Isu keamanan

Former University of Hong Kong student leaders Anthony Yung (left) and Chris Todorovski (right) outside Hong Kong’s District Court in Wan Chai on September 20, 2023. Photo: Kyle Lam/HKFP.

October 31 2023

Parlemen Hong Kong Menghukum Mantan Pemimpin Mahasiswa Terkait Hasutan Kekerasan

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics Hong Kong, Isu keamanan, Penghasutan, Politik 0

Pada tanggal 30 Oktober, pengadilan Hong Kong menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada empat mantan anggota serikat mahasiswa Universitas Hong Kong karena menghasut orang lain untuk menyerang polisi setelah membuat pernyataan yang mendukung seorang pria yang menikam seorang petugas polisi.

Hakim Pengadilan Negeri Adriana Noelle Tse Ching mengatakan para pelajar tersebut melakukan kejahatan yang sangat serius dengan menghasut kebencian terhadap polisi. “Hukuman yang ringan akan mengirimkan pesan yang salah kepada masyarakat,” tambahnya.

Tse juga menambahkan bahwa catatan akademis yang “sangat baik” dan catatan bersih dari keempat siswa tersebut tidak meringankan keadaan mengingat beratnya tindakan mereka. Meskipun pemerintah mengutuk serangan tersebut, mahasiswa terus menghadapi “pengabaian terhadap hukum.”

Tse memulai hukuman dengan rentang 35 bulan untuk setiap terdakwa, kemudian menguranginya karena pengakuan bersalah mereka dan usia mereka, sehingga mencapai dua tahun. Para mahasiswa berusia antara 18 dan 21 tahun saat kejadian terjadi.

Di antara para mahasiswa tersebut terdapat Charles Kwok, 22 tahun, mantan ketua serikat mahasiswa. Kwok dan anggota serikat mahasiswa lainnya mengeluarkan pernyataan, yang kemudian mereka cabut, di mana mereka menyatakan penyesalan atas kematian Leung Kin-fai, 50, yang menikam seorang petugas polisi, melakukan pembunuhan dan kemudian bunuh diri pada 1 Juli 2021.

Para mahasiswa tersebut awalnya ditangkap dan didakwa mendukung terorisme berdasarkan undang-undang keamanan nasional Hong Kong pada Agustus 2021. Mereka sebelumnya mengaku tidak bersalah melakukan terorisme namun mengaku didakwa dengan tuduhan menghasut terorisme dengan niat untuk melukai. Hakim kemudian membatalkan tuduhan terorisme.

Undang-undang keamanan nasional ini diberlakukan di Hong Kong oleh Beijing pada tahun 2020 setelah berbulan-bulan terjadi protes anti-pemerintah. Undang-undang ini menghukum tindakan subversi, kolusi dengan kekuatan asing dan terorisme dengan hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman maksimum bagi mereka yang mendukung terorisme dan menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan dengan niat jahat adalah penjara seumur hidup. Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri adalah tujuh tahun.

Undang-undang keamanan nasional ini telah dikritik sebagai alat penindasan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Amerika Serikat. Namun, pemerintah Tiongkok dan Hong Kong mengatakan undang-undang tersebut memulihkan stabilitas kota tersebut setelah protes pro-demokrasi yang berkepanjangan pada tahun 2019.

June 28 2021

AS Serang Milisi Pro-Iran di Perbatasan Irak-Suriah

Rifani Agnes Eka Wahyuni News amerika serikat, Isu keamanan, Joe Biden, Milisi, Pertahanan dan Keamanan, Serangan Udara, Timur Tengah 1

Pada Minggu (27/6), Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap milisi dukungan Iran di wilayah perbatasan Irak dan Suriah atas perintah langsung Presiden Joe Biden. Hal ini disampaikan oleh Juru bicara Departemen Pertahanan AS John Kirby dalam pernyataannya “Di bawah perintah Presiden Biden, militer AS melancarkan serangan udara ke fasilitas yang digunakan oleh kelompok milisi yang didukung Iran di perbatasan Irak-Suriah” ujarnya.

