Menu

Terorisme

Kapolri: Lipat Ganda Anggaran Dan Personel Densus 88 AT

, , , , , 0

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dikabarkan mengalokasikan anggaran kegiatan untuk satuan Detasemen Khusus atau yang lebih dikenal dengan Densus 88 sebesar Rp.1,5 triliun untuk pelaksanaan tugas sepanjang 2022. Anggaran ini diunggah di situs resmi Pusat Keuangan Polri yang dapat diakses masyarakat melalui www.puskeu.polri.go.id. Walaupun alokasi dana cukup besar, sepanjang tahun ini realisasi dari anggaran telah keluar sebesar Rp151,85 miliar atau 10,12%.

Dilansir dari CNN, Kabagbanops Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengonfirmasi bahwa jumlah yang termuat dalam situs Puskeu tersebut sebagai anggaran Densus 88 tahun ini. “Nah, sudah dapat itu (jumlah anggaran Densus Rp1,5 triliun),” kata Aswin saat dikonfirmasi pada Rabu 16 Februari 2022. Namun demikian, ia tak dapat memastikan lebih lanjut mengenai jumlah persis dari anggaran yang dialokasikan untuk kerja detasemen tersebut.

Sebelumnya, di awal tahun 2022, KSAD Dudung Abdurachman juga sempat mengatakan bahwa hasil dari rapat pimpinan Kementrian Pertahanan menyatakan bahwa pertumbuhan kelompok terorisme sudah dalam hitungan menit. Ia memperingatkan anggota TNI untuk lebih peka terhadap pertumbuhan kelompok tersebut.

Lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan keinginannya untuk melipatgandakan personel Densus 88 AT agar memaksimalkan penindakan terorisme. Keinginan ini kemudian disusul oleh dilipatgandakannya anggaran satuan tersebut beserta sarana dan prasarananya. Tim Densus 88 AT sendiri memperlihatkan peningkatan performanya pada tahun 2021. Tim anti teror berhasil menangkap 370 tersangka terorisme, naik dari tahun sebelumnya dengan jumlah total 232 tersangka.

Aswin juga mengatakan peningkatan jumlah penangkapan itu bukti kinerja dan kerja keras Densus yang meningkat dan semakin efektif. Selain itu, Kapolri menuturkan penambahan anggota dan anggaran Densus 88 diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi keamanan masyarakat di Indonesia. “Tentunya stabilitas kamtibmas ini menjadi modal dasar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena salah satu modal investasi baik asing dan dalam negeri,” jelasnya.

Kinerja baik dari Densus 88 sendiri sempat dikritik oleh seorang anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon pada tahun lalu. Ia merasa Densus 88 hanya sibuk menyita kotak amal yang diduga untuk mendanai kepentingan kelompok teroris. Fadli Zon juga mengatakan bahwa aksi terorisme justru dijadikan komoditas oleh Kepolisian RI.

Indonesia Belum Aman Dari Pertumbuhan Kelompok Terorisme

, , , , , , , 0

Pertumbuhan Kelompok Teroris Sangat Cepat

Menurut KSAD Dudung Abdurachman, perkembangan terorisme sudah dalam level hitungan menit. Artinya, lengahnya penegak hukum dalam waktu singkat telah membuat kelompok radikal terutama yang berada di Indonesia berkembang.

Terorisme bukanlah hal baru, di Indonesia fokus terhadap terorisme muncul semenjak tragedi Bom Bali pada tahun 2002. Menurut FBI, terorisme sendiri berarti tindak pidana yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok untuk tujuan ideologis lebih lanjut yang berasal dari pengaruh dalam negeri, seperti yang bersifat politik, agama, sosial, ras, atau lingkungan.[1]

Dari definisi tersebut, sebenarnya pemerintah Indonesia telah “bertemu” dengan individu/kelompok terorisme. Pada masa Orde Baru, Gerakan Aceh Merdela (GAM) merupakan salah satu contohnya. Tujuan GAM sendiri adalah membangun negara di luar NKRI.

Namun di akhir Agustus 2021, kecemasan dunia terhadap menguatnya kelompok terorisme menjadi nyata. Afghanistan berhasil digulingkan oleh Taliban. Semenjak berkuasa, Taliban berusaha mencari pengakuan dari berbagai negara hingga PBB dengan memperlihatkan citra yang lebih “santai” dalam memerintah dibandingkan Taliban pada tahun 1996. Namun, para ahli khawatir bahwa organisasi serupa dengan Taliban menyaksikan dan belajar dari kebangkitan Taliban.[2]

Simpatisan Kelompok Terorisme Mencapai 17 Ribu Orang

Menurut data pada tahun 2021, dilaporkan terdapat setidaknya 18 kelompok radikal di Indonesia yang mendukung ISIS untuk mendirikian negara Islam.[3] Beberapa kelompok terorisme yang aktif di Indonesia, seperti Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid, dan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sendiri menyatakan bahwa jumlah anggota dan simpatisan dari organsasi teroris mencapai 17.000 orang.[4]

Di Indonesia sendiri, perkembangan kelompok terorisme yang telah masuk ke berbagai lapisan masyarakat mulai terlihat. Mulai dari seorang wanita muda yang masuk ke Mabes Polri hingga seorang terduga teroris dari sebuah partai politik.

Walaupun saat ini dunia sedang berfokus pada pemulihan kesehatan, perkembangan terorisme tidak melambat seperti apa yang dikatakan KSAD, Dudung. Beberapa tahun terakhir, polisi dikabarkan telah berhasil menangkap banyak terduga teroris. Namun, berjalannya sebuah kelompok terorisme tentu tidak lepas dari pendanaan yang membiayai tindakan kelompok tersebut. Sebagai kelompok radikal, tentu mereka tidak dapat terang-terangan menggalang dana atau membuka bisnis mengatasnamakan kelompok.

Dana Merupakan Aspek Penting Bagi Kelompok Terorisme

Banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana masyarakat dapat terjaring kelompok terorisme seperti menurut Martha Crenshaw bahwa setidaknya terdapat empat kategori faktor yang memotivasi seseorang untuk bergabung dengan kelompok teroris. Diantaranya adalah kesempatan untuk bertindak atau bergabung dengan kelompok tersebut, kebutuhan untuk bergabung dengan sebuah kelompok, status sosial, dan kebutuhan materiil.[5]

Namun, ada satu hal yang krusial bagi sebuah kelompok terorisme, yaitu pendanaan bagi kelompok terorisme. Di Indonesia sendiri masih sedikit sekali berita mengenai bagaimana polisi dan juga pihak berwenang menghentikan pembiayaan kelompok tersebut. Banyak dari para anggota yang tergabung dengan kelompok terorisme termotivasi oleh keuntungan finansial yang didapatkan. Selain itu, pendanaan yang didapat oleh kelompok terorisme juga digunakan untuk pembelian senjata dan hal lainnya. Maka, salah satu cara untuk menghentikan perkembangan kelompok terorisme adalah pembiayaan.

