Kudeta

Armored personnel carriers are seen on the streets of Mandalay on February 3, 2021, as calls for a civil disobedience gather peace following a military coup which saw civilian leader Aung San Suu Kyi being detained. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images

February 2 2024

Tiga Tahun Kudeta Myanmar, AS Tambahkan Sanksi

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Junta Militer, Kudeta, Myanmar 0

Kepala angkatan bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing, menyatakan milliter Myanmar akan memperpanjang keadaan darurat dan bersumpah untuk ‘menghancurkan’ oposisi. Militer terus memperpanjang pemerintahan darurat sejak merebut kekuasaan dalam kudeta pada Februaru 2021 lalu tersebut.

Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta pada 1 Februari 2021, mengatakan militer akan melakukan “apa pun yang diperlukan untuk mengembalikan kestabilan negara” di tengah kemajuan luar biasa oleh aliansi pasukan anti-kudeta dan kelompok bersenjata etnis.

Sebelumnya, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional mengumumkan bahwa keadaan darurat akan diperpanjang selama enam bulan lagi, tepat sebelum berakhirnya masa sebelumnya tengah malam. Langkah ini lebih lanjut menunda pemilihan yang dijanjikan oleh para jenderal setelah merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi yang kini telah dipenjara.

Myanmar telah dalam kekacauan sejak kudeta yang memicu protes massal dan berkembang menjadi pemberontakan bersenjata setelah militer menanggapi dengan kekuatan militer brutal.

Militer mengatakan tidak bisa menangguhkan keadaan darurat di saat mereka sedang berperang melawan oposisi bersenjata di seluruh negeri, yang meningkat sejak pasukan anti-kudeta meluncurkan Operasi 1027 akhir tahun lalu.

“Tiga tahun setelah kudeta di Myanmar, kendali militer atas kekuasaan lebih tidak pasti daripada kapan pun dalam 60 tahun terakhir,” kata Richard Horsey, penasihat senior Myanmar di Crisis Group.

Sejak kudeta, Amerika Serikat, Uni Eropa, Britania Raya, dan lainnya memberlakukan sanksi terhadap rezim militer. Amnesty International dan Human Rights Watch termasuk yang menyerukan agar lebih banyak tindakan diambil untuk memutus akses militer ke bahan bakar pesawat. PBB dan kelompok hak asasi manusia telah menuduh militer melakukan pelanggaran hak dalam penindasan mereka terhadap oposisi, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

AS menambah sanksi untuk Myanmar

Amerika Serikat memberlakukan sanksi tambahan terhadap rezim militer Myanmar, di mana Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menargetkan empat individu dan dua entitas yang terkait dengan rezim untuk mengganggu sumber pendapatan yang mendukung aktivitas militer rezim terhadap warga sipil dan mereka yang menyediakan bahan dan dukungan untuk produksi senjata di Myanmar.

Departemen Keuangan Amerika Serikat juga mengumumkan sanksi terhadap Shwe Byain Phyu Group of Companies yang menjalin hubungan dengan Myanma Economic Holdings Public Co. Ltd. (MEHL) dan dikendalikan oleh militer Burma atau Tatmadaw yang berkuasa saat ini. Tatmadaw telah lama mengandalkan kegiatan bisnis untuk mendanai operasinya sendiri. Departemen Keuangan AS juga menyatakan bahwa kedua entitas yang dikenai sanksi telah memfasilitasi perolehan rezim militer terhadap mata uang asing dan impor minyak bumi serta bahan lainnya melalui keterkaitan mereka dengan MEHL.

Bakary Yaou Sangare (ketiga dari kiri), yang diangkat menjadi menteri luar negeri setelah kudeta, memberikan pidato dalam protes yang diadakan di luar pangkalan militer Prancis yang mendesak penarikan pasukan Prancis dari Niger pada 01 Oktober 2023. (Foto oleh Balima Boureima/Anadolu Agensi melalui Getty Images)

December 14 2023

Junta Niger membatalkan UU anti-imigrasi dan bantuan militer pukulan terhadap kebijakan UE

Anita Susanto Africa, News, Politics, Security and Defence Afrika, Junta Militer, kemanusiaan, Kudeta, Niger, Uni Eropa 0

Surat edaran pemerintah yang dikeluarkan pada akhir November 2023 menyatakan bahwa junta di Niger telah menyetujui keputusan yang membatalkan peraturan tahun 2015 yang diterapkan untuk menghentikan migran Afrika menyelundupkan diri mereka melalui jalur migrasi penting melalui Niger dalam perjalanan mereka ke Eropa. Dalam perintah tertanggal 25 November 2023 yang salinannya diperoleh Associated Press, kepala junta Niger, Jenderal Abdourahmane Tchiani, mengatakan bahwa “hukuman yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang tersebut dan dampaknya harus dibatalkan.”

Ibrahim Jean Etienne, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman Nigeria, menyatakan dalam surat edaran bahwa Kementerian Kehakiman akan memeriksa pembebasan semua orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan undang-undang tersebut. Ketegangan politik yang meningkat antara Niger dan negara-negara UE yang memberikan sanksi kepada negara Afrika Barat tersebut sebagai reaksi terhadap kudeta yang menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis dan melantik junta pada bulan Juli lalu telah berubah menjadi akibat dari pencabutan undang-undang tersebut.

Daerah Agadez di Niger berfungsi sebagai pintu gerbang dari Afrika Barat ke Sahara dan telah terbukti menjadi jalur penting bagi orang Afrika yang ingin mencapai Libya untuk menyeberangi Laut Mediterania dan mencapai Eropa, serta bagi mereka yang pulang dengan bantuan dari PBB. Namun, jalur tersebut juga telah berkembang menjadi wilayah yang menguntungkan bagi penyelundup manusia, sehingga menyebabkan pemerintah Niger dan UE memberlakukan undang-undang pada tahun 2015 yang menghentikan transit setidaknya 4.000 migran yang menurut perkiraan PBB, melewati Agadez setiap minggu secara ilegal.

UU tersebut juga memberi badan keamanan dan sistem hukum wewenang untuk mengadili penyelundup. Kantor HAM PBB telah menyatakan bahwa undang-undang tersebut “menyebabkan para migran mencari rute migrasi yang lebih berbahaya meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia.” Sebagai salah satu negara terbelakang di dunia, Niger sangat bergantung pada bantuan internasional untuk kebutuhan infrastruktur, keamanan, dan kesehatan. Setelah kudeta pada tanggal 26 Juli lalu, pemerintah Barat dan Eropa menghentikan pendanaan ke Niger. Sanksi tersebut telah merugikan perekonomian rakyat Niger dan memberikan junta kekuasaan yang lebih besar, namun sanksi tersebut justru mengurangi jumlah pasukan militer tersebut.

