Menu

Anita Susanto

About Anita Susanto

Posts by Anita Susanto:

Iran ‘Secara Aktif Mendukung’ Serangan Terhadap Lokasi Militer AS Menurut Gedung Putih

, , , , , , , , , 0

Gedung Putih mengumumkan pada 23 Oktober 2023 bahwa Iran “secara aktif memfasilitasi” serangan roket dan drone terhadap lokasi militer AS di Irak dan Suriah oleh organisasi proksi yang didukung Iran, dan Presiden Biden telah mendesak Departemen Pertahanan untuk bersiap menghadapi serangan lebih lanjut dan merespons dengan tepat.

Menurut juru bicara Gedung Putih, John Kirby, terjadi peningkatan serangan semacam itu dalam seminggu terakhir, khususnya dalam beberapa hari terakhir, namun AS tidak akan membiarkan ancaman terhadap kepentingannya di wilayah tersebut “tidak tertangani”.

Kirby dan jajarannya menyatakan bahwa AS mengira kelompok-kelompok tersebut didanai oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran dan pemerintah Iran, yang juga terus membantu kelompok teroris Hamas dan Hizbullah. “Kami tahu bahwa Iran memantau dengan cermat peristiwa-peristiwa ini, dan dalam beberapa kasus, secara aktif memfasilitasi serangan-serangan ini dan mendorong pihak lain yang mungkin ingin mengeksploitasi konflik demi kepentingan mereka sendiri, atau demi kebaikan Iran,” lanjutnya.

Serangan terhadap personel AS meningkat sejak krisis di Israel meletus pada 7 Oktober ketika yang diduga kelompok teroris dari organisasi Palestina, Hamas menyerbu Israel selatan. “Kami sangat prihatin dengan potensi peningkatan signifikan serangan-serangan ini di hari-hari mendatang,” kata Kirby dalam sebuah pernyataan dilansir dari Reuters.

Dalam dua minggu terakhir, Biden telah mengirimkan pasukan angkatan laut ke Timur Tengah, termasuk dua kapal induk, kapal tambahan, dan lebih dari 2.000 Marinir. “Kami tahu tujuan Iran adalah mempertahankan penolakan di sini, tapi kami tidak akan membiarkan mereka melakukan hal itu,” kata Kirby. “Kami juga tidak akan membiarkan ancaman apa pun terhadap kepentingan kami di kawasan ini tidak terganggu.”

Swedia selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan NATO berkat Turki

, , , , , , , , 0

Pada 23 Oktober lalu, Swedia selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan NATO setelah presiden Turki menyerahkan dokumen aksesi ke parlemen NATO, menyetujui bergabungnya Swedia ke pakta militer tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan Swedia dan Finlandia mengajukan permohonan keanggotaan NATO, meskipun permohonan tersebut digagalkan oleh Turki.

Penandatanganan prosedur aksesi oleh Recep Tayyip Erdogan terjadi setelah penundaan selama berbulan-bulan, meski tidak diketahui berapa lama prosesnya akan berlangsung. Usulan Erdogan itu sendiri harus lolos melalui komisi parlemen sebelum dilakukan pemungutan suara penuh di ruang utama majelis NATO, dimana presiden Turki dan para pendukungnya dapat menentukan untuk mengonfirmasi pencalonan Swedia.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan dia menantikan “pemungutan suara yang cepat” di parlemen Turki dan menyambut Swedia sebagai sekutunya “segera”. “Banyak sekutu ingin melihat kemajuan cepat dalam ratifikasi ini,” tambah Stoltenberg kepada The Associated Press setelah memimpin pertemuan para menteri pertahanan NATO di Brussels. “Swedia telah memenuhi apa yang mereka janjikan, dan sekarang kita memerlukan ratifikasi keanggotaan Swedia” jelas Stoltenberg dilansir dari Reuters.

Erdogan menuduh Swedia terlalu memanjakan kelompok teroris, khususnya Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang melakukan kekerasan, dan menampung individu-individu yang terkait dengan upaya kudeta Turki pada tahun 2016. Para pejabat Turki juga menuduh pejabat Swedia terlibat dalam demonstrasi Islamofobia seperti pembakaran Alquran.

