Menu

Taliban

2022-06-24T133257Z_1657960182_RC2OXU95M7OS_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-QUAKE

Afghanistan yang membutuhkan: Gempa bumi dahsyat dan gempa susulannya

, , , , , , 0

Pada tanggal 7 Oktober 2023, provinsi Herat di bagian barat Afghanistan diguncang gempa berkekuatan 6,3 SR. Hal ini diikuti oleh beberapa gempa susulan dan gempa bumi selama seminggu, dengan dua gempa berintensitas tinggi pada tanggal 11 dan 15 Oktober. Memperparah situasi yang sudah mengerikan di dalam negeri, gempa bumi menghancurkan desa-desa dan berdampak pada 1,6 juta orang, menyebabkan 1.14.000 orang membutuhkan bantuan.[1] Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) dan organisasi internasional lainnya telah mengajukan permohonan pendanaan bersama sebesar $US 93,6 juta sebagai bagian dari Rencana Tanggap Darurat Gempa Bumi Herat.[2] Namun, dalam setahun terakhir ini telah terjadi penurunan respon dari masyarakat internasional terhadap permohonan bantuan dana, yang dapat berakibat buruk terhadap kemampuan organisasi-organisasi pemberi bantuan untuk menangani dampak gempa bumi.

 

Seminggu penuh guncangan

Menurut perkiraan OCHA, efek kumulatif dari semua gempa bumi dan gempa susulan menyebabkan sekitar 1.500 orang meninggal, melukai hampir 2.000 orang, serta menghancurkan dan merusak lebih dari 21.500 rumah.[3] Permohonan dana sebesar US$93,6 juta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 1.14.000 orang yang sangat membutuhkan selama periode musim dingin (Oktober 2023-Maret 2024). Selain rumah, gempa juga meratakan banyak fasilitas kesehatan, sekolah, dan infrastruktur penting lainnya. Keluarga-keluarga kini telah pindah ke tempat terbuka untuk melindungi diri dari gempa susulan, sementara banyak juga yang mencoba untuk bermigrasi ke daerah lain. Kota Herat kini menyerupai kota tenda, dengan orang-orang yang mencari perlindungan di tenda-tenda darurat karena rumah-rumah mereka yang terbuat dari lumpur runtuh dan keluarga-keluarga yang menguburkan anggota keluarga yang meninggal dalam upacara pemakaman massal di seluruh provinsi. Dari hampir 500 desa di provinsi ini, 289 desa terkena dampak parah atau sedang menurut OCHA.[4] Gempa juga merusak beberapa situs bersejarah di kota Herat yang merupakan situs Warisan Dunia UNESCO dengan keretakan dan kerusakan pada benteng, kompleks Mosalla, dan Masjid Agung Herat.[5] Kerusakan tersebut menimbulkan risiko bagi negara dan identitas budaya serta ingatan kolektif masyarakatnya yang sudah terancam sejak kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan.

Sebagian besar orang yang meninggal dan terkena dampak gempa bumi adalah perempuan dan anak-anak, yang mencapai 90 persen dari jumlah korban.[6] Guncangan pertama pada tanggal 7 Oktober terjadi pada dini hari ketika sebagian besar pria pergi bekerja di ladang atau di seberang perbatasan, dan sebagian besar wanita, anak-anak, dan orang tua berada di dalam rumah. Namun, dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan juga menjadi bukti bagaimana kebijakan pembatasan Taliban terhadap perempuan mempengaruhi mereka selama masa krisis. Kurangnya akses terhadap informasi mengenai kesiapsiagaan gempa bumi juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam merespon getaran gempa. Setelah gempa bumi, juru bicara Taliban mengumumkan pembentukan sebuah komisi untuk mengkoordinasikan bantuan.[7]

Kementerian Negara untuk Manajemen Bencana menetapkan jumlah korban tewas sebanyak 2.445 orang. Namun, angka tersebut akhirnya diturunkan menjadi sekitar 1.000 orang,[8] mendekati perkiraan yang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional. Menurut juru bicara, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan tidak diselewengkan dan tidak ada korupsi dalam pendistribusiannya. Emirat juga mendesak komunitas internasional untuk turun tangan dan membantu. Meskipun kelompok ini memastikan bahwa respon mereka terhadap bencana ini cepat dan efisien, ada laporan mengenai penundaan dalam respon awal mereka terhadap masyarakat dan orang-orang yang ingin membantu. Juru bicara Emirat memposting di platform media sosial X, sebelumnya Twitter, bahwa mereka telah mulai membangun rumah-rumah standar di daerah-daerah yang terkena dampak gempa dan berniat untuk menyelesaikannya sebelum awal musim dingin. Penjabat Deputi Perdana Menteri Urusan Ekonomi juga mengunjungi provinsi tersebut bersama dengan sebuah delegasi untuk mengawasi pengiriman bantuan.

Proses pengiriman bantuan pasca bencana menghadapi banyak sekali masalah. Selain konektivitas dan jaringan komunikasi yang terdampak oleh gempa bumi, rute pasokan untuk pengiriman bantuan juga dapat menjadi tidak dapat diakses dengan segera ketika musim dingin mendekat.[9] Awal musim dingin yang keras juga membutuhkan respons yang cepat dan efisien untuk mengatasi masalah perumahan dan tempat berlindung karena tenda-tenda tersebut menambah risiko cuaca dan bahaya yang berkaitan dengan kesehatan.

 

Belum cukup – respons komunitas internasional terhadap gempa

Dua tahun sejak jatuhnya Kabul, situasi kemanusiaan di Afghanistan masih menjadi bencana. Menurut Komite Penyelamatan Internasional, pemotongan bantuan kemanusiaan telah menyebabkan peningkatan 60 persen jumlah orang yang membutuhkan seiring dengan runtuhnya ekonomi dan perubahan iklim.[10] Rencana Tanggap Kemanusiaan PBB hanya menerima 23 persen dari dana yang dibutuhkan hingga Agustus 2023, dibandingkan dengan 40 persen pada waktu yang sama tahun lalu. Kesenjangan dalam pendanaan meningkat setelah Taliban memutuskan untuk melarang perempuan Afghanistan bekerja untuk PBB dan LSM internasional lainnya.

