Menu

Search Results for: iran

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei speaks during a meeting with a group of school teachers in Tehran, Iran, May 1, 2024. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)

Pemimpin Iran Kritik Upaya Normalisasi Hubungan Israel dan Arab

, , , , , 0

Pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk menormalisasi hubungan Israel dan negara-negara Arab tidak akan menyelesaikan krisis di Timur Tengah. “Beberapa orang berpikir bahwa dengan memaksa negara-negara tetangga menormalisasi hubungan mereka dengan Israel, maka masalah yang ada bisa diselesaikan, namun mereka salah,” kata Khamenei.

Selain itu, Khamenei juga menekankan bahwa Palestina harus dikembalikan pada orang-orang Palestina, di mana mereka akan membentuk rezim mereka sendiri, sistem sendiri di mana sistem tersebut harus memutuskan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi Zionis.

Dalam kunjungan diplomasi ke Riyadh, Sekretaris Negara AS, Blinken menyatakan bahwa AS dan Arab Saudi sudah melakukan kerja sama Bersama dalam beberapa bulan ke belakang untuk melakukan normalisasi hubungan antara negara Arab dan Israel, di mana perjanjian ini juga termasuk meningkatkan komitemen pertahanan dan keamanan bilateral AS dan Riyadh. Kedua negara juga menilai bahwa untuk mendukung normalisasi hubungan, dua hal penting diperlukan yakni situasi tenang di Gaza dan jalan menuju negara Palestina. Diplomat Arab Saudi menyatakan bahwa mereka sudah lama membicarakan tentang potensial normalisasi hubungan dengan Israel namun terhenti dikarenakan perang di Gaza yang terjadi pada 7 Oktober 2023 lalu.

Eskalasi di Timur Tengah bisa diinterpretasikan sebagai konflik pada babak baru situasi internasional. Kepentingan Iran saat ini adalah mencegah koalisi ini, yang bisa membuat kepentingan Amerika Serikat mendapat jalan. Hal ini dikarenakan jika koalisi terjado, maka Iran akan mendapat konfrontasi dari kekuatan blok yang kuat sehingga melemahkan supremasi regionalnya.

Guna mencegah koalisi ini juga maka Iran menggunakan isu Palestina untuk memberikan tekanan pada politik domestik di antara negara monarki Arab yang ingin mendekat dengan AS dan Israel, dengan menggambarkan Palestina sebagai korban brutalitasi Israel dan Amerika.

Namun di sisi lain, Iran semakin menghadapi lawan kuat melalui Arab Saudi.  Negara-negara Kerajaan Teluk, yang bergantung pada perlindungan Amerika, semakin khawatir akan pengaruh regional Iran terutama melalui kekuatan nuklir yang berkembang.

Dikarenakan hal ini, Arab Saudi, yang semakin fokus pada modernisasi masyarakatnya, membuka diri kepada dunia, dan memulai pembicaraan dengan Washington tahun lalu mengenai perjanjian komprehensif. Tidak hanya membicarakan mengenai jaminan keamanan yang kuat untuk Arab Saudi mirip dengan yang melindungi sekutu NATO atau mitra Amerika di Asia. Namun, kedua negara juga sedang membahas program pengayaan nuklir, diduga dengan tujuan untuk dengan cepat mempersenjatai Arab Saudi sebagai kekuatan bersenjata nuklir jika Iran mengikuti jalur serupa, dan jika Riyadh tidak lagi menganggap deteren nuklir yang diberikan oleh AS cukup. Sebagai bagian dari paket ini, Washington telah menambahkan komponen ketiga yakni rekonsiliasi dengan Israel, memperpanjang Abraham Accords, yang merupakan perjanjian normalisasi Israel dengan negara-negara Arab yang diluncurkan selama masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

TEL AVIV, ISRAEL - APRIL 14, 2024: Explosions are seen in the skies of the capital, following the attack from Iran in Tel Aviv, Israel on April 14, 2024. (Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)

Israel Lancarkan Serangan ke Iran, AS Tolak Berkomentar

, , , , , 0

Seorang pejabat Israel mengonfirmasi bahwa pada Jumat dini hari waktu setempat, Israel melakukan serangan terhadap Iran sebagai balasan atas serangan misil dan drone yang diluncurkan akhir pekan lalu. Namun, Israel sendiri belum berkomentar dan Iran juga belum mengidentifikasi sumber dari serangan tersebut.

Belum jelas kerusakan apa yang disebabkan oleh serangan tersebut, namun pejabat yang berbicara dengan syarat anonimitas mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan di dalam Iran.

Beberapa jam sebelum serangan Israel, misalnya, Iran telah memperingatkan bahwa setiap serangan Israel akan dihadapi dengan respons yang kuat. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, mengatakan bahwa tindakan tersebut akan dilakukan “secara langsung dan pada level maksimal.”

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menolak berkomentar apakah Washington telah diperingatkan tentang serangan tersebut, namun menekankan bahwa “Amerika Serikat tidak terlibat dalam operasi ofensif apa pun.” 

Sebelumnya dikatakan bahwa Presiden Israel Netanyahu berada di bawah tekanan; Presiden Biden mendorongnya untuk “mengambil kemenangan” setelah serangan udara yang sebagian besar tidak efektif yang dilakukan oleh Iran pekan lalu, sementara kelompok keras di Israel mendorongnya untuk membalas dengan keras untuk memulihkan daya cegah setelah upaya langsung pertama dari Iran untuk menyerang Israel sejak revolusi Iran 45 tahun lalu.