Di sisi lain, Swedia telah memperketat undang-undang anti-terornya dan berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan Turki dalam masalah keamanan sejak berupaya menjadi anggota NATO. Pernyataan Erdogan saat ini merupakan perubahan 180 derajat yang luar biasa dari pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa Swedia hanya dapat bergabung dengan aliansi tersebut setelah Turki diterima menjadi anggota Uni Eropa.

AS menyambut baik berita bahwa Erdogan telah menandatangani dan menyampaikan prosedur keanggotaan NATO Swedia ke parlemen Turki pada hari Senin. Tindakan Erdogan merupakan sebuah langkah maju dalam upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa Swedia akan segera menjadi anggota aliansi berikutnya.

Seluruh 31 sekutu NATO harus mendukung keanggotaan Swedia. Turki dan Hungaria adalah dua sekutu yang belum meratifikasinya. Selain itu, belum diketahui secara pasti kapan keanggotaan Swedia akan mulai berlaku. “Senang mendengar bahwa Presiden Turki Erdoğan kini telah menyerahkan dokumen ratifikasi kepada Parlemen Turki,” tulis Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson di X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. “Sekarang tinggal Parlemen yang menangani masalah ini. Kami berharap dapat menjadi anggota NATO.”

AS Menuduh Tiongkok terlibat aktivitas penerbangan ‘berbahaya’ di Pasifik

, , , , , , , , 0

Perwira senior Pentagon yang bertanggung jawab atas keamanan di Indo-Pasifik mengatakan pada 17 Oktober lalu bahwa AS telah menyaksikan lebih banyak perilaku “koersif dan berisiko” yang dilakukan oleh pilot Tiongkok di Laut Cina Timur dan Selatan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ely Ratner, asisten menteri pertahanan untuk Urusan Keamanan Indo-Pasifik, menyatakan bahwa sejak musim gugur tahun 2021, telah terjadi “lebih dari 180” kejadian seperti ini.

Pentagon mempublikasikan gambar dan video yang belum pernah dirilis sebelumnya, menunjukkan pesawat tempur Tiongkok mencegat pesawat AS di wilayah udara internasional untuk menyoroti pola tersebut. Gambar dari Januari 2022 menunjukkan jet tempur Tiongkok terbang secara berbahaya di dekat pesawat militer AS dalam upaya untuk mengintimidasi mereka, menurut pernyataan Pentagon mengenai kejadian tersebut. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa beberapa jet tempur Tiongkok berada dalam jarak 20 kaki dari pesawat AS.

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin dan pejabat Pentagon lainnya “sebelumnya telah menyampaikan keprihatinan mereka tentang perilaku ini dalam berbagai situasi, termasuk selama pertemuan Menhan pada tahun 2021 dan 2022 dengan Jenderal Wei Fenghe, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok serta pidato publik Menteri pada Dialog Shangri-La pada tahun 2022 dan 2023, kata Pentagon.

Namun, upaya Pentagon untuk berkomunikasi dengan para pemimpin militer Tiongkok tahun ini tidak berhasil, dan para pejabat AS mulai menyatakan kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai tidak adanya komunikasi antar militer antara kedua negara.

Kini, Pentagon sedang bersiap-siap untuk merilis “Laporan Perkembangan Militer dan Keamanan yang Melibatkan Republik Rakyat Tiongkok” tahun 2023, yang juga dikenal sebagai Laporan Kekuatan Militer Tiongkok, sebagaimana diwajibkan oleh Kongres. Kajian tahunan ini mencakup modernisasi dan ekspansi militer terkini di Tiongkok. Ini juga memberikan informasi penting tentang pengembangan nuklir Tiongkok.

Pro-Palestinian demonstrators in The Hague urge ICC action

, , , , , , , , , 0

On October 18, several hundred pro-Palestinian demonstrators gathered in front of the International Criminal Court (ICC) building in The Hague to call on the court and the international community to stop what they describe as the genocide of Palestinians.

