Menu

Perubahan Iklim

Pemandangan sungai Yamuna terlihat dari dekat Jembatan besi tua, saat permukaan air kini telah turun pada 18 Agustus 2022 di New Delhi, India. (Foto oleh Raj K Raj/Hindustan Times via Getty Images)

Banjir Besar Di Berbagai Belahan Bumi: Efek Perubahan Iklim

, , , , , , , , 0

Dalam kurun waktu satu minggu terakhir, media mewartakan banyak sekali kejadian banjir, salah satunya adalah banjir parah di Korea Selatan. Rekor hujan deras membanjiri wilayah di daerah ibukota Korea Selatan, Seoul, minggu ini. Setidaknya sembilan rumah, jalan dan stasiun kereta bawah tanah di ibukota Korea Selatan Seoul minggu ini, menewaskan sedikitnya sembilan orang. Seoul biasanya memiliki curah hujan rata-rata 348 milimeter di bulan Agustus, beberapa lokasi mencatat curah hujan 348 milimeter itu hanya dalam satu hari.

Sedangkan pada 9 Agustus sebagian Seoul mengalami curah hujan hingga 497 milimeter. Pada satu titik, tercatat curah hujan 141,5 millimeter per jam, merupakan tingkat tertinggi sejak tahun 1907. Di beberapa bagian Seoul, saluran air tersumbat dan mengirim air kembali ke jalan-jalan dan stasiun kereta bawah tanah, dilansir dari CNN. Sejumlah stasiun ditutup karena banjir, dengan jalur sementara dihentikan sejak 9 Agustus 2022.

Beberapa daerah di selatan Sungai Han terkena dampak paling parah, termasuk distrik Gangnam, beberapa bangunan dan toko terendam banjir dan kehilangan listrik. Dilaporkan tiga orang tewas karena terperangkap di semi-basement bangunan, menurut Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Korea Selatan. Sekitar 17 lainnya terluka dan sedikitnya tujuh orang masih hilang, kata kementerian itu. Lebih dari 500 orang telah dievakuasi sejak hujan lebat melanda Seoul pada Senin malam, pemerintah juga dengan tanggap menyediakan tenda, selimut, dan barang bantuan lainnya.

Terkait tragedi ini, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol mengirim belasungkawa kepada para korban pada hari 9 Agustus 2022, mengatakan dia akan melakukan inspeksi di tempat dan bekerja untuk mencegah kerusakan tambahan. Suk Yeol juga menyatakan perlunya meninjau sistem manajemen bencana negara itu, karena cuaca ekstrem diperkirakan akan semakin umum karena krisis iklim.

Selain korban jiwa, sekitar 2.800 bangunan termasuk rumah, toko, tembok penahan dan infrastruktur lainnya – rusak, meskipun sebagian besar telah diperbaiki pada Rabu pagi, menurut kementerian keselamatan. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri China mengkonfirmasi dua warga negara China tewas akibat banjir di Seoul. Satu tewas dalam tanah longsor di asrama di Hwaseong, selatan Seoul, dan satu lain tersengat listrik selama pekerjaan konstruksi di luar ruangan selama badai.

Selain Korea Selatan, beberapa bagian Jepang juga mengalami hujan dengan beberapa wilayah di Hokkaido melaporkan banjir. Pihak berwenang telah memperingatkan risiko banjir bandang dan tanah longsor. Banyak negara di Asia Timur sekarang mengalami curah hujan harian yang intens, dengan monsun musim panas diperkirakan akan turun lebih deras dan tidak diprediksi karena perubahan iklim.

Tidak hanya di wilayah Asia, wilayah Amerika Serikat pun dilanda banjir besar. Banjir di Kentucky, AS digambarkan sebagai banjir paling mematikan baru-baru ini dimana rumah-rumah hancur dan kendaraan terendam air. Akibatnya 37 orang dilaporkan tewas setelah lima hari hujan deras pada awal Agustus. Para ilmuwan mengatakan curah hujan ekstrem yang dipicu oleh kerusakan iklim membuat banyak dari norma-norma sejarah ini menjadi usang.

“Kita harus mengubah pelabelan (banjir besar) karena ini bukan lagi peristiwa satu dalam 1.000 tahun,” kata Andreas Prein, pakar iklim ekstrem di Pusat Penelitian Atmosfer Nasional AS. “Peristiwa langka ini menjadi semakin umum.” Tambahnya. “Perubahan iklim meningkatkan intensitas dan frekuensi banjir dan kemungkinan akan bertambah buruk dengan pemanasan iklim lebih lanjut,” tambah Prein menjelaskan. Dilansir dari The Guardian, Pusat Penelitian Atmosfer itu juga telah melihat badai berulang ini menghantam daerah yang sama—seperti Kentucky—berulang kali dalam waktu singkat, yang tidak dipahami dengan baik namun berkaitan erat dengan menghangatnya suhu bumi.

Foto yang menunjukan suhu cuaca (Foto diambil di Sevilla, Spanyol - Stok foto via Getty Images)

Dunia Semakin Panas, Efektifkan Perjanjian Lingkungan Internasional?

, , , , , , , , , , , , 0

Panas ekstrem atau heatwave telah melanda wilayah Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia, dengan suhu naik di atas 40 derajat Celcius di banyak tempat yang menyebabkan kebakaran hutan dan kematian akibat cuaca panas.

