Menu

Search Results for: Haiti

Ariel Henry was appointed by President Jovenel Moïse just two days before the latter's murder

Terdesak, Perdana Menteri Haiti Putuskan Mengundurkan Diri

, , , , , , 0

Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry, mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri setelah beberapa minggu ke belakang kekacauan semakin memburuk di negara Karibia tersebut, di mana geng-geng setempat telah menyerang struktur pemerintahan dan ketertiban sosial.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden Irfaan Ali dari Guyana selama pertemuan di Kingston, Jamaika, di mana para pemimpin dari Komunitas Karibia (CARICOM) berkumpul untuk mengatasi krisis di Haiti. Ali, yang memegang kursi roda CARICOM yang bergilir, menyatakan bahwa dewan transisi akan terdiri dari tujuh anggota, enam di antaranya mewakili berbagai koalisi politik Haiti dan yang ketujuh mewakili sektor swasta, bersama dengan dua anggota non-voting dari masyarakat sipil. Dewan ini akan memilih perdana menteri baru dan memulai proses untuk mengadakan pemilihan presiden.

Sebelumnya dalam sebuah video, Henry menyatakan bahwa, “Haiti membutuhkan perdamaian. Haiti membutuhkan stabilitas.” Selain itu, CARICOM menyatakan dukungannya atas komitmen yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan Haiti untuk mengembalikan demokrasi, stabilitas, dan kemakmuran ke negara tersebut, dengan menekankan perlunya Haiti menyediakan lingkungan yang aman bagi warganya, terutama anak-anak.

Pengunduran diri yang dilaporkan dari Henry mengikuti insiden baru-baru ini di mana pesawatnya dialihkan ke Puerto Riko setelah ditolak masuk ke Republik Dominika selama perjalanan untuk mencari dukungan untuk membentuk pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa multinasional ke Haiti. 

Ketidakhadirannya ini dimanfaatkan oleh geng-geng, yang melancarkan serangan terhadap penjara di Port-au-Prince, yang mengakibatkan banyak korban dan pelarian massal. Geng-geng, yang dipimpin oleh Jimmy “Barbecue” Cherizier, menuntut pengunduran diri Henry dan menyatakan keberatan mereka terhadap kembali ke Haiti. Akibatnya, pemerintah menyatakan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam untuk mengatasi eskalasi kekerasan.

Selama pertemuan CARICOM, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan dukungan keuangan tambahan dari Amerika Serikat, dengan tambahan $100 juta yang dialokasikan untuk pasukan keamanan yang didukung oleh PBB di Haiti dan $33 juta untuk bantuan kemanusiaan.

Henry, seorang ahli bedah saraf, mengambil peran sebagai perdana menteri ad interim setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada tahun 2021. Pengundurannya awalnya dijadwalkan pada bulan Februari, tetapi ditunda karena kekhawatiran keamanan dan ketegangan politik dengan faksi oposisi.

Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengindikasikan bahwa Henry akan diizinkan tinggal di Puerto Riko.

 

Gereja menjadi ‘sumber kekuatan dan pertolongan’

Di tengah kekerasan dan berbagai masalah sosial di negara tersebut, Gereja terus menjadi sumber kekuatan dan bantuan yang efektif bagi banyak orang. Fr. Massimo Miraglio, pastor gereja Paroki Bunda Penolong Abadi yang baru dibentuk di desa pegunungan Jérémie, berbagi mengenai bagaimana Gereja menjadi sumber kekuatan dan bantuan di Haiti.

“Gereja selalu mendampingi rakyat Haiti dengan kekuatan besar, dengan keberanian besar,” katanya. Miraglio melakukan pendekatan dan inisiasi ke sekolah, rumah sakit, dan tempat lainnya menyatakan bahwa gereja dan komunitas agama memiliki peran penting untuk membangun Haiti yang baru dan berbeda.

People flee gang violence in the Petion-ville neighborhood of Port-au-Prince on January 30, 2024. Haiti's government said on January 28, 2024 it remains hopeful for a "swift and positive outcome," after a Kenyan court ruled against Nairobi's plan to deploy police officers to support the troubled island nation's security forces. The ruling has thrown into doubt the future of a UN-backed multinational force long sought by Haiti's government, which has pleaded for international help to confront its spiraling security crisis. (Photo by Richard PIERRIN / AFP) (Photo by RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)

Krisis, Gelombang Kekerasan di Haiti Mendorong Lebih Banyak Pengungsi

, , , , , 0

Maria Isabel Salvador, utusan khusus PBB untuk negara Karibia, menyatakan bahwa Haiti dilanda gelombang kekerasan geng yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana jumlah korban yang tewas, terluka, dan diculik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Maria Isabel Salvador mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, “Saya tidak bisa terlalu menekankan parahnya situasi di Haiti, di mana beberapa krisis berlarut-larut telah mencapai titik kritis.” Dia mengatakan bahwa 8.400 korban kekerasan geng yang didokumentasikan oleh kantor PBB-nya tahun lalu — meningkat hingga 122% dari tahun 2022 — yang pada umumnya terjadi di ibu kota, Port-au-Prince. Sebanyak 300 geng menguasai sekitar 80% dari ibu kota, dan bertanggung jawab atas 83% pembunuhan dan luka tahun lalu, kata Salvador. Tetapi, kompetisi antar geng dari berbagai arah di Ibu Kota mencoba menguasai zona kunci secara sistematis. 

PBB juga melaporkan setiddaknya 170,000 anak-anak di Haiti menjadi pengungi dikarenakan krisis kemanusiaan yang terjadi di Haiti. Laporan ini disampaikan lebih dari tiga bulan setelah Dewan Keamanan menyetujui penempatan pasukan bersenjata multinasional yang dipimpin oleh Kenya untuk membantu mengendalikan kekerasan geng. Namun, penempatan petugas keamanan Kenya menghadapi serangkaian hambatan, namun saat ini sudah mulai mendapatkan lampu hijau. Kelompok pertama yang akan ditempatkan yakni sekitar 300 petugas di Haiti, lalu berkembang menjadi 1.000 hingga 3.000 orang yang merupakan campuran petugas lokal dan internasional. Burundi, Chad, Senegal, Jamaica, dan Belize telah berjanji untuk menyediakan pasukan untuk misi multinasional tersebut.