Pada minggu pertama bulan Desember, meskipun tengah memerangi pemberontakan, Niger, mengumumkan dalam sebuah pernyataan penarikan ‘persetujuan untuk penempatan misi kemitraan militer UE.’ Kemenlu Niger telah mengakhiri perjanjian dengan Uni Eropa mengenai misi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP). Pernyataan resmi tersebut mengumumkan penarikan persetujuan Niger untuk penempatan misi kemitraan militer UE di negara tersebut. Dimulai pada tahun 2012 di bawah CSDP, EUCAP Sahel Niger yang berbasis di Niamey bertujuan untuk membangun kapasitas sipil, mendukung pasukan keamanan dalam negeri, pihak berwenang, dan aktor non-pemerintah. Selain itu, kemitraan militer EUMPM, yang diluncurkan sebagai tanggapan atas permintaan otoritas Niger, berfokus pada penguatan Angkatan Bersenjata Niger melawan ancaman teroris.

Ratusan orang berkumpul di depan pangkalan militer Prancis untuk menggelar protes menuntut tentara Prancis meninggalkan negaranya, di Niamey, Niger pada 24 September 2023. (Foto oleh Balima Boureima/Anadolu Agency via Getty Images)

September 27 2023

Prancis Akan Mengakhiri Kehadiran Militernya Di Niger Pada Akhir Tahun 2023

Anita Susanto Africa, Europe, News, Politics, Security and Defence Demokrasi, Emmanuel Macron, Kudeta, Militer, Niger, prancis 0

Prancis akan mengakhiri kehadiran militernya di Niger pada akhir tahun 2023 menurut Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada 24 September 2023, menandai perkembangan besar terbaru di tengah tingginya ketegangan antara kedua negara sejak junta militer menguasai Niger pada bulan Juli.

Prancis belum mengakui otoritas militer Niger dan bersikeras bahwa Presiden terguling, Mohamed Bazoum, yang digulingkan dalam kudeta, tetap menjadi satu-satunya otoritas sah di negara tersebut. “Kami mengakhiri kerja sama militer kami dengan otoritas de facto Niger karena mereka tidak ingin memerangi terorisme lagi,” kata Macron mengenai para pemimpin militer yang mengambil alih kekuasaan di negara Afrika barat laut tersebut.

Pernyataan ini disusul bahwa penarikan pasukannya akan dilakukan dalam beberapa minggu yang akan datang. “Mereka akan kembali secara tertib dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, dan untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan para pemberontak karena kami ingin hal ini terjadi dengan tenang,” kata Macron. Kekuatan militer yang berkuasa di Niger mengatakan mereka menyambut baik keputusan Prancis untuk menarik pasukannya dari negara itu, menurut sebuah pernyataan yang diposting ke televisi pemerintah Niger, Tele Sahel.

Menurut pernyataan yang sama, “Kekuatan imperialis dan neo-kolonialis tidak lagi diterima di wilayah nasional kita.” Perancis telah menempatkan pasukan militer di negara tersebut, banyak di antaranya berada di sana untuk membantu misi kontraterorisme, atas dasar bahwa Niger adalah negara demokrasi yang relatif stabil di wilayah yang penuh dengan pergolakan politik, terorisme dan pemberontakan Islam, CNN melaporkan.

Sampai saat ini, sekitar 1.500 tentara Prancis masih tersisa di Niger. Awal bulan ini, dua pejabat AS juga mengatakan AS akan mulai menarik pasukannya dari Niger dalam beberapa minggu mendatang. Presiden Prancis juga mengatakan dia telah memutuskan untuk memulangkan duta besar negaranya untuk Niger, Sylvain Itte ke Prancis “Dalam beberapa jam mendatang, duta besar kami bersama beberapa diplomat akan kembali ke Prancis,” kata Macron.

Pengumuman itu muncul seminggu setelah Macron mengatakan duta besarnya “benar-benar disandera di kedutaan Prancis,” dan setelah produk makanan dilarang dikirim ke kedutaan di ibu kota Prancis, Niamey. Setelah kudeta pada bulan Juli, junta militer memerintahkan Itte meninggalkan negara tersebut, dan kemudian mencabut visanya dan memerintahkan polisi untuk mengusirnya.

Namun diplomat tersebut tetap menjabat, menurut kepresidenan Prancis, dan pihak berwenang Prancis menegaskan kembali bahwa mereka tidak mengakui otoritas junta. Itte masih bekerja, kata Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna awal bulan ini, seraya menambahkan bahwa dia “akan tinggal (di Niger) selama kami menginginkannya” dan kembalinya pejabat tersebut adalah keputusan Macron.

Gabonese people rejoicing in a street in Port-Gentil (economic capital), on August 30, 2023 after the announcement of the Coup d'Etat perpetrated by the Gabonese Defense and Security Forces. President Ali Bongo Ondimba was deposed a few minutes after the announcement of his victory in the presidential elections of August 26, 2023. (Photo by: Desirey Minkoh/Afrikimages Agency/Universal Images Group via Getty Images)

September 2 2023

Baru Umumkan Kemenangan Pemilu, Gabon Langsung Dikudeta Militer

Chatrine Debora Africa, News, Politics, Security and Defence Gabon, Kudeta 0

Tak lama setelah komisi pemilihan Gabon mengumumkan pada hari Rabu bahwa Presiden Ali Bongo Ondimba telah memenangkan masa jabatan ketiganya, para perwira militer tingkat atas mengumumkan kudeta dan membatalkan hasil pemilu.

Menurut laporan media lokal, Brice Clothaire Oligui Nguema, komandan Brigade Republik Gabon yang juga merupakan unit keamanan paling berpengaruh di negara tersebut dan sepupu dari Bongo, adalah otak di balik upaya kudeta tersebut. Kemudian ia diangkat sebagai pemimpin transisi negara.

“Pemilihan umum tanggal 26 Agustus 2023, beserta hasilnya, dibatalkan. Terdapat aturan perbatasan yang akan ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Semua lembaga Republik dibubarkan,” seorang perwira militer mengumumkan di televisi.

Militer menggambarkan pemilu pada 26 Agustus sebagai pemilu yang tidak memenuhi syarat untuk pemungutan suara yang transparan. “Selain itu, tata kelola yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diprediksi telah menyebabkan penurunan yang stabil dalam kohesi sosial, mengancam untuk mendorong negara ke dalam kekacauan,” alasan perwira militer tersebut.

