Menu

Security and Defence

Penembakan di Atlanta: Isu Rasial dan Hukum Kepemilikan Senjata di AS

, , , , , , , , 0

Beberapa waktu lalu terjadi penembakan terhadap beberapa orang di Atlanta yang menewaskan 8 orang, di mana 6 korbannya merupakan wanita keturunan Asia-Amerika.[1] Penembakan ini diduga berkaitan dengan pandangan negatif pada orang Asia yang meningkat selama beberapa tahun ke belakang terutama pandemi selama Covid-19. Lalu, bagaimana kaitan antara pandemi Covid-19 dan peningkatan sentimen anti Asia di Amerika Serikat (AS)?

Kekerasan pada kelompok minoritas bukan “isu baru”

Secara jumlahnya, total imigran di AS mengalami penurunan di tahun 2020 dengan kurang lebih 85,7 juta imigran dengan total 26% dari populasi AS.[2] Namun, jumlah ini kemungkinan meningkat mengingat Biden-Harris mendukung isu hak asasi dan sosial di AS. Banyaknya jumlah imigran dari berbagai wilayah ini membuat kondisi sosial di AS menjadi lebih beragam. Sentimen dan rasisme berbentuk kekerasan, baik secara verbal dan nonverbal pada berbagai komunitas di AS terutama Asia-Amerika sudah ada dan berkembang bahkan sejak pertengahan abad ke-19. Lalu, mengapa meningkat akhir-akhir ini?

Belakangan, perhatian terhadap isu rasisme di AS meningkat, baik dalam jumlah dan kefatalannya. Stop Asian American and Pacific Islander (AAPI) Hate Project, komunitas menolak rasisme, mengestimasi kurang lebih terdapat 3.800 insiden kekerasan verbal dan fisik pada komunitas Asia-Amerika sejak Maret 2020.[3] Kelompok terutama Asia-Amerika mendapat kekerasan di jalanan, diskriminasi, dan dipukuli, sehingga orang-orang yang berada di kelompok ini mengalami fase-fase kekhawatiran yang berisiko mencapai krisis sosial pada dirinya dan komunitasnya di AS.

Domestik AS dan pandangan pada kelompok Asia-Amerika
Mengingat sentimen pada kelompok-kelompok ini sudah ada, yang membedakan adalah perubahan pandangan terhadap isu imigran yang dipengaruhi banyak faktor seperti media, kebijakan politik, retorika partai politik, dan kejadian atau peristiwa.[4] Pandangan ini yang selanjutnya berpengaruh pada tindakan masyarakat AS pada kelompok Asia-Amerika di AS.

Secara sosial politik, pertama, kondisi pandemi Covid-19 yang sudah terjadi setahun ke belakang, disebut oleh Trump sebagai “China-virus” yang cenderung rasial.[5] Dampak Covid-19 yang sangat besar pada perekonomian dan kesehatan, ditambah ratusan ribu masyarakat AS yang meninggal karena Covid membuat kondisi sosial di AS berubah drastis.

Kedua yakni adanya peningkatan tensi hubungan politik antara AS dan China yang membuat baik masyarakat dan elit politik memandang pentingnya langkah tegas pada China demi menghalau pengaruh ekonomi, politik, dan militernya secara global.

Pandangan ini ditunjukkan dalam survei dari Pew Research Center yang menunjukkan bahwa sebanyak 9 dari 10 orang dewasa yakni 89% melihat China sebagai kompetitor dan musuh, dibandingkan rekan.[6] Pandangan ini membuat banyak masyarakat mendukung perlunya pendekatan yang lebih tegas pada China terutama dari isu hak asasi manusia, sebagai isu pertama yang paling dikhawatirkan masyarakat, isu ekonomi yang menjadi isu kedua paling dikhawatirkan (job loss), dan berbagai isu lain. Berbagai kondisi ini membuat adanya peningkatan opini negatif terhadap China sebanyak 20% sejak 2016[7] sehingga banyak masyarakat menilai perlunya pembatasan pelajar asing terutama dari China di AS.

Pandangan negatif ini juga dicerminkan dari pencarian di laman Google terkait “Virus China” atau “Virus Wuhan” yang cenderung lebih tinggi serta berkaitan dengan isu rasisme dan menyalahkan China.[8] Maka dari itu, dapat dilihat bahwa pandangan terkait anti-Asian ini memang sudah ada dari dulu, namun dikarenakan momentum yang terjadi di mana Covid-19 berdampak pada perekonomian dan sosial masyarakat, maka pandangan ini berubah menjadi tindakan yang akhirnya membuat peningkatan diskriminasi secara verbal dan nonverbal serta penembakan terjadi.

Pembaharuan hukum penggunaan senjata di AS?
Penembakan di Atlanta mendorong ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes kekerasan Anti-Asia.[9] Gelombang protes ini mengkhawatirkan adanya ketakutan terhadap kelompok lain, terutama kalangan Afrika-Amerika di wilayah ini karena sentimen anti Asia yang semakin meningkat karena Covid-19. Ketakutan sosial ini memunculkan kondisi kekhawatiran dan semakin ketatnya kebijakan untuk para imigran.

Presiden AS Joe Biden sebelumnya pada 26 Januari menandatangani sebuah perintah eksekutif terkait xenophobia (ketakutan pada orang asing), intoleransi, dan kebencian rasial.[10] Meskipun pelaku menyangkal tindakannya bermotifkan rasial, namun dampaknya sangat besar pada komunitas Asia-Amerika dan juga komunitas lain di AS.

Selain isu sosial, Biden juga mendorong Kongres untuk membicarakan kembali hukum terkait kepemilikan senjata untuk mengurangi kekerasan massal di AS, termasuk pelarangan senjata yang memiliki “assault type weapons” seperti senapan semi otomatis dan pistol.  Pengaturan ini semakin penting karena kurang lebih seminggu setelah insiden di Atlanta, hari Senin (22/03) lalu terjadi penembakan massal di Colorado yang menewaskan sepuluh orang. Dua kejadian ini semakin  menekan Biden untuk sesegera mungkin mengatur kepemilikan senjata, sesuai dengan janji kampanye kepresidennya.

