Menu

Uni Eropa

Indonesia dan Uni Eropa Capai Kesepakatan Bersejarah IEU-CEPA Setelah 10 Tahun Negosiasi

Indonesia dan Uni Eropa Capai Kesepakatan Bersejarah IEU-CEPA Setelah 10 Tahun Negosiasi

, , , , , , , 0

Setelah melalui proses panjang selama satu dekade, Indonesia dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kesepakatan ini diumumkan secara resmi dalam pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Dewan Eropa António Costa di Gedung Europa, Brussel, Belgia, pada Minggu, 13 Juli 2025.

Negosiasi IEU-CEPA sendiri telah dimulai sejak tahun 2016 dan mencatatkan total 19 putaran perundingan. Sepanjang prosesnya, perdebatan terkait isu komoditas seperti minyak sawit dan nikel, perlindungan investasi, serta akses pasar terus bergejolak. Adapun terobosan penting dalam perundingan ini tercapai setelah serangkaian dialog intensif antara delegasiIndonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo bersama para menteri bidang ekonomi, dan pihak Uni Eropa yang diketuai oleh António Costa dan Ursula von der Leyen. Penandatanganan exchange letter kemudian menjadi langkah konkret percepatan finalisasiIEU-CEPA tersebut.

Substansi utama dari IEU-CEPA mencakup penghapusan tarif impor terhadap sekitar 80% produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun sejak perjanjian berlaku. Produk-produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, perikanan, otomotif, dan kelapa sawit diproyeksikan akan mendapat tarif masuk hampir nol, dari sebelumnya berkisar 8–12 persen. Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa ekspor nasional ke pasar Eropa akan meningkat hingga 50% dalam tiga tahun pertama implementasi; dimana kesepakatan ini juga dinilai membuka peluang investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan, dengan jaminan perlindungan hukum dan kepastian regulasi bagi pelaku usaha dari kedua pihak.

Tak hanya aspek perdagangan dan investasi, IEU-CEPA juga menggarisbawahi komitmen kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan melalui kolaborasi dengan Eropa. Lebih lanjut, perjanjianini turut memuat elemen keberlanjutan yang mencakup regulasi minyak sawit berwawasan lingkungan dan perlindungan kekayaan intelektual, sejalan dengan nilai-nilai perdagangan berkelanjutan yang diusung Uni Eropa.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyebut kesepakatan ini sebagai terobosan besardan momentum bersejarah yang menandai babak baru dalam hubungan ekonomi Indonesia-Uni Eropa. Ia juga berharap Eropa dapat terus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global di tengah dunia multipolar yang dinamis. Senada, Presiden Dewan EropaAntónio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut baik kesepakatan tersebut dan menegaskan pentingnya IEU-CEPA dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan serta membuka peluang baru dalam perdagangandan investasi.

Secara strategis, IEU-CEPA memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra utama Uni Eropa di kawasan Asia Tenggara dan memperluas akses pasar global bagi produk-produk dalam negeri. Uni Eropa saat ini merupakan mitra dagang sekaligus investor asing terbesar kelima bagi Indonesia, sehingga keberhasilan perjanjian ini dinilai krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Berdasarkan rencana yang telah disepakati, finalisasi dokumen hukum IEU-CEPA ditargetkan rampung pada September 2025, dengan implementasi penuh dimulai setelah seluruh negara anggota Uni Eropa meratifikasi perjanjian, yakni pada kuartal pertama 2027.

Photo: Wechat account of Chinese Foreign Ministry, Global Times

China Memperkuat Kerja Sama dengan Jerman dan Uni Eropa di Tengah Ketegangan Perdagangan

, , , , , 0

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menegaskan kembali komitmen negaranya untuk mempererat hubungan dengan Jerman dan Uni Eropa. Wang Yi, yang juga anggota dari Biro Politik Partai Komunis Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC), menyatakan dalam pertemuan tersebut bahwa China dan Jerman secara konsisten menjaga interaksi tingkat tinggi. Kerja sama pragmatis antara kedua negara juga menunjukkan momentum kuat dan menghasilkan hasil positif. Wang juga mencatat bahwa meskipun terdapat peningkatan unilateralisme dan proteksionisme, namun pergeseran global menuju multipolaritas tidak dapat dihindari. 

Wang Yi akhirnya menekankan pentingnya perdagangan bebas dan prinsip multilateralisme dalam serangkaian pertemuan tingkat tinggi yang diadakan dalam rangka Konferensi Keamanan Munich.

Dalam diskusinya dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz, Wang mengapresiasi sikap “pragmatis” Jerman terkait tarif Uni Eropa untuk kendaraan listrik (EV) buatan China. Ia mendorong Berlin untuk terus berperan konstruktif dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan yang ada. Scholz pun menegaskan kembali penolakan Jerman terhadap praktik proteksionisme dan berharap agar ketegangan perdagangan antara Uni Eropa dan China dapat segera teratasi.

Selain itu, Wang juga berbicara dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, untuk menekankan pentingnya kolaborasi dalam melawan semakin meningkatnya proteksionisme serta menjaga otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baerbock menegaskan pentingnya komunikasi yang transparan, sambil mengingatkan kembali komitmen Jerman terhadap kebijakan satu-China dan prinsip perdagangan bebas.

