Filipina

May 8 2024

Filipina Memanggil Perwakilan China Buntut Penyiraman Meriam Air di LCS

Chatrine Debora News, Politics, Security and Defence Filipina, Laut China Selatan, Pertahanan dan Keamanan 0

Filipina menyatakan protes atas tindakan ‘berbahaya’ China dengan penyiraman air meriam ke dua kapal Filipina yang sedang melakukan patroli di Laut China Selatan. Filipina menilai bahwa insiden ini terjadi di wilayah ‘patrol legal’ yakni dekat Scraborough Shoal, wilayah yang dikontrol oleh China (sekitar 200 kilo meter) bagian barat dai pulau Filipina, Luzon, dan berada di wilayah zona ekslusif ekonomi (ZEE) negara Filipina.

Dalam sebuah video, terlihat bagaimana dua kapal laut besar China menembakkan meriam air dari arah yang berlawan ke kapal Filipina. Buntut dari tindakan ini, Kementerian Luar Negeri Filipina memanggil wakil kepala misi China, Zhou Zhiyong, untuk berdiskusi mengenai dampak tindakan China yang juga telah menyebabkan kapal penjaga pantai Filipina dan kapal pemerintah lainnya rusak. Namun, China menilai bahwa kapal Filipina tersebut telah ‘mengganggu’ dan masuk tanpa izin ke wilayah perairan berdasarkan hukum. Beijing menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum yang ada.

Sebelumnya, China telah merebut Scarborough Shoal dari Filipina pada tahun 2012 setelah kebuntuan selama berbulan-bulan. Klaim tradisional dari berbagai negara ini dinyatakan karena terdapat pandangan wilayah memancing tradisional yang disengketakan berada di area zona ekslusif ekonomi negara Filipina. Di sisi lain, China juga mengklaim bahwa Scarborough Shoal sejak dahulu merupakan territorial China dan mendorong Filipina untuk tidak memprovokasi dan menantang China dalam melindungi kedaulatan wilayah. Negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam juga turut mengklaim wilayah ini.

Filipina sudah melayangkan setidaknya 20 kali protes terhadap perilaku penjaga pantai dan kapal penangkap ikan Tiongkok tahun ini, di mana secara total telah menyatakan setidaknya 153 pengaduan selama dua tahun terakhir.

Filipina mengatakan tekanan air yang digunakan dalam insiden meriam air jauh lebih kuat dibandingkan tekanan apa pun yang pernah digunakan sebelumnya, dan bahwa tekanan tersebut telah merobek atau membengkokkan bagian logam dan peralatan di kapal Filipina. Tensi antara China dan Filipina meningkat sejak perebutan area, di mana Filipina semakin meningkatkan aliansinya dengan Amerika Serikat dan Jepang.

WASHINGTON, DC - JANUARY 13: U.S. President Joe Biden (R) and Japanese Prime Minister Kishida Fumio walk to the Oval Office for a meeting at the White House on January 13, 2023 in Washington, DC. Fumio is meeting with Biden to reaffirm the U.S.-Japan strategic relationship in the Indo-Pacific as military tensions rise in the region. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

December 7 2023

Menghalau China, Kerja Sama Pertahanan Jepang dan Filipina Semakin Erat

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Security and Defence amerika serikat, Filipina, Jepang 0

Perdana Menteri Jepang Fuimo Kishida menyatakan pada Jumat (3/11) bahwa Jepang akan memulai pembicaraan formal dengan Filipina agar dirinya bisa menempatkan tentara Jepang di negara Asia Tenggara tersebut. Bersama dengan Amerika Serikat, ketiga negara ini berupaya memperkuat kerja sama kedua negara terutama dengan ancaman dari China yang meningkat di Laut China Selatan.

“Kami mempunyai keprihatinan yang sama mengenai situasi di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan,” kata Kishida, mengacu pada tindakan Beijing yang semakin tegas di wilayah tersebut. “Upaya untuk secara sepihak mengubah status quo dengan kekerasan tidak dapat diterima.”

Pengumuman dari Mr. Kishida datang setelah pertemuan dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dari Filipina, melakukan kunjungannya selama dua hari di Manila.

Kedua negara terlibat dalam sengketa wilayah dengan Beijing — Filipina di Laut China Selatan dan Jepang di Laut China Timur — dan keduanya berbatasan dengan Taiwan, pulau yang dikelola sendiri yang China bersumpah untuk mengklaim kembali dengan kekuatan.

Pakta yang diusulkan, yang dikenal sebagai perjanjian akses timbal balik, akan memberikan akses militer Jepang ke pangkalan-pangkalan di Filipina dan mempermudah melakukan lebih banyak latihan gabungan.

Kedua negara mulai menjajaki gagasan untuk mengadakan perjanjian semacam itu pada tahun 2015, namun permasalahan ini menjadi semakin mendesak karena mereka semakin dihadapkan pada sikap Tiongkok yang lebih tegas, dan Marcos mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan membantu menjaga “perdamaian dan stabilitas di negara-negara di dunia.” wilayah kami.”

Jepang berencana memberikan sistem radar pantai senilai sekitar $4 juta untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Filipina sebagai bagian dari program bantuan keamanan resminya, kata Kishida.

Kedua negara memiliki hubungan yang telah berlangsung setidaknya enam dekade. Jepang adalah pendukung terbesar proyek infrastruktur di Filipina, memberikan bantuan untuk proyek-proyek seperti kereta bawah tanah di Manila, serta jembatan dan kereta api di seluruh negeri.