Pejabat Amerika mengatakan mereka dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak bisa meyakinkan Mr. Netanyahu untuk tidak memberikan respons yang terlihat.

Gedung Putih dan Pentagon mendorong pendekatan “sinyal, bukan serangan,” dengan peluang minimal terjadinya korban. Namun, meskipun itu adalah pilihan minimalis, dampak jangka panjangnya, terdapat kemungkinan bahwa pengembangan program nuklir Iran menjadi lebih cepat. Lalu, pejabat Amerika khawatir hal tersebut bisa mempercepat konfrontasi atas program nuklir itu sendiri, yang telah menjadi semakin tidak transparan bagi inspektur selama dua tahun terakhir.

Sinyal yang dikirimkan dengan keputusan untuk menyerang target militer konvensional di Isfahan jelas: Israel menunjukkan bahwa mereka bisa menembus pertahanan udara Isfahan, banyak di antaranya disusun di sekitar situs kunci seperti fasilitas konversi uranium Isfahan.

Kabinet perang Israel sejauh ini belum bisa memutuskan sikap yang dipilih merespons serangan drone dan rudal Iran. (AFP/-

Buntut Serangan,  Israel Minta Peningkatan Sanksi untuk Iran

, , , , 0

Menyusul serangan Iran kepada Israel, para pejabat setempat sudah bertemu setidaknya empat kali. Menteri Luar Negeri Israel, Katz, telah meminta agar sanksi baru dijatuhkan kepada Iran. “Bersamaan dengan respons militer, Israel sedang mempertimbangkan, di mana Israel sudah menghubungi berbagai negara sebagai tindakan bersama ‘diplomasi ofensif melawan Iran.”

Pertemuan yang melibatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merupakan “konsultasi keamanan. Iran mengancam akan membalas Israel lagi jika negara Yahudi itu melakukan pembalasan.

Presiden Ebrahim Raisi memberitahu perwakilan Qatar, bahwa respons Tehran terhadap “gerakan terkecil yang bertentangan dengan kepentingannya akan dibalas dengan lebih keras, besar, dan menyakitkan.”

Kepala militer Israel, Herzi Halevi, mengindikasikan kemungkinan pembalasan terhadap serangan Iran. “Kami melihat ke depan dan mempertimbangkan langkah-langkah berikutnya, di mana peluncuran begitu banyak rudal dan drone ke wilayah negara Israel akan dibalas,” katanya.

Negara-negara sekutu Israel di barat telah mendorong negara tersebut untuk merespons dengan cara yang terukur, baik AS maupun UK menjelaskan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam serangan pembalasan apa pun. 

Pejabat AS mengatakan bahwa beberapa upaya pembalasan untuk serangan Iran, termasuk sekitar 300 misil dan drone, menjadi hal yang tidak terhindarkan, namun pemerintahan Biden menyatakan bahwa mereka berharap serangan balasan perlu dibatasi dan tidak ditujukkan ke wilayah teritorial Iran. 

“Kami menghormati keputusan kabinet dan perdana menteri untuk melakukan perang. Kami menyadari bahwa mereka berada dalam keadaan yang sangat sulit,” kata juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby. Namun, dia menambahkan bahwa Presiden AS Joe Biden “tidak ingin perang dengan Iran. Kami tidak ingin memperluas dan memperdalam konflik ini. Kami tidak ingin melihat situasi menjadi lebih memanas.”

Selain itu, Israel juga sudah berencana untuk melakukan koordinasi dengan AS mengenai responsnya, tetapi pemerintahan Biden telah berkali-kali mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi atau membantu serangan balik Israel. Pejabat AS tampaknya pasrah bahwa pemerintah Israel tidak akan mengikuti saran Biden.

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian, juga melakukan komunikasi dengan China bahwa Tehran bersedia untuk menunjukkan penahanan dan tidak berniat untuk memperdalam situasi lebih lanjut.

Serangan Israel Targetkan Gedung Konsulat Iran di Suriah. Rusia mengecam serangan Israel terhadap gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah dan menuduh Tel Aviv di balik agresi tersebut

Kedutaan Konsulat Iran di Suriah Diserang oleh Israel, Tujuh Orang Tewas

, , , , 0

Perwakilan Suriah melaporkan bahwa serangan udara Israel telah menghancurkan sebagian kedutaan konsulat Iran di Suriah. Serangan ini setidaknya menewaskan lebih dari lima orang yang terdiri dari seorang penasihat militer senior Iran dan beberapa orang lainnya.

Serangan terhadap bangunan konsulat Iran menjadi eskalasi dari penargetan militer Israel terhadap pejabat militer Iran dan sekutunya di Suriah. Israel, yang jarang mengakui serangan semacam itu, mengatakan tidak memiliki komentar tentang laporan media Suriah dan hanya mengatakan bahwa mereka menargetkan kelompok militan yang bersekutu dengan Iran seperti Hezbollah Lebanon. Kelompok ini dipercayai yang telah mengirim ribuan pejuang untuk mendukung pasukan Presiden Suriah Bashar Assad.

Stasiun televisi negara Arab berbahasa Arab, Al-Alam, dan stasiun televisi pan-Arab, Al-Mayadeen mengatakan bahwa serangan itu membunuh penasihat militer Iran, Jenderal Ali Reza Zahdi, yang memimpin Pasukan Quds elit di Lebanon dan Suriah hingga 2016.

Dubes Iran Hossein Akbari mengutuk Israel dan mengatakan sebanyak tujuh orang tewas, di mana dua polisi yang menjaga bangunan itu turut terluka. Akbari bersumpah akan membalas serangan itu “dengan kekuatan dan ketegasan yang sama.”

Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal Mekdad, mengatakan bahwa ia dengan tegas mengutuk apa yang ia sebut “serangan teroris keji” ini, dan menambahkan bahwa serangan itu telah menewaskan “sejumlah orang yang tak bersalah.” Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Mekdad, Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menggambarkan serangan tersebut sebagai “pelanggaran terhadap semua kewajiban dan konvensi internasional” dan “menyalahkan konsekuensi dari tindakan ini pada rezim Zionis”, kata kementerian luar negeri Iran. 

Sebelumnya, serangan udara Israel di sebuah lingkungan di Damaskus pada bulan Desember membunuh penasihat lama Garda Revolusi paramiliter Iran di Suriah, Seyed Razi Mousavi. Serangan serupa pada sebuah bangunan di Damaskus pada bulan Januari membunuh setidaknya lima penasihat Iran. Minggu lalu, serangan udara di provinsi Suriah timur strategis Deir el-Zour dekat perbatasan Irak membunuh seorang penasihat Iran.

Ilustrasi

Pakistan Mengecam Serangan Iran yang Tewaskan Dua Anak

, , , 0

Pada hari Selasa (17/01/2024), Pakistan mengutuk serangan udara Iran di dalam wilayahnya yang menewaskan dua anak-anak, menyebutnya sebagai “pelanggaran wilayah udara tanpa alasan” dan mengancam balasan atas tindakan tersebut.

Otoritas di provinsi Balochistan melaporkan bahwa dua anak perempuan meninggal dan setidaknya empat orang terluka. Anak perempuan yang berusia 8 dan 12 tahun tewas di rumah yang rusak akibat serangan di desa Koh-e-Sabz di Kulag, sekitar 60 kilometer dari distrik Panjgur. Koh-e-Sabz, sekitar 50 kilometer dari perbatasan Pakistan dengan Iran, dikenal sebagai rumah dari mantan wakil komandan Jaish-ul-Adl, Mullah Hashim, yang tewas dalam bentrokan dengan pasukan Iran di Sarawan, sebuah wilayah Iran yang berdekatan dengan Panjgur, pada tahun 2018.

Di sisi lain, Iran mengklaim mereka menggunakan “serangan misil dan drone presisi” untuk menghancurkan dua benteng kelompok militan Sunni Jaish al-Adl, yang dikenal sebagai Jaish al-Dhulm di Iran, di area Koh-e-Sabz di provinsi Balochistan barat daya Pakistan.

Serangan ini terjadi setelah Iran meluncurkan misil di utara Irak dan Suriah sebagai eskalasi terbaru dalam konflik di Timur Tengah, di mana perang berkelanjutan Israel di Gaza disinyalir dapat mengarah pada konflik regional yang lebih luas.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa serangan tersebut di wilayahnya menewaskan “dua anak-anak yang tidak bersalah” dan memperingatkan Iran tentang “konsekuensi serius.” Setelah serangan itu, Pakistan yang memiliki senjata nuklir mengajukan “protes keras” kepada pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Iran di ibu kota Iran, Tehran, dan memanggil diplomat Iran, menyatakan bahwa “tanggung jawab atas konsekuensi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Iran.”

Kelompok militan Jaish al-Adl kemudian mengklaim bahwa Pasukan Garda Revolusi Iran menggunakan enam drone serangan dan sejumlah roket untuk menghancurkan dua rumah tempat tinggal anak-anak dan istri pejuangnya.

Bulan lalu, Iran menuduh militan Jaish al-Adl menyerbu kantor polisi di provinsi Sistan dan Baluchistan, yang mengakibatkan kematian 11 petugas polisi Iran.

Jaish al-Adl adalah kelompok separatis yang beroperasi di kedua sisi perbatasan dan sebelumnya mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap target Iran. Tujuan deklarasi mereka adalah kemerdekaan provinsi Sistan dan Baluchistan Iran.

Serangan di Pakistan terjadi sehari setelah Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan misil balistik, menargetkan apa yang diklaim sebagai basis mata-mata untuk agen intelijen Israel, Mossad, di Erbil, utara Irak, dan “kelompok teroris anti-Iran” di Suriah.

Iran mengklaim serangan di Irak sebagai respons terhadap serangan Israel yang telah membunuh komandan Pasukan Garda Revolusi Iran, sementara target di Suriah diklaim terlibat dalam serangan bom ganda baru-baru ini di kota Kerman selama peringatan untuk komandan Pasukan Quds yang tewas, Qasem Soleimani, yang menewaskan banyak orang.

Iran membela serangan tersebut sebagai operasi “tepat dan terarah” untuk menangkal ancaman keamanan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, dalam pernyataan pada hari Selasa.

Serangan Iran akan lebih meningkatkan kekhawatiran bahwa perang Israel di Gaza bisa meluas menjadi konflik penuh di Timur Tengah dengan konsekuensi kemanusiaan, politik, dan ekonomi yang serius. Serangan di Irak dan Suriah dikutuk oleh Amerika Serikat sebagai “berbahaya” dan tidak tepat sasaran, sementara PBB menyatakan bahwa “kekhawatiran keamanan harus diatasi melalui dialog, bukan serangan.”

Kekhawatiran tentang eskalasi perang terus berlanjut, dengan serangan baru-baru ini oleh militer AS terhadap target Houthi di Yaman, yang menargetkan misil balistik anti-kapal yang dikendalikan oleh kelompok pemberontak yang didukung Iran. Beberapa jam setelahnya, Houthi meluncurkan misil ke jalur pelayaran internasional di Laut Merah selatan, menyerang kapal bulk M/V Zografia berbendera Malta.

