prancis

(COMBO) This combination of file pictures created on April 12, 2022 shows French far-right Rassemblement National (RN) party presidential candidate Marine Le Pen (L) giving a speech during a campaign rally in Reims, eastern France, on February 5, 2022 and French President and La Republique en Marche (LREM) party candidate for re-election Emmanuel Macron (L) delivering a speech during the economic event "Choose Grand Est" in Pont-a-Mousson, northeastern France, on November 5, 2018. - French President Emmanuel Macron and his far-right rival Marine Le Pen on April 11, 2022 kicked off a final fortnight of bruising campaigning for the French presidency in a run-off that polls predict risks being tight. (Photo by Ludovic MARIN and STEPHANE DE SAKUTIN / various sources / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN,STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images)

April 17 2022

Pemilu Prancis 2022: antara Emmanuel Macron dan Marine Le Pen

Chatrine Debora Europe, News, Politics Domestik politik, Pemilu, prancis 0

Pemilihan umum calon presiden Prancis tahun 2022 baru dilaksanakan pada tanggal 10 April lalu. Namun pada putaran pertama pemilihan, dari 12 kandidat presiden, yakni delapan pria dan empat wanita, tidak ada yang mampu melampaui lebih dari 50 persen suara pemilih. Emmanuel Macron mendapat dukungan suara sekitar 27 persen, sedangkan Le Pen di posisi kedua dengan 23 persen.

Capaian dukungan Le Pen merupakan hasil terbaik kandidat presiden dari National Rally atau Front National di putaran pertama.

Dua kandidat presiden teratas yakni Emmanuel Macron dan Marine Le Pen akan melaksanakan pemilihan putaran kedua yang akan dilaksanakan tanggal 24 April nanti. Kedua kandidat mulai ‘menyerang’ satu sama lain sebagai bagian dari kampanye mereka.

“Emmanuel Macron, jika karena suatu kesalahan dia terpilih kembali, maka Ia akan merasa bebas untuk melanjutkan kebijakannya tentang kehancuran sosial,” kata Marine Le Pen dari partai sayap kanan. Di sisi lain, Macron menuduh pemimpin partai Rally Nasional sayap kanan tersebut sebagai “demagog.” Demagog merujuk pada pemimpin yang dinilai menghasut dan memperoleh kekuasaan dengan menyesatkan rakyat.

Macron juga mengkritik rivalnya mengenai beberapa agenda ekonomi seperti tentang umur pensiun yang dipangkas menjadi umur 60 tahun bagi orang-orang yang mulai bekerja sebelum umur 20 tahun. Kebijakan lain yang dikritik yakni penghapusan pajak penghasilan untuk pekerja umur di bawah 30-an dan PPN energi dikurangi menjadi 5,5% dari 20%. Macron menilai kebijakan tersebut sulit dilakukan jika Prancis ingin serius mengatasi kesejahteraan masyarakat, sekaligus memenuhi hak pensiunan dan pelayanan masyarakat.

Bagaimana fokus kebijakan Macron dan Le Pen?

Dilansir dari The Independent, berikut beberapa kebijakan domestik dan luar negeri kandidat presiden Macron yakni:

Menaikkan usia pensiun secara bertahap dari umur 62 tahun menjadi 65 tahun dan meningkatkan pensiun bulanan minimum;
Penambahan enam reaktor nuklir generasi baru, mengembangkan energi matahari dan ladang angin di laut;
Memperkuat perbatasan eksternal kawasan bebas paspor Eropa dan menciptakan kekuatan baru untuk mengontrol perbatasan nasional dengan lebih baik;
Mempercepat pemrosesan permohonan suaka dan izin tinggal dan mendeportasi mereka yang tidak memenuhi syarat;
Memberikan beberapa tunjangan kesejahteraan bersyarat pada 15-20 jam pelatihan, serupa dengan kebijakan di negara-negara seperti Inggris; dab
Asuransi pengangguran, yang saat ini menjamin pekerja hingga dua pertiga dari gaji mereka selama dua tahun jika mereka kehilangan pekerjaan, akan dikaitkan dengan kekuatan ekonomi.