Militer AS melakukan serangan dengan pesawat F-15 dan F-16 dan para pilot berhasil kembali dari misi dengan selamat, yang mana targetnya ialah fasilitas penyimpanan dan operasi senjata di dua lokasi di Suriah dan satu lokasi di Irak. Sedangkan fasilitas yang ditargetkan merupakan milik kelompok milisi pro-Iran, termasuk Kataib Hezbollah dan Kataib Sayyid al-Shuhada.

Dua pejabat militer AS, yang berbicara kepada Reuters secara anonim, menyatakan bahwa mereka meningkatkan serangan udara sebagai pembalasan atas serangan pesawat tak berawak (drone) milisi terhadap personelnya di Irak. Keduanya pun menambahkan milisi yang didukung Iran melakukan setidaknya lima serangan pesawat tak berawak terhadap fasilitas yang digunakan oleh AS dan personel koalisi di Irak sejak April. Para pejabat ini mempercayai bahwa Iran berada di balik peningkatan serangan pesawat tak berawak yang semakin canggih dan tembakan roket berkala terhadap personel dan fasilitas AS di Irak, di mana militer AS telah membantu Baghdad memerangi sisa-sisa ISIS.

Pentagon dalam pernyataannya menyebutkan bahwa sebagaimana yang ditunjukkan dari serangan pada minggu malam, Presiden Biden sudah menegaskan secara jelas bahwa dia akan mengambil tindakan untuk melindungi personel Amerika Serikat.

Ini adalah kedua kalinya Amerika Serikat menyerang Timur Tengah atas perintah Presiden. Presiden Biden pertama kali memerintahkan serangan udara terhadap milisi yang didukung Iran di Suriah pada Februari lalu, sekitar sebulan setelah dia dilantik sebagai presiden. Saat itu, pihak militer juga menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan tanggapan atas serangan roket yang menghantam pangkalan militer AS di Irak beberapa pekan sebelumnya. Adapun Pemerintah Irak sedang berjuang untuk menangani milisi yang secara ideologis bersekutu dengan Iran yang dituduh menembakkan roket terhadap pasukan AS dan terlibat dalam pembunuhan aktivis pro-demokrasi yang damai.

June 15 2021

Iran Mengirim Dua Kapal Perang Dalam Misi Rahasia: Diduga Menuju Venezuela, Amerika Serikat Khawatir

Anita Susanto News amerika serikat, iran, Isu keamanan, Kapal Perang, Pertahanan, Pertahanan dan Keamanan, Samudra Atlantik, Venezuela 0

Pada 10 Mei 2021, dikabarkan Iran mengirim dua kapal perang ke perairan Samudra Atlantik dengan tujuan yang belum diketahui yang dirilis oleh saluran televisi Pemerintah Iran. Kedua kapal perang yang berlayar terdiri dari kapal penghancur rakitan Iran Sahand dan kapal pendukung sekaligus pengumpul data intelijen Makran yang awalnya adalah kapal tanker minyak yang beralih fungsi menjadi kapal militer. Wakil Panglima Militer Iran Laksamana Habibollah Sayyari mengatakan kedua kapal itu berangkat dari Bandar Abbas, pelabuhan di selatan Iran pada 29 April 2021.

Terkait berlayarnya kapal Sahand dan Makran ini, Iran juga tidak banyak memberikan informasi dan masih menjadi misi rahasia Iran. Sayyari hanya membeberkan sedikit informasi bahwa “Angkatan Laut sedang meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelayarannya di laut Atlantik yang cuacanya kerap tidak menguntungkan.” Misi rahasia Iran ini menjadi semakin mencurigakan ketika citra satelit Maxar Technologies pada akhir April 2021 membawa tujuh kapal serang cepat kecil di geladaknya. Unit kapal serang cepat yang berada di atas Makran merupakan jenis kapal yang digunakan oleh Garda Revolusioner Iran saat bersitegang dengan kapal-kapal perang AS di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Selain itu, pelaut pedagang dan profesor sejarah Sal Mercogliano mengatakan kepada USNI News setelah meninjau foto-foto dari kapal Makran bahwa kapal itu tampaknya bermuatan penuh, ia mengatakan bahwa “kapal itu jelas memuat bahan bakar tetapi jumlahnya lebih banyak daripada yang dibutuhkan”.