Hampir seminggu sejak gempa mengguncang Afghanistan, telah ada komitmen pendanaan dari beberapa negara. Pada 12 Oktober, perwakilan khusus AS mengumumkan bantuan langsung sebesar US$ 12 juta melalui USAID untuk membantu masyarakat Afghanistan dalam mengakses air minum yang aman, perlengkapan tempat penampungan darurat, bahan memasak, selimut, dan lain-lain.[11] Sejak Agustus 2021, AS telah menyumbangkan hampir US$ 2 miliar dalam bentuk bantuan untuk Afghanistan, tetapi pada awal tahun ini AS juga mengakui bahwa karena alasan fiskal dan kebutuhan untuk mengatasi krisis di tempat lain,[12] kontribusi kemanusiaan bisa lebih rendah. Sementara Australia menjanjikan US$ 1 juta melalui Dana Perwalian Kemanusiaan Afghanistan, Uni Eropa memberikan bantuan sebesar US$ 3,71 juta. Cina juga mengirimkan bantuan kemanusiaan darurat senilai US$ 4,1 juta, dengan upacara serah terima yang diadakan di departemen manajemen bencana Emirat. Inggris, Iran, Arab Saudi, Türkiyé, Kazakhstan, dan Tajikistan, semuanya mengumumkan komitmen pendanaan dan paket bantuan.

Sesuai dengan laporan OCHA,[13] dari permintaan sebesar US$93,6 juta, donor bilateral dan dana gabungan telah mengkonfirmasi US$15,5 juta dan US$10 juta, namun kesenjangannya masih ada. Untuk memenuhi kebutuhan para korban gempa bumi, organisasi-organisasi bantuan juga telah mengalihkan sumber daya mereka, dengan UNDP mengalokasikan US$2 miliar untuk bantuan gempa bumi. Meskipun hal ini akan membantu memenuhi kebutuhan orang-orang yang terkena dampak gempa, pengalihan bantuan dari daerah dan komunitas lain yang juga membutuhkan bantuan juga menjadi perhatian. Sementara distribusi bantuan di Afghanistan selalu rentan terhadap korupsi dan penyelewengan, sikap keras kepala Taliban dalam menanggapi keprihatinan masyarakat internasional semakin memperumit masalah ini. Karena tidak ada negara yang memberikan pengakuan de jure kepada Emirat Islam Afghanistan, negara-negara harus menyeimbangkan antara memastikan bahwa mereka memenuhi komitmen mereka kepada rakyat Afghanistan dan juga berhati-hati untuk tidak memberikan legitimasi kepada rezim Taliban. Kelompok ini telah melakukan berbagai upaya untuk membangun kontrol atas distribusi dan alokasi bantuan, memberikan instruksi yang ketat kepada LSM dan membuat prosesnya menjadi rumit dengan menyertakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk setiap proyek bantuan.[14]

Laporan tentang gangguan dalam kegiatan kemanusiaan juga muncul dengan Herat yang mengalami masalah akses pada Agustus 2023, salah satu dari lima provinsi yang mengalami gangguan bantuan. Sesuai laporan DK PBB, antara Februari dan Mei 2023 terdapat 299 insiden gangguan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan.[15] Semua faktor ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan bantuan benar-benar sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkan. Namun, terlepas dari kekhawatiran ini, negara-negara telah berusaha untuk mengukir cara-cara bekerja sama dengan lembaga-lembaga khusus untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai ke tangan penerima yang tepat.

Ketika negara ini menghadapi musim dingin yang keras, kebutuhan rakyat Afghanistan hanya akan meningkat dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Karena lokasi Herat yang terpencil, kekhawatiran kemanusiaan yang sudah ada sebelumnya dan kurangnya perhatian global terhadap krisis di Afghanistan, situasi ini akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjadi stabil, sehingga sangat penting bagi komunitas internasional untuk meningkatkan dukungan mereka kepada rakyat Afghanistan.

[1]Relief Web. Afghanistan: Herat Earthquake Response Plan (October 2023-March 2024), 16 Oktober 2023. https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-herat-earthquake-response-plan-october-2023-march-2024-endaripashto

[2] Masood Saifullah. Afghan earthquake response expose Taliban’s inability. DW. 20 Oktober 2023. https://www.dw.com/en/afghan-earthquake-response-exposes-talibans-inability/a-67161995

[3]Lisa Schlein. VOA News. Afghan Quake Survivors Face Staggering Health Consequences. 21 Oktober 2023. https://www.voanews.com/a/afghan-quake-survivors-face-staggering-health-consequences/7320613.html

[4] OCHA. Herat Earthquakes: Flash Update #6 Earthquake in Herat Province, Western Region, Afghanistan . 16 Oktober 2023. https://reliefweb.int/report/afghanistan/herat-earthquakes-flash-update-6-earthquakes-herat-province-western-region-afghanistan-16-october-2023-endarips

[5] Maisam Iltaf, Herat’s Most Resilient War Survivors, its Historical Monumentsm Shaken by Nature. Kabul Now. 16 Oktober 2023. https://kabulnow.com/2023/10/quakes-damage-histroical-sites-in-herat/

[6] UNDP. Éven in such tragedy, we shouldn’t lose sight of the opportunity for a societal shift-to recognize women’s vital role and potential’. 19 Oktober 2023. https://www.undp.org/stories/even-such-tragedy-we-shouldnt-lose-sight-opportunity-societal-shift-recognize-womens-vital-role-and-potential

[7] Masood Saifullah. Afghan earthquake response expose Taliban’s inability. DW. 20 Oktober 2023. https://www.dw.com/en/afghan-earthquake-response-exposes-talibans-inability/a-67161995

[8]Priyali Prakash. Why are earthquakes frequent in Afghanistan? Explained. The Hindu. 17 Oktober 2023. https://www.thehindu.com/sci-tech/science/why-are-earthquakes-frequent-in-afghanistan-explained/article67426823.ece

[9]ACAPS. Briefing Note Afghanistan Earthquakes in Herat Province. 12 Oktober 2023. https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20231012_ACAPS_Briefing_note_Afghanistan_Earthquakes_in_Herat_province.pdf

[10]International Rescue Committee. Two years since the Taliban took power in Afghanistan, almost 30 million people remain in dire need of assistance as funding shortfalls jeopardise the humanitarian response. 10 Agustus 2023.  https://www.rescue.org/uk/press-release/two-years-taliban-took-power-afghanistan-almost-30-million-people-remain-dire-need

[11] USAID. The United States Provides $12 million in Additional Funding to Respond to the Devastating Earthquake in Afghanistan. 12 Oktober 2023. https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/oct-12-2023-united-states-provides-12-million-additional-funding-respond-devastating-earthquake-afghanistan

[12] Akmal Dawi. Funding Shortages Crippling Aid Efforts in Afghanistan. VOA News, 12 Juli 2023. https://www.voanews.com/a/funding-shortages-crippling-aid-efforts-in-afghanistan/7178155.html