Presiden Filipina juga mengatakan bahwa Jepang memberikan USD4 juta untuk Filipina di bawah program Overseas Security Assistance (OSA) untuk mendukung peningkatan kapabilitas Filipina untuk menjaga keamanan lautnya.

Selain itu, kunjungan Kishida juga mencakup beberapa kesepakatan di bidang infrastruktur dan pariwisata di mana kedua negara menemukan keselarasan strategis dalam masalah pertahanan dan keamanan.

China, which claims sovereignty over almost the entire South China Sea, snatched control of Scarborough Shoal from the Philippines in 2012 © Ted ALJIBE / AFP/File

October 23 2023

Tensi Meningkat, Kapal China dan Filipina Terlibat Tabrakan di LCS

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence China, Filipina, Laut China Selatan 0

China dan Filipina saling menuduh terkait tabrakan di perairan yang diperebutkan di Laut China Selatan saat kapal-kapal Tiongkok menghalangi kapal Filipina yang akan memasok pasukan di sana. Kedua negara ini telah beberapa kali terlibat dalam insiden di wilayah Laut China Selatan dalam beberapa bulan terakhir, terutama di Second Thomas Shoal yang diperebutkan, bagian dari Kepulauan Spratly.

Untungnya, tidak ada tembakan maupun korban terluka dari insiden ini.

Filipina telah mengirim pasokan ke pasukan yang ditempatkan di kapal transportasi era Perang Dunia II yang digunakan sebagai pos terdepan di atas shoal, mendorong penjaga pantai China untuk berulang kali mengirim kapal untuk menghalangi misi pasokan ulang tersebut.

Dalam insiden pada Minggu (22/10) pagi, penjaga pantai China mengatakan telah terjadi “tabrakan kecil” antara salah satu kapalnya dan kapal Filipina saat penjaga pantai secara “sah” menghalangi kapal itu dari mengangkut “bahan konstruksi ilegal” ke kapal perang.

Manila menanggapi insiden ini dengan mengutuk keras “manuver penghalangan berbahaya” dari kapal Tiongkok. “Tindakan berbahaya, tidak bertanggung jawab, dan ilegal” China “melanggar kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi Filipina,” demikian pernyataan dari Task Force untuk Laut Barat Filipina.

Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap Filipina, mengecam “gangguan misi pasokan Filipina yang legal.”

“Kami berdiri bersama #SahabatMitraSekutu kami dalam melindungi kedaulatan Filipina dan mendukung #IndoPasifikBebasDanTerbuka,” tulis Duta Besar Amerika untuk Filipina MaryKay Carlson di platform yang sebelumnya dikenal dengan nama Twitter.

Hubungan Manila dengan Beijing memburuk di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang memperkuat keterlibatan militer dengan Washington sejak menjabat tahun lalu. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan pada bulan Mei bahwa mereka akan melindungi Filipina jika penjaga pantai mereka diserang “di mana pun di Laut China Selatan.”

Beijing mengklaim kedaulatan hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk sebagian dari zona ekonomi eksklusif Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Pengadilan Tetap Arbitrase pada tahun 2016 menyatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum.

Minggu lalu, militer Filipina menuntut agar China menghentikan tindakan “berbahaya dan provokatif” setelah kapal angkatan laut Tiongkok mengawasi dan mencoba memotong kapal angkatan laut Filipina yang melakukan misi pasokan ulang.

China telah memperingatkan Filipina agar tidak melakukan “provokasi” lebih lanjut, mengatakan tindakan semacam itu melanggar kedaulatan wilayahnya.

Tabrakan pada hari Minggu terjadi selama misi rutin pasokan kapal yang dikontrak oleh angkatan bersenjata Filipina, demikian kata Manila.

Di sisi lain, penjaga pantai China mengatakan dalam pernyataannya bahwa kapal Filipina telah mengabaikan peringatan berulang, melintasi depan kapal Tiongkok dan “dengan sengaja memprovokasi masalah,” sehingga menyebabkan tabrakan.

“Tindakan Filipina secara serius melanggar peraturan internasional yang bertujuan menghindari tabrakan di laut dan mengancam keselamatan perjalanan kapal kami,” kata penjaga pantai.

Manila membawa kapal perang BRP Sierra Madre ke darat pada tahun 1999 sebagai bagian dari klaimnya atas Second Thomas Shoal, yang terletak di zona ekonomi eksklusif Filipina sepanjang 322 km.

AS mengutuk ‘insiden terbaru’

Duta Besar AS untuk Filipina MaryKay Carlson mengatakan melalui pesan teks ke Manila dan Beijing memiliki sejarah panjang sengketa maritim di Laut Cina Selatan.

Ketegangan yang meningkat pada bulan Agustus turut disinggung ketika kapal penjaga pantai Tiongkok menggunakan semprotan air melawan misi pasokan Filipina ke Second Thomas Shoal, mencegah salah satu kapal untuk mengirimkan kargonya.

Seperti yang dilakukan setelah insiden Agustus, Departemen Luar Negeri AS kembali menekankan kedekatan kedua negara melalui perjanjian pertahanan bersama dengan Filipina “meliputi serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, dan pesawat – termasuk dari Garda Pantai mereka – di mana pun di Laut China Selatan.”