Pada pertengahan Juli, Kantor Meteorologi Inggris mengeluarkan peringatan “Panas ekstrim” level merah pertama untuk  tanggal 18 dan 19 Juli 2022 di sebagian besar Inggris, termasuk London dan Manchester, karena suhu diperkirakan melebihi 400 C menjadikannya hari terpanas dalam catatan. Badan Keamanan Kesehatan Inggris juga meningkatkan peringatan kesehatan terkait panas dari tingkat tiga ke tingkat empat, rumah sakit di berbagai wilayah Inggris juga telah bersiap untuk lonjakan pasien terkait cuaca panas.[1]

Pada 19 Juli 2022, Inggris memecahkan rekor ‘hari terpanas’ dua kali pada Selasa (19 Juli). Rekor baru didokumentasikan di Bandara Heathrow dimana suhu mencapai 40,20 C hanya beberapa jam setelah Surrey mencatat suhu tertinggi baru 39,10 C. [2]  Dimana sebelumnya suhu terpanas di Inggris tercatat dengan suhu 38.70 C di Cambridge University Botanic Garden pada 25 Juli 2019.

Dilansir dari Al Jazeera, setidaknya 22 negara telah mencatat suhu maksimum 500 C atau lebih walaupun sampai saat ini.[3] Sebelumnya, rekor suhu terpanas tercatat pada tahun 2017, Iran memegang rekor terpanas di Asia suhu resmi 540 C, dan suhu tertinggi yang pernah tercatat di Eropa adalah 48,80 C di pulau Sisilia Italia pada 11 Agustus 2021.[4]

Dilansir dari Axios, penelitian menunjukkan panas ekstrem tertentu hampir tidak mungkin terjadi tanpa perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Kondisi ini adalah keadaaan darurat kesehatan yang sangat berkaitan dengan perubahan iklim. Ratusan orang di Spanyol dan Portugal telah menjadi korban akibat tragedi ini.[5]

Hal ini menimbulkan satu pertanyaan: apakah perjanjian internasional benar-benar efektif?

Salah satu perjanjian terkenal dan terbesar yang “berusaha” menyelamatkan lingkungan adalah Perjanjian Paris tahun 2015. Kesepakatan tersebut dinegosiasikan oleh 196 pihak pada Konferensi Perubahan Iklim PBB 2015 di Prancis. Perjanjian Paris adalah perjanjian perubahan iklim global universal pertama yang mengikat secara hukum dan diadopsi pada konferensi iklim Paris (COP21) pada bulan Desember 2015. Perjanjian ini menetapkan kerangka kerja secara global untuk menghindari perubahan iklim dengan membatasi pemanasan global dengan maksimal kenaikan suhu adalah 20 C, namun “berusaha” membatasinya hingga 1,50 C saja.

Hasil dari diskusi terkait perjanjian ini menetapkan bahwa perlunya emisi global mencapai puncaknya sesegera mungkin dan melakukan pengurangan cepat setelahnya untuk mencapai keseimbangan antara emisi dan serapan. Dan pada bulan Desember 2020, UE mengajukan NDC (Nationally Determined Contribution) yang diperbarui dan ditingkatkan dengan target untuk mengurangi emisi setidaknya 55% pada tahun 2030. Tenggat waktu untuk UE mengurangi emisi semakin dekat dan pembuat kebijakan akan berurusan dengan transisi menuju ekonomi yang bersih dan berkelanjutan meliputi: desain, standarisasi, infrastruktur, dan penggunaan energi berbasis lingkungan.[6]

Namun, banyak negara lain, yang masih memproduksi emisi gas lebih banyak, di antaranya adalah China (28%), Amerika Serikat (18%), India (7%), Rusia (5%), dan Jepang (3%), jika di total lebih dari 60% emisi global hanya berasal dari hanya lima negara.[7] Beberapa negara juga tampak tidak peduli terhadap kesepakatan ini. Di Brasil, di bawah pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro, deforestasi telah melonjak di hutan Amazon.[8] Rusia, di sisi lain melancarkan invasi ke Ukraina yang menyebabkan konsekuensi lingkungan yang mengakibatkan kebakaran hutan, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, genangan dan kerusakan cagar alam.

Sebagai sebuah perjanjian internasional dengan sifat mengikat, masih banyak negara dan aktor lainnya yang melanggar perjanjian ini. Padahal seharusnya perjanjian ini menjadi pembatas bagi ruang gerak negara dalam melakukan kegiatannya, ditambah bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana kesepakatan ini dinegosiasikan nyatanya tidak dapat berbuat banyak. Bertolak belakang dengan asumsi neoliberalisme yang menyatakan bahwa negara harus memperhatikan keuntungan absolut daripada keuntungan relatif terhadap negara lain.[9]

Lewat penjelasan ini, secara umum dapat dikatakan bahwa negara-negara saat ini lebih mementingkan kepentingan nasionalnya dibandingkan kepentingan bersama, dibandingkan ancaman yang nyata dan perlahan merusak habitat manusia: perubahan iklim.

[1] Mohammed Haddad, “What is the highest temperature ever recorded in your country?”, Al Jazeera, 18 Juli 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/7/18/what-is-the-highest-temperature-ever-recorded-in-your-country

[2] Ellie Kemp, “1976 heatwave vs 2022 – how today’s hottest temperature in UK compares”, Manchester Evening News, 19 Juli 2022, https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/uk-news/1976-heatwave-vs-2022-how-24530977

[3] Op. Cit., Haddad

[4] Ibid.