Seorang tokoh berpengaruh

Nguema adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dan misterius di negara ini saat ini. Putra seorang perwira militer, ia menjalani pelatihan di Akademi Militer Kerajaan Meknes, di Maroko.

Nguema kemudian bertugas sebagai “aides-de-camp” Bongo di bawah komandan Garda Republik Bongo yang dulu merupakan presiden Gabon, hingga kematian pemimpin Gabon tersebut pada tahun 2009.

Ketika putra Omar Bongo, Ali Bongo, naik ke tampuk kekuasaan pada Oktober 2009, Nguema dikirim ke Maroko dan Senegal untuk misi diplomatik. Satu dekade kemudian, ia mengambil alih sebagai kepala garda tersebut.

Kelompok garda ini, yang anggota militer mereka dikenali dengan menggunakan baret berwarna hijau, memiliki tanggung jawab terhadap keamanan presiden. Sebagai pemimpin garda, Nguema berusaha memperkuat sistem keamanan internal Gabon dengan mengusulkan reformasi yang dianggap memperpanjang masa jabatan Bongo.

Dalam laporan media lokal, juga diungkapkan bahwa Nguema membuat sebuah lagu yang berisi baris: “Saya akan membela presiden dengan kehormatan dan kesetiaan.”

Selain tugas-tugas militer dan tugas diplomatiknya, Nguema dianggap memiliki jiwa pengusaha dan juga diyakini sebagai seorang jutawan dalam lingkungan Gabon.

Berdasarkan investigasi pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisir dan Korupsi (OCCRP) mengenai aset keluarga Bongo di Amerika Serikat, terungkap bahwa Nguema berinvestasi dalam bidang real estat dengan membayar menggunakan uang tunai.

“Beliau membeli tiga properti di daerah lingkungan kelas menengah dan kelas pekerja di pinggiran kota Maryland, yakni di Hyattsville dan Silver Spring, di luar ibu kota, pada tahun 2015 dan 2018. Properti-properti ini dibeli dengan total lebih dari $1 juta dalam bentuk uang tunai,” demikian disebutkan dalam laporan OCCRP.

Presiden Ali Bongo menjadi tahanan rumah

Saat ini, Presiden Ali Bongo masih berada dalam tahanan rumah, setelah lembaga pemilihan negara Afrika Tengah mengumumkan bahwa ia telah memenangkan masa jabatan ketiganya. Mantan presiden yang digulingkan merilis video dirinya di mana ia terlihat memohon kepada ‘teman-temannya’ di seluruh dunia untuk ‘membuat kegaduhan’.

“Saya mengirim pesan kepada semua teman yang kita miliki di seluruh dunia untuk memberi tahu mereka agar membuat kegaduhan untuk… orang-orang di sini yang menangkap saya dan keluarga saya,” katanya dalam bahasa Inggris.

“Saya berada di kediaman dan tidak ada yang terjadi, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya memanggil Anda untuk membuat kegaduhan,” tambahnya.

Niger’s coup leaders waving at a crowd of supporters in Niamey on August 6, 2023. Balima Boureima/Anadolu Agency via Getty Images

August 21 2023

Kudeta Niger: Menjadi wilayah konflik geopolitik tambahan?

Chatrine Debora Africa, Politics, Security and Defence, Think Demokrasi, Kudeta, Militer, Niger 0

Negara-negara anggota Afrika Barat (ECOWAS) sedang bersiap untuk melakukan intervensi militer sebagai respons terhadap kudeta di Niger. Komisioner ECOWAS untuk urusan politik, perdamaian, dan keamanan, Abdel Fatau Musah, mengungkapkan dalam pertemuan para pemimpin militer di Accra, Ghana, bahwa pemerintahan militer di Niger menolak usaha diplomasi dengan menolak delegasi dari ECOWAS.

Beberapa negara anggota ECOWAS juga mendesak pembebasan segera untuk Presiden Niger yang telah digulingkan dan ditahan oleh junta militer, Mohamed Bazoum. Pertemuan di Accra diadakan untuk merinci persiapan kekuatan militer dalam rangka mematuhi batas waktu yang diberikan agar Niger membebaskan Bazoum dan mengembalikan tatanan demokrasi.

Meskipun diplomasi menjadi prioritas, Musah menegaskan bahwa ECOWAS tetap mempersiapkan opsi militer jika upaya negosiasi tidak berhasil. “Kekuatan militer dan sipil di Afrika Barat siap menjalankan tanggung jawab ini,” kata Musah di kamp militer Burma, Accra.

Kecuali negara-negara yang saat ini di bawah pemerintahan militer dan Cape Verde, semua anggota ECOWAS telah sepakat untuk mengirim pasukan ke Niger. ECOWAS sendiri secara internal tidak memiliki kesatuan suara yang sama mengenai kondisi kudeta di Niger. Jenderal Christopher Gwabin Musa, Kepala Staf Pertahanan Nigeria, menegaskan bahwa yang mereka perjuangkan adalah demokrasi menuju perdamaian dan stabilitas. Namun, bagaimana intervensi ECOWAS akan memengaruhi Niger dan kawasan?

Kudeta cerminan perpecahan di internal Niger?

Demonstrasi mengenai kudeta di Niger tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, namun juga politisi. Masyarakat memiliki pandangan dan kekhawatiran mengenai kondisi negara dan sebagian juga mengangkat keterlibatan Prancis. Prancis memiliki sejarah panjang di Afrika Barat, di mana menjadi kekuatan kolonial hingga tahun 1960. Sejak merdeka, Prancis telah menjaga hubungan perdagangan dan kehadiran militer di wilayah tersebut, yang telah menyebabkan ketegangan jangka panjang yang kini tampak mencapai puncak baru.

Setelah menarik pasukannya dari Mali pada tahun 2022 dan Burkina Faso pada tahun 2023 akibat kudeta militer, Prancis kini menghadapi potensi penarikan pasukan dari Niger, sebuah negara yang sebelumnya dianggap sebagai sekutu kunci di wilayah Sahel. Kehadiran kekuatan militer asing juga turut menjadi salah satu faktor perpecahan di Niger karena beberapa menilai ketertarikan Prancis terhadap sumber mineral di Niger membuat mereka tertarik juga pada isu keamanan di negara tersebut.

Seperti yang terjadi di Burkina Faso dan Mali, di Niger juga terjadi protes di jalanan untuk mendukung kudeta militer yang menggulingkan Presiden terpilih Mohamed Bazoum dari jabatannya. Motivasi di balik protes ini beragam. Terdapat oposisi yang cukup besar terhadap Bazoum dan partainya, Partai Niger untuk Demokrasi dan Sosialisme (PNDS), yang telah berkuasa selama 12 tahun, terutama di ibu kota Niger, Niamey.