Sumber pendanaan teroris sendiri menurut artikel yang diterbitkan oleh Council of Europe bervariasi. Di antaranya kelompok terorisme bisa mendapatkan dana yang berasal dari kegiatan illegal, sumbangan anggota. organisasi (biasanya pendatang baru), atau diperoleh melalui penyalahgunaan organisasi nirlaba.[6] Sebagai negara yang pertumbuhan terorismenya cenderung meningkat, Indonesia harus benar-benar waspada dan mengawasi pendanaan kelompok terorisme.[7]

Kerja Sama Internal & Eksternal

Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan program pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum pada tahun 2012, selain itu BI juga telah mengeluarkan blueprint untuk mencegah pendanaan bagi terorisme yang ditargetkan selesai pada 2025. Namun, dari data yang ada, tingkat pertumbuhan terorisme di Indonesia justru tetap meningkat sehingga perlu suatu mekanisme dan kerja sama dari polisi, TNI, lembaga keuangan, dan instansi lainnya untuk membuat sebuah mekanisme investigasi untuk memberhentikan aliran dana bagi kelompok terorisme.

PBB sendiri telah memberikan beberapa cara untuk menghentikan pendanaan. Diantaranya seperti membekukan dana dan aset ekonomi, serta untuk mencegah dana tersebut tersedia untuk teroris.[8] Dibutuhkan banyak aktor untuk menghentikan perkembangan kelompok terorisme. Selain bekerja sama dengan instansi negara, Indonesia juga perlu bekerja sama dengan organisasi internasional dan belajar dari negara lain bagaimana cara menanggulangi perkembangan kelompok terorisme. Menurut artikel yang diterbitkan PBB, sebuah kelompok terorisme juga dapat mendapat bantuan dana dari kelompok terorisme yang berada di negara lain atau tergabung dalam suatu kelompok internasional. Motif ini menjadi populer semenjak rencana pembentukan negara Islam atau Da’esh.

[1] “Terrorism”, What We Investigate, FBI, https://www.fbi.gov/investigate/terrorism

[2] Ng Jun Sen, “The Big Read in short: Terror group JI’s new game plan to seek legitimacy”, Today Online, 11 Desember 2021,  https://www.todayonline.com/big-read/big-read-short-terror-group-jis-new-game-plan-seek-legitimacy-1768106

[3] Muh Taufiqurrohman, “The Road to ISIS: How Indonesian Jihadists Travel to Iraq and Syria”, Counter Terrorist Trends and Analyses, Vol 7. No. 4, Mei 2015, https://www.jstor.org/stable/26351346?seq=1#metadata_info_tab_contents

[4] Fathiyah Wardah, “BNPT: Jumlah Anggota dan Simpatisan Organisasi Teroris Capai 17.000 Orang”, VOA Indonesia, 22 September 2021, https://www.voaindonesia.com/a/bnpt-jumlah-anggota-dan-simpatisan-organisasi-teroris-capai-17-000-orang/6240658.html

[5] Randy Borum, “Psychology of Terrorism”, Tampa: University of South Florida, 2004, https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/208552.pdf

[6] “Financing of Terrorism”, Council of Europe Portal, https://www.coe.int/en/web/moneyval/implementation/financing-terrorism

[7] “Indonesia – Global Terrorism Index”, Knoema, 2020, https://knoema.com/atlas/Indonesia/topics/World-Rankings/World-Rankings/Global-terrorism-index

[8] “Countering the financing of terrorism”, United Nations,  https://www.un.org/securitycouncil/ctc/content/countering-financing-terrorism

Anggota Negara Islam Indonesia Divonis 3 Tahun Penjara: Terbukti Akan Dirikan Negara Islam

, , , , , 0

Terbukti Berusaha Mendirikan Negara Islam Indonesia

Anggota Negara Islam Indonesia (NII), Ariefuddin dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena terlibat kejahatan terorisme. Ia bersama kelompoknya yang merupakan anggota NII wilayah Bali berencana mendirikan negara Islam dengan menyebarkan teror.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan ”Terdakwa Ariefuddin alias Abu Azam alias Abu Usama alias Ari alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun.”

Dilansir dari Detik, Ariefuddin mulai bergabung dengan kelompok radikal sejak tahun 2012 dimana ia mulai menghadiri pengajian setiap sore hingga Maghrib di daerah Tegal Denpasar, Bali. Satu tahun kemudian, Ariefuddin bergabung dengan manjelis NII cabang Tengah.

Sebagai anggota NII, tidak hanya materi tentang agama yang diajarkan, tetapi juga latihan fisik seperti mendaki gunung dan latihan bela diri. Selain itu, anggota juga diwajibkan untuk infak sebesar 2,5% untuk mempersiapkan keadaan ekonomi ketika NII terbentuk. “Yang sudah dilakukan kelompok NII saat ini dari tahapan dan persiapan itu adalah teror. Karena jalan yang dipakai oleh NII dalam menegakkan syariat Islam melalui jalan jihad atau qital (perang),” pungkas majelis.

Motivasi dari Ariefuddin dan kawan-kawan yang bergabung dengan NII adalah keinginan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Mereka meyakini bahwa ideologi Pancasila bukan lah ideologi yang benar karena menggunakan hukum buatan manusia. Sedangkan, syariat Islam merupakan hukum yang sesuai dengan kitab dari Agama Islam.

NII Berdiri Sejak pemerintahan Presiden Soekarno

NII sendiri telah berdiri sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno dan terlibat dalam berbagai aksi terorisme yang dulu diketuai oleh Kartosuwiryo. Tahun 2016, NII sendiri dilaporkan memiliki program kaderisasi yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di dalam kelompok mereka. Hingga tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa pengikut dari NII di Indonesia mencapai 170 ribu orang.

NII sendiri bukan satu-satunya kelompok teroris dengan anggota yang banyak di Indonesia. Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Anshor Daulah (JAD) juga merupakan dua organisaasi radikal dengan cita-cita yang sama seperti NII. Perbedaan antara NII dan kedua kelompok lainnya hanya terletak dari cakupan wilayah yang mereka ingin kuasai. NII sendiri hanya ingin mendirikan negara Islam di wilayah Indonesia, tidak seperti JI dan JAD yang mengingikan berdirinya negara Islam dengan wilayah yang mencakup seluruh dunia.

KSAD Dudung: Radikalisme Tumbuh Dalam Hitungan Menit

, , , , , 2

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memerintahkan prajurit TNI untuk peka terhadap ancaman radikalisme. Dudung menuturkan pada apel pasukan yang diikuti TNI Angkatan Darat wilayah Jabodetabek di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada 25 Januari 2022. Dudung mengaku pihaknya siap menghadapi kelompok radikal yang ada di masyarakat. Kelompok ini, kata dia mencoba mengganggu dasar negara Pancasila.

