Menu

Joko Widodo

Indonesian President Joko Widodo appears to be more kindly inclined to the Quad and AUKUS. Indonesian Presidential Palace

Does Widodo want to embrace Quad and Aukus?

, , , , , , 0

President of Indonesia Joko Widodo (Jokowi) told the Strait Times, “We should view the Quad and AUKUS as partners, and not competitors … ASEAN’s aim is to make the region a stable and peaceful one.” The statement came while Indonesia was chairing ASEAN, and it may give fresh air to Australia, which is currently steadfastly developing its submarine capabilities. At the same time, it also signals a ‘softer’ approach of Indonesia to the security alliance in the Indo-Pacific.

The Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) and the trilateral security pact among Australia, the United Kingdom, and the United States (AUKUS) are both consisting of Australia. The two pacts aim to counter China’s military power and political power in the region.

As a neighbouring country, at the beginning of the announcement of the pact in 2021, Indonesia “repeatedly and forcefully” raised its national security concerns over the pact to Australia. Indonesia is highly concerned with the pact that includes intelligence sharing and constructing and deploying nuclear-powered submarines. Moreover, it could also elevate the tension with China and the arms race among countries. Then, why would Joko Widodo change his approach to Australia?

 

No engagement in formal talks with AUKUS or QUAD, yet

After Widodo’s statement, the Indonesian envoy to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) confirmed that the regional organization has not held any formal talk with either the Aukus security alliance or the Quad group. The envoy emphasized that Widodo’s statement was based on general knowledge that ASEAN is open to any interaction and cooperation that benefit ASEAN and its members.

Institutional balancing theory introduces the concept of using multilateral institutions as a strategy for states to address security challenges. The theory believes in the importance of economic interdependence and the distribution of capabilities in shaping state behaviour. Distribution of capabilities refers to the relative distribution of power, resources, and capabilities among states within a regional system.

ASEAN is positioned as a vital power in the rivalry among big countries in the Indo-Pacific, and ASEAN must keep its relevance by maintaining security and stability in the region. In the Strait Times interview, President Widodo believes that ASEAN has various forms of diplomacy; hence collaboration, cooperation, and active involvement are the principles of ASEAN. He restated that ASEAN does not favour conflict in the region or isolation.

Jokowi’s remarks reflect that despite the concern, ASEAN, particularly Indonesia, still have similarities and common goals with Australia to maintain regional security and stability. Instead of countering the pacts, Widodo believes that Indonesia and ASEAN should embrace and cooperate with the Aukus and Quad instead.

Additionally, with bilateral relations with Australia, Indonesia developed a comprehensive defence agreement which includes various aspects such as military medicine, technology, and even the defence industry. The two countries committed to enhancing military engagement, which will also deepen trust, cooperation, and practical arrangement for both countries.

Institutional balancing to ensure economic cooperation and security are the foundation that Indonesia wants to develop among ASEAN and Aukus, or Quad. From the Quad perspective, it is also advantageous for the Quad allies to utilize the positive regard they have earned and involve compatible allies in Southeast Asia. Instead of merely echoing the repetitive phrase of ASEAN centrality, the Quad could take the lead in aligning ASEAN’s perspective with regard to the Indo-Pacific framework.

While each Quad member maintains separate ties with ASEAN nations, it is in the broader interest of both the Quad and ASEAN to ensure a unified approach towards realizing a free and inclusive Indo-Pacific, which can be considered a key priority for both parties.

Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Kembali Melorot, Apa Kata Jokowi?

, , , , , , 0

Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia kembali mengalami penurunan dari angka 38 di tahun 2021 menjadi 34 di tahun 2022. Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko menyatakan bahwa penurunan ini menjadi jumlah yang paling drastis sejak era reformasi.

Penurunan IPK Indonesia tahun 2022 tersebut menempatkan posisi Indonesia menjadi 110 dari 180 negara di dunia. Padahal sebelumnya di tahun 2021 Indonesia berada di posisi ke-96 dari 180 negara. Penurunan peringkat dan poin ini menunjukkan adanya perubahan signifikan terhadap indeks persepsi korupsi dibandingkan tahun lalu.

Laporan TII mengenai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) tahun 2022 mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli dalam mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori.