Otoritas Iran merevisi jumlah korban tewas ledakan bom di kota Kerman, Iran selatan (Foto: Mahdi Karbakhsh Ravari/Mehr News Agnecy via AP)

Arab Saudi Salahkan Iran Soal Ledakan yang Tewaskan 84 Orang di Iran

, , , , , 0

Iran menyalahkan Israel dan Amerika Serikat terkait dua bom yang meledak dan menewaskan setidaknya 84 orang yang sedang mengenang jenderal Pasukan Garda Revolusioner, Qasem Soleimani, empat tahun setelah kematiannya dalam serangan AS. Dua ledakan tersebut yang disebut sebagai ‘serangan teroris’ oleh media nasional dan otoritas regional muncul di tengah tensi Timur Tengah mengenai konflik di Gaza dan kematian pemimpin senior Hamas di Lebanon.

Seangan yang tidak diklaim itu, yang memicu ketakutan akan konflik yang meluas di wilayah tersebut, memicu ketakutan akan konflik yang meluas di wilayah tersebut. Kekhawatiran mengenai harga minyak yang melonjak lebih dari tiga persen dan memicu kecaman global.

Mohammad Jamshidi, wakil presiden Iran, meragukan bahwa AS dan Israel tidak memiliki andil dalam serangan teroris di Iran. Namun, AS menolak segala tuduhan tersebut yang menyatakan AS dan aliansinya Israel terlibat, sementara Israel menolak untuk memberikan komentar.

Korban semakin bertambah


Pemimpin Iran Ayatollah Khamenei menyalahkan serangan itu telah dilakukan oleh “musuh dan kriminal” Iran dan berjanji akan memberikan “tanggapan yang tegas.” Presiden Ebrahim Raisi, yang membatalkan kunjungan ke Turki mengutuk kejahatan “keji” tersebut ketika Republik Islam Iran menyatakan hari Kamis (4/1/2023) sebagai hari berkabung nasional.

Ledakan terjadi di dekat pemakaman para syuhada Masjid Saheb al-Zaman di kampung halaman selatan Soleimani, Kerman, tempat para pendukungnya berkumpul untuk memperingati pembunuhannya dalam serangan pesawat tak berawak AS di Bagdad pada tahun 2020. Insiden ini terjadi dengan selang waktu sekitar 15 menit saat pendukung berkumpul bersama.

Kantor berita IRNA yang dikelola pemerintah Iran awalnya melaporkan 103 orang tewas, namun televisi pemerintah mengatakan 211 orang terluka, beberapa di antaranya berada dalam kondisi kritis. Menteri Kesehatan Bahram Einolahi kemudian merevisi jumlah korban tewas, dengan mengatakan: `Jumlah pasti orang yang tewas dalam serangan teroris ini adalah 95. ” Ia merevisi angka sebelumnya yaitu 103 mengatakan alasannya adalah beberapa nama “salah dicantumkan dua kali.”

Menurut Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran, korban tewas termasuk tiga pekerja medis yang bergegas ke lokasi kejadian setelah ledakan pertama. Menurut IRNA, ledakan pertama terjadi hanya berjarak sekitar 700 meter dari makam Soleimani dan ledakan kedua terjadi hanya berjarak satu kilo meter saja.

 

Respons internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan beberapa negara termasuk Arab Saudi, Yordania, Jerman dan Irak mengecam ledakan tersebut. Sekjen PBB Antonio Guterres “mengutuk keras” ledakan tersebut, kata kantornya, dan Uni Eropa mengatakan: “Tindakan teror ini telah menimbulkan korban jiwa dan cedera pada warga sipil.”

Diplomat utama UE, Josep Borrell, mengatakan bahwa dia berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian untuk “menyampaikan belasungkawa” dan “mengecam keras serangan teroris ini dan menyatakan solidaritas dengan rakyat Iran.”

Presiden Rusia Vladimir Putin juga menulis kepada Raisi dan Khamenei bahwa “pembunuhan orang-orang damai yang mengunjungi pemakaman tersebut sangat mengejutkan karena kekejaman dan sinismenya.”

Ledakan bom tersebut disinyalir sebagai yang paling mematikan di Iran sejak serangan pembakaran Cinema Rex tahun 1978 di kota Abadan di barat daya, yang menewaskan sedikitnya 377 orang, menurut arsip AFP. Iran telah lama melancarkan perang bayangan berupa pembunuhan dan sabotase dengan musuh bebuyutannya, Israel, dan juga memerangi berbagai kelompok jihad dan kelompok militan lainnya.

Iran

Gadis yang Dipaksa Menikah di Iran Akhirnya Dieksekusi

, , 0

Seorang gadis Iran yang dipaksa menikah pada usia 15 tahun akhirnya digantung di Iran karena membunuh suaminya, yang sebenarnya telah melakukan kekerasan terhadapnya selama bertahun-tahun.

Samira Sabuzian, 29 tahun, yang telah dipenjara selama 10 tahun, dieksekusi pada dini hari di Penjara Gezer Hesar di kota Karaj, menurut laporan Organisasi Hak Asasi Manusia Iran (IHR) yang berbasis di Norwegia. Sabzian,  berasal dari kota Horamabad di Iran barat, dipaksa menikahi suaminya ketika dia baru berusia 15 tahun. Mirisnya, gadis tersebut menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kata kerabatnya. Setelah mengalami empat tahun kekerasan, ibu dua anak ini membunuh suaminya pada tahun 2013 saat masih berusia 19 tahun dan selanjutnya dia dikirim ke penjara, di mana dia ditahan selama 10 tahun.

