Menu

Keamanan

Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Museum Nasional Korea (Foto oleh Lee Jin-Man - Pool/Getty Images)

Korea Selatan dan AS Balas Peluncuran Rudal Milik Korea Utara

, , , , , , , , , 0

Korea Selatan dan Amerika Serikat menanggapi peluncuran delapan rudal milik Korea Utara minggu lalu dengan cara membalas delapan tembakan rudal ke perairan di semenanjung Korea pada 6 Juni, 2022 pagi.

Menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, tujuh rudal ditembakkan oleh Korea Selatan dan satu oleh AS. Di samping itu, otoritas Korea Selatang juga mengatakan mereka menunjukkan bahwa “bahkan jika Korea Utara memprovokasi dengan rudal dari berbagai lokasi, (Korea Selatan dan AS memiliki) kemampuan dan kesiapan untuk segera menyerang dengan tepat.” dilansir dari CNN.

Sebelumnya, Pyongyang dikabarkan menembakkan delapan rudal balistik jarak pendek dari beberapa lokasi ke perairan timur semenanjung Korea pada 5 Juni 2022. Kepala Staf Gabungan sendiri menyebut tindakan itu sebagai “provokasi serius yang merusak perdamaian dan stabilitas tidak hanya Semenanjung Korea tetapi juga komunitas internasional.”

Sejak awal tahun, aktivitas peluncuran rudal oleh Pyongyang memang sering dilakukan, terlebih dengan terpilihnya Presiden Korea Selatan baru Yoon Suk Yeol bulan lalu. Yoon secara konsisten menekankan sikapnya yang lebih keras terhadap Korea Utara dan keinginan untuk memperkuat militer Korea Selatan dibandingkan dengan pendahulunya Moon Jae-in yang telah mempromosikan dialog dan rekonsiliasi damai. Atas tindakan Pyongyang, Yoon berjanji untuk menanggapi “dengan tegas” terhadap provokasi Korea Utara yang dijelaskan dalam pidato Hari Peringatan Korea Selatan pada hari Senin.

Peluncuran rudal kali ini menjadi uji coba ke-17nya di tahun 2022. Namun, peluncuran balasan sebagai tanggapan akan aksi Pyong yang baru dilakukan sebanyak tiga kali oleh Washington dan Seoul pada tahun ini setelah jeda panjang sejak tahun 2017.

Peluncuran terbaru Korea Utara dilakukan sehari setelah angkatan laut Korea Selatan dan AS menyelesaikan latihan gabungan tiga hari di perairan Okinawa Jepang, militer Korea Selatan mengkonfirmasi kepada CNN. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga “sangat memprotes” peluncuran rudal terakhir Korea Utara, mengatakan kepada wartawan hari Minggu bahwa itu jelas merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB, sementara Menteri Pertahanan Nobuo Kishi menyebutnya “belum pernah terjadi sebelumnya” dan mengkonfirmasi setidaknya enam rudal, tetapi mungkin lebih.

Pada hari Minggu, Angkatan Bersenjata AS dan Pasukan Bela Diri Jepang juga mengadakan latihan bersama setelah beberapa peluncuran rudal Korea Utara, kata Departemen Urusan Publik Komando Indo-Pasifik AS. Pasukan AS dan Jepang mengadakan “latihan pertahanan rudal balistik bilateral” menunjukkan kesiapan aliansi AS-Jepang untuk menanggapi ancaman regional menurut pihak AS. Hal ini juga disetujui oleh Staf Gabungan Jepang yang mengatakan latihan itu menegaskan kembali kesiapan kedua pasukan, “menunjukkan kerja sama yang erat antara Jepang dan Amerika Serikat dalam mengatasi ancaman rudal balistik, dan semakin memperkuat aliansi Jepang-AS.”

Pesawat Tempur J-16 China (Foto via Fox News)

Australia: Jet Tempur China “Memotong” Pesawat Patroli Australia Di Dekat Laut China Selatan

, , , , , , , , 1

Diduga pesawat China melepaskan suar dan terbang memotong di depan pesawat pengintai Australia, menurut pernyataan Canberra. Pesawat yang diduga Jet China tersebut juga dikatakan menyebarkan perangkat anti-radar yang masuk ke mesin pesawat Australia di dekat wilayah Laut China Selatan

Pesawat pengintai maritim P-8 Angkatan Udara Australia dikabarkan dicegat pada 26 Mei 2022 oleh pesawat tempur J-16 China, selama kegiatan pengawasan maritim rutin, kata Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. “Pencegatan itu membuat manuver berbahaya yang memang menimbulkan ancaman keselamatan bagi pesawat P-8 dan awaknya,” jelas Albanese. “J-16 kemudian berakselerasi dan memotong hidung P-8, menetap di depan P-8 pada jarak yang sangat dekat.” Jelas Richard Miles, Menteri Pertahanan Australia.

Selain terbang sangat dekat, Marles juga mengatakan jet China tersebut melepaskan “seikat sekam” yang berisi potongan-potongan kecil aluminium yang tertelan ke dalam mesin pesawat Australia sebagai perangkat anti-radar dan hal ini “Jelas sangat berbahaya,” kata Marles dilansir dari BBC. Ketika tertelan, sekam dapat merusak bilah mesin jet dan dalam kasus ekstrim bahkan dapat mematikannya, kata Peter Layton, mantan perwira Angkatan Udara Australia yang sekarang menjadi peneliti di Griffith Asia Institute. Cara ini diduga akan memaksa pesawat untuk kembali ke pangkalan yang secara efektif mengakhiri patroli, tambah Layton.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian pertahanan Australia mengatakan “selama beberapa dekade (kami) melakukan kegiatan pengawasan maritim di kawasan itu” dan “melakukannya sesuai dengan hukum internasional, melaksanakan hak atas kebebasan navigasi dan penerbangan di perairan dan wilayah udara internasional”.

Terkait insiden ini, Beijing belum mengomentarinya, walaupun Albanese mengatakan Canberra telah mengangkat masalah ini dengan Beijing “Ini tidak aman, apa yang terjadi, dan kami telah membuat representasi yang tepat kepada pemerintah China untuk mengungkapkan keprihatinan kami,” kata Albanese.

Dilansir dari CNN, insiden ini adalah kedua kalinya dalam seminggu pesawat China dituduh membahayakan penerbangan pengintaian militer lain. Pada hari Rabu, Kanada mengatakan pesawat tempur China mendengungkan pesawat pengintainya yang memberlakukan sanksi PBB terhadap Korea Utara.

