Menu

Domestik

Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan (Tim Infografis detikcom)

Meski Sempat Turun Karena U-23 FIFA, Elektabilitas Ganjar Kembali Naik

, , , , , , , 0

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kembali menempati posisi teratas sebagai calon presiden unggulan untuk Pemilu 2024 setelah sempat tergeser ke posisi kedua karena disalahkan atas kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-23 FIFA, menurut survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Survei ini dilakukan pada 11-14 April 2023 dengan melibatkan 1.216 responden berumur minimal 17 tahun. Survei yang dirilis pada akhir pekan lalu menunjukkan bahwa Ganjar akan memperoleh 26,8 persen suara jika pemilu diadakan hari ini, memimpin Prabowo Subianto dengan selisih hanya 1,4 persen. 

Survei yang sama oleh SMRC menempatkan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, di posisi ketiga dengan dukungan 16,7 persen, diikuti oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan dukungan 13,8 persen. 

Selain itu, terdapat juga Mahfud MD dengan dukungan 4,1 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono dengan 2,1 persen. 

Survei yang sama dua minggu sebelumnya menghasilkan hasil yang berbeda karena kemarahan nasional terhadap kegagalan penyelenggaraan Piala Dunia, di mana FIFA secara tiba-tiba mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah karena oposisi terhadap partisipasi Israel dalam turnamen oleh para politisi lokal.

Semua gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), termasuk Ganjar menolak adanya pertandingan Israel di provinsi mereka.

“Memori pemilih kita sering kali pendek – mereka dapat terpicu dengan mudah seperti mereka bisa memaafkan dengan mudah. Negara ini menawarkan banyak contoh yang mencolok tentang bagaimana partai politik, elit [anggota pemerintah], atau politisi ditekan hanya untuk terpilih kembali kemudian,” kata analis politik Adi Prayitno kepada kantor berita Antara pada hari Minggu.

Faktor kunci lainnya bagi pemulihan Ganjar dari setback pribadinya adalah dukungan berkelanjutan dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo, yang dianggap sebagai kingmaker untuk 2024.

Hubungan antara Ganjar dan presiden diuji secara besar-besaran setelah ambisi Jokowi untuk menjadi tuan rumah turnamen FIFA pertama gagal akibat partainya sendiri.

Namun, presiden menunjukkan bahwa Ganjar tetap menjadi penerusnya yang diinginkan selama kunjungan terbarunya ke Jawa Tengah ketika kedua pria itu menghabiskan waktu bersama dari pagi hingga malam.

“Hubungan yang erat antara Jokowi dan Ganjar adalah variabel kunci, terutama bagi pendukung Jokowi yang sekarang tidak melihat perpecahan yang signifikan. Basis pendukung presiden kembali ke Ganjar,” kata Adi.

Menurut dia, Ganjar dapat menghadapi kritik publik terkait Piala Dunia U-20 dengan cara yang bertanggung jawab, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik setelah kemarahan mereda.

Batur See, Bali, Indonesia

Kementerian Pariwisata Targetkan 7,4 Juta Turis Mancanegara pada 2023

, , , , , , 0

Meski ekonomi sedang mengalami masa genting, namun pemerintah menargetkan lebih banyak wisatawan di tahun 2023. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan 7,4 juta wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Indonesia dengan target menghasilkan pendapatan devisa sekitar USD6 miliar, menyusul lonjakan jumlah turis asing tahun lalu.

Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno menyatakan bahwa negara akan fokus untuk menarik wisatawan asing dari negara-negara yang menunjukkan tren peningkatan kunjungan wisatawan di Indonesia, seperti Australia, India, Malaysia, Selandia Baru, dan Singapura. Pada tahun 2022, negara-negara tersebut memimpin jumlah kunjungan wisatawan, menurut data BPS.

Namun, Uno juga mengatakan Indonesia siap menyambut wisatawan China mengikuti strategi COVID-19 yang dioptimalkan China.