Hingga saat ini, AS menjadi negara kepemilikan tertinggi sipil atas senjata, di mana tingkat fatalitas senjatanya juga secara konstan lebih tinggi dari negara maju lainnya, dengan total lebih dari 43,000 kematian karena senjata sejak tahun lalu.[11] Disatu sisi, penggunaan senjata ini didukung oleh mayoritas masyarakat AS, namun juga mereka menginginkan adanya aturan tambahan terkait tingkat menengah dan tinggi terkait batasan penggunaan, dan pengontrolan latar belakang pengguna untuk kebutuhan pengaturan kepemilikan senjata.[12]

Penembakan di Atlanta dan Colorado, serta penembakan lain yang sudah terjadi di AS, menunjukkan diperlukannya hukum yang ketat terkait senjata, baik penggunaan dan kepemilikan senjata untuk tahap pencegahan dan pemulihan keadaan yang tepat. Selain itu, dengan keragaman yang ada di AS, mengingat baik kelompok Asia-Amerika dan kelompok lainnya serta komunitas “asli” AS berada di satu wilayah yang sama, perlu menyadari adanya ketergantungan satu sama lain. Hal ini mengingat kelompok-kelompok ini membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik di AS yang membuat penerimaan dan adaptasi kondisi sosial yang berubah terutama di masa pandemi ini menjadi penting.

[1] AFP, 2021, Atlanta shootings expose fear in Asian-American community, Arab News, https://www.arabnews.com/node/1827981/world

[2] Jeanne Batalova, dkk., 2021, Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States, Migration Policy https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states-2020

[3] Michigan News, 2021, Violence against Asian Americans on the rise, but racism isn’t new, University of Michigan,  https://news.umich.edu/violence-against-asian-americans-on-the-rise-but-racism-isnt-new/

[4] Helen Dempster, dkk., 2020, Public attitudes towards immigration and immigrants, Working Paper, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/202009_odi_public_attitudes_towards_immigration_wp_final_0.pdf

[5] Cyril Julien, 2021, The Jakarta Post, https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/19/atlanta-shootings-expose-fears-of-asian-american-community.html?src=mostviewed&pg=/

[6] Laura Silver, dkk., 2021, Most Americans Support Tough Stance Toward China on Human Rights, Economic Issues, Pew Research, https://www.pewresearch.org/global/2021/03/04/most-americans-support-tough-stance-toward-china-on-human-rights-economic-issues/

[7] Abhijnan Rej, 2021, Americans Deeply Unhappy with China, New Survey Shows, The Diplomat, https://thediplomat.com/2021/03/americans-deeply-unhappy-with-china-new-survey-shows/

[8] Thu T. Nguyen, 2020, Exploring U.S. Shifts in Anti-Asian Sentiment with the Emergence of COVID-19, International Journal of Environmental Research and Public Health, www.mdpi.com/journal/ijerph

[9] AFP, Op.cit.

[10] Greg Bluestein, 2021, Biden, Harris to meet with Asian-American leaders in Atlanta during Friday’s visit, The Atlanta Journal-Constitution,  https://www.ajc.com/politics/politics-blog/biden-harris-to-meet-with-asian-american-leaders-in-atlanta-during-fridays-visit/XM7WWSL2SNEPPASFS64FWCRPII/

[11] Trevor Hunnicutt dan Susan Cornwell, 2021, Biden considers executive actions on guns, calls on Congress to pass weapons ban, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-usa-guns/biden-considers-executive-actions-on-guns-calls-on-congress-to-pass-weapons-ban-idUSKBN2BF2DK

[12] Ibid.,

Penarikan Tentara AS dari Afghanistan: Kebijakan Demiliterisasi Biden?

, , , , , , , 0

Setahun lalu tepatnya Februari 2020, Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Trump sebelumnya menyepakati perjanjian perdamaian (Doha peace agreement) dengan Taliban, kelompok militan di Afghanistan.
Kesepakatan ini ditujukan untuk menghentikan perang melalui pelucutan senjata dan dialog perdamaian dengan pemerintah di Kabul untuk mencegah perluasan tindakan ekstrimis dari kelompok seperti Al-Qaeda yang meluncurkan serangan ke wilayah nasional, regional, serta Amerika Serikat dan aliansinya.
Sebagai gantinya, maka tentara AS atau asing lainnya harus ditarik mundur hingga tenggat bulan Mei 2021.
Namun mengingat adanya perubahan kepemimpinan AS dengan Joe Biden sekarang, bagaimana kebijakan AS di wilayah Afghanistan?

Rencana Renegosiasi Afghanistan dan Taliban
Setahun setelah dialog perdamaian terjadi, kondisi di Afghanistan tidak berubah di mana Taliban masih meluncurkan serangan pada pemerintah dan tetap menjalin hubungan dengan Al-Qaeda, sehingga perjanjian yang ditetapkan tidaklah efektif.
Joe Biden sedang meninjau kembali perjanjian dengan Taliban tersebut bersama politisi AS dengan mendorong negosiasi ulang perjanjian hingga batas akhir waktu 1 Mei untuk menarik seluruh tentara AS di Afghanistan. Pemerintahan Biden mengusulkan pada pemerintah Afghanistan untuk menandatangani perjanjian sementara pembagian kekuasan dengan Taliban melalui surat dari Sekretaris Negara AS Antony Blinken ke Presiden Ashraf Ghani. Dengan begitu, terdapat kemungkinan akan ada negosiasi penambahan waktu kehadiran tentara asing di wilayah tersebut.
Hingga saat ini, terdapat sekitar 2.500 tentara AS dengan belasan pusat militer, 9.600 tentara NATO, dan 18.000 anggota sipil berada di Afghanistan. Penurunan anggota tentara asing sudah dilakukan secara berkelanjutan meskipun belum sepenuhnya dilakukan. Di sisi lain, Taliban terus mengancam akan melakukan serangan pada tentara AS jika mau memperpanjang misi militer di Afghanistan.

Demiliterisasi dalam Kebijakan Luar Negeri Biden
Dalam melihat kebijakan dan keputusan AS di Afghanistan, dapat digunakan konsep pengambilan keputusan di mana pemimpin politik menggunakan “two-level games” yakni secara berkesinambungan memperhitungkan keadaan domestik dan internasional yang tingkatannya dilihat melalui interaksi atau analisis aktor politik domestik, interaksi antara kondisi domestik dan internasional, aktor tertentu, kepentingan, dan lain-lain. Pemimpin pemerintahan dapat berfungsi sebagai “penjaga pintu” dan aktor utama negosiasi internasional dalam berbagai isu politik termasuk hubungan internasional.

Kebijakan yang akan diambil AS berkaitan dengan upaya pencapaian kesepakatan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan yang akan memfasilitasi penarikan pasukan AS dari perang 20 tahun tersebut. Selama dua dekade tersebut, Pentagon menyatakan salah satu konflik terpanjang ini sudah memakan dana sekitar USD 193 miliar. Kebijakan ini berkaitan dengan konsep demiliterisasi, yakni proses pengurangan atau penurunan pengaruh maupun jumlah kekuatan militer baik dalam sektor negara maupun publik, dan adanya realokasi sumber kekuatan militer untuk kepentingan sipil. Penarikan mundur tentara AS merupakan salah satu upaya demiliterisasi di wilayah Afghanistan, namun keputusan ini bukan hanya sekedar mengenai penurunan pengeluaran militer AS, namun berkaitan dengan pandangan dan visi Biden yang menginginkan adanya pendekatan diplomasi dan kerja sama oleh semua pihak.