Dalam beberapa kasus, pesawat tempur China datang begitu dekat sehingga pesawat Kanada harus mengubah arah untuk menghindari tabrakan, kata Angkatan Bersenjata Kanada. “Dalam interaksi ini, pesawat PLAAF tidak mematuhi norma-norma keselamatan udara internasional,” kata Dan Le Bouthillier, Angkatan Bersenjata Kanada.

UK security deals

Bersiap Tahan Serangan, Inggris Teken Kerja sama Baru dengan Swedia dan Finlandia

, , , 0

Dampak serangan Rusia ke Ukraina semakin menjauhkan hubungan Rusia dengan negara Eropa lainnya seperti Swedia dan Finlandia. Dengan kondisi keamanan yang tidak stabil dan melihat kemungkinan serangan yang bisa terjadi kapan saja, kedua negara Eropa ini juga mulai meningkatkan kembali keamanannya.

Inggris melihat kesamaan tujuan keamanan, sehingga Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menyetujui kesepakatan baru dengan Swedia dan Finlandia untuk meningkatkan keamanan Eropa. Perjanjian ini termasuk di dalamnya untuk mendukung angkatan bersenjata kedua negara jika mereka diserang.

Saat ini, Swedia dan Finlandia sama-sama mengharapkan bergabungnya negara mereka dengan The North Atlantic Treaty Organization (NATO), tetapi keduanya khawatir jika aplikasi mereka diproses hingga satu tahun lamanya. Namun, dengan kondisi keamanan saat ini, proses aplikasi keanggotaan akan dipercepat.

Finlandia khawatir mereka akan memprovokasi Rusia jika negaranya bergabung dengan NATO, di mana Presiden Finlandia Sauli Niinisto mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin akan disalahkan atas keputusan apa pun untuk bergabung dengan aliansi militer.

Selagi menunggu keanggotaan NATO, Perdana Menteri Inggris Johnson sudah menandatangani deklarasi baru, yang digambarkan oleh Inggris sebagai “perubahan langkah dalam kerja sama pertahanan dan keamanan.

“Jika terjadi bencana, atau jika terjadi serangan terhadap salah satu dari kami, maka kami akan saling membantu, termasuk dengan bantuan militer,” kata Johnson pada konferensi pers di Helsinki.

 

Kerja sama pertahanan  sebagai garansi keamanan antar negara

Sebagai negara anggota the Joint Expeditionary Force atau Pasukan Ekspedisi Gabungan yang merupakan koalisi keamanan Eropa utara, kesepakatan keamanan baru dinilai penting untuk pengembangan kapabilitas militer. Boris Johnson menekankan bahwa kesepakatan kerja sama ini bukan untuk jangka pendek, melainkan “jaminan abadi antara negara.”

Johnson mengatakan bantuan militer akan ditawarkan jika terjadi perang atau konflik di Finlandia maupun Swedia, tetapi “sifat bantuan itu” akan tergantung pada “permintaan pihak lain.” Johnson menambahkan perjanjian itu akan menjadi dasar intensifikasi hubungan keamanan dan pertahanan yang lain juga.

Baik Swedia dan Finlandia sama-sama menyambut baik dan mendukung penuh kerja sama pertahanan dengan Inggris ini. Dukungan keamanan dan pertahanan disaat perang yang sewaktu-waktu bisa terjadi menjadi instrumen penting yang ditingkatkan oleh negara Eropa.

Jika Putin berharap Eropa semakin pecah karena serangannya di Ukraina, sebaliknya negara-negara Eropa menjadi terus bersatu. Terutama jika ekspansi keangggotaan NATO dengan tambahan Swedia dan Finlandia disetujui, Putin yang melihat NATO sebagai ancaman akan menyesali keputusannya dalam menginvasi Ukraina. 

Tank militer perang berbendera Rusia (Foto via Getty Images)

Rusia Kembali Eskalasi Kekuatan Militer dan Uji Tembak Rudal Balistik Antar-Benua, Apa Pesan Rusia?

, , , , , , , , 0

Pada 20 April, militer Rusia mengatakan bahwa pihaknya berhasil melakukan uji coba rudal antar benua (inter-continental ballistic missile/ICBM) barunya untuk pertama kali. Rudal itu dikenal dengan nama Sarmat. Sebuah langkah yang menurut Presiden Vladimir Putin akan memberi Amerika Serikat dan sekutunya “sesuatu untuk dipikirkan”.[1] Peluncuran ini bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat. Beberapa hari sebelumnya Rusia telah melancarkan serangan ke Donbas dan juga melakukan eskalasi militer di perairan Jepang dengan menembakan rudal dari kapal selam Rusia.

Rudal “unik” dengan komponen dalam negeri

Dilansir dari Associated Press, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ICBM Sarmat diluncurkan dari fasilitas peluncuran Plesetsk di Rusia Utara dan berhasil mencapai target tiruan di lapangan tembak Kura di timur jauh Semenanjung Kamchatka.[2] Putin sendiri memuji peluncuran Sarmat dan mengklaim bahwa rudal baru tidak memiliki analog asing dan mampu menembus pertahanan rudal negara lain.[3] Di sebuah stasiun TV, Putin ditampilkan tengah menonton video peluncuran rudal dan mengatakan bahwa “senjata unik ini akan memperkuat potensi militer angkatan bersenjata kita, akan menjamin keamanan Rusia terhadap ancaman luar dan memaksa mereka, yang agresif mencoba mengancam negara kita.”[4]

Sarmat adalah rudal yang dikembangkan selama beberapa tahun ke belakang untuk menggantikan rudal Voyevoda buatan Soviet. Voyevoda sendiri memiliki kode “setan” oleh negara-negara Barat. “Sarmat adalah rudal paling kuat yang memiliki jangkauan tertinggi di dunia, dan itu akan secara signifikan meningkatkan kemampuan kekuatan nuklir strategis negara itu,” kata Kementerian Pertahanan dilansir dari Kantor Berita Associated Press.

Tidak kalah dari Voyevoda, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan Sarmat mampu membawa kendaraan luncur hipersonik bersama dengan jenis hulu ledak lainnya. Militer Rusia sebelumnya mengatakan bahwa kendaraan hipersonik Avangard yang dapat terbang 27 kali lebih cepat dari kecepatan suara dapat dipasang ke rudal tersebut.[5] Dmitry Rogozin, kepala badan Roscosmos negara bagian yang mengawasi pembangunan pabrik rudal Sarmat, menggambarkan uji coba hari Rabu sebagai “hadiah untuk NATO” dalam sebuah komentar di saluran aplikasi perpesanannya. Rogozin mengatakan Sarmat akan ditugaskan oleh militer pada musim gugur ini setelah selesainya uji coba, menyebutnya sebagai “senjata super.”