Menteri Sandiaga Uno menyatakan bahwa target ini merupakan dua kali lipat target pemerintah dibanding tahun 2022 sebelumnya.

Pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan pembatasan Covid-19 bulan lalu, Indonesia kini mengharapkan semakin banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia.

Data pemerintah melaporkan bahwa antara Januari dan Oktober, pendapatan devisa dari pariwisata mencapai USD4,26 miliar dari hanya USD500 juta setahun sebelumnya.

Pemerintah juga menyatakan bahwa terdapat sekitar 4,6 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Jumlah ini ternyata melampaui target awal pemerintah yang hanya skeitar 3,6 juta wisatawan mancanegara selama tahun 2022.

Di sisi lain, untuk wisatawan domestik, pemerintah mendata terdapat 703 juta pergerakan wisatawan, yang juga ternyata melebihi target yakni sekitar 600 juta pergerakan. Padahal, pemerintah baru membuka pembatasan Covid-19 pada bulan Maret-April. Untuk tahun 2023 ini, pemerintah menargetkan 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di sepanjang tahun.

 

 

Sandiaga Uno: Masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk sektor pariwisata

 

Untuk mencapai target ambisius tersebut, pemerintah Indonesia akan berupaya meningkatkan transportasi agar lebih tersedia dan nyaman bagi wisatawan. Berbagai resor, vila, dan hotel terbaik akan dioptimalkan menyambut turis dari seluruh dunia.

Dirga Pramana, seorang manajemen hotel keluarga berbasis di Bali mengatakan bahwa dia mengharapkan bisnisnya tumbuh setidaknya 30 persen pada 2023 dibandingkan 2019, karena tahun 2020 dan 2021 adalah “tahun-tahun yang sangat menyedihkan bagi bisnis pariwisata.”

Tidak menampik hal itu, Sandiaga juga mengatakan masih banyak yang harus dilakukan untuk mendongkrak jumlah wisatawan mancanegara karena 45 juta orang di Indonesia bergantung pada industri pariwisata untuk mencari nafkah.

Terlebih, Indonesia juga belum sepenuhnya pulih dari dampak ekonomi pandemi Covid-19, dengan jumlah penerbangan domestik masih sekitar 71 persen dari tingkat sebelum pandemi.

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Patung Kuda. ©2022 Liputan6.com/Faizal Fanani

Hari Ini BEM SI Demo Tolak Penundaan Pemilu

, , , , 0

Penolakan terkait penundaan pemilu calon presiden masih terus berlanjut. Tidak hanya dikecam oleh aktivis politik dan partai politik, namun Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga menuntut ketegasan Jokowi terkait pelaksanaan pemilu capres tahun 2024.

BEM SI secara tegas menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Jokowi menjadi tiga periode. Tuntutan ini didasari Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi, “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Sebelumnya Jokowi sebenarnya sudah memberikan pernyataan kepada menterinya dengan mengatakan, “Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak”. Namun, mahasiswa menilai pernyataan tersebut kurang tegas, sehingga mahasiswa menyampaikan enam tuntutan pada tanggal 28 Maret lalu, yakni:

  1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
  2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
  3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
  4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
  5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di indonesia.
  6. Menuntut dan mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

 

Demo besar-besaran tanggal 11 April 2022

BEM SI mengajak aliansi dan seluruh mahasiswa untuk bergabung dalam demonstrasi besar-besaran di Istana Negara guna menolak penundaan pemilu 2024. Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin, menyatakan aksi tersebut murni keresahan mahasiswa terkait kondisi politik dan tidak ada yang menunggangi.

Namun, terjadi perubahan lokasi beberapa jam sebelum demo menjadi di depan gedung DPR RI. Perubahan lokasi demo ini didasari tujuan untuk pengawalan pengaplikasian konstitusi yang dilakukan DPR.