[5] Andrew Freedman, “Europe heat wave turns deadly as France and U.K. brace for hottest days on record”, 19 Juli 2022, Axios, https://www.axios.com/2022/07/18/europe-heat-wave-wildfires-record-temperatures

[6] Nerea Ruiz Fuente, Chloe Fayole, Ivo Cabral, “The year of truth for EU climate action – six policy trends to watch in 2022”, Eco Standard, 21 Februari 2022, https://ecostandard.org/news_events/the-year-of-truth-for-eu-climate-action-six-policy-trends-to-watch-in-2022/

[7] “Greenhouse gases by sector in 2022: who is polluting the most?”, Greenly Earth, 18 April 2022, https://www.greenly.earth/blog-en/greenhouse-gases-by-sector-in-2022-who-is-polluting-the-most

[8] https://www.science.org/content/article/paris-climate-pact-5-years-old-it-working

[9] Yahaya Garba Saleh dan Ali Usman Danwanzam, “Neoliberalism and International Organizations”, SCHOLEDGE International Journal of Multidiscplinary & Allied Studies, Vol.06, Issue 11, 2019, Hlm. 113-118

Banjir di Pelabuhan Wilayah Semarang (Photo: Kompas)

Banjir Rob Semarang: Tinggi Air Capai 2 Meter dan 8.000 Warga Terdampak

, , , , , , , 0

Naiknya ketinggian air laut atau rob menyebabkan banjir di daerah sekitar Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah sejak Senin 23 Mei 2022 siang. Selain karena air rob, banjir ini diperparah karena tanggul yang jebol di sungai kawasan berikat Lamicitra.

“Tanggul jebol di pelabuhan akibat permukaan air laut yang tinggi plus (ditambah) hantaman gelombang laut yang memiliki daya rusak,” ucap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudussy. Dilansir dari CNN, Kombes Iqbal Alqudussy memprediksi puncak ketinggian air laut akibat banjir rob di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa, 24 Mei. Ia juga mengatakan bahwa banjir rob kali ini lebih parah dari kejadian-kejadian sebelumnya.

Selain itu, polisi juga mengatakan setidaknya 8.000 kepala keluarga terdampak banjir rob ini, selain itu aktivitas karyawan di berbagai perusahaan sekitar pelabuhan juga dihentikan. Diketahui, banjir yang ditambah jebolnya tanggul ini meluas ke sejumlah wilayah di Demak dan Pekalongan.

Karena banyaknya keluarga yang terdampak akibat banjir, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi kemudian mengerahkan jajarannya segera mendirikan dapur umum di kawasan tergenang banjir rob. “Segera mendirikan dapur umum, banyak warga yang terkena dampak di kawasan Bandarharjo. Rata-rata banjir rob di akses jalan kampung sampai 50 centimeter,” ungkap Hendrar.Banjir ini juga membuat sejumlah jalan terendam sehingga Satlantas Polres Demak harus mengalihkan arus lalu lintas yang hendak menuju Semarang melalui Pantai Utara (Pantura) Demak pada jalur alternatif, menyusul terjadinya banjir rob di Kecamatan Sayung dan kawasan Terboyo Semarang.

“Untuk mengurai kepadatan, maka kendaraan dari arah Demak menuju Semarang dialihkan melalui jalur alternatif seperti melalui Buyaran-Guntur-Mranggen. Namun jalur alternatif hanya efektif dilalui kendaraan kecil seperti sepeda motor dan mobil pribadi,” kata Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono di Demak. Selain itu, Polres Demak juga berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mencari solusi penanganan kepadatan arus lalu lintas akibat banjir rob. “Dalam waktu dekat juga akan dimulai peninggian Jalan Pantura di wilayah Kecamatan Sayung,” ucap Budi.

Sampai tanggal 26 Mei 2022, banjir masih berada diketinggian 80cm, akses ke pelabuhan masih terputus, dan juga tanggul darurat masih dalam pengerjaan sehingga air belum juga surut. Akibat banjir ini, warga Semarang dikabarkan mengalami gatal-gatal serta mual.

Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Presiden China Xi Jinping selama pertemuan puncak virtual dari Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, 15 November 2021. (Foto oleh MANDEL NGAN / AFP) (Foto oleh MANDEL NGAN/AFP via Getty Images )

Krisis Iklim: Tragedy of Common Sebagai Dasar Penurunan Ketegangan Antara Amerika Serikat dan China

, , , , , , , , , 0

Pada 10 November 2021, Amerika Serikat (AS) dan China mengumumkan kerja samanya pencegahan perubahan iklim untuk mengurangi emisi metana dan penggunaan batu bara agar sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan G20 tahun 2021 di Glasgow, Inggris. Baik AS maupun China merupakan dua negara penghasil emisi terbesar di dunia. Kerja sama antara keduanya ini diumumkan oleh John Kerry, utusan AS untuk masalah Iklim dan Xie Zhenhua politisi perwakilan China.  Kerja sama ini berusaha menutup “kesenjangan yang signifikan” untuk menekan kenaikan suhu dunia.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guetarres, mengatakan kerja sama ini sebuah “langkah penting yang baik”. Pernyataan ini juga disetujui oleh Kepala Kebijakan Iklim Uni Eropa, Frans Timmermans yang mengatakan bahwa AS dan China tahu masalah ini sangat penting serta membantu Conference of Parties 26 (COP26) mencapai kesepakatan.[1] COP26 sendiri menjadi konferensi perubahan iklim terbesar sejak pertemuan di Paris pada tahun 2015. COP26 ini juga kembali mempertegas usaha negara-negara agar suhu bumi tidak naik lebih dari 1.5℃.