Setidaknya terdapat tiga indikator yang membuat posisi IPK Indonesia turun drastis yakni Political Risk Service, IMD World Competitiveness Yearbook, dan PERC Asia Risk Guide. Ketiga indikator ini mengalami penurunan besar yang menunjukkan bahwa para pelaku usaha sepanjang tahun 2022 menghadapi risiko politik dalam berusaha di Indonesia. Terlebih, dengan angka korupsi yang tinggi, hal ini akan memperburuk iklim investasi dan pembangunan di Indonesia.

 

Respons pemerintah

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD turut menanggapi skor IPK Indonesia 2022. Mahfud meniai bahwa hasil indeks yang dirilis oleh TII bukanlah sebuah fakta. Menanggapi penyataan tersebut, Sekjen TII mengatakan bahwa survei korupsi tersebut memang disebut persepsi karena sulit mengukur fenomena korupsi.

Selain itu, Mahfud MD juga menyatakan bahwa hampir semua negara termasuk Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura mengalami penurunan indeks persepsi korupsi.

Di kesempatan lain, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa IPK Indonesia tahun 2022 akan menjadi masukan bagi pemeirntah dan juga aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan lima poin penting seperti; penegasan agar tindak korupsi pemerintah harus terus dikejar disertai dengan penyitaan aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif, Jokowi meminta agar proses tindakan pidana korupsi tidak ada tebang pilih dan harus dilakukan secara profesional. Presiden Jokowi juga mendorong agar  dua rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal lebih cepat diproses. Selain itu, terkait dengan keketuaan dalam G20 yakni pemberantasan korupsi, Jokowi juga menegaskan bahwa agenda ini akan diteruskan pada keketuaan ASEAN. Terakhir, Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi.

Di sisi lain, Peneliti Pusat Kajian AntiKorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yuris Rezha Kurniawan mengatakan bahwa kemunduran pemberantasan korupsi diakibatkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo MargonoÊ(kiri) dan Kapolri Jenderal Pol.ÊListyo Sigit Prabowo (kanan) berjalan usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2023 di Jakarta, Rabu (8/2/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubar

Menuju Pemilu 2024, Jokowi: TNI-Polri Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis

, , , , , , , 0

Di depan para petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) dalam rapat pimpinan TNI dan Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan agar anggota TNI dan Polri tak boleh terlibat dalam politik praktis menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sesuai dengan dasar hukum Pasal 39 UU No. 34/2004 tentang TNI dan juga UU No.2/2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (1),  baik TNI dan Polri tidak boleh terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik dan harus bersifat netral dalam politik.

Dengan dasar ini, Jokowi menginginkan agar baik TNI maupun Polri fokus menjaga stabilitas politik selama pemilu, dan tidak ingin aparat keamanan dan pertahanan justru ikut dalam kegiatan politik.

Dalam rapat pimpinan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan “Nggak ada (arahan spesifik). Saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusivitas tahun politik dan tidak terlibat politik praktis.”

Dilansir dari CNN, sebelumnya juga Jokowi menyampaikan pesan serupa dalam Rapat Koordinasi Nasional di Sentul International Convention Center, Selasa (17/1) yang dihadiri oleh  pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan, badan intelijen, dan kepala daerah.

Dengan maksud yang sama, Jokowi berpesan agar TNI dan Polri dapat memetakan potensi kerawanan saat pemilu melalui keterlibatan aparat untuk turun ke lapangan menjaga kondusivitas.

“Tahun ini sudah masuk tahun politik, harus miliki sensitivitas, harus turun ke lapangan sehingga kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini,” ucap Jokowi pada acara tersebut.

 

 

Hilirisasi dan Karhutla

 

Dalam acara rapim tersebut, Joko Widodo juga turut membahas mengenai ekspor ilegal yang masih berjalan, sehingga perlu adanya proses hilirisasi yang mana baik TNI-Polri juga memiliki peran untuk mengatasi ekspor ilegal tersebut.

Aspek ini penting mengingat ekspor ilegal berdampak pada penerimaan negara, terutama mineral seperti timah, bauksit, dan batu bara yang memiliki jumlah yang banyak.

Terkait dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Jokowi juga mengingatkan bahwa dengan cuaca panas mulai akhir Februari nanti, maka sejumlah daerah di Indonesia seperti provinsi Riau, Sumut, Kalimantan harus mendapat perhatian lebih.