China memandang hubungannya dengan Jerman sebagai kunci penting dalam menstabilkan hubungan antara China dan Uni Eropa. Wang menekankan bahwa meskipun tantangan geopolitik terus muncul, multipolaritas merupakan tren global yang tidak bisa dihindari. Ia juga menegaskan kesiapan China untuk bekerja sama dengan Jerman dalam menghadapi isu-isu global yang mendesak, seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pertemuan terpisah dengan pemimpin Eropa lainnya, termasuk pejabat dari Prancis dan Spanyol, Wang mendorong pentingnya pendekatan diplomatik yang bijaksana dalam mengatasi ketegangan perdagangan. Ia kembali menegaskan komitmen China untuk berkolaborasi dengan mitra Eropa, guna meningkatkan saling pengertian serta berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global.

Di tengah gelombang ketidakpastian geopolitik yang meningkat, upaya diplomatik China di Munich mencerminkan niatnya untuk menjaga hubungan ekonomi dan politik yang kokoh dengan Eropa, sekaligus menavigasi perselisihan perdagangan dengan Brussels. Dengan kedua pihak berusaha menyeimbangkan kerja sama ekonomi dan kepentingan strategis, beberapa bulan ke depan diprediksi akan menjadi krusial dalam menentukan arah hubungan China-Uni Eropa.

News

Peringatan Prancis ke Trump atas ucapan yang Membahayakan batas kedaulatan Uni-Eropa

, , , , , 0

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, pada hari rabu memperingatkan Donald Trumpuntuk tidak mengusik atau mengancam kedaulatan perbatasan Uni-Eropa. Donald Trump berkata bahwa ia tidak akan menutup kemungkinan membuat tindakan militer dalam mengambil alih Greenland, yang selama ini menjadi wilayah otonom dari Denmark selama lebih dari 600 tahun.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyatakan bahwa ia tidak yakin Amerika Serikat akan melakukan invasi terhadap pulau Arktik yang luas, Greenland, yang telah menjadi bagian dari Denmark selama lebih dari enam abad. Menurutnya, kemungkinan serangan semacam itu sangat kecil, mengingat hubungan internasional yang ada dan pentingnya menjaga stabilitas kawasan. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa prinsip kedaulatan wilayah berlaku untuk semua negara, besar maupun kecil, “Prinsip tentang ketidakbolehan pelanggaran batas wilayah berlaku untuk setiap negara… tidak peduli apakah itu negara yang sangat kecil atau sangat kuat”. Ia juga menyatakan kebingungan terhadap pernyataan dari pemerintahan AS yang baru. Scholz menekankan pentingnya NATO sebagai alat utama pertahanan dan hubungan transatlantik, di mana Denmark, Jerman, dan Prancis juga menjadi anggota.

Dalam wawancara dengan radio France Inter, Barrot menegaskan bahwa Uni Eropa tidak akan membiarkan negara manapun, termasuk Amerika Serikat, menyerang perbatasan kedaulatannya. “Tidak ada keraguan bahwa Uni Eropa akan berdiri teguh dalam melindungi kedaulatan dan integritas wilayahnya,” ujarnya. “Kami adalah benua yang kuat, dan kami bertanggungjawab untuk menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan kami dan dunia.”

Pernyataan Trump semakin memperjelas agenda ekspansionisnya, hanya dua minggu sebelum ia resmi dilantik pada upacara pelantikan 20 Januari 2025 di Washington.

“Jika Anda bertanya apakah saya percaya Amerika Serikat akan menginvasi Greenland, jawaban saya adalah tidak. Namun, apakah kita telah memasuki era di mana hanya yang terkuat yang akan bertahan? Maka jawaban saya adalah ya,” kata Barrot.

Foto: Kolase Bendera Eropa dengan Indonesia. (Pool AP Photo)

Organisasi Perdagangan Dunia Dukung Uni Eropa atas Indonesia Soal Isu Kelapa Sawit

, , , , , 0

Para ahli dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagian besar mendukung pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar nabati oleh Uni Eropa, setelah adanya keluhan dari Indonesia. Keputusan panel yang disampaikan pada hari Jumat (10/1/2025), menyimpulkan bahwa meskipun tindakan-tindakan Uni Eropa tersebut sebagian besar sejalan dengan peraturan perdagangan, namun ada beberapa kekurangan yang ditemukan dalam persiapan, publikasi, dan administrasi pembatasan tersebut.

Sengketa ini berpusat pada Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa tahun 2018 (RED II), yang membatasi penggunaan bahan bakar nabati berbasis tanaman untuk memenuhi target energi terbarukan dan bertujuan untuk menghapuskan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit secara bertahap pada tahun 2030. Uni Eropa telah menjustifikasi langkah-langkah ini dengan melabeli produksi minyak kelapa sawit sebagai produksi yang tidak berkelanjutan.

Indonesia, produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, mengajukan keluhan pada tahun 2019, menentang keputusan Uni Eropa tersebut. Keputusan serupa dikeluarkan oleh panel WTO pada tahun 2024 terkait keluhan Malaysia atas masalah yang sama. Bersama-sama, Indonesia dan Malaysia menyumbang sebagian besar produksi minyak kelapa sawit dunia, yang merupakan bahan baku berbagai produk, mulai dari makanan hingga kosmetik.