“Saya ingin menyampaikan bahwa hasil rapim Kemhan (Kementerian Pertahanan) bahwa kelompok radikal sudah masuk di beberapa elemen masyarakat, baik mahasiswa maupun yang lainnya. Karena itu, saya perintahkan kepada seluruh TNI AD agar mengantisipasi dan peka terhadap perkembangan tersebut,” kata Dudung. Maka dalam apel tersebut, Dudung juga mengatakan bahwa masyarakat butuh diberikan pemahaman bahwa kelompok radikal dapat merusak kesatuan bangsa.

Selain sudah masuk ke berbagai lapisan masyarakat, mantan Pangkostrad itu juga mengatakan bahwa perkembangan kelompok radikal sudah dalam hitungan menit. Maka, TNI perlu mengetahui perkembangannya hingga titik koordinat dimana kelompok radikal itu berada. Lebih lanjut lagi, Dia menyebut ancaman radikalisme yang paling memungkinkan berasal dari dalam. “Dan saya perintahkan untuk mereka mengecek setiap saat, setiap waktu tentang perkembangan-perkembangan dan mereka harus tahu siapa-siapa pelakunya. Sehingga nantinya akan memudahkan dalam hal-hal tertentu apabila kita bertindak,” ujar Dudung.

Pada apel di Monas, Dudung juga memastikan bahwa TNI AD akan bersama dengan rakyat dalam membangun keutuhan Indonesia. Dudung juga memberi saran yang berupa tujuh perintah harian. “Jadi ini dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan ke seluruh prajurit dan ada tujuh perintah harian KSAD yang harus mereka lakukan sebagai pedoman di dalam mereka bertugas bertindak dan berada di mana pun dia melaksanakan tugasnya,”Dudung juga menekankan agar para prajurit TNI tidak hanya berfokus pada ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam.      “Jangan kita terbuai dengan tugas pokok konvensional menghadapi ancaman dari luar, yang paling mungkin adalah ancaman dari dalam. Oleh karena itu para komandan satuan sudah mulai menentukan langkah antisipasi, kewaspadaan agar prajurit kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi,” ujarnya.

Otak dari Pemboman Bali Zulkarnaen Divonis 15 Tahun Penjara

, , , , , , 0

Penjara 15 Tahun

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap Arif Sunarso alias Zulkarnaen atas dugaan kasus terorisme. Zulkarnaen merupakan anggota senior dari organisasi garis keras Jemaah Islamiyah (JI). Ia divonis 15 tahun penjara untuk tindakan pemboman di Bali pada tahun 2002 yang membunuh lebih dari 200 orang.

Vonis tersebut dibenarkan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal. “Iya, betul (vonis 15 tahun penjara),” ucap Alex Adam Faisal di Jakarta, Rabu (19/1/2022) menyatakan Zulkarnaen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Adapun vonis pidana Zulkarnaen akan dikurangi penahanan yang telah dijalani. Hakim memerintahkan terdakwa melanjutkan masa penahanannya.

Zulkarnaen adalah seorang mantan komandan militer di JI yang berkaitan dengan al-Qaeda. Tidak hanya kasus bom Bali, Ia diadili juga atas beberapa serangan lain. Diantaranya serangkaian serangan yang dilakukan oleh kelompok di bawah komandonya seperti pemboman hotel JW Marriott Jakarta pada tahun 2003. Pada tahun 2020, setelah buron hampir 20 tahun, Zulkarnaen ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di daerah Lampung Selama persidangan, Zulkarnaen mengatakan dia adalah pemimpin sayap militer JI, tetapi membantah terlibat dalam pemboman klub malam di Bali.

Aktor Lainnya Dihukum Mati

Selain Zulkarnaen, terdapat beberapa orang yang juga menjadi otak dari beberapa serangan bom Bali. Di antaranya adalah Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas yang dijatuhi hukuman mati. Ketiga aktor tersebut dieksekusi pada 9 November 2008. Ketika para tersangka lain menjalani hukumannya, Zulkarnaen Analis Stanislaus Riyanta memperingatkan bahwa meskipun dijatuhi hukuman penjara, Zulkarnaen harus dipantau bahkan ketika di balik jeruji besi. Karena dikhawatirkan ia akan menyebarkan paham radikal di penjara.

Taliban Pakistan Mengakhiri Gencatan Senjata

, , , , , , , 0

Militan Taliban Pakistan atau dikenal dengan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) di Pakistan menyatakan akhir dari gencatan senjatanya. Tindakan ini terjadi setelah TTP menuduh pemerintah Pakistan melanggar perjanjian pembebasan tahanan dan pembentukan komite negosiasi. Gencatan senjata ini dijadwalkan berakhir pada tanggal 9 Desember 2021, namun dapat diperpanjang jika kedua belah pihak setuju. Konflik antara pemerintah dan TTP sendiri telah memakan korban mencapai ribuan nyawa.

Gencatan senjata ini dimulai dari sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh TTP. Mereka memberikan rincian kesepakatan yang telah dicapai dengan pemerintah Pakistan. Kesepakatan ini berada di bawah naungan “Imarah Islam Afghanistan” (IEA) pada 25 Oktober 2021. Kedua belah pihak menurut kesepakatan telah menerima bahwa IEA akan berperan sebagai mediator dan bahwa kedua belah pihak akan membentuk komite beranggotakan lima orang yang di bawah pengawasan mediator akan membahas tindakan selanjutnya dan tuntutan masing-masing pihak.

Dari perundingan tersebut, kedua belah pihak juga telah setuju untuk mematuhi gencatan senjata selama sebulan dari 1 November hingga 30 November 2021 dan bahwa pemerintah akan membebaskan 102 “mujahidin yang dipenjara” dan menyerahkan mereka kepada TTP. Banyak diskusi informal telah terjadi antara kedua belah pihak sebelum dan selama gencatan senjata dan langkah-langkah membangun kepercayaan tertentu telah disepakati untuk meyakinkan satu sama lain dilansir dari situs berita Dawn.

Keterlibatan Taliban Afghanistan

Selama gencatan senjata, Taliban Afghanistan turut membantu mediasi diantara kedua pihak. Taliban Afghanistan memainkan peran mediator utama antara Pakistan dan konglomerat militan terlarang yang terdiri dari beberapa faksi. Dalam mediasi di antara keduanya, Taliban Afghanistan telah menawarkan pilihan kepada pemerintah Pakistan. Namun, pihak pemerintah dinilai lebih suka TTP dilibatkan melalui negosiasi dan dibujuk untuk berdamai.

TTP sendiri adalah gerakan terpisah dari Taliban Afghanistan. Tujuan mereka adalah menggulingkan pemerintah di Islamabad dan memerintah dengan hukum mereka. TPP seperti kelompok ekstrimis lainnya pernah menjadi salah satu kelompok teroris kuat dan mematikan sebelum dihancurkan oleh operasi antiterorisme Pakistan. Pemimpin barunya telah menyatukan kembali kelompok pecahan TTP dan organisasi tersebut. Organisasi ini sekarang berbasis di Afghanistan dan  mengklaim serangkaian serangan baru-baru ini di Pakistan.