Kepolisian Nasional Haiti tidak sebanding dengan geng-geng tersebut. Kurang dari 10.000 petugas berdinas setiap saat di negara dengan lebih dari 11 juta penduduk. Idealnya, seharusnya ada sekitar 25.000 petugas aktif, menurut PBB. Salvador menambahkan bahwa meskipun 795 rekrutan baru akan bergabung dengan kepolisian pada bulan Maret, namun sekitar 1.600 polisi meninggalkan kepolisian pada tahun 2023, yang lebih lanjut mengurangi kemampuan kepolisian Haiti untuk melawan kekerasan geng dan menjaga keamanan.

Menteri Luar Negeri Haiti, Jean Victor Génus, mengatakan bahwa negara ini berada “di persimpangan yang menentukan di mana harapan untuk masa depan Haiti tergantung.” “Rakyat Haiti sudah cukup dengan kekejaman geng bersenjata,” katanya, menambahkan bahwa geng-geng tersebut telah meningkatkan aktivitas mereka, mungkin khawatir bahwa misi multinasional akan tiba setiap saat.

Duta besar Kenya mengatakan pemerintah telah membuat “kemajuan signifikan” dalam persiapan penempatan, sambil menunggu keputusan pengadilan, termasuk melakukan misi penilaian ke Haiti.

Kenya bersiap untuk mengadakan konferensi perencanaan dengan negara-negara kontributor polisi lainnya dan sedang berkomunikasi dengan mitra untuk menyusun konferensi pernyataan untuk mengumpulkan dana untuk misi tersebut.

Perdana Menteri Haiti Ariel Henry (Kiri) menyapa Sekretaris Kabinet Kenya untuk Urusan Luar Negeri dan Diaspora, Alfred Nganga Mutua (kanan) saat mereka menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (tengah) mengenai situasi keamanan di Haiti, di sela-sela pertemuan Sidang Umum PBB ke-78 di New York City pada 22 September 2023. (Foto oleh BING GUAN / POOL / AFP) (Foto oleh BING GUAN/POOL/AFP via Getty Images)

PBB Menyetujui Bantuan Angkatan Bersenjata Di Haiti

, , , , , , , , , , , 0

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui pengerahan pasukan multinasional bersenjata ke Haiti, ketika negara Karibia itu bergulat dengan kekerasan geng yang merajalela dan kelumpuhan politik. Meskipun disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, pasukan tersebut tidak secara resmi berada di bawah kendali PBB. Misi ini diperkirakan akan dipimpin oleh Kenya bersama beberapa negara tetangga Haiti di Karibia yang juga telah menawarkan dukungan untuk misi tersebut.

Selama satu tahun terakhir, baik Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry maupun Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres telah mendorong pembentukan sebuah kekuatan untuk mengatasi eskalasi krisis keamanan di Haiti. Namun, melihat sejarah tantangan yang dihadapi oleh upaya perdamaian sebelumnya di Haiti dan risiko-risiko terkait dengan mengirim kekuatan asing ke dalam situasi yang kompleks saat ini, usaha untuk menemukan negara yang bersedia memimpin upaya ini menjadi tugas yang sulit.

Pada akhir Juli lalu, Kenya mengumumkan kesiapannya untuk mengambil peran sebagai negara yang memimpin dan mengerahkan sebanyak 1.000 personel ke Haiti. Sementara itu, Amerika Serikat juga menunjukkan kesediaannya untuk memberikan dukungan logistik walaupun tanpa pengerahan pasukan ke lapangan, bulan lalu PBB juga mengungkapkan bahwa beberapa negara lain juga bersedia berkontribusi dalam kekuatan keamanan multinasional, termasuk Jamaika, Bahama, dan Antigua serta Barbuda.

Setelah berbulan-bulan perdebatan internal mengenai mandat yang sesuai, anggota Dewan Keamanan PBB akan memutuskan dengan cepat apakah akan memberikan persetujuan mereka untuk misi semacam ini, yang akan beroperasi secara independen tanpa kendali PBB. Pada pertengahan September lalu, Perdana Menteri Haiti, Henry kembali memohon kepada komunitas internasional di hadapan Sidang Umum PBB untuk memberikan bantuan “darurat” bagi negaranya.

Laporan terbaru dari kantor Sekretaris Jenderal PBB mengungkapkan bahwa berbagai krisis di Haiti memburuk selama tahun terakhir. Laporan DK PBB tersebut mencatat meningkatnya kekerasan yang semakin intensif dan brutal yang dilakukan oleh geng kriminal yang menguasai sebagian besar ibu kota Haiti, Port-au-Prince, dan beberapa daerah sekitarnya. Laporan tersebut juga mencatat penggunaan pemerkosaan sebagai senjata, penembak jitu yang menimbulkan ketakutan di antara penduduk setempat dari atap-atap, dan bahkan kasus pembakaran hidup-hidup.

Tercatat hampir 2.800 pembunuhan yang terjadi antara Oktober 2022 dan Juni 2023, termasuk 80 kematian anak di bawah umur yang tragis. Eskalasi kekerasan ini semakin diperparah oleh perdagangan senjata ilegal, terutama yang berasal dari Amerika Serikat. Meskipun begitu, laporan tersebut juga mencatat bahwa warga biasa Haiti telah mulai membentuk unit pertahanan diri untuk melawan kekuatan-kekuatan ini.

Pasukan “dukungan keamanan multinasional” akan mempunyai mandat selama 12 bulan di Haiti. Waktu kedatangannya belum ditentukan dan lebih banyak negara telah diundang untuk berpartisipasi. Resolusi tersebut juga menyerukan penghentian global penjualan senjata ke Haiti, kecuali untuk tujuan keamanan yang disetujui. Misi ini diharapkan dapat memperkuat keamanan lokal dan memperkuat Kepolisian Nasional Haiti dalam mengejar geng-geng tersebut. Pasukan keamanan Haiti telah menerima sejumlah dukungan internasional namun masih kekurangan staf dan kekurangan persenjataan.