Sebenarnya keputusan ini cukup dilematis, mengingat Biden disatu sisi menolak peningkatan kehadiran tentara AS di wilayah Afghanistan dan menginginkan peran AS dalam mengakhiri konflik yang sudah terjadi sejak 20 tahun lalu. Pandangan ini dinyatakan pada masa kampanye tahun 2020 lalu, di mana Biden menyatakan akan tetap menghadapi terorisme di Afghanistan namun juga akan turut “bertanggung jawab” menghentikan perang untuk memastikan tentara AS tidak perlu kembali di masa akan datang. Biden menyatakan akan membawa pulang para tentara AS, beberapa ribu tentara lainnya hanya akan fokus pada operasi menghadapi terorisme.

Namun di sisi lainnya, penarikan total tentara AS dan asing di wilayah tersebut sangat berisiko, hal ini mengingat Taliban melanggar perjanjian sebelumnya dan jika AS keluar maka pengaruh dan ketidakstabilan di Afghanistan bisa semakin meluas. Mengingat adanya pengalaman AS dengan peristiwa 9/11 dan kondisi wilayah Timur Tengah dengan kepemilikan nuklir Iran bisa membuat kestabilan regional dan global semakin berisiko.

Melihat fokus Biden saat ini, maka pendekatannya dalam menghadapi dua aktor ini dicerminkan melalui Surat AS dari Blinken yang mendorong adanya kerja sama untuk menghadapi Taliban dan menciptakan perdamaian di Afghanistan. AS mendorong pemimpin Afghanistan terkait dialog atau diplomasi dan memperingatkan akan kemungkinan perluasan kekuasaan teritorial Taliban yang berbahaya untuk Afghanistan. Dengan pendekatan diplomasi dan multilateral Biden, maka AS sebagai “penjaga pintu” dan aktor utama negosiasi internasional perlu mendorong peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama dengan negara lain termasuk India, Rusia, China, dan lain-lain, agar setiap perbedaan preferensi maupun kepentingan nasional perlu mempertimbangkan permasalahan kolektif yakni terorisme dan ketidakstabilan sosial, politik, ekonomi di wilayah regional Afghanistan.

Baru Awal Tahun, Ratusan Anak Diculik Kelompok Boko Haram

, , , , , 0

Pada Februari 2021 lalu, kelompok bersenjata Nigeria yakni Boko Haram menculik kurang lebih 300-an anak perempuan di sekitar wilayah Jangebe bagian Barat Laut Zamfara.[1] Kelompok Boko Haram menyerang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Nigeria, dimana ratusan siswa dan staf sekolah diculik dan satu anak tewas ditembak.[2] Kejadian ini bukanlah yang pertama kali terjadi, karena sejak satu dekade lalu ratusan anak sering diculik oleh kelompok bersenjata di Nigeria. Meski awalnya baru puluhan orang yang bisa diselamatkan, namun dilansir pada tanggal 2 Maret  2021 lalu, Gubernur Bello Matawalle menyatakan bahwa seluruh anak-anak yang diculik sudah dibebaskan.[3] Namun, mengapa penculikan terus terjadi dan bagaimana konsekuensinya?

Penculikan anak menjadi “peristiwa biasa” di Nigeria
Kerentanan dan risiko penculikan anak-anak di wilayah konflik seakan menjadi hal biasa yang terjadi di wilayah Nigeria terutama di wilayah Barat Laut dan Utara yang mengalami berbagai permasalahan keamanan seperti serangan kelompok bersenjata, pemerasan, dan penculikan. Kelompok Boko Haram yakni kelompok yang menginginkan pendirian negara Islam atau Khilafah agar Nigeria bisa berjalan di bawah Hukum Syariah dan menolak nilai-nilai Barat, menyebarkan teror ke wilayah Nigeria sejak beberapa tahun lalu. Jadi, mengapa hal ini terus terjadi? Dalam melihat kelompok terorganisir seperti Boko Haram, Teori Queer Ladder dari Daniel Bell menyatakan bahwa kelompok bersenjata memiliki tujuan ekonomi dan sosial yang memiliki asumsi bahwa kelompok bersenjata memiliki perilaku instrumental yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam mencapai peningkatan sosial dan ekonomi berupa sarana mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan.[4] Intensi ini terlihat dari permintaan kelompok Boko Haram yang meminta tebusan untuk anak-anak yang diculiknya.

Peristiwa penculikan oleh Boko Haram berkaitan dengan aspek ekonomi, politik, sosial, dan keamanan Nigeria yang rentan dan tidak stabil. Kondisi kerentanan hampir di semua aspek tersebut membuat Nigeria kurang mampu menjamin kebutuhan dasar masyarakatnya seperti ekonomi dan keamanan yang ditambah dengan kasus korupsi politisi Nigeria sehingga akses-akses lain juga ikut tersendat. Mengingat banyaknya penculikan di sekolah, seakan menjadi gambaran bahwa tidak ada lagi tempat aman bagi masyarakat beraktivitas karena risiko penculikan juga sangat tinggi di sekolah.

Instabilitas Domestik Nigeria
Kondisi ketidakstabilan di Nigeria membuat pemerintahan atau kekuasaan sah tidak mampu berbuat banyak untuk mengendalikan situasi yang ada, ditambah banyak kasus kebrutalan polisi dan kecurangan politisi Nigeria yang memunculkan keraguan dan unjuk rasa dalam domestik Nigeria. Mengingat tindakan kelompok bersenjata ini semakin mengganggu dan membatasi aktivitas masyarakatnya, maka pemerintah yang sudah jelas tidak mampu menangani permasalahan domestiknya membutuhkan peran aktor asing baik negara dan organisasi internasional untuk membantu mengendalikan perdamaian melalui operasi peacekeeping di sekitar wilayah tersebut.