Eskalasi sampai ke wilayah Jepang

Selain uji coba rudal antar benua, Rusia juga melakukan aktivitas militer di pulau-pulau “wilayah Utara” yang disengketakan Rusia dengan menguji coba rudal jelajah Kalibr di Jepang lewat dua kapal selam angkatan laut Moskow.[6] Menanggapi hal ini, pihak Jepang memperkuat pengumpulan dan pemantauan intelijen. Dilansir dari Bloomberg, Putin telah mengisyaratkan kemungkinan eskalasi dengan memerintahkan pasukan nuklir strategis Rusia dalam siaga tinggi semenjak invasi di Ukraina.[7]

Dia juga memperingatkan bahwa intervensi apa pun oleh negara lain dalam konflik akan memicu “konsekuensi yang belum pernah Anda lihat.”. Komentar diplomat top Rusia itu muncul setelah sekutu penting Putin mengancam akan mengerahkan senjata nuklir di dan sekitar Laut Baltik jika Finlandia dan Swedia bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara.

Semenjak invasi Rusia-Ukraina, hubungan Rusia dengan negara-negara Barat dan Jepang memburuk. Mengapa Rusia melakukan eskalasi militer? Melihat kondisi Rusia, kini negara tersebut tengah berada di bawah berbagai sanksi salah satunya melarang ekspor dari Rusia membuat Moskow hanya dapat bergantung pada komponen dalam negerinya yang memang Putin katakan bahwa Sarmat menjadi rudal “berbahaya” yang dibuat dengan komponen dalam negeri.[8]

Pembuatan senjata ini, memperlihatkan kemampuan Rusia yang walaupun berada di bawah tekanan dapat bertahan dan justru unjuk gigi akan kemampuannya. Uji peluncuran Sarmat sendiri meningkatkan bargaining position Rusia di antara aktor intenrasional lainnya. Kuatnya posisi Rusia ini dapat “mengurungkan” niat negara-negara Barat untuk bertindak.  

Menjadikan Rusia negara yang bergantung pada diri sendiri?

Disini Rusia menunjukan sisi bahwa ia percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Walaupun ia memiliki kawan dekat seperti China, tetapi Moskow memperlihatkan bahwa untuk menghadapi hubungan internasional, tidak ada yang dapat diandalkan selain dirinya sendiri, seperti asumsi Morgenthau dalam bukunya Politics among Nations. Tindakan yang diambil oleh Rusia ini juga berdasarkan apa yang dianggap oleh pengambil keputusan sebagai hal paling rasional untuk bertahan.[9] Faktor militer juga menjadi salah satu hal paling penting yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kekuatan dan bargaining position Rusia. Walaupun sampai saat ini banyak negara mengedepankan faktor non-militer, Putin memperlihatkan bahwa aksinya lewat aksi militer masih menjadi perhatian dan ketakutan bagi aktor lawannya.

Selain melihat Rusia sebagai negara yang mampu bertahan dan mandiri. Eskalasi militer ini memperlihatkan bahwa dengan adanya kerja sama di antara lawan-lawan Rusia, tidak berarti bahwa kemenanganan oleh kelompok ataupun pakta militer dapat dengan mudah mengalahkan satu negara mandiri. Tindakan Rusia ini juga dapat menjadi pelajaran baik ketika Moskow sukses mendapatkan kepentingan nasionalnya maupun tidak. Jika gagal, maka negara lain harus berpikir dua kali sebelum melakukan hal yang sama. Tetapi jika Rusia berhasil, negara lain, seperti China dapat melakukan tindakan yang sama. Bahwa Beijing memiliki motivasi baru untuk bertindak “ofensif” dan memiliki kemungkinan untuk bertahan.

[1] “Russia Test-Fires Nuclear-Capable ICBM in Warning to U.S. Allies”, Bloomberg, 21 April 2022, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-20/russia-stages-test-of-nuclear-missile-in-warning-to-u-s-allies

[2] “Russia test-fires new intercontinental ballistic missile”, The Mainichi, 21 April 2022, https://mainichi.jp/english/articles/20220421/p2g/00m/0in/022000c

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] EurAsian Times Desk, “At Blistering Speed Of ‘Mach 20’, Russia Says Its Avangard Hypersonic Missile To Team-Up With Sarmat ICMB To Boost Strike Capability”, 25 April 2022, https://eurasiantimes.com/deadly-combo-sarmat-icmb-to-team-up-avangard-hypersonic-missile/

[6] Jesse Johnson, “Tokyo beefs up intelligence-gathering after Russian subs test-fire cruise missiles in the Sea of Japan”, The Japan Times, 15 April 2022, https://www.japantimes.co.jp/news/2022/04/15/national/russia-missile-test-sea-of-japan/

[7] Op. Cit., Bloomberg

[8] Op. Cit., Mainichi

[9] Hans J. Morgenthau, “Six Principles of Political Realism”, Politics Among Nations, Edisi ke 5, (New York), https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/morg6.htm

Magdalena Andersson, Perdana Menteri Swedia, (Fotografer: Valeria Mongelli/Bloomberg via Getty Images)

Partai Sosial Demokrat Swedia Menggelar Debat Terkait Kebijakan Keamanan: Bergabung Dengan NATO?

, , , , , , , , 0

Sekretaris Partai Sosial Demokrat Swedia, Tobias Baudi mengatakan bahwa anggota partai, parlemen, dan politisi lokal akan diminta pendapatnya mengenai kebijakan keamanan. Baudin mengatakan bahwa debat ini akan menjadi “diskusi yang lebih luas dari sekedar pertanyaan ya atau tidak tentang keanggotaan NATO“.

Rencananya, debat mengenai kebijakan tersebut akan dilangsungkan secara cepat dan diperkirakan akan selesai pada musim panas mendatang. Perdana Menteri Swedia, Magdalena Andersson, telah mengubah posisi dan retorikanya semenjak Rusia menginvasi Ukraina. Baudi menambahkan bahwa bagi pejabat yang tertarik dengan masalah keamanan dapat turut hadir sehingga pemerintah bisa mendapatkan pemahaman yang luas terkait apa yang terjadi di kawasan. Kemudian Baudin juga mengatakan dialog itu akan menjadi “diskusi yang lebih luas daripada pertanyaan tentang apakah Swedia akan bergabung dengan NATO atau tidak”.

Konflik Rusia-Ukraina merubah cara pandang Swedia

“Ketika Rusia menginvasi Ukraina, posisi keamanan Swedia berubah secara fundamental,” kata partai itu dalam sebuah pernyataan, Senin. Dukungan untuk keanggotaan hampir dua kali lipat sejak Rusia menginvasi Ukraina yang melonjak menjadi hampir 50% di Swedia. Isu ini juga akan menjadi isu kampanye utama dalam pemilihan umum Swedia pada 11 September mendatang. Ulf Kristersson, pemimpin partai Konservatif oposisi Swedia, mengatakan dia akan turut menyetujui keanggotaan Swedia dalam NATO jika dia memenangkan mayoritas di parlemen.