Warga ikut protes di dekat kantor polisi Petion Ville setelah presiden Haiti Jovenel Moïse dibunuh pada 08 Juli 2021 di Port-au-Prince, Haiti. (Foto oleh Richard Pierrin/Getty Images)

Empat Orang Ditangkap Atas Dugaan Berperan Dalam Pembunuhan Presiden Haiti

, , , , , , 0

Empat pria telah ditangkap dan didakwa di Florida atas dugaan terkait dengan pembunuhan Presiden Haiti, Jovenel Moïse tahun 2021, pejabat federal di Miami-Dade mengumumkan Selasa. Keempat pria yang adalah Pretel Ortiz, seorang warga negara Kolombia yang tinggal di Miami serta tiga warga AS: Antonio Intriago, Walter Veintemilla, dan Frederick Bergmann, menurut siaran pers pada 14 Februari lalu.

Intriago, Ortiz, dan Veintemilla didakwa mendukung konspirasi untuk menculik atau membunuh presiden Haiti, menurut pejabat federal. Sedangkan Bergmann telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan pelanggaran ekspor karena bersekongkol untuk menyelundupkan 20 rompi balistik dari Florida Selatan ke Haiti untuk mantan tentara yang diduga bertugas membunuh Moise, kata Markenzy Lapointe, Pengacara AS untuk Distrik Selatan Florida.

Keempatnya berharap untuk mendapatkan kontrak konstruksi sebagai imbalan atas pembunuhan tersebut menurut dugaan pihak berwenang. Lusinan orang diyakini terlibat dalam kematian Moïse, yang ditembak belasan kali dan dibunuh di rumahnya di ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Istrinya, Martine Moïse, juga ditembak tetapi selamat.

Kematian Moïse diikuti oleh meningkatnya kekerasan ekstrem di Haiti oleh geng-geng yang berusaha mengisi kekosongan kekuasaan. “Dokumen dakwaan juga menyatakan bahwa pada Juni 2021, plot berkembang dari secara paksa menggulingkan Moïse dari kekuasaan…. menjadi membunuhnya”, kata Lapointe.

Hingga pertengahan Februari, sebanyak 11 terdakwa sejauh ini “didakwa dan berada dalam tahanan AS,” kata Matthew Olsen, Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional. Ortiz dan Intriago diduga mempekerjakan lebih dari 20 mantan tentara dari Kolombia untuk plot tersebut, menurut Lapointe. Dia juga mengatakan bahwa perusahaan Intriago, Counter Terrorist Unit Security (CTU) yang berbasis di Miami, mempertahankan sekelompok sekitar 20 warga negara Kolombia dengan pelatihan militer.

Beberapa mantan tentara Kolombia yang terkait dengan CTU dipenjarakan di Haiti segera setelah pembunuhan itu. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2021, lima dari mereka mengatakan kepada CNN bahwa mereka pernah tinggal dan bekerja bersama di sebuah kompleks di ibu kota Port-au-Prince, tidak jauh dari tempat tinggal Presiden Moise saat itu.

Mereka bersikeras bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kematian presiden tetapi menolak untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut atau merinci tentang pagi yang fatal itu karena dua alasan umum, dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki perwakilan hukum dan mengkhawatirkan nyawa mereka.

Warga Haiti menunggu di luar kantor imigrasi untuk mengajukan paspor di Port-au-Prince pada 10 Januari 2023. (Foto oleh RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)

Keadaan Memburuk di Haiti, Bantuan Sangat Diperlukan

, , , , , , , , 0

Sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise tahun lalu, geng-geng kriminal di Haiti telah menguasai sebagian besar wilayah negara yang menyebabkan banyak konflik dan baku tembak antara anggota geng dan polisi. Dilansir dari Al Jazeera, ratusan orang tewas dalam kontak senjata tahun lalu, bahkan pada bulan September 2022, geng-geng Haiti memblokir terminal bahan bakar selama hampir enam minggu, menghentikan sebagian besar kegiatan ekonomi.

Untuk itu, Kanada dan Amerika Serikat berusaha membantu dengan menyediakan kendaraan taktis dan lapis baja, serta perbekalan lainnya pada bulan Oktober 2022 setelah Haiti mendesak masyarakat internasional untuk mengirimkan “pasukan bersenjata khusus”. Ottawa juga telah memberikan sanksi kepada warga Haiti yang dituduh memiliki hubungan geng, termasuk mantan presiden, dua mantan perdana menteri, dan tiga pengusaha terkenal.

Kanada telah mengirimkan kendaraan lapis baja ke Haiti untuk membantu memerangi geng kriminal di saat negara itu dilanda krisis kemanusiaan. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Kanada dengan cara mengirimkan pesawat militer Kanada yang ditujukan untuk Kepolisian Nasional Haiti di ibu kota negara, Port-au-Prince.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan kepada wartawan di Mexico City pada hari 11 Januari 2023 bahwa sanksi dan bantuan itu “membuat perbedaan”. “Kita semua sangat sadar bahwa keadaan bisa menjadi lebih buruk di Haiti dan itulah mengapa Kanada dan mitranya, termasuk Amerika Serikat, sedang mempersiapkan berbagai skenario jika hal itu mulai menjadi lebih buruk,” kata Trudeau dilansir dari Al Jazeera.

Kanada akan terus memberikan dukungan, kata Trudeau, tetapi dia menekankan krisis Haiti harus diselesaikan di dalam negeri. “Apa yang sangat penting dalam situasi ini adalah rakyat Haiti sendiri menjadi pusat dukungan, pembangunan stabilitas dan penyelesaian krisis di Haiti saat ini,” tuturnya.

Selain krisis kemanusiaan akibat aktivitas sejumlah geng-geng kriminal, pada 10 Januari 2022, lembaga Senat, yang merupakan lembaga terakhir yang dipilih secara demokratis di Haiti telah dicabut. Hal ini memperkuat apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai kediktatoran de facto yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Haiti saat ini.