Kesepahaman antara AS dan China

AS dan China akan bertemu langsung pada tahun depan untuk membahas standar pengurangan metana dari bahan bakar fosil.[2] Xie mengatakan bahwa pada dialog antar pejabat tinggi itu sangat kooperatif. “Ada lebih banyak kesepakatan antara China dan AS daripada perbedaan” menurut Xie kepada wartawan.[3] Xie dan Kerry juga setuju bahwa kerja sama merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah iklim.[4] Dapat dikatakan COP26 cukup sukses untuk mengingatkan negara-negara bekerja sama dalam menangani krisis lingkungan. Hal ini ditandai dengan kerja sama dua negara penyumbang emisi terbesar.

Draf COP26 sendiri menuliskan beberapa kesepakatan umum yang dikritik banyak pihak “kurang ambisius”. Namun secara umum kesepakatan di COP26 ini memang hanya mempertegas Perjanjian Paris di tahun 2015. Draf ini mendesak negara-negara untuk memperkuat target pengurangan karbon di akhir tahun 2022. Salah satu caranya adalah kesepakatan untuk mengurangi transportasi berbahan bakar bensin dan diesel yang disepakati oleh banyak negara dan perusahaan multinasional seperti Ford dan Mercedes. Tetapi baik AS maupun China justru dikabarkan belum tergabung dalam komitmen ini.[5]

Walaupun terdapat kerja sama antara AS dan China, Beijing tidak menyepakati kesepakatan COP26, justru akan bekerja dengan cara dan targetnya sendiri. China menolak Bergabung dengan kesepakatan untuk membatasi metana – gas rumah kaca yang berbahaya yang diikuti oleh AS dan Uni Eropa. China berkomitmen untuk mengurangi konsumsi batu bara lewat Rencana Lima Tahun ke-15 dari 2026-2030, satu dekade lebih lama dari apa yang ditargetkan AS. Kerry sendiri menyambut baik kesediaan China untuk bekerja sama dan berharap China mulai melaksanakan dan mempercepat upaya pengurangan emisi secepat mungkin yang sesuai dengan target AS.[6]

Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping pada pidato tertulis untuk G20 menyampaikan bahwa China menjunjung tinggi konsensus multilateral dalam menghadapi tantangan global dan menghormati Perjanjian Paris sebagai dasar hukum kerja sama di bidang iklim.[7] Xi juga menegaskan untuk fokus pada tindakan nyata dengan menetapkan target dan visi realistis yang sesuai dengan kondisi nasional.[8] Sesuai pernyataan bahwa China akan mengurangi emisi dengan caranya sendiri, baru-baru ini China merilis dua arahan untuk mencapai targetnya. Arahan tersebut berjudul Panduan Kerja untuk Puncak Karbon Dioksida dan Netralitas Karbon dalam Implementasi Penuh dan Setia dari Filosofi Pembangunan Baru dan Rencana Aksi untuk Puncak Karbon Dioksida Sebelum 2030.

Mengutip The ASEAN Post, Xi menyampaikan pada Komite Nasional Hubungan AS-China bahwa negaranya siap untuk bekerja sama dengan AS sebelum pertemuan virtual antara keduanya akan berlangsung dalam waktu dekat. Joe Biden, Presiden AS sendiri memiliki tujuan pada pertemuan virtual antara keduanya. Biden akan memberi tahu Xi bahwa AS dan China perlu membangun “batas yang masuk akal” agar persaingan antara kedua negara tidak mengarah ke konflik. “Pertemuan ini adalah tentang upaya berkelanjutan kami untuk mengelola kompetisi secara bertanggung jawab, bukan tentang menyetujui hasil atau hasil tertentu,”[9]

Dari keterangan tertulis White House, Biden sendiri memiliki tujuan jangka panjang terhadap hubungannya dengan China. AS tetap ingin menjadi sebuah established force dengan memastikan posisi AS berada di atas China dalam jangka panjang.[10] Tujuan AS ini yang membuat Biden menginisiasi pertemuan secara virtual untuk memperjelas niat dan prioritas AS dengan percakapan substantif bukan simbolis yang akhirnya dilaksanakan pada pertengahan November.[11]

 

Krisis Iklim Sebagai Dasar Rekonsiliasi Hubungan

Pertemuan antara keduanya berlangsung pada pertengahan November 2021 dan berlangsung selama tiga jam lebih. Xi mengatakan senang telah bertemu dengan Biden yang disebut sebagai “teman lama”. Pertemuan tersebut memanas ketika kedua negara membahas isu hak asasi manusia (HAM) serta masalah Taiwan dan perdaganan. Pembicaraan itu sendiri tidak menghasilkan suatu terobosan baru mengenai apapun. Biden hanya memastikan “Persaingan antara kedua negara agar tidak mengarah ke konflik, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hanya kompetisi”[12]. Seperti asumsi realism bahwa negara merupakan cerminan dari manusia. Keinginan manusia akan kekuasaan, adalah penyebab utama konflik antar negara.[13]

Pertemuan ketiga semenjak Biden menduduki jabatan presiden AS ini menyadari bahwa hubungan keduanya terbentur oleh kepentingan nasional masing-masing pihak. Kesepahaman antara keduanya kali ini dapat menjadi sebuah dasar dari kerja sama. Pasalnya, hubungan AS dan China sebelumnya memburuk karena berbagai masalah. Namun hubungan baik ini dinilai menjadi sebuah langkah baik terutama untuk mencegah krisis lingkugan. Dialog antara AS dan China pada tahun 2014 mengantarkan dunia pada perjanjian Paris di tahun 2015.[14]

Sebelumnya, hubungan AS-China memburuk akibat banyak hal. Beberapa minggu lalu Biden berjanji akan membela Taiwan jika China menyerang, yang dipahami oleh China sebagai “aksi yang mengarah ke sesuatu yang berbahaya”[15] Selain masalah Taiwan, AS juga membentuk forum QUAD dan juga turut menentang China dalam konflik Laut China Selatan. Kedua negara menyadari bahwa pertemuan mereka di konflik-konflik tersebut dapat tereskalasi menjadi sesuatu yang tidak dapat terpikirkan. Secara realistis, kedua negara ini juga menyadari power yang dimiliki lawannya.