Sedangkan dari sisi Le Pen, berikut beberapa fokus kebijakannya;

Mengakhiri kebijakan reunifikasi keluarga, membatasi tunjangan sosial hanya untuk orang Prancis dan mendeportasi orang asing yang menganggur selama lebih dari setahun;
Menerapkan kebijakan “Beli produk Prancis” untuk tender umum;
Potong usia pensiun minimum menjadi 60 untuk mereka yang mulai bekerja sebelum 20;
Potong pajak penghasilan untuk mereka yang berusia di bawah 30 tahun, dan potong PPN energi menjadi 5,5 persen dari 20 persen;
Mengganti ladang-ladang energi angin dan investasikan dalam energi nuklir dan air; dan
Sebuah undang-undang yang melarang jilbab Muslim di semua tempat umum, dan melarang acara dan pembiayaan yang dianggap menyebarkan “Islamisme.”

Pendekatan yang digunakan oleh Le Pen cukup ekstrem karena pandangan nasionalisme, anti imigran, diskriminasi orang asing, dan lain-lain. Jika Le Pen berhasil menyusul Emmanuel Macron diputaran kedua, politisi Eropa mengkhawatirkan potensi terganggunya fungsi Uni Eropa. Le Pen dikenal sebagai seorang anti-Uni Eropa, dan berpandangan untuk mengurangi kontribusi Prancis di Uni Eropa, sekaligus mempromosikan koalisi dengan negara yang juga berselisih dengan Uni Eropa seperti Hungaria dan Polandia.

Tidak hanya itu, kampanye Le Pen juga banyak yang berlawanan dengan nilai dan prinsip kebebasan berpindah Uni Eropa, sehingga tidak dipungkiri muncul isu Frexit atau French Exit. Le Pen dikenal cukup dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana Le Pen bergantung pada pinjaman bank Rusia untuk kampanye presidennya di tahun 2017 lalu.

Di sisi lain, Macron juga mendapat kritik dari pemilih Prancis. Saat mengunjungi kota di Mulhouse, penduduk setempat mempertanyakan kebijakan Macron yang dinilai tidak berpihak pada kaum miskin dan juga mengenai pemenuhan hak tenaga kesehatan yang dinilai buruk. Macron merespons dengan menjanjikan kenaikan kecil pendapatan bagi para pekerja kesehatan.

Perwira Pasukan Operasi Khusus Marinir Prancis menghadiri pelatihan dengan tentara FAMA Mali sebagai misi militer multinasional Satuan Tugas Takuba (Foto oleh Thomas COEX / AFP) (Foto oleh THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

February 25 2022

Pasukan Pimpinan Prancis di Mali Memulai Penarikan Personelnya

Anita Susanto Africa, Europe, News Diplomasi, Mali, prancis, Terorisme 0

Prancis dan negara-negara Barat yang terlibat dalam operasi anti-teroris akan mulai menarik diri dari Mali menurut Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 17 Februari 2022. Pasukan anti-teroris yang dipimpin oleh Prancis akhirnya menarik diri setelah melawan kelompok militant selama 9 tahun semenjak 2013 di bawah mantan Presiden François Hollande.

“Kami tidak dapat tetap terlibat secara militer bersama otoritas de facto yang strategi dan tujuan tersembunyinya dirahasiakan dari kami,” kata Macron kepada wartawan”. Keputusan Macron ini disusul dengan rusaknya hubungan diplomatik di tengah konflik yang meningkat dengan junta militer yang memerintah Mali saat ini. Rencana penarikan ini direncanakan akan berjalan selama empat hingga enam bulan. Kabar ini disampaikan setelah pertemuan para pemimpin Eropa dan Afrika di Istana lysée pada Rabu malam.

Prancis dan sekutunya juga akan menutup pangkalan militer mereka di Gossi, Ménaka dan Gao dan memindahkan tentara yang ditempatkan di sana ke Niger, menurut Macron. Dilansir dari CNN, negara yang terlibat Operasi Barkhane dan Gugus Tugas Takuba menganggap bahwa “kondisi politik, operasional, dan hukum tidak lagi terpenuhi untuk melanjutkan keterlibatan militer mereka saat ini secara efektif dalam perang melawan terorisme. di Mali”. Pemerintah Eropa dan Kanada menganggap bahwa akibat hambatan oleh otoritas transisi Mali menyulitkan misi mereka disana.

Lebih spesifik, negara-negara yang membantu Prancis mengatakan bahwa kegagalan otoritas transisi Mali memenuhi komitmen mereka untuk mengadakan pemilihan pada 27 Februari menjadi salah satu alasan penarikan pasukan. Keterkaitan dengan bagaimana Prancis membantu Mali dalam melaksanakan komitmennya, Macron membantah bahwa misi Prancis di Mali adalah sebuah kegagalan. Baik Prancis dan negara lainnya yang terlibat menyatakan tetap berkomitmen untuk memerangi pemberontakan di wilayah tersebut.