Sebagian dari para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk mengekspresikan oposisi mereka terhadap pemerintah, bukan karena mereka mendukung gagasan kudeta militer. Sementara yang lain mungkin sepenuhnya meyakini bahwa pengambilalihan militer akan memberikan manfaat positif bagi negara. Harus dicatat bahwa beberapa warga Niger juga mendukung presiden dalam protes, tetapi mereka segera dihalau oleh pasukan keamanan.

Meskipun semua konstitusi di Afrika Barat mengusung prinsip demokrasi, kenyataannya berbeda dengan praktik politik yang terjadi. Afrika tidak memiliki sistem pemilihan yang kredibel, adanya penyalahgunaan prosedur hukum untuk menghilangkan oposisi, masalah korupsi, dan kesenjangan ekonomi. Selain itu, kepemimpinan Niger juga gagal dalam menghalau gerakan terorisme seperti dari afiliasi Al-Qaeda, ISIS, termasuk Boko Haram yang beroperasi di wilayah ini.

Namun, prinsip fundamental demokrasi yang mendasari, yaitu memiliki pemerintahan yang dipilih oleh rakyat untuk bekerja demi kepentingan rakyat, tetap tidak dipertanyakan. Kejadian ini sekali lagi menunjukkan kegagalan untuk membangun negara-negara yang solid dengan institusi yang efektif sejak merdeka dari penjajahan Prancis.

Kegagalan dalam tata kelola negara sering menjadi alasan yang digunakan oleh militer untuk merebut kekuasaan, dan pandangan ini juga dianut oleh sebagian anggota masyarakat. Ketika sebuah negara hampir menghadapi keruntuhan keamanan di bawah pemerintahan demokratis – seperti yang terjadi di Burkina Faso – tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakat mendukung campur tangan militer, yang berjanji akan mengembalikan keamanan.

Pentingnya Niger dalam konteks regional

Niger telah menjadi salah satu mitra demokratis utama bagi banyak negara Barat. Selain sosial politik, isu keamanan dan militer selalu memiliki peran penting dalam politik.

Kudeta di Afrika umumnya akan menggunakan isu keamanan – situasi keamanan, Boko Haram misalnya – tetapi juga pemberontakan jihadis. Ini adalah salah satu alasan yang sering digunakan dalam konteks Sahel yang lebih luas, yaitu kerapuhan negara-negara di wilayah tersebut. Dalam isu ini, terdapat juga keterlibatan pemain internasional seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Namun di sisi lain, terdapat juga pihak yang lebih mendekat ke Rusia, terlebih dengan adanya perbincangan untuk memberikan bantuan militer dan ekonomi.

Keterlibatan militer akan menghasilkan konsekuensi lanjutan yang bahkan lebih mengancamn kestabilan negara dan regional. Terlebih, mengingat kedua aliansi Barat dan Rusia tengah berfokus pada krisis di Ukraina dan intensitas politik di Indo-Pasifik. Barat, sama seperti Rusia, tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Afrika Barat, sehingga mereka sendirilah yang juga harus berupaya untuk kembali menunjukan kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas kepada masyarakat dengan memenuhi kebutuhan mendasar rakyat.

Intervensi militer dari ECOWAS akan memperburuk situasi, dapat menciptakan konsekuensi tak terduga, dan mungkin tidak mampu membawa Presiden Bazoum kembali dengan cara yang paling cepat. Namun, solusi yang lebih kuat akan datang melalui negosiasi yang kokoh. ECOWAS yang secara dasarnya dibentuk untuk tujuan ekonomi bisa memainkan peran untuk meningkatkan kredibilitasnya, karena setelah kudeta yang berhasil terjadi di Burkina Faso, Guinea, Mali, sekarang warga negara di wilayah ECOWAS mempertanyakan efektivitas ECOWAS. Maka dari itu, memperkuat kekuatan demokratis, berinteraksi dengan berbagai mitra dan masyarakat, mengarahkan sebagian bantuan luar negeri untuk memperkuat berbagai mekanisme akuntabilitas akan menjadi fokus yang lebih tepat, dibandingkan intervensi militer.

August 18 2023

Kemunduran keamanan bagi AS di Sahel

Rifani Agnes Eka Wahyuni Africa, Politics, Security and Defence, Think Kebijakan Luar Negeri AS, Kudeta, Niger, Sahel 0

Beberapa waktu terakhir ini telah terjadi perubahan dramatis dalam situasi politik di Niger, yang dapat berimplikasi lebih luas pada situasi keamanan regional yang lebih luas di Afrika. Pada tanggal 26 Juli, Presiden Mohamed Bazoum dari Niger menghadapi situasi di mana pengawal kepresidenannya sendiri mengepung istana kepresidenan, dan bersikeras untuk memaksa presiden mengundurkan diri. Beberapa hari kemudian, sebuah kudeta secara resmi dideklarasikan oleh Dewan Nasional untuk Pengamanan Tanah Air – di mana pasukan keamanan dan pertahanan bersatu – dengan dalih “situasi keamanan yang terus memburuk serta tata kelola ekonomi dan sosial yang buruk”.

Meskipun mungkin masih terlalu dini untuk memprediksi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat umum di negara ini, kudeta ini berpotensi menempatkan Amerika Serikat (AS) dalam kekacauan keamanan. Bagi AS, situasi keamanan yang goyah di Niger berarti satu langkah lagi untuk memperparah situasi keamanan yang sudah memburuk di Afrika Barat. Kudeta yang terjadi di Niger tidak hanya menunjukkan perlunya sekutu demokratis bagi AS untuk memerangi ancaman teroris di wilayah tersebut, tetapi juga menandai langkah lain dalam mengurangi pengaruh AS di wilayah tersebut. Niger dipandang sebagai sekutu AS yang paling dapat diandalkan dalam memerangi al-Qaeda, ISIS, dan Boko Haram.