Kapal penjaga pantai Tiongkok dekat dengan penghalang terapung di Laut Cina Selatan pada 20 September (Foto dari Penjaga Pantai Filipina/Reuters)

September 26 2023

Filipina Mengecam Tiongkok Akibat “Penghalang Terapung” di Laut Cina Selatan

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture China, Filipina, Konflik, Laut China Selatan, Militer, Nelayan 0

Pada 24 September 2023, Filipina mengecam penjaga pantai Tiongkok karena memasang “penghalang terapung” di wilayah sengketa Laut Cina Selatan, dan mengatakan bahwa hal itu mencegah kapal-kapal Filipina memasuki dan menangkap ikan di wilayah tersebut.

Dalam sebuah pernyataan di sosial media X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, juru bicara penjaga pantai Filipina Jay Tarriela mengatakan penghalang terapung itu ditemukan oleh kapal-kapal Filipina selama patroli maritim rutin pada 22 September dan berukuran sekitar 300 meter.

Menurut pernyataan dari pihak Filipina, dikatakan bahwa “Penjaga pantai Filipina dan Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan mengecam keras pemasangan penghalang terapung yang dilakukan oleh penjaga pantai Tiongkok di bagian Tenggara Bajo de Masinloc, yang mencegah kapal nelayan Filipina memasuki perairan dangkal dan menghalangi aktivitas penangkapan ikan dan mata pencaharian mereka,” dilansir dari CNN.

Selain pernyataan resmi, terdapat juga foto-foto yang diduga sebagai penghalang terapung dan mengklaim tiga kapal penjaga pantai Tiongkok dan sebuah kapal dinas milisi maritim Tiongkok telah memasang penghalang terapung tersebut setelah kedatangan kapal pemerintah Filipina di daerah tersebut.

Penjaga pantai Filipina juga membagikan rekaman awal pekan ini yang menunjukkan petak-petak karang yang rusak mendorong para pejabat untuk menuduh Tiongkok melakukan kerusakan besar-besaran di wilayah tersebut. “Keberadaan karang yang hancur menunjukkan adanya potensi tindakan pembuangan, kemungkinan melibatkan karang mati yang sebelumnya diproses dan dibersihkan sebelum dikembalikan ke dasar laut,” tambah Tarriela.

Menurut para nelayan Filipina, kapal-kapal Tiongkok “biasanya memasang penghalang terapung setiap kali mereka memantau sejumlah besar nelayan Filipina di wilayah tersebut,” kata pernyataan itu. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya salah dan tidak berdasar. “Kami menyarankan pihak berwenang Filipina untuk tidak menggunakan informasi palsu untuk membuat lelucon politik,” kata juru bicara Mao Ning kepada wartawan.

September 15 2023

Menteri Pertahanan Filipina Mendorong Kemitraan Baru untuk Menangkal China di Laut China Selatan

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence China, Filipina, Pertahanan dan Keamanan 0

Menteri Pertahanan Gilbert Teodoro mengatakan bahwa kemitraan pertahanan baru diperlukan dan keterampilan personel keamanan harus ditingkatkan untuk mempertahankan kedaulatan dengan kekuatan tangkal yang baik.

“Kami akan melakukannya melalui re-strategi komprehensif, bersama dengan membentuk aliansi,” ujar Teodoro. “Ini hal yang wajar. Aliansi adalah hal yang normal, bahkan China juga memiliki aliansi. Jadi kita harus mempertimbangkan hal ini.”

Teodoro juga mengecam pelanggaran hukum maritim oleh penjaga pantai China setelah minggu lalu mencoba menghentikan kapal-kapal Filipina yang membawa persediaan untuk pasukan Filipina yang ditempatkan di kapal perang tua yang berkarat di Second Thomas Shoal.

Filipina memperkuat klaimnya terhadap Second Thomas Shoal, yang disebut Manila sebagai Ayungin.

“Saya bukan kapten kapal tetapi Anda bisa dengan jelas melihat bahwa mereka terlalu dekat. Dan jika terjadi hal buruk, siapa yang akan disalahkan? Kita bergerak lurus, mengawal kapal-kapal kita. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya jelas,” ujar Teodoro.

Dia menambahkan bahwa misi pengadaan ulang akan terus berlanjut meskipun masih ada pelanggaran dan pentingnya menjaga aset angkatan laut negara untuk mempertahankan wilayah perairan.

Duta Besar AS untuk Filipina, MaryKay Carlson mengatakan bahwa kapal-kapal tersebut memberikan “manfaat strategis nyata, tidak hanya untuk Filipina, tetapi juga untuk aliansi kita dan wilayah ini” pada “waktu penting ketika lingkungan keamanan maritim di Indo-Pasifik semakin kompleks”.

Sebelumnya, Beijing mengklaim kedaulatan hampir seluruh Laut China Selatan – di mana Filipina dan beberapa negara lain memiliki klaim bersaing – dan menolak putusan internasional tahun 2016 yang menemukan bahwa klaimnya tidak memiliki dasar hukum.

Manila telah memulai upaya modernisasi militer bernilai miliaran dolar, dengan fokus pada pengadaan sistem senjata strategis, kapal perang canggih, dan jet tempur.

Namun, klaim bahwa Filipina digunakan sebagai “alat perang proksi” oleh negara lain terhadap China di tengah ketegangan yang berlanjut ditolak oleh Senator Francis Tolentino akhir pekan lalu.