20 Tahun Sejak Peristiwa 9/11: Gagalkah Amerika Serikat Memerangi Terosis di Afghanistan?

, , , , , , 0

Think-20-Tahun-Sejak-Peristiwa-9-11-1Download

20 tahun silam, empat pesawat dengan tujuan Kalifornia dibajak oleh 19 anggota kelompok esktrimis Al-Qaeda.  Dua pesawat menghantam gedung World Trade Center di New York, satu pesawat menabrak Gedung Pentagon, dan pesawat terakhir jatuh di sebuah ladang di Shanksville, Pennsylvania. Tragedi itu disinyalir didanai oleh kelompok pimpinan Osama Bin Laden dan menewaskan hampir 3000 orang. 100 hari sejak kejadian tersebut, Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush memaparkan pidato terkait kejadian yang sampai saat ini dikenal 9/11 (Nine eleven) yang kemudian mendeklarasikan War on Terrorism. Setelah 20 tahun pasca tragedi tersebut, bagaimana perkembangan Amerika Serikat dalam memerangi terosis di Afghanistan?

“Serangan itu terjadi di wilayah Amerika, tetapi itu adalah serangan terhadap hati dan jiwa dunia yang beradab. Dan dunia telah bersatu untuk berperang baru dan berbeda, yang pertama, dan kami berharap satu-satunya, dari perang yang baru dan berbeda. Abad 21. Perang melawan semua orang yang berusaha mengekspor teror, dan perang melawan pemerintah yang mendukung atau melindungi mereka” tutur Presiden AS ke 43 itu. 2 bulan setelah peristiwa 9/11, AS memulai perang di Afghanistan untuk memburu Bin Laden dan siapapun yang membantunya, termasuk kelompok Taliban. Hingga pada tahun 2011, Angkatan Laut AS mengklaim bahwa mereka telah membunuh Bin Laden dan menguburnya di laut. Namun, peperangan AS di Afghanistan melawan teroris tidak hanya sampai disitu.

Bertepatan dengan 20 tahun kejadian 9/11, akhirnya AS memutuskan untuk menarik pasukannya, yang semula dijadwalkan selesai pada akhir Mei 2021 mundur menjadi akhir Agustus 2021. Penarikan pasukan AS ini terbilang cukup damai dan tidak banyak menimbulkan korban jiwa, karena pihak AS dan kelompok Taliban membuat komitmen akan hal itu. Beberapa hari menuju selesainya operasi penarikan pasukan AS, sebuah bom bunuh diri meledak di dekat pintu Bandara Kabul, menewaskan anggota militer AS dan juga masyarakat sipil yang mengantri untuk keluar dari Afghanistan lewat jalur udara. ISIS-Khorasan atau ISIS-K kemudian mengklaim bahwa pelaku bom tersebut adalah anggotanya. Hingga 30 Agustus 2021, AS resmi keluar dari Afghanistan, namun di detik-detik terakhir keberangkatan, masih ditemukan serangan teroris.

 

Bagaimana tren terorisme di Afghanistan selama 20 tahun?

Banyak pihak yang mengkritik Joe Biden, Presiden AS ke-46 bahwa AS terlalu terburu-buru dalam melakukan operasi penarikan militer dan AS bertanggung jawab atas kondisi Afghanistan saat ini, dimana pemerintahan Ashraf Ghani, yang saat ini harusnya menjabat sebagai presiden Afghanistan berhasil digulingkan oleh Taliban dalam waktu singkat. Melihat data-data dari Global Terrorism Index(GTI), sejak 2002 memang ada kenaikan tren terorisme, walaupun AS dengan dukungan banyak negara mendeklarasikan peperangan melawan teroris. Selain memerangi teroris di Afghanistan, AS juga kemudian masuk ke Iraq dengan tujuan yang sama.

Menurut GTI tahun 2012 yang merangkum indeks terorisme sejak 2002-2011, Afghanistan merupakan salah satu dengan skor tertinggi dimana Taliban menjadi kelompok utama penyumbang insiden dan korban jiwa. Sedangkan AS, pada rentan waktu yang sama, memiliki angka penurunan terorisme paling drastis. Walaupun begitu, dalam 10 tahun AS memerangi teroris, selama periode 2005 hingga 2007 mayoritas negara justru mengalami peningkatan terorisme yang di dorong oleh peristiwa di Irak.[1] Empat negara lain juga secara signifikan berkontribusi terhadap kebangkitan terorisme secara global dengan Pakistan, India, Afghanistan, dan Filipina semuanya mengalami peningkatan skor, terutama antara tahun 2007 dan 2009.[2]

Empat tahun kemudian, Afghanistan masih menjadi salah satu negara dengan korban jiwa terbanyak akibat aksi kelompok terorisme. Peningkatan terbesar dalam kematian akibat terorisme juga tetap di pegang oleh Afghanistan yang diikuti oleh Suriah dan Yaman, sedangkan di Iraq, Nigeria, dan Pakistan mengalami penurunan. Afghanistan sendiri mengalami peningkatan kematian 18 persen, naik dari 4.507 menjadi 5.312.[3] Dimana pada tahun tersebut, Taliban dinilai sebagai kelompok militan yang cukup kuat ketika melawan pasukan militer Afghanistan dan sekutu NATO. Peningkatan di Afghanistan menyoroti kebangkitan Taliban dalam perang yang kini telah berlangsung selama 15 tahun.

Perubahan dapat dilihat pada GTI 2020, data menunjukan penurunan jumlah kematian akibat terorisme karena penurunan intensitas konflik di Timur Tengah, penurunan kekuatan ISIS, dan juga pandemi. Untuk di Afghanistan sendiri, sejak puncak kekerasan pada tahun 2018, kematian telah turun lebih dari 22 persen dalam setahun. Pengurangan ini didorong oleh penurunan kematian teroris yang dikaitkan dengan Taliban sebanyak 61 persen.[4] Selain itu, ISIS-K juga banyak kehilangan daerah kekuasaannya akibat serangan pasukan gabungan dan juga Taliban. Namun, terlepas dari penurunan kematian akibat terorisme, tahun 2019 masih merupakan tahun paling mematikan kedua yang tercatat di Afghanistan.

 

Apakah peperangan AS di Afghanistan sia-sia?

George W. Bush sendiri pada pidato 100 hari peperangan di Afghanistan mengatakan bahwa AS berusaha untuk meningkatkan keamanan pada level nasional dan juga membangun koalisi global untuk menghancurkan cengkeraman al-Qaeda di Afghanistan dan mengusir Taliban dari kekuasaan, memberantas jaringan operasi, kamp pelatihan dan pendanaan Al-Qaeda dan kelompok teroris lainnya, dan juga membantu Afghanistan membangun pemerintahan yang merepresentasikan rakyat — termasuk wanita.