Walaupun jika diskusi dan debat terlaksana, keputusan akhir tetap berada pada komite yang berkuasa mengenai perubahan kebijakan. “Jika selama proses itu muncul kebutuhan untuk mengubah arah kebijakan keamanan, itu terserah dewan partai … untuk membuat keputusan seperti itu,” kata juru bicara Partai Sosial Demokrat dalam siaran pers.

Partai penguasa Swedia yang dipimpin Andersson itu secara historis menentang keanggotaan NATO. Tetapi, konflik lebih dari enam minggu telah menyalakan kembali perdebatan di Swedia. Perubahan arah kebijakan partai Sosial Demokrat dapat menjadi sejarah baru bagi pemerintahan Swedia.

Swedia secara resmi berada di posisi non-blok secara militer setelah awalnya menekankan bahwa posisi tersebut dapat membantu kepentingan nasional Swedia dengan baik. Terlebih, jika Swedia bergabung dengan NATO, justru negara tersebut akan mengacaukan situasi keamanan di Eropa Utara. Masalah ini juga diperkirakan akan menjadi isu utama dalam pemilihan parlemen pada September mendatang.

Finlandia juga mempertimbangkan keanggotaan NATO

Terkait rencana untuk bergabung dengan NATO, Finlandia, negara tetangga Swedia pada awal April lalu juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan NATO. Baik Swedia dan Finlandia sebenarnya telah menerima jaminan publik dari Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, bahwa pendaftaran keanggotaan mereka akan diterima, serta pernyataan dukungan dari beberapa anggota termasuk AS, Inggris, Jerman, Prancis dan Turki.

Sementara itu Rusia angkat bicara agar Finlandia dan Swedia tidak bergabung dengan NATO. Alasan dari Putin sendiri adalah bahwa langkah itu tidak akan membawa stabilitas ke Eropa terutama terkait keamanan. “Aliansi tetap menjadi alat yang diarahkan untuk konfrontasi,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

Latifullah Hakimi, kepala Komisi Pembebasan Pangkat Taliban berbicara dalam konferensi pers di Kabul pada 21 Februari 2022. (Foto oleh AHMAD SAHEL ARMAN/AFP via Getty Images)

Taliban Bangun Kekuatan Militer Besar Bagi Afghanistan

, , , , , 0

Kelompok Taliban yang memegang pemerintahan Afghanistan berencana akan membangun “pasukan militer besar” untuk Afghanistan. Baik pejabat dan tentara yang telah terlebih dahulu bergabung dengan kelompok Taliban akan termasuk pada jajaran kekuatan militer ini.

Latifullah Hakimi, kepala Komisi Pembebasan Pangkat Taliban, juga mengatakan pada konferensi pers bahwa mereka telah memperbaiki setengah dari 81 helikopter dan pesawat yang diduga tidak dapat digunakan oleh pasukan pimpinan Amerika Serikat selama penarikan pasukan tahun lalu.[1]

Dilansir dari Al Jazeera, pasukan Taliban menguasai lebih dari 300.000 senjata ringan, 26.000 senjata berat, dan sekitar 61.000 kendaraan militer selama mereka mengambil alih negara itu. Hakimi mengatakan bahwa orang-orang yang sempat menarget masyarakat dan jajaran Taliban kini berada dalam sisi pemerintah. Pada sebuah konferensi pers, Taliban menyatakan telah mengeliminasi hampir 4.500 “orang yang tidak diinginkan” dari jajarannya.[2]

Terdapat beberapa bukti yang terlihat bahwa Taliban telah merekrut beberapa mantan pasukannya ke dalam jajaran militer mereka. Dalam beberapa pekan terakhir, Taliban telah menunjuk dua mantan perwira senior Tentara Nasional Afghanistan untuk menduduki posisi teratas di kementerian pertahanan.[3] Keduanya dikabarkan adalah ahli bedah spesialis yang melekat pada rumah sakit militer utama negara itu.

Menurut Hakimi, proyek pembentukan tentara militer sedang berlangsung. Banyak dari professional di bidangnya seperti pilot, insinyur, dan staf-staf dari pemerintahan Afghanistan sebelumnya untuk berada di proyek kekuatan militernya dan sektor-sektor lain yang menunjang sektor keamanan. Hakimi mengatakan mereka akan membentuk “pasukan besar … sesuai dengan kebutuhan negara dan kepentingan nasional”, meskipun dia tidak merinci jumlahnya.

Aset Afghanistan sendiri telah dibekukan semenjak Taliban mengambil alih kekuasaan. Sehingga Hakimi sendiri mengatakan bahwa salah satu sektor yang “terjangkau” oleh pemerintah Taliban. Rencana Taliban terkait pembangunan kekuatan militer pemerintahannya sendiri telah dibeberkan pada akhir tahun 2021. Para pemimpin Taliban telah menugaskan Menteri Pertahanan Mullah Mohammad Yaqoob, putra mendiang pendiri gerakan Taliban Mullah Mohammad Omar, dan panglima militer Qari Fasihuddin untuk membentuk pasukan militer baru.[4]

“Negara ini membutuhkan tentara reguler yang kecil tapi kuat tidak hanya untuk melindungi dan mempertahankan perbatasan tetapi juga untuk melawan ancaman keamanan internal,” Mohammad, salah satu pemimpin Taliban yang bekerja di Kementerian Pertahanan di Kabul, mengatakan kepada Nikkei Asia.[5]

Mengapa Taliban membuat kekuatan militernya sendiri? Hal ini berkaitan dengan kekuatan nasional dari sebuah negara. Pada dasarnya, kekuatan militer digunakan untuk mempertahankan negara dari ancaman. Kekuatan nasional sendiri memiliki banyak komponen yang dapat diukur maupun tidak. Salah satu komponennya adalah kekuatan militer yang kuat dan modern dapat menjadi aspek kekuatan yang kredibel bagi negara dimana menurut beberapa ahli teori, kekuatan militer dapat digunakan dalam krisis apapun.[6]

Kekuatan militer juga merupakan salah satu aspek penting bagi negara berkembang, dimana dalam kasus ini Taliban baru saja menggulingkan kekuasaan Pemerintah Afghanistan sebelumnya. Taliban membutuhkan suatu kekuatan yang dapat menjamin keamanan dan kelancaran pemerintahannya. Di antaranya adalah, pencegahan ancaman dan juga menjaga keamanan dan stabilitas berbagai sektor negara.