“Ini bukan perang proksi karena sekutu kami bukan hanya AS, Jepang juga sekutu kami, Australia adalah sekutu kami, Inggris adalah sekutu kami, dan Eropa juga sekutu kami. Saya juga menyebutkan dalam beberapa minggu terakhir, India telah muncul sebagai sekutu,” kata Tolentino seperti dikutip oleh Philippine Daily Inquirer.

Pernyataannya datang setelah Presiden Ferdinand Marcos Jnr minggu lalu menolak “naratif menyesatkan yang membingkai perselisihan di Laut China Selatan hanya melalui lensa persaingan strategis antara dua negara kuat,” mengacu pada AS dan China.

Momen saat kapal Penjaga Pantai China menembakkan meriam air ke kapal Filipina di Laut China Selatan (dok. AP/Aaron Favila

August 10 2023

Kapal China Tembak Kapal Filipina di Laut China Selatan

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence China, Filipina, Laut China Selatan 0

Video yang berasal dari Filipina menunjukkan sebuah peristiwa di mana sebuah kapal Penjaga Pantai China yang besar menggunakan semprotan air terhadap kapal Filipina yang lebih kecil. Kejadian ini terjadi saat kapal Filipina sedang mencoba mengirim pasokan ke pangkalan Marinir Filipina di Second Thomas Shoal, sebuah fitur geografis yang terletak di Laut China Selatan dan berada dalam zona ekonomi eksklusif Manila. Namun, China juga mengklaim fitur ini sebagai wilayah kedaulatan mereka dan menyebutnya sebagai Renai Reef.

Dalam video tersebut, terlihat kapal Penjaga Pantai China menyemprotkan air ke arah kapal Filipina yang sedang melakukan misi pasokan. Gambar yang diambil oleh Penjaga Pantai Filipina juga menunjukkan bahwa kapal China bergerak dengan sangat dekat di depan kapal Penjaga Pantai Filipina yang sedang mengawal kapal-kapal pasokan tersebut.

Dalam responsnya, Penjaga Pantai Filipina mengutuk tindakan tersebut dengan tegas, menyebutnya sebagai manuver berbahaya dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Kapal Penjaga Pantai China. Pernyataan resmi dari pihak Penjaga Pantai Filipina dibagikan melalui akun Facebook mereka pada hari Sabtu.

Pemerintah Filipina memanggil duta besar China pada hari Senin dan menyampaikan protes diplomatik yang tegas terkait penggunaan semprotan air oleh penjaga pantai China dalam konfrontasi akhir pekan dengan kapal-kapal Filipina di Laut China Selatan yang diperebutkan.

Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Filipina, juga mengutuk tindakan China dan menegaskan kembali komitmennya untuk mematuhi perjanjian pertahanan bersama dengan Filipina. Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa serangan bersenjata terhadap kapal Filipina akan memicu kewajiban pertahanan bersama AS-Filipina berdasarkan perjanjian yang telah ada sejak tahun 1951.

Respons internasional terhadap tindakan China juga datang dari negara-negara lain yang merupakan sekutu AS. Australia, Jepang, dan Jerman menyebut tindakan China sebagai tindakan yang berbahaya dan mengganggu stabilitas di kawasan tersebut. Kedutaan Besar Kanada di Manila juga bergabung dalam mengutuk tindakan tersebut, dengan tegas menyatakan kecaman terhadap tindakan provokatif yang dilakukan oleh Penjaga Pantai China.

Pada hari Senin, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., mengungkapkan bahwa menteri luar negeri Filipina telah mengirimkan catatan diplomatik yang berisi keluhan serta dilengkapi dengan gambar dan video mengenai insiden tersebut kepada duta besar China di Manila.

Tak hanya itu, Kementerian Luar Negeri dan angkatan bersenjata Filipina juga mengadakan konferensi pers bersama untuk mengutuk tindakan China yang mereka sebut sebagai “praktik berbahaya dan melanggar hukum.” Mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut mengancam nyawa kru Filipina dan melanggar hukum internasional serta kemanusiaan.

Permasalahan mengenai klaim wilayah di Laut China Selatan telah berlangsung lama antara Filipina dan China. China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya, termasuk pulau-pulau di dalamnya. Namun, Filipina juga memiliki klaim atas wilayah ini, dan klaim ini telah mendapatkan dukungan dari Mahkamah Tetap Arbitrase Internasional di Den Haag pada tahun 2016. Meskipun demikian, China tetap mengabaikan putusan tersebut.

Insiden Sabtu ini dianggap sebagai salah satu tindakan yang lebih agresif dalam serangkaian konfrontasi antara China dan Filipina. Para analis dan politisi Filipina menyebut insiden ini sebagai eskalasi, dan mereka memperingatkan bahwa hal ini bisa memicu ketidakstabilan di kawasan tersebut. Meskipun demikian, China tetap bertahan pada klaim wilayahnya dan menolak untuk mundur. Para ahli memprediksi bahwa taktik China yang disebut “zona abu-abu” akan terus dilanjutkan, yaitu taktik di bawah ambang batas penggunaan senjata yang dapat memicu perjanjian pertahanan bersama dengan AS-Filipina.