Namun baru-baru ini, Sabzian dieksekusi oleh rezim Iran, meskipun  ada permintaan dari Inggris, PBB dan kelompok hak asasi manusia internasional untuk  pengampunan bagi anak perempuan yang dipaksa menikah.

Sabzian menolak melihat kedua anaknya dipenjara selama ditahan karena salah satu dari mereka masih bayi ketika ditangkap. Namun, mengetahui bahwa dia akan dieksekusi dalam beberapa hari, Sabzian mengadakan pertemuan emosional dengan mereka untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun.

Kelompok hak asasi manusia mengkritik undang-undang pembunuhan berbasis hukum Islam di Iran, yang didasarkan pada prinsip “kesas” (pembalasan yang pantas). Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak memperhitungkan faktor-faktor yang meringankan seperti dalam kasus Sabzian, yaitu kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga.

Menurut KUHP Iran, tersangka pembunuhan dijatuhi hukuman mati, apa pun keadaan kejahatannya. Keluarga korban dapat memilih untuk menerima hukuman mati atau menuntut kompensasi finansial. Namun dalam kasus Sabzian, orang tua suaminya menyerukan hukuman mati.

Direktur Jenderal IHR (Iran Human Rights group) Mahmoud Amiri Moghaddam mengatakan: `Sabuzian telah menjadi korban  apartheid gender, pernikahan anak dan kekerasan  rumah tangga selama bertahun-tahun, namun saat ini dia  tidak kompeten dan korup. Mereka adalah korban mesin pembunuh rezim.

Selanjutnya, Amnesty International mengatakan mereka menyayangkan laporan `eksekusi yang mengerikan’  mengatakan bahwa ibunya telah “dipaksa menjadi anak pernikahan. Kantor Komisaris Tinggi  Hak Asasi Manusia PBB kembali menyerukan kepada Iran untuk menunda semua eksekusi dengan tujuan menghapuskan hukuman mati,” tambahnya.

Kelompok hak asasi manusia prihatin dengan peningkatan eksekusi di Iran tahun ini. Menurut Amnesty International, setidaknya 115 orang dieksekusi pada bulan November saja. “Masyarakat internasional harus segera menyerukan kepada pemerintah Iran untuk segera memberlakukan moratorium formal terhadap eksekusi mati,” kata Amnesty International. Menurut IHR,  18 perempuan telah dieksekusi di Iran tahun ini, termasuk Sabzian. Iran telah mengeksekusi delapan orang dalam insiden terkait  protes yang meletus pada September 2022, namun kelompok hak asasi manusia mengatakan peningkatan pesat dalam jumlah eksekusi atas semua tuduhan ditujukan untuk memicu ketakutan di kalangan masyarakat. IHR melaporkan setidaknya  582 orang dieksekusi di Iran pada tahun 2022, namun jumlah tersebut bisa meningkat secara signifikan tahun ini.

uschinaasean-slide

Persaingan kekuatan besar menimbulkan kekhawatiran di ASEAN

, , , , , 0

Asia Tenggara semakin menjadi panggung persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat (AS) dan China karena lokasinya yang berada di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Beberapa ahli berpendapat bahwa “Asia Tenggara tampak besar sebagai tempat uji coba bagi perkembangan China sebagai kekuatan besar dan sebagai pintu gerbang untuk ekspansi globalnya di masa depan.”[1]

Di satu sisi, China masih membagikan keuntungan ekonomi sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) dan bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dalam membuat Kode Etik (COC) untuk membantu meredakan situasi di Laut China Selatan. Di sisi lain, China masih melakukan tindakan tegas di perairan Laut China Selatan yang disengketakan, dengan kasus terbaru adalah tuduhan oleh Filipina bahwa Penjaga Pantai China menembakkan meriam air ke kapal Filipina yang sedang menuju ke Second Thomas Shoal, yang membawa makanan, air, bahan bakar, dan pasokan lainnya untuk personel militer Filipina yang ditempatkan di beting tersebut.[2]

AS sedang berusaha membangun kembali hubungannya dengan sekutu-sekutunya di wilayah ini seperti Filipina untuk mendapatkan kembali pengaruhnya sebagai tanggapan atas meningkatnya pengaruh China di wilayah ini. Jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan oleh lembaga think tank seperti Lowy Institute dan ISEAS Yusof-Ishak Institute di Singapura menunjukkan bahwa,[3] “Meningkatnya pengaruh China sebagian besar datang dengan mengorbankan Amerika Serikat, yang melihat pengaruhnya sendiri surut dengan cepat di salah satu arena persaingan yang paling penting antara Beijing dan Washington.” Persaingan kekuatan besar ini telah menempatkan negara-negara Asia Tenggara pada posisi yang sulit. Meskipun tanggapan kolektifnya adalah bahwa negara-negara ini tidak ingin berada dalam posisi di mana mereka harus memilih pihak, namun tanggapan masing-masing negara tidak sama secara keseluruhan dan bervariasi tergantung pada kepentingan nasional mereka, persepsi ancaman, peluang ekonomi, kedekatan geografis, dan faktor-faktor lainnya.