Setelah satu dekade berlangsung, melalui pemilihan tahun lalu Presiden Muhammadu Buhari mengklaim bahwa Boko Haram berhasil “ditaklukan,”[5] namun mengingat masih terjadinya penculikan ratusan anak dan dampak sosial ekonomi lokal yang disebabkan kelompok Boko Haram, maka Pemerintah Nigeria membutuhkan sesuatu yang lebih dari hanya menaklukan Boko Haram melalui “kekuatan fisik”, namun juga sosial masyarakat terutama karena penculikan anak. Pendekatan ini perlu dipertimbangkan mengingat penculikan para anak ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis dan eksploitasi anak baik laki-laki dan perempuan yang pola pikir dan karakternya terpengaruh karena lingkungannya. Mengingat sejak dekade lalu sudah total ribuan anak sudah diculik[6] dan baru beberapa ratus yang “diselamatkan”, maka besar kemungkinan anak-anak tersebut sudah diajari atau dibekali dengan kemampuan atau pengetahuan untuk memberontak sejak dini yang banyak di antara mereka dijadikan “tentara anak” yang “direkrut” secara paksa dan dieksploitasi untuk keuntungan kelompok Boko Haram mempertahankan eksistensinya. Disini, anak-anak menjadi korban dari ketidakmampuan pemerintah menjaga dan memberikan kepastian untuk keamanan masyarakatnya. Konsekuensinya, baik secara domestik dan regional kondisi di Nigeria mengancam kestabilan dan keamanan di wilayah sekitar Afrika. Maka dari itu, bantuan kemanusiaan dan pengembangan komunitas sosial di Nigeria perlu memprioritaskan keamanan lokal dan berupaya menumbuhkan ekonomi di wilayah Nigeria agar kebutuhan penting lain termasuk pendidikan mampu mendukung melawan penyebaran ideologi pemberontak Boko Haram.

[1] The Associated Press, 2021, Hundreds of Nigerian Students Kidnapped, Police Say, The New York Times, https://www.nytimes.com/2021/02/26/world/africa/nigeria-kidnap-students-schoolchildren.html

[2] Anietie Ewang, 2021, More Schoolchildren Abducted in Nigeria, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/news/2021/02/17/more-schoolchildren-abducted-nigeria

[3] Deutsche Welle, 2021, Nigeria: Hundreds of kidnapped students released — governor, DW, https://www.dw.com/en/nigeria-hundreds-of-kidnapped-students-released-governor/a-56741975

[4] Okoli, dkk., 2014, Kidnapping and National Security in Nigeria, Research on Humanities and Social Sciences, p. 137-146,Vol. 4, No.6, https://iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/viewFile/11987/12311

[5] The National, 2019, Nigeria claims Boko Haram ‘defeated’ after 10-year insurgency, The National News, https://www.thenationalnews.com/world/africa/nigeria-claims-boko-haram-defeated-after-10-year-insurgency-1.893400#:~:text=Nigeria’s%20presidency%20claimed%20that%20a,threat%20posed%20by%20international%20militants.

[6] Stephanie Busari, 2018, UNICEF: Boko Haram has kidnapped more than 1000 children in Nigeria, CNN, https://edition.cnn.com/2018/04/13/africa/boko-haram-children-abduction-intl/index.html

Kamboja Menunda Latihan Militer bersama China, karena AS?

, , , , , 0

(Foto: Menteri Pertahanan China (Kanan) berbicara kepada Menteri Pertahanan Kamboja (Kiri) dalam kunjungan Pameran Militer (Military Exhibition) di Phnom Penh pada 19 Juni 2018
– Properti milik Thang Chhin Sothy/Getty Images)

Pandemi yang sudah terjadi lebih dari setahun lalu membuat banyak negara menunda berbagai kegiatan kerja sama termasuk latihan militer. Namun, tidak bagi Kamboja dan China yang pada 30 Maret 2020 lalu tetap melaksanakan latihan militer meskipun pandemi Corona masih berkembang secara nasional dan global.

Latihan militer bernama “Golden Dragon” sudah dimulai sejak Desember tahun 2016. Kerja sama latihan militer ketiga tahun 2020 lalu ini dilaksanakan di bagian Barat Daya Kamboja, yakni provinsi Kampot yang diikuti oleh 3000 anggota militer dari Kamboja dan China. Jenderal Vong Pise, Panglima Pasukan Tentara Kamboja, mengatakan latihan militer antara China dan Kamboja bertemakan anti terorisme dan kemanusiaan memberikan kontribusi pada penegakkan perdamaian, kestabilan yang membantu perkembangan bagi dua negara dan wilayah.[1]

Untuk tahun 2021 ini, Kamboja memutuskan menunda latihan kerja sama militernya bersama China. Namun, mengapa Kamboja baru sekarang memutuskan untuk menunda latihan militernya bersama China?

 

Ketergantungan Kamboja pada China

Latihan militer Kamboja – China yang dibatalkan tahun ini dijadwalkan tanggal 13 – 27 Maret 2021, melalui pelatihan penggunaan tank, dan kendaraan bersenjata. Hubungan dekat Kamboja dan China tidak hanya terjalin secara militer, namun juga perekonomian Kamboja yang bergantung terhadap China karena investor terbesar di Kamboja adalah China, dimana 43 persennya investasi dana asing masuk ke Kamboja tahun 2019 yang  berjumlah USD3,6 miliar juga berasal dari China.[2]

China mengirimkan berbagai bantuan perlengkapan dan tim ahli Covid-19 serta pada tanggal 7 Februari 2021 lalu mendonasikan gelombang pertama vaksin virus Corona dengan 600,000 dosis yang diperuntukkan pekerja kesehatan dan militer.[3]

Sebagai salah satu negara yang miskin di wilayah Asia, taktik China yang membuat Kamboja merasa banyak balas budi melalui ketergantungan perekonomian cukup memberikan dampak juga pada perpolitikan di Kamboja. Meskipun menyatakan netral, namun pandangan politik Kamboja terlihat dari pembelaannya pada China terkait isu Laut China Selatan yang banyak melibatkan negara-negara di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan mengatakan bahwa konflik perbatasan ini harus diselesaikan hanya oleh negara pengklaim tanpa melibatkan ASEAN. Dukungan politik ini membuat hubungan Kamboja-China dikhawatirkan oleh Amerika Serikat (AS).

 

Kamboja ingin mendekat pada Pemerintahan baru AS?

Penundaan latihan militer Kamboja – China tahun ini dikatakan karena alasan pandemi Corona dan bencana banjir di akhir tahun 2020 lalu. Hal ini bukan berarti Kamboja tidak lagi membutuhkan China secara keamanan, mengingat Kamboja sudah terlalu bergantung pada China maka akan sulit untuk melepaskan hubungan politik bersama China begitu saja.

Menggunakan konsep bandwagoning, negara kecil akan cenderung melindungi kepentingannya dengan “mengikuti” negara besar, sehingga terdapat kekuatan tambahan untuk keamanan domestiknya. Melihat keadaan multipolar sekarang, di mana Amerika Serikat (AS) bukan hanya satu-satunya negara yang berpengaruh besar, membuat Kamboja yang memiliki kapabilitas militer dan ekonomi rendah akan mendekati negara-negara yang setidaknya bisa membantu untuk menghindari serangan dan ancaman terjadi, sehingga bandwagoning defensive[4] yang cenderung lebih “halus” digunakan oleh Kamboja pada AS.