[13] OCHA. Herat Earthquakes: Flash Update #6 Earthquake in Herat Province, Western Region, Afghanistan . 16 Oktober 2023. https://reliefweb.int/report/afghanistan/herat-earthquakes-flash-update-6-earthquakes-herat-province-western-region-afghanistan-16-october-2023-endarips

[14] ACAPS. Briefing Note Afghanistan Earthquakes in Herat Province. 12 Oktober 2023. https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20231012_ACAPS_Briefing_note_Afghanistan_Earthquakes_in_Herat_province.pdf

[15] Ashley Jackson. Aid Diversion in Afghanistan: Is it time for a candid conversation?. Afghanistan analysts network. 1 Oktober 2023. https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/economy-development-environment/aid-diversion-in-afghanistan-is-it-time-for-a-candid-conversation/

he Taliban’s political chief, Mullah Abdul Ghani Baradar, and Chinese Foreign Minister Wang Yi meet in Tianjin in July 2021. Li Ran/Xinhua/Reuters

China dan Taliban Lanjutkan Rencana Belt and Road Initiative Presiden Xi Jinping

, , , , , , 0

Pemerintah China bersama kelompok Taliban terus mendorong rencana untuk membangun tambang tembaga besar di Afghanistan, sekaligus secara resmi bergabung dengan Inisiatif ‘Sabuk dan Jalan’ atau ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) yang diprakarsai oleh Presiden Xi Jinping.

Beijing telah berusaha memperkuat hubungannya dengan pemerintahan Taliban sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021, meskipun belum ada pemerintah asing lain yang mengakui administrasi ini. Di sisi lain, Taliban juga telah mati-matian mencari investasi asing sejak mengambil alih kekuasaan setelah penarikan tentara AS yang membawa bencana pada tahun 2021.

Bulan lalu, Tiongkok menjadi negara pertama yang menunjuk seorang duta besar untuk Kabul, sementara negara lain mempertahankan duta besar sebelumnya atau menunjuk kepala misi dalam kapasitas chargé d’affaires yang tidak melibatkan penyerahan kredensial resmi kepada pemerintah.

Menteri Perdagangan aktif Taliban, Haji Nooruddin Azizi, berbicara selama wawancara di Kedutaan Besar Afghanistan di Beijing, pada 19 Oktober 2023, menyatakan “Kami meminta Tiongkok untuk memperbolehkan kami menjadi bagian dari Koridor Ekonomi China-Pakistan dan Inisiatif Sabuk dan Jalan … dan saat ini sedang membahas masalah teknis,” kata Menteri Perdagangan aktif, Haji Nooruddin Azizi.

Rencana untuk membangun jalan melalui Koridor Wakhan, seutas jalur pegunungan tipis di bagian utara Afghanistan untuk memberikan akses langsung ke Tiongkok, akan menjadi fokus utama dari pembicaraan di Beijing.

Selain itu, pada bulan Mei lalu, pejabat dari Tiongkok, Taliban, dan Pakistan menyatakan keinginan untuk memperluas Inisiatif Sabuk dan Jalan dengan memperpanjang Koridor Ekonomi China Pakistan ke wilayah perbatasan Afghanistan.

Seorang analis menyatakan bahwa mungkin tidak ada opsi yang mudah karena hubungan antara Kabul dan Islamabad telah memburuk, dan meskipun kekhawatiran keamanan mungkin telah mereda, sebagian besar warga Afghanistan yang terdidik dengan baik telah pergi dan negara ini masih dilanda “kekurangan tata kelola dan ketidakmampuan luas.”

 

Kekayaan SDA mineral Afghanistan 

Afghanistan memiliki potensi sumber daya mineral yang sangat diinginkan oleh Tiongkok. Beberapa perusahaan Tiongkok sudah beroperasi di sana, termasuk Metallurgical Corp of China Ltd (MCC) yang telah melakukan pembicaraan dengan pemerintahan Taliban, serta pemerintahan sebelumnya yang didukung Barat, mengenai rencana membangan sebuah tambang tembaga yang potensial.

“Bagi Tiongkok, yang berinvestasi di seluruh dunia, penting juga untuk berinvestasi di Afghanistan… kami memiliki segala yang mereka butuhkan, seperti lithium, tembaga, dan besi,” kata Azizi. “Afghanistan sekarang, lebih dari sebelumnya, siap untuk investasi.”

Dalam hal pembicaraan dengan MCC, Azizi mengatakan bahwa diskusi telah ditunda karena tambang berdekatan dengan situs bersejarah, namun pembicaraan masih berlangsung. “Perusahaan Tiongkok telah melakukan investasi besar, dan kami mendukung mereka,” tambahnya.

Namun, para investor menyatakan keamanan masih menjadi kekhawatiran. Kelompok militan Negara Islam telah menargetkan kedutaan asing dan hotel yang populer di kalangan investor Tiongkok di Kabul.

Menanggapi tantangan keamanan, Azizi mengatakan bahwa keamanan merupakan prioritas bagi pemerintahan Taliban, dan setelah 20 tahun perang – yang berakhir ketika pasukan asing mundur dan Taliban mengambil alih – berarti lebih banyak bagian dari negara ini sekarang aman.

“Kini memungkinkan untuk bepergian ke provinsi-provinsi di mana terdapat industri, pertanian, dan tambang yang sebelumnya tidak dapat dikunjungi… keamanan dapat dijamin,” tambah Azizi.

Ruins and rubble from demolished houses are seen in the city of Herat after a massive 6.3 magnitude earthquake, resulting in thousands of injuries and fatalities. (Photo by MUHAMMAD BALABULUKI/Middle East Images/AFP via Getty Images

Another earthquake strikes Afghanistan, killing more than 2,000 people

, , , , , , , 0

More than 2,000 individuals have lost their lives in the aftermath of a powerful earthquake that struck western Afghanistan, according to the Taliban’s statement on Sunday, October 9th. This catastrophe has struck the nation during a time of severe economic hardship and there is a concern that the casualty count may increase further.

The earthquake, measuring 6.3 on the Richter scale, occurred on Friday morning, October 7th, approximately 40 kilometers west of Herat city in the western Herat province, which is the third-largest city in Afghanistan. Zabihullah Mujahid, the Taliban spokesperson, confirmed that the death toll stands at 2,053 people, with over 1,240 individuals injured and 1,320 houses either completely or partially destroyed.