Di Haiti, hanya terdapat 10 senator yang secara simbolis mewakili 11 juta penduduk negara itu dalam beberapa tahun terakhir karena Haiti gagal mengadakan pemilihan legislatif sejak Oktober 2019. Masa jabatan mereka berakhir dalam semalam, meninggalkan Haiti tanpa satu pun anggota parlemen di Senat atau majelis rendah parlemen di tengah krisis politik saat ini. “Ini adalah situasi yang sangat suram,” kata Alex Dupuy, sosiolog kelahiran Haiti di Universitas Wesleyan, “salah satu krisis terburuk yang dialami Haiti sejak kediktatoran Duvalier.” Tambahnya, dilansir dari LA Times.

Sementara itu, Perdana Menteri Haiti Ariel Henry yang mengambil alih kepemimpinan Haiti setelah Moise terbunuh telah gagal mengadakan pemilihan umum. Janji terbarunya, pada 1 Januari 2023 adalah bahwa Mahkamah Agung akan dipulihkan dan dewan pemilihan sementara ditugaskan untuk menetapkan tanggal pemilihan yang masuk akal, walaupun sampai saat ini belum juga terjadi.

Dilaporkan bahwa semenjak pembunuhan Moise di kediamannya, situasi di Haiti memburuk dengan drastis, banyak masyarakat Haiti yang kemudian melarikan diri dengan pesawat atau perahu dengan putus asa mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencapai keselamatan dan keamanan ekonomi. Banyak di antara pengungsi itu yang mengincar untuk pindah ke Bahama atau Florida. Namun, aksi masyarakat Haiti ini kemudian dicegat oleh kebijakan Presiden Biden baru-baru ini yang telah mencegat puluhan ribu tahun lalu, mengirim mereka kembali ke Haiti.

Pendukung mendiang Presiden Haiti Jovenel Moise dan polisi bentrok selama demonstrasi menuntut keadilan satu tahun setelah Moise terbunuh, di Port-au-Prince pada 7 Juli 2022. (Foto oleh RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)

Pasca Satu Tahun Kematian Presiden, Kondisi Haiti Semakin Parah

, , , , , , , , , , 0

Semenjak satu tahun kematian Jovenel Moïse, Presiden Haiti yang dibunuh di rumah pribadinya, tidak hanya otoritas Haiti gagal menghukum dalang dibalik pembunuhannya, tetapi Haiti semakin jatuh dan terpuruk karena kekerasan terjadi dimana-mana dan kondisi ekonomi negara yang memburuk.

Banyak masyarakat Haiti yang telah meninggalkan wilayah negara tersebut sejak tahun lalu lewat jalur laut yang tidak kalah mematikan, membuat banyak masyarakat Haiti sampai ke berbagai pantai di negara-negara terdekat. Tujuan mereka sederhana, mereka lebih memilih mati karena mencoba menyelamatkan diri dibandingkan mati di tanah negaranya karena kelaparan dan bentrok.

“Setiap hari adalah bentrokan. Ini adalah perjuangan untuk tetap hidup. Ini pertarungan untuk makan. Ini perjuangan untuk bertahan hidup,” kata Hector Duval, seorang tukang ledeng yang sekarang menjadi tukang ojek untuk penghasilan tambahannya, dilansir dari ABC News.

Pemerintah Haiti sendiri kewalahan untuk menindak kelompok-kelompok brutal dan mengurangi lonjakan penculikan yang terjadi. Pada saat yang sama, upaya untuk membentuk pemerintahan koalisi telah goyah dalam beberapa pekan terakhir dan upaya untuk mengadakan pemilihan umum terhenti.

Perdana Menteri Ariel Henry telah berjanji untuk membentuk dewan pemilihan sementara baru, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum, walaupun belum sempat dilaksanakan. Sementara itu, harapan untuk pengadilan bagi mereka yang ditangkap dalam pembunuhan presiden telah digagalkan oleh pengunduran diri empat hakim yang ditunjuk untuk mengawasi penyelidikan, dengan beberapa mengatakan mereka mengkhawatirkan nyawa mereka.

Terkait perkembangan kasus pembunuhan Moïse, lebih dari 40 orang telah ditangkap di Haiti, termasuk perwira tinggi polisi dan sekelompok mantan tentara Kolombia. Setidaknya dua dari tiga tersangka yang ditahan di luar Haiti diekstradisi ke AS, di mana mereka menghadapi tuduhan termasuk bersekongkol untuk melakukan pembunuhan atau penculikan di luar Amerika Serikat.

Istri dari mendiang Moïse, Martine, terus menuntut keadilan. Dia mengeluarkan pernyataan bahwa dia tidak akan menghadiri peringatan hari Kamis yang diselenggarakan oleh negara bagian Haiti, “yang kepala pemerintahannya dicurigai serius (terlibat dalam) pembunuhan Presiden Republik.”

Walaupun begitu, Henry mengatakan bahwa pejabat yang terindikasi terlibat pembunuhan berencana itu belum memiliki bukti kuat bahwa ia bersalah. Di samping itu, Henry mendesak warga Haiti untuk fokus memperbaiki negara. “Sangat penting bahwa Haiti bekerja sama untuk mendamaikan segmen masyarakat kita yang terlalu terpecah,” katanya. “Ini adalah suatu keharusan jika kita ingin memulihkan keamanan, berurusan dengan kelompok-kelompok bersenjata dan sponsor mereka, menciptakan iklim yang kondusif untuk mengadakan pemilihan dengan jumlah pemilih yang tinggi, untuk membangun kembali institusi demokrasi kita.” tuturnya dilansir dari ABC News.

Tetapi semakin banyak orang Haiti menyalahkan Henry atas ketidakamanan yang meningkat. PBB mengatakan bahwa hampir tujuh penculikan dilaporkan setiap hari dan pada bulan Mei saja lebih dari 200 pembunuhan dan 198 penculikan dilaporkan di negara itu. Penculikan itu termasuk dua bus berisi anak-anak dan tiga pegawai PBB serta tanggungan mereka. Selain itu, satu geng baru-baru ini menguasai sebagian Pengadilan Tingkat Pertama Haiti, menjarah dan membakar berkas kasus dan barang bukti.