Persaingan kekuatan besar semakin meningkat

Meskipun persaingan kekuatan besar telah ada di kawasan ini selama beberapa waktu, hal ini sekarang menjadi masalah yang sangat memprihatinkan karena hal ini telah mengarah pada militerisasi yang cepat di kawasan ini. Sudah sejak lama, media AS telah melaporkan[4] kemungkinan China membangun pangkalan militer di Kamboja. Namun sekarang gambar satelit dari Maxar Technologies menunjukkan transformasi dramatis yang sedang dialami oleh pangkalan angkatan laut Kamboja, yaitu pangkalan angkatan laut Ream di dekat Sihanoukville di Teluk Thailand.[5] Ada laporan bahwa pangkalan ini dapat menjadi “pos asing kedua China setelah pembukaan pangkalan di negara Djibouti, Afrika Timur, pada tahun 2017.” Citra satelit, yang dirilis pada Juni 2023, menunjukkan pembangunan beberapa bangunan baru, jalan, dan dermaga yang jauh lebih besar daripada ukuran dermaga asli pangkalan tersebut. Laporan Chatham House menguraikan[6] bahwa pemerintah Kamboja sebelumnya telah memberikan lahan seluas 157 hektar kepada China untuk pembangunan struktur pertahanan udara, fasilitas komando umum, dan instalasi radar angkatan laut yang berada di dekat pangkalan tersebut. Media Kamboja juga mengatakan bahwa mereka telah melaporkan tentang rencana masa depan seperti membangun fasilitas penyimpanan baru, rumah sakit, dermaga, dan landasan pacu di Ream.[7]

Pemerintah Kamboja, di sisi lain, telah berulang kali menekankan[8] bahwa Konstitusi negara itu tidak mengizinkan pembangunan pangkalan militer oleh negara asing mana pun dan itu hanyalah salah satu dari banyak proyek pembangunan infrastruktur yang diinvestasikan oleh China di Kamboja. China juga telah berinvestasi dalam pengembangan Bandara Internasional Siem Reap-Angkor dan telah dilaporkan[9] bahwa 86 persen dari pekerjaan telah selesai dan rencananya adalah untuk meluncurkan operasi pesawat terbang dengan basis percontohan pada bulan Juni tahun ini dan operasi resmi pada bulan Oktober 2023.

Di sisi lain, AS sedang memperkuat kemitraan keamanannya dengan sekutu perjanjiannya di kawasan ini, Filipina. Pada Februari 2023, Filipina dan AS menghidupkan kembali Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Disempurnakan (Enhanced Defense Cooperation Agreement – EDCA).[10] Di bawah EDCA, AS telah mendapatkan akses ke total sembilan pangkalan militer Filipina,[11] termasuk empat pangkalan militer tambahan yang diidentifikasi pada April 2023. Pangkalan-pangkalan ini berada di dekat Taiwan dan juga Laut China Selatan. AS juga telah secara vokal mengecam China jika terjadi pertempuran antara China dan negara-negara pengklaim lainnya seperti Filipina dan Vietnam di Laut China Selatan.

Tanggapan dari negara di kawasan ASEAN

Tanggapan dari negara-negara Asia Tenggara sangat beragam. Meskipun negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia khawatir dengan perang dagang China, mereka juga mendapatkan keuntungan dari AS dan China. Terkait Indonesia, masih ada keinginan dan permintaan untuk menarik investasi China untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri. Dalam kunjungan Presiden Indonesia Jokowi ke China pada bulan Juli 2023, beliau mengadakan diskusi dengan Presiden China Xi mengenai “sejumlah agenda prioritas di bidang investasi atau berbagai proyek strategis Indonesia dan China,[12] serta bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global”. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah bertemu dengan para pengusaha dan pebisnis China untuk membahas prospek investasi China di Indonesia.[13]

Setelah Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN bulan lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, telah menyatakan, “China harus menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk ASEAN dalam memelihara arsitektur regional yang terbuka dan inklusif. Hanya dengan demikian kita dapat mencapai kerja sama yang saling menguntungkan demi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di Indo-Pasifik.”[14] Dia lebih lanjut menambahkan bahwa dukungan China akan dibutuhkan untuk implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan ASEAN Indo-Pacific Forum yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada bulan September 2023.[15]

Meskipun AS berusaha keras untuk mendapatkan kembali pengaruhnya yang hilang di kawasan ini, ini akan menjadi tugas yang berat, karena China adalah mitra dagang terbesar ASEAN, dan sebaliknya. Perdagangan mereka mencapai US$975 miliar.[16] China juga merupakan sumber investasi asing langsung terbesar keempat di ASEAN. Masih segar dalam ingatan kita tentang penarikan diri AS dari pakta-pakta perdagangan penting seperti Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Meskipun Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) telah diluncurkan oleh pemerintahan Biden untuk mengatasi anomali ini, hanya ada sedikit kejelasan tentang akses pasar seperti apa yang akan didapatkan oleh negara-negara Asia dan seberapa besar manfaatnya bagi negara-negara ASEAN. Jika AS harus mengembalikan pengaruhnya yang hilang di wilayah ini, maka yang diperlukan adalah memperkenalkan inisiatif kebijakan yang benar-benar akan menguntungkan wilayah ini dan tidak hanya muncul sebagai mekanisme untuk menahan kebangkitan China.