Earlier assessments by the United Nations suggested a lower toll. Reports indicated that nearly 500 houses were destroyed, and 135 buildings sustained damage, according to the UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). OCHA stated, “In total, 4,200 people (600 families) are assessed to have been affected to date.” Images depict extensive debris and rubble following building collapses, with survivors gathering in the streets for safety.

The UN mentioned that “Mahal Wadakah is understood to be the worst affected village,” reporting at least 20 deaths. Other severely impacted areas include Dasht Hows, Bahadorzai, Zoryan, and Koshkak. Nonetheless, rescue teams have been dispatched to the Herat province, and relief supplies including food, water, medicines, and clothing have been sent to the affected area, as stated by Mojahid. The initial earthquake was also felt in neighboring provinces, such as Badghis and Farah, and was followed by numerous aftershocks.  Additionally, an estimated 300 families (around 2,100 people) are reported to have been displaced to Herat City, where they are residing in abandoned structures.

Afghanistan’s financial condition also has been very disturbed by the freezing of foreign reserves by Washington and its allies. These developments have severely crippled an already aid-dependent economy. The World Bank warned that nearly two-thirds of Afghan households are currently grappling with “significant challenges in maintaining their livelihoods.”  To add more, Afghanistan has endured significant damage from a series of recent earthquakes amid an ongoing dire economic and hunger crisis, resulting in the deaths and displacement of tens of thousands. This makes it even more challenging for Afghans to recover from earthquakes, which are a recurring phenomenon in a country prone to seismic activity.

A deadly quake in March struck northeastern Afghanistan, sending residents fleeing from their homes as it brought down entire buildings and triggered devastating landslides. In June of the previous year, a 5.9 magnitude earthquake in the eastern Paktika and Khost provinces bordering Pakistan claimed more than a thousand lives. Aid organizations faced difficulties reaching victims and survivors in areas with poor infrastructure due to the coinciding heavy monsoon rains and winds. Another earthquake, measuring 5.6 on the Richter scale, occurred on January 17, 2022, in Badghis, another western province near Herat bordering Turkmenistan. It resulted in the deaths of more than 20 people and the destruction of hundreds of brick homes.

Duta Besar baru Tiongkok untuk Afghanistan Zhao Sheng berjabat tangan dengan Perdana Menteri Taliban Mohammad Hasan Akhund di Istana Kepresidenan di Kabul pada 13 September (Foto melalui: Kantor Media Perdana Menteri Taliban/AP)

Taliban Menyambut Duta Besar Baru Tiongkok untuk Afghanistan

, , , , , , 0

Taliban menyambut kedatangan Zhao Sheng sebagai Duta Besar baru Tiongkok untuk Afghanistan dalam sebuah upacara mewah yang digelar di istana presiden di Kabul pada minggu ke dua di bulan September 2023. Tiongkok merupakan salah satu dari beberapa negara, termasuk Pakistan, Iran, dan Rusia, yang tetap mempertahankan kehadiran diplomatiknya di Afghanistan sejak Taliban merebut kembali kendali negara pada tahun 2021.

Dalam upacara di istana tersebut, Perdana Menteri Taliban, Mohammad Hasan Akhund, berjabat tangan dengan Zhao dan menerima mandat Duta Besar Tiongkok yang baru. Juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid, dalam pernyataannya, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Tiongkok atas penunjukan Zhao Sheng sebagai duta besar dan menyatakan harapannya bahwa penunjukan ini akan meningkatkan hubungan diplomatik antara kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.

Menurut kantor perdana menteri China, Zhao mengatakan bahwa Tiongkok adalah tetangga yang baik bagi Afghanistan dan sepenuhnya menghormati kemerdekaan, integritas teritorial, dan independensi dalam pengambilan keputusan Afghanistan. Zhao menekankan bahwa Tiongkok tidak memiliki kebijakan campur tangan dalam urusan dalam negeri Afghanistan dan tidak ingin menjadikan Afghanistan sebagai wilayah pengaruhnya.

Perdana Menteri Taliban menyatakan bahwa hubungan antara kedua negara saat ini berada pada tingkat yang baik dan menyatakan harapannya untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut guna memperkuat hubungan bilateral. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa penunjukan ini merupakan rotasi normal dari duta besar Tiongkok untuk Afghanistan dan bertujuan untuk terus memajukan dialog dan kerja sama antara kedua negara. Mereka juga menyatakan bahwa kebijakan Tiongkok terhadap Afghanistan telah jelas dan konsisten.

Tiongkok, sebagai negara tetangga Afghanistan yang memiliki investasi besar di wilayah tersebut, telah menjalani pendekatan hati-hati terhadap situasi pasca-Taliban kembali berkuasa setelah penarikan AS pada tahun 2021. Tiongkok telah menekankan pentingnya kerja sama dengan Afghanistan dan negara-negara tetangga regional dalam isu-isu seperti anti-terorisme, kolaborasi ekonomi, serta peningkatan stabilitas dan pembangunan regional.

Petugas keamanan memeriksa lokasi ledakan bom di distrik Bajaur, provinsi Khyber-Pakhtunkhwa pada 31 Juli 2023. (Foto oleh ABDUL MAJEED/AFP via Getty Images)

Update: ISIS Bertanggung Jawab atas Bom Bunuh diri di Pakistan

, , , , , , , 0

Seorang pembom bunuh diri meledakkan bahan peledak di sebuah pertemuan politik di Pakistan utara, menewaskan sedikitnya 54 orang dan melukai hampir 200 orang. Pihak berwenang telah mengindikasikan bahwa kelompok jihadis IS di provinsi Khorasan (ISKP) berada di balik serangan tersebut, yang kemudian dikonfirmasi oleh kantor berita Negara Islam Amaq. Kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri yang menewaskan 54 orang di Pakistan.

Insiden itu terjadi di pinggiran Khar di distrik Bajaur barat laut Pakistan, yang berbatasan dengan Afghanistan, pada 30 Juli lalu selama pertemuan partai fundamentalis Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F). JUI-F adalah bagian dari Aliansi Demokratik Pakistan, sebuah koalisi politik yang berafiliasi dengan pemerintah.

Menurut polisi provinsi, pelaku bom bunuh diri meledakkan rompi peledaknya di dekat panggung, tempat banyak pemimpin partai duduk. Investigasi awal menunjukkan bahwa organisasi ISIL (ISIS) berada di balik insiden tersebut, dan para pejabat masih menyelidikinya. Menurut Feroz Jamal, menteri penerangan provinsi, 44 orang telah “mati syahid” dan hampir 200 orang terluka dalam insiden tersebut.