Pihak dari Amerika Serikat (AS) sendiri berasumsi bahwa kapal itu akan menuju perairan Venezuela walaupun kebenarannya belum dapat dikonfirmasi pihak manapun. Pihak Juru bicara dari Pentagon, John Kirby mengatakan bahwa AS telah memantau pergerakan dua kapal tersebut sejak dua minggu lalu dan mengatakan bahwa jika Iran mengirimkan senjata ke Venezuela, hal tersebut dapat menjadi tindakan provokatif dan ancaman bagi sekutu AS. Walaupun AS memprediksi bahwa kapal ini akan menuju ke Venezuela, ada beberapa ketidakpastian tentang haluan dua kapal perang Iran tersebut. Seorang pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa dalam beberapa hari terakhir, Kapal Sahand dan Makran berlayar dengan cara yang membingungkan yang membuat pengamat bertanya-tanya apakah mereka akan melanjutkan perjalanan ke Atlantik atau sedang mencoba untuk menggembar-gemborkan kemampuannya untuk beroperasi di perairan Atlantik.

AS sendiri berusaha menekan Venezuela dan negara-negara lain di kawasan terkait lewat saluran diplomatik agar tidak memberikan izin dua kapal Iran berlabuh di negara mereka menurut beberapa pejabat AS. Karena selain peringatan, AS sendiri tidak bisa melakukan penangkapan atas dua kapal perang tersebut karena adanya kekebalan kedaulatan dari Kapal Sahand dan Makran karena berlayar atas nama angkatan laut Iran. Kapal yang dimiliki atau dioperasikan pemerintah diberikan kekebalan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak dapat tunduk pada yurisdiksi negara mana pun, kecuali jika mengancam negara.

Dugaan AS bahwa Venezuela merupakan tujuan dari dua kapal perang Iran ini adalah karena hubungan Iran dan Venezuela yang cukup baik sejak awal tahun 2000 dikabarkan juga bahwa Iran pada tahun 2020 memasok banyak bantuan untuk Venezuela akibat krisis ekonomi termasuk bantuan bahan bakar dan bantuan kemanusiaan. Sanksi dan tekanan terhadap perusahaan minyak Venezuela oleh AS sejak tahun 2019 telah menyebabkan penurunan pelayanan publik dan penyebaran pandemi Covid-19. Di sisi lain, Iran pun menerima sanksi dari AS terkait produksi minyak dimana Presiden AS Trump menarik AS dari perjanjian JCPOA. Dengan Iran mendukung Pemerintahan Maduro di Venezuela, Iran mencoba menjadikan Venezuela sebagai pijakan untuk menantang hegemoni AS.

June 9 2021

Rusia Resmi “Menyusul” AS Keluar dari Open Skies Treaty

Chatrine Debora News biden, diplomasi pertahanan, Isu keamanan, open skies treaty, putin 0

Setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi tidak akan menandatangani kembali perjanjian ruang udara terbuka (open skies treaty), giliran Presiden Rusia Vladimir Putin yang membalas dengan turut mundur dari perjanjian tersebut. Sebelumnya pada tahun 2020 lalu saat Trump masih menjabat, AS mengumumkan akan keluar dari perjanjian ruang terbuka karena menilai Rusia sudah melanggar perjanjian tersebut.