Ketika dihadapkan pada sistem internasional, jika dilihat dari pendekatan realisme, sistem yang anarki membuat kekuatan militer sangat penting dan tidak bisa dihindari. Osgood dan Kissinger (1971) berpendapat bahwa penggunaan kekuatan militer ketika dikendalikan dapat digunakan untuk memeriksa ekses negara-negara kejam dalam sistem internasional.[7] Dengan kata lain, sebuah negara memerlukan kekuatan militer untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Walaupun begitu, kekuatan militer menjadi salah satu alat yang digunakan sesuai dengan kepentingan nasional sebuah negara. Jika AS menggunakan kekuatan militernya untuk menjaga keamanan dunia, Taliban tentu tidak akan melakukan hal yang sama.

Taliban sendiri merupakan sebuah kelompok yang sebelumnya telah memiliki kekuatan bersenjatanya, banyak dari anggotanya yang terlibat pada perang melawan pemerintahan Afghanistan sebelumnya yang dibantu oleh AS. Namun, karena kini Taliban menjadi pemimpin—walaupun belum diakui negara manapun—ia berusaha untuk menstabilkan Afghanistan di bawah kepemimpinannya.

Aset Afghanistan yang dibekukan oleh AS membuat kekuatan militer menjadi salah satu opsi yang dapat diunggulkan saat ini. Walaupun dalam kenyataannya, pembentukan kekuatan militer yang besar membutuhkan dana—yang saat ini tidak dimiliki Taliban—yang tidak sedikit.

Taliban sendiri berjanji untuk menghalau pertumbuhan kelompok terorisme di Afghanistan semenjak pemerintahannya pada Agustus tahun lalu. Untuk itu, Taliban memerlukan sebuah kekuatan militer yang terinstitusionalisasi. Hal ini bertujuan agar kekuatan militer dapat digunakan sesuai dengan kepentingan nasional Afghanistan yang jika memang benar, akan berusaha meruntuhkan kelompok terorisme seperti ISIS-K yang melancarkan aksinya di berbagai wilayah di Afghanistan yang sampai saat ini tercatat memakan korban sebanyak 397 jiwa.[8]

Pada akhir Februari lalu, Taliban dikabarkan tengah berusaha “mengamankan” situasi internal negaranya dengan melakukan penyisiran keamanan besar-besaran di Kabul dan kota-kota Afghanistan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencari senjata dan criminal yang dicurigai menjadi pelaku dari beberapa penculikan dan perampokan baru-baru ini.[9]

Menurut pengakuan beberapa warga kepada AFP, anggota Taliban melakukan pencarian secara kasar, tetapi beberapa orang lainnya mengatakan “kunjungan” Taliban dinilai sopan. Etika juga menjadi hal penting mengapa Taliban perlu menginstitusionalkan kekuatan militernya. Kesamaan moral dapat membuat pandangan masyarakat terhadap pemerintah Taliban Afghanistan menjadi baik dan oknum dapat ditindaklanjut dengan tata cara yang benar.

Dalam operasi pencarian tersebut, pihak berwenang Afghanistan mengatakan bahwa Taliban berhasil menemukan dua korban penculikan selama operasi dan juga membebaskan dua gadis remaja yang mereka temukan dirantai di ruang bawah tanah.[10] Dukungan dari masyarakat terhadap kekuatan militer juga menjadi hal penting bagi berlangsungnya pemerintahan sebuah negara. Taliban yang masih erat dengan citranya yang cukup buruk dapat memanfaatkan pembentukan kekuatan militer ini bahwa Taliban saat ini telah berubah.

[1] “Taliban to create Afghanistan ‘grand army’ with old regime troops”, Al Jazeera, 22 Februari 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/2/22/taliban-create-grand-army-afghanistan-old-regime-troops

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Zia Ur Herman, “Taliban quietly forming regular army to make Afghanistan a state”, Nikkei Asia, 12 Desember 2021, https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Afghanistan-turmoil/Taliban-quietly-forming-regular-army-to-make-Afghanistan-a-state

[5] Ibid.

[6] Caspar W. Weinberger (1984), “The Use of Military Power”, Frontline by Public Broadcasting Service, https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/military/force/weinberger.html

[7] Alaibo Sinikiem Johnson, “Military Power and the Use of Force in International Politics: A Realist Perspective”, 1 Mei, 2021, International Journal of Comparative Studies in International Relations and Development, Volume 7, No. 1.

[8] “Nearly 400 civilians killed in Afghanistan under Taliban rule: UN”, Al Jazeera, 7 Maret 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/3/7/un-400-civilians-killed-in-afghanistan-under-taliban-rule

[9] “Taliban conducting house-to-house sweep across Afghan capital”, Al Jazeera, 27 Februari 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/2/27/taliban-conducting-house-to-house-sweep-across-afghan-capital

[10] Ibid.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berdiskusi dengan perwakilan Taliban di sela-sela konferensi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Pakistan. (Foto: Kementerian Luar Negeri RI)

OKI Sebagai Jalur Indonesia Membantu Menyelamatkan Afghanistan

, , , , , , , 0

Inisiasi Indonesia Untuk Afghanistan

Pada akhir tahun 2021, dalam Sidang Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Islamabad, Pakistan, Indonesia mendorong disusunnya roadmap pemenuhan janji-janji Taliban. Berlangsungnya Sidang Luar Biasa ini diinisasi salah satunya oleh Indonesia. “Atas dorongan Indonesia, sebuah roadmap pemenuhan komitmen Taliban telah dimasukkan dalam Resolusi pertemuan OKI tersebut,” kata Menlu RI Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu  2022.[1]

Dalam pernyataan Retno kepada pers, Indonesia berusaha menagih janji-janji yang disampaikan sejak Taliban menguasai pemerintahan Taliban pada pertengahan Agustus 2021 termasuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Untuk tahun 2022, selain berfokus menagih janji, Indonesia juga akan membantu Afghanistan di bidang pendidikan dan pemberdayaan Afghanistan termasuk pemberian beasiswa pendidikan.[2] Lewat laporan fokus dari kebijakan luar negeri Indonesia tahun 2022, disebutkan bahwa Indonesia akan memperkuat kerjasama pembangunan melalui pemberian hibah kepada 11 negara sahabat yang salah satunya adalah Afghanistan.[3]

Afghanistan Di Bawah Taliban

Semenjak Taliban menguasai Afghanistan, banyak pihak internasional yang ketakutan akan hilangnya hak-hak perempuan seperti ketika Taliban berkuasa sebelumnya. Namun, yang berbeda dari pemerintahan Taliban kali ini adalah Taliban menjanjikan bahwa Taliban telah berubah dan akan lebih “santai” dalam urusan memerintah, termasuk menjamin hak-hak perempuan.