Terkait konflik Laut China Selatan, AS yang berusaha mempertahankan posisinya sebagai negara terkuat melakukan apa yang disebut oleh Morgenthau sebagai kesiapan militer untuk memperkuat power negaranya agar dapat mengalahkan China. China juga melakukan kesiapan militer dengan perkembangan kekuatan militer yang tidak main-main untuk mencapai “The Chinese Dreams” yang menjadikan angkatan lautnya yang terbesar saat ini.

Seperti asumsi realis bahwa seni politik adalah pengembangan kepekaan terhadap area internasional berdasarkan pengetahuan praktis untuk menyeimbangkan nilai dan kepentingan. Kedua negara ini menyadari power yang dimiliki lawannya, Keinginan AS dan China untuk menjadi major power ini terhalang oleh kekuatan dari lawan mereka. Jika diteruskan, maka sesuatu yang tidak dapat terpikirkan itu dapat terjadi. Dengan kata lain, negara akan bertindak berdasarkan “kebijaksanaan praktis” daripada rasionalisme.[16]

Walaupun realis menekankan kekuatan tradisional,  Morgenthau juga mengatakan bahwa salah satu komponen kekuatan suatu negara adalah kualitas diplomasinya.[17] Krisis iklim, yang menjadi sebuah tragedy of common ini dapat menjadi sebuah dasar diplomasi untuk menurunkan ketegangan diantara keduanya. Kesadaran akan bagaimana konflik dapat menyebabkan kerugian bukan menjadi pilihan bagi kedua negara. Justru dari pembicaraan secara virtual, Biden dan Xi justru menciptakan suatu batasan dan kesepahaman agar persaingan mereka tidak menimbulkan konflik.  

Isu lingkungan yang jauh dari konsep keamanan tradisional dapat menciptakan sebuah dasar kerja sama yang dapat mengeliminasi ancaman bagi kedua belah pihak, tragedy of common menjadi pilihan. Hasil yang tidak dapat terpikirkan ketika konflik meningkat tentu berusaha dihindari kedua belah pihak. Selain menciptakan detterence dengan kesiapan militer, diplomasi juga dilancarkan untuk mengurangi ketegangan diantara keduanya.

[1] “COP26: China and US agree to boost climate co-operation”, BBC, 11 November 2021, https://www.bbc.com/news/science-environment-59238869

[2] Charissa Yong dan Aw Cheng Wei, “US, China pledge to work together to fight climate change”, The Straits Times, 12 November 2021, https://www.straitstimes.com/world/europe/us-china-pledge-to-work-together-to-fight-climate-change

[3] Op. Cit, “COP26: China and US agree to boost climate co-operation”

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] https://edition.cnn.com/2021/11/10/world/china-us-climate-cop26-joint-agreement-intl/index.html

[7] “Xi Jinping Delivers a Written Speech at the World Leaders Summit at the 26th Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change”, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 11 November 2021. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1918354.shtml

[8] Ibid.

[9] Morgan Chalfant, “Biden set for expansive virtual meeting with Chinese president”, The Hill, 15 November 2021, https://thehill.com/homenews/administration/581508-biden-set-for-expansive-virtual-meeting-with-chinese-president

[10] “Background Press Call by Senior Administration Officials on President Biden’s Virtual Meeting with President Xi of the People’s Republic of China”, The White House, 15 November 2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/11/15/background-press-call-by-senior-administration-officials-on-president-bidens-virtual-meeting-with-president-xi-of-the-peoples-republic-of-china/

[11] Ibid.

[12] Kevin Liptak, “’Healthy debate,’ but no breakthroughs in Biden’s critical talks with China’s Xi Jinping”, CNN, 16 November 2021, https://edition.cnn.com/2021/11/15/politics/joe-biden-xi-jinping-virtual-summit/index.html

[13] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402390.2020.1833860

[14] Op. Cit., Charissa Young dan Aw Cheng Wei

[15] “Biden says US will defend Taifan if China attacks”, CNN, 22 Oktober 2021, https://www.bbc.com/news/world-asia-59005300

[16] Hanley RP, “Political science and political understanding: Isaiah Berlin on the nature of political inquiry.” American Political Science Review, 2004 dalam Jodok Troy, “The realist science of politics: the art of understanding political practice”, European Journal of International Relations, 1-25, 2021,  hlm. 2, DOI:10.1177/13540661211050637, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/13540661211050637

[17] Morgenthau, Politics among Nations, hlm. 152, dalam Fredrik Doeser, “The strategic and realist perspectives: An ambiguous relationship”, Journal of Strategic Studies, 2 Desember 2020, DOI:10.1080/01402390.2020.1833860, hlm 6, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01402390.2020.1833860?needAccess=true

 

Coal Truck

Sinyal Darurat Bagi Perubahan Iklim: The Production Gap Report 2021

, , , , , , 0

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat United Nations Environment Programme (UNEP) merilis sebuah dokumen berjudul  The Production Gap Report yang menjelaskan dan berisi data mengenai penggunaan bahan bakar fosil. Dari hasil penelitian pada dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan negara di dunia belum banyak melakukan usaha untuk mengurangi produksi bahan bakar fosil untuk membatasi pemanasan global agar hanya naik 1,5°C. Produksi bahan bakar fosil ini sendiri tidak banyak mengalami perubahan sejak dokumen pertama pada 2019. Penemuan ini menjadi masalah besar yang dapat menyebabkan kegagalan global untuk mencegah perubahan iklim yang lebih parah.