Sebelumnya, demo mahasiswa di beberapa wilayah lain juga sudah dilakukan termasuk di Makassar. Massa terlibat saling dorong dengan polisi karena menolak pembubaran massa. Demo tersebut juga ternyata tidak hanya mengenai penolakan penundaan pemilu, namun juga persoalan minyak goreng dan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Perwakilan BEM SI, Altisan, mengungkapkan, “Kita harus memberi pelajaran juga bagi para elite bahwa namanya demokrasi, kedaulatan itu di tangan rakyat dan tidak bisa main-main.”

Menyusul kondisi ini, mahasiswa merencanakan berdemo kembali pada 11 April nanti, namun Polda Metro Jaya mengungkap bahwa belum dikirimkan surat pemberitahuan mengenai hal tersebut. Pihak BEM SI mengklaim akan ada setidaknya 1.000 mahasiswa yang mengikuti demo tersebut dari berbagai aliansi mahasiswa.

Polda Metro Jaya menekankan jika tanpa surat pemberitahuan tersebut, maka berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum rencana berdemo bisa dibubarkan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan menyatakan pembubaran demo oleh aparat bisa terjadi jika pemberitahuan aksi demo 11 April belum dikirimkan, dan diserahkan setidaknya 3×24 jam sebelum aksi dilakukan. Namun, per 10 April 2022 kemarin, Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan terkait demo.

Polisi menjamin keamanan demo 11 April dan mengatakan kepada aparat agar tidak bertindak secara represif kepada demonstran.

DILI, EAST TIMOR - MARCH 17: East Timorese President Jose Ramos Horta shows his ballot to the media as he votes in the 3rd Presidential elections on March 17, 2012 in Dili, East Timor. The vote appears to be a three-way race between the incumbent Jose Ramos Horta, Fretilin Party candidate Francisco 'Lo Olo' Guterres and former military chief Taur Matan Ruak. The President will be elected by absolute majority vote through a two-round system to serve a 5-year term. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)

Pemilu Capres Timor Leste: Ramos-Horta Unggul Sementara

, , , 0

Timor Leste sedang dilanda ketegangan politik yang mengakibatkan terhambatnya upaya penurunan angka kemiskinan, korupsi, dan pemanfaatan sumber daya domestik. Dilansir Deutsche Welle, kondisi di Timor Leste disebabkan keputusan presiden Guterres, yang juga kembali bersaing dalam pemilu tahun 2022, untuk menunda penunjukkan menteri dari  Kongres Nasional Rekonstruksi Timor Leste (CNRT) untuk jabatan penting di kabinet.

Meskipun begitu, pelaksanaan pemilihan umum calon presiden (pemilu capres) tetap dilaksanakan beberapa waktu lalu. Pemilihan yang dilaksanakan tanggal 19 Maret tersebut berlangsung hingga pukul tiga sore waktu setempat.

Negara dengan penduduk sekitar 1,3 juta tersebut mengadakan pemilihan umum kelima sejak Timor Leste merdeka dari Indonesia. Diperkirakan sekitar 20 persen pemilih merupakan pemuda yang baru menggunakan haknya.

 

Capres diikuti 16 Kandidat, mulai dari petahana hingga calon presiden wanita

Sebanyak 16 kandidat calon presiden mengikuti ajang pemilu Presiden Timor Leste tahun 2022 ini. Mulai dari presiden Francisco Guterres yang kembali maju, peraih Nobel Perdamaian Jose Ramos-Horta, mantan pendeta, aktivis, hingga tokoh politik lainnya.

Bahkan, terdapat empat wanita yang turut mencalonkan diri menjadi presiden yakni Angela Freitas, Armanda Berta dos Santos, Isabel Fereira, dan Milena Pires. Freitas berasal dari Partai Buruh, sedangkan Santos merupakan pemimpin Partai Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO).