Seiring berjalannya waktu, ternyata Taliban tidak benar-benar menjalankan janji-janjinya. Sejak awal pemerintahan, perempuan Afghanistan sudah sangat ketakutan akan tindakan-tindakan anggota Taliban. Mulai dari Penghapusan hak perempuan oleh Taliban, seperti melarang anak-anak peremuan hanya diperbolehkan sekolah hingga sekolah dasar karena kebanyakan sekolah menengah ditutup.[4] Hingga Kementerian Urusan Wanita yang dibangun sejak 2001 ketika AS masuk ke  Afghanistan juga dibubarkan sebulan setelah Taliban berkuasa.

Banyak hak pribadi yang juga diatur oleh kelompok Taliban, walaupun kelompok tersebut berjanji untuk lebih “longgar” terhadap urusan perempuan. Beberapa diantarnya seperti poster himbauan wanita untuk menggunakan hijab dan penutup wajah, wanita dilarang mandi di pemandian umum walaupun akses air sangat sulit dibeberapa wilayah Afghanistan, hingga Taliban memerintahkan untuk “menebas” kepala manekin wanita di toko-toko karena dianggap seperti berhala. Kejadian-kejadian ini menciptakan kecemasan dan keresahan wanita di Afghanistan, tidak jarang sejumlah wanita melakukan aksi demo. Pada akhir Desember 2021, wanita di Afghanistan berdemo karena aturan baru Taliban yang mengatakan bahwa jika perempuan harus didampingi anggota keluarga laki-laki jika bepergian lebih dari 72 km. Menurut para wanita Afghanista, aturan ini sudah kuno dan tidak relevan.[5]

 

Kondisi Semakin Memburuk

Seorang wanita Afghanistan bernama Masih Alinejad bercerita kepada “The Story” bahwa Afghanistan terus memburuk di bawah pemerintahan radikal Islam Taliban.[6] Untuk itu, Retno juga sempat bertemu secara langsung dengan wakil dari Taliban di sela-sela pertemuan OKI. Anggota Komisi 1 DPR mengatakan bahwa upaya pemerintah Indonesia itu adalah langkah awal untuk menggalang dukungan dunia untuk membantu masyarakat Afghanistan. Dibawah kepemimpinan Taliban, krisis kemanusiaan terjadi seperti bagaimana Presiden Joko Widodo membahas situasi keamanan di negara tersebut.[7]

Retno mengatakan, pertemuan darurat OKI itu menghasilkan dua kesepakatan. Salah satu poin penting di antaranya adalah mendorong badan PBB dan masyarakat internasional untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Menurut International Monetary Fund (IMF), ekonomi Afghanisan dapat menyusut yang berakibat pada berakibat pada jutaan orang di Afghanistan akan masuk jurang kemiskinan dan menyebabkan krisis kemanusiaan.

Saat ini, apa yang terjadi di Afghanistan merupakan contoh nyata dari human insecurity. Konsep keamanan manusia atau human security ini berarti kondisi dimana manusia tidak terbebas dari ketakutan dan ancaman. Di Afghanistan, ancaman dari Taliban yang menghantui masyarakat Afghanistan membuat ketakutan dan Taliban sendiri menjadi ancaman bagi masyarakat.

Tidak Dapat Dipungkiri, Taliban Juga Membutuhkan Bantuan

Karena krisis kemanusiaan, Taliban juga kini membutuhkan bantuan dari negara-negara lain karena banyak aset milik pemerintah Afghanistan yang dibekukan. Sebagai Taliban yang lebih “longgar”, kelompok ini mulai mencari kerja sama dengan negara-negara lain lewat diplomasi. Dalam satu konferensi pers, Taliban menegaskan kembali bahwa mereka akan memberikan perlindungan kepada diplomat. Dilansir Hindu Times, jaminan keselamatan akan diberikan Taliban, baik di Kabul dan di kota-kota besar lainnya di Afghanistan.[8]

Sesuai dengan rencana kebijakan Indonesia, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Muhammad Imdadun Rahmat menjelaskan, sebelum Taliban berkuasa Indonesia telah menjadi aktor penting dalam menjembatani antarfaksi di tubuh Taliban dengan negara-negara Barat. Imdadun menambahkan, Indonesia juga adalah salah satu negara penjamin (guarantor) untuk Amerika Serikat sebelum meninggalkan Afghanistan. Indonesia dan beberapa negara lainnya menjadi penjamin AS ketika Afghanistan di “Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Pakistan menjadi penjamin bagi AS setelah menyerahkan Afghanistan ke Taliban, artinya menjadi jembatan komunikasi AS dan Taliban, dan AS merasa lebih nyaman meninggalkan Afghanistan,” katanya.[9]

Hingga pada Januari 2022 Indonesia terpilih menjadi dewan pada dua badan subsider Organisasi Kerja sama Islam atau OKI.[10] Indonesia menduduki dua posisi yaitu Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) dan Islamic Center for the Development of Trade (ICDT). Keputusan ini didapatkan setelah pertemuan ke-44 Islamic Commission for Economic, Cultural and Social Affairs (ICECS). Dalam sidang ini, delegasi Indonesia juga menyampaikan masukan-masukan terkait amandemen resolusi dan rancangan resolusi baru tentang Islam moderat yang disambut baik oleh negara anggota OKI.[11]

Organisasi Internasional Sebagai Jalur Aman Untuk Membantu Afghanistan

Untuk itu, Indonesia dapat membantu Afghanistan dengan lebih intensif lagi. Sebelumnya, Indonesia telah menjadi aktor penting dalam menjembatani antarfaksi di tubuh Taliban dengan negara-negara Barat.[12] Indonesia juga adalah salah satu negara penjamin (guarantor) untuk Amerika Serikat sebelum meninggalkan Afghanistan. [13]

Taliban merupakan kelompok yang mengatasnamakan Islam dalam pemerintahannya. Pemerintahan sebelumnya sangat konservatif dan menutup diri dengan dunia luar. Namun, pemerintahan Taliban kali ini yang lebih “longgar” menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan. Pemerintahan Taliban sendiri belum diakui negara manapun. Namun karena prinsip non-intervensi, negara lain termasuk Indonesia tidak dapat serta merta mengintervensi pemerintahan Taliban. Untuk itu, perlu otoritas yang lebih tinggi yang dapat membuat Taliban sedikit lebih “patuh” terhadap norma internasional.

Fungsi Organisasi Internasional

Ini merupakan salah satu fungsi organisasi internasional. Untuk membantu Afghanistan yang sesuai dengan keinginan Indonesia dapat mengandalkan OKI. Seperti asumsi dari neorealis yang dikemukakan Mearsheimer, akan ada perhatian khusus dari aktor kepada kekuatan besar karena mereka memiliki pengaruh paling besar di panggung internasional.[14] Selain itu menurut norealisme dengan adanya organisasi internasional memungkinkan lebih banyak ruang untuk aktor untuk mendekati aktor lain, karena organisasi internasional dapat mempengaruhi tindakan negara anggotanya.