Wilayah Sahel telah mengalami konsolidasi yang cepat oleh kelompok-kelompok militan Islam seperti Al-Qaeda dan ISIS dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Terorisme Global 2023 menunjukkan bahwa di sub-Sahara Afrika, wilayah Sahel telah muncul sebagai pusat terorisme, melampaui Asia Selatan dan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) jika digabungkan dalam hal jumlah korban jiwa terkait terorisme pada tahun 2022

Tantangan lain bagi AS di Afrika Barat adalah politik kekuatan besar yang dimainkan antara Barat dan Rusia. Keterlibatan Grup Wagner Rusia di kawasan ini telah menjadi lebih jelas dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak konflik Rusia-Ukraina pecah. Rusia telah memanfaatkan kecemasan anti-kolonial yang lebih luas terhadap Prancis, dengan pasukan Prancis yang telah tersingkir dari dua negara Sahel lainnya – Mali dan Republik Afrika Tengah – bahkan ketika mereka mengantarkan Grup Wagner Rusia. Di Niger, massa yang memprotes telah mengibarkan bendera Rusia dan menyerang kedutaan besar Prancis sebagai tanda bahwa Niger dapat mengikuti jejak negara-negara tetangganya. Dengan kudeta militer di Niger, garis panjang negara-negara yang dikuasai militer, yang membentang dari Guinea di barat hingga Sudan di timur, dapat memperkuat teka-teki keamanan bagi Barat.

Kepentingan AS

AS menyebut Niger sebagai mitra penting. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah memberikan ‘dukungan yang tak tergoyahkan’ kepada presiden Niger. AS dan Niger memiliki kerja sama yang luas di berbagai bidang seperti ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, dan kerja sama militer-ke-militer. Pada tahun 2022 saja, AS memberikan dukungan signifikan kepada Niger dengan total lebih dari US$140 juta untuk pembangunan, ketahanan pangan, dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, AS mengumumkan bantuan sebesar US$150 juta pada bulan Maret tahun ini.

AS memiliki kepentingan langsung di Afrika Barat dengan dukungan keuangan dan keamanan yang telah berlangsung lama untuk Niger, mitra regional utama dalam upaya kontraterorisme dan upaya perdamaian dan keamanan regional yang lebih luas di Sahel. AS memiliki 1.100 tentara yang dikerahkan di Niger selain dua pangkalan pesawat tak berawak di negara itu. AS telah meningkatkan upaya kontraterorisme di Sahel dalam beberapa tahun terakhir dengan dukungan dari Presiden Niger Mohamed Bazoum. Contoh yang paling mencolok adalah kasus Jeffery Woodke, seorang pekerja bantuan Amerika yang diculik di Niger oleh kelompok afiliasi ISIS pada bulan Oktober 2016 dan kemudian dibebaskan pada bulan Maret tahun ini. Pada bulan Oktober 2017, upaya AS untuk menangkap seorang pemimpin al-Qaeda yang dicurigai berperan penting dalam penculikan Woodke menjadi kacau, yang menyebabkan kematian empat tentara AS. Di masa lalu, telah terjadi beberapa penculikan lain di wilayah ini, terutama di Niger, Mali, dan Sudan. Di Mali, seorang jurnalis Prancis hilang pada tahun 2021 dan dua diplomat Kanada hilang pada tahun 2009 hanya untuk kemudian dibebaskan. Ancaman-ancaman ini tidak hanya terjadi karena kehadiran AS di Sahel.

Pendekatan keamanan AS terhadap wilayah Sahel telah berubah sejak pembunuhan tentara AS di Niger pada tahun 2017. Pasukan komando AS memberikan pelatihan kepada pasukan khusus Nigeria di berbagai pos di seluruh negeri. Namun, berbeda dengan sebelumnya, tentara AS tidak lagi mendampingi rekan-rekan Nigeria mereka dalam operasi khusus dan misi tempur, dan sekarang menawarkan panduan dan saran jarak jauh kepada pasukan komando Nigeria selama operasi mereka, menjaga jarak dari keterlibatan langsung dalam misi tempur.

Niger, setelah Burkina Faso, Guinea, dan Mali, mungkin telah memperpanjang lingkaran dalam tren di mana pemerintah Afrika Barat yang dipilih secara demokratis telah jatuh sejak tahun 2020 di tengah-tengah kesenjangan yang tidak harmonis antara kepemimpinan yang ditempatkan oleh Barat dan warga negara yang tidak puas, yang sering kali didukung oleh militer. Di Burkina Faso, Guinea, dan Mali, militer yang dilatih AS akhirnya menggulingkan pemerintahan sipil di negara-negara ini. Niger mungkin berada di puncak perubahan itu. Selain memotong bantuan ke Niger, AS telah menuntut pembebasan segera Presiden Niger, sekutu utama dalam operasi AS di wilayah tersebut.

Perpotongan geopolitik dan geoekonomi di Sahel dapat membuat negara-negara regional dan juga negara-negara besar seperti Prancis, AS, dan Rusia terlibat di wilayah tersebut. Niger adalah negara yang kaya akan uranium dan kemungkinan besar kebuntuan saat ini dapat segera berakhir menjadi persaingan geoekonomi antara Niamey dan Paris, bekas penjajah sebelumnya. Rezim militer di Niger telah melarang ekspor uranium dan emas ke Prancis karena ancaman Prancis akan menggunakan kekerasan. AS akan berusaha dengan hati-hati berjalan di antara mempertahankan kepentingannya sendiri di wilayah tersebut dan mencabut kehadiran Prancis secara total di Niger, karena hal itu akan meningkatkan pengaruh Rusia di negara itu dan wilayah yang lebih luas. Kepentingan AS tetap tertambat di Niger dengan masalah keamanan utamanya di Sahel dan dengan upaya kontraterorisme dan pasukannya yang tetap tersebar di seluruh wilayah hingga Somalia di timur.

Pasukan AS di Niger telah dibatasi di pangkalan mereka. Hubungan AS dengan Niger bergantung pada bagaimana situasi yang terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Di AS, undang-undang mengenai bantuan luar negeri membatasi sebagian besar bentuk bantuan kepada negara-negara di mana pemimpin yang terpilih secara demokratis telah disingkirkan melalui kudeta. Namun, presiden AS dapat mengesahkan bantuan jika dianggap untuk kepentingan keamanan nasional AS. Pemerintahan Presiden Biden telah menghindari intervensi langsung dan sebaliknya mengandalkan mekanisme regional-Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat-untuk membalikkan kudeta tersebut.

Protesters in Niger hold signs in support of the CNSP and against France

August 8 2023

Niger coup: A division of pro and anti-Western countries?

Chatrine Debora Africa, Politics, Security and Defence, Think Kudeta, Militer, Niger, Politik 0

The recent Niger ‘military coup’ over the president shows another prolonged political instability in the country and region. A coup defines as an illegal, sudden, forcible removal of a government, usually bu the military and often by more immediate grievances bearing directly on the military. A coup is often seen as a means for preempting revolutionary change, however, repeated military intervention has seldom contributed to reform in long-term social and economic problems. The African coups sometimes become the means for changing government without free and regular elections and when the government has almost little to no legitimacy. Since its independence from France in 1960, the recent coup is the fifth in the West African nation’s history.