Freira merupakan istri Perdana Menteri Taur Matan Ruak, sedangkan Pires merupakan aktivis serta mantan wakil tetap Timor Leste untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

 

Ramos-Horta dan Guterres menjadi favorit pemenang

Jajak pendapat yang dirilis Universitas Nasional Timor Leste menghasilkan bahwa Ramos-Horta dan Guterres menjadi calon favorit calon presiden Timor Leste. Ramos-Horta memimpin tingkat elektabilitas hingga 39 persen dibandingkan calon lainnya.

Tidak beda jauh, hasil perolehan sementara juga menunjukkan hasil yang sama. Per 21 Maret, Jose Ramos-Horta memimpin keunggulan sementara dengan meraih 44 persen suara dari total 50 persen suara yang dihitung hingga Minggu malam. Di sisi lain, Guterres sementara meraih suara 22,66 persen. Kandidat lainnya tidak mencapai 10 persen dukungan suara.

Jika tidak ada kandidat yang mampu meraih 50 persen suara, maka pemilu presiden akan melalui putaran kedua yakni tanggal 19 April. Pemilihan kedua ini hanya akan diikuti oleh dua kandidat dengan perolehan suara terbesar. Pemenang suara pemilu akan menjabat per tanggal 20 Mei 2022.

 

Update

Hasil perhitungan akhir menunjukkan Jose Ramos-Horta meraih 46.58 persen suara, sedangkan Guterres yang kurang dari setengah raihan Ramos-Horta.

Hasil kurang dari 50 persen membuat dua kandidat tersebut bersaing di putaran kedua nanti tanggal 19 April. Guterres menyatakan dirinya akan membentuk aliansi dengan partai yang tidak memenuhi kualifikasi untuk putara kedua.

proses-evakuasi-pratu-herianto-korban-penembakan-kkb

Penembakan OTK di Papua Tewaskan 8 Sipil

, , , , 0

Hari Rabu siang pukul 13.00 waktu setempat, terjadi penembakan oleh orang tak dikenal (OTK)  di kamp Palapa Timur Telematika (PTT), Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Pelaku yang berasal dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengaku bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. 

Korban sipil berjumlah 8 orang merupakan karyawan dari PTT yang sedang berkerja memperbaiki  Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel. Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga mengaku mengetahui kejadian penembakan setelah karyawan selamat menelepon untuk meminta bantuan.

Korban selamat berinisial NS menyatakan dirinya sedang tidak berada di kamp saat kejadian terjadi. Namun sekitar siang hari waktu setempat, NS kembali ke kamp dan menemukan rekan-rekannya sudah meninggal dunia.

Lalu NS sebagai saksi meminta bantuan penyelamatan, dan pukul 16.00 WIT baru terlihat dan termonitor di CCTV Pusat PTT di Jakarta.

 

Evakuasi korban terkendala cuaca

Perwakilan dari pihak perusahaan yakni Humas PTT mengaku sudah mengirimkan bantuan logistik ke lokasi tower usai kejadian, namun tidak ditemukan satu pun karyawannya di BTS 3. Namun, perusahaan mengaku sudah mengevakuasi karyawan yang berada di wilayah BTS 4, dan untuk karyawan lain di wilayah BTS 3 masih diupayakan proses penyelamatan.

Perusahaan kemudian melakukan peninjauan langsung, namun terkendala akses dan cuaca, sehingga informasi detail mengenai kejadian belum bisa diungkap seluruhnya. Hal ini dikarenakan akses ke wilayah tersebut hanya bisa ditempuh menggunakan jalur udara.

Pihaknya lalu melanjutkan peninjauan menggunakan kamera CCTV dan melakukan pemantauan secara berkala. Diduga terdapat aktivitas dari orang tak dikenal yang mengisyaratkan adanya potensi gangguan keamanan wilayah setempat. 

Aparat setempat juga sudah berupaya membantu proses evakuasi, namun juga sama-sama terkendala cuaca.  Menurut informasi dari Kapendam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf Aqsha Erlangga, saat ini pun NS masih berada di TKP bersama rekannya yang menjadi korban meninggal dunia. Rencananya, korban dievakuasi hari ini.