OKI sendiri memiliki tujuan bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai Islam secara moderat. Sampai saat ini, Taliban masih terlihat sebagai negara dengan hukum Islam yang konservatif sesuai interpretasi kelompok itu sendiri. Sehingga seperti apa yang Indonesia katakana bahwa OKI memiliki kewajiban moral sebagai negara-negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Anggota OKI harus bisa “meluruskan” Taliban dan membantu masyarakat Afghanistan keluar dari krisis kemanusiaan.

Walaupun Pemerintahan Taliban belum diakui negara lain, Indonesia sendiri dibawah PBB menghormati kedaulatan negara lain dan tidak mengintervensinya untuk urusan internal.[15] Untuk itu, cara Indonesia untuk membantu Afghanistan menangani human insecurity adalah lewat organisasi internasional.

[1] Kementerian Luar Negeri, “Lewat Diplomasi, Indonesia Dorong Penyusunan Roadmap untuk Afghanistan”, CNN Indonesia, 10 Januari 2022,  https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220110185336-125-744900/lewat-diplomasi-indonesia-dorong-penyusunan-roadmap-untuk-afghanistan

[2] Ibid.

[3] “Indonesian Foreign Policy Report and Priorities 2022”, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 6 Januari 2022, https://kemlu.go.id/oslo/en/news/18551/indonesian-foreign-policy-report-and-priorities-2022

[4] Monir Ghaedi, “Taliban are revoking Afghan women’s hard-won rights”, DW, 2 Januari 2022, https://p.dw.com/p/44wVy

[5] “Video: Perempuan Afghanistan Demo Tolak Aturan Baru Taliban”, CNN, 28 Desember 2021,

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211228191633-117-739772/video-perempuan-afghanistan-demo-tolak-aturan-baru-taliban

[6] Charles Creitz, “Taliban orders beheading of store mannequins as Afghan women fume over Biden ‘betrayal’”, Fox News, 10 Januari 2022, https://www.foxnews.com/media/afghan-women-really-angry-at-us-government-over-biden-betrayal-as-taliban-crack-down-even-more

[7] “Menlu Retno Marsudi bertemu perwakilan Taliban, Jerman, dan AS: Apakah Indonesia didengar?”, BBC News, 20 Desember 2021, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59559231

[8] Tito Hilmawan Reditya, “Taliban Menjamin Keamanan Utusan Kedutaan yang Kunjungi Afghanistan”, Kompas, 4 Januari 20222, https://www.kompas.com/global/read/2022/01/04/144831970/taliban-menjamin-keamanan-utusan-kedutaan-yang-kunjungi-afghanistan?page=all

[9] Op. Cit., BBC

[10] “Indonesia Terpilih Sebagai Anggota Dewan SESRIC dan ICDT Pada Organisasi Kerja Sama Islam “, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 18 Januari 2022, https://kemlu.go.id/portal/id/read/3348/berita/indonesia-terpilih-sebagai-anggota-dewan-sesric-dan-icdt-pada-organisasi-kerja-sama-islam

[11] Ibid.

[12] Op.Cit., BBC

[13] Ibid.

[14] Mearsheimer, 200: 17-18 dalam Arash Heydarian Pashakhanlou, “Comparing and Contrasting Classical Realism and Neorealism”, E-International Relations, 23 Juli 2009, https://www.e-ir.info/2009/07/23/comparing-and-contrasting-classical-realism-and-neo-realism/

[15] “What is Human Security”, United Nations Trust Fund for Human Security. https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

gettyimages-1231313555-594x594-1

Penembakan di Atlanta: Isu Rasial dan Hukum Kepemilikan Senjata di AS

, , , , , , , , 0

Beberapa waktu lalu terjadi penembakan terhadap beberapa orang di Atlanta yang menewaskan 8 orang, di mana 6 korbannya merupakan wanita keturunan Asia-Amerika.[1] Penembakan ini diduga berkaitan dengan pandangan negatif pada orang Asia yang meningkat selama beberapa tahun ke belakang terutama pandemi selama Covid-19. Lalu, bagaimana kaitan antara pandemi Covid-19 dan peningkatan sentimen anti Asia di Amerika Serikat (AS)?

Kekerasan pada kelompok minoritas bukan “isu baru”

Secara jumlahnya, total imigran di AS mengalami penurunan di tahun 2020 dengan kurang lebih 85,7 juta imigran dengan total 26% dari populasi AS.[2] Namun, jumlah ini kemungkinan meningkat mengingat Biden-Harris mendukung isu hak asasi dan sosial di AS. Banyaknya jumlah imigran dari berbagai wilayah ini membuat kondisi sosial di AS menjadi lebih beragam. Sentimen dan rasisme berbentuk kekerasan, baik secara verbal dan nonverbal pada berbagai komunitas di AS terutama Asia-Amerika sudah ada dan berkembang bahkan sejak pertengahan abad ke-19. Lalu, mengapa meningkat akhir-akhir ini?

Belakangan, perhatian terhadap isu rasisme di AS meningkat, baik dalam jumlah dan kefatalannya. Stop Asian American and Pacific Islander (AAPI) Hate Project, komunitas menolak rasisme, mengestimasi kurang lebih terdapat 3.800 insiden kekerasan verbal dan fisik pada komunitas Asia-Amerika sejak Maret 2020.[3] Kelompok terutama Asia-Amerika mendapat kekerasan di jalanan, diskriminasi, dan dipukuli, sehingga orang-orang yang berada di kelompok ini mengalami fase-fase kekhawatiran yang berisiko mencapai krisis sosial pada dirinya dan komunitasnya di AS.

Domestik AS dan pandangan pada kelompok Asia-Amerika
Mengingat sentimen pada kelompok-kelompok ini sudah ada, yang membedakan adalah perubahan pandangan terhadap isu imigran yang dipengaruhi banyak faktor seperti media, kebijakan politik, retorika partai politik, dan kejadian atau peristiwa.[4] Pandangan ini yang selanjutnya berpengaruh pada tindakan masyarakat AS pada kelompok Asia-Amerika di AS.

Secara sosial politik, pertama, kondisi pandemi Covid-19 yang sudah terjadi setahun ke belakang, disebut oleh Trump sebagai “China-virus” yang cenderung rasial.[5] Dampak Covid-19 yang sangat besar pada perekonomian dan kesehatan, ditambah ratusan ribu masyarakat AS yang meninggal karena Covid membuat kondisi sosial di AS berubah drastis.