 “Ada debu dan asap di sekitar dan saya berada di bawah beberapa orang yang terluka dari mana saya hampir tidak bisa berdiri, hanya untuk melihat kekacauan dan beberapa anggota tubuh yang berserakan,” kata Adam Khan, 45, yang terlempar ke tanah akibat ledakan dan terkena serpihan di kaki dan kedua tangannya, dilansir dari Al Jazeera.

Menurut pejabat polisi distrik Nazir Khan, keadaan darurat telah diumumkan di rumah sakit Bajaur dan daerah sekitarnya, tempat sebagian besar korban luka telah dievakuasi. Helikopter militer membawa korban luka parah dari Bajaur ke rumah sakit di ibu kota provinsi Peshawar. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif mengutuk keras insiden itu dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban, termasuk pemimpin JUI-F Ziaullah Jan, yang dipastikan tewas dalam serangan itu, Radio Pakistan melaporkan.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari juga menyatakan hal yang sama, menyatakan “kesedihan yang mendalam atas hilangnya nyawa yang berharga”, kata Partai Rakyat Pakistan dalam sebuah pernyataan. Ia menambahkan bahwa “para teroris, fasilitator dan perencana mereka perlu dihilangkan sehingga perdamaian dapat dibangun di negara ini”.

Ledakan pada hari Minggu tersebut adalah salah satu dari empat serangan paling mematikan di Pakistan utara sejak 2014, ketika 147 orang tewas dalam serangan Taliban di sekolah yang dikelola tentara di Peshawar. Sebuah ledakan di sebuah masjid di Peshawar menewaskan 74 orang pada Januari. Lebih dari 100 orang, sebagian besar petugas polisi, tewas dalam ledakan di sebuah masjid di dalam kandang dengan keamanan tinggi yang menjadi markas besar polisi Peshawar pada Februari.

Zabiullah Mujahid, juru bicara Taliban Afghanistan, juga mengecam pengeboman baru-baru ini. “Kejahatan semacam itu tidak dapat dibenarkan dengan cara apa pun,” katanya dalam sebuah pesan di platform media sosial X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Selain itu, Taliban Pakistan yang dikenal sebagai TTP juga menolak terlibat dalam insiden tersebut. Pihak TTP menyatakan bahwa dengan cepat menjauhkan diri dari pengeboman, dengan juru bicara mereka mengatakan bahwa “kejahatan semacam itu tidak dapat dibenarkan dengan cara apa pun“.

Pengeboman itu adalah insiden kekerasan terbaru di Khyber Pakhtunkhwa, wilayah yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi sasaran serangan militan hampir setiap minggu, sebagian besar dilakukan oleh pejuang TTP, yang pemerintah dan militer berjuang untuk mengendalikannya, namun tidak untuk kali ini.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berpidato pada sesi pembukaan pada hari pertama Konferensi Pemulihan Ukraina di InterContinental London O2 pada 21 Juni 2023 di London, Inggris. (Foto oleh Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images)

Laporan Deplu AS merinci kegagalan Penarikan Pasukan AS dari Afghanistan

, , , , , , , , 0

Departemen Luar Negeri AS merilis laporan Afganistan After Action Review yang telah lama ditunggu-tunggu, menemukan bahwa keputusan administrasi Trump dan Biden untuk menarik semua pasukan AS dari Afghanistan memiliki konsekuensi negatif, dan merinci kekurangan pemerintah saat ini yang menyebabkan kematian. dan kekacauan penarikan AS dari negara itu setelah hampir dua dekade berada di lapangan.

“Keputusan Presiden (Donald) Trump dan Presiden (Joe) Biden untuk mengakhiri misi militer AS di Afghanistan memiliki konsekuensi serius bagi kelangsungan hidup pemerintah Afghanistan dan keamanannya,” kata laporan yang tidak dirahasiakan itu. Menurut laporan tersebut, tim After Action Review menemukan bahwa selama kedua pemerintahan tidak ada pertimbangan yang tidak memadai tentang skenario terburuk dan seberapa cepat hal itu mungkin terjadi.

Studi tersebut dipublikasikan lebih dari setahun setelah evaluasi 90 hari evakuasi selesai, dan itu termasuk temuan dari minggu-minggu terakhir yang sulit dari kehadiran AS di Afghanistan, serta sejumlah rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS menolak untuk mengomentari mengapa laporan itu memakan waktu lama untuk diterbitkan atau mengapa dikeluarkan sebelum liburan akhir pekan, dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan membahas kekhawatiran tentang proses yang tengah dijalani Afghanistan.

Penarikan tergesa-gesa administrasi Biden setelah 20 tahun partisipasi AS telah menarik pengawasan ketat untuk Afghanistan untuk mempertahankan agar Taliban tidak kembali menguasai Afghanistan, dan jaringan Al-Qaeda yang berbahaya tidak berkembang di wilayah itu. Namun, kesalahan atas kekacauan minggu-minggu terakhir sebagian besar jatuh di sepanjang garis partai, dengan Partai Republik menyalahkan pemerintahan Biden dan Demokrat, termasuk Gedung Putih, menyalahkan pemerintahan Trump atas kesepakatan yang menggerakkan penarikan AS.

Administrasi dan Departemen Luar Negeri telah menerima kritik paling banyak atas penanganan operasi evakuasi, karena ribuan warga Afghanistan yang telah bertugas bersama pasukan AS tertinggal dan mereka yang berada di lapangan berjuang melalui keadaan berbahaya untuk mencapai bandara dan keluar sebelum pemerintah. Upaya evakuasi yang dipimpin berakhir.

Mengenai isu tentang perkembangan Al-Qaeda, Biden mencatat bahwa dia telah bersumpah bahwa al Qaeda tidak akan ada dan berkembang di Afghanistan setelah asistensi AS yang berusaha menegakan demokrasi. Sebuah penilaian intelijen AS Agustus lalu menemukan bahwa Al Qaeda belum dibentuk kembali di Afghanistan setelah penarikan AS. “Saya katakan AS akan mendapat bantuan dari Taliban,” kata Joe Biden menanggapi pertanyaan yang diteriakkan setelah pidato di Gedung Putih, dilansir dari CNN.

Selain kegagalan secara umum, wanita di Afghanistan juga kembali mengalami degradasi dalam hak-haknya. Pada awal Juli, Taliban memerintahkan untuk semua salon kecantikan untuk wanita ditutup. Penutupan salon kecantikan yang akan datang semakin mengurangi kebebasan wanita dan memberikan pukulan ekonomi yang keras bagi keluarga yang mengandalkan mereka untuk mendapatkan penghasilan.