CANBERRA, AUSTRALIA - FEBRUARY 10: Indonesian President Joko Widodo sits across from Prime Minister Scott Morrison at a discussion in the Cabinet Room at Parliament House on February 10, 2020 in Canberra, Australia. Indonesian President Joko Widodo is on a two-day visit to Canberra, his fourth visit to Australia. (Photo by Tracey Nearmy - Pool/Getty Images)

Indonesia’s President Admits to Past Gross Human Rights Violations, What’s Next?

, , , , , , 0

President Indonesia Joko Widodo, who is nearly ending his term in 2024, suddenly announced that the government of Indonesia has acknowledged “gross human rights violations” in the country’s history.

He also vowed to prevent any repeat and said (the government) would compensate the victims of these abuses with social and psychological aid to the victim, including scholarships.

“With a clear mind and an earnest heart, I, as (Indonesia’s) head of state, acknowledge that gross human rights violations did happen in many occurrences,” President Widodo said.

Apparently, Widodo is not the first president who admits gross domestic violence in Indonesia. The late President Abdurrahman Wahid also made a public apology in 1999, including an effort to end discrimination against Chinese minorities. Then, why would Widodo admit it now? He promised in his presidential campaign in 2014 to resolve past human rights violations, but he ‘just’ acknowledged and apologised for the crimes only before he ended his second term.

 

Relieved, but not enough

It is confirmed that 12 incidents announced by President Widodo have been discussed internally with National Human Rights Commission (Komnas HAM) and the non-judicial settlement team for past gross human rights violence or  Tim Pelaksana Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu (PPHAM).

Among the 12 incidents was the destruction of the Indonesia Communist Party (Partai Komunis Indonesia, PKI) in 1965-1966, where the massacres began after the failure of a ‘coup’ attempt by dissident army officers who kidnapped and killed seven senior Indonesian army generals on the night of September 30 and October 1, 1965. Other cases, such as human rights abuses in the conflict zones in Timor Leste and Aceh, are mentioned.

Some raise questions about why some crucial cases are not included. For instance, the Tanjung Priok massacre occurred in 1984 when civilians clashed with military enforcement due to a ‘political view’ in the New Order Era (Era Orde Baru), with casualties of up to 23 people. Hundreds of people were arrested, and some even ‘disappeared.’ Although the National Human Rights Commission (Komnas HAM) has made an investigation, the perpetrators remain on the loose. Widodo also did not mention violations that targeted Chinese Indonesians.

Paragraph 30 of the 1993 U.N. Vienna Declaration and Program of Action provides constitutes of ‘gross violation’ by stating that the gross and systematic violations include as well as torture and cruel, inhuman, and degrading treatment, disappearances, arbitrary detentions, all forms of racism and apartheid, xenophobia, etc. There is still a number of incidents that should be included on the list.

 

Rights of Gross Human Rights Violation Victims

One of the main references for international human rights law is the Declaration of Basic Principles of Justice for Victim and Abuse of Power, adopted by General Assembly Resolution 40/34 of 29 November 1985. In the victim declaration, there are some victims’ rights that the government needs to ensure and protect; firstly, the availability of justice mechanisms and immediate compensation.

Second, the right to information on their rights in pursuing compensation and the progress of the legal process; third, the right to express their views. Fourth, the right to receive aid in the process of punishment; fifth, the right to protection from intimidation; and sixth, the right to a speedy and simple justice mechanism without delay. In addition, there are steps to eliminate impunity by adopting universal human rights basic principles to be implemented in the working of legal mechanisms in domestic law.

The function of PPHAM is fairly limited to compensation for victims only. Other rights, such as legal process and eliminating impunity, may not be implemented as the non-judicial body has no punitive powers, so they can not effectively confront the perpetrators of past human rights violations. On the other hand, it might be a way to ‘strengthen impunity’ as there would not be accountability for perpetrators.

Although Mahfud MD, the coordinating minister for political, legal and security affairs, said there would be a judicial process for the settlements of past human rights violations. However, doubts are rising as, so far, the government has yet showed effort to create concrete steps in maximising judicial mechanisms.