Peperangan Bush melawan teroris ini memiliki tujuan yang jelas akan sikap AS terhadap Taliban dan membuat Afghanistan menjadi negara yang layak ditinggali dan bebas dari terorisme.[5] Kurang lebih, pemerintahan Bush memang hanya menargetkan Taliban agar tidak kembali memiliki kekuatan untuk menyerang pasukannya dan Afghanistan. Sedangkan Barack Obama, presiden AS terpilih setelah Bush menyatakan keinginannya terkait masa depan Afghanistan, ia mengatakan “Afghanistan adalah front AS yang penting melawan pasukan teroris” yang dinilai oleh Menteri Pertahanan Robert Gates bahwa misi tersebut “terlalu luas”.[6]

Pemerintahan Obama sendiri Pentagon mengumumkan perubahan strategi yang “pemikiran yang jernih” dan “mata yang jernih” terhadap kondisi di Afghanistan, strategi yang dipakai tidak berbeda jauh dengan Bush.Pada 2011, lebih dari 1.800 tentara AS yang tewas dan pengeluaran sebesar 444 miliar dollar AS.[7] Melihat data dari GTI, dengan peningkatan aksi terorisme di Afghanistan, biaya dan nyawa yang ditanggung oleh AS terkesan sia-sia.

Dengan biaya sebanyak itu, pada pemerintahan Donald Trump, AS—dengan keinginan yang sama—masih terus berusaha memerangi Taliban. Pada awal pemerintahannya,ASmenjatuhkan bom di area kelompok militan di sebuah kompleks di Provinsi Nangarhar Timur.Sebenarnya Trump mengatakan bahwa ia ingin AS untuk menarik diri dari Afghanistan, namun ia tetap pada komitmen untuk melangsungkan komitmen militer untuk mencegah teroris. Walaupun begitu, ASmencapai dialog paling intens dengan Taliban pada masa pemerintahan Trump dengan membuat perjanjian mengenai penarikan personil militer AS di Doha, Qatar walaupun pada akhirnya Trump membatalkan perjanjian tersebut. Pada masa pemerintahan ini, Taliban sendiri bersedia bekerja sama dan setuju dengan AS dan akan melakukan dialog damai yang diusulkan pemerintahan Ashraf Ghani untuk kelangsungan Afghanistan setelah AS pergi.

Namun, hanya beberapa hari sebelum militer AS benar-benar meninggalkan Afghanistan, Taliban dengan cepat menggulingkan kekuasaan Afghanistan yang AS buat selama 20 tahun itu. Hingga pada awal September 2021, Taliban juga sudah berhasil membentuk pemerintahan sementara untuk Afghanistan versi mereka. Selain itu, Al-Qaeda yang juga diburu oleh AS sendiri berevolusi menjadi “dewan penasihat” yang mengarahkan dan membantu para jihadis secara global, menurut Barak Mendelsohn seorang pakar terorisme di Haverford College di Pennsylvania.[8] Walaupun menurut GTI 2020 juga terjadi penurunan jumlah korban, tapi perlu dilihat faktor dari apa yang menyebabkan penurunan angka tersebut.

Di awal tahun 2020,  AS dan Taliban memilih untuk bekerja sama agar pasukan AS dapat keluar dari Afghanistan dengan damai yang juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kekerasan. Mulai banyaknya dialog antara Taliban dan berbagai aktor ini juga dapat menjadi pemicu mengapa angka kejadian aksi teror menurun dan bukan berarti akibat dari berhasilnya AS memberantas terorisme. Lalu, apakah AS gagal? Jika gagal disini berarti adalah menyingkirkan Al-Qaeda dan Taliban, ya, karena sampai saat ini kelompok-kelompok masih dapat mempertahankan eksistensinya. Revolusi Afghanistan yang dibentuk oleh AS juga kemudian terlihat bergerak mundur ke arah Afghanistan tahun 1996 kembali, dimana aktivitas wanita kembali dibatasi, bahkan tidak diberi kesempatan untuk memimpin suatu kementerian.

Satu hal yang menjadi penting bagi ketiga presiden AS adalah mereka menyerang Taliban untuk menghentikan penyebaran teroris di tanah AS dengan cara-cara yang agresif. Dengan biaya mencapai miliar dollar AS pada 2020 untuk memerangi satu kelompok yang bermarkas di Afghanistan dengan alutsista yang tidak sebanding tidak banyak merubah Afghanistan. Strategi dari masa pemerintahan Bush hingga Trump juga dapat dikatan tidak mengalami perubahan yang signifikan selain Taliban yang mulai kooperatif dan menggeser cara mereka untuk mendapatkan Afghanistan dengan kesedian mereka untuk berdialog.

Bagi sisi AS, penarikan militer dan turunnya angka terorisme merupakan sebuah kesuksesan. Namun bagi sisi Afghanistan dan dunia, gagalnya AS dalam mempertahankan Afghanistan dari Taliban—kelompok yang menjadi musuh AS selama 20 tahun—adalah sebuah kegagalan, yang saat ini perlu ditanggung oleh koalisi global yang AS buat. Dengan kata lain, kampanye War on Terrorism milik AS memang sukses terealisasi bagi AS, tetapi tidak bagi Afghanistan. Taliban yang kini telah membentuk kembali membatasi wanita dalam aktifitas dan memerintah dengan hukum Syariah yang ketat.

[1] “Global Terrorism Index 2012: Capturing the Impact of Terrorism from 2002-2011”, The Institute For Economics & Peace, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2012-Global-Terrorism-Index-Report.pdf  hlm. 6

[2] Ibid., hlm. 12

[3] “Global Terrorism Index 2016: Measuring and Understanding The Impact of Terrorism”, The Institute For Economics & Peace, http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf  hlm. 16

[4] “Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism”, The Institute For Economics & Peace, Sydney, November 2020, http://visionofhumanity.org/reports, hlm. 13

[5] “The U.S. War in Afghanistan: 1999-2021”, Council on Foreign Relations, 2021, https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] “Mengukur Kekuatan Al-Qaeda, Satu Dekade Setelah Tewasnya Osama bin Laden”, DW, 2 Mei 2021, https://p.dw.com/p/3spgK

 

Pasukan Militer AS Resmi Keluar Dari Afghanistan, Apa Langkah Amerika Serikat Selanjutnya?

, , , , , , , 0

Think-Pasukan-Militer-AS-Resmi-Keluar-Dari-AfghanistanDownload

Mayor Jenderal Chris Donahue, adalah personil militer AS terakhir yang mengangkatkan kakinya dari Afghanistan setelah 20 tahun Amerika Serikat (AS) memerangi kelompok ekstrimis. Pihak Pentagon sendiri mengunggah foto Donahue ketika meninggalkan Bandara Kabul pada platform Twitter, 30 Agustus 2021. Selama 17 hari terakhir, evakuasi lewat jalur udara itu berhasil membawa lebih 120.000 warga dan sekutu AS, serta masyarakat Afghanistan.[1] AS sendiri memiliki perjanjian batas waktu hingga 31 Agustus 2021 dengan Taliban untuk menarik pasukan dan mengevakuasi warganya.