Menurut dokumen yang dirilis pada pertengahan Oktober tahun 2021, sebagian besar produsen minyak dan gas dunia berencana untuk meningkatkan produksi hingga 2030 atau lebih, dan beberapa produsen batu bara besar berencana untuk melanjutkan atau meningkatkan produksi. Hal ini bertentangan dengan keinginan para pemimpin negara yang berusaha berkomitmen untuk menurunkan emisi dari hasil bahan bakar fosil di tahun 2030 dan bebas emisi di tahun 2050. Lebih rinci, laporan tersebut juga menemukan bahwa negara-negara telah mengarahkan lebih dari $300bn (£217bn) untuk kegiatan bahan bakar fosil sejak awal pandemi Covid-19 yang lebih besar dari anggaran untuk energi bersih.

Pada satu kesempatan, Ploy Achakulwisut, seorang peneliti di Stockholm Environment Institute (SEI) dan penulis utama laporan ini menjelaskan efek dari kurangnya komitmen penurunan produksi bahan bakar fosil dan produksi yang sudah berada di atas batas aman, Achakulwisut mengatakan bahwa “Penelitiannya jelas: produksi batu bara, minyak dan gas global harus mulai menurun segera dan tajam agar konsisten dengan membatasi pemanasan jangka panjang hingga 1,5°C,”

Selain berdampak langsung ke perubahan iklim dan juga anggaran besar-besaran yang justru dikeluarkan untuk bahan bakar fosil, Dr. Jeremy Hess, seorang profesor kesehatan dan pengobatan darurat global di University of Washington mengatakan bahwa penggunaan bahan bakar kotor ini memiliki berbagai efek terhadap kesehatan secara langsung dan tidak langsung. Dilansir dari The Guardian, Dr. Hess mengatakan “Sayangnya ini adalah tahun pertama saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa saya dan para pasien sangat jelas mengalami dampak perubahan iklim. Saya melihat paramedis yang telah luka bakar pada lutut mereka karena berlutut untuk merawat pasien dengan sengatan panas. Dan saya melihat terlalu banyak pasien meninggal di unit gawat darurat akibat paparan panas mereka tahun lalu,”

Untuk menyelamatkan iklim, laporan The Production Gap 2021 tersebut menyarankan pemerintah untuk mengambil peran utama dan memastikan bahwa transisi dari bahan bakar fosil adalah adil dan merata. Hal ini karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menguasai lebih dari 50% produksi bahan bakar fosil dunia. Di sisi lain, Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen juga mengatakan bahwa masih ada waktu untuk mencegah pemanasan global yang melebihi 2°C. Andersen kemudian mengingatkan bahwa pada Konferensi Iklim PBB, yang dikenal sebagai Conference of the Parties 26 (COP26) bahwa “pemerintah harus melangkah, mengambil langkah cepat dan segera untuk menutup kesenjangan produksi bahan bakar fosil dan memastikan transisi yang adil dan merata.

COP26 sendiri akan diselenggarakan di Glasgow pada akhir Oktober hingga awal November 2021. Tujuannya untuk memperkuat komitmen dan menjanjikan langkah-langkah pengurangan karbon yang akan menjaga harapan hidup untuk membatasi kenaikan pemanasan global hingga 1,5°C. Batas 1,5°C ini merujuk pada Perjanjian Paris pada tahun 2015 yang ditandatangani oleh hampir semua negara di dunia. Perjanjian Paris sendiri bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata secara global yang idealnya 1,5°C.

1_Youth-Day-celebrations-in-North-Korea-Pyongyang-31-Aug-2021

Korea Utara: Kami Tidak Membutuhkan Vaksin, Kami Butuh Perubahan Iklim

, , , , , , 0

Korea Utara menggelar Pertemuan Ketiga Biro Politik Komite Sentral ke-8 Partai Buruh Korea di gedung kantor Komite Sentral Partai pada tanggal 2 September 2021. Pertemuan itu membahas mengenai bagaimana Korea Utara dapat memberikan dampak positif untuk pencegahan perubahan iklim. Di samping perubahan iklim yang berdampak pada kerusakan pertanian, dibahas juga langkah-langkah mencegah pandemi, namun bertolak belakang dengan hal tersebut, justru Korea Utara dikabarkan menolak vaksin gratis dari China.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea mengatakan bahwa Korea Utara perlu mengambil langkah-langkah praktis untuk mempromosikan pekerjaan berjangka menengah dan jangka panjang seperti melestarikan tanah dan lingkungan yang kondusif untuk kemakmuran abadi negara. Selain itu, pertemuan tersebut menekankan pentingnya mempelajari dan membahas isu-isu pengelolaan lahan, mengambil langkah-langkah pencegahan pandemi karena krisis kesehatan global semakin memburuk dari hari ke hari, meningkatkan produksi barang-barang konsumsi massal dan berhasil memanen hasil pertanian.