S dan Filipina menggelar latihan militer besar-besaran di Laut China Selatan pada Rabu (26/4). Dalam program itu, mereka menembaki kapal menggunakan roket. (Reuters/Eloisa Lopez)

May 3 2023

Meski Tensi Meningkat, AS dan Filipina Tetap Latihan Militer di Kawasan LCS

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Amerika, China, Filipina, Laut China Selatan, Militer, Pertahanan 0

Pasukan Amerika Serikat dan Filipina melakukan latihan militer gabungan terbesar di sekitar Laut China Selatan pada Rabu (26/4). Latihan ini akan dilakukan hingga tanggal 28 April, dan melibatkan lebih dari 17,600 personel militer.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., menargetkan untuk dukungan pertahanan yang lebih kuat dengan AS, duduk di menara observasi dengan pejabat AS dan Filipina yang menyaksikan acara tersebut di Luzon, wilayah di utara Manila. Kedua negara melakukan latihan menembak bersama di Laut China Selatan, perairan yang disengketakan.

Latihan tembak diawali dengan sistem roket presisi HIMARS AS meluncurkan serangkaian peluru ke kapal perusak angkatan laut Filipina yang sudah tidak digunakan, yang berlabuh sekitar 22 km di lepas pantai. Tujuannya adalah untuk menenggelamkan kapal yang sudah berusia beberapa dekade itu, yang mewakili kapal musuh yang mendekati pantai Filipina.

AS juga menurunkan pesawat tempur F-35 dan F016 serta helikopter Kobra yang disandingkan dengan pesawat tempur FA-50 miliki Filipina.

Latihan juga dilanjutkan dengan satuan artileri yang berbaris di padang rumput menembakkan roket ke drum-drum terapung sejauh 10 km dari pantai.

Memperkuat aliansi kedua negara

Latihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan militer Manila sambil menjadi dukungan AS untuk sekutunya di Asia ketika ketegasan China di kawasan semakin kuat. Hampir 18.000 tentara telah berpartisipasi dalam latihan tahunan yang disebut Balikatan atau “bersama-sama” dalam bahasa Filipina.

Latihan ini menunjukkan potensi baru dan memperkuat kekuatan militer kedua negara sambil terus membentuk aliansi yang kuat, kata Direktur Balikatan untuk militer Filipina, Mayor Jenderal Marvin Licudine.

Latihan yang dimulai sejak 11 April lalu ini juga melibatkan pendaratan helikopter di sebuah pulau Filipina di ujung utara pulau utama Luzon, hampir 300 km dari Taiwan. Latihan ini diwarnai protes dari China, yang menganggap latihan tersebut mengancam perdamaian regional dan mencoba memisahkan Manila dan Beijing.

Balikatan tahun ini mengikuti kesepakatan yang diumumkan awal bulan ini bahwa pasukan AS akan menggunakan jumlah pangkalan yang lebih banyak di Filipina, termasuk salah satu pangkalan dekat Taiwan, yang dianggap China sebagai bagian dari wilayahnya.

Balikatan pertama yang diadakan di bawah Marcos Jr., menunjukkan semakin berpihaknya Filipina pada AS sejak menjabat pada Juni tahun lalu.

April 28 2023

Terus Memanas, Taiwan Beli 400 Rudal Harpoon AS untuk Halau Militer China

Chatrine Debora America, Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence, Uncategorized AS-China, China, Filipina, Pertahanan, Rudal 0

Taiwan dilaporkan berencana untuk membeli setidaknya 400 rudal Harpoon dari Amerika Serikat sebagai bentuk respons terhadap manuver militer provokatif China yang terus meningkat belakangan ini. Dikutip dari Reuters, kabar ini datang dari seorang pemimpin bidang perdagangan dan beberapa sumber yang mengetahui perihal jual-beli kapabilitas militer.

Pembelian senjata ini telah direncanakan sejak 2020, namun baru disepakati pekan ini karena meningkatnya latihan militer China di sekitar Taiwan. Sebelumnya Taiwan pernah membeli Harpoon bersi rudal peluncur kapal buatan Boeing. Sebanyak tiga sumber, termasuk seorang pejabat industri pertahanan, telah mengonfirmasi kesepakatan pembelian senjata ini.

Menurut Presiden Dewan Bisnis AS-Taiwan, Rupert Hammond-Chambers, pembelian ini merupakan kontrak terbaru antara Boeing yang diwakili langsung oleh Komando Sistem Angkatan Laut AS dan Taiwan.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) sempat mengumumkan bahwa nilai kontrak tersebut senilai USD1,7 miliar atau sekitar Rp17,3 triliun, namun Pentagon tidak menyebutkan Taiwan sebagai pembelinya.

Juru bicara Pentagon, Kolonel Angkatan Darat AS Martin Meiners, menolak mengkonfirmasi apakah Taiwan yang menjadi pembeli rudal Harpoon, namun ia menyatakan bahwa AS akan terus bekerja dengan industri untuk menyediakan peralatan pertahanan Taiwan pada waktu yang tepat. Namun, informasi soal pembelian rudal AS oleh Taiwan ini tampak selaras dengan pengumuman Pentagon tersebut.

Meiners juga menegaskan bahwa “penyediaan media pertahanan oleh Amerika Serikat ke Taiwan, yang mencakup keberlanjutan kemampuan yang ada melalui Penjualan Militer Asing dan Penjualan Komersial Langsung, sangat penting untuk keamanan Taiwan”.

Belakangan ini, China meningkatkan latihan militer di sekitar Taiwan setelah Presiden Tsai Ing Wen bertemu dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy saat transit di California usai kunjungan ke Amerika Latin.