 

Kejadian penembakan terulang kembali

Penembakan kembali terjadi. Kali ini terjadi penyerangan pada aparat TNI yang bertugas di Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Wilayah ini hanya berbeda sekitar 15 kilo meter dari wilayah penembakan sebelumnya.

Peristiwa terjadi kemarin (3/3) siang hari waktu setempat. Petugas berjumlah 12 personel sedang melakukan patroli sekaligus perbaikan saluran air. Namun, secara tiba-tiba serangan penembakkan pun terjadi. 

Prajurit TNI tersebut berhasil mengusir dan memukul mundur OTK ke arah Kampung Ogamki di wilayah setempat. Meskipun begitu, Pratu Heriyanto menjadi korban luka-luka, dan langsung dibawa ke RSUD Timika untuk perawatan. Korban mengalami luka tembak di bagian leher bawah telinga, namun kondisinya masih stabil dan sadar.

Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: konsep desain ibu kota baru Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara Kementerian PUPR. (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Indonesia Umumkan Nama Ibu Kota Baru

, , , 0

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menyetujui ‘Nusantara’ menjadi nama Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Pernyataan ini diungkapkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa.

Nama Nusantara dipilih dari sekitar 80 nama usulan yang diajukan kepada Jokowi, di mana kata Nusantara dipilih tanpa menggunakan kata Jaya. Alasannya yakni sudah dikenalnya penggunaan kata ‘Nusantara’ sejak dahulu, termasuk menjadi ikon di kalangan internasional.

Penggunaan kata Nusantara akan lebih memudahkan dan semakin menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia. Terlebih, penggunaan Nusantara juga akan merefleksikan wilayah kepulauan Republik Indonesia.

Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI menyatakan dalam proses ini ahli bahasa, sejarah, dan ahli lainnya sudah dipanggil untuk memberikan usulan. Beberapa nama usulan lain yakni Negara Kaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Warna Pura, dan Kertanegara.

Suharso Monoarfa menyatakan akan menyiapkan penjelasan dalam Pasal 1 RUU IKN mengenai kata ‘Nusantara.’ Di mana IKN merupakan status, dan Nusantara merupakan penamaan wilayahnya.

Sebelumnya pada tahun 2019 lalu, Jokowi mengumumkan rencana memindahkan Ibu Kota RI ke wilayah Kalimantan Timur. Keputusan ditetapkan dengan pandangan menyelamatkan Ibu Kota Jakarta yang tinggi permukaan tanahnya terus menurun, sekaligus untuk membangun wilayah Timur Kalimantan.

Diyakini proyek ini akan memakan biaya setidaknya Rp466 triliun yang seharusnya sudah mulai pembangunan di tahun 2020. Namun dikarenakan pandemi Covid-19, proyek ini sempat terhenti.

Secara anggaran, mayoritas asal dana merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sekitar 53,5 persen, dan sisa dana lain yakni swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan skema kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

 

Pemindahan Tahap Awal dan Konsep IKN

RUU IKN diyakini akan disepakati akhir bulan Januari agar pembangunan segera dimulai, dan relokasi juga bisa dilakukan pada tahun 2024.

Dalam masa pembangunan awal, bangunan Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR, serta perumahan akan menjadi fokus utama. Pemindahan Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil juga akan turut dilakukan.

Setidaknya pembangunan akan secara bertahap mampu menampung sekitar 500 ribu penduduk di tahap awal.

IKN memiliki konsep smart city atau kota pintar, yakni konsep pengembangan kota/kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi guna mendukung kepentingan bersama secara efektif dan efisien.

Konsep ini memungkinkan pembentukan smart government yang akan mendukung juga pengembangan teknologi informasi dalam kalangan instansi pemerintahan guna menjalankan tugas dan fungsinya.