Rusia melalui Perdana Menteri Lavrov juga sudah berulang kali menolak tuduhan tersebut dan mengatakan akan tetap patuh pada perjanjian. Lavrov menambahkan jika negara anggota lain ingin perjanjian tetap berlaku, harus ada surat resmi yang menyatakan tidak akan ada pembatasan penerbangan di wilayah teritorial manapun, termasuk di wilayah yang memiliki pangkalan militer AS. Rusia juga menekankan negara anggota lain supaya berkomitmen untuk tidak mengirimkan data penerbangan Rusia ke AS.

Sebelum menjabat, Biden menyatakan dukungannya pada perjanjian ini, bahkan sempat mengutuk keputusan Trump dan menilai keputusan tersebut sebagai keputusan “sumbu pendek” yang hanya akan melemahkan kepemimpinan AS. Namun setelah menjabat, Biden malah menyatakan tidak memiliki keinginan untuk bergabung kembali pada perjanjian ruang terbuka.

Biden beralasan bahwa Putin tidak memiliki itikad baik untuk tetap patuh pada perjanjian ruang terbuka, ditambah melihat tindakan agresif Rusia di Ukraina dengan peningkatan kekuatan militernya.

Perjanjian Ruang Terbuka dan peningkatan kapabilitas

Perjanjian ruang terbuka merupakan perjanjian yang berlaku di tahun 2002 yang mengizinkan negara-negara untuk menerbangkan pesawat tanpa senjata dengan kamera dan sensor lainnya di atas wilayah 34 negara anggota perjanjian lainnya. Kebanyakan negara anggota sendiri adalah negara-negara Eropa ditambah AS. Open Skies mengizinkan adanya pengambilan gambar instalasi dan kegiatan militer untuk mendorong adanya transparansi informasi atau data dan meningkatkan kepercayaan antar negara anggota.

Negara anggota memiliki dua kuota tahunan, di mana jumlah penerbangan yang dapat dilakukan atas pihak-pihak perjanjian lainnya (kuota aktif), dan jumlah penerbangan berlebih yang harus diterimanya (kuota pasif). Pesawat diperiksa sebelum melakukan penerbangan Open Skies dan personel dari negara yang akan dilimpahi berada di pesawat selama penerbangan.

Kegiatan ini tentunya memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing, karena di satu sisi bisa memberikan akses pada satelit penerbangan dan meningkatkan kapabilitas pengumpulan datanya, termasuk kegiatan pengiriman sinyal politik dan militer di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, data-data wilayah maupun teritorial ini bisa menjadi senjata makan tuan yang membuat data-data ini bisa dieksploitasi dan dievaluasi kelemahannya oleh negara lain.

Pertemuan AS – Rusia di Jenewa

Vladimir Putin mengatakan keputusan Biden untuk tetap tidak menandatangani kembali perjanjian ruang terbuka sebagai kesalahan politik yang bisa memunculkan tensi politik dan keamanan terkait pengendalian senjata yang diharapkan akan didiskusikan di Jenewa tanggal 16 Juni 2021 nanti.

Putin menambahkan keputusan AS sangat mengganggu kestabilan kepentingan antar negara.

Eskalasi politik dan militer AS dan Rusia sedang meningkat karena pertama adanya sanksi AS atas intervensi peretas Rusia pada pemilihan di 2020, kedua peningkatan militer di Ukraina, ketiga pembangunan pipa Nord Stream 2, serta isu keamanan dan politik lainnya.

Perjanjian ruang terbuka ini sebenarnya sangat penting dalam mendukung diplomasi pertahanan dan confidence building measures agar keterbukaan dan kepercayaan terutama dari dua negara rival ini bisa meminimalisir terjadinya konflik. Namun tetap, transparansi militer dan pertukaran informasi ini hanya bisa terjadi jika masing-masing negara memiliki keinginan dan komitmen politik yang kuat, demi kestabilan politik dan keamanan global.

June 4 2021

Jalur Pipa Nord Stream 2 antara Rusia – Jerman: Masalah bagi AS?