Di saat suatu negara merasa terancam dengan negara lainnya, maka negara akan terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas militernya sebagai alat pertahanan maupun penangkal. Dengan kondisi ketidakteraturan dan persepsi negatif antar pihak, baik Taiwan dan China terus melakukan perlombaan senjata yang mampu memperkeruh suasana dan meningkatkan probabilitas perang terbuka kedua negara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menghadiri konferensi pers di Beijing pada 3 April 2023 - Reuters

April 27 2023

Saling Kritik China dan Filipina Soal Akses Pertahanan AS Sekitar LCS dan Taiwan

Chatrine Debora America, Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence amerika serikat, China, Defence, Filipina, Pangkalan Militer, Security, Taiwan 0

Utusan China mengkritik tindakan Filipina yang memberikan akses ke Amerika Serikat ke situs militer di sekitar Selat Taiwan dalam kesepakatan pertahanan yang diperluas. Menurut utusan China, tindakan ini memicu ketegangan terkait kemerdekaan Taiwan dan mengancam keamanan wilayah. Huang Xilian, duta besar China untuk Filipina, mengatakan bahwa keputusan ini “telah menyebabkan kekhawatiran luas dan serius di antara masyarakat China.”

Pada bulan ini, Filipina sudah mengidentifikasi empat lokasi militer baru yang dapat diakses AS dalam Kesepakatan Kerja Sama Pertahanan yang Diperkuat (EDCA). Tiga di antaranya berada dekat Taiwan dan satu menghadap Laut China Selatan yang diperebutkan.

Kuasa China mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki niat untuk mengintervensi situasi di seberang Selat Taiwan dan memajukan agenda anti-China, sementara Filipina dan kawasan menjadi korban. Meskipun demikian, Departemen Pertahanan Filipina mengklaim bahwa tindakan tersebut hanya sebagai persiapan atas segala kemungkinan yang mungkin terjadi demi keamanan warga Filipina di luar negeri, terutama yang bekerja di Taiwan.

Kesepakatan EDCA yang ditandatangani pada tahun 2014 memungkinkan Amerika Serikat untuk mengirim pasukan mereka untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama, serta membangun dan mengoperasikan fasilitas di pangkalan militer Filipina.

Namun, Filipina menyatakan bahwa implementasi EDCA tidak ditujukan kepada negara manapun. Amerika Serikat menambahkan bahwa lokasi baru ini akan memungkinkan mereka memberikan bantuan lebih cepat untuk bencana alam dan iklim di Filipina, serta merespons tantangan bersama.

Meskipun Filipina telah menegaskan komitmennya terhadap kebijakan satu China, China tetap merasa terancam dengan kehadiran Amerika Serikat di wilayah tersebut. Sebelumnya, pada awal bulan ini, Filipina dan Amerika Serikat mulai melakukan latihan militer yang menjadi sorotan media, yang meliputi latihan menembak ke kapal di Laut China Selatan.

Sementara itu, China juga melakukan latihan militer mereka sendiri di sekitar Taiwan setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengunjungi AS dan bertemu dengan beberapa anggota Kongres. China mengatakan bahwa mereka tidak akan segan menggunakan kekuatan dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menghadapi aktivitas separatisme terkait Taiwan.

Meskipun beberapa orang mengaitkan keputusan Filipina untuk memberikan akses ke Amerika Serikat dengan keamanan warga Filipina yang bekerja di Taiwan, Huang Xilian mengatakan bahwa para pekerja asing akan lebih baik dilayani jika Filipina tidak menawarkan lokasi militer untuk digunakan.

Filipina mengkritik pernyataan China

Dalam sebuah pernyataan, Dewan Keamanan Nasional (NSC) mengatakan bahwa Filipina tidak bermaksud ikut campur dalam ketegangan yang sedang berlangsung antara China dan Taiwan, dengan menekankan bahwa keselamatan warga Filipina di negara terakhir tersebut adalah “prioritas utama” mereka.

“Kami mengamati Kebijakan Satu China dan menyetujui prinsip ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) tentang tidak campur tangan dalam menghadapi masalah regional,” kata NSC.

Dalam pernyataan ini, NSC menjelaskan bahwa pemerintah Filipina tidak akan campur tangan dalam konflik antara China dan Taiwan. Mereka menekankan bahwa keselamatan warga Filipina di Taiwan menjadi prioritas utama mereka dan mereka akan terus memperhatikan situasi di Taiwan untuk memastikan keselamatan mereka. Filipina mendukung kebijakan Satu China dan prinsip ASEAN tentang tidak campur tangan dalam masalah regional.

“Prihatin utama kami di Taiwan adalah keselamatan dan kesejahteraan lebih dari 150.000 warga Filipina yang tinggal dan bekerja di pulau tersebut,” katanya, sambil menambahkan, “dan kami sangat menentang segala upaya dari para tamu di negara kami yang menggunakan hal ini untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi kami.”

Marcos Jr. juga menyatakan “Kami tidak akan membiarkan pangkalan-pangkalan kami digunakan untuk tindakan ofensif apa pun,” katanya. “Jika tidak ada yang mengancam kami, mereka tidak perlu khawatir karena kami tidak akan melawan mereka.”

Aliansi Amerika Serikat-Filipina adalah salah satu yang tertua di Asia. Di bawah perjanjian pertahanan mutual mereka pada tahun 1951, tentara Amerika diwajibkan secara hukum untuk membantu secara militer jika pasukan Filipina diserang oleh musuh asing.