Inamullah Samangani, Wakil Juru Bicara Pusat (Tengah) Taliban duduk bersama pejabat Taliban lainnya di kantor barunya di departemen Kebudayaan dan Informasi kota Kandahar, di Afghanistan selatan, pada 25 Mei 2023 (Foto oleh Elise Blanchard untuk The Washington Post via Getty Images)

Kembali Memperlihatkan Jati Diri? Taliban Mengecam Laporan PBB

, , , , , , , 0

Taliban mengutuk laporan Dewan Keamanan PBB sebagai “tidak berdasar dan bias yang menyebut pemerintah Afghanistan “sangat eksklusif” dan “represif”. Laporan tersebut, yang dirilis awal Juni lalu oleh Tim Pemantau Dukungan dan Sanksi DK PBB, mengatakan struktur pemerintahan Taliban tetap “sangat eksklusif, berpusat pada Pashtun dan represif” terhadap semua bentuk oposisi. Terlebih semenjak pusat kekuasaaan kembali ke Kandahar, seperti masa pemerintahan Taliban di Afghanistan pada 1990-an.

Laporan DK PBB itu juga mengatakan kelompok itu berjuang melawan konflik internal atas kebijakan utama, sentralisasi kekuasaan dan kontrol keuangan dan sumber daya alam di Afghanistan. Perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung membuat situasi semakin tidak stabil, ke titik di mana pecahnya konflik bersenjata antara faksi-faksi yang bersaing merupakan risiko nyata, tambah laporan itu.

Dalam beberapa bulan terakhir setidaknya dua juru bicara Taliban yang berbasis di Kabul diminta untuk pindah ke kota selatan Kandahar, menimbulkan spekulasi tentang peralihan kekuasaan dari ibu kota ke kota selatan Kandahar, tempat pemimpin tertinggi Haibatullah Akhunzada bermarkas. Pada bulan April lalu, juru bicara utama Taliban, Zabiullah Mujahid diminta untuk bekerja dari kedua tempat sementara Innamullah Samangani, wakil juru bicara pemerintah sementara lainnya, dipindahkan ke Kandahar.

Selain perpindahan kekuasaan ke wilayah Kandahar, Mujahid juga menolak “tuduhan” perselisihan di Afghanistan antara warga dan kelompok Taliban. Mengatakan bahwa itu tidak berdasar dan menunjukkan “permusuhan yang jelas” terhadap warga Afghanistan.[1] Desas-desus perselisihan antara para pemimpin kelompok itu merupakan kelanjutan dari propaganda 20 tahun terakhir, katanya, mengacu pada 20 tahun perang dan pendudukan AS. “Publikasi laporan yang bias dan tidak berdasar seperti itu oleh Dewan Keamanan tidak membantu Afghanistan dan perdamaian dan keamanan internasional, sebaliknya, itu meningkatkan kekhawatiran di antara orang-orang [Afghanistan],” menurut Mujahid dilansir dari Al Jazeera.[2]

Sejak mengambil alih negara itu pada Agustus 2021, grup tersebut telah memperluas pembatasannya terhadap kebebasan media dan hak-hak perempuan, dengan sekolah menengah untuk anak perempuan tetap ditutup. Pejabat Taliban pada awalnya berjanji untuk membuka sekolah setelah peningkatan infrastruktur. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi warga Afghanistan terutama wanita.

Beberapa pemimpin Taliban mendukung pemberdayaan perempuan, dengan mengatakan bahwa Islam menjamin hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan. Namun, apa yang dilaporkan oleh media internasional dan juga laporan PBB tidak menunjukan hal tersebut. Hak-hak wanita dan perempuan kembali “ditutup”. Pejabat Taliban juga membantah ada keretakan di antara para pemimpinnya. Laporan tersebut menggambarkan pemimpin Taliban, Akhunzada, sebagai orang yang “tertutup dan sukar dipahami” dan mengatakan dia memiliki langkah-langkah rumit untuk memastikan keselamatannya saat mengadakan pertemuan.

Walaupun begitu, dalam beberapa hari terakhir, Taliban telah berusaha untuk mengecualikan semua organisasi asing dari sektor pendidikan, menurut juru bicara sekretaris jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pada hari Kamis akan menjadi “langkah mundur yang mengerikan” bagi rakyat Afghanistan. Badan-badan bantuan telah menyediakan makanan, pendidikan, dan dukungan kesehatan kepada warga Afghanistan setelah pengambilalihan Taliban pada Agustus 2021 setelah berbagai krisis kemanusiaan terjadi setelah itu.

Perubahan semacam ini, tentu bukan hal yang mengejutkan, identitas merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan arah kebijakan oleh para pengambil kebijakan, dan Pemerintahan Taliban menjadi salah satu contoh nyata dimana identitas, mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Konsep identitas sendiri merupakan salah satu konsep dari pendekatan konstruktivisme.

Konstruktivis berusaha untuk mendorong domain empiris dan penjelas dari teori hubungan internasional di luar batas analitis teori lain, dengan mempermasalahkan identitas dan kepentingan negara. Lebih lanjut, konstruktivisme juga memperluas rangkaian faktor ideasional yang memengaruhi hasil internasional dengan memasukkan transformasi sebagai ciri normal politik internasional.[3]

Konstruktivisme berusaha mencari tahu bagaimana masa lalu membentuk cara para aktor memahami situasi mereka saat ini dan pada dasarnya ia berfokus pada proses historis.[4] Proses konstruksi identitas nasional tidak dapat dilepaskan dari wilayah sosial politik yang ditempatinya.[5] Secara historis, Taliban bekerja dengan cara yang radikal, hal ini mungkin menjadi pijakan dan titik awal dari bagaimana Taliban mengambil kebijakan saat ini.

Dihadapkan pada dunia internasional yang “tidak sepaham” dengan Taliban, membuat dirinya kembali menutup diri, seperti apa yang telah dilakukan hampir lebih dari 20 tahun silam. Walaupun begitu, memang terlihat beberapa perubahan dari Taliban yang dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi. Tetapi, apa yang dilakukan Taliban saat ini, dan apa yang ditakutkan oleh aktor internasional mengenai kembalinya “identitas” Taliban dapat terjadi.

[1] “Taliban slams UN report calling Afghan government ‘exclusionary’”, Al Jazeera, 11 Juni 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/6/11/taliban-slam-un-report-calling-afghan-government-exclusionary

[2] Ibid.