Niger President, Bazoum, is a close ally of the West as he fights against militant Islamists and has cooperated well economically, especially in producing minerals and militarily. After the coup on 26 July in Niger, the leader of the presidential security force, Abdourahamane Tiani, announced himself as the new leader of Niger, which raised Russian colors in his leadership. The West African Union, ECOWAS, committed to use any necessary actions to restore ousted Nigerien President Mohamed Bazoum to power if he is not reinstated by the end of the week. As a response, the bloc has already taken measures against Niger, including suspending all transactions between Niger and ECOWAS member states and freezing all Nigerien assets held in regional central banks.

Burkina Faso and Mali supported the coup in Niger as they stated that any foreign intervention meant war. These two countries also refuse to impose sanctions on NIger, and the consequences of military intervention will tremendously affect all regions. However, this is unsurprising as Burkina Faso and Mali are also under military rule, each having undergone two coups since 2020. As if it will not get any worse, the two countries said they would withdraw from the West African Union, ECOWAS, and would support Niger military coup instead. The move shows that some African countries could quickly turn to US opposition countries to enhance their political, economic, and security interests.

The Wave of Military Coups in Africa

Coups in African countries were not new, as this has happened for decades. Compared to other continents, Africa has the most coups and coup attempts. However, the frequency of coup attempts in Africa remained relatively stable, averaging around four per year between 1960 and 2000. This consistency can be attributed to the instability experienced by many African countries in the aftermath of gaining independence. Factors such as poverty and poor economic performance were common conditions that made countries susceptible to coups. Furthermore, when a country experiences one coup, it often sets a precedent for more coup attempts.

There was a noticeable decline in coups and attempted coups after 2000. This shift might have been due to various reasons, including improved governance, regional efforts to promote stability, and economic improvements in some African nations. Yet, in 2021, there was a notable increase in coup attempts compared to the previous year. Several countries, including Chad, Mali, Guinea, Sudan, and Niger, experienced or attempted coups during this period. The year 2022 also witnessed five coup attempts, but only two of them, both in Burkina Faso, were successful.

Ndubuisi Christian Ani, from the University of KwaZulu-Natal, suggests that popular uprisings against long-serving dictators have resurged coups in Africa. While these uprisings are legitimate and driven by the people, their success often hinges on the decisions made by the military, which can lead to coup attempts and political instability. The social instability after the coup in Niger can be seen from the wave of demonstrators that demanded the release of Bazoum, although later, they were dispersed by the security forces. Moreover, the coup can also severely impact countering violent extremism in the African region as it could lead to more terrorism recruitment for adults and children.

What have the Western countries done?

Following the recent coup that ousted Niger’s president, the British government has declared that it will cease providing “long-term development assistance” to the country. France, which formerly ruled Niger as a colony, has warned that any attacks on French citizens or interests in Niger will trigger an “immediate and stringent” response. During pro-junta and pro-Russia demonstrations on Sunday, France’s embassy in Niger’s capital, Niamey, was targeted.

The European Union (EU), the United States, and France have refused to recognize his self-claim. The EU has also halted all security and defense cooperation with Niger, including military operations for countering ISIS-network in Africa. While some still supported Bazoum’s presidency, however, thousands took part in a protest in front of the French embassy while waving the Russian flag. Some of them stated that they view France as exploiting their country, especially in uranium, petrol, and gold, and they blame France for the poverty in Niger.

The changing and diverse perspectives raise support from some African countries that have turned to Russia as a supporting power. Some people argue that they have a good perception of the Russian businessman in Niger and want Russia to support the security and food industry in Niger. In return, Moscow will also support deploying the military mainly from paid forces Warner Group. The coup has become a political fragmentation not only domestically but also internationally.

Niger Army spokesman Colonel Amadou Adramane speaks during an appearance on national television, after President Mohamed Bazoum was held in the presidential palace. Photograph: ORTN/Reuters

July 27 2023

Paspampres Niger Umumkan Kudeta Presiden Bazoum Via TV Nasional

Chatrine Debora Africa, News, Politics, Security and Defence Kudeta, Militer, Niger, Pemerintahan, Politik 0

Secara tiba-tiba, pasukan penjaga keamanan presiden di Niger mengklaim telah menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum dari jabatannya pada Rabu malam, beberapa jam setelah anggota pasukan pengawal presiden menahan politisi tersebut di kediaman resminya.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi nasional, Kolonel-Major Amadou Abdramane mengatakan bahwa “pasukan pertahanan dan keamanan… telah memutuskan untuk mengakhiri rezim yang Anda kenal”. Mereka menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan mengingat situasi keamanan dan pengelolaan sosial dan ekonomi yang memburuk.

Sebelumnya diketahui bahwa dialog antara presiden dengan para penjaga presiden sudah gagal dan mereka menolak membebaskan presiden.

Prajurit tersebut mengatakan bahwa perbatasan negara ditutup dan jam malam diberlakukan di seluruh negeri. Seluruh lembaga negara juga dihentikan, tambahnya.

Abdramane duduk di antara sembilan perwira lain yang mengenakan seragam militer ketika ia membacakan pernyataannya. Kelompok tersebut, yang menyebut dirinya Dewan Nasional untuk Keamanan Negara, memperingatkan agar tidak ada campur tangan asing.

Pengumuman ini datang setelah sehari penuh ketidakpastian ketika kepresidenan Niger melaporkan bahwa anggota unit penjaga elit terlibat dalam “demonstrasi anti-republik” dan agen berita melaporkan bahwa Bazoum ditahan di istana oleh pasukan pemberontak. Tidak jelas di mana presiden berada pada saat pengumuman Abdramane atau apakah dia telah mengundurkan diri.

Selain itu, pasukan penjaga keamanan presiden juga menahan Menteri Dalam Negeri, Hamadou Souley, yang turut ditangkap dan sedang ditahan di kediamanan presiden di Ibu Kota Niamey.

Amerika Serikat mengecam kudeta, PBB Khawatir

Pemerintah AS segera mengecam keras penahanan Bazoum dan menuntut agar dia segera dibebaskan. “Beberapa waktu lalu, saya berbicara dengan Presiden Bazoum dan dengan tegas menyatakan dukungan AS untuk kepemimpinannya sebagai presiden yang demokratis terpilih di Niger,” kata Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS, dalam konferensi pers di Selandia Baru.