Kelompok-kelompok lingkungan telah lama mengkritik produksi minyak kelapa sawit karena kontribusinya terhadap deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, karena wilayah hutan hujan yang luas telah dibuka untuk perkebunan. Keputusan WTO ini semakin memperumit perdebatan yang sedang berlangsung mengenai keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan masalah lingkungan.

 

Indonesia berupaya menyamakan data perhutanan dengan standar keberlanjutan Uni Eropa

Sebelumnya pada tahun 2024 lalu, Indonesia sedang berupaya meningkatkan sistem data hutan dan rantai pasoknya untuk memenuhi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR), yang melarang impor komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao yang terkait dengan deforestasi. Peraturan tersebut mengharuskan produsen dan perusahaan yang memperdagangkan komoditas tersebut ke Uni Eropa untuk memberikan bukti terperinci yang membuktikan bahwa komoditas tersebut tidak diproduksi dari lahan yang mengalami deforestasi sejak tahun 2020. Peraturan baru ini memberikan waktu kepada produsen dan perusahaan hingga 30 Desember 2024 untuk mematuhi peraturan tersebut.

Namun, terdapat perbedaan antara data hutan Indonesia dan peta Forest Observatory Uni Eropa. Uni Eropa menggunakan data Forest Observatory-nya untuk memantau perubahan hutan dan sungai, sedangkan Indonesia menggunakan sistem monitoringnya sendiri bernama SIMONTANA. Uni Eropa menggunakan definisi ‘hutan’ berdasarkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, sedangkan Indonesia menggunakan definisinya sendiri.

Menurut Indonesia, Uni Eropa melebih-lebihkan tutupan hutan dengan memasukkan semak belukar dan lahan pertanian, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan dicap sebagai negara “berisiko tinggi”, yang berpotensi membuat ekspornya diawasi lebih ketat. 

Guna mengatasi hal ini, Indonesia bekerja sama dengan para pejabat Uni Eropa untuk menyelaraskan definisi dan data hutan sebelum implementasi EUDR pada bulan Desember 2024. Duta besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan pendekatan dengan Uni Eropa, mengindikasikan peta yang disiapkan oleh pusat penelitian gabungan Eropa memiliki kekeliruan. Maka dari itu pada pertemuan Indonesia dan Uni Eropa tahun 2024 lalu, kedua pihak membandingkan catatan dan peta untuk menyelaraskan data.

Apa selanjutnya?

Kecuali jika laporan panel WTO diajukan banding, laporan tersebut harus diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu dua bulan ke depan (60 hari). Jika diadopsi, laporan tersebut akan mengikat Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa kemudian akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban-kewajiban WTO. Para pihak biasanya mencoba untuk menyepakati jangka waktu yang masuk akal bagi Anggota WTO yang bersengketa untuk mematuhinya. Jika hal ini tidak dapat disepakati, maka akan diputuskan oleh arbiter. 

General Abdourahmane Tchiani makes a statement on 28 July 2023 in Niamey, Niger

Menolak Tuduhan, Uni Eropa Tarik Duta Besar dari Niger

, , , , 0

Uni Eropa menyatakan akan menarik duta besarnya untuk Niger di tengah-tengah meningkatnya ketegangan politik kedua pihak dikarenakan permasalahan alokasi bantuan kemanusiaan sebesar 1,3juta Euro. Langkah ini diambil menyusul tuduhan dari junta militer Niger bahwa Uni Eropa telah mengabaikan otoritas lokal dengan mengarahkan bantuan untuk korban banjir langsung ke organisasi lokal setempat. Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka telah memanggil kembali Salvador Pinto da França, duta besarnya untuk Niger, untuk melakukan konsultasi di Brussel, menggarisbawahi ketegangan yang semakin meningkat dalam hubungan tersebut.

Menanggapi tuduhan ini, badan urusan luar negeri Uni Eropa, European External Action Service (EEAS), dengan tegas menolak tuduhan tersebut. EEAS menekankan komitmen mereka untuk terus mendukung penduduk Niger melalui bantuan kemanusiaan yang diberikan ‘secara netral, tidak memihak, dan independen’ melalui badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, dan organisasi lokal. Uni Eropa juga menekankan tidak perlunya mempolitisasi bantuan-bantuan tersebut.

Sebelumnya, Niger berada di bawah kekuasaan militer sejak junta mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada Juli 2023. Sejak mengambil alih kekuasaan tersebut, para pemimpin militer negara ini telah menjauhkan diri dari mantan penguasa kolonial mereka, Prancis, dan hubungan dengan Uni Eropa juga semakin tegang.

Sejak kudeta tersebut, Uni Eropa juga mengumumkan sanksi kepada junta militer yang dinilai sudah menyebabkan instabilitas politik dan memperparah krisis keamanan di Niger. Sanksi ini ditujukan kepada pejabat militer yang dianggap telah melanggar sistem demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Selain itu, sanksi lainnya juga yakni larangan perjalanan ke negara-negara anggota Uni Eropa, pembekuan aset, dan lain-lain.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban walks with European Commission President Ursula von der Leyen at the EU Commission headquarters in Brussels [Reuters]

Tensi Hungaria dan Uni Eropa Meningkat Terkait Visa untuk Warga Rusia

, , , 0

Ketegangan antara Uni Eropa (UE) dan Hungaria telah meningkat karena dugaan langkah Budapest untuk melonggarkan pembatasan visa Schengen untuk warga negara Rusia yang memicu kekhawatiran di dalam Uni Eropa. Hungaria sebelumnya pada bulan Juli lalu meluncurkan sistem visa cepat terbaru untuk warga dari delapan negara, termasuk Rusia dan Belarusia, untuk memasuki wilayah Hungaria tanpa pemeriksaan keamanan atau batasan apapun. Hungaria menilai negaranya akan banyak membangun teknologi nuklir baru menggunakan teknologi Rusia.