Operasi penarikan dan evakuasi sendiri hampir berjalan sesuai rencana dengan cara damai. Hingga pada 26 Agustus 2021, bom bunuh diri yang menewaskan lebih dari 170 orang. Empat hari setelahnya, pesawat udara tanpa awak milik AS menyerang sebuah mobil yang disinyalir dikendarai militan dan bom yang akan diledakkan. Taliban sendiri mengecam tindakan AS karena dinilai bertindak semena-mena di wilayah kedaulatan Afghanistan.

Untuk mencapai titik ini, pada akhir Februari 2020, AS dan Taliban akhirnya setuju pada kesepakatan untuk mengakhiri perang 20 tahun di Afghanistan, dimana perjanjian AS-Taliban meliputi gencatan senjata antara keduanya dalam operasi penarikan militer AS yang akan dinilai AS akan berdampak baik pada perdamaian Afghanistan-Taliban.[2] Namun perdamaian di Afghanistan belum tercapai, Taliban justru menggulingkan kepemimpinan Ashraf Ghani dan berusaha membangun pemerintahan baru dengan menerapkan Hukum Syariah Islam.

            Apakah Taliban Teman Atau Lawan AS?

Selain ketakutan banyak pihak akibat Taliban menguasai Afghanistan, ancaman baru datang dari aksi ISIS-K yang dinilai dapat masuk ke Afghanistan dengan mudah dan juga kembalinya Amin Ul-Haq, sahabat dari Osama Bin Laden yang kembali ke Kota Nangarhar, Afghanistan. Banyak pihak yang takut bahwa Afghanistan akan menjadi sarang kelompok teroris. Selain mempertanyakan komitmen Taliban dalam memberantas teroris, banyak pihak pula yang menyalahkan AS karena dinilai ceroboh dalam memperhitungkan strategi dan gagal menyelamatkan Afghanistan dari teroris.

Tindakan AS menuai kritik, mulai dari AS meninggalkan berbagai peralatan perang dan alutsista yang awalnya diberikan untuk militer Afghanistan. Namun persenjataan itu justru diambil dan digunakan oleh Taliban yang diperlihatkan pada awal September 2021, ketika mereka melakukan parade kemenangan di Kota Kandahar atas perginya negara-negara asing dari Afghanistan. Merespon hal tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan AS, John Kirby, mengatakan kepada CNN bahwa pasukan AS sudah “membuat semua peralatan di bandara, semua pesawat dan kendaraan lain, tak bisa digunakan.” walaupun tidak ada penjelasan mengenai alutsista lain di luar bandara Kabul.[3]

AS juga memindahkan Kedutaan Besarnya dari Afghanistan ke Doha, Qatar. Hal ini juga membuat banyak spekulasi apakah dikemudian hari AS akan mengakui Pemerintahan Taliban atau tidak, walaupun menurut pihak berwenang pemindahan kedutaan itu awalnya karena alasan keamanan. Tentu, AS tidak akan dengan mudah melepaskan Afghanistan seutuhnya, terlebih kepada Taliban, salah satu kelompok yang awalnya diperangi oleh AS. Tidak hanya itu, Afghanistan juga dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti tembaga, minyak, gas alam, uranium, batu bara, dan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang memiliki hubungan kerja sama dengan Afghanistan.[4] Sebelum AS resmi pergi pun, pemimpin Taliban pernah melakukan .

Bertentangan dengan hal-hal di atas, AS-Taliban juga membangun hubungan damai, AS juga mengandalkan bantuan Taliban untuk membantu melindungi warga AS dan sekutu Afghanistan yang berusaha meninggalkan Afghanistan. Ditambah dengan ancaman dari ISIS-K yang merupakan musuh bersama AS dan Taliban, Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS mengatakan bahwa AS berharap Taliban memegang janjinya untuk memerangi kelompok ekstrimis, namun tidak berarti AS akan bergantung pada Taliban dan akan tetap waspada dalam memantau ancaman secara mandiri.[5] Pemerintahan Biden pun awalnya tidak berniat bekerja dengan Taliban selama penarikan militer.[6]

 

Lalu, apa langkah selanjutnya dari AS?

Hubungan antara AS dan Taliban dapat dikatakan cukup kompleks. Keduanya masih berusaha mengenali satu sama lain yang akhirnya apakah akan ada kerja sama, atau perang Afghanistan babak kedua. Sesuai pernyataan Joe Biden pada sebuah konferensi pers, tujuan utama AS berada di Afghanistan adalah mencegah serangan teroris kembali di AS. Maka dari itu, AS dapat sewaktu-waktu kembali ke Afghanistan jika hal tersebut adalah cara terbaik untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Alutsista yang ditinggalkan dan jika memang tidak dapat dioperasikan oleh Taliban, akan menjadi barang berharga yang dititipkan di wilayah musuh jika AS kembali memerangi Taliban.

Dengan tidak adanya kedutaan resmi di Afghanistan pun, berarti belum ada kerja sama resmi yang terjalin diantara AS-Taliban, dan mungkin akan lebih mudah menyerang Afghanistan jika suatu saat Taliban tidak dapat menjadi rekan kerja sama. Jika Taliban menjadikan negara itu sarang kelompok teroris kembali. Di samping itu, perang selama 20 tahun telah menelan biaya dan nyawa yang sangat besar, jika AS menduduki Afghanistan lagi, banyak biaya yang akan keluar.

Tetapi jika suatu saat AS-Taliban membangun kerja sama, setidaknya AS dapat mengamankan sumber daya alam di Afghanistan agar tidak digunakan negara lain seperti China, Rusia, dan juga Pakistan. Kemungkinan paling besar terjadinya kerja sama adalah karena kepetingan AS dalam melawan teroris, walaupun AS mengatakan mereka tidak akan bergantung pada Taliban, tetapi Taliban dapat dikatakan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan para kelompok ekstrimis. Di sisi lain, Taliban juga menginginkan pengakuan negara lain terhadap pemerintahannya sehingga kepentingannya dan AS ini dapat menjadi salah satu titik awal kerja sama. Namun belum ada satupun yang yakin bahwa Taliban akan berubah atau sama seperti 25 tahun yang lalu, sehingga AS juga perlu mempertimbangkan apakah kerja sama dapat dilakukan atau tidak.