60e80b44590d9

Pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moïse, Pelaku Diduga Sekelompok Orang Profesional

, , , , 0

Presiden Haiti, Jovenel Moïse dibunuh di rumahnya oleh kelompok bersenjata yang juga membuat istri dari Presiden Haiti tersebut terluka parah menurut pernyataan dari Perdana Menteri Haiti, Claude Joseph. Dari kabar yang beredar, diduga pelaku yang turut andil pada pembunuhan tersebut melibatkan 28 orang. Sampai pada 9 Juli 2021, aparat kepolisian mengatakan bahwa telah berhasil menangkap 17 terduga pelaku dan 4 orang tewas dalam baku tembak dalam usaha penangkapan.

Leon Charles selaku Kepala Kepolisian Haiti mengatakan terdapat warga asing yang menjadi terduga pelaku pembunuhan yang dibenarkan oleh Claude Joseph yang saat ini mengemban tanggung jawab atas pemerintahan Haiti mengatakan bahwa ada enam orang berkewarganegaraan Kolombia dan dua orang berkewarganegaraan ganda Haiti-AS terlibat dalam pembunuhan yang terjadi di rumah pribadinya pada Rabu, 7 Juli 2021 pukul 01:00 waktu setempat di Kota Port-au-Prince, ibu kota Haiti. Kepanikan yang melanda Haiti ini akhirnya ditenangkan oleh Joseph lewat saluran televisi nasional pada hari yang sama pembunuhan terjadi. Joseph mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri dan memberi penegasan bahwa situasi terkendali. Melansir Channel 4 News, suasana di Ibu Kota Haiti itu sangat sepi karena ketidakpastian akan apa yang selanjutnya akan terjadi.

Menurut Dutar Besar Haiti untuk AS, Bocchit Edmond, pembunuh Moïse mengaku sebagai anggota Administrasi Penegakan Narkoba AS (Drug Enforcement Administration atau DEA) saat mereka memasuki kediamannya yang dijaga. Edmond juga menuturkan saat ini investigasi tengah dilakukan terkaitt motivasi dari pembunuhan Presiden berumur 53 tahun itu. Dari video yang didapatkan oleh Edmond, ia mengatakan kelompok bersenjata itu berkomunikasi dengan bahasa spanyol dan kemungkinan telah meninggalkan Haiti untuk menuju Republik Dominika. Edmond sendiri telah meminta AS untuk membantu mencari dan menangkap pembunuh Jovenel Moïse. Pada pernyataan tertulis Joe Biden selaku presiden AS turut berduka cita dan bersedia membantu mengusut insiden tersebut. Melansir AFP, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengadakan pertemuan darurat atas permintaas AS dan Meksiko secara tertutup.

Haiti sendiri merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah yang diperparah oleh bencana gempa bumi yang menewaskan lebih dari 200.000 jiwa pada tahun 2010 dan Badai Matthew yang menyebabkan kerugian sebesar 2.8 milliar dollar AS pada tahun 2016. Kesulitan pemerintah dalam mengembalikan perekonomian ini juga diperparah dengan ketidakstabilan politik, akibatnya inflasi melonjak serta terjadi kelangkaan pangan dan bahan bakar dimana 60% penghasilan penduduknya kurang dari 2 dolar AS per hari. Moïse sendiri semenjak menjabat Presiden Haiti pada tahun 2017 telah dihadapkan oleh banyak protes dari masyarakat dan oposisi yang menuduh Moïse diktator dan menjadi otoriter akibat melampaui mandatnya sebagai presiden walaupun tuduhan tersebut dibantah. Selain itu, terdapat tuduhan bahwa pemerintahan Moïse menjadi penyebab kekerasan politik dengan mendonorkan senjata dan uang kepada geng-geng untuk mengintimidasi musuh-musuh politiknya. Pada awal tahun 2021, di tengah tuduhan-tuduhan terhadap Moïse, ia menangkap 23 orang termasuk seorang hakim mahkamah agung dan seorang pejabat polisi senior dengan alasan terdapat kabar bahwa akan ada kudeta dan juga rencana pembunuhan terhadapnya.

 

 

 

 

Antonio Gutteres

Sekjen PBB: “Perut kosong memicu ketidakstabilan”

, , , , 0

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kekacauan iklim dan krisis pangan adalah ancaman yang semakin meningkat terhadap perdamaian global. Antonio juga mengatakan dalam pertemuan PBB tingkat tinggi bahwa bencana iklim membahayakan produksi pangan dan “perut kosong menjadi pemicu ketidakstabilan”.

Antonio Guterres mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi dampak kekurangan pangan dan kenaikan suhu terhadap perdamaian dan keamanan internasional – pandangan yang disuarakan oleh banyak negara tetapi tidak oleh Rusia. “Di mana perang terjadi, kelaparan merajalela – baik itu karena pengusiran penduduk, penghancuran pertanian, kerusakan infrastruktur, atau kebijakan penyangkalan yang disengaja.” “Sementara itu, kekacauan iklim membahayakan produksi pangan di seluruh dunia,” katanya.

Gaza yang dilanda perang, katanya, tidak ada yang memiliki cukup makan dan wilayah kecil itu menyumbang 80 persen dari 700.000 orang terlapar di dunia. Setelah lebih dari satu dekade perang di Suriah, katanya, 13 juta warga Suriah tidur dalam keadaan lapar setiap malam. Lalu di Myanmar, prospek mengakhiri kelaparan telah mundur karena konflik dan ketidakstabilan, katanya.

Simon Stiell, kepala iklim PBB, mengatakan kepada dewan bahwa perubahan iklim berkontribusi pada ketidakamanan pangan dan konflik. Dia mengatakan satu dari 10 orang di planet ini sudah menderita kelaparan kronis hari ini dan jika perubahan iklim berlangsung cepat, “akan menjadi lebih buruk”. “Tindakan cepat dan berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan diperlukan sekarang untuk membantu mencegah keduanya dari berkelanjutan,” kata Stiell.