Konsep smart city mengkolaborasikan kerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat, sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan di wilayah IKN dan Indonesia secara keseluruhan

Coal

Kementerian ESDM Larang Ekspor Batu Bara Sebulan

, , , 0

Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) mengumumkan akan melarang ekspor batu bara dari tanggal 1-31 bulan Januari 2022. Keputusan ini diambil karena khawatir akan rendahnya suplai batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik domestik.

Kebijakan pelarangan terdapat dalam surat dengan Nomor B1605/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021. Dirjen Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, menyatakan bahwa terdapat defisit batu bara dikarenakan pengusaha tidak memenuhi syarat dalam Obligasi Pasar Domestik (DMO).

Indonesia memiliki kebijakan Obligasi Pasar Domestik (DMO) yang membuat emiten batu bara harus mensuplai setidaknya 25 persen produksi tahunan untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN). Setiap ton nya diberi harga sekitar USD70 per ton, yang cukup jauh di bawah harga pasar.

“Dari 5,1 juta metrik ton (MT) penugasan dari Pemerintah, hingga tanggal 1 Januari 2022 hanya dipenuhi sebesar 35 ribu MT atau kurang dari 1 persen,” kata Ridwan Djamaluddin.

Dampak berkurangnya pasokan untuk Pembangkit Listrik Negara (PLN) bisa berdampak pada setidaknya 10 juta pelanggan, baik masyarakat umum maupun perusahaan. Maka dari itu, upaya pelarangan ekspor ini diperuntukkan untuk menghindari pemadaman terhadap setidaknya 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Infrastruktur ini dinilai penting bagi kestabilan perekonomian nasional.

Indonesia menjadi eksportir terbesar batu bara yang setidaknya melakukan penjualan sekitar 400 juta ton di tahun 2020 lalu. Beberapa negara Asia seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan menjadi konsumen terbesar batu bara dari Indonesia. Setidaknya untuk China, batu bara Indonesia berkontribusi sekitar 70-80 persen dari total impor.

Pelarangan ekspor berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan konsumen, sehingga mengganggu pasokan serta kestabilan harga batu bara. Namun, pelarangan ini bukan dikarenakan disrupsi teknologi energi, namun dikarenakan ketergantungan penggunaan konsumsi energi dari energi tak terbarukan.

 

Emiten Domestik dan Internasional Keberatan

Batasan mengenai ekspor batu bara menimbulkan reaksi keberatan baik dari eksportir domestik dan konsumennya. Meskipun hanya bersifat sementara, baik produsen dan konsumen mengharapkan tidak adanya dampak material terhadap kinerja keuangan dan kegiatan operasional.

Pada Agustus 2021 lalu, Indonesia sempat melarang 34 perusahaan ekspor batu bara karena gagal menaati kebijakan DMO. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia, juga menyatakan terdapat kerugian langsung atas kebijakan Indonesia sejak kebijakan diberlakukan. Setidaknya puluhan kapal yang sudah mengangkut batu bara akan mengalami hambatan waktu dan biaya yang akhirnya dibebankan pada produsen. Sinadia menyatakan biaya tersebut setidaknya USD20.000-USD40.000 per kapal.

Dari internasional, negara Jepang sudah menyatakan keberatannya. Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia mengirimkan surat pada Kementerian ESDM per 4 Januari 2022 untuk meminta Indonesia mempertimbangkan kembali kebijakan larangan ekspor. Jepang menilai bahwa industri Jepang yang secara teratur mengimpor batu bara dari Indonesia berpotensi mengalami hambatan aktivitas ekonomi.

Jepang menekan bahwa Jepang selama ini mengimpor batu bara jenis high calorific value (HVC) dari Indonesia. Berbeda dengan batu bara low calorific value (LVC)  yang tidak terlalu berdampak signifikan pada pasokan ke PLN Indonesia, maka Jepang mengharapkan pencabutan kebijakan Indonesia tersebut. Namun, Indonesia juga tetap tegas bahwa saat ini semua perusahaan ekspor batu bara dilarang melakukan kegiatan ekspornya.