Hungaria belum menanggapi permintaan Komisi Eropa untuk klarifikasi mengenai program “Kartu Nasional” yang dilaporkan memfasilitasi perjalanan yang lebih mudah di Uni Eropa untuk warga negara Rusia dan Belarusia. Jika memiliki ‘Kartu Nasional’ setidaknya selama tiga tahun, orang tersebut mampu menjadi residen tetap yang akan mendapat keuntungan lain seperti bekerja dan hidup di negara tersebut. Setelah delapan tahun menjadi residen tetap, individual bisa mendaftar kewarganegaraan yang tentunya membuat mereka bisa bekerja di negara manapun di Uni Eropa.

Kontroversi ini terjadi setelah kunjungan kontroversial Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban ke Moskow tidak lama setelah Hungaria menjadi presiden Uni Eropa, yang memperburuk hubungan yang sudah tegang antara Hongaria dan Uni Eropa. Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Dalam Negeri Ylva Johansson telah menetapkan tenggat waktu bagi Hungaria untuk menjelaskan program “Kartu Nasional” namun Budapest gagal memberikan tanggapan apa pun hingga tenggat waktu tersebut.

Masalah ini diperkirakan akan menjadi titik fokus pada pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa yang akan datang di Brussels pada tanggal 28 Agustus. Pertemuan ini dipindahkan dari Hungaria, menyimpang dari tradisi mengadakan pertemuan informal di ibukota negara yang memegang kepresidenan Uni Eropa, karena ketegangan yang sedang berlangsung.

Selama ini, sikap Hungaria terhadap konflik Rusia-Ukraina sering kali berbenturan dengan posisi Uni Eropa dengan Orban yang sering dituduh mengadopsi sikap “pro-Rusia”, meski sering dibantahnya. Selain itu, Hungaria telah berselisih dengan UE mengenai dukungan militer dan finansial untuk Ukraina dan negosiasi keanggotaan UE. 


Ketidaksepakatan ini menambah kekhawatiran Uni Eropa yang sudah ada tentang komitmen Hongaria terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, yang telah menyebabkan penangguhan sebagian besar alokasi anggaran Uni Eropa untuk Hungaria di bawah prosedur “pelanggaran hukum Uni Eropa”.

eu-china-1000x642

Hubungan Uni Eropa-China: Defisit, penghilangan risiko, dan teknologi penggunaan ganda

, , , , , , 0

Menyertai strategi tingkat negara ini adalah serangkaian tindakan defensif yang telah diterapkan UE. Ini termasuk penyaringan investasi dua arah dan mekanisme anti-paksaan di bawah payung pendekatan ‘derisking’. Pada saat yang sama, Eropa berusaha untuk mendiversifikasi mitra dagang dan rantai pasokannya untuk mendukung negara-negara yang ‘berpikiran sama’ di Asia, Amerika Latin, dan tempat lain.

Menyusul pendekatan Eropa yang dikalibrasi ulang terhadap Beijing, tahun 2023 menandai momen dalam devolusi, bukan evolusi, hubungan UE-China. Beberapa negara Eropa telah merilis strategi khusus menghadapi China yang menguraikan pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap China, yang sebagian besar tertanam dalam kerangka kerja Uni Eropa yang lebih luas yang dipimpin oleh Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen.

Menyertai strategi tingkat negara ini adalah serangkaian langkah-langkah defensif yang telah dilakukan UE termasuk penyaringan investasi dua arah dan mekanisme anti-paksaan di bawah payung pendekatan “penghilangan risiko”. Pada saat yang sama, Eropa berusaha untuk mendiversifikasi mitra dagang dan rantai pasokannya untuk mendukung negara-negara yang ‘berpikiran sama’ di Asia, Amerika Latin, dan tempat lain.

 

Sebuah pertemuan dengan ekspektasi yang tinggi

Bagi para pengamat Eropa dan China, KTT Uni Eropa-China ke-24 di Beijing, yang pertama kali diadakan secara langsung dalam empat tahun terakhir, merupakan acara yang sangat dinanti-nantikan. Setelah pertemuan Joe Biden dengan Xi Jinping pada bulan November di mana bisnis keamanan terkait Taiwan dibahas secara memuaskan, Uni Eropa dapat mempertahankan fokus KTT tahun ini pada isu-isu ekonomi setelah KTT sebelumnya pada bulan April 2022 didominasi oleh perang Ukraina.