Beth Bechdol, wakil direktur Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, mengatakan bukti ilmiahnya jelas: “Perubahan iklim mengancam keamanan pangan, dan dampaknya adalah ancaman yang semakin besar terhadap perdamaian dan keamanan internasional.” Dia mengulangi peringatan lama FAO: “Tidak ada keamanan pangan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian tanpa keamanan pangan.”

Bechdol mengatakan 258 juta orang di 58 negara menghadapi tingkat ketidakamanan pangan yang tinggi dan lebih dari dua pertiga dari mereka – 174 juta orang – berada pada tingkat kelaparan tinggi karena iklim dan konflik. “Walaupun mungkin tidak ada hubungan kausal langsung antara keduanya, ada bukti yang jelas bahwa perubahan iklim meningkatkan risiko dan pendorong konflik dan ketidakstabilan, seperti perselisihan atas tanah dan air,” kata Bechdol. “Dan konflik berkontribusi pada kerentanan perubahan iklim, terutama bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah dan bermigrasi.”

Sebagai contoh dari hubungan kompleks antara perubahan iklim dan konflik, dia menunjukkan pada penggembala di Afrika Barat dan Tengah yang telah dengan damai melintasi batas dengan ternak mereka mencari air dan padang rumput selama bertahun-tahun. Tetapi perubahan iklim, tekanan lingkungan, dan keamanan telah menyebabkan peningkatan ketegangan dan persaingan antara penggembala dan petani untuk sumber daya yang langka termasuk air dan tanah, katanya.

Bechdol menekankan bahwa perubahan iklim dan konflik tidak hanya memengaruhi peternakan tetapi juga produksi tanaman, perikanan, dan kehutanan “yang secara intim dan tak terpisahkan terkait dengan perubahan iklim”. Dia mendorong PBB dan pihak lainnya untuk fokus pada pertanian “sebagai solusi kunci terhadap ancaman yang semakin besar dari perubahan iklim, konflik, dan dampaknya terhadap keamanan pangan”.

Presiden Guyana Mohamed Irfaan Ali, yang negaranya memegang kepresidenan dewan bulan ini dan memimpin pertemuan tersebut, mengatakan bahwa dampak perubahan iklim dan ketidakamanan pangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional dipilih sebagai topik pertemuan karena hubungannya yang semakin kuat.

“Konflik adalah pendorong utama ketidakamanan pangan akut di Afrika, dan hal yang sama dapat dikatakan tentang Haiti,” kata Ali kepada pertemuan tersebut, menambahkan bahwa perang di Gaza menimbulkan ton emisi karbon ke atmosfer. “Dewan Keamanan harus memperhitungkan efek konsekuensial terhadap keamanan pangan dan iklim dalam mengatasi masalah konflik dan perang,” kata presiden tersebut, menekankan bahwa “masalah ini sangat terkait dengan aturan hukum, demokrasi, dan tata kelola”. 

concern-rs63888-ukraine-conflict-kyiv

Risiko Pasar di Negara yang berkonflik Meningkatkan Agenda Perusahaan

, , , , , 0

Pertempuran di Ukraina mungkin masih jauh dari selesai, namun rencana-rencana telah berjalan[1] untuk rekonstruksi pasca perang di negara ini, dengan perusahaan-perusahaan dan pemerintah yang siap untuk berkontribusi. Di tempat lain, inisiatif pembangunan kembali dan pemulihan pascakonflik telah mencapai berbagai tingkat kemajuan di Ethiopia,[2] Sudan Selatan,[3] dan Irak.[4]

Peluang komersial setelah perang dan bencana alam bisa sangat besar. Namun, kerapuhan yurisdiksi ini  menjadikan perusahaan multinasional harus memastikan aktivitas mereka mendukung stabilitas dan pembangunan, jika tidak, mereka berisiko melihat keuntungan bisnis yang diperoleh di awal menguap.

Negara-negara yang baru pulih dari peristiwa-peristiwa yang merusak sangat tertarik dengan investasi asing langsung[5] untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi – dengan perusahaan-perusahaan yang mampu memainkan peran konstruktif dalam upaya stabilisasi. Dengan demikian, mereka mendapatkan reputasi sebagai pemain ekonomi yang bertanggung jawab, memenangkan kepercayaan dari pelanggan dan pihak berwenang setempat.

Namun, kesalahan langkah perusahaan, baik disengaja maupun tidak, dapat menyebabkan kerusakan operasional dan reputasi – terutama dalam situasi pasca bencana yang terkadang terburu-buru untuk memulai upaya bantuan dan rekonstruksi.

Setelah tsunami Asia, ada laporan tentang kontraktor swasta[6] di Indonesia yang menggunakan bahan bangunan di bawah standar untuk meningkatkan keuntungan. Setelah gempa bumi Haiti, para kontraktor[7] mendapat sorotan atas jumlah penduduk setempat yang mendapat manfaat dari program-program cash-for-work yang bertujuan untuk mendorong proses stabilisasi.[8]

Di Sudan Selatan dan Irak, perusahaan-perusahaan energi telah menopang perekonomian negara-negara yang bergantung pada minyak dan gas – ekstraksi hidrokarbon membantu mereka pulih, meskipun dengan susah payah, pasca perang yang menghancurkan. Namun, dalam beberapa kasus, keterlibatan komersial telah berada di bawah pengawasan ketat, dengan beberapa perusahaan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di Sudan Selatan[9] dan polusi yang luas di Irak selatan.[10]

Yurisdiksi pasca-konflik dan pasca-bencana merupakan beberapa pasar yang paling menantang untuk dimasuki dari segi risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi dan memitigasi kekhawatiran yang ada – seperti ancaman terhadap keselamatan staf dan aset – serta menilai dampak operasional terhadap proses rekonstruksi dan normalisasi. Mereka juga perlu memahami dinamika geopolitik regional, karena hal ini dapat membatasi aktivitas bisnis.