Although we should appreciate President Widodo’s effort to acknowledge the gross human rights violations, it can not be denied that there will be no other steps taken to bring those responsible for past human rights abuses to trial. Either he can not do much or is not willing to do much about the past human rights violations, but a mere acknowledgement from Widodo, just before he ended his term, is nothing without more accountability, transparency, and an end to impunity. These are crucial to provide the victim and their families a fair treatment to protect human rights.

SINGAPORE, SINGAPORE - November 13: Cambodian Prime Minister Hun Sen (L), Indonesia's President Joko Widodo (C) and Laos Prime Minister Thongloun Sisoulith (R) pose for a group photo at the opening ceremony of the 33rd Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit and Related Meetings on November 13, 2018 in Singapore. (Photo by Ore Huiying/Getty Images)

ASEAN 2023: How Should Indonesia Deal with the Crisis in Myanmar?

, , , , , , , , 0

After hosting the Group of 20 (G20) Summit, Indonesia once again became the chairman of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in 2023 with the theme “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.” President Widodo emphasises that ASEAN must become a stable, peaceful region and anchor of world stability that consistently upholds international law and does not become anyone’s proxy.

Indonesia also intends to promote ASEAN’s relevancy to its member and prevent ASEAN from becoming the great power competing for its influence. These remarks reflect that Indonesia aims to support more regional stability in economic, political, and security aspects.

To support these visions, ASEAN should also do more on one of ASEAN’s crucial challenges: the Myanmar issue, a military coup in early 2021. The Myanmar crisis has been a significant concern in ASEAN, and Indonesia, in its 2023 chairmanship, needs to ensure to keep the ASEAN’s relevance in the region.

 

A ‘failed’ Five-Point Consensus?

After almost two years, the Myanmar military coup is still ongoing, and the ineffective implementation of the Five-Point Consensus (5PC) has yet to stop political violence by the military junta.

The military junta has had no intention to abide by the 5PC, and ASEAN stated they will still ‘wait’ for a response from Myanmar while also engaging with other stakeholders.

ASEAN should not have to wait anymore, and it should try another way to pressure more on the Myanmar junta to end the civilian killings and unconstitutional regime in Myanmar.

The 5PC, as a framework, needs an implementation guideline. Noting that it aims to end violence by facilitating a national dialogue with all stakeholders, the framework must have clear indicators and timelines to ensure its implementation and progress.

The implementation also related to whether ASEAN should cooperate with the military junta known as the State Administration Council (SAC), the National Unity Consultative Council (NUCC), or the National Unity Government (NUG). NUCC is a political alliance of pro-democracy forces and ethnic armed organisations serving as a decision-making body in the parallel governance system. The NUG is the executive government for Myanmar’s democratic interim institutions, representing a nationwide coalition of political and military actors.

Rather than choosing one actor to engage with, ASEAN should consider to involved all these crucial actors to achieve a common understanding. As it will be challenging to talk with the junta, ASEAN can facilitate negotiation with the junta opposition first.

 

Indonesia needs to take a tougher stance against Myanmar

Myanmar’s crisis will remain a complicated part of Indonesia’s chairmanship, and we should not daydream about expecting Myanmar will become a democratic country in the next three or five years. Instead, the bigger pictures are to preserve and maintain regional stability and protect Myanmar’s people.

Indonesia has been actively initiating an action plan on Myanmar, and Indonesia can still propose another concrete and tougher stance to Myanmar. Rather than waiting for the military junta to change its behaviour, there are several things Indonesia should consider;

Firstly, from a diplomatic approach, Indonesia can open the opportunity for a more inclusive space where more actors from political and non-political works come together. This step is vital to understanding and recognising the condition on the ground. Facilitating or creating a platform for more practical engagement with non-political representations is needed.

ASEAN can also consider holding a specific meeting or consultation to discuss Myanmar issues, particularly on humanitarian assistance for Myanmar people. As the military regime will resist change, cooperation with other international organisations, such as the United Nations, should be implemented.

Not only on social and political sides, Indonesia, through ASEAN, could develop cooperation and partnership with the European Union (EU). The NUG has criticised ASEAN and the EU for failing to act effectively in the Myanmar crisis. Although the EU has imposed economic sanctions on Myanmar, the impacts have been limited. The EU has also supported tougher action against Myanmar and is ready to impose more sanctions packages.