When Hamas launched a surprise attack on Israel on October 7 in an effort to end Israeli occupation, fighting broke out. Since then, Israel has responded by bombing Gaza, killing an estimated 1,400 Israelis and 3,000 Palestinians. The ICC is looking into alleged atrocity crimes that Israelis and Hamas terrorists in the Gaza Strip may have perpetrated since 2014, which includes the ongoing fighting.

“We are against killings of any (parties), however when it comes to Gaza the world is always (turning) a blind eye. We came here to say enough is enough,” Rafat Alkayyali, 50, said, adding that he came to the ICC to protest because he believes in international law, according to Routers “Justice for Palestine – Stop the Genocide” and “How many children will die until Israel is prosecuted” were among the placards the protesters held.

Even though Israel is not a member state of the ICC, prosecutor Karim Khan stated to Reuters last week that the court has jurisdiction over potential atrocity crimes committed by Hamas terrorists in Israel and Israelis in the Gaza Strip. The ICC has jurisdiction over the occupied Palestinian territories, including the Gaza Strip. As a result, the court has the power to bring charges against Hamas, the Palestinian militant organization in charge of Gaza.

If there is proof that Palestinians have committed crimes, whether they are members of Hamas, Al Quds Brigades, the armed branch of Hamas, or any other individual or citizen of any other state party, the ICC can take necessary action.  Although, many of the world’s superpowers, including as China, the United States, Russia, India, and Egypt, are not members.

Even if the ICC were to issue arrest warrants in the Israeli-Palestinian conflict, it would be dependent on member nations to carry out the arrests because the court lacks a police force. Since 2021, the court has been looking into potential war crimes and crimes against humanity in the occupied Palestinian territory. Israel, meanwhile, does not acknowledge the court.

In connection with the probable war crime, Palestinian sources have said that an Israeli airstrike on the Al-Ahli Arab Hospital in the confined Gaza Strip resulted in the deaths of up to 500 individuals. The hospital explosion, according to the Gazan health ministry, was brought on by an Israeli airstrike. On the other hand, The Palestinian Islamic Jihad (PIJ) armed organization’s misfired missile, according to Israel, is what caused the explosion.

Pentagon raises military posture in Mideast as US Marine quick reaction group heads near Israel

, , , , , , , , , , , , 0

In order to stop the conflict between Israel and Hamas from getting any worse, the US is stepping up its military presence in the region. A US Marine rapid response force is moving to the waters off the coast of Israel, and the Pentagon is preparing American troops for a potential deployment there.

The fast response force, made up of 2,000 Marines and sailors, according to two defense sources familiar with the planning, is being dispatched. It will join an increasing number of US warships and personnel advancing on Israel in an effort to discourage Iran and the Lebanese militant organization Hezbollah.

According to many defense officials, US Secretary of Defense, Lloyd Austin ordered that some 2,000 troops get ready for possible deployment to Israel to assist with duties including medical and logistical assistance on Sunday evening (10/15).

Together, the actions, according to officials, are meant to prevent a wider regional conflict. However, they also run the risk of intensifying US engagement in a situation where the Biden administration is attempting to stay out of it militarily.

The US has made it clear that it has no plans to send troops to fight in the conflict between Israel and Hamas, which Israeli officials have warned might be difficult and protracted. The decisions were made at a time when the US military has been progressively increasing its presence in the Middle East, including sending Air Force fighters and deploying a second aircraft carrier to the eastern Mediterranean Sea to join the USS Ford attack carrier group there.

As part of a planned drill, the 26th Marine Expeditionary Unit (MEU), which specializes in missions like amphibious operations, crisis response, humanitarian assistance, and some special operations, has recently been stationed close to Kuwait. However, it left earlier than planned “as a result of emerging events,” Capt. Angelica White, a spokesperson for the unit, said to the Marine Corps Times on Wednesday.

Other than to announce that the Marine unit is moving toward Israel, officials will not disclose where it will go specifically. According to one official, it will travel to Israel’s southern coast, placing US Marines close to both of the nation’s coastlines according to CNN. According to officials, the squad is aboard the USS Bataan, an amphibious assault ship that is currently in the Gulf of Oman. Along with the USS Bataan, the dock landing ship USS Carter Hall is heading in the direction of Israel.