Di sisi lain, negara India yang juga turut terdampak mulai mencari produsen baru batu bara. India bersama dengan China, Jepang, dan Korea mulai mencari alternatif pasokan ke Australia.

Selain dampak secara ekonomi, pelarangan ekspor dinilai mampu memberikan dampak pada citra dan reputasi Indonesia sebagai eksportir. Kepercayaan konsumen pada Indonesia juga bisa menurun dikarenakan kebijakan larangan ekspor ini.

Foto: Jozeph Paul Zhang, Screenshot Youtube

Youtuber Tersangka Penistaan Agama Buron, Diduga Berada di Eropa

, , , 0

Bulan Ramadhan tidak menghentikan tindakan penistaan dan kebencian pada agama Islam. Melalui akun Youtube-nya, Jozeph Paul Zhang dengan nama asli Shindy Paul Soerjomoeljono merilis berbagai video penghinaan terhadap Islam, namun kasus ini semakin terkenal saat dirinya mengklaim sebagai “Nabi ke-26” dan menghina Nabi ke-25 yakni Nabi Muhammad SAW sebagai nabi cabul.

Dari Konten Youtube menjadi Tersangka
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah memblokir total dua puluh konten Youtube yang salah satunya berjudul “Puasa Lalim Islam.” Isi konten ini berpotensi mengundang keresahan di masyarakat terutama dari masyarakat Muslim dan efek kekhawatiran pada etnis Tionghoa dan minoritas lainnya.

Mengingat konten ini berada di ranah digital dan Zhang berada di luar negeri, tersangka akan dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 156 huruf a KUHP dengan dasar tuduhan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

Polisi juga menerapkan asas ekstrateritorial agar Zhang tetap mendapat akibat hukum di wilayah Indonesia karena sudah melakukan tindakan merugikan bagi wilayah dalam maupun luar hukum Indonesia. Duta besar Indonesia untuk Uni Eropa menyatakan Uni Eropa siap membantu Indonesia dalam melacak keberadaan Zhang di Eropa.

Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Zhang sudah tidak berada di wilayah Indonesia dan terakhir terdata bepergian menuju Hong Kong pada Januari 2018 lalu. Zhang yang sempat diduga berada di Jerman, namun dikonfirmasi oleh Dubes RI untuk Jerman bahwa Zhang ternyata sudah keluar dari Jerman dan keberadaannya masih dilacak hingga saat ini.

Zhang sendiri mengklaim sudah bukan lagi warga negara Indonesia dan menilai setiap dampak dari tindakannya akan ditentukan oleh hukum Eropa. Namun, klaim ini dibantah Bagian Penerangan Umum Polri yang menyatakan Zhang masih berstatus WNI dan tidak ada permohonan pencabutan hak kewarganegaraannya dan terdapat kemungkinan paspornya akan dicabut.

Respons Publik dan Kerjasama Polri dengan Interpol
Kasus Zhang membuat publik juga mendorong penyeretan kasus para penista agama lain, seperti Desak Made yang menghina agama Hindu dan Ustad Yahya Waloyi yang menghina agama Kristen untuk diadili. Nahdlatul Ulama juga mengecam tindakan penistaan agama tersebut. Selain itu, kasus ini juga membuat para simpatisan ISIS di Indonesia dan Malaysia merespons dengan menyatakan Zhang perlu dipenggal atas pernyataannya.

Selanjutnya, Polri akan berkoordinasi dengan Hubinter, Interpol Indonesia dengan pusat Interpol di Lyon, baik dalam lingkup kerja sama antar pemerintah atau antar polisi.

Tindakan Zhang dan para terduga penista agama lain sangat bertentangan dan mengancam arti penting nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa yang menyatukan jiwa dan roh bangsa Indonesia dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

gettyimages-1172709934-594x594

Ada apa dengan upaya pencegahan korupsi di Indonesia?