 

Kekhawatiran ASEAN

Proses penyelesaian COC, seperti yang dikatakan oleh banyak orang, telah berjalan sangat membosankan dan lambat, tetapi pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang diadakan di Jakarta bulan lalu, ASEAN dan Republik Rakyat China telah menyepakati pedoman untuk mempercepat negosiasi COC di Laut China Selatan.[17] Tujuan dari pedoman ini adalah untuk mempercepat proses negosiasi. Pedoman ini diadopsi dalam pertemuan antara para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Direktur Komite Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis China, Wang Yi. Meskipun rincian pedoman ini belum dipublikasikan, pada dasarnya hal ini merupakan penyelesaian dari pembacaan draf kedua COC. Namun, ada kekhawatiran bahwa perkembangan ini dapat mengakibatkan perlambatan lebih lanjut dalam proses penyelesaian COC, yang menurut negara-negara anggota ASEAN, mungkin merupakan satu-satunya cara yang layak untuk menyelesaikan konflik ini di masa depan.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pangkalan Ream dan pangkalan yang dialokasikan untuk AS di bawah EDCA berada di dekat perairan yang disengketakan di Laut China Selatan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di benak negara-negara Asia Tenggara lainnya, apakah perkembangan ini merupakan sinyal potensi konflik di Laut China Selatan dalam waktu dekat. Jika situasi konflik muncul, selain berdampak pada keamanan regional, bagaimana hukum maritim dapat ditegakkan? Apalagi mengingat bahwa AS bukan penandatangan UNCLOS dan China selalu menentang hukum internasional dan menafsirkannya sesuai dengan tindakan dan kebutuhannya sendiri. Hal ini saat ini menjadi perhatian ASEAN. Terkadang, ASEAN yang tidak mengambil sikap tegas terhadap isu-isu seperti persaingan kekuatan besar dianggap sebagai blok yang terpecah belah, tetapi faktanya tetap bahwa memilih jalan tengah dalam situasi seperti ini membantu menjaga ketenangan regional dan menuai manfaat.

[1]Jonathan Stromseth. The testing ground: China’s rising influence in Southeast Asia and regional responses. Brookings. November 2019. https://www.brookings.edu/articles/the-testing-ground-chinas-rising-influence-in-southeast-asia-and-regional-responses/

[2] The Guardian. Philippines accuses China of water cannon attack in Spratly Islands. 6 Agustus 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/aug/06/philippines-accuses-china-of-water-cannon-attack-in-spratly-islands

[3]Joshua Kurlantzick. The U.S. Is Losing Ground to China in Southeast Asia. Council on Foreign Relations. 8 Juni 2023. https://www.cfr.org/article/us-losing-ground-china-southeast-asia

[4] John Pollock. Is China building a military base in Cambodia?. Chattam House. 28 Juli 2023. https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2023-08/china-building-military-base-cambodia

[5] Ibid.

[6] Devesh Kumar, China’s new military base in Cambodia threaterns India’s maritime security-Here’s why. MINT. 5 Agustus 2023. https://www.livemint.com/news/world/chinas-new-military-base-in-cambodia-threatens-indias-maritime-security-heres-why-11691234289762.html

[7] Ibid

[8] Charle Edel. Hiding in Plain Sight: Chinese Expansion in Southeast Asia. War on The Rocks. 9 Mei 20219. https://warontherocks.com/2019/05/hiding-in-plain-sight-chinese-expansion-in-southeast-asia/

[9]Kang Sothear. Chinese firm to promote Siem Reap Angkor International Airport. Khmer Times. 8 Maret 2023. https://www.khmertimeskh.com/501251138/chinese-firm-to-promote-siem-reap-angkor-international-airport/#:~:text=The%20airport%20is%20licensed%20and,capital%20investment%20of%20%24880%20million.

[10] Felix K.Chang. US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement Revived. Foreign Policy Research Institute. 14 Juni 2023. https://www.fpri.org/article/2023/06/us-philippines-enhanced-defense-cooperation-agreement-revived/

[11] Ibid.

[12] Kementerian Luar Negeri RI. President Jokowi Begins Working Visit to China. 27 Juli 2023. https://kemlu.go.id/portal/en/read/5022/berita/president-jokowi-begins-working-visit-to-china#:~:text=Jakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20In%20a%20bid,departed%20to%20PRC%20from%20Halim

[13] Ibid.

[14] Kementerian Luar Negeri RI. ASEAN-China Agree on Guidelines to Accelerate Negotiations for the Code of Conduct in the South China Sea. 13 Juli 2023. https://kemlu.go.id/portal/en/read/4956/berita/asean-china-agree-on-guidelines-to-accelerate-negotiations-for-the-code-of-conduct-in-the-south-china-sea#:~:text=Indonesian%20Way-,ASEAN%2DChina%20Agree%20on%20Guidelines%20to%20Accelerate%20Negotiations%20for%20the,in%20the%20South%20China%20Sea&text=%E2%80%8BJakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20ASEAN,South%20China%20Sea%20(SCS).

[15] Ibid.

[16] Op.Cit.

[17] Kementerian Luar Negeri RI. ASEAN-China Agree on Guidelines to Accelerate Negotiations for the Code of Conduct in the South China Sea. 13 Juli 2023. https://kemlu.go.id/portal/en/read/4956/berita/asean-china-agree-on-guidelines-to-accelerate-negotiations-for-the-code-of-conduct-in-the-south-china-sea#:~:text=Indonesian%20Way-,ASEAN%2DChina%20Agree%20on%20Guidelines%20to%20Accelerate%20Negotiations%20for%20the,in%20the%20South%20China%20Sea&text=%E2%80%8BJakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20ASEAN,South%20China%20Sea%20(SCS).