The Divisions Are Growing More Distinct, China and Russia Are Increasingly Aligned

, , , , , , , , 0

Russian President Vladimir Putin and Chinese leader Xi Jinping are scheduled to meet in Beijing this week on a visit aimed at emphasizing their shared vision for a new international order still dominated by the United States and its democratic allies.

The meeting between the two leaders took place when geopolitical dynamics are increasingly divided, after Russia’s devastating invasion of Ukraine, currently Israel’s war against the Palestinian militant group, Hamas has the potential to develop into a wider conflict that could shake stability in the Middle East. Both Beijing and Moscow have criticized Israel’s actions and called for a ceasefire, in the latest attempt by the two powers to promote their alternative leadership to the US, which asserts Israel’s right to persistent retaliation.

The meeting between the two leaders took place when it was confirmed that the President of the United States, Joe Biden, would travel to Israel in the middle of the third week of this month, to eradicate Hamas as well as find ways to ease humanitarian suffering in Gaza. Xi and Putin are likely to discuss the situation in their meeting this week after Putin arrived on Tuesday as a guest of honor at the Belt and Road Forum in Beijing – an extremely rare foreign visit for the diplomatically isolated leader.

These two countries’ statements differ from those of the United States, which clearly stated its strong support for Israel. Xi and Putin also appear to be becoming increasingly aligned in presenting an alternative worldview that “challenges” the Western world. In that conflict too, China has tried to position itself as a potential mediator. However, while it is in China’s interest to encourage the Russian leader to end his invasion, Xi will probably be careful not to take any steps that could harm relations.

This week, Xi will also convene world leaders in Beijing for a high-level forum aimed at praising China’s role in supporting economic development over the past decade and projecting China’s growing ambitions as an alternative global leader to the United States. Leaders, representatives, and delegations from more than 140 countries, including those in the Middle East and many countries in the South, are expected to meet in the Chinese capital for the two-day meeting.

Perjalanan Internasional Perdana Setelah Surat Penangkapan dari ICC, Putin Berkunjung ke Kyrgyzstan

, , , , , , , , , , 0

Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 kantor berita Rusia TASS, Interfax, dan RIA Novosti mengumumkan bahwa Putin tiba di Kyrgyzstan. Kunjungannya bertujuan untuk mengadakan diskusi dengan Presiden Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, dan berpartisipasi dalam pertemuan puncak Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, bersama sekutunya dari Belarusia Alexander Lukashenko dan para pemimpin regional lainnya.

Kunjungan ini terjadi di tengah perpecahan dalam kelompok sekutu Rusia. Dua hari sebelum KTT, negara tuan rumah, Kyrgyzstan, mengumumkan bahwa pemimpin Armenia Nikol Pashinyan tidak akan menghadiri acara yang dihadiri Putin. Pashinyan mengkritik Moskow karena tidak melakukan intervensi ketika Azerbaijan melancarkan serangan yang berhasil untuk menguasai wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri pada bulan sebelumnya. Keputusannya untuk melewatkan KTT tersebut terjadi setelah anggota parlemen Armenia mengambil langkah untuk bergabung dengan International Crime Court (ICC), yang membuat marah Moskow dan mungkin semakin membatasi pilihan perjalanan Putin. Putin berencana bertemu dengan presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, musuh bebuyutan Armenia.

Menurut media pemerintah Rusia, Putin juga berencana melakukan kunjungan mendatang ke Korea Utara dan Tiongkok. Moskow sangat menentang gagasan penangkapan Putin di luar negeri, menyamakannya dengan tindakan perang dan mengecam surat perintah tersebut sebagai tindakan yang “ilegal.” Dalam praktiknya, Rusia telah mengambil tindakan pencegahan dalam menanggapi keputusan ICC. Pada bulan Agustus, mereka mengirim Menteri Luar Negerinya, Sergei Lavrov, ke pertemuan puncak BRICS di Afrika Selatan, sebagai anggota ICC.