Isu-isu yang dibahas termasuk subsidi China untuk sektor ekspor industri utama seperti kendaraan listrik, yang dianggap merusak persaingan Eropa. Brussels telah meluncurkan investigasi terhadap kelebihan kapasitas ini dan berencana untuk menyelidiki sektor-sektor lain seperti perangkat medis juga. Masalah utama lainnya adalah defisit perdagangan besar-besaran Eropa dengan China, mitra dagang terbesarnya, yang mencapai €400 miliar pada tahun 2022. Uni Eropa berlomba-lomba untuk menciptakan lapangan yang lebih seimbang dan keterbukaan yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan Eropa. Upaya penting ketiga adalah membatasi ekspor barang-barang China yang berkontribusi pada kompleks industri militer Rusia dan meningkatkan kemampuan teknologi Moskow. Diperkirakan lebih dari 70% komponen berteknologi tinggi dan produk multiguna dipasok ke Rusia oleh China telah mengundang kemarahan dan risiko sanksi Uni Eropa terhadap setidaknya 13 perusahaan China.[1] Inggris baru saja mengumumkan sanksi baru terhadap entitas-entitas China yang diduga mendorong mesin perang Putin.[2]

Brussels telah meluncurkan investigasi terhadap kelebihan kapasitas ini dan berencana untuk menyelidiki sektor-sektor lain seperti perangkat medis juga.

KTT ini diadakan pada saat hubungan Uni Eropa dan China yang membeku dan juga perang Rusia-Ukraina yang hampir memasuki tahun kedua. Yang sangat mengecewakan Eropa, China belum menggunakan pengaruhnya dengan Rusia secara berarti untuk menghentikan perang, dan Eropa telah mengekstrapolasi beberapa pelajaran pahit yang telah dipelajarinya dari ketergantungannya yang berlebihan pada energi Rusia ke dalam hubungannya dengan China.

 

Keseimbangan antara risiko dan kepentingan

Sejak pandemi Covid19, keterlibatan Eropa dengan China menjadi lebih bersyarat dan semakin diawasi berdasarkan persenjataan rantai pasokan Beijing, pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong, dan sanksi balas-membalas terhadap para pejabat yang menyebabkan Perjanjian Komprehensif Uni Eropa-China tentang Investasi (CAI) dibekukan. Blokade impor Lithuania oleh China setelah keputusan Vilnius untuk membuka Kantor Perwakilan Taiwan dan distorsi pasar tunggal Uni Eropa yang terjadi kemudian turut berkontribusi pada ketegangan yang terjadi. Selain itu, sejumlah perkembangan telah terjadi di tingkat negara anggota seperti keluarnya Italia secara resmi dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (yang akan diperpanjang selama empat tahun), mengikuti jejak negara-negara Baltik yang keluar dari BRI segera setelah penandatanganan “kemitraan tanpa batas” antara Rusia dan China. Perkembangan ini telah membuat tindakan penyeimbangan Uni Eropa sejak Maret 2019, yang secara bersamaan melabeli China sebagai “mitra, pesaing, dan saingan sistemik”, menjadi lebih menantang.

Jika pernyataan Von der Leyen baru-baru ini, yang mengakui “elemen eksplisit persaingan dalam hubungan” di tengah-tengah tujuan Beijing untuk “perubahan sistemik tatanan internasional dengan China sebagai pusatnya” adalah sesuatu yang bisa dipercaya,[3] Brussels bermaksud melakukan bisnis selama KTT. Eropa dapat berada di atas angin mengingat konteks perlambatan ekonomi China yang membuka jalan bagi potensi konsesi di tengah-tengah keinginan Beijing untuk kebijakan Eropa yang lebih independen dan jauh dari tekanan trans-Atlantik.[4]

Namun, “de-risking”, dengan tujuan untuk membatasi saling ketergantungan di sektor-sektor strategis dan penting, hanya akan membuahkan hasil jika kebijakan-kebijakan dikoordinasikan secara efektif di antara negara-negara anggota, yang banyak di antaranya tidak melihat dengan mata kepala sendiri dalam hal China. Terlepas dari pembicaraan hawkish, para pemimpin Eropa arus utama baru-baru ini berbondong-bondong ke China untuk mengejar kepentingan komersial sementara para tersangka seperti Viktor Orban dari Hongaria terus mendorong hubungan yang lebih dekat dengan Beijing. Selain itu, ketergantungan Eropa yang berlebihan pada bahan baku China untuk transisi ramah lingkungannya juga memperumit ambisi untuk mengurangi risiko.

Tantangan bagi Eropa adalah manajemen yang lebih efektif atas ketergantungan mereka dengan China. Hal ini akan melibatkan perlindungan kepentingan ekonomi Eropa dan mempertahankan akses ke pasar China yang menguntungkan sambil mengelola risiko keamanan.

Di pihak Beijing, kemampuannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan Eropa akan bergantung pada kesediaannya untuk mengalah pada kekhawatiran Eropa dan mengatasi masalah-masalah yang sebenarnya. Mengingat ketidaksesuaian antara retorika dan tindakan China secara umum, Brussels tidak perlu menahan nafas.