Lebih jelas lagi, Sekretaris Jenderal Korea Utara menekankan konservasi tanah dan lingkungan menjadi tugas politik penting. Pemerintah juga mendorong proyek pembangunan kembali alam yang besar, mengambil langkah-langkah pengendalian krisis yang terperinci untuk meminimalkan bencana alam termasuk kerusakan banjir dan topan yang perlu didukung oleh pejabat-pejabat di bawah pemerintah. Sebelumnya, Korea Utara dikabarkan mengalami akibat banjir yang merendam sebagian besar pertanian negara yang dipimpin Kim Jong Un itu.

Kim Jong Un mengatakan bahwa dia ingin para pejabat memulai “rencana aktif dan ambisius” untuk memperbaiki sungai, mengelola pengendalian erosi, memelihara tanggul, dan memulai proyek tanggul pasang surut sebagai bagian dari Rencana Lima Tahun reguler negara itu. Kim sendiri, yang dikenal memiliki badan berisi dilaporkan telah kehilangan berat badan yang menurut media pemerintah Korea Utara dinilai “patah hati” akibat bencana yang melanda negaranya tersebut.

Selain perlu melindungi negaranya dari perubahan iklim, Kim Jong Un juga perlu melindungi Korea Utara dari penyebaran virus Covid-19, salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengerahkan ranjau darat dan mengeluarkan perintah menembak siapapun yang berusaha keluar ataupun masuk ke wilayah Korea Utara. Walaupun sampai saat ini, Korea Utara melaporkan 0 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di negaranya dimana para pengamat merasa skeptis terhadap data tersebut. Pada bulan Juni, Kim Jong Un sempat mengecam pejabat Korea Utara karena “tidak bertanggung jawab dan ketidakmampuan” mereka dalam menangani pandemi yang bisa saja mengindikasikan bahwa Covid-19 sebenarnya telah masuk ke negara tersebut.

Walaupun Kim mengecam para pejabat, tetapi apa yang dilakukan Korea Utara berbanding terbalik. Selain mengatakan bahwa Korea Utara memiliki 0 kasus Covid-19, mereka juga menolak sekitar 3 juta dosis vaksin Sinovac Biotech China dan mengatakan bahwa vaksin itu dapat digunakan ke negara lain yang lebih membutuhkan. Melansir Yohnap News, menurut analisis dari Institute for National Security Strategy Korea Selatan, Korea Utara sendiri meragukan kemanjuran vaksin buatan China, dan lebih memilih vaksin Sputnik V Rusia tetapi ingin itu diberikan secara gratis. 

610148dab027e

Banjir di Provinsi Henan, China: Ambisi Ekonomi dan Perubahan Iklim

, , , , , 0

Setidaknya 69 orang tewas dan 5 orang masih dinyatakan hilang akibat banjir besar yang terjadi di Zhengzhou, Provinsi Henan sejak Selasa (20/07). Menurut otoritas meteorologi China, Henan telah mengalami curah hujan yang tidak seperti biasanya dan parah sejak Sabtu (17/07).[1] Di Ibu kota Provinsi Henan, Zhengzhou, curah hujan selama tiga hari tersebut setara dengan volume curah hujan selama setahun, akibatnya saluran air tidak mampu menampung air hujan yang menyebabkan banjir lumpur hingga ke jalur kereta bawah tanah.[2] Presiden China, Xi Jinping mengatakan pada kantor berita negara Xinhua bahwa situasinya akibat banjir tersebut “sangat parah” dan memerintahkan pihak berwenang untuk “memprioritaskan keselamatan nyawa dan harta benda masyarakat.”[3]

Bencana banjir di Henan mengakibatkan kerusakan dan kelumpuhan di berbagai sektor. State Grid Zhengzhou Power Supply Co terpaksa menutup gardu induk Kota Zhengzhou, sistem kereta bawah tanah yang banjir juga ditutup, layanan kereta api ditangguhkan, dan ratusan penerbangan dibatalkan. Selain itu melansir People’s Daily, akses ke sejumlah sekolah dan rumah sakit telah terputus oleh banjir dan kehilangan aliran listrik sehingga rumah sakit di Kota Zhengzhou harus mencari tempat alternatif untuk memindahkan sekitar 600 pasien yang kritis.[4] Sekitar 200.000 masyarakat telah dievakuasi dari akibat banjir besar.

Banjir ini tentu terjadi karena banyak faktor, namun tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya suhu dunia akibat perubahan iklimmenjadi faktor penyumbang mengapa hujan dengan curah hujan ekstrim dapat terjadi. Walaupun banjir biasa terjadi selama musim hujan di China, tetapi situasi memburuk selama beberapa dekade, sebagian karena pembangunan bendungan dan tanggul yang meluas.[5] Provinsi Henan sendiri merupakan sebuah daerah yang kurang berkembang pada awalnya, namun Beijing kemudian berusaha membuat kemajuan di daerah tersebut dengan mengubahnya menjadi daerah industri.