Sejak memulai serangan terhadap Ukraina pada Februari 2022, Vladimir Putin jarang berpergian keluar dari perbatasan Rusia. Tahun ini, perjalanan internasionalnya terbatas pada wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, dengan perjalanan luar negeri terakhirnya dilakukan pada bulan Desember lalu ke Belarus dan Kyrgyzstan. Bahkan Putin kerap absen dari berbagai pertemuan internasional. Statuta Roma, sebuah perjanjian yang mewajibkan anggotanya untuk mematuhi keputusan ICC, telah diratifikasi oleh 123 negara. Putin, bersama Komisaris Hak Anak, Maria Lvova-Belova, dicari atas tuduhan kejahatan perang, khususnya karena diduga mendeportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia tanpa izin hukum. Moskow dengan keras membantah tuduhan tersebut.

Selain itu, serangan Moskow terhadap Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran di antara mitra-mitranya di Asia Tengah. Pada tahun 2022, Putin mengunjungi kelima negara regional, termasuk Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kyrgyzstan, dan menjadikan mereka sebagai sekutu inti Rusia. Sebelum kunjungan Putin, Kyrgyzstan mengumumkan ratifikasi perjanjian sistem pertahanan udara bersama dengan Rusia. Moskow juga memiliki perjanjian serupa dengan negara sekutu lainnya, seperti Kazakhstan, Belarus, dan Tajikistan. Namun, tak satu pun negara Asia Tengah mendukung Rusia dalam pemungutan suara penting PBB mengenai Ukraina tahun lalu. Bahkan pemerintah negara-negara Asia Tengah yang sebagian besar warganya bekerja di Rusia, telah memperingatkan rakyatnya agar tidak ikut berperang bersama pasukan Moskow di Ukraina.

Rusia Merasa Layak Untuk Kembali Ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB

, , , , , , , , 0

Rusia secara aktif berupaya untuk kembali menjadi bagian dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, meski sempat ditangguhkan tahun lalu karena intervensi militernya di Ukraina. Konflik di Ukraina terus berlanjut, disertai dengan banyaknya investigasi PBB terkait pelanggaran HAM oleh Rusia. Bahkan, Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin terkait deportasi anak-anak Ukraina. Meskipun demikian, Moskow tetap berusaha untuk mendapatkan suara dukungan untuk kembali masuk ke Dewan HAM PBB.

Pemungutan suara Dewan Hak Asasi Manusia mendatang akan menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana masyarakat global memandang Rusia saat ini. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung di Majelis Umum PBB di New York, dan dilakukan secara rahasia. Untuk mendukung pencalonannya, Misi Rusia untuk PBB menyelenggarakan sebuah acara di New York, di mana Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia menekankan kesiapan negaranya untuk memajukan hak asasi manusia sebagai sarana untuk mendorong rekonsiliasi antar negara dan kelompok, daripada “melanggengkan” perselisihan.

Di sisi lain, perwakilan AS tidak henti-hentinya mengingatkan negara-negara mengenai pelanggaran hak asasi manusia akibat invasi Moskow yang tidak beralasan. Meskipun proses pemungutan suara secara teoritis mempertimbangkan catatan hak asasi manusia dan komitmen para kandidat, pemungutan suara secara rahasia memberikan kesempatan kepada negara-negara untuk menyampaikan pesan-pesan mereka sendiri. Beberapa negara mungkin mendukung Rusia untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap perilaku AS sebagai negara adidaya global, sementara negara lain mungkin bergantung pada Rusia untuk sumber daya penting seperti pangan dan biji-bijian.

Rusia merupakan anggota Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan Januari 2021. Namun, pada bulan April 2022, Rusia membuat sejarah dengan menjadi negara pertama yang dikeluarkan dari dewan tersebut sejak Libya pada tahun 2011. Langkah untuk mengusir Moskow mendapat dukungan besar, dengan 93 mendukung, 24 menentang, dan 58 abstain. Khususnya, Tiongkok, Kuba, Korea Utara, Iran, Suriah, dan Vietnam, bersama Rusia, menentang tindakan tersebut, sementara Brasil, Afrika Selatan, Meksiko, Mesir, dan Arab Saudi abstain.