Kerapuhan yang melekat pada negara-negara yang baru pulih dari pergolakan besar berarti kondisi dapat berubah dengan cepat. Setelah perang, transisi politik dapat runtuh akibat perebutan kekuasaan, sehingga membuat negara kembali bergejolak, seperti yang terjadi di Sudan.[11] Masalah kedaulatan yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan konflik yang membeku tiba-tiba meletus, seperti perang Nagorno-Karabakh yang kedua.[12] Korupsi dan ketidakmampuan pemerintah dapat memicu gelombang kemarahan publik, seperti yang terjadi di Irak beberapa tahun yang lalu dan setelah gempa bumi di Turki baru-baru ini.[13]

Selain pemeriksaan uji tuntas standar yang diperlukan untuk lingkungan yang menantang, perusahaan yang memasuki pasar-pasar ini harus membuat kerangka kerja risiko operasional yang menilai bagaimana investasi mereka akan dikerahkan; siapa yang akan mendapat manfaat; bagaimana hal itu dapat dipersepsikan; dan apakah ada kemungkinan bahwa hal itu secara tidak sengaja berkontribusi pada ketegangan lokal.

Risiko dapat mencakup potensi hubungan komersial dengan satu komunitas yang mengasingkan komunitas saingannya; terlihat mengeksploitasi peraturan yang lemah atau tidak ditegakkan dengan baik; atau melakukan bisnis dengan aktor komersial dan politik yang didiskreditkan, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan konflik atau bencana yang dialami oleh negara tersebut.

Tren geopolitik perlu dianalisis karena  memiliki implikasi operasional yang signifikan. Negara-negara yang baru saja keluar dari krisis besar dapat berada di bawah pengaruh – atau menghadapi tekanan dari – kekuatan regional dan global yang mengejar agenda mereka sendiri. Perambahan semacam itu dapat menutup atau merusak investasi dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan saingan geopolitik.

Sebagai contoh, Beijing berusaha untuk memajukan kepentingan strategisnya di Samudra Hindia melalui proyek-proyek ekonomi[14] yang diimplementasikan oleh China di Sri Lanka selama perang saudara dan Maladewa setelah tsunami Asia. Keterlibatan China dengan kedua negara tersebut, menurut AidData,[15] telah mempengaruhi hubungan mereka dengan mitra-mitra lainnya, termasuk AS. Baru-baru ini, Iran[16]dan proksi Irak[17] dicurigai melakukan serangkaian serangan rudal yang tampaknya ditujukan untuk menyabotase sektor gas di wilayah Kurdi Irak, tempat AS banyak berinvestasi. [18]

Penilaian risiko operasional dan geopolitik harus dilakukan secara teratur mengingat volatilitas dan kerapuhan negara-negara yang baru pulih dari perang dan bencana. Secara khusus, perusahaan perlu terus melacak jejak mereka di pasar-pasar ini – pada dasarnya memantau dan memitigasi dampak kegiatan bisnis terhadap pemangku kepentingan lokal untuk memastikan standar-standar ESG dipertahankan.

Memang, perusahaan didorong untuk menerapkan uji tuntas hak asasi manusia[19] yang lebih ketat di wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi, yang mengharuskan mereka untuk secara tekun menginterogasi dan menangani risiko sosial dan lingkungan, serta memastikan bahwa mereka menghormati hukum kemanusiaan internasional. Para pegiat[20] telah mendorong agar pendekatan ini dimasukkan ke dalam arahan uji tuntas keberlanjutan perusahaan yang diusulkan oleh Komisi Eropa[21] – sebuah inisiatif legislatif utama yang mewajibkan perusahaan untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan etis di wilayah operasi mereka.

Pengembangan regulasi ESG[22] yang lebih ketat disambut baik dan diperlukan. Namun, mengingat potensi kemunduran perusahaan di yurisdiksi yang tidak stabil, perusahaan yang menjajaki atau mengejar peluang komersial di wilayah ini disarankan untuk melakukan pendekatan risiko dan mitigasi dengan ketat sesuai dengan rezim peraturan di masa depan.

[1] Hanna Ziady,Ukraine needs investors to rebuild its war-torn economy. A huge effort is alredy underway, CNN Business, 21 Juni 2023. https://edition.cnn.com/2023/06/21/investing/ukraine-recovery-conference-private-investors/index.html

[2]Noé Hochet-Bodin, Ethiopia’s prime minister wants paris to invest, Le Monde, 8 Februari 2023. https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2023/02/08/ethiopia-s-prime-minister-wants-paris-to-invest_6014945_124.html

[3]UN News, South Sudan’s transition from conflict to recovery ‘inching forward’-UN envoy, 3 Maret 2021. https://news.un.org/en/story/2021/03/1086272

[4] Ahmed Aboulenein, Iraq sees $100 billion to reconstruct transport, agriculture and oil sectors, Reuters, 9 Februari 2018. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-reconstruction-idUSKBN1FT188

[5] United Nations University,  Post-Conflict Countries and Foreign Investment, Policy Brief Number 8, 2008. https://ciaotest.cc.columbia.edu/pbei/unup/0016013/f_0016013_13889.pdf

[6] Gretta Fenner & Mirella Mahsltein, Curbing the Risk of and Corruption in Natural Disaster Situations, https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-01/Corruption%20in%20natural%20disaster%20situations.pdf

[7] Martha Mendoza, Would-be Haitian Contractor miss out on aid, NBC News, 13 Desemebr 2010. https://www.nbcnews.com/id/wbna40631064

[8] Office of Inscpector General, Audit of USAID’s Cash for Work Activities in Haiti, 24 September 2010. https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2018-06/1-521-10-009-p.pdf

[9] Nick Cumming-Bruece, Oil Companies May Be Complicit in Atrocities in South Sudan, U.N. Panel Says, The New York Times, 20 Februari 2019. https://www.nytimes.com/2019/02/20/world/africa/south-sudan-oil-war-crimes.html