Noting that both ASEAN and EU support common values, both organisations can create stronger cooperation and coordination on the Myanmar crisis, particularly in protecting the Myanmar people’s rights.

Secondly, on the harder approach, ASEAN leaders need to consider suspending Myanmar’s membership in ASEAN. Although the ASEAN has no provision to suspend or withdraw membership from the ASEAN, the block could make an ad hoc solution about Myanmar’s membership.

Indonesian President Joko "Jokowi" Widodo give their votes during the election at a polling station in Jakarta, Indonesia on April 17, 2019. Tens of millions of Indonesians were voting in presidential and legislative elections Wednesday after a campaign that pitted the moderate incumbent against an ultranationalist former general whose fear-based rhetoric warned the country would fall apart without his strongman leadership. (Photo by Andrew Gal/NurPhoto via Getty Images)

Wacana Tunda Pemilu Capres 2024, Jabatan Jokowi Diperpanjang?

, , , , , 0

Sebagai negara demokrasi, pemilihan umum menjadi salah satu elemen penting dalam aplikasi nilai kebebasan memilih warga negara. Pentingnya pemilu membuat adanya rotasi kepemimpinan serta dukungan dan hak masyarakat dalam memilih pemimpin berkuasa di negara.

Indonesia tidak terkecuali karena jika sesuai jadwalnya, maka tahun 2024 nanti menjadi salah satu pesta demokrasi terpenting untuk memilih presiden yang memimpin lima tahun ke depan. Jika tidak dilakukan, maka tidak hanya masa jabatan presiden menjadi ditambah, namun juga berpotensi memunculkan konflik sosial politik di lingkup masyarakat dan bahkan pemerintahan.

Beberapa waktu lalu muncul isu rencana penundaan pemilihan umum calon presiden di tahun 2024. Isu ini mulai muncul ke masyarakat saat terdapat usulan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas, serta Golongan Karya (Golkar) untuk menunda pemilu.

Dasar dari usul tersebut yakni agar pemerintah fokus pada upaya perbaikan ekonomi dalam masa pandemi Covid-19 ini. Mengingat biaya pemilu yang tinggi, Muhaimin menilai perbaikan ekonom bisa terganggu jika Pemilu 2024 tetap digelar.

Ketum PKB sendiri tidak mengambil pusing jika usulan tersebut ditolak karena Ia menilai nanti keputusan tetap akan diambil oleh Ketum partai politik lain dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan ini mengundang reaksi pro dan kontra masyarakat, salah satunya dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 yang terdiri dari lembaga sosial dan perwakilan akademisi yang mengecam usulan tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 mendesak pencabutan pernyataan tersebut.

 

Tidak sesuai nilai demokrasi dan hukum

Peneliti Indonesia Corruption Wacth (ICW) Kurnia Ramadhana menilai pernyataan penundaan pemilu membahayakan tatanan demokrasi serta hukum bagi masyarakat Indonesia. Ramadhana mendesak seluruh partai politik untuk mendukung pengaplikasian Keputusan KPU No. 21 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan pemilu.

Di kesempatan lain, Said Iqbal, Presiden Partai Buruh menyatakan organisasi serikat buruh siap melakukan aksi di Gedung DPR pada Jumat (11/3) untuk menolak penundaan pemilu, sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.

Iqbal menegaskan akan menolak, mengecam, dan menggunakan people power dengan berbagai elemen masyarakat guna menghentikan kisruh wacana pemilu yang ada. Bahkan, Iqbal menegaskan aksi buruh tidak hanya dilakukan di Jakarta, namun juga di seluruh kota di Indonesia.

Penundaan pemilu dikhawatirkan memunculkan demokrasi yang tidak sehat, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak buruh menjadi terancam.

 

Partai politik ramai-ramai menentang

Wacana penundaan pemilu ini ditentang oleh partai politik lainnya. Mulai dari partai NasDem, PDI Perjuangan, Demokrat, PPP, hingga Gerindra ramai menolak penundaan pemilu.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pernyatan sejumlah pimpinan partai tersebut tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia.

“Tidak logis dan memalukan cara berpikir seperti itu. Memainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana?,” ujar AHY

AHY juga menilai terdapat upaya pelanggengan kekeuasan oleh pihak tertentu. Ia menengaskan masa kepemimpinan harus sesuai dengan Konstitusi RI saat ini.