[1] Nicole Gaouette, dkk, “The last US military planes have left Afghanistan, marking the end of the United States’ longest war”, CNN, 31 Agustus 2021, https://edition.cnn.com/2021/08/30/politics/us-military-withdraws-afghanistan/index.html

[2] Scott Worden, “Breaking the Stalemate: Biden Can Use the U.S.-Taliban Deal to Bring Peace” United States Institute of Peace, 25 Februari 2021, https://www.usip.org/publications/2021/02/breaking-stalemate-biden-can-use-us-taliban-deal-bring-peace

[3] CNN Indonesia, “Taliban Gelar Parade Kemenangan Pakai Alutsista AS”, CNN, 2 September 2021, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210902065401-113-688627/taliban-gelar-parade-kemenangan-pakai-alutsista-as

[4] Reuters, “Factbox: What are Afghanistan’s untapped minerals and resources?”, Reuters, 19 Agustus 2021, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/what-are-afghanistans-untapped-minerals-resources-2021-08-19/#:~:text=Afghanistan%20is%20rich%20in%20resources,%2C%20travertine%2C%20gypsum%20and%20marble.

[5] Press Trust of India, :US shuts down diplomatic mission in Kabul, moves embassy to Doha”, Firstpost, 31 Agustus 2021, https://www.firstpost.com/world/us-shuts-down-diplomatic-mission-in-kabul-moves-embassy-to-doha-9925831.html

[6] Michael D. Shear dan Julan E. Barnes, “Afer Two Decades of Fighing tTaliban, U.S. Is Uneasy Parters With Them”, New York Times, 27 Agustus 2021, https://www.nytimes.com/2021/08/27/us/politics/us-taliban-partnership.html

Daerah Kekuasaan Taliban Terus Meluas, Afghanistan Terancam “Collapse?”

, , , 0

Dampak dari upaya mundurnya tentara Amerika Serikat dari Afghanistan semakin terlihat. Dalam satu minggu terakhir, Kelompok Taliban berhasil menguasai 10 provinsi di  wilayah Afghanistan. Kota-kota penting, termasuk gedung pemerintahan, sekolah, perumahan, dan lain-lain dikuasai oleh kelompok yang berafiliasi dengan kejahatan transnasional ini.

Sekitar satu per tiga yakni 34 provinsi dari total provinsi yang ada sudah di bawah kendali Taliban. Taliban juga sudah menguasai Kota Ghazni, yang hanya berjarak 150 km dari Ibu Kota, Kabul. Kekuasaan Taliban ini diprediksi akan semakin meluas dan mendekat ke Ibu Kota, Kabul.

Mohammad Noor Rahmani, Kepala Dewan di Provinsi Sar-e Pul Selatan, mengatakan bahwa kelompok Taliban sudah melumpuhkan provinsinya hanya dalam waktu seminggu, meskipun sudah ditahan oleh militer pemerintahan.

Namun, kekuatan militer dan kelompok pro-pemerintah Afghanistan juga sudah banyak yang mundur dan menyerah pada Taliban tanpa perlawanan, sehingga kelompok ini pun kembali berhasil menguasai seluruh provinsi.

Melihat pergerakan dan perluasan kekuasaan ini, maka tidak mustahil juga jika Taliban bisa menguasai wilayah penting lain yang akhirnya bisa mendominasi dan melumpuhkan Afghanistan. Bahkan, pejabat di Pentagon memprediksikan Afghanistan akan jatuh di tangan Taliban dalam kurun waktu hanya satu hingga tiga bulan ke depan

 

Gelombang pengungsi dan korban sipil

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selama satu bulan terakhir sekitar seribu warga sipil tewas terbunuh di Afghanistan.

Banyak laporan yang menunjukkan bahwa Taliban menargetkan warga sipil dan pembunuhan elit politik senior di Afghanistan. Namun, Taliban menyangkal tuduhan tersebut dan menyatakan tidak pernah menargetkan warga sipil.

Dalam kondisi konflik bersenjata, akan sulit membedakan mana sipil maupun militer, sehingga tidak dipungkiri banyak korban tak bersalah menjadi turut menjadi korban dari konflik berkepanjangan ini.

Kondisi ketidakstabilan mendasar di Afghanistan ini juga meningkatkan gelombang pengungsi, di mana ribuan orang mengungsi dari wilayah provinsi selatan ke berbagai wilayah domestik dan internasional  untuk mendapat perlindungan.

Kamp-kamp pengungsi sudah banyak dibangun di wilayah Kabul, namun tidak sedikit juga warga yang tidur di jalanan. Perlindungan ini hanya bersifat sementara, terutama jika melihat potensi ancaman yang diberikan Taliban pada sipil maupun militer.

Ratusan personel militer dan pengungsi juga terus berupaya menyelamatkan diri ke perbatasan yakni Iran dan Tajikistan yang memunculkan risiko keamanan baru bagi Rusia dan wilayah Asia terkait kelompok radikal yang bisa menyusup.

 

Respon aktor internasional terkait isu Afghanistan

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan berencana akan bertemu dengan pemimpin Taliban untuk memastikan adanya perdamaian di Afghanistan.

Di sisi lain, pemerintah Jerman mengeluarkan ancaman akan memberhentikan bantuan ekonomi sekitar USD500 juta ke Afghanistan jika Taliban berhasil mengambil alih negara. Jerman juga membekukan repatriasi masyarakat Afghanistan yang gagal saat proses pencarian suaka di Jerman, yang mana kebijakan ini juga diikuti oleh Prancis.

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengatakan tidak memiliki rencana mengubah keputusan penarikan kekuatan militernya, sehingga meminta para pemimpin Afghanistan untuk berunding bersama demi kesatuan negaranya sendiri.

 

Setelah Amerika Serikat Pergi, China Gandeng Afghanistan?

, , , , , , , , , , , 0

Think-Setelah-Amerika-Serikat-Pergi-China-Gandeng-Afghanistan-1Download

Afghanistan selain berbagi sedikit perbatasan dengan China, merupakan negara yang tidak luput dari konflik yang sempat dikuasai secara militer oleh beberapa negara, intensitas konflik yang tinggi di Afghanistan semenjak akhir 1970-an, menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang signifikan pada infrastruktur dan ekonominya.[1] Hingga pada tahun 2001 ketika peristiwa 9/11 terjadi dan Amerika Serikat (AS) menyerukan kampanye anti terorisme secara global, AS masuk ke Afghanistan dan menggelar operasi militernya untuk memburu teroris yang menjadi dalang peristiwa 9/11 dan mengejar Osama Bin Laden.

Kepergian AS khususnya para personil militer membuat Afghanistan, yang sejak tahun 2001 menjadi salah satu tempat para militer AS melakukan operasinya untuk memberantas teroris akhirnya selesai pada masa pemerintahan Joe Biden. Presiden AS ke-46 pada April lalu mengonfirmasi bahwa penarikan tentara AS dari pangkalan militer di Afghanistan sedang dalam proses yang direncanakan akan selesai pada 11 September 2021, bertepatan dengan 20 tahunnya tragedi 9/11. Pihak Pentagon juga dikabarkan telah mengirim pasukan tambahan dan peralatan militer untuk melindungi pasukan AS di wilayah tersebut selama penarikan.