[10] Antonio Juhasz, Iran Gas Flaring Tied to Cancer Surge, Human Rights Watch, 3 Mei 2023. https://www.hrw.org/news/2023/05/03/iraq-gas-flaring-tied-cancer-surge

[11] Adam Fulton & Oliver Holmes, Sudan conflict: why is there fighting and what is at stake in the region?, The Guardian, 27 April 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/apr/27/sudan-conflict-why-is-there-fighting-what-is-at-stake

[12] Aljazeera, Explainer:What is Nagorno-Karabakh and why are tensions rising?, 24 April 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/4/24/explainer-what-is-nagorno-karabakh-why-are-tensions-rising

[13] Reuters, Turks protest over government’s quake response in stadiums, on streets, 27 Februari 2023. https://www.reuters.com/world/middle-east/turks-protest-over-governments-quake-response-stadiums-streets-2023-02-27/

[14] Samantha Custer, Competing visions for the Indian Ocean: China’s influence in South and Central Asia, AID DATA, 12 Mei 2022. https://www.aiddata.org/blog/competing-visions-for-the-indian-ocean-chinas-influence-in-south-and-central-asia

[15] Ibid.

[16] Ahmed Rasheed & Orhan Coskun, EXCLUSIVE Iran struck Iraq target over gas talks involving Israel-officials, Reuters, 28 Maret 2022. https://www.reuters.com/world/middle-east/exclusive-iran-struck-iraq-target-over-gas-talks-involving-israel-officials-2022-03-28/

[17] Amina Ismail & Maha El Dahan,Exclusive: Attacks on major Iraqi gasfield drive out U.S. contractors, 31 Agustus 2022. https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-attacks-major-iraqi-gasfield-drive-out-us-contractors-2022-08-30/

[18] Khazan Jangiz, Dana Gas sigdn agreement with US to expands gas production in the Kurdistan Region,  Rudaw, 8 September 2021. https://www.rudaw.net/english/kurdistan/080920212

[19] UNDP, Heightened Human Righst Due Diligence for Business in Conflict-Affected Contexts A Guide, 2022. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/UNDP_Heightened_Human_Rights_Due_Diligence_for_Business_in_Conflict-Affected_Context.pdf

[20] International Alert, NGOs and experts call on EU to ensure new directive addresses risk in  conflict-affected areas, Agustus 2022. https://www.international-alert.org/statements/eu-new-due-diligence-directive/

[21] Europe Commision, Just and sustainable economy: Commision lays down rules for companies to respect human rights and environment in global value chain, 23 Februari 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1145

[22]Chriss McGarry, Jacquelyn MacLennan & Clare Connellan, The Global ESG Regulatory Fremawork Toughens Up, Harvard Law School Forum  on Corporate Governance, 19 September 2022. https://corpgov.law.harvard.edu/2022/09/19/the-global-esg-regulatory-framework-toughens-up/

Presiden AS Joe Biden di Halaman Selatan Gedung Putih 24 Februari 2023 di Washington, DC. (Foto oleh Drew Angerer/Getty Images)

Proposal Administrasi Biden untuk Membatasi Pencari Suaka

, , , , , , , , , 0

Administrasi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden telah meluncurkan aturan baru yang dapat memperketat pembatasan puluhan ribu pencari suaka yang tiba di perbatasan selatan negara itu dengan Meksiko. Dalam proposal kebijakan itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS mengatakan proyeksi menunjukkan perbatasan AS-Meksiko telah mengidentifikasi 11.000 hingga 13.000 penyeberangan ilegal per hari jika peraturan baru itu tidak segera disetujui.

Aturan yang diusulkan, yang diumumkan pada 22 Februari 2023, akan memberi pejabat perbatasan kekuatan untuk menolak pencari suaka yang “menghindari dan menetapkan jalur untuk migrasi yang sah” atau yang gagal mencari perlindungan di negara-negara tempat mereka bepergian untuk tiba di AS. Selain itu, orang-orang yang melanggar aturan akan dilarang masuk kembali ke AS selama lima tahun.

Digambarkan sebagai “tindakan darurat“, proposal tersebut mengantisipasi kebijakan kontroversial yang diterapkan pada tahun 2020 di bawah mantan Presiden Republik Donald Trump yang telah digunakan untuk mengusir pencari suaka atas nama kesehatan masyarakat AS. Dalam pernyataan bersama, DHS dan Departemen Kehakiman AS (DOJ) menggambarkan kebijakan yang diusulkan sebagai tindakan “sementara” yang dirancang untuk mengatasi lonjakan di migrasi.

Tetapi sementara Biden, seorang Demokrat, telah berusaha menjauhkan diri dari kebijakan perbatasan pendahulunya, para kritikus mengecam pengumuman tersebut sebagai kelanjutan dari pendekatan Trump terhadap imigrasi dan keamanan. Kebijakan ini juga mengumumkan akan menerima umpan balik publik terkait proposal itu selama 30 hari.

Aturan ini menandakan salah satu upaya terluas dari administrasi Biden untuk mengurangi gerakan imigran tidak berdokumen melintasi perbatasan AS-Meksiko, dimana Patroli Perbatasan AS yang mendokumentasikan 2.378.944 “pertemuan” antara pencari suaka di wilayah tersebut. Akibatnya, Partai Republik telah menekan Biden untuk menindak penyeberangan ilegal, dan pada bulan Januari lalu, pemerintah memperluas inisiatif yang awalnya ditujukan untuk para pencari suaka Venezuela untuk memasukkan para pencari suaka dari Nikaragua, Haiti, dan Kuba.

Kebijakan itu membuat pencari suaka dari empat negara tersebut untuk melamar melalui “proses pembebasan bersyarat” yang mengharuskan pelamar untuk menjalani pemeriksaan serta memiliki sponsor di AS yang dapat mendukung mereka secara finansial. Diperkirakan hingga 30.000 pelamar per bulan akan diterima di bawah program, kata administrasi Biden. Dalam pernyataan mereka pada 22 Februari, DHS dan DOJ mengatakan 26.000 orang Kuba, Nikaragua dan Haiti telah diterima melalui “proses pembebasan bersyarat” pada 17 Februari.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..