putin

October 19 2023

‘Putin’s Way’ in the Israel-Hamas War

Chatrine Debora Europe, Politics, Security and Defence, Think breaking, Hamas, Israel, putin 0

In the recent outbreak of the Israel-Hamas war, Russian President Vladimir Putin claimed that Moscow is ready to work ‘constructively’ with partners in helping reach a ceasefire between Israel and Hamas. Putin is offering to strengthen its international effort by becoming the facilitator to mediate the crisis, only a day after Iraq’s prime minister appealed his support for ending the Israeli strikes on Gaza. To this day, Putin has maintained good relations with Israel, Palestine, and even Hamas. However, this war has also become a political tool for Russia. How does Russia benefit from this war?

How does Putin perceive the Israel-Hamas War?

Putin cast the conflict as the failure of US foreign policy in the Middle East and noted that the war may not end ‘anytime’ soon. Putin shared his view that the conflict is highly related to the incompetence of the US, which is trying to monopolize the conflict without truly finding compromises for the two sides. Putin could again blame and mock US foreign policy while also attacking the ‘US hegemony’ in the region. In addition, he appeared more firm in supporting the Palestinian’s needs and did not bother to acknowledge the gruesome deaths in Israel. His ‘ambiguous’ stance has been hailed by the Palestinian group Hamas, who appreciated Putin’s position on the aggression of Israel on Gaza.

The ongoing Israel-Hamas conflict has also been the attention of Putin; after Israel called for Gazans to evacuate within a day, Putin warned Israel that any civilian losses are unacceptable. Russia’s stance in the Middle East may appear uncertain as Putin has ‘good relations’ with Israel and Palestine. Israel President Netanyahu and Putin have a close friendship relationship, as both countries also avoid harsh confrontations while maintaining their relations with other allies.

However, the Israel-Hamas war has illuminated its position more definitely, adding to the statement that the militant group reportedly has been using Russia-made Kornet anti-tank missiles for a decade. Russia has also normatively proposed a draft United Nations Security Council resolution on the Israel-Hamas conflict for a ceasefire and against any violence to civilians and terrorist acts. Russia took advantage of the Israel-Hamas war to pressure Western countries while gaining global support, which also widely supported Palestinian freedoms and rights.

In his recent speech, Vladimir Putin called for the importance of creating a Palestinian state. At the same time, he said that while it was confirmed that Israel had been ‘attacked’ by Hamas militants and Israel had the right to defend itself, however, Israel responded cruelly, which he referred to the history of Nazi Germany during World War II. These statements signal the deteriorating relations between Russia and Israel and seem to become the perfect moment for closer ties with Israel’s rival, Iran, which strongly supports Hamas, as Moscow has relied on Iran to buy the suicide drones in its war in Ukraine.

Reshape his political image?

While Putin has received a lot of condemnation from the world, especially the Western countries, about its decision on the war in Ukraine, Putin may use this war momentum as a way to regain its political image through a facilitator role and become distinct from its rival, the US who are clearly on the Israel side. He already made an effort to approach other nations, especially the Arab countries and those who are condemning the Israel-Hamas war. The Russian officials have also announced that there will be an upcoming visit by Palestinian President Mahmoud Abbas. As stated previously, Russia has also strengthened its ties with Iran as the country has military and economic sanctions from the West; Russia needs to find another supplier for its military needs.

The confrontation between Israel and Hamas may have been used to draw public attention away from Russia’s ongoing battle. Furthermore, the Western powers would have undoubtedly increased and dispersed their focus and efforts to sustain and finance counterattacks in both conflicts for the states they supported.

March 29 2023

Barat Mengecam Rencana Putin Soal Penempatan Senjata Nuklir di Belarusia

Chatrine Debora Europe, News, Politics, Security and Defence Belarusia, putin, Russia Ukraine War, Senjata Nuklir, Vladimir Putin 0

Presiden Vladimir Putin pada hari Sabtu (25/03), Rusia akan menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus, sebagai peringatan kepada NATO terkait dukungan militer mereka untuk Ukraina. Keputusan Putin ini juga menjadi pertanda semakin rumitnya hubungan dengan Barat.

Meskipun Putin mengatakan bahwa langkah ini tidak akan melanggar janji non-proliferasi nuklir, ini adalah salah satu sinyal nuklir terkuat Rusia sejak awal invasi di Ukraina sejak 13 bulan yang lalu.

Negara Barat mengecam keras pernyataan Putin. NATO mengkritik Vladimir Putin karena apa yang disebutnya sebagai retorika nuklir adalah hal yang “berbahaya dan tidak bertanggung jawab”. Namun, pejabat senior AS menyatakan hingga saat ini belum ada tanda-tanda Rusia berencana menggunakan senjata nuklir.

Putin hanya ‘membalas’ Barat

“Tidak ada yang tidak biasa di sini: pertama-tama, Amerika Serikat telah melakukannya selama beberapa dekade. Mereka telah lama menempatkan senjata nuklir taktis mereka di wilayah negara-negara sekutu mereka,” kata Putin.