 

John Kirby, koordinator dewan keamanan nasional, berbicara dalam konferensi pers di Ruang Pengarahan Pers James S. Brady di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, pada Selasa, 2 Agustus 2022 (Fotografer: Al Drago/Bloomberg via Getty Images)

Iran ‘Secara Aktif Mendukung’ Serangan Terhadap Lokasi Militer AS Menurut Gedung Putih

, , , , , , , , , 0

Gedung Putih mengumumkan pada 23 Oktober 2023 bahwa Iran “secara aktif memfasilitasi” serangan roket dan drone terhadap lokasi militer AS di Irak dan Suriah oleh organisasi proksi yang didukung Iran, dan Presiden Biden telah mendesak Departemen Pertahanan untuk bersiap menghadapi serangan lebih lanjut dan merespons dengan tepat.

Menurut juru bicara Gedung Putih, John Kirby, terjadi peningkatan serangan semacam itu dalam seminggu terakhir, khususnya dalam beberapa hari terakhir, namun AS tidak akan membiarkan ancaman terhadap kepentingannya di wilayah tersebut “tidak tertangani”.

Kirby dan jajarannya menyatakan bahwa AS mengira kelompok-kelompok tersebut didanai oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran dan pemerintah Iran, yang juga terus membantu kelompok teroris Hamas dan Hizbullah. “Kami tahu bahwa Iran memantau dengan cermat peristiwa-peristiwa ini, dan dalam beberapa kasus, secara aktif memfasilitasi serangan-serangan ini dan mendorong pihak lain yang mungkin ingin mengeksploitasi konflik demi kepentingan mereka sendiri, atau demi kebaikan Iran,” lanjutnya.

Serangan terhadap personel AS meningkat sejak krisis di Israel meletus pada 7 Oktober ketika yang diduga kelompok teroris dari organisasi Palestina, Hamas menyerbu Israel selatan. “Kami sangat prihatin dengan potensi peningkatan signifikan serangan-serangan ini di hari-hari mendatang,” kata Kirby dalam sebuah pernyataan dilansir dari Reuters.

Dalam dua minggu terakhir, Biden telah mengirimkan pasukan angkatan laut ke Timur Tengah, termasuk dua kapal induk, kapal tambahan, dan lebih dari 2.000 Marinir. “Kami tahu tujuan Iran adalah mempertahankan penolakan di sini, tapi kami tidak akan membiarkan mereka melakukan hal itu,” kata Kirby. “Kami juga tidak akan membiarkan ancaman apa pun terhadap kepentingan kami di kawasan ini tidak terganggu.”

BEIJING, CHINA - OCTOBER 18: Russian President Vladimir Putin speaks during his press conference at the Third Belt and Road Forum on October 18, 2023, in Beijing, China. President of Russia Putin and other leaders gathered at the Belt and Road forum, hosted by Chinese Government. (Photo by Contributor/Getty Images)

Saling Balas, Giliran Rusia-China Veto Resolusi dari AS

, , , , , , 0

Rusia dan Cina pada hari Rabu (25/10) menggunakan hak veto untuk menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait perang antara Israel dan militan Palestina Hamas di Jalur Gaza. Sementara itu, teks alternatif yang diajukan oleh Rusia juga gagal mendapatkan jumlah suara minimal.

Teks yang diajukan oleh Amerika Serikat bertujuan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza, dengan meminta agar kekerasan dihentikan sementara untuk memungkinkan akses bantuan. Uni Emirat Arab juga memberikan suara menolak, sementara 10 anggota lain memberikan suara mendukung, dan Brasil serta Mozambik abstain.

Perwakilan Tiongkok menyatakan bahwa Beijing menentang resolusi tersebut karena tidak memanggil untuk gencatan senjata segera.

Kemudian, dewan memilih resolusi yang diajukan oleh Rusia yang meminta gencatan senjata kemanusiaan. Hanya Rusia, Cina, Uni Emirat Arab, dan Gabon yang memberikan suara mendukung teks ini, sementara sembilan anggota lainnya abstain, dan Amerika Serikat serta Britania Raya memberikan suara menolak.

Untuk sebuah resolusi diterima, minimal dibutuhkan sembilan suara mendukung dan tidak ada veto dari Amerika Serikat, Prancis, Britania Raya, Rusia, atau Cina.

Pemungutan suara ini dilakukan setelah Dewan Keamanan dua kali gagal memutuskan minggu lalu – hanya lima anggota yang memberikan suara mendukung teks resolusi Rusia pada tanggal 16 Oktober, dan kemudian Amerika Serikat memberikan veto terhadap teks resolusi Brasil pada tanggal 18 Oktober, yang mendapatkan 12 suara mendukung.

Amerika Serikat mengajukan teks resolusi sendiri pada hari Sabtu yang awalnya mengejutkan beberapa diplomat dengan kejelasannya dalam menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dan menuntut Iran menghentikan ekspor senjata ke kelompok militan.

Namun kemudian, Amerika Serikat mengurangi nada keseluruhan teks tersebut, menghilangkan referensi langsung terhadap Iran dan hak Israel untuk membela diri.

Namun, pada hari Selasa, Rusia mengumumkan bahwa mereka tidak dapat mendukung rencana tindakan Amerika Serikat dan mengajukan teks mereka sendiri.

Israel telah bersumpah untuk menghapus kelompok Islamis Hamas yang memerintah di Gaza, setelah para penembaknya menembus pagar pembatas yang mengelilingi enklave tersebut pada tanggal 7 Oktober dan menyerang kota-kota dan kibbutz Israel, menewaskan 1.400 orang.

Israel sejak itu terus melakukan serangan udara ke Gaza, memberlakukan pengepungan, dan bersiap untuk serangan darat. Otoritas Palestina mengatakan lebih dari 5.700 orang tewas di enklave tersebut. PBB menyebutkan sekitar 1,4 juta orang menjadi pengungsi.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..