Chatrine Debora Economy, Europe, Politics, Security and Defence, Think Isu keamanan, jalur pipa, Jerman, Nord Stream 2, Rusia, Sanksi Ekonomi 0

Meski Jerman sempat menyatakan akan mengurangi ketergantungan energi gas-nya pada Rusia, namun kedua negara menandatangani sebuah proyek pipa bernama “Nord Stream 2” bernilai USD11 miliar yang sudah hampir selesai 95 persen.^[1] Proyek ini ternyata memunculkan banyak pertentangan baik dari negara-negara di Eropa sendiri termasuk juga Amerika Serikat (AS) yang sampai memberikan sanksi ekonomi. Namun, mengapa pembangunan jalur pipa ini menjadi permasalahan besar bagi AS?

Proyek pipa Nord Stream 2 dan isu keamanan

Proyek Nord Stream 2 merupakan sebuah proyek tambahan jalur pipa kembar di bawah air yang akan mengalirkan gas dari Rusia langsung ke Jerman dengan panjang 1,230 kilometer melalui jalur Laut Baltik. Jalur ini melewati berbagai jalur ekonomi negara Eropa lain seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Jerman, dan Rusia. Meski mendapat berbagai pertentangan dari negara Eropa yang khawatir terkait keamanan Eropa, namun Jerman dan beberapa elit politik domestiknya menilai jalur ini akan mengatasi isu keamanan energi Eropa. Hal ini dikarenakan adanya “trauma” masa lalu, di mana pada eskalasi politik tahun 2006 dan 2009 lalu, Rusia memutus jalur gas melalui Ukraina sehingga jutaan warga Eropa tidak memiliki akses gas pada musim dingin.^[2] Melalui hal ini, terlihat besarnya ketergantungan Eropa pada gas dari Rusia bagi pemenuhan kebutuhan regionalnya.

Selain itu, pengerjaan pipa ini juga berisiko pada isu keamanan informasi dan maritim yang semakin meningkatkan kehadiran kekuatan laut Rusia di sekitar Laut Baltik, terutama bagi Ukraina dan Swedia yang menilai informasi dan data kelautan bisa dieksploitasi sehingga meningkatkan pandangan ancaman keamanan militer di Eropa juga ikut meningkat. Terlebih, agresivitas militer Rusia di wilayah Arktik, Baltik, dan wilayah lain juga perlu dipertimbangkan dalam proyek pipa Nord Stream 2. Selain itu, proyek ini juga bisa meningkatkan ketergantungan gas yang menyebar pada ketergantungan lain seperti politik dan ekonomi, dimana permainan harga gas bisa dimonopoli oleh Rusia dan menyebabkan hambatan ekonomi bagi negara-negara di Eropa.

Nord Stream 2: AS tidak ingin kehilangan wilayah ekspornya?

Dilihat menggunakan konsep kepentingan nasional dari Karl Deutsch yakni negara memiliki tiga fokus area yang fundamental sebagai upaya pencapaian kepentingannya yang bukan hanya berkaitan dengan isu keamanan dan ekonomi, namun juga komunitas yang memiliki persamaan pandangan.^[3] AS melihat proyek ini sebagai “proyek buruk” bagi Eropa dan AS, di mana penolakan ini memiliki tujuan melindungi berbagai kepentingan AS dengan Eropa karena berkaitan dengan rivalnya yakni Rusia dan upaya pemulihan hubungan AS dengan Eropa. Perlindungan kepentingan AS di Eropa ini yang selanjutnya akan menentukan pendekatan dan tindakan AS pada Jerman dan Rusia.