Untuk itu, penarikan pasukan tidak serta merta kembali ke Prancis dan negara terkait, tetapi Nigeria telah menyetujui untuk menampung beberapa pasukan yang mundur. “Prancis telah memainkan peran pemersatu dalam mobilisasi internasional ini demi Sahel,” katanya. “Kami akan terus memastikan peran pemersatu ini.”

Kolonel Souleymane Dembélé, juru bicara junta yang berkuasa mengabaikan pengumuman Prancis. Menurutnya, keberadaan Prancis sama sekali tidak membawa kebaikan ataupun kemajuan dalam memerangi terorisme. Dembélé mengatakan “terorisme melanda seluruh wilayah Mali”.

Sejak tahun 2013, hampir 5.000 tentara Prancis dikerahkan di wilayah Sahel untuk memerangi pemberontakan Islam sebagai bagian dari Operasi Barkhane, dengan sekitar 2.400 di antaranya berlokasi di tiga pangkalan di Mali utara. Tercatat 53 tentara Prancis tewas dalam operasi di wilayah Sahel itu.

Hubungan Prancis dan Mali telah memburuk semenjak tahun 2020. Hal ini memunculkan beberapa pertanyaan seperti kapan Prancis akan menarik pasukannya dari wilayah tersebut. Pada tahun tersebut, kelompok pemberontak melakukan kudeta terhadap pemerintah Mali dan kemudian meningkat ketika junta mengingkari kesepakatan untuk penyelenggaraan pemilihan dan ingin memegang kekuasaan hingga 2025 yang mengarah pada pengusiran duta besar Prancis.

Penarikan pasukan Prancis sendiri menuai sikap yang berbeda-beda dari masyarakat. Seorang pria mengatakan kepada BBC bahwa tindakan itu “membawa perdamaian “, sementara yang lain menggambarkan intervensi Prancis di Mali sebagai “kegagalan”. Namun, yang lain menyatakan ketakutan bahwa situasinya “memburuk”.

November 2 2021

Australia Dituduh “Membohongi Prancis” Mengenai Kesepakatan Atas Kapal Selam

Anita Susanto America, Asia Pacific, Europe, News, Security and Defence AUKUS, Australia, Emmanuel Macron, prancis, Scott Morrison 0

Emmanuel Macron, Presiden Prancis mengatakan bawa Perdana Menteri Australia membohonginya terkait batalnya kesepakatan kapal selam antara dua negara tersebut pada September lalu. Macron dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison bertemu di Roma pada pertemuan G20 untuk pertama kalinya setelah Australia bergabung dengan aliansi AUKUS. Menurut pihak Prancis, tindakan Australia “perilaku yang tidak dapat diterima antara sekutu”.

Pada pertemuan G20, Macron mengatakan pada sekelompok reporter dari Australia bahwa “Saya menghargai sekali negara anda. Saya menghargai sekali pertemanan dengan masyarakat anda. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jika kita menghargai sesuatu, kita harus melakukan sesuatu yang benar dan berperilaku sejalan dan konsisten dengan nilai yang kita bawa” dan menambahkan bagaimana tanggapan bahwa Morrison telah membohonginya, Macron memperjelas jawabannya dengan mengatakan bahwa “Saya tidak memikirkannya, saya tahu.”

Walaupun begitu, Morrison menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak berbohong dan dia telah menjelaskan sebelumnya pada Macron bahwa kapal selam konvensional dari Prancis bukan sesuatu yang Australia butuhkan saat ini. Sehingga Australia beraliansi dengan AUKUS dan merencanakan program pembangunan kapal selam bertenaga nuklir. Walaupun pembatalan perjanjian ini terkesan sangat tiba-tiba, namun seorang diplomat Prancis mengatakan bahwa Macron telah menerima surat dari Morrison mengenai pembatalan kesepakatan tersebut.

Pada 25 Juni lalu, Prancis sendiri telah mengangkat pentingnya isu Indo-Pasifik kepada Sekertaris Negara Amerika Serikat (AS), Antony Blinken dan menjelaskan pentingnya kerja sama program kapal selam di antara Prancis dan Australia. Namun, hanya satu bulan berselang setelah pernyataan tersebut, Australia bersama AS dan Inggris mengumumkan aliansi AUKUS-nya dan membatalkan kerja sama dengan Prancis. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah “tusukan dari belakang”.

