiversifikasi perdagangan di luar pasar yang didominasi India.
Namun, analis memperingatkan bahwa pemulihan hubungan ini mungkin tidak akan bertahan lama setelah pemerintahan interim Bangladesh, yang diperkirakan akan mengadakan pemilu pada tahun 2026 mendatang. “Ini tergantung pada pemerintah politik berikutnya untuk memutuskan apa yang akan dilakukan dengan peluang ini,” kata mantan Sekretaris Luar Negeri Bangladesh, Shomsher Mobin Chowdhury.
Saat ini, kedua belah pihak tampaknya sedang menguji keseimbangan antara sejarah dan pragmatisme. Peningkatan perdagangan dan pertukaran budaya dapat membantu membangun kepercayaan, tetapi tanpa pengakuan atas peristiwa 1971, hubungan ini berisiko tetap rapuh.
Seperti yang diungkapkan Hossain setelah pertemuannya dengan Dar, “Pakistan adalah tetangga penting kami di Asia Selatan. Hubungan kami bersifat historis dan beragam. Dalam konteks ini, kami menyatakan tekad yang kuat untuk memperkuat hubungan yang sudah ada. Pernyataan ini mencerminkan realitas ganda, yakni sejarah memiliki bobot yang besar, tetapi letak geografis dan isu ekonomi mendorong Dhaka dan Islamabad menuju kerja sama yang lebih hati-hati ke depannya.