 

[1] Finbarr Bermingham. EU says up to 70% hi-tech imports ‘killing Ukrainians’are reaching Russian military via China. South China Morning Post. 22 September 2023. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3235536/eu-says-70-hi-tech-imports-killing-ukrainians-are-reaching-russian-military-china

[2] Foreign, Commonwealth & Defelopment Office. UK hits military suppliers propping up Russia’s war machine. 6 Desember 2023. https://www.gov.uk/government/news/uk-hits-military-suppliers-propping-up-russias-war-machine

[3] European Commission. Speech by President von der Leyen at the EU Ambassadors Conference 2023. 6 November 2023. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_5581

[4] Global Times. Xi urges EU to formulate independent understanding and policy toward China. 1 April 2022. https://www.globaltimes.cn/page/202204/1257419.shtml

be-eu-logolandscape-dark

Semangat ‘kompromi à la belge’

, , , , , , 0

Pada tanggal 1 Januari 2024, Belgia mengambil alih kepresidenan bergilir Dewan Uni Eropa (UE) dari Spanyol. Kepresidenan ke-13 Belgia, yang terakhir pada tahun 2010, tiba pada saat yang penuh gejolak ketika Uni Eropa bergulat dengan berbagai krisis termasuk perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, ketidakstabilan yang mengerikan di Timur Tengah, keamanan energi, dan tantangan China.

Kepresidenan Dewan yang bergilir selama enam bulan bekerja dalam format trio 18 bulan untuk menjaga kesinambungan agenda,[1] kemajuan dalam berbagai legislasi Uni Eropa, dan mencari kolaborasi dan konsensus di antara negara-negara anggota – semuanya sambil memasukkan visi dan prioritas negara yang sedang menjabat di tingkat Uni Eropa. Dengan trio saat ini yang terdiri dari Spanyol, Belgia, dan Hongaria, Belgia akan memimpin hingga akhir Juni dan kemudian menyerahkan kursi kepresidenan pada bulan Juli kepada Hongaria dan kepemimpinan euroskeptiknya, yang terkenal karena memainkan peran spoiler dalam pengambilan keputusan UE.

Pada akhir Februari 2024, Uni Eropa akan memasuki masa kampanye untuk pemilihan umum pada bulan Juni yang akan mengarah pada pembentukan Parlemen dan Komisi Eropa yang baru. Hal ini memberi Belgia periode yang jauh lebih singkat daripada masa kepresidenan biasa untuk menyelesaikan berkas-berkas yang tertunda atau menangani berkas-berkas baru dan menyampaikannya kepada 450 juta warga Uni Eropa.

Pemilihan umum nasional dan regional Belgia yang akan datang pada bulan Juni 2024 dapat semakin memperumit ambisi kepresidenan mengingat tantangan sistem politik Belgia yang terpecah-pecah, yang memegang rekor dunia Guinness[2] untuk masa terlama tanpa pemerintahan. Setelah runtuhnya pemerintahan mantan Perdana Menteri Belgia Charles Michel-yang saat ini menjabat sebagai presiden Dewan Eropa sejak 2019-pada tahun 2018, dibutuhkan waktu hampir 600 hari[3] untuk membentuk koalisi tujuh partai saat ini, di mana Belgia memecahkan rekor sebelumnya, yaitu 541 hari tanpa pemerintahan setelah pemilihan umum tahun 2010.[4]

Namun, sebagai negara yang menjadi tuan rumah bagi lembaga-lembaga Uni Eropa dan NATO dengan Brussel yang dikenal sebagai ibu kota de facto dan markas besar Uni Eropa, Belgia telah berperan penting dalam evolusi Uni Eropa dan memainkan peran sentral dalam proyek Eropa. Pada tahun 1958, Belgia adalah negara pertama yang memimpin Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), pendahulu Uni Eropa yang beranggotakan enam negara. Seperti yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Alexander De Croo, “Orang Belgia memiliki Uni Eropa dalam DNA kami”,[5] dan Menteri Luar Negeri Hadja Lahbib membuktikan “kompromi à la belge” – kemampuan orang Belgia untuk berkompromi sebagai negara multibahasa dan multietnis yang kecil.[6]

 

Prioritas kepresidenan Belgia

Sejalan dengan mottonya “Melindungi, Memperkuat, Mempersiapkan”, Belgia telah mengidentifikasi enam bidang prioritas untuk kepresidenannya.[7]

Yang pertama termasuk mempertahankan supremasi hukum, demokrasi dan persatuan, disertai dengan fokus pada perluasan Uni Eropa dan dukungan untuk negara-negara kandidat sambil mempersiapkan Uni Eropa untuk aksesi di masa depan. Hal ini semakin penting mengingat keputusan pada KTT Uni Eropa baru-baru ini di bulan Desember untuk membuka negosiasi aksesi dengan Ukraina dan Moldova dan dalam konteks ulang tahun ke-20 perluasan Uni Eropa ke arah timur yang bertepatan dengan masa kepresidenan Belgia.[8]

Prioritas kedua adalah memperkuat daya saing Eropa, kebijakan industri, dan keamanan ekonomi benua itu dengan meningkatkan pasar internal UE, menyederhanakan kerangka kerja peraturan, mengurangi ketergantungan kritis, dan menciptakan ekosistem digital yang tangguh.

Yang ketiga melibatkan pengejaran transisi energi dan iklim yang hijau dan adil sejalan dengan Kesepakatan Hijau UE. Hal ini juga mencakup peningkatan ekonomi sirkular Uni Eropa, penyediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat, memajukan sumber energi terbarukan dan rendah karbon, serta mencapai konsensus tentang emisi karbon dari bus dan truk.

Prioritas keempat Belgia adalah mempromosikan agenda sosial Eropa untuk memfasilitasi masyarakat Eropa yang lebih inklusif dan adil, serta memperkuat agenda kesehatan Uni Eropa melalui peningkatan kesiapsiagaan krisis dan memastikan akses yang adil terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas.

