Ketegangan antara Uni Eropa (UE) dan Hungaria telah meningkat karena dugaan langkah Budapest untuk melonggarkan pembatasan visa Schengen untuk warga negara Rusia yang memicu kekhawatiran di dalam Uni Eropa. Hungaria sebelumnya pada bulan Juli lalu meluncurkan sistem visa cepat terbaru untuk warga dari delapan negara, termasuk Rusia dan Belarusia, untuk memasuki wilayah Hungaria tanpa pemeriksaan keamanan atau batasan apapun. Hungaria menilai negaranya akan banyak membangun teknologi nuklir baru menggunakan teknologi Rusia.
Hungaria belum menanggapi permintaan Komisi Eropa untuk klarifikasi mengenai program “Kartu Nasional” yang dilaporkan memfasilitasi perjalanan yang lebih mudah di Uni Eropa untuk warga negara Rusia dan Belarusia. Jika memiliki ‘Kartu Nasional’ setidaknya selama tiga tahun, orang tersebut mampu menjadi residen tetap yang akan mendapat keuntungan lain seperti bekerja dan hidup di negara tersebut. Setelah delapan tahun menjadi residen tetap, individual bisa mendaftar kewarganegaraan yang tentunya membuat mereka bisa bekerja di negara manapun di Uni Eropa.
Kontroversi ini terjadi setelah kunjungan kontroversial Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban ke Moskow tidak lama setelah Hungaria menjadi presiden Uni Eropa, yang memperburuk hubungan yang sudah tegang antara Hongaria dan Uni Eropa. Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Dalam Negeri Ylva Johansson telah menetapkan tenggat waktu bagi Hungaria untuk menjelaskan program “Kartu Nasional” namun Budapest gagal memberikan tanggapan apa pun hingga tenggat waktu tersebut.
Masalah ini diperkirakan akan menjadi titik fokus pada pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa yang akan datang di Brussels pada tanggal 28 Agustus. Pertemuan ini dipindahkan dari Hungaria, menyimpang dari tradisi mengadakan pertemuan informal di ibukota negara yang memegang kepresidenan Uni Eropa, karena ketegangan yang sedang berlangsung.
Selama ini, sikap Hungaria terhadap konflik Rusia-Ukraina sering kali berbenturan dengan posisi Uni Eropa dengan Orban yang sering dituduh mengadopsi sikap “pro-Rusia”, meski sering dibantahnya. Selain itu, Hungaria telah berselisih dengan UE mengenai dukungan militer dan finansial untuk Ukraina dan negosiasi keanggotaan UE.
Ketidaksepakatan ini menambah kekhawatiran Uni Eropa yang sudah ada tentang komitmen Hongaria terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, yang telah menyebabkan penangguhan sebagian besar alokasi anggaran Uni Eropa untuk Hungaria di bawah prosedur “pelanggaran hukum Uni Eropa”.