Secara hukum, pemilu memang bisa ditunda. Namun, dengan dasar dan alasan darurat seperti bencana alam maupun kerusuhan. Dalam pemilu 2024 nanti, isu penundaan sendiri belum memiliki dasar yang kuat, dan dinilai hanya sebagai kepentingan elit politik dalam mengamankan proyek infrastruktur.

SINGAPORE - SEPTEMBER 07: Singapore Prime Minister, Lee Hsien Loong (R) shakes hands with Indonesian President Joko Widodo after the Joint Press Conference at the Istana on September 7, 2017 in Singapore. Widodo is visiting Singapore for a two days Leaders' Retreat to mark 50 years of bilateral ties between the two countries. (Photo by Suhaimi Abdullah/Getty Images)

Jokowi Bertemu Hsien Loong Bahas Kerja Sama Bilateral

, , , , , 0

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, bertemu di Bintan pada (25/11). Keduanya sama-sama mengenakan pakaian batik saat bertemu.

Pertemuan ini penting sebagai masa peningkatan hubungan antar negara anggota ASEAN.

PM Singapura datang bersama Menteri penting lainnya seperti Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Teo Chee Hean; Menteri Pertahanan Ng Eng Hen; Menteri Dalam Negeri dan Hukum K. Shanmugam; Menteri Perhubungan S. Iswaran; Menteri Tenaga Kerja Tan See Leng, yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Kedua; dan Menteri Senior Negara Luar Negeri dan Pembangunan Nasional Sim Ann.

Indonesia menyetujui kerja sama bilateral ekstradisi dengan Singapura. Perjanjian lain juga dibahas yakni mulai dari investasi hingga kerjasama pertahanan antar tetangga Asia Tenggara.

Dalam kerja sama, terdapat beberapa tahapan seperti perintisan atau penjajakan kerjasama, pengesahan, pelaksanaan program, serta monitoring, evaluasi, dan pengembangan kerjasama.

 

Kerja sama Ekonomi hingga Isu Kawasan Asia Tenggara

 

  • Isu pertama yang dibahas yakni ekonomi. Di lingkup ASEAN, Singapura menjadi investor terbesar di Indonesia, di mana dari bulan Januari hingga September 2021, nilai investasi bertumbuh senilai USD7,3 miliar. Selain itu, tercatat juga investasi baru senilai USD9,2 miliar di bidang energi terbarukan.

Indonesia mendapat dana bantuan sekitar Rp131 triliun untuk proses kerja sama pemulihan perekonomian Indonesia.

Pengembangan energi terbarukan dilakukan di sekitar wilayah Batam serta Pulau Sumba dan Manggarai Barat, NTT. Hub logistik di Pelabuhan Tanjung Priok juga sedang dalam proses pembangunan.

Indonesia memprioritaskan pengembangan energi terutama energi terbarukan untuk mencapai visi ekonomi hijau dan berkelanjutan. Indonesia membahas isu ini melalui pembuatan nota kesepahaman di bidang perkembangan ekonomi hijau dan sirkular.

Ekonomi Sirkular merujuk pada pengembangan model industri baru yang berfokus pada reducing (mengurangi), reusing (menggunakan kembali), dan recycling (mendaur ulang) guna mengurangi konsumsi sumber daya primer  dan produksi limbah.

Selain itu, Indonesia bersama Singapura juga bekerja sama dalam isu keuangan yakni Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) dan Bilateral Repo Line (BRL) yang diperpanjang selama kembali setahun. LCBSA mendukung adanya pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral, dan BRL memungkinkan transaksi repo guna mendapat likuiditas.

 

  • Isu kedua yakni politik, hukum, dan keamanan. Terdapat proses penukaran surat kerja sama antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Menteri Koordinasi untuk Keamanan Nasional Singapura. Selain itu, kedua negara juga menyetujui flight information region (FIR), dan pemberlakuan perjanjian kerja sama pertahanan.

Perjanjian ekstradisi diperpanjang 3 tahun menjadi 18 tahun sesuai Pasal 78 KUHP. Mengenai isu FIR, lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. FIR penting guna penyediaan informasi dalam lingkup wilayah penerbangan.