Selain Australia yang memberikan argumen bahwa pihaknya telah memberi tahu Prancis terlebih dahulu mengenai AUKUS, Joe Biden mengakui bahwa perlakuan AS terhadap Prancis “ceroboh” dalam menangani peluncuran pakta keamanan AUKUS membuat marah Paris. AS juga telah berusaha untuk meredam kemarahan Prancis dengan telah berbicara dengan pihak Prancis ketika ditanya oleh reporter pada pertemuan G20 di Roma.

October 27 2021

The UK-France Bitter Relations on Battles in Jersey Waters

Chatrine Debora Economy, Europe, Politics, Security and Defence, Think Brexit, Inggris, Politik, prancis 0

France and the UK’s political relations are in the heat one more time as France threatens to cut off Jersey’s energy supply over fishing rights. The economic and political tension between UK-France had escalated before the UK joined the European Union (EU). The pressure then worsened after the British Exit (Brexit). How can the relations keep declining?

Jersey waters: between the UK and France

Following Brexit, Britain has to renegotiate 750 agreements such as trade, agriculture, and fishery.[1] One of the rising issues is the Channel tunnel dispute, which started in May 2021, when French fishing boats were banned across the Jersey waters. Jersey waters are not part of the UK or the EU but under the British Crown Dependency. Jersey is the territory off the coast of the UK that is self-governing of the Crown.[2] The political relation between Jersey and the UK makes the UK responsible for Jersey’s international relations issues. Fisheries disputes regulate under TECA as Jersey has agreed to the UK-EU Trade and Economic Coordination Agreement (TECA).[3]

Jersey waters are close to 14 miles from the French coast. The French fishers usually conduct their fishery activities up to three miles from the territory and can only access the UK’s exclusive economic zone up to 12 miles from the shoreline. The boat’s quota will gradually reduce to one-fourth in six years—the agreement limits the vessel that could have a formal license near Jersey waters.[4] They need the licenses to prove the previous operation near the waters, including information about types of fish and days on the water.[5]

The restriction started the tension, as Jersey has only given fishing licenses to around 41 French boats. Jersey claims the French fishers’ rights are getting expired. The UK gave an additional 12 out of 47 requested licenses.[6] Fishing issues are essential for the economic activities of the French fishers, but the undiscussed requirements make them block the Channel Islands.

Paris saw the restriction as “totally unacceptable.” Paris is deeply concerned about London acting recklessly and illegally since the fishers had never been restricted. They also accused London of lifting the fishing policies without consulting, which violates the agreement. In response, the Jersey fishers said they were “ready for war” with France.[7]

Spillover Effect of Jersey Waters: France puts more pressure on the UK

According to the concept of political realism, the state views international politics based on its security, national interests, and power struggles. In realism, states are usually more competitive and conflictual rather than cooperative.[8] States will also increase their ability to become a more robust military power in case of change in power distribution or fear of survival. Even though both countries need one another in the UK-France case, the tensions are nearly inevitable. France needs the fishing resources, and Jersey relies on their electricity from the French.

Since the French fishers expressed their protest, Britain, in May 2021, sent their warships near Saint Helier Port. Britain remained to patrol the area, and French warships came to guard the security issues.[9] It is unlikely the tension will turn into physical contact because both Britain and French are not willing to take the risk to another level. However, the response using warships shows how vital these issues are to protect their power and sovereignty.

France asserts their political power as they keep threatening Jersey’s energy supply and even the UK on checking the migrant stowaways in France. France knows how crucial the migrant issues in Calais, near the English channel, are for the UK’s asylum seeker situation. Under the Anglo-Saxon deal, the UK needs to pay around £44.5m for funding and supporting the security measures and policies for the French guarding the UK borders.[10] In fact, in the European region, migrant issues were a sharing responsibility and solidarity among the EU member states. Threatening the rights of securing the migrant might give the French and EU another complicated problem.

Immigration issues have always become essential for the stability of Britain’s social, political, and economical. The Immigrations issue could shape Britain’s public sentiment, especially concerning the ever-higher history of Brexit voting. Overall, “fish” is not the main issue, as it exudes British pride and nationalism in British maritime power. Public opinions are crucial for British political legitimacy. Since France threatens to cut off energy and stop border security checks, an energy shortage and a security crisis might occur.