AS membantu Afghanistan di sektor militer dengan setidaknya mengeluarkan biaya sebesar $815,7 miliar menurut laporan dari Departemen Pertahanan AS. Biaya sebesar ini mencakup pembiayaan bahan bakar senjata dan amunisi, tank, kendaraan lapis baja hingga kapal induk.[2] Asistensi AS di Afghanistan sangatlah berpengaruh, Di 34 provinsi, militer Afghanistan hanya memiliki sarana untuk berperang di 40 persen wilayah tanpa dukungan udara AS.[3] Hal ini tentu membuat negara yang saat ini dipimpin oleh Ashraf Ghani akan kewalahan di segi militer ketika AS secara penuh menarik pasukannya walaupun dalam pernyataan The White House, Joe Biden mengatakan akan terus menyediakan pelatihan, dan peralatan militer modern bagi Afghanistan. Dengan kekosongan ini, China, negara yang sedang gencar mengembangkan perekonomiannya dan bertetangga dengan Afghanistan ini diprediksi akan menggandeng Afghanistan demi kesuksesan kepentingan nasionalnya.

China, negara yang sedang gencar mengembangkan perekonomiannya tentu membutuhkan Afghanistan sebagai negara tetangganya untuk ikut menyukseskan kepentingan nasional China lewat BRI terlebih dengan tidak adanya AS sebagai negara yang menyokong Afghanistan. Terlepas dari negara-negara yang menduduki Afghanistan, hubungan Afghanistan dan China atau dikenal dengan hubungan Sino-Afghanistan cenderung baik di sela-sela Afghanistan didominasi oleh negara-negara lain. Terutama dengan lemahnya perekonomian Afghanistan, tentu negara ini memerlukan dana dan sumber daya yang dulu dipasok oleh AS. China sendiri dikabarkan beberapa kali ikut berusaha untuk menyelenggarakan dialog damai antara Pemerintah Afghanistan dan juga Kelompok Taliban, sebuah kelompok ekstrimis Islam yang menerapkan kekerasan dalam pemerintahannya yang seringkali melanggar hak asasi manusia dan diduga memberikan tempat perlindungan bagi tersangka utama dari peristiwa 9/11, Osama Bin Laden.

Tidak dapat dipungkiri, program BRI merupakan program besar yang bertujuan untuk membuat jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Afrika dan Eropa. Untuk itu, Afghanistan merupakan salah satu wilayah strategis walaupun hanya berbagi sedikit perbatasan dengan China, namun lewat Afghanistan, China dapat terhubung lewat jalur darat ke Uzbekistan, Turkmenistan, dan Iran yang kemudian dapat mehubungkan China ke wilayah timur tengah yang dapat China gunakan untuk membuat BRI efektif. Namun, kondisi Afghanistan yang jauh dari damai dan prinsip non-intervensi yang dipegang oleh China membuat negara pimpinan Xi Jinping sulit membuat kerja sama dengan negara dengan tingkat konflik yang tinggi, sehingga upaya China untuk Afghanistan adalah mendorong konflik antara Afghanistan dan Taliban berangsur berakhir. China berusaha menengahi dan berpartisipasi dalam proses perdamaian, dengan memanfaatkan asosiasi dan hubungan perdagangannya dengan Taliban untuk memulai negosiasi dengan pemerintah Afghanistan secara diplomatis.[4] 

Selain itu, hubungan China-AS pada masa Pemerintahan Donald Trump juga kurang baik, sehingga menambah keruh suasana untuk tercapainya kerja sama China dengan Afghanistan. Untuk itu China belum secara spesifik menargetkan Afghanistan untuk ikut dalam program BRI-nya. Namun, setidaknya untuk sedikit mendekat dengan kerja sama yang lebih intens dengan Afghanistan, selain dialog damai, China menggunakan program China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) untuk melakukan hal ini that akan berdampak positif bagi negara di sekitarnya termasuk Afghanistan. Juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian mengkonfirmasi bulan lalu bahwa China memang melakukan diskusi dengan pihak ketiga, termasuk Afghanistan, mengenai perpanjangan CPEC.

Perang sipil di Afghanistan sering terjadi, menurut data dari Global Conflict Tracker, situasi saat ini juga semakin memburuk, tentu jika kondisi Afghanistan tidak kunjung membaik, China tidak akan dengan mudah menargetkan Afghanistan apalagi mengambil alih negara tersebut dari AS dan menjadikannya salah satu negara yang terlibat dalam program BRI. Selain dengan Taliban, terdapat sekelompok masyarakat yang berusaha membangun negara Islam yang saat ini sedang marak di negara tersebut. Tindakan teror yang dilakukan kelompok-kelompok ekstrimis tersebut juga menyebabkan banyak korban jiwa, menurut United Nations Assistance Mission In Afghanistan, semenjak tahun 2009 saja tercatat hampir 111.000 korban jiwa akibat konflik disana. Tentu tidak mudah bagi China dan prinsip non-intervensinya untuk membantu Afghanistan menyelesaikan konflik, apalagi untuk menargetkan negara dengan ibu kota Kabul tersebut sebagai salah satu jalur BRI.

            Di sisi lain, Afghanistan yang saat ini kehilangan sosok penyokongnya tentu membutuhkan pasokan ekonomi dan militer. Pasalnya, belum 100 persen pasukan AS meninggalkan Afghanistan, Taliban mengklaim telah berhasil menguasai salah satu penyeberangan perbatasan utama dengan Pakistan.[5] Lewat program BRI, China sendiri menawarkan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur dan proyek dalam negeri, Pakistan sendiri mendapat bantuan senilai $19 miliar untuk pembangunan proyek di bawah kerja sama CPEC. Masuknya China ke Afghanistan sepertinya akan menjadi sebuah ­kerja sama yang saling menguntungkan, dengan bantuan dana, Afghanistan dapat mengembangkan militernya dan memperbaiki kondisi ekonomi. Dengan turunnya intensitas konflik, China juga dapat melangsungkan program BRInya.

[1] “Does the Belt and Road Initiative have a chance in Afghanistan?“, EIAS, 26 Februari 2020, https://www.eias.org/op-ed/does-the-belt-and-road-initiative-have-a-chance-in-afghanistan/

[2] Associated Press, “Counting the Costs of America’s 20-Year War in Afghanistan”, US News, 30 April 2021,

 https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-04-30/counting-the-costs-of-americas-20-year-war-in-afghanistan

[3] Stephanie Findlay, Christian Sheperd, dan James Kynge, “China wathes Afghanistan anxiously as the US withdraws”, Financial Times, 6 Juli 2021, https://www.ft.com/content/49d266c6-a6c2-4ab2-bf52-ed34d72b22c1

[4] Op. Cit., EIAS

[5] Abdul Sediqi dan Orooj Hakimi, “Afghan Taliban seize border crossing with Pakistan in major advance”, Reuters, 14 Juli 2021,

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-claims-control-key-afghan-border-crossing-with-pakistan-2021-07-14/