[3] J.G. Ruggie, “Constructing the World Polity”, London: Routledge, 1998, hlm 27

[4] S.G. Leander, “Constructivism and International Relations”, London: Routledge, 2006, hlm 19

[5] Isa Erbas, “Constructivist Approach in Foreign Policy and in International Relations”, Journal of Positive School Psychology, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm 5087

Members of the Security Council sit during a meeting at the UN headquarters in New York. Shannon Stapleton/Reuters

DK-PBB Adopsi Mengecam Larangan Taliban soal Keterlibatan Wanita

, , , , , , 0

Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pada hari Kamis (27/4) yang mengutuk larangan bagi wanita Afghanistan untuk bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan dan mendesak Taliban untuk “segera membalikkan” kebijakan dan praktiknya yang membatasi kebebasan dasar wanita dan anak perempuan.

Resolusi ini, yakni Resolusi 2681 (2023), disusun oleh Uni Emirat Arab dan Jepang, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, di mana 15 anggota tetap dan tidak tetap mendukung penuh resolusi ini. Selain itu juga, terdapat lebih dari 90 negara mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas “erosi yang semakin meningkat” terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar wanita dan anak perempuan di Afghanistan oleh Taliban.

Resolusi tersebut menyatakan keputusan baru-baru ini oleh Taliban untuk melarang wanita Afghanistan bekerja untuk PBB di Afghanistan, ditambah dengan pembatasan sebelumnya yang melarang wanita Afghanistan bekerja untuk organisasi non-pemerintah internasional dan nasional, akan berdampak negatif dan sangat besar pada operasi PBB di negara tersebut, termasuk penyediaan bantuan yang menyelamatkan nyawa dan layanan dasar kepada yang paling rentan.

Resolusi ini menuntut partisipasi penuh, setara, bermakna, dan aman bagi wanita dan anak perempuan di Afghanistan.

Taliban mengatakan keputusan mereka untuk melarang wanita bekerja untuk PBB adalah “masalah internal.”

 

China turut kritik soal mundurnya AS dari Afghanistan

Kembalinya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021, diikuti dengan gangguan bantuan keuangan internasional telah meninggalkan negara yang dilanda perang dalam krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

China mengecam keputusan Amerika Serikat yang terburu-buru meninggalkan Afghanistan dan membekukan aset bank Afghanistan. China, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, mendesak Washington untuk “mengganti kerugian yang telah disebabkan pada rakyat Afghanistan daripada terus memperburuk penderitaan mereka.”

Menambahkan, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily A. Nebenzya, menyatakan bahwa anggota dewan PBB negara Barat telah memblokir resolusi yang lebih ambisius yang akan mengatasi dampak sanksi terhadap Taliban dan bagaimana mengembalikan aset yang ia katakan telah “dicuri” Amerika Serikat dari negara tersebut ketika mengambilalih dana Bank Sentral.

Selama ini, Pemerintahan Taliban telah melakukan serangan yang berkelanjutan terhadap hak asasi manusia meskipun komitmen mereka untuk melindungi hak asasi manusia dan hak wanita.

Wanita dan anak perempuan telah dicabut hak-haknya, termasuk hak pendidikan, dan hilang dari kehidupan publik di bawah pemerintahan Taliban.

Ribuan wanita telah kehilangan pekerjaan atau dipaksa untuk mengundurkan diri dari lembaga pemerintah dan sektor swasta.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah adopsi resolusi yang einan dari Dewan bahwa PBB mengirimkan pesan yang jelas kepada Taliban yang mengutuk represi mereka terhadap wanita dan anak perempuan Afghanistan. 

“Komunitas internasional tidak akan tinggal diam sementara wanita dan anak perempuan Afghanistan dilarang hak asasi manusia dan kebebasan dasar mereka,” katanya.

Pak Army "aggressively" targeting Pashtuns, risks social divisions

Pakistan Bunuh 12 ‘Teroris’ Terkait Kelompok Berbasis di Afghanistan  

, , , , , , , 0

Sedikitnya 12 ‘teroris’ dari Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) atau Taliban Pakistan tewas pada operasi militer kontra terorisme yang dilakukan oleh pasukan keamanan Pakistan menjelang subuh di distrik Lakki Marwat Khyber di barat laut. Wilayah ini mengalami pergejolakan kekerasan selama beberapa waktu lalu.

Kelompok ‘teroris’ ini disinyalir berkaitan dengan sebuah kelompok ekstremis terlarang yang beroperasi di luar tempat perlindungan di Afghanistan. Militer setempat mengidentifikasi TTP sebagai cabang dan sekutu kelompok Islamis Taliban yang berkuasa di Afghanistan.

Pasukan keamanan Pakistan bertindak berdasarkan informasi intelijen saat menggerebek tempat persembunyian gerilyawan Taliban Pakistan di sepanjang perbatasan dengan Afghanistan.

 

Taliban menyangkal tuduhan keterlibatan

Dilansir dari VoA Indonesia, Inter Services Public Relations (ISPR) Pakistan menyatakan bahwa gerakan dan aktivitas teroris ini sudah diawasi oleh “tentakel intelijen” yakni intelijen yang masuk ke masyarakat, organisasi, dll., selama seminggu terakhir. Pasukan keamanan menyatakan melakukan penyergapan dengan mencegat dan menghabisi pemberontak TTP.

Dalam operasi ini juga ditemukan senjata, amunisi, dan mata uang Afghanistan. Operasi anti-teror ini dilakukan di tengah serangkaian serangan TTP di Pakistan selama beberapa pekan terakhir yang telah menewaskan ratusan orang sipil, dan juga pasukan keamanan. Ratusan orang tewas saat bom kuat meledak di sebuah masjid di markas polisi yang dijaga ketat. Peristiwa ini juga telah meningkatkan tensi antara hubungan Pakistan dan rezim Taliban di Kabul.

Meskipun begitu, Taliban Afghanistan ‘menganulir’ pernyataan terkait keterlibatan mereka dalam insiden bom di masjid tersebut. Taliban juga menolak tuduhan bahwa terorisme lintas perbatasan di Pakistan dilancarkan dari negaranya. Juru bicara Taliban Afghanistan mendesak Pakistan agar berhenti menuduh tanpa dasar keterlibatan negaranya atas tindakan terorisme di dalam negerinya sebelum penyelidikan menyeluruh.

Juru bicara pasukan Taliban menyatakan bahwa baik Pakistan dan Afghanistan merupakan negara tentangga dekat dan bersahabat, sehingga penting bagi kedua negara untuk menjaga hubungan politik yang baik. Pihak Taliban menambahkan bahwa mereka akan menyambut baik jika para pejabat Pakistan berniat mengunjungi Afghanistan dan mendiskusikan mengenai kontraterorisme.