“Kami sepakat bahwa kami akan melakukan hal yang sama – tanpa melanggar kewajiban kami, saya tekankan, tanpa melanggar kewajiban internasional kami tentang nonproliferasi senjata nuklir” tambah Putin.

Ketegangan telah meningkat terkait perang di Ukraina setelah pasokan besar senjata Barat ke Kyiv dan Moskow mengubah retorikanya pada operasi militer dari “demilitarisasi” Ukraina menjadi “melawan Barat bersama.”

Senjata nuklir taktis digunakan untuk tujuan tertentu di medan perang daripada senjata yang memiliki kapasitas untuk menghancurkan kota, dan tidak jelas berapa banyak senjata seperti itu yang dimiliki Rusia. Pengembangan ini signifikan karena Rusia sebelumnya tidak menempatkan senjata nuklir di luar perbatasannya sejak pertengahan tahun 1990-an.

Rusia dan Belarus telah berdiskusi tentang transfer senjata nuklir, dan Putin menyamakan rencananya dengan Amerika Serikat yang juga menempatkan senjata mereka di Eropa. Putin tidak menyebutkan kapan senjata tersebut akan ditransfer ke Belarus, yang memiliki perbatasan dengan tiga anggota NATO – Polandia, Lituania, dan Latvia. Dia hanya mengatakan bahwa Rusia akan menyelesaikan pembangunan fasilitas penyimpanan di sana pada tanggal 1 Juli. Pernyataan ini menjadi bentuk pertahanan sekaligus intimidasi Putin pada NATO.

Analis di Institute for the Study of War (ISW) yang berbasis di Washington mengatakan dalam sebuah catatan pada Sabtu malam bahwa risiko eskalasi menuju perang nuklir “tetap sangat rendah”.

“ISW terus menilai bahwa Putin adalah seorang aktor yang menghindari risiko yang secara berulang kali mengancam akan menggunakan senjata nuklir tanpa niat untuk melakukannya demi mematahkan tekad Barat,” tulis ISW. Namun, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons menyebut pengumuman Putin sebagai eskalasi yang sangat berbahaya.

Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a meeting of the Federal Security Service (FSB) board in Moscow on Feb. 28, 2023

March 25 2023

Kontroversi Perintah Barat untuk Tangkap Presiden Rusia Putin

Chatrine Debora Europe, Politics, Security and Defence Human rights, Perang Rusia-Ukraina, putin, War Crimes 0

Negara-negara Eropa seharusnya menahan Vladimir Putin dan menyerahkannya kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) jika presiden Rusia itu mengunjungi negara mereka, kata Sekretaris Negara Antony Blinken kepada anggota parlemen pada hari Rabu.

Pernyataan Blinken, yang dilakukan sebagai respons terhadap serangkaian pertanyaan, menyusul keputusan pengadilan pekan lalu untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin yang menuduhnya secara pribadi bertanggung jawab atas penculikan anak-anak dari Ukraina – kali pertama pengadilan global mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang pemimpin dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Namun, Putin juga tidak mungkin mengunjungi negara-negara Eropa dalam waktu dekat, terutama setelah terbitnya surat perintah penangkapan oleh ICC – keputusan yang mendapat pujian bagi pengadilan karena berani melawan Putin karena berpotensi menutup jalur diplomasi untuk mencapai resolusi politik yang mengakhiri perangnya di Ukraina.

China dan Rusia Bereaksi Keras

Pemerintah China memberikan penegasan bahwa Vladimir Putin, Presiden Rusia, dilindungi oleh kekebalan hukum sebagai seorang kepala negara. Penegasan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap keputusan ICC di Den Haag yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, menekankan bahwa ICC harus bersikap objektif dan netral, serta menghormati kekebalan hukum yang dimiliki oleh kepala negara berdasarkan hukum internasional. Dia meminta agar ICC tidak melakukan praktik “standar ganda” dan politisasi dalam menghadapi kasus ini. Wang juga menekankan bahwa konflik Ukraina harus diselesaikan melalui jalur dialog dan negosiasi.

Selain itu, dalam pernyataannya, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengkritik keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (International Crime Court/ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Medvedev menyatakan bahwa langkah tersebut dianggap sebagai deklarasi perang oleh pihak Rusia.

Dia juga mengancam bahwa Rusia tidak akan ragu untuk menggunakan senjatanya untuk menghantam setiap negara yang berani menangkap Putin.

Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat antara Rusia dan negara-negara barat, terutama sejak pecahnya konflik Ukraina pada tahun 2014. Meskipun beberapa negara telah memutuskan untuk menjaga jarak dengan Rusia, Medvedev menegaskan bahwa Moskow tidak akan ragu untuk memberikan respons yang keras terhadap tindakan apapun yang dianggap mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Rusia.

Hungaria enggan menangkap Putin

Hungaria adalah salah satu negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), tetapi mereka menolak untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum yang berlaku di negaranya untuk menjalankan perintah ICC tersebut. Meskipun Hungaria telah menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma tahun 2001, mereka menganggap itu tidak cukup sebagai dasar hukum untuk menangkap Putin jika ia berkunjung ke negara mereka. Kepala staf Perdana Menteri Hungaria, Gergely Gulyas, menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada kekebalan hukum sebagai kepala negara yang diakui oleh hukum internasional.

