Ekonomi-Politik

Isu overcapacity China kembali mengemuka dalam perdebatan politik dan ekonomi global. Mulai dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara G7 memberikan tuduhan kepada China dengan memproduksi barang industri seperti baja, kendaraan listrik, baterai, dan panel surya dengan jumlah yang jauh melebihi kebutuhan domestiknya, lalu kemudian dianggap menyalurkannya ke pasar internasional dengan harga murah. Berdasarkan hal tersebut, ini menjadi ancaman industri nasional bagi negara-negara lainnya serta dapat merusak neraca perdagangan internasional. Namun, apabila ditelisik lebih jauh, overcapacity China tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis ekonomi. Karena hal tersebut merupakan bagian dari konflik kepentingan yang lebih besar dalam sistem perdagangan global, terutama ketika negara-negara besar kembali menempatkan kepentingan nasional di atas prinsip pasar bebas.

Overcapacity China dalam Perspektif Nasionalisme Ekonomi

Jika kita merujuk pada Friedrich List, dalam tulisannya tentang The National System of Political Economy, memberikan kritik terhadap gagasan perdagangan bebas klasik yang menekankan efisiensi pasar semata. Menurut perspektifnya, negara tidak boleh menyerahkan pembangunan industrinya sepenuhnya kepada mekanisme pasar global. Akan tetapi, negara perlu melindungi dan membangun kapasitas industrinya sendiri agar mampu bersaing dalam jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan ekonomi nasional lebih penting daripada keuntungan jangka pendek dari perdagangan bebas.

Dalam strategi industri China menjadi lebih mudah dipahami. Selama beberapa dekade, China secara sadar membangun kapasitas produksi besar melalui investasi negara, subsidi, dan perencanaan jangka panjang. Tujuannya bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadikan China sebagai pemain utama dalam industri strategis global. Dalam logika nasionalisme ekonomi, kelebihan kapasitas bukanlah kegagalan, melainkan hasil dari strategi pembangunan negara.

Dari sudut pandang itulah, ekspor besar-besaran produk industri merupakan konsekuensi logis dari keberhasilan tersebut. China menilai bahwa keunggulan harga dan skala produksi merupakan hasil efisiensi dan kerja keras, bukan praktik curang. Bahkan, dalam sektor energi hijau, China berargumen bahwa produk murahnya membantu dunia mempercepat transisi energi dan menurunkan emisi karbon.

Kemudian jika kita merujuk pada negara-negara seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat melihat begitu banyaknya produk China yang dianggap sebagai ancaman langsung terhadap basis industri mereka. Mulai dari pabrik yang tutup, lapangan kerja yang hilang, dan ketergantungan pada impor dianggap sebagai risiko strategis. Dalam perspektif ini, reaksi negara-negara Barat bukanlah anomali, melainkan respons yang sama-sama berakar pada kepentingan nasional. Dengan kata lain, konflik seputar overcapacity China bukanlah pertentangan antara pasar bebas dan distorsi pasar, melainkan benturan antara dua proyek nasionalisme ekonomi yang berbeda tingkat keberhasilannya.

Overcapacity sebagai Arena Konflik Politik Global

Masalah muncul ketika nasionalisme ekonomi China berhadapan dengan nasionalisme ekonomi negara-negara maju dalam satu sistem perdagangan global yang sama. Negara-negara Barat selama bertahun-tahun mendorong perdagangan bebas ketika mereka berada di posisi unggul. Namun, ketika China mulai menguasai sektor-sektor strategis, wacana tersebut bergeser menjadi perdagangan yang adil, dumping, dan overcapacity. Pergeseran ini dapat dibaca sebagai bentuk defensif nasionalisme ekonomi. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara G7 menggunakan isu overcapacity sebagai dasar untuk menerapkan tarif, melakukan investigasi anti-dumping, dan membatasi akses pasar China. Langkah-langkah ini bukan semata kebijakan ekonomi, tetapi juga instrumen politik untuk melindungi kekuatan industri nasional.

Bagi China, kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai standar ganda. Beijing melihat bahwa negara-negara Barat menggunakan aturan perdagangan secara selektif yakni dengan cara mendukung pasar bebas ketika menguntungkan, dan menutup pasar ketika merasa terancam. Maka dari itu, tuduhan overcapacity kemudian dipahami bukan sebagai kritik netral, melainkan sebagai bagian dari strategi menahan kebangkitan China dalam tatanan global. Parahnya adalah melemahnya organisasi perdagangan dunia seperti World Trade Organization (WTO). Tanpa mekanisme global yang kuat untuk mengelola kelebihan kapasitas secara kolektif, konflik diselesaikan melalui kebijakan sepihak dan tekanan politik. Akibatnya, overcapacity China berubah menjadi simbol dari fragmentasi ekonomi global.

Bagi negara-negara berkembang, dinamika ini menghadirkan dilema serius. Di satu sisi, produk murah dari China membuka peluang pembangunan industri dan akses teknologi. Di sisi lain, ketegangan antara China dan Barat memaksa mereka menghadapi tekanan politik dan risiko terjebak dalam rivalitas kekuatan besar. Dalam konteks ini, overcapacity bukan hanya isu China-Barat, tetapi persoalan sistemik yang memengaruhi tatanan global secara luas.

Berdasarkan hal di atas, isu terkait overcapacity China tidak dapat hanya dilihat sebagai sekadar kelebihan produksi atau distorsi pasar. Ini merupakan hasil dari strategi pembangunan negara yang bertemu dengan kepentingan nasional negara lain dalam sistem global yang semakin rapuh. Selama setiap negara memprioritaskan perlindungan industrinya sendiri tanpa kerangka kerja bersama, isu overcapacity akan terus menjadi sumber ketegangan. Tantangan terbesar dunia saat ini bukan menghentikan kelebihan kapasitas satu negara, melainkan menemukan cara mengelola persaingan nasionalisme ekonomi tanpa merusak stabilitas global dan ini menjadi tantangan yang kompleks.