AFP_336J6ND

Pertaruhan Minyak China di Afghanistan yang dikuasai Taliban

, , , , 0

Penandatanganan kesepakatan bernilai jutaan dolar antara Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co dan Taliban di Kabul pada kamis (18/1/2023) digadang-gadang oleh Taliban sebagai kemenangan ekonomi besar pertamanya sejak kembali memegang tampuk Pemerintah Afghanistan pada Agustus 2021. Kesepakatan tersebut, yang diperkirakan bernilai $540 juta, memberikan Beijing akses ke cekungan Amu Darya di Afghanistan utara.

 

Afghanistan memiliki ladang mineral berukuran kecil dan menengah, yang sebagian besar masih belum dieksplorasi. Meskipun kesepakatan ini telah menciptakan banyak kebisingan, cekungan ini sebenarnya telah diperuntukkan oleh kepemimpinan Republik yang sekarang lebih dari satu dekade yang lalu untuk dikembangkan oleh China. Pemerintah sementara yang dipimpin Taliban sedang mencari kemenangan ekonomi yang besar dengan menggantungkan sebagian besar kekayaan mineral negara itu di depan China sembari juga mencoba untuk memberi sinyal kepada negara-negara lain.

 

Tujuan dan tantangan China di Afghanistan

Di luar dimensi politik dan sikap, kepraktisan kesepakatan dan implementasi kesepakatan akan menjadi kuncinya. Bagi China, menjaga Afghanistan dan Asia Tengah dari jangkauan Negara Barat telah menjadi tujuan strategis yang penting, namun hal ini ditantang ketika Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu. Banyak negara di kawasan ini, kecuali Tajikistan, menerima kedatangan Taliban karena mereka tidak ingin memicu konflik di perbatasan mereka. Hari ini, mereka secara terbuka mendiskusikan kerja sama regional dengan kelompok tersebut. Invasi Rusia ke Ukraina juga memberikan ruang bagi AS untuk terlibat kembali di Asia Tengah.

Namun, China telah menerima Taliban semenjak berapa waktu yang lalu hingga  sekarang telah menjadi kekuatan yang paling terlihat aktif di Kabul sejak Taliban mengambil alih. Beijing telah menjadi tuan rumah bagi beberapa delegasi Taliban. Pada tahun 2021, di Tianjin, beberapa bulan sebelum tampuk pemerintahan Afghanistan direbut oleh Taliban, Menteri Luar Negeri China saat itu, Wang Yi, menjamu Abdul Ghani Baradar, yang sekarang menjabat sebagai Penjabat Deputi Perdana Menteri Afghanistan.

 

Bukan berarti China tidak memiliki masalah keamanan. Hal ini telah mendorong Taliban untuk bertindak melawan kelompok-kelompok militan yang dipimpin oleh Uighur yang beroperasi di dalam wilayah Afghanistan, seperti Partai Islam Turkistan, yang menargetkan akan tindakan China di Xinjiang yang bergolak. Seberapa kooperatifnya Taliban dengan China dalam hal ini masih diperdebatkan.

 

Secara ekonomi, pendekatan China terhadap Afghanistan akan menempatkan Pakistan sebagai pusatnya, sehingga kedua negara tersebut akan terikat pada proyek-proyek yang lebih besar seperti Belt and Road Initiative dan Koridor Ekonomi China-Pakistan. Namun, memburuknya situasi keamanan yang cepat antara Taliban dan Pakistan, khususnya mengenai Tehrik-i-Taliban Pakistan, mungkin akan mengganggu rencana Beijing. Serangan baru-baru ini yang menargetkan China di Kabul dan di Pakistan akan menguji khususnya citra catatan buruk China dalam berurusan dengan Islam  baik sebagai agama, masyarakat, dan budaya. Fakta bahwa strategi Pakistan di Afghanistan juga bisa jadi mencerminkan masih minimnya kepercayaan pada koridor kekuasaan Beijing.

 

Perspektif Taliban

Sementara itu, Taliban bertujuan untuk membangun sebuah pemerintahan Islam yang sukses, yang berbeda dari versi sebelumnya. Untuk mencapai hal ini, mereka membutuhkan ekonomi yang cukup fungsional untuk mendanai tidak hanya negara, tetapi juga faksi-faksi individu di bawah payung gerakan Taliban. Saat ini, masyarakat Afghanistan hidup dalam kondisi ekonomi dan sosial yang buruk. Taliban telah menerapkan kebijakan regresif, seperti melarang pendidikan bagi perempuan. Depresi ekonomi yang berkepanjangan akan menantang otoritas rezim saat ini. Tantangan tersebut mungkin tidak datang dari publik, tetapi dari dalam gerakan. Hal ini tidak selalu berarti tantangan kepemimpinan terhadap Pemimpin Tertinggi Hibatullah Akhundzada, tetapi dapat menyebabkan pengasingan lebih lanjut terhadap rezim tersebut oleh komunitas global, yang berusaha dihindari oleh beberapa pemimpin Taliban. Visi ekonomi dari beberapa anggota Taliban, termasuk mereka yang bernegosiasi dengan Negara Barat dan juga kelompok Haqqani, sebuah kelompok yang berbeda dengan inti ideologi Taliban, yang dipegang oleh Akhundzada dan lingkaran penasihat serta orang kepercayaannya. Tidak mungkin Taliban akan membuat konsesi ideologis hanya untuk memfasilitasi keuntungan ekonomi tertentu setelah membangun narasi telah mengalahkan negara adidaya.

 

Kenyataan ini, kemudian, menimbulkan sebuah pertanyaan: apakah Beijing siap untuk secara ekonomi mengangkat rezim Taliban secara sendirian dengan imbalan sumber daya alam? Dan apakah biaya dari strategi semacam itu terjangkau? China memiliki catatan yang tidak jelas dalam menjalankan investasi dan bisnis di wilayah-wilayah yang bergejolak secara politik dari jauh. Jika Beijing berharap untuk menjalankan strategi ekonominya di Afghanistan melalui buku cek kosong dan Pakistan yang secara ekonomi tidak stabil yang menghadapi tantangan politik dan strategis yang berat, sekarang mungkin perlu dipikirkan kembali.

 

Keberhasilan atau kegagalan kesepakatan minyak dapat menentukan masa depan kerja sama Afghanistan dan China. Meskipun begitu, Beijing akan berhati-hati agar tidak menjadi catatan kaki lain dalam kisah “kerajaan yang terkubur”.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..