US-to-gain-access-to-4-more-Philippines-bases-as-regional-tensions-mount

March 8 2023

Menghidupkan Kembali Kemitraan Pertahanan Amerika Serikat-Filipina

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Security and Defence, Think Aliansi, amerika serikat, Filipina, Kerjasama Pertahanan 0

Filipina dan Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan rencana mereka “untuk mempercepat implementasi penuh Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) dengan menyetujui penetapan empat ‘Lokasi yang Disepakati’ baru di area strategis negara itu dan penyelesaian substansial proyek-proyek di lima Lokasi yang disepakati yang sudah ada.” Tujuan utama EDCA adalah untuk mendukung pelatihan gabungan, latihan, dan interoperabilitas di antara pasukan kedua negara.

EDCA juga “memberikan akses yang luas kepada militer Amerika Serikat ke berbagai pangkalan militer penting di seluruh Filipina”. Hal ini terjadi selama kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin ke Filipina pada 2 Februari 2023, sebagai bagian dari perjalanan ke Pasifik Barat. Selama kunjungan ini, Menhan Lyod Austin mengadakan pertemuan dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, Menteri Pertahanan Carlito Galvez Jr, dan Menteri Luar Negeri Enrique Manalo.

Filipina telah lama menjadi sekutu keamanan Amerika Serikat dan EDCA menjadi pilar dari hubungan ini. Berdasarkan rilis resmi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan AS menyatakan “Perluasan EDCA akan membuat aliansi kami lebih kuat dan lebih tangguh dan akan mempercepat modernisasi kemampuan militer gabungan kami. Penambahan lokasi-lokasi EDCA baru ini akan memungkinkan dukungan yang lebih cepat untuk bencana kemanusiaan dan bencana terkait iklim di Filipina, dan menanggapi tantangan bersama lainnya.” Selain itu, AS telah menginvestasikan lebih dari 82 juta dolar AS untuk investasi infrastruktur di lima lokasi yang ada di bawah EDCA dan ‘telah berkomitmen untuk bergerak cepat dalam menyetujui rencana dan investasi yang diperlukan untuk lokasi-lokasi EDCA yang baru dan yang sudah ada. Pernyataan AS lebih lanjut berbunyi, “Aliansi Filipina-AS telah teruji oleh waktu dan tetap kokoh. Kami menantikan kesempatan yang akan diciptakan oleh lokasi-lokasi baru ini untuk memperluas kerja sama kita bersama.”

Dalam konferensi pers yang diadakan oleh Menteri Pertahanan Filipina, Carlito Galvez Jr. dan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, menjelaskan bahwa AS tidak mencari pangkalan permanen di Filipina melalui EDCA. Sebaliknya, Washington mencari akses dan kesempatan bagi AS untuk meningkatkan kegiatan pelatihannya dengan Filipina. Ini adalah tentang memiliki kemampuan untuk merespons dengan cara yang lebih kolektif … jadi ini adalah kesempatan untuk meningkatkan efektivitas kami, meningkatkan interoperabilitas.”

Keempat lokasi baru itu belum diungkapkan oleh kedua negara. Tetapi ada berita yang beredar beberapa bulan yang lalu bahwa AS telah mengidentifikasi dan meminta lima lokasi tambahan untuk EDCA-satu lokasi masing-masing di Palawan, Zambales, dan Isabela dan dua lokasi di Cagayan. Lima lokasi yang telah dialokasikan untuk AS di bawah EDCA adalah: Pangkalan Udara Antonio Bautista di Palawan, yang paling dekat dengan Gugusan Pulau Kalayaan; Pangkalan Udara Basa di Pampanga; Benteng Magsaysay di Nueva Ecija, kamp militer terbesar di Filipina; Pangkalan Udara Benito Ebuen di Cebu, Visayas dan Pangkalan Udara Lumbia di Kota Cagayan de Oro, Mindanao, yang terletak dekat dengan Scarborough Shoal yang dipersengketakan dan pulau-pulau Spratly di Indo-Pasifik.

EDCA ditandatangani antara AS dan Filipina pada tahun 2014 untuk melawan ketegasan Cina yang semakin meningkat di Laut China Selatan dan juga untuk mencari bantuan dari pasukan AS untuk menanggapi bencana alam. Pada bulan Januari 2019, proyek besar pertama pembangunan gudang Bantuan Kemanusiaan dan Bantuan Bencana di bawah EDCA di Pangkalan Udara Cesar Basa, Pampanga telah selesai. Lebih banyak proyek dan pekerjaan pembangunan sedang dilakukan oleh AS di empat lokasi lain di bawah EDCA-Fort Magsaysay Military Reservation, Pangkalan Udara Lumbia, Pangkalan Udara Antonio Bautista, dan Pangkalan Udara Mactan Benito Ebuen.

Perluasan akses yang diberikan kepada AS ke pangkalan militer Filipina ini akan memberikan pijakan strategis yang lebih besar bagi pasukan AS di tepi tenggara Laut China Selatan yang dekat dengan Taiwan. Menteri Pertahanan AS Austin mengatakan, “Itu hanyalah bagian dari upaya kami untuk memodernisasi aliansi kami. Dan upaya ini sangat penting karena China terus memajukan klaim tidak sahnya di Laut Filipina Barat”. AS telah meningkatkan keterlibatannya dengan negara-negara di Indo-Pasifik, dan hal ini dapat dilihat tidak hanya dari EDCA yang ditingkatkan dengan Filipina, tetapi juga prakarsa AS-India yang baru-baru ini diluncurkan mengenai Teknologi Kritis dan Berkembang (iCET), dan juga dari rencana pengerahan unit-unit Marinir AS yang baru ke pulau-pulau Jepang.