Gulyas menambahkan bahwa pemerintah Hungaria belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait perintah penangkapan ICC terhadap Putin. Selain itu, Gulyas mengkritik tindakan ICC yang dinilainya dapat memicu konflik yang lebih besar dan bukan ke arah perdamaian. Komentar tersebut mungkin tidak mengejutkan karena pemerintahan Viktor Orban, yang memimpin Hungaria, dianggap sebagai sekutu dekat Kremlin.

June 9 2021

Rusia Resmi “Menyusul” AS Keluar dari Open Skies Treaty

Chatrine Debora News biden, diplomasi pertahanan, Isu keamanan, open skies treaty, putin 0

Setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi tidak akan menandatangani kembali perjanjian ruang udara terbuka (open skies treaty), giliran Presiden Rusia Vladimir Putin yang membalas dengan turut mundur dari perjanjian tersebut. Sebelumnya pada tahun 2020 lalu saat Trump masih menjabat, AS mengumumkan akan keluar dari perjanjian ruang terbuka karena menilai Rusia sudah melanggar perjanjian tersebut.

Rusia melalui Perdana Menteri Lavrov juga sudah berulang kali menolak tuduhan tersebut dan mengatakan akan tetap patuh pada perjanjian. Lavrov menambahkan jika negara anggota lain ingin perjanjian tetap berlaku, harus ada surat resmi yang menyatakan tidak akan ada pembatasan penerbangan di wilayah teritorial manapun, termasuk di wilayah yang memiliki pangkalan militer AS. Rusia juga menekankan negara anggota lain supaya berkomitmen untuk tidak mengirimkan data penerbangan Rusia ke AS.

Sebelum menjabat, Biden menyatakan dukungannya pada perjanjian ini, bahkan sempat mengutuk keputusan Trump dan menilai keputusan tersebut sebagai keputusan “sumbu pendek” yang hanya akan melemahkan kepemimpinan AS. Namun setelah menjabat, Biden malah menyatakan tidak memiliki keinginan untuk bergabung kembali pada perjanjian ruang terbuka.

Biden beralasan bahwa Putin tidak memiliki itikad baik untuk tetap patuh pada perjanjian ruang terbuka, ditambah melihat tindakan agresif Rusia di Ukraina dengan peningkatan kekuatan militernya.

Perjanjian Ruang Terbuka dan peningkatan kapabilitas

Perjanjian ruang terbuka merupakan perjanjian yang berlaku di tahun 2002 yang mengizinkan negara-negara untuk menerbangkan pesawat tanpa senjata dengan kamera dan sensor lainnya di atas wilayah 34 negara anggota perjanjian lainnya. Kebanyakan negara anggota sendiri adalah negara-negara Eropa ditambah AS. Open Skies mengizinkan adanya pengambilan gambar instalasi dan kegiatan militer untuk mendorong adanya transparansi informasi atau data dan meningkatkan kepercayaan antar negara anggota.

Negara anggota memiliki dua kuota tahunan, di mana jumlah penerbangan yang dapat dilakukan atas pihak-pihak perjanjian lainnya (kuota aktif), dan jumlah penerbangan berlebih yang harus diterimanya (kuota pasif). Pesawat diperiksa sebelum melakukan penerbangan Open Skies dan personel dari negara yang akan dilimpahi berada di pesawat selama penerbangan.

Kegiatan ini tentunya memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing, karena di satu sisi bisa memberikan akses pada satelit penerbangan dan meningkatkan kapabilitas pengumpulan datanya, termasuk kegiatan pengiriman sinyal politik dan militer di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, data-data wilayah maupun teritorial ini bisa menjadi senjata makan tuan yang membuat data-data ini bisa dieksploitasi dan dievaluasi kelemahannya oleh negara lain.

Pertemuan AS – Rusia di Jenewa

Vladimir Putin mengatakan keputusan Biden untuk tetap tidak menandatangani kembali perjanjian ruang terbuka sebagai kesalahan politik yang bisa memunculkan tensi politik dan keamanan terkait pengendalian senjata yang diharapkan akan didiskusikan di Jenewa tanggal 16 Juni 2021 nanti.

Putin menambahkan keputusan AS sangat mengganggu kestabilan kepentingan antar negara.

Eskalasi politik dan militer AS dan Rusia sedang meningkat karena pertama adanya sanksi AS atas intervensi peretas Rusia pada pemilihan di 2020, kedua peningkatan militer di Ukraina, ketiga pembangunan pipa Nord Stream 2, serta isu keamanan dan politik lainnya.

Perjanjian ruang terbuka ini sebenarnya sangat penting dalam mendukung diplomasi pertahanan dan confidence building measures agar keterbukaan dan kepercayaan terutama dari dua negara rival ini bisa meminimalisir terjadinya konflik. Namun tetap, transparansi militer dan pertukaran informasi ini hanya bisa terjadi jika masing-masing negara memiliki keinginan dan komitmen politik yang kuat, demi kestabilan politik dan keamanan global.