“Kami mendesak agar dia segera dibebaskan,” tegasnya. Tindakan kudeta militer ini merupakan yang ketujuh di wilayah Afrika Barat dan Tengah sejak tahun 2020, dan dapat menghalangi upaya Barat dalam membantu negara-negara di wilayah Sahel dalam melawan kelompok bersenjata yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIS (ISIL).

Niger, negara yang pernah menjadi jajahan Prancis dan terkurung daratan, telah menjadi mitra strategis bagi negara-negara Barat yang ingin membantu melawan kelompok bersenjata. Negara ini juga merupakan sekutu penting bagi Uni Eropa dalam upaya melawan migrasi tidak teratur dari Afrika Sub-Sahara.

Mike Hanna dari Al Jazeera, melaporkan dari Washington, DC, menyatakan bahwa perkembangan di Niger menjadi perhatian serius bagi AS dan sekutu-sekutunya. Hal ini dikarenakan AS memiliki dua pangkalan drone di Niger dan sekitar 800 tentara, beberapa di antaranya adalah pasukan khusus yang telah melatih militer Nigeria.

“Penting untuk dicatat bahwa Niger adalah satu-satunya sekutu AS yang masih berdiri di wilayah tersebut. Kudeta militer telah terjadi di negara tetangga Mali dan Burkina Faso, yang menyebabkan pengusiran pasukan Prancis dan beralihnya ke pasukan yang didukung oleh Rusia sebagai upaya melindungi wilayah mereka. AS sangat prihatin dengan situasi ini dan mengawasinya dengan cermat, karena ini mungkin dapat menjadi langkah selanjutnya yang terjadi di Niger,” tambahnya.

Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Prancis juga menyatakan kekhawatiran mereka.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara dengan Bazoum pada Rabu sore (26/07) dan “mengungkapkan dukungan penuh dan solidaritasnya”, cuit juru bicara PBB. Sebelumnya, Guterres mengutuk setiap upaya untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan “dengan tegas” dan mengimbau “semua pihak yang terlibat untuk bersikap tenang dan memastikan perlindungan terhadap ketertiban konstitusional”, kata juru bicara Stephane Dujarric.

ECOWAS turun tangan?

Komisi Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) menyatakan bahwa tindakan terhadap Bazoum merupakan usaha untuk menjatuhkan politisi tersebut. Dua tahun yang lalu, Bazoum terpilih sebagai presiden melalui proses pemindahan kekuasaan yang damai dan demokratis, menjadi momen bersejarah sejak kemerdekaan negara dari Prancis pada tahun 1960. Uni Afrika turut mengutuk kudeta dan menyatakan tindakan tersebut tidak dapat diterima.

Bola Tinubu, Presiden Nigeria yang baru saja terpilih sebagai ketua ECOWAS, dengan tegas menyatakan bahwa kepemimpinan blok regional ini akan melawan segala upaya untuk menggulingkan pemerintah Niger.

“Demi kejelasan, kami ingin menegaskan bahwa kepemimpinan ECOWAS dan seluruh pendukung demokrasi di seluruh dunia tidak akan mengizinkan situasi apapun yang menghancurkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Republik Niger,” kata Tinubu dalam pernyataannya dari Abuja.

“Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan fondasi yang kuat bagi demokrasi tetap terjaga di wilayah kami.”

Presiden Benin, Patrice Talon, juga telah berangkat ke Niger pada Rabu sore untuk mengevaluasi situasi setelah bertemu dengan Tinubu di Nigeria.

April 18 2023

Konflik Bersenjata Berdarah di Sudan Berlanjut, Setidaknya 180 Sipil Tewas

Chatrine Debora Africa, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Afrika, Kudeta, Militer, Pertahanan dan Keamanan, Sudan 0

Pertempuran sengit kembali terjadi di ibu kota Sudan, Khartoum, setelah jeda selama berjam-jam untuk memenuhi bantuan kemanusiaan pada hari kedua pertempuran mematikan antara faksi-faksi militer yang bersaing untuk menguasai negara Afrika itu.

Bentrokan antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter telah menewaskan sedikitnya 97 warga sipil dan ribuan luka-luka pada akhir Minggu (16/4), menurut kelompok dokter, yang memicu protes internasional dan kekhawatiran regional, termasuk penutupan perbatasan oleh tetangga Mesir dan Chad.

Tidak hanya secara nasional, Mesir telah mengkonfirmasi bahwa sekelompok tentaranya telah ditangkap di Sudan karena Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter mengatakan akan bekerja sama untuk mengembalikan mereka.

Kementerian luar negeri Mesir juga mengatakan telah melakukan kontak dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, untuk mengoordinasikan dan membahas upaya menghentikan kekerasan.

Otoritas Pembangunan Antarpemerintah (IGAD) regional mengadakan pertemuan darurat mengenai situasi di Sudan dan mengatakan pihaknya berencana mengirim presiden Kenya, Sudan Selatan dan Djibouti ke Khartoum sesegera mungkin untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang berkonflik.

Kekerasan, yang dimulai pada hari Sabtu, adalah insiden pertama sejak faksi-faksi yang bersaing bergabung untuk menggulingkan Presiden Sudan Omar al-Bashir pada tahun 2019 dan dipicu oleh ketidaksepakatan atas integrasi RSF ke dalam militer sebagai bagian dari transisi menuju pemerintahan sipil.

Saksi mata mengatakan ledakan dan tembakan terus mengguncang gedung-gedung di pinggiran utara dan selatan Khartoum yang berpenduduk padat.

Persatuan Dokter Sudan mengatakan jumlah korban sipil dari dua hari pertempuran telah meningkat menjadi setidaknya 97 orang tewas. Per 17 April, VoA melaporkan setidaknya angka korban sudah melebihi 180 orang. Ia menambahkan bahwa ratusan lainnya terluka, sementara Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa “beberapa dari sembilan rumah sakit di Khartoum yang menerima warga sipil yang terluka telah beroperasi. kehabisan darah, peralatan transfusi, cairan infus dan persediaan vital lainnya”.

Isu jeda kemanusiaan

Pada Minggu sore, tentara mengatakan mereka telah “menyetujui proposal PBB untuk membuka jalur aman bagi kasus kemanusiaan”, termasuk evakuasi korban luka, selama tiga jam, yang berakhir pada pukul 17:00 GMT.

RSF mengkonfirmasi tindakan tersebut dan kedua belah pihak mempertahankan hak mereka untuk “menanggapi jika terjadi pelanggaran” dari pihak lain.

Meski ada jeda, tembakan senjata berat masih terdengar di pusat Khartoum dekat bandara, dan asap hitam pekat mengepul dari daerah sekitarnya.