The British ‘exceptionalism’

The French government is not the only one who disagrees with what the UK has done. Ten European Union member states, including Germany, ‘backed’ the French in pressing the UK to act according to the agreement.[11] The rise of support seems to show the UK on severe consequences of withdrawal from the EU. Through its Prime Minister, Jean Castex, French stressed the EU needs to do more and take a firmer stance on the UK about the Channel waters.[12] Clement Beaune, other allies of President France E. Macron, also added with “They think they can live on their own and badmouth Europe as well. And because it does not work, they indulge in one-upmanship, and in an aggressive way.”

In France’s perspective, British exceptionalism makes Britain always feel “superior” and “unique.” France tries to make Britain pay the price on some levels. As seen from French politician elites, they wanted the UK to face the issues on fishing policies into more serious political and security problems.

The UK-France relations correlate with the elite politician and global governance. Both Boris Johnson and Emmanuel Macron wanted more global power and recognition in their own countries. On the one hand, the UK’s open confrontation with France, later backed by other EU member states, reflects the EU-UK bad blood and is hard to reset. The UK only builds bilateral relations with the EU state members. The closer relations with the EU directly will cause more administrational and more political obstacles.

Macron has always been vocal to Boris Johnson and wanted Johnson to “keep his word” with the Europeans.[13] Macron’s distrust of Johnson has made it harder for both countries to reset their relations. In addition, France wants the EU to be more confronted with the UK, as the UK is trying to build and raise its power and support on a global scale as the AUKUS created. As one of the strongest opposition to Brexit, Macron wanted to stress the consequences of Brexit as the most significant political mistake of the UK.

So, how can it be restored? Noting the UK-France relations are in a low condition, they still have some shared values and common interest on migrant and climate change issues. The fishing issue can further enter an arbitration panel, but a joint statement or dialogue is the best choice for now. The creation of trust-building is vital for the long-term relationship of the UK and France.

[1] DW, (2021), Inggris dan Prancis Saling Gertak Soal Sengketa Perikanan, https://www.dw.com/id/inggris-dan-prancis-saling-gertak-soal-perikanan/a-57443525

[2] Reality Check Team, (2021), Jersey fishing: What’s the row between UK and France about? https://www.bbc.com/news/57001584

[3] States of Jersey, (2020), UK-EU Trade and Economic Cooperation Agreement – Inclusion of the Bailiwick of Jersey, https://statesassembly.gov.je/assemblypropositions/2020/p.170-2020.pdf

[4] John Lichfield, (2021), ANALYSIS: Why the new fishing row between France and UK could get nasty, https://www.thelocal.fr/20211001/analysis-why-the-new-fishing-row-between-france-and-uk-could-get-nasty/

[5] Daniel Boffey, (2021), What is behind the dispute over fishing rights around Jersey?, https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/06/what-jersey-fishing-rights-dispute-boris-johnson-patrol-boats

[6] Euronews with AFP, (2021), Paris blasts UK-Jersey decision to refuse fishing licences to scores of French vessels, https://www.euronews.com/2021/09/29/france-and-uk-at-loggerheads-once-again-over-fishing-licenses

[7] David Parsley, (2021), Jersey fishermen vow ‘things will get messy’ if French repeat blockade as fishing war escalates, https://inews.co.uk/news/jersey-fishermen-vow-things-will-get-messy-if-french-repeat-blockade-as-fishing-war-escalates-991121

[8] W. Julian Korab-Karpowicz, (2017), Political Realism in International Relations, https://plato.stanford.edu/entries/realism-intl-relations/

[9] Mark Lender and Stephen Castle, (2021), U.K. and France Call in the Navy, Sort of, in Channel Islands Fishing Dispute, https://www.nytimes.com/2021/05/06/world/europe/uk-france-jersey-fishing.html

[10] Alan Travis and Heather Stewart, (2018), UK to pay extra £44.5m for Calais security in Anglo-French deal, https://www.theguardian.com/politics/2018/jan/18/uk-to-pay-extra-445m-for-calais-security-in-anglo-french-deal

[11] Euronews with AFP, Op.cit.