Keputusan penundaan latihan militer dan China bukan hanya terkait pada kondisi domestik yakni banjir dan kasus Covid-19 Kamboja, yang hingga saat ini Kamboja hanya memiliki jumlah 479 kasus dan kesembuhan 470 orang, yang menunjukkan bahwa pemerintah Kamboja sangat berhasil dalam mengatasi kasus Corona di domestiknya. Faktor lain yakni kepemimpinan baru AS bersama Joe Biden, di mana Kamboja menginginkan sebuah “hubungan baru” bersama AS. Mengingat tensi AS dan Kamboja cukup tinggi pada pemerintahan AS sebelumnya, Kamboja perlu menunjukkan kebijakan atau tindakan menunda latihan militer bersama China sementara ini, untuk melihat bagaimana dan kemana pemerintahan baru AS mengarahkan kebijakannya pada Kamboja, mengingat baik Kamboja dan AS masih sama-sama membutuhkan terutama dalam isu politik.

[1] Riyaz ul Khaliq, 2020, China, Cambodia hold military drill despite pandemic, Anadolu Agency, https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-cambodia-hold-military-drill-despite-pandemic/1767872

[2] Heimkhemra Suy, 2020, No simple solution to China’s dominance in Cambodia, East Asia Forum, https://www.eastasiaforum.org/2020/12/26/no-simple-solution-to-chinas-dominance-in-cambodia/

[3] Reuters, 2021, Coronavirus vaccines from China arrive in Cambodia, Bangkok Post, https://www.bangkokpost.com/world/2064083/coronavirus-vaccines-from-china-arrive-in-cambodia

[4] Glenn Snyder, 1991, Alliances, Balance, and Stability The Origins of Alliances. by Stephen M. Walt; The Balance of Power: Stability in International Systems. by Emerson M. S. Niou; Peter C. Ordeshook; Gregory F. Rose, International Organization, Vol. 45, No. 1 (Winter, 1991), pp. 121-142, p.130,  http://www.jstor.org/stable/2706698 .

Kerja Sama Pertahanan India-AS dan Dilema Kawasan Indo-Pasifik

, , , , , , , 0

(Foto: Sam Panthaky via Getty Images)

Tentara India dan Amerika Serikat (AS) melakukan latihan militer pertahanan “Yudh Abhyas 20” di wilayah perbatasan India dengan Pakistan bagian Barat, Rajasthan. Latihan militer yang dilaksanakan dari 8 Februari – 21 Februari 2021 ini merupakan bagian kerjasama tahunan India dengan Amerika Serikat yang sudah dimulai sejak tahun 2004.[1] Tujuan awal dari kerja sama ini yakni operasi penjaga perdamaian dan bantuan sipil berkaitan dengan kemanusiaan dan bencana alam, namun semakin berkembang sesuai dengan tantangan keamanan kedua negara yakni melawan terorisme global. Bagaimana kaitan kerja sama pertahanan antara India-AS dengan politik kawasan di India?

Kerja sama Pertahanan India – AS
Lt. Amitabh Sharma, juru bicara Pertahanan India, menyatakan kerjasama latihan militer antara India – AS di sekitar wilayah konflik perbatasan India – Pakistan akan diwakili masing-masing 250 perwakilan anggota militer kedua negara, dimana Batalyon 11 Pasukan Jammu dan Kashmir, bagian Komando Barat Daya akan mewakili dari India, sedangkan Batalyon kedua, yakni Resimen Infanteri dari Tim Tempur Brigade akan menjadi perwakilan Tentara AS.[2] Kerja sama pertahanan ini menjadi yang terbesar antara kedua negara dam dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas militer melalui pertukaran informasi serta pelatihan militer kedua negara.

Perluasan kerja sama antara India dan AS menunjukkan adanya penguatan kerjasama secara berkelanjutan antar kedua negara baik untuk mencapai kepentingan keamanan dan politik masing-masing negara. Di satu sisi, AS perlu memberikan “dukungan politik” pada India sebagai salah satu negara besar dan potensial di wilayah Indo-Pasifik, sekaligus menghalau pengaruh dan kekuatan China di wilayah perbatasan dengan India. Di sisi lain, India juga membutuhkan kerja sama pertahanan dengan AS, meskipun Kol. David Smith, veteran dari Badan Intelijen Pertahanan AS, menyatakan bahwa masih terdapat skeptisme dari anggota militer India dari tingkat junior hingga senior terkait intensi dan sikap AS terhadap India.[3] Skeptisme ini yang selanjutnya menjadi jarak tersendiri bagi India dalam menjaga hubungannya dengan AS.

Dilemma Keamanan India pada Pakistan
Berdasarkan sejarahnya, India-Pakistan mengalami empat kali perang besar sejak tahun 1947  yang didasari perbedaan persepsi pada isu sosial budaya. Berbagai konflik yang terjadi ini semakin meningkatkan eskalasi politik dan militer terutama di wilayah perbatasan.  Kedua negara ini merupakan negara dengan kepemilikan kekuatan nuklir sehingga menjadi salah satu faktor yang membuat kerentanan eskalasi konflik politik dan militer di wilayah kawasan Indo-Pasifik. Melalui fenomena tersebut, terdapat konsep dilema keamanan dari Shiping Tang yang menyatakan bahwa dalam kondisi anarki, kedua negara yang realis defensif tidak bermaksud untuk mengancam keamanan masing-masing negara.[4] Namun, perbedaan persepsi dan kecurigaan akan intensi negara lain membuat negara menilai bahwa kekuatan dibutuhkan untuk mencapai keamanan sehingga kedua negara semakin mengumpulkan kekuatannya.

Keadaan ini sebenarnya tidak meningkatkan keamanan, namun malah menurunkan keamanan negara dikarenakan India melihat Pakistan sebagai ancaman dan juga sebaliknya. Kekhawatiran ini yang mendorong kompetisi persenjataan menjadi lebih berisiko mengubah konflik psikologis menjadi konflik militer. Peningkatan dilema keamanan kawasan antara India dan Pakistan membuat India mendekatkan kerja sama militernya dengan AS, mengingat Pakistan memiliki hubungan cukup dekat dengan China, yang juga memiliki konflik perbatasan dengan India. Mengingat pengaruh global China yang sedang meningkat, maka hubungan kedekatan Pakistan dan China menjadi alarm bagi India untuk memperkuat keamanan nasionalnya melalui kerja sama pertahanan dengan AS.