Penyelidikan PBB Terhadap Pelanggaran HAM di Ethiopia Usai: Pentingnya Peran Aktor Non-Negara & Norma Internasional

, , , , , , , , , , , 0

Investigasi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Ethiopia diperkirakan akan selesai minggu depan, meskipun kekerasan masih terjadi di wilayah tersebut. Komisi Internasional Pakar HAM untuk Ethiopia, yang dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan usulan Uni Eropa, akan secara resmi mengakhiri mandatnya setelah tanggal 13 Oktober 2023.

Keputusan ini diambil setelah komisi tersebut mengeluarkan laporan yang memperingatkan risiko pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di Ethiopia dan menekankan kebutuhan mendesak untuk melanjutkan penyelidikan independen terhadap situasi hak asasi manusia di negara tersebut.[1] Konflik di wilayah Tigray di utara Ethiopia dimulai pada November 2020 ketika pasukan pemerintah Ethiopia bentrok dengan pemberontak yang mengakibatkan kekerasan yang meluas yang dilakukan oleh semua pihak.[2]

Meskipun perjanjian perdamaian yang dikenal sebagai Perjanjian Penghentian Permusuhan ditandatangani pada bulan November tahun 2021, kekejaman masih terus terjadi di beberapa wilayah Tigray, sebagaimana dicatat dalam laporan OHCHR.[3] Tahun lalu, mandat tersebut diperbarui dengan selisih yang tipis. Human Rights Watch mengkritik Uni Eropa dan negara-negara anggotanya karena mundur dari dukungan mereka dalam meneliti situasi hak asasi manusia di Ethiopia, dan menyebutnya sebagai “pukulan yang sangat buruk” bagi para korban kekejaman di negara tersebut.[4]

Ethiopia di sisi lain secara konsisten menentang penyelidikan yang diamanatkan PBB, dengan menyatakan bahwa kebijakan peradilan nasionalnya memberikan kesempatan yang memadai untuk melakukan penyelidikan, sebuah sikap yang ditentang oleh komisi PBB. Menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara pemerintah Ethiopia Legesse Tulu menyatakan bahwa “Tidak perlu membicarakan jalan buntu.”[5]

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan dinilai oleh tim gabungan dari PBB dan Ethiopia, ditemukan pelanggaran luas terhadap hukum HAM internasional, kemanusiaan, dan pengungsi oleh semua pihak yang berkonflik di Tigray seperti: serangan secara acak terhadap warga sipil dan objek sipil yang melanggar hukum humaniter internasional dan kemungkinan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Selain itu, banyak juga ditemukan kasus pembunuhan di luar hukum dan eksekusi di luar hukum oleh pihak berkonflik dan juga oleh  milisi lain seperti kelompok Fano dan Samri.[6]

Konflik The Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) sendiri menyoroti bagaimana kekuatan regional dan global dapat terlibat dalam konflik lokal. Dalam kasus ini, negara-negara tetangga seperti Eritrea dan Sudan telah terlibat dalam konflik tersebut, dan aktor internasional seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa telah menyatakan keprihatinannya dan mengambil tindakan diplomatik. Selain negara, konflik ini memperlihatkan bahwa aktor non-negara, seperti PBB juga berperan dalam resolusi konflik dan asistensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

PBB sebagai aktor non-negara, hadir di tengah pihak berkonflik untuk berusaha membantu penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini. Keberagaman antar aktor telah menciptakan peluang bagi terbentuknya sistem baru dan kemitraan baru, serta penguatan dan transformasi sistem lama.[7] Terlebih, secara teori, Aktor non-negara dapat meminta pertanggungjawaban negara atas tindakan yang dilakukan oleh negara. Contohnya, PBB dapat memantau dan melaporkan pelanggaran HAM dan pelanggaran lainnya, sehingga memberikan tekanan pada negara untuk mematuhi norma dan standar internasional.

Norma internasional menjadi salah satu aspek yang dapat menjadi pegangan aktor internasional dalam melakukan sebuah tindakan. Hal ini berkaitan dengan HAM dimana, meskipun hukum humaniter internasional tidak memberikan rincian yang sama mengenai investigasi, standar hak asasi manusia ini berlaku sepanjang waktu dan universal, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. Untuk itu, norma-norma internasional juga memiliki peran penting dalam mengurangi risiko dengan memperjelas perilaku yang tidak dapat diterima dan membantu membentuk tindakan negara dan aktor non-negara.