[12] Daniel Boffey, (2021), France threatens to cut UK and Jersey energy supply in fishing row, https://www.theguardian.com/world/2021/oct/05/france-uk-jersey-eu-energy-supply-fishing-row-channel

[13] Michael Rose, (2021), EXCLUSIVE Macron offers UK’s Johnson ‘Le reset’ if he keeps his Brexit word, https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-frances-macron-tells-uks-johnson-keep-your-word-brexit-deal-2021-06-12/

October 21 2021

Presiden Prancis Menyatakan Pembantaian Massal Warga Aljazair “Tak Terampunkan”

Chatrine Debora Breaking, Europe, News, Politics, Social and Culture aljazair, kemanusiaan, prancis 0

Tepat 60 tahun lalu, kejahatan kemanusiaan yakni pembantaian massal pada demonstran Aljazair oleh polisi Paris diperingati kembali. Sebanyak 400 orang tewas dan korban luka-luka dibuang ke Sungai Seine pada protes tanggal 17 Oktober 1961 lalu. Selain itu, sekitar 12,000 orang Aljazir ditangkap saat protes dalam rangka mendukung perundingan perdamaian dan perang kemerdekaan Aljazair atas Prancis. Dilansir Aljazeera, otoritas Prancis dalam upaya dekolonialisasi pada masa perang Aljazair yang kurang lebih berlangsung delapan tahun telah menewaskan satu juta hingga satu juta lima ratus ribu kematian.

Di bawah perintah Kepala Kepolisian Paris Maurice Papon, polisi menyerang sekitar 25,000 pendukung National Liberation Front (FLN) atau Front Pembebasan Nasional yang melakukan protes pergerakan nasionalnya. Sebelumnya pada 6 Oktober 1961, ditetapkan pemberlakuan jam malam bagi Muslim Aljazair yang tinggal sekitar Paris. Baik bagi pekerja muslim Aljazair, muslim Prancis, dan Muslim Prancis di Aljazair, pembatasan ini dinilai sebagai diskriminasi yang mendorong turunnya masyarakat pendukung FLN ke jalan.

Upaya menekan pengakuan Pemerintah Paris

Bagi kebanyakan negara, pengakuan terhadap suatu kejahatan perang atau kemanusiaan akan sulit untuk dilakukan, bahkan kasus akan cenderung ditutupi. Negara akan cenderung tidak mengakui kejahatan perang karena mereka tidak setuju atau menolak kejadian tersebut dianggap sebagai “pembantaian” atau kejahatan perang. Selain karena akan berpengaruh pada citra demokrasi politik negara, tetapi sebagian negara juga akan memberikan kompensasi, seperti Jerman pada Holocaust. Harga besar yang perlu dibayar tersebut kadang dirasa tidak sepadan, sehingga tidak banyak negara yang mengakui.

Upaya ini juga yang diusahakan oleh keluarga korban pembantaian Aljazair, di mana Prancis berupaya menyembunyikan pembantaian tersebut selama kurang lebih 37 tahun, dan akhirnya pada 1998 menyatakan bahwa hanya sekitar 40 orang yang tewas dalam protes tersebut. Pasca pengakuan tersebut, sejarawan Jean-Luc Einaudi memenangkan kasus tahun 1999 atas Papon dengan dasar memberikan pemerintah untuk melakukan intervensi pada demonstran.

Seorang profesor politik di Universitas Evry-Val d’Essonne, Olivier Le Cour Grandmaison, menyatakan kejahatan pembantaian Aljazair oleh Prancis sebagai yang terbesar pasca Perang Dunia II. Dia menambahkan bahwa Menteri Dalam Negeri, Perdana Menteri, dan Presiden Prancis yakni Charles de Gaulle turut berperan dalam permasalahan ini, sehingga bisa disebut sebagai kejahatan negara.

Macron menyatakan pembantaian berdarah Aljazair “kejahatan tidak terampunkan”

Peringatan pertama pembantaian dilakukan pada tahun 2001 lalu oleh Wali Kota Paris, di mana setahun setelahnya Presiden Francois Hollande menyatakan pengakuannya terhadap penindasan berdarah atas masyarakat Aljazair. Pada masa kini, Presiden Emmanuel Macron menjadi Presiden Prancis pertama yang menghadiri peringatan korban pembantaian. Macron hadir di jembatan Sungai Seine dan menyatakan pembantaian tahun 1961 sebaai sesuatu yang brutal, keras, dan berdarah.

Meskipun begitu, beberapa aktivis seperti Mimouna Hadjam dari Asosiasi Anti-Rasisme Africa 93 menilai perlu adanya pengakuan yang lebih bertanggung jawab, aktivis lainnya bahkan kecewa dengan Macron.

Kejadian ini masih memberikan luka pada para korban maupun aktivis yang menekan bahwa Paris perlu lebih bertanggung jawab pada tragedi pembantaian tersebut. Kolonialisme dan rasisme pemerintahan Prancis yang salah satunya tergambar dari kekerasan pada masyarakat Aljazair tetap menjadi luka bagi korban dan berdampak secara sosial politik pada pandangan masyarakat pada Prancis.