[1]

The Times of India. (2021). Indo-US joint military exercise ‘Yudh Abhyas’ begins in Raja. The Times of India, https://timesofindia.indiatimes.com/india/indo-us-joint-military-exercise-yudh-abhyas-begins-in-rajasthan/articleshow/80750557.cms

[2] Rej, Abhijnan. (2021). India-US Army Exercises Begins in Indian Border State of Rajasthan, The Diplomat, https://thediplomat.com/2021/02/india-us-army-exercises-begins-in-indian-border-state-of-rajasthan/

[3] Ibid.,

[4] Tang, Shiping. (2009). The Security Dilemma: A Conceptual Analysis, Security Studies, 18:3, 587-623

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Indonesia, Hanya Wacana?

, , , , , , , 0

Indonesia sudah melakukan penelitian pengembangan nuklir selama puluhan tahun, namun program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih memiliki kendala terutama dari segi dukungan politik, ekonomi, dan sosial domestik. Pro kontra yang berkembang berkaitan dengan beberapa hal terutama keamanan yakni lokasi pengembangan tenaga nuklir mengingat wilayah Indonesia yang rentan terkena bencana alam dan potensi radiasi. Namun, melihat perkembangan teknologi dan semakin tingginya kebutuhan akan energi, sedangkan cadangan bahan bakar seperti batu bara yang semakin menipis dan memiliki tingkatan emisi karbon cukup tinggi, Indonesia semakin mantap melakukan pengembangan teknologi nuklir sebagai alternatif terutama dalam kebutuhan energi listrik nasional di masa mendatang. Lalu bagaimana upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam pengembangan PLTN dalam negeri?

Pemanfaatan Nuklir di Indonesia
Hingga saat ini, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menyatakan sedang mengelola tiga reaktor nuklir Indonesia yakni Reaktor TRIGA 2000 di Bandung sejak dibangun tahun 1965, Reaktor Kartini di Yogyakarta, dan Reaktor GA. Siwabessy di Serpong.[1] Ketiga nuklir ini terus dikembangkan kapasitasnya dan masih beroperasi dengan normal, dimana sejak tahun 2015 lalu BATAN masih melakukan upaya pengembangan konversi bahan reaktor TRIGA 2000 yang sudah diajukan izin modifikasinya ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Diharapkan target pengembangan dan pengoperasian reaktor ini rampung tahun 2024, di mana menurut Jupiter, Kepala Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT), BATAN mampu secara mandiri mendesain konversi reaktor berdasarkan ketentuan dan prosedur yang diawasi langsung oleh BAPETEN sehingga dapat dijamin kehandalan dan keselamatannya.[2] Reaktor-reaktor yang dikembangkan ini berdaya rendah sehingga memang dimanfaatkan untuk tujuan damai, bukan diperuntukkan sebagai senjata untuk menyerang atau bertahan dari serangan nuklir negara lain.

Pemanfaatan nuklir ini sudah dilakukan di Indonesia terutama dalam bidang pendidikan atau riset, pangan, pertanian, medis, dan lain-lain. Teknologi ini digunakan dalam perekayasaan hayati seperti penelitian untuk menghasilkan bibit unggul menggunakan iradiator gamma, dan lain-lain guna mendukung perekonomian dan sosial masyarakat. Pemerintah semakin aktif mengembangkan nuklir, di mana berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemanfaatan nuklir nanti akan lebih diperluas termasuk untuk pengembangan aspek energi nuklir melalui PLTN. Sebagai upaya mencapai Energi Baru Terbarukan (EBT) 23% pada tahun 2025 maka nuklir juga harus dimasukkan dalam fokus pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang EBT, mengingat energi nuklir sebagai alternatif energi terbarukan di Indonesia.

Meskipun begitu, Indonesia masih terkendala permasalahan internal lain yakni terdapat pandangan salah satunya dari Rida Mulyana, Direktur Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melihat bahwa PLTN bukanlah fokus saat ini mengingat belum optimalnya pengembangan sumber daya Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia yang lebih ramah lingkungan seperti panas bumi, tanah, air, biomassa, cahaya matahari, dan lain-lain.[3] Namun, melihat kapasitas pembangkit listrik Indonesia sejak Juni 2020 mencapai 70.964 megawatt (MW), maka dibutuhkan bauran energi dan salah satunya adalah pengembangan PLTN.[4] Maka dari itu, pengembangan PLTN perlu dimulai dari sekarang mengingat perencanaan dan pembangunannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Terkait dengan kekhawatiran akan keamanan PLTN, Bob Effendy dari perwakilan ThorCon, perusahaan energi multinasional, menyatakan bahwa PLTN memiliki risiko kematian paling kecil.[5] Lalu, wilayah penempatan yang dipilih juga merupakan wilayah yang rendah potensi gempa termasuk wilayah Bangka dan Kalimantan. Maka dari itu, kekhawatiran mengenai keamanan PLTN masih bisa diatasi dengan berbagai penelitian dan indikator keamanan sesuai dengan prosedur yang ada disertai dengan penggunaan teknologi yang memadai. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap proyek PLTN juga semakin meningkat dimana sebanyak 70% masyarakat terutama dari wilayah Bangka dan Kalimantan Barat mendukung program pembangunan PLTN ini.[6] Dukungan masyarakat dan dasar hukum yang sudah dimiliki Indonesia ini menjadi modal upaya membangun PLTN Indonesia.

Kerja sama Internasional dalam Pembangunan PLTN Indonesia
Robert Keohane, seorang neoliberal, menyatakan bahwa kerja sama internasional terjadi ketika aktor menyesuaikan tindakannya sesuai dengan hal aktual atau preferensi aktor lain, melalui sebuah proses koordinasi kebijakan.[7] Koordinasi kebijakan ini akan membuat kebijakan setiap aktor akan disesuaikan untuk menurunkan risiko konsekuensi negatif bagi aktor lainnya, sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang dilakukan. Dalam mencapai tujuan atau kepentingan membangun PLTN dalam negeri, Indonesia juga melakukan kerja sama internasional dengan negara, lembaga, maupun organisasi internasional. Kerja sama pembangunan PLTN ini dimaksudkan untuk mendukung riset dan teknologi baik dalam perencanaan dan pelaksanaan yang dibutuhkan dalam proses penggunaan tenaga nuklir termasuk dalam PLTN Indonesia.

Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto mengembangkan kekuatan nuklir Indonesia melalui pengembangan teknologi Thorium Molten Salt Reactor (TMSR) sebagai bahan di luar sumber energi nuklir dengan bekerja sama dengan ThorCon International dari Amerika Serikat.[8] PLTN ini menggunakan bahan baku thorium dibandingkan uranium karena limbah thorium bisa digunakan kembali.[9] Bahan baku thorium dan uranium ini tersebar luas di wilayah Pulau Bangka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Selain itu, jika PLTN dibangun di wilayah Bangka Belitung atau Kalimantan, maka Indonesia memiliki potensi mengekspor listrik ke negara lain seperti Singapura.[10] Selain membangun kemandirian energi, PLTN juga akan mendorong meningkatkan perekonomian negara termasuk daya saing domestik sekaligus membangun kerja sama internasional Indonesia.

Dari lingkup global, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) melalui Country Program Framework (CPF) periode 2021-2021 pada 23 September 2020 di Kantor Pusat IAEA di Vienna. CPF sendiri merupakan dokumen perencanaan strategis untuk jangka menengah yang akan menjadi referensi pengaplikasian kerja sama teknis dalam penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Terdapat beberapa area kerja sama yang dibahas yakni keamanan dan keselamatan radiasi, makanan dan pertanian, kesehatan dan nutrisi, sumber air dan lingkungan, energi dan industri, serta pengembangan kapasitas. CPF ini akan menjadi dokumen penting untuk mengatur pengembangan nuklir yang akan memberikan dampak positif pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Terlepas dari berbagai kendala yang ada, terdapat peningkatan upaya pemerintah melalui pembentukan dasar hukum tenaga nuklir dan kerja sama internasional, serta peningkatan dukungan masyarakat Indonesia yang menjadikan perencanaan program pengembangan PLTN menjadi semakin nyata dilakukan. Namun, pada dasarnya tetap diperlukan kesatuan semua pihak yang terlibat baik dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, ditambah bantuan dari organisasi maupun negara asing yang akan semakin mendukung program PLTN domestik guna mencapai berbagai kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

[1] Batan, 2018, “Tiga Reaktor Riset Indonesia Masih Beroperasi dengan Baik”, Batan, http://www.batan.go.id/

[2] Ibid.,

[3] Rio Indrawan, 2020, “Dirjen Ketenagalistrikan : EBT Prioritas, Nuklir Tetap Jadi Pilihan Terakhir”, Dunia Energi, https://www.dunia-energi.com/

[4] Verda Nano, 2020, “ThorCon Targetkan Studi Kajian PLTN Rampung Agustus 2021”, Kata Data, https://katadata.co.id/

[5] Dunia Energi, 2019, “Pembangkit Thorium Berisiko Kecil, ThorCon Menanti Kepastian Hukum”, Dunia Energi, https://www.dunia-energi.com/

[6] Kontan,2020, “Kementerian ESDM: Banyak investor tertarik bangun pembangkit listrik tenaga nuklir”, Kontan, https://industri.kontan.co.id/

[7] Helen Milner, 1992, “,International Theories of Cooperation among Nations: Strength and Weaknesses Cooperation among Nations, bu Joseph Grieco: Saving the Mediterranean, by Peter Haas”, World Politics, Vol. 44, No. 3, pp. 466-496, http://www.jstor.org/

[8] CNN, 2020, “Prabowo Gandeng Perusahaan AS Kembangkan Nuklir di Indonesia”, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/

[9] Anisatul Umah, 2020, “Jadi Wacana Sejak 1960-an, Kok RI Belum Bisa Bikin PLTN Ya?”, CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/

[10] Ibid.,

Pembunuhan Jenderal Soleimani oleh Amerika Serikat dibalas Nuklir oleh Iran

, , , , , 0

Terbunuhnya Jenderal Qassem Soleimani setahun lalu karena serangan pesawat nirawak Amerika Serikat (AS), pada masa pemerintahan Trump, di Bandara Baghdad semakin memperburuk hubungan AS-Irak. Lalu, bagaimana dampak pembunuhan Jenderal Soleimani bagi hubungan AS dan kekuatan keamanan serta nuklir Iran? Pada masa pemerintahan AS oleh Trump, keputusan membunuh Soleimani diklaim Trump dikarenakan Soleimani sudah secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap tewasnya ratusan tentara AS serta perencanaan untuk membunuh lebih banyak lagi warga AS. Keputusan penyerangan ini dikatakan Trump bertujuan mencegah serangan Iran di masa depan dan demi melindungi kepentingan serta keselamatan warga negara AS, termasuk diplomat dan personil militer yang ditargetkan Soleimani. Trump juga mengklaim keputusan tersebut dilakukan untuk menghentikan perang, bukan memulai perang.

 Siapa Jenderal Qassem Soleimani?

Soleimani merupakan tokoh penting kedua di Iran dan pemimpin Pasukan Pengawal Revolusi Islam dan Pasukan Quds, pasukan revolusi Iran, yang dipandang sebagai tokoh heroik nasional.[1] Di bawah kepemimpinan Soleimani, Iran mendukung Hizbullah di Lebanon dan kelompok militan pro-Iran lainnya sehingga bisa memperluas kehadiran militernya di Irak dan Suriah dalam melawan kelompok pemberontak selama terjadi perang sipil. Perannya menjadi sangat vital terutama untuk kebijakan Iran di Timur Tengah melalui penyediaan pendanaan, bimbingan, persenjataan, intelijen, ditambah pengadaan logistik pada aliansi pemerintah dan kelompok yang sudah dicap teroris oleh Barat seperti kelompok Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam.

Meluasnya pengaruh Iran ke wilayah Suriah membuat Soleimani dipercaya sebagai pemimpin yang berkarismatik dan memiliki semangat pejuang di wilayah Iran, sehingga terkadang Ia dipercaya memimpin kelompok yang diturunkan dalam upaya menyerang AS, Arab Saudi, Israel, dan lain-lain. Charles Lister, peneliti Middle East Institute menyatakan bahwa kematian tokoh penting Iran ini menjadi salah satu pembunuhan yang paling signifikan bagi sejarah AS melebihi kematian Osama bin Laden atau Abu Bakar al-Baghdadi dalam aspek strategis dan implikasinya.[2] Mengingat pentingnya pengaruh dan kepercayaan masyarakat pada Soleimani, kematian Soleimani mengundang kemarahan elit politik dan masyarakat Iran.

Nuklir Iran dan Hubungan AS – Iran

Hubungan politik AS-Iran sebenarnya sudah mengalami eskalasi sejak beberapa dekade lalu, terutama terkait pengembangan energi nuklir Iran sejak tahun 1970-an yang terus berkembang namun hal itu juga yang membuat Iran harus menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) di tahun 2015 bersama dengan negara besar lain termasuk AS untuk membatasi aktivitas pengembangan program nuklir Iran yang ilegal dan dilarang. Perjanjian ini ditandatangani agar Iran di satu sisi bisa mengurangi dampak dari sanksi maupun embargo ekonomi berharga miliaran dolar pada Iran dikarenakan keadaan domestik Iran yang semakin kritis. Namun di sisi lain, Iran sebagai gantinya harus memberhentikan hampir seluruh program nuklirnya dan perlu membuka fasilitasnya agar bisa dilakukan inspeksi oleh International Atomic Energy Agency (IAEA), yakni badan internasional yang mengatur penggunaan nuklir untuk tujuan damai.