[1] “EHRC-OHCHR Joint Investigation Report on Tigray Conflict”, Ethiopian Human Rights Commission, 12 Oktober 2022, https://ehrc.org/download/ehrc-ohchr-joint-investigation-report-on-tigray-conflict/

[2] Eve Brennan, “UN-mandated investigation into atrocities in Ethiopia to end”, CNN, 5 Oktober 2023, https://edition.cnn.com/2023/10/05/africa/un-ethiopia-investigation-lapses-intl/index.html

[3] “The acute risk of further atrocity crimes in Ethiopia: an analysis”, International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia, Human Rights Council, 3 Oktober 2023, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/chreetiopia/A-HRC-54-CRP-2.pdf

[4] Op. Cit., Brennan

[5] Ibid.

[6] “Report of the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint Investigation into Alleged Violations of International Human Rights”, Ethiopian Human Rights Commission, 2021

[7] Neeraj Trivedi, “Role of Organisations as Non-State Actors in International Relations”, CLAWS Journal, vol. 13, no. 1, 2020, pp. 116-125.

Another earthquake strikes Afghanistan, killing more than 2,000 people

, , , , , , , 0

More than 2,000 individuals have lost their lives in the aftermath of a powerful earthquake that struck western Afghanistan, according to the Taliban’s statement on Sunday, October 9th. This catastrophe has struck the nation during a time of severe economic hardship and there is a concern that the casualty count may increase further.

The earthquake, measuring 6.3 on the Richter scale, occurred on Friday morning, October 7th, approximately 40 kilometers west of Herat city in the western Herat province, which is the third-largest city in Afghanistan. Zabihullah Mujahid, the Taliban spokesperson, confirmed that the death toll stands at 2,053 people, with over 1,240 individuals injured and 1,320 houses either completely or partially destroyed.

Earlier assessments by the United Nations suggested a lower toll. Reports indicated that nearly 500 houses were destroyed, and 135 buildings sustained damage, according to the UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). OCHA stated, “In total, 4,200 people (600 families) are assessed to have been affected to date.” Images depict extensive debris and rubble following building collapses, with survivors gathering in the streets for safety.

The UN mentioned that “Mahal Wadakah is understood to be the worst affected village,” reporting at least 20 deaths. Other severely impacted areas include Dasht Hows, Bahadorzai, Zoryan, and Koshkak. Nonetheless, rescue teams have been dispatched to the Herat province, and relief supplies including food, water, medicines, and clothing have been sent to the affected area, as stated by Mojahid. The initial earthquake was also felt in neighboring provinces, such as Badghis and Farah, and was followed by numerous aftershocks.  Additionally, an estimated 300 families (around 2,100 people) are reported to have been displaced to Herat City, where they are residing in abandoned structures.

Afghanistan’s financial condition also has been very disturbed by the freezing of foreign reserves by Washington and its allies. These developments have severely crippled an already aid-dependent economy. The World Bank warned that nearly two-thirds of Afghan households are currently grappling with “significant challenges in maintaining their livelihoods.”  To add more, Afghanistan has endured significant damage from a series of recent earthquakes amid an ongoing dire economic and hunger crisis, resulting in the deaths and displacement of tens of thousands. This makes it even more challenging for Afghans to recover from earthquakes, which are a recurring phenomenon in a country prone to seismic activity.

A deadly quake in March struck northeastern Afghanistan, sending residents fleeing from their homes as it brought down entire buildings and triggered devastating landslides. In June of the previous year, a 5.9 magnitude earthquake in the eastern Paktika and Khost provinces bordering Pakistan claimed more than a thousand lives. Aid organizations faced difficulties reaching victims and survivors in areas with poor infrastructure due to the coinciding heavy monsoon rains and winds. Another earthquake, measuring 5.6 on the Richter scale, occurred on January 17, 2022, in Badghis, another western province near Herat bordering Turkmenistan. It resulted in the deaths of more than 20 people and the destruction of hundreds of brick homes.

Load More