Hiba Morgan dari Al Jazeera, melaporkan dari Khartoum pada Minggu malam, mengatakan gencatan senjata kemanusiaan selama tiga jam yang diumumkan oleh pihak yang bertikai telah berakhir.

Namun, mengingat luasnya konflik, PBB mengonfirmasi adanya petugas yang turut tewas dalam operasi, sehingga akan sementara menunda semua operasi di Sudan.

‘Menjunjung keadilan tanpa penundaan’

PBB mengatakan tiga karyawan Program Pangan Dunia (WFP) tewas pada Sabtu dalam bentrokan di Darfur Utara dan mengumumkan “penghentian sementara semua operasi di Sudan”.

Setelah kematian mereka, serta kematian warga sipil lainnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kedua belah pihak untuk menjunjung keadilan tanpa penundaan. Dia sebelumnya telah memperingatkan bahwa eskalasi pertempuran akan “semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah genting”.

PBB mengatakan sepertiga penduduk Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Seruan untuk mengakhiri pertempuran datang dari seluruh kawasan dan dunia, termasuk Amerika Serikat, Inggris, China, Uni Eropa, dan Rusia, sementara Paus Francis mengatakan dia mengikuti peristiwa itu “dengan perhatian” dan mendesak dialog.

Pada pertemuan blok IGAD yang beranggotakan delapan orang, para pemimpin regional menyerukan “tindakan tegas terhadap krisis di Sudan” dan menyerukan “penghentian segera permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai”.

Blok tersebut memutuskan untuk mengirim William Ruto dari Kenya, Salva Kiir dari Sudan Selatan, dan Ismail Omar Guelleh dari Djibouti ke Sudan “sesegera mungkin untuk mendamaikan kelompok yang berkonflik”, menurut kantor presiden Kenya.

Para pemimpin IGAD mengatakan “stabilitas di Sudan adalah kunci stabilitas sosial dan ekonomi kawasan”, kata kantor Ruto di Twitter. “Para pemimpin juga meminta kedua kelompok untuk menyediakan koridor yang aman bagi bantuan kemanusiaan di Khartoum dan kota-kota lain yang terkena dampak.”

Uni Afrika juga mengatakan seorang pejabat senior akan “segera” melakukan perjalanan ke Sudan dalam misi gencatan senjata.

SINGAPORE, SINGAPORE - November 13: Cambodian Prime Minister Hun Sen (L), Indonesia's President Joko Widodo (C) and Laos Prime Minister Thongloun Sisoulith (R) pose for a group photo at the opening ceremony of the 33rd Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit and Related Meetings on November 13, 2018 in Singapore. (Photo by Ore Huiying/Getty Images)

January 18 2023

ASEAN 2023: How Should Indonesia Deal with the Crisis in Myanmar?

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Social and Culture, Think ASEAN, Joko Widodo, Kudeta, Kudeta Myanmar, Myanmar 0

After hosting the Group of 20 (G20) Summit, Indonesia once again became the chairman of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in 2023 with the theme “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.” President Widodo emphasises that ASEAN must become a stable, peaceful region and anchor of world stability that consistently upholds international law and does not become anyone’s proxy.

Indonesia also intends to promote ASEAN’s relevancy to its member and prevent ASEAN from becoming the great power competing for its influence. These remarks reflect that Indonesia aims to support more regional stability in economic, political, and security aspects.

To support these visions, ASEAN should also do more on one of ASEAN’s crucial challenges: the Myanmar issue, a military coup in early 2021. The Myanmar crisis has been a significant concern in ASEAN, and Indonesia, in its 2023 chairmanship, needs to ensure to keep the ASEAN’s relevance in the region.

A ‘failed’ Five-Point Consensus?

After almost two years, the Myanmar military coup is still ongoing, and the ineffective implementation of the Five-Point Consensus (5PC) has yet to stop political violence by the military junta.

The military junta has had no intention to abide by the 5PC, and ASEAN stated they will still ‘wait’ for a response from Myanmar while also engaging with other stakeholders.

ASEAN should not have to wait anymore, and it should try another way to pressure more on the Myanmar junta to end the civilian killings and unconstitutional regime in Myanmar.

The 5PC, as a framework, needs an implementation guideline. Noting that it aims to end violence by facilitating a national dialogue with all stakeholders, the framework must have clear indicators and timelines to ensure its implementation and progress.

The implementation also related to whether ASEAN should cooperate with the military junta known as the State Administration Council (SAC), the National Unity Consultative Council (NUCC), or the National Unity Government (NUG). NUCC is a political alliance of pro-democracy forces and ethnic armed organisations serving as a decision-making body in the parallel governance system. The NUG is the executive government for Myanmar’s democratic interim institutions, representing a nationwide coalition of political and military actors.

Rather than choosing one actor to engage with, ASEAN should consider to involved all these crucial actors to achieve a common understanding. As it will be challenging to talk with the junta, ASEAN can facilitate negotiation with the junta opposition first.

Indonesia needs to take a tougher stance against Myanmar

Myanmar’s crisis will remain a complicated part of Indonesia’s chairmanship, and we should not daydream about expecting Myanmar will become a democratic country in the next three or five years. Instead, the bigger pictures are to preserve and maintain regional stability and protect Myanmar’s people.

Indonesia has been actively initiating an action plan on Myanmar, and Indonesia can still propose another concrete and tougher stance to Myanmar. Rather than waiting for the military junta to change its behaviour, there are several things Indonesia should consider;

Firstly, from a diplomatic approach, Indonesia can open the opportunity for a more inclusive space where more actors from political and non-political works come together. This step is vital to understanding and recognising the condition on the ground. Facilitating or creating a platform for more practical engagement with non-political representations is needed.

ASEAN can also consider holding a specific meeting or consultation to discuss Myanmar issues, particularly on humanitarian assistance for Myanmar people. As the military regime will resist change, cooperation with other international organisations, such as the United Nations, should be implemented.

Not only on social and political sides, Indonesia, through ASEAN, could develop cooperation and partnership with the European Union (EU). The NUG has criticised ASEAN and the EU for failing to act effectively in the Myanmar crisis. Although the EU has imposed economic sanctions on Myanmar, the impacts have been limited. The EU has also supported tougher action against Myanmar and is ready to impose more sanctions packages.

Noting that both ASEAN and EU support common values, both organisations can create stronger cooperation and coordination on the Myanmar crisis, particularly in protecting the Myanmar people’s rights.

Secondly, on the harder approach, ASEAN leaders need to consider suspending Myanmar’s membership in ASEAN. Although the ASEAN has no provision to suspend or withdraw membership from the ASEAN, the block could make an ad hoc solution about Myanmar’s membership.