Dalam melihat fenomena politik keamanan ini,  pendekatan realisme menggambarkan bahwa tujuan suatu negara adalah survival (bertahan) yakni mencapai keamanan negara baik secara militer, ekonomi, dan politik. Dalam realisme, keadaan pencapaian keamanan negara akan berada pada kondisi kompetisi maupun kerjasama sehingga perlu ditentukan bagian mana yang lebih besar pengaruhnya pada kemampuan militer yakni untuk menangkal atau bertahan jika menangkal tidak cukup, serta keadaan anarki maupun ketidakamanan yang memunculkan dilema keamanan.[3] Maka dari itu, jika dipandang dari Iran, mengingat Iran tetap berupaya mengembangkan nuklirnya, maka sanksi maupun tekanan politik lain tidak akan terlalu banyak berpengaruh pada keinginan mengembangkan nuklir untuk tujuan keamanan negaranya. Selanjutnya, dalam konteks strategis di wilayah Timur Tengah, Iran juga berada pada posisi ketidakamanan mengingat hubungan kedekatan negara-negara Timur Tengah seperti Israel dan negara Arab dengan AS dan penempatan tentara-tentara AS di wilayah tersebut yang membuat Iran perlu meningkatkan kekuatan militer sekaligus politiknya melalui kepemilikan nuklir.

Terkait dengan JCPOA, Pada perkembangannya ternyata AS secara sepihak melalui Presiden Trump mundur dari perjanjian JCPOA tahun 2018 dan ditambah dengan serangan pada Soleimani yang membuat Iran kehilangan salah satu pimpinan militernya yang memiliki posisi dan pengaruh penting bagi militer Iran. Tindakan AS ini berdampak pada semakin sulitnya pemulihan hubungan kedua negara melalui diplomasi atau negosiasi melihat ketidakkonsistenan dan tindakan “sembrono” AS atas Iran. Serangan pada Solemani pada tahun lalu dibalas Iran dengan serangan roket di pangkalan udara Irak tempat pasukan militer AS ditempatkan.

Selanjutnya, Rafael Mariano, Direktur International Atomic Energy Agency (IAEA), menyatakan bahwa Iran saat ini berencana mengembangkan uranium hingga 20% di fasilitas bawah tanah Fordo secepatnya. Rencana pengembangan uranium hingga 4.5% ini bertentangan dengan kesepakatan tahun 2015 (JCPOA) mengenai batas pengembangan uranium Iran yakni 3.67%. Peneliti menyatakan Iran saat ini memiliki kapabilitas untuk setidaknya mengembangkan dua senjata nuklir dengan daya dan kualitas rendah jika memilih untuk melakukannya.[4] Selain itu, Iran juga saat ini terus mengembangkan centrifuge yakni alat pemisah gas yang didesain untuk memperkayakan Uranium yakni I1-2M, IR-4, IR-6, IR-9 yang terus ditingkatkan kualitasnya.[5] Meskipun untuk saat ini pengembangan nuklir tersebut masih jauh dari kekuatan yang bisa dianggap sebagai kekuatan nuklir digunakan untuk senjata, namun IAEA menyatakan terdapat kemungkinan Iran melakukan tes kekuatan atau senjata nuklir menggunakan material yang sulit dideteksi.

Mengingat wilayah Timur Tengah menjadi salah satu wilayah rentan baik dari konflik sipil maupun tindakan terorisme oleh aktor negara maupun non negara, maka sebenarnya pengembangan nuklir di tempat yang tidak stabil tersebut semakin membahayakan kestabilan dan keamanan regional dan global terutama jika sampai disalahgunakan oleh kelompok pemberontak atau terorisme. Namun di satu sisi, pengembangan nuklir bagi Iran merupakan upaya pencapaian kepentingan keamanannya sekaligus kekuatan politik Iran bersama dengan negara AS, Barat dan Arab. Secara politik kawasan Iran juga memiliki ambisi untuk menjadi negara yang menghegemoni di Timur Tengah. Lebih jauh, Iran mendeklarasikan program nuklirnya tidak lagi memiliki batas operasional dan akan dikembangkan sesuai kebutuhan teknis Iran.

Kekuatan kepemilikan nuklir yang semakin besar ini akan membuat Iran menjadi negara yang lebih kuat posisi tawar menawarnya dalam politik dan perekonomian terutama di jalur suplai minyak Timur Tengah. Bersamaan dengan itu, melalui dukungan kekuatan militer dari kelompok yang dicap teroris oleh AS dan Barat, kekuatan militer Iran mendapatkan kekuatan tambahan dari kelompok tersebut. Dengan kondisi ketidakstabilan di wilayah Timur Tengah, posisi Iran bisa menjadi semakin besar pengaruhnya. Peningkatan kekuatan dan pengaruh Iran ini menjadi ancaman dan tantangan bagi kepentingan AS di wilayah Timur Tengah terutama untuk politik dan keamanan. Maka dari itu, demi mengurangi eskalasi konflik di Timur Tengah dan antara AS – Iran, maka AS memerlukan strategi dan pendekatan terutama melalui perjanjian baru dengan Iran. Selanjutnya, dampak dari ketidakpercayaan dan tindakan AS pada Iran di masa Trump akan meninggalkan banyak pekerjaan rumah bagi Joe Biden, Presiden AS saat ini yang menyatakan akan melakukan negosiasi ulang terkait JCPOA dengan Iran.

[1] BBC, 2020, “Qasem Soleimani: US kills top Iranian general in Baghdad air strike”, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50979463

[2] NatashaTurak, 2020, CNBC, “‘The puppet master is dead’: Iranian Gen. Qasem Soleimani’s power, and why his death is such a big deal”, https://www.cnbc.com/2020/01/03/who-was-iranian-general-qasem-soleimani-and-why-his-killing-matters.html

[3]  Charles L. Glaser, 1994, “Realists as Optimists: Cooperation as Self-Help”, International Security, Vol. 19, No.3, pp. 50-90, 60.

[4] Jon Gambre, 2021, AJC, “Iran plans 20% uranium enrichment ‘as soon as possible'”, https://www.google.com/amp/s/www.ajc.com

[5] Parisa Hafezi, 2019, Reuters, “Iran launches more advanced machines to speed up nuclear enrichment: official”, https://www.reuters.com/