Salah satu faktor yang berpengaruh yakni faktor ekonomi karena AS menjadi salah satu eksportir gas pada Eropa dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG) sejak 2016 lalu, di mana melalui perjanjian antara AS-Eropa tahun 2019, disetujui kerja sama strategis terutama dalam isu keamanan energi yang ditingkatkan mencapai 181%.^[4] AS sudah mengirimkan sebanyak 7,9 miliar meter kubik gas dan diperkirakan akan terus meningkat mengingat Eropa saat ini mengimpor lebih dari 70 persen kebutuhan gas negaranya dari luar.^[5] Melihat adanya pengembangan pipa Nord Stream dari Rusia yang ternyata harganya lebih murah, hal ini dapat menurunkan profit kerja sama ekonomi AS-Eropa dan pengembangan kapasitas LNG AS di Eropa yang diupayakan AS. Ditambah, mulai muncul negara Eropa yang membatasi impor gas dari AS seperti Italia, Irlandia, dan negara lain karena Eropa ingin mencapai “Green New Deal” sehingga mengutamakan visi penurunan karbon yang berkaitan dengan isu keamanan lingkungan.

Secara domestik, produsen gas di AS juga bergantung pada ekspor LNG ke Eropa dan Asia untuk menjaga pengembangan dan keseimbangan harga yang bisa menurun jika kelebihan pasokan. Maka dari itu, untuk melindungi pangsa pasarnya, AS melalui sekretaris negaranya Antony Blinken, melayangkan sanksi terkait proyek pipa termasuk pada Direktur Nord Stream yakni Matthias Warnig yang merupakan teman dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, namun sebaliknya AS tidak melakukan sanksi pada Jerman.^[6] AS mendesak penghentian sementara pembangunan, di mana selain karena faktor ekonomi, namun juga faktor politik karena proyek Nord Stream ini bisa merusak hubungan politik AS dengan Eropa yang sedang diupayakan Biden untuk erat kembali, termasuk dengan Jerman yang memiliki pengaruh besar di Brussels. Meskipun sudah melakukan sanksi, namun Biden juga tidak menampik proyek Nord Stream sudah hampir selesai dan AS tidak bisa “mendikte” Jerman terkait kebijakan domestiknya karena bisa lebih merusak hubungan dengan Jerman, serta tidak akan juga menghentikan Putin dalam proses membangun Nord Stream 2.

Melihat perbedaan pendekatan antara AS terhadap Rusia dan AS terhadap Jerman menunjukkan bahwa Biden tidak ingin semakin merusak hubungan dengan Jerman lebih jauh lagi. Hal ini mengingat berbagai negara di komunitas Eropa masih memiliki persamaan pandangan dengan AS terkait tindakan Rusia dan keputusan Jerman untuk tetap menuntaskan proyek Nord Stream 2. Meski banyak tekanan baik secara domestik dan internasional terkait sanksi lebih tegas, namun Biden dan Merkel masih sama-sama berupaya mengedepankan diplomasi dan negosiasi demi pemulihan hubungan kedua negara.^[7] Hal ini sesuai dengan pendekatan multilateralisme dan diplomasi Biden dalam kebijakan luar negerinya.

^[1] Kate Abnett, (2021), EU says it does not need Nord Stream 2, but only Germany can block it, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-eu-energy-russia-nordstream-idUSKBN2AN2B7

^[2] Mark Temnycky, (2021), The Security Implications of Nord Stream 2 for Ukraine, Poland, and Germany, The Wilson Center, https://www.wilsoncenter.org/blog-post/security-implications-nord-stream-2-ukraine-poland-and-germany

^[3] Charles Chong-Han Wu, (2017), Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling, The Korean Journal of International Studies Vol.15, No.3, p. 391-420, file:///C:/Users/Chatrine/Downloads/kjis015-03-03.pdf

^[4] European Commission, (2019), EU-U.S. Joint Statement: Liquefied Natural Gas (LNG) imports from the U.S. continue to rise, up by 181%, EU, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1531?cookies=disabled

^[5] Ibid.,

^[6] DW, (2021), Nord Stream 2: US to waive sanctions against leading company, DW, https://www.dw.com/en/nord-stream-2-us-to-waive-sanctions-against-leading-company/a-57577345

^[7] DW, (2021), Nord Stream 2: Biden says sanctions ‘counterproductive’ to US-European ties, DW, https://www.dw.com/en/nord-stream-2-biden-says-sanctions-counterproductive-to-us-european-ties/a-57664272