Kedua yakni adanya peningkatan tensi hubungan politik antara AS dan China yang membuat baik masyarakat dan elit politik memandang pentingnya langkah tegas pada China demi menghalau pengaruh ekonomi, politik, dan militernya secara global.

Pandangan ini ditunjukkan dalam survei dari Pew Research Center yang menunjukkan bahwa sebanyak 9 dari 10 orang dewasa yakni 89% melihat China sebagai kompetitor dan musuh, dibandingkan rekan.[6] Pandangan ini membuat banyak masyarakat mendukung perlunya pendekatan yang lebih tegas pada China terutama dari isu hak asasi manusia, sebagai isu pertama yang paling dikhawatirkan masyarakat, isu ekonomi yang menjadi isu kedua paling dikhawatirkan (job loss), dan berbagai isu lain. Berbagai kondisi ini membuat adanya peningkatan opini negatif terhadap China sebanyak 20% sejak 2016[7] sehingga banyak masyarakat menilai perlunya pembatasan pelajar asing terutama dari China di AS.

Pandangan negatif ini juga dicerminkan dari pencarian di laman Google terkait “Virus China” atau “Virus Wuhan” yang cenderung lebih tinggi serta berkaitan dengan isu rasisme dan menyalahkan China.[8] Maka dari itu, dapat dilihat bahwa pandangan terkait anti-Asian ini memang sudah ada dari dulu, namun dikarenakan momentum yang terjadi di mana Covid-19 berdampak pada perekonomian dan sosial masyarakat, maka pandangan ini berubah menjadi tindakan yang akhirnya membuat peningkatan diskriminasi secara verbal dan nonverbal serta penembakan terjadi.

Pembaharuan hukum penggunaan senjata di AS?
Penembakan di Atlanta mendorong ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes kekerasan Anti-Asia.[9] Gelombang protes ini mengkhawatirkan adanya ketakutan terhadap kelompok lain, terutama kalangan Afrika-Amerika di wilayah ini karena sentimen anti Asia yang semakin meningkat karena Covid-19. Ketakutan sosial ini memunculkan kondisi kekhawatiran dan semakin ketatnya kebijakan untuk para imigran.

Presiden AS Joe Biden sebelumnya pada 26 Januari menandatangani sebuah perintah eksekutif terkait xenophobia (ketakutan pada orang asing), intoleransi, dan kebencian rasial.[10] Meskipun pelaku menyangkal tindakannya bermotifkan rasial, namun dampaknya sangat besar pada komunitas Asia-Amerika dan juga komunitas lain di AS.

Selain isu sosial, Biden juga mendorong Kongres untuk membicarakan kembali hukum terkait kepemilikan senjata untuk mengurangi kekerasan massal di AS, termasuk pelarangan senjata yang memiliki “assault type weapons” seperti senapan semi otomatis dan pistol.  Pengaturan ini semakin penting karena kurang lebih seminggu setelah insiden di Atlanta, hari Senin (22/03) lalu terjadi penembakan massal di Colorado yang menewaskan sepuluh orang. Dua kejadian ini semakin  menekan Biden untuk sesegera mungkin mengatur kepemilikan senjata, sesuai dengan janji kampanye kepresidennya.

Hingga saat ini, AS menjadi negara kepemilikan tertinggi sipil atas senjata, di mana tingkat fatalitas senjatanya juga secara konstan lebih tinggi dari negara maju lainnya, dengan total lebih dari 43,000 kematian karena senjata sejak tahun lalu.[11] Disatu sisi, penggunaan senjata ini didukung oleh mayoritas masyarakat AS, namun juga mereka menginginkan adanya aturan tambahan terkait tingkat menengah dan tinggi terkait batasan penggunaan, dan pengontrolan latar belakang pengguna untuk kebutuhan pengaturan kepemilikan senjata.[12]

Penembakan di Atlanta dan Colorado, serta penembakan lain yang sudah terjadi di AS, menunjukkan diperlukannya hukum yang ketat terkait senjata, baik penggunaan dan kepemilikan senjata untuk tahap pencegahan dan pemulihan keadaan yang tepat. Selain itu, dengan keragaman yang ada di AS, mengingat baik kelompok Asia-Amerika dan kelompok lainnya serta komunitas “asli” AS berada di satu wilayah yang sama, perlu menyadari adanya ketergantungan satu sama lain. Hal ini mengingat kelompok-kelompok ini membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik di AS yang membuat penerimaan dan adaptasi kondisi sosial yang berubah terutama di masa pandemi ini menjadi penting.

[1] AFP, 2021, Atlanta shootings expose fear in Asian-American community, Arab News, https://www.arabnews.com/node/1827981/world

[2] Jeanne Batalova, dkk., 2021, Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States, Migration Policy https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states-2020

[3] Michigan News, 2021, Violence against Asian Americans on the rise, but racism isn’t new, University of Michigan,  https://news.umich.edu/violence-against-asian-americans-on-the-rise-but-racism-isnt-new/

[4] Helen Dempster, dkk., 2020, Public attitudes towards immigration and immigrants, Working Paper, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/202009_odi_public_attitudes_towards_immigration_wp_final_0.pdf

[5] Cyril Julien, 2021, The Jakarta Post, https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/19/atlanta-shootings-expose-fears-of-asian-american-community.html?src=mostviewed&pg=/

[6] Laura Silver, dkk., 2021, Most Americans Support Tough Stance Toward China on Human Rights, Economic Issues, Pew Research, https://www.pewresearch.org/global/2021/03/04/most-americans-support-tough-stance-toward-china-on-human-rights-economic-issues/

[7] Abhijnan Rej, 2021, Americans Deeply Unhappy with China, New Survey Shows, The Diplomat, https://thediplomat.com/2021/03/americans-deeply-unhappy-with-china-new-survey-shows/

[8] Thu T. Nguyen, 2020, Exploring U.S. Shifts in Anti-Asian Sentiment with the Emergence of COVID-19, International Journal of Environmental Research and Public Health, www.mdpi.com/journal/ijerph

[9] AFP, Op.cit.

[10] Greg Bluestein, 2021, Biden, Harris to meet with Asian-American leaders in Atlanta during Friday’s visit, The Atlanta Journal-Constitution,  https://www.ajc.com/politics/politics-blog/biden-harris-to-meet-with-asian-american-leaders-in-atlanta-during-fridays-visit/XM7WWSL2SNEPPASFS64FWCRPII/

[11] Trevor Hunnicutt dan Susan Cornwell, 2021, Biden considers executive actions on guns, calls on Congress to pass weapons ban, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-usa-guns/biden-considers-executive-actions-on-guns-calls-on-congress-to-pass-weapons-ban-idUSKBN2BF2DK

[12] Ibid.,

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..