Prioritas utama lainnya adalah untuk melindungi orang dan perbatasan yang selaras dengan kesepakatan baru Uni Eropa tentang migrasi dan suaka yang disepakati pada bulan Desember. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah migrasi yang telah lama menjadi isu hangat melalui reformasi sistem suaka dan manajemen migrasi yang efektif sesuai dengan nilai-nilai Uni Eropa. Belgia juga akan memprioritaskan pemberantasan kejahatan terorganisir dan penanganan terorisme dan ekstremisme.

Prioritas terakhir melibatkan upaya menuju Eropa global termasuk memperkuat otonomi dan ketahanan Uni Eropa di tengah meningkatnya kontestasi geopolitik melalui kebijakan perdagangan yang lebih ambisius dan mobilisasi yang lebih besar dari kemampuan keamanan, pertahanan, dan pembangunan.

Selain itu, KTT khusus telah dijadwalkan pada awal Februari di mana fokusnya akan mencakup pengesahan paket bantuan € 50 untuk Ukraina yang diveto oleh Hongaria selama KTT Dewan Desember 2023.[9] Kerangka Kerja Keuangan Multi-Tahunan (MFF) Uni Eropa, alias anggaran jangka panjang Uni Eropa, juga akan ditinjau.[10] Kepresidenan ini juga akan bertujuan untuk melanjutkan perjanjian penting Uni Eropa untuk mengatur Kecerdasan Buatan (AI) dalam upaya pertama di dunia.[11]

Dengan agenda kepresidenan yang ambisius, rentang waktu yang singkat, dan beberapa pemilihan umum yang akan datang, Belgia kemungkinan akan memiliki beberapa bulan yang menggembirakan di masa depan.

 

[1] European Council Council of the European Union. The presidency of the Council of the EU. https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/

[2] James M.Lindsay. Ten Elections to Watch in 2024. Council on Foreign Relations. 21 Desember 2023. https://www.cfr.org/blog/ten-elections-watch-2024

[3] The Brussels Times. Belgium breaks own record longest period without government. 3 Agustus 2020. https://www.brusselstimes.com/124777/belgium-breaks-own-record-for-longest-period-without-government

[4] Ibid.

[5] Ugo Realfonzo. Belgium sets course for EU presidency in 2024 amid period of crisis. The Brussels Times.  8 Desember 2023. https://www.brusselstimes.com/830271/belgium-sets-course-for-eu-presidency-in-2024-amid-period-of-crisis

[6] Bernd Riegert. Belgium’s bold EU Council agenda. DW. 1 Januari 2024. https://www.dw.com/en/belgiums-bold-eu-council-agenda/a-67856899

[7] Belgian Presidency Council of the European Union. Priorities. https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/

[8] Eszter Zalan. 2004: ‘Big Bang’enlargement: A home coming. Euobserver. 22 Desember 2020. https://euobserver.com/20th-anniversary/149997

[9] DW. EU summit:Hungary blocks 50 billion Ukraine aid deal. 15 Desember 2023. https://www.dw.com/en/eu-summit-hungary-blocks-50-billion-ukraine-aid-deal/live-67727457

[10] Euroepan Commission. 2021-2027 longterm EU budget & Next Generation EU. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en

[11] Euroepan Council. Artificial intelligence act: Council and Parliament strike a deal on the first rules for Al in the world. 9 Desember 2023. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/09/artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/

Menlu Italia Mendorong Pembentukan Tentara Uni Eropa, Dikritik Rusia

, , , , , 0

Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, mengatakan bahwa Uni Eropa seharusnya membentuk angkatan bersenjata gabungan sendiri yang dapat berperan dalam pemeliharaan perdamaian dan mencegah konflik. Tajani menyatakan seruan tersebut dalam wawancara dengan surat kabar Italia La Stampa, di mana Ia menyatakan bahwa kerjasama Eropa yang lebih erat dalam bidang pertahanan menjadi prioritas bagi partai Forza Italia yang dipimpinnya.

“Jika kita ingin menjadi penjaga perdamaian di dunia, kita memerlukan militer Eropa. Dan ini merupakan prasyarat fundamental untuk memiliki kebijakan luar negeri Eropa yang efektif,” katanya dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu (7/1/2023).

“Dalam dunia dengan pemain kuat seperti Amerika Serikat, China, India, Rusia – dengan krisis dari Timur Tengah hingga Indo-Pasifik – warga Italia, Jerman, Prancis, atau Slovenia hanya dapat dilindungi oleh sesuatu yang sudah ada, yaitu Uni Eropa,” tambahnya.

Kerjasama pertahanan Eropa telah naik ke agenda politik sejak invasi penuh skala Rusia ke Ukraina hampir dua tahun lalu. Namun, upaya lebih fokus pada perluasan NATO, dengan negara anggota UE, Finlandia, bergabung dengan aliansi tersebut tahun lalu dan Swedia juga dalam jalur untuk menjadi anggota.

Tidak hanya mengenai angkatan bersenjata gabungan, namun Tajani juga mengatakan bahwa UE 27 negara seharusnya menyederhanakan kepemimpinannya dan memiliki satu kepresidenan, bukan struktur saat ini dengan presiden Dewan Eropa dan presiden Komisi Eropa. Pernyataan ini mencerminkan pemikiran mengenai reformasi struktural dan kebijakan, serta pembagian kekuasaan yang dianggap kurang efektif dan efisien.