 

  • Isu ketiga yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM), yakni kerja sama pelatihan terutama di bidang food industry 4.0 dan arus suplai.

Indonesia dan Singapura juga membahas isu yang sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara yakni isu Myanmar. Kedua negara mendukung pelaksanaan Five-Point Consensus guna pemulihan kondisi di Myanmar.

WhatsApp Image 2021-02-16 at 14.18.08

Implementasi UU ITE Tidak Memberikan Rasa Keadilan, Presiden Jokowi Akan Revisi Pasal Karet?

, , 0

(Foto: Bloomberg via Getty Images)

Pada 15 Februari 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta. Dalam pengarahannya Jokowi meminta kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait implikasi penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam pandangannya, Presiden Jokowi melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat belakangan ini saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai sebagai rujukan hukumnya. Hal ini yang pada proses hukumnya sering kali dianggap kurang memenuhi rasa keadilan dikarenakan penafsiran penggunaan pasal-pasal pada UU ITE. Sehingga penting bagi Kapolri dan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan dan lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menggunakan UU ITE sebagai rujukan hukumnya. Menurut Presiden Jokowi keberadaan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Perlu adanya pembuatan pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas.

Namun, apabila keberadaan UU ini masih dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden Jokowi menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk secara bersama-sama merevisi UU ITE dikarenakan inilah hulunya, terutama penghapusan pasal-pasal karet yang selama ini penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, sehingga UU ITE dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa ini bentuk komitmen Pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari UU tersebut.

Sumber:

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Implementasi Undang-Undang ITE Harus Berikan Rasa Keadilan di Tengah Masyarakat, https://setkab.go.id/implementasi-undang-undang-ite-harus-berikan-rasa-keadilan-di-tengah-masyarakat/

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pengarahan Presiden Jokowi kepada Peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri Senin (15/02/2021), https://www.youtube.com/watch?v=LxjMS66z69c

WhatsApp-Image-2021-02-03-at-09.20.43

PPKM: Efektivitas dan Dampak

, , , , 0

Gambar: Joko Widodo sedang diwawancara oleh Bloomberg TV di Solo, Jawa Tengah, 2 Oktober 2019. (Muhammad Fadli/Bloomberg).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Dalam upaya menekan laju penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia khususnya kebijakan terkait pembatasan kegiatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.21 tahun 2020 disebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19.

Pemerintah tidak lagi menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetapi menggantinya dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini bukan pelarangan, melainkan pembatasan aktivitas. “Namun, seluruh aktivitas-aktivitas tersebut masih akan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat” kata Airlangga dalam siaran pers Rabu (6/1/2021). PPKM tahun ini berbeda dengan PSBB tahun 2020 yang hanya akan dilaksanakan di sejumlah daerah yang berada di Pulau Jawa dan Bali.

Evaluasi PPKM
Adapun tujuan kebijakan PPKM ialah untuk mengurangi atau mencegah terjadinya mobilitas masyarakat, sehingga implementasi dan konsistensi dari penerapan kebijakan sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Hal ini yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas mengenai pendisiplinan melawan COVID-19 di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (29/01/2021).

 “Esensi dari PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.

Implementasi PPKM selain belum dapat menekan laju penyebaran di beberapa Provinsi yang masih tetap naik, berdampak pula pada penurunan ekonomi. Presiden Joko Widodo mengatakan, masalah penurunan ekonomi tidak perlu dikhawatirkan, selama PPKM mampu menekan kasus positif Covid.

“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula,” ujarnya.  “Formula yang memang standarnya emang enggak ada. Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial,” kata dia menambahkan.

Pada kesempaatan ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran bawahannya yang mengahadiri rapat tersebut untuk dapat memberikan contoh kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan kepada masyarakat.

“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa. Dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi.” Ujarnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.

 

Sumber:

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Jokowi Minta Implementasi Konkret dari PPKM, https://setkab.go.id/presiden-jokowi-minta-implementasi-konkret-dari-ppkm/

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Rapat Terbatas mengenai Pendisiplinan Melawan COVID-19, 29 Januari di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat,  https://setkab.go.id/rapat-terbatas-mengenai-pendisiplinan-melawan-covid-19-29-januari-2021-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/