Sampai saat ini, Zhengzhou adalah salah satu pusat manufaktur utama China, industri yang terkenal yang berada di daerah ini adalah industri Foxconn gandengan dari perusahaan Apple yang membuka pabrik besar dengan kapasitas 250.000 pekerja yang menghasilkan 80 persen produk iPhone di seluruh dunia.[6] Selain itu, perusahaan-perusahaan besar di sektor teknologi informasi, biomedis, penerbangan, dan e-commerce juga berada di wilayah Zhengzhou. Hal ini tentu berimbas pada lingkungan dan menjadikan Zhengzhou sebagai salah satu kota paling berpolusi di China sejak 2015. Namun, menurut pemerintah setempat, koridor ekologi Zhengzhou akan dilakukan dengan melakukan penghijauan jalan raya, kanal, dan tepi danau.[7]

Selain itu, salah satu wilayah industri yang terkenal di Zhengzhou adalah The Zhengzhou Airport Economy Zone (ZAEZ). Dari tahun 2013-2017, 334 proyek besar telah diselesaikan, dengan total investasi tetap pada tahun 2017 mencapai 10 miliar dollar Amerika Serikat (AS), dan produk domestik bruto pada tingkat gabungan tahunan naik hampir 20 persen sejak 2013.[8] Hingga pada 2018, pendapatan rata-rata masyarakat di Kota Zhengzhou berlipat ganda hingga mencapai 33.105 yuan (4.791 dollar AS).[9]

Namun, walaupun perkembangan ekonomi China khususnya lewat Zhengzhou berkembang dengan baik, pembangunan yang pesat untuk kepentingan industri juga akan merubah lingkungan secara pesat yang mejadi penyumbang terjadinya perubahan iklim. Xi Jinping sendiri pada sebuah pidato di Jenewa tahun 2013 pernah mengatakan bahwa ia berjanji untuk membangun “peradaban ekologis” di China dan membuktikannya dengan berbagai program hijau yang mendukung lingkungan seperti program Sponge City yang dapat membuat resapan air lebih banyak ketika hujan deras nyatanya tetap tidak dapat membendung hujan ekstrim dengan durasi tiga hari saja walaupun pejabat setempat mengatakan bahwa hujan tersebut “menembus catatan sejarah hujan ekstrim”. Padahal pada tahun 2018, pemerintah kota merencanakan anggaran sebesar 8,2 milar dolar AS untuk mengubah seperlima dari Zhengzhou menjadi Sponge City.[10]

Aktifitas alam yang tidak biasa ini tentu berkaitan dengan perubahan iklim akibat global warming dan China setidaknya berusaha memperbaiki negaranya agar lebih ramah lingkungan, terutama di kota-kota industri seperti Zhengzhou. Tetapi, perubahan iklim ini bukan sebuah isu yang dapat diselesaikan hanya oleh sebuah atau sebagian negara, melainkan yang harus diselesaikan bersama. Perubahan iklim sendiri membuat banyak fenomena alam menjadi ekstrim dan sulit diprediksi oleh para ilmuwan. Beberapa bencana sebelumnya yang gagal diprediksi secara pasti adalah banjir di Jerman dan kubah panas Amerika Utara. Walaupun begitu, para ilmuwan telah memperingatkan dalam beberapa dekade bahwa pemanasan iklim secara cepat akan menghasilkan hujan dan gelombang panas yang ekstrim, walaupun komputer mereka tidak cukup kuat untuk secara akurat memproyeksikan tingkat keparahan ekstrim tersebut.[11]

Kejadian di Jerman, Amerika Utara, dan China ini merupakan beberapa contoh yang dapat menjadi gambaran bahwa perubahan iklim harus diatasi bersama-sama. Seperti program nol emisi pada 2050 merupakan sebuah langkah panjang yang dapat diadopsi banyak negara, tetapi secara internal, tentu masing-masing negara perlu mengubah wilayahnya agar lebih ramah lingkungan. Usaha China dengan membuat Sponge City tentu merupakan langkah besar, tetapi jika hanya diterapkan di China, perubahan iklim akan tetap terjadi.

[1] BBC, “China floods: 12 dead in Zhengzhou train and thousands evacuated in Henan”, BBC, 22 Juli 2021, https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57861067

[2] Ibid.

[3] Jessie Yeung, Nectar Gan, dan Zixu Wang, “Passengers trapped inside submerged subway as deadly floods sweep central China”, CNN, 21 Juli 2021, https://edition.cnn.com/2021/07/21/china/zhengzhou-henan-china-flooding-intl-hnk/index.html

[4] Al Jazeera, “Central China: 25 dead in flooded Zhengzhou metro, landslides“, Al Jazeera, 20 Juli 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/7/20/army-issues-dam-warning-deadly-storm-hits-china

[5] Ibid.

[6] Wade Shepard, “Zhengzhou is at the heart of manufacturing in China, from iPhones to vehicles and frozen food”, South China Morning Post, 5 April 2016, https://www.scmp.com/presented/news/china/topics/go-china-zhengzhou/article/1931472/zhengzhou-heart-manufacturing-china

[7] Wade Shepard, “Zhengzhou focuses on ecological conservation and improvement of green spaces”, South China Morning Post, 5 April 2018, https://www.scmp.com/presented/news/china/topics/go-china-zhengzhou/article/1931475/zhengzhou-focuses-ecological

[8] John D. Kasarda, “China’s Aerotropolis: The Zhengzhou Airport Economy Zone”, International Airport Review, 13 Agustus 2018, https://www.internationalairportreview.com/whitepaper/73497/chinas-aerotropolis-airport-economy/

[9] Philip Wen, Stella Qiu, dan Yawen Chen, “China dreams on hold: heartland city feels chill of economic slowdown”, Reuters, 28 Mei 2019, https://www.reuters.com/article/us-china-economy-henan-socialmobility-in-idUSKCN1SY017

[10] Christian Shepherd,  China flooding kills a dozen people in industrial centre Zhengzhou”, Financial Times, 21 Juli 2021, https://www.ft.com/content/ca6f8716-9a5a-4d7a-9cc7-808a6c5203d1

[11] Roger Harrabin, “Climate change: Science failed to predict flood and heat intensity”, BBC, 16 Juli 2021,  https://www.bbc.com/news/science-environment-57863205

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..