Menteri luar negeri ini menjadi pemimpin Forza Italia setelah kematian Silvio Berlusconi tahun lalu. Pemilihan Parlemen Eropa pada bulan Juni akan menjadi indikator pertama dari popularitas partai ini setelah kehilangan pemimpin karismatik sebelumnya.

 

Direspons Kritikan oleh Rusia

Juru bicara Menteri Luar Negeri Rusia Maria Zakharova merespons seruan Tajani dengan skeptis. Zakharova mempertanyakan prioritas Uni Eropa, di mana sebelum fokus membentuk tentara gabungan, UE seharusnya lebih fokus dalam membuat vaksin Covid-19 secara mandiri, memastikan perlindungan di perbatasannya sesuai dengan hukum internasional, dan membahas permasalahan migran dan pencari suaka. 

Zakharova juga menilai bahwa akan ada masa di mana Presiden AS Biden meningkatkan harga energi untuk menekan UE, sehingga akan menambah tuntutan finansial bagi negara anggita NATO untuk mengumpulkan “dana bersama.”

Bakary Yaou Sangare (ketiga dari kiri), yang diangkat menjadi menteri luar negeri setelah kudeta, memberikan pidato dalam protes yang diadakan di luar pangkalan militer Prancis yang mendesak penarikan pasukan Prancis dari Niger pada 01 Oktober 2023. (Foto oleh Balima Boureima/Anadolu Agensi melalui Getty Images)

Junta Niger membatalkan UU anti-imigrasi dan bantuan militer pukulan terhadap kebijakan UE

, , , , , , , , 0

Surat edaran pemerintah yang dikeluarkan pada akhir November 2023 menyatakan bahwa junta di Niger telah menyetujui keputusan yang membatalkan peraturan tahun 2015 yang diterapkan untuk menghentikan migran Afrika menyelundupkan diri mereka melalui jalur migrasi penting melalui Niger dalam perjalanan mereka ke Eropa. Dalam perintah tertanggal 25 November 2023 yang salinannya diperoleh Associated Press, kepala junta Niger, Jenderal Abdourahmane Tchiani, mengatakan bahwa “hukuman yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang tersebut dan dampaknya harus dibatalkan.”

Ibrahim Jean Etienne, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman Nigeria, menyatakan dalam surat edaran bahwa Kementerian Kehakiman akan memeriksa pembebasan semua orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan undang-undang tersebut. Ketegangan politik yang meningkat antara Niger dan negara-negara UE yang memberikan sanksi kepada negara Afrika Barat tersebut sebagai reaksi terhadap kudeta yang menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis dan melantik junta pada bulan Juli lalu telah berubah menjadi akibat dari pencabutan undang-undang tersebut.

Daerah Agadez di Niger berfungsi sebagai pintu gerbang dari Afrika Barat ke Sahara dan telah terbukti menjadi jalur penting bagi orang Afrika yang ingin mencapai Libya untuk menyeberangi Laut Mediterania dan mencapai Eropa, serta bagi mereka yang pulang dengan bantuan dari PBB. Namun, jalur tersebut juga telah berkembang menjadi wilayah yang menguntungkan bagi penyelundup manusia, sehingga menyebabkan pemerintah Niger dan UE memberlakukan undang-undang pada tahun 2015 yang menghentikan transit setidaknya 4.000 migran yang menurut perkiraan PBB, melewati Agadez setiap minggu secara ilegal.

UU tersebut juga memberi badan keamanan dan sistem hukum wewenang untuk mengadili penyelundup. Kantor HAM PBB telah menyatakan bahwa undang-undang tersebut “menyebabkan para migran mencari rute migrasi yang lebih berbahaya meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia.” Sebagai salah satu negara terbelakang di dunia, Niger sangat bergantung pada bantuan internasional untuk kebutuhan infrastruktur, keamanan, dan kesehatan. Setelah kudeta pada tanggal 26 Juli lalu, pemerintah Barat dan Eropa menghentikan pendanaan ke Niger. Sanksi tersebut telah merugikan perekonomian rakyat Niger dan memberikan junta kekuasaan yang lebih besar, namun sanksi tersebut justru mengurangi jumlah pasukan militer tersebut.

Pada minggu pertama bulan Desember, meskipun tengah memerangi pemberontakan, Niger, mengumumkan dalam sebuah pernyataan penarikan ‘persetujuan untuk penempatan misi kemitraan militer UE.’ Kemenlu Niger telah mengakhiri perjanjian dengan Uni Eropa mengenai misi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP). Pernyataan resmi tersebut mengumumkan penarikan persetujuan Niger untuk penempatan misi kemitraan militer UE di negara tersebut. Dimulai pada tahun 2012 di bawah CSDP, EUCAP Sahel Niger yang berbasis di Niamey bertujuan untuk membangun kapasitas sipil, mendukung pasukan keamanan dalam negeri, pihak berwenang, dan aktor non-pemerintah. Selain itu, kemitraan militer EUMPM, yang diluncurkan sebagai tanggapan atas permintaan otoritas Niger, berfokus pada penguatan Angkatan Bersenjata Niger melawan ancaman teroris.

Load More