Keempat lokasi area tambahan ini juga dikatakan berpotensi menempatkan pasukan AS kurang dari 200 mil di selatan Taiwan. Pemerintahan Biden telah meningkatkan keterlibatannya dengan Taiwan dan juga menegaskan bahwa AS akan tetap berpegang teguh pada komitmennya di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan – “Washington setuju untuk menyediakan sarana bagi pulau itu untuk mempertahankan dirinya sendiri tanpa harus mengerahkan pasukan AS.”

Mengingat bahwa pendekatan kebijakan pemerintahan Marcos yang baru menandai perubahan total dari pemerintahan Duterte sebelumnya, di mana tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan dengan AS dan menjauh dari sikap kebijakan yang sepenuhnya pro-China. AS juga bersiap-siap untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menghidupkan kembali hubungan dengan sekutu keamanannya di Asia Tenggara mengingat meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan juga Taiwan.

Filipina adalah sekutu perjanjian tertua AS dan fondasi hubungan ini bertumpu pada Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951. Dengan datangnya pemerintahan baru di Filipina, beberapa perkembangan signifikan dapat dilihat dalam hubungan bilateral ini. Pada November 2022, Wakil Presiden AS, Kamala Harris mengunjungi Filipina untuk membahas ruang lingkup perluasan akses pangkalan AS dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Selain itu, pada Oktober 2022, untuk pertama kalinya, Menteri pertahanan AS dan Filipina bertemu di Komando Indo-Pasifik AS di Honolulu, Hawaii untuk membahas inisiatif yang dapat lebih meningkatkan aliansi keamanan.

Menurut Richard Heydarian, Dosen Senior di Universitas Filipina, “Di bawah EDCA, pasukan AS juga akan diizinkan untuk menyiapkan sistem persenjataan dan infrastruktur militer dasar, yang akan sangat penting bagi kemampuan Amerika untuk memproyeksikan kekuatan di Pasifik Barat.” Richard juga menambahkan, “dengan membangun fasilitas militer canggih di pangkalan-pangkalan Filipina yang berlokasi strategis, Pentagon AS di masa depan akan berada dalam posisi yang optimal untuk membangun kehadiran pasukan ke depan dan juga secara bersama-sama merespons kontinjensi di sekitarnya.”

Pemerintahan Marcos Jr. juga telah melakukan banyak upaya untuk memulihkan hubungan dengan AS. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengadakan pertemuan pribadi pertamanya dengan Presiden AS Joe Biden di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Presiden Marcos Jr juga memuji peran Amerika Serikat “sebagai jangkar stabilitas di Indo-Pasifik, yang merupakan sesuatu yang sangat dihargai oleh semua negara di kawasan ini, dan Filipina khususnya.” Menteri Pertahanan Filipina selama kunjungannya ke Hawaii juga menyatakan, “Kedua negara kita bekerja sama untuk mencapai pemahaman bersama tentang pentingnya aliansi pertahanan kita … dalam memajukan kepentingan negara masing-masing dan mempromosikan perdamaian dan kemakmuran di kawasan ini.”

Menurut para ahli kebijakan Filipina, “geografi Filipina semakin dipandang penting bagi prioritas operasional Pentagon di kawasan ini. Khususnya, pulau Mavulis yang terletak di Selat Luzon, Filipina yang paling utara dan pada dasarnya tidak berpenghuni, yang terletak di Selat Luzon, hanya berjarak 140 kilometer dari ujung selatan Taiwan.” Begitu banyak orang di Filipina percaya bahwa jika konflik pecah di Taiwan, hal itu akan berdampak pada Filipina dan negara kepulauan ini mungkin juga akan terlibat atau terseret ke dalamnya dalam beberapa kapasitas. Seorang mantan Panglima militer Filipina, Jenderal Emmanuel Bautista, menyebutkan “Filipina merupakan “medan utama” untuk persaingan Tiongkok-Amerika, karena menghubungkan Laut China Selatan dan Samudra Pasifik melalui Selat Sibutu di selatan dan Selat Bashi dan Selat Luzon di utara.”

Peningkatan hubungan pertahanan AS-Filipina dan keputusan untuk menekan keras implementasi penuh EDCA, tidak hanya akan berdampak pada hubungan AS-Filipina, tetapi juga pada persaingan kekuatan besar Filipina-China dan AS-China. Hal ini selanjutnya juga dapat berdampak pada sengketa Laut China Selatan secara keseluruhan dan juga pembahasan yang sedang berlangsung mengenai Kode Etik (Code of Conduct/COC) untuk penyelesaian sengketa secara damai.

Meskipun pemerintahan baru Filipina di bawah pimpinan Marcos Jr ini sadar bahwa dalam hal keamanan dan pertahanan wilayah kedaulatannya, Filipina memang membutuhkan AS, namun untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan, maka hubungan yang sehat dengan China juga diperlukan. Dengan mengambil langkah berani yang secara langsung mengirimkan pesan yang kuat kepada Cina, bagaimana pemerintahan Marcos Jr. akan dapat menyeimbangkan dan melakukan lindung nilai di antara kedua kekuatan ini untuk menarik manfaat dari keduanya, yang telah menjadi mantra bagi sebagian besar negara tetangganya di Asia Tenggara, masih harus dilihat.