, , 0

Perkembangan korupsi di Indonesia terus memprihatinkan. Di tahun 2021 saja beberapa pejabat negara mulai dari tingkat kementerian seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara hingga kepala daerah seperti Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Keprihatinan akan korupsi ini kemudian menimbulkan pertanyaan di benak kita semua, mengapa kasus korupsi terus berulang kali terjadi di Indonesia? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah kasus korupsi di Indonesia?

Korupsi di Indonesia

Perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia memiliki efek yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara.  Pertama, korupsi merusak perekonomian negara. Perilaku koruptif sering ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mengakibatkan rendahnya kualitas barang/jasa pemerintah, mengganggu perekonomian dan rendahnya pelayanan publik.  Selain itu, korupsi merusak mental dan budaya bangsa. Perilaku koruptif oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap hal yang biasa. Misalnya ‘budaya’ uang terimakasih atau uang rokok atas pelayanan yang diberikan. Hal ini akan menyuburkan perilaku koruptif dan sikap permisif masyarakat atas korupsi. Jika ini terjadi, mental korupsi akan terus hidup dan diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya. Tak hanya itu, korupsi juga mengakibatkan merosotnya kredibilitas institusi pemerintah. Kredibilitas yang telah rusak akan mengurangi kepercayaan, dukungan dari rakyat dan institusi lain di dalam dan luar negeri. Hilangnya kepercayaan dari investor akan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomis dari nilai investasi (opportunity loss) dalam membangun perekonomian dan layanan publik.

Tercatat sejak tahun 2004-2020 KPK telah menindak 1262 kasus korupsi, untuk tahun 2020 saja, KPK telah melakukan penindakan sebanyak 110 kasus.[1] Pada tahun 2014 hingga awal desember 2019 tercatat 76 kasus OTT oleh KPK dengan korupsi paling banyak dilakukan oleh bupati 49 kasus, walikota 16 kasus dan paling sedikit wakil bupati sebanyak 2 kasus.[2] Penindakan  KPK mencatat bahwa adanya peningkatan dari segi jumlah kasus dan kerugian negara meningkat. Bahkan kerugian yang dialami negara tertinggi pada 2019 yakni 6,2 triliun selama 5 tahun terakhir.[3]

Transparency International Indonesia (TII) mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 yakni 37 poin. Indeks tersebut menjadikan Indonesia di peringkat ke-102. Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya, yakni di peringkat 86 dengan indeks 40.[4]  Dalam laporan TII salah satu indikator yakni, penegakan hukum mengalami kenaikan, namun pada perbaikan layanan birokrasi dengan hubungannya terhadap korupsi stagnan.  Selain itu indikator terkait politik dan demokrasi pemilu mengalami penurunan skor. Hal ini berarti sektor politik masih rentan terhadap kejahatan korupsi.[5]

Keberadaan sistem politik Indonesia yang masih berbiaya tinggi, menjadikan maraknya pejabat negara yang terjerumus pada praktik korupsi juga disebabkan tingginya kekuasaan yang dimiliki ditambah dengan adanya kesempatan dan rendahnya integritas. Kekuasaan untuk mengambil keputusan sendiri atau diskresi yang dimiliki pejabat tanpa pengawasan yang memadai mendorong terjadinya praktik korupsi.

Bagaimana Korupsi di atasi?

Caiden menyatakan sebagaimana terdapat banyak variasi tindakan korupsi, maka banyak sekali faktor yang berkontribusi kepada korupsi. Sehingga banyak penjelasan yang ditawarkan yang mungkin susah untuk mengklasifikasikannya secara sistematis.[6]  Pernyataan ini ditimpali oleh Heywood yang menyebutkan bahwasanya kompleksitas fenomena korupsi menyebabkan suatu hal yang mustahil untuk menyediakan sebuah alasan yang komprehensif dari politik korupsi.[7]

Namun ada beberapa teori yang bisa menjabarkan perilaku korupsi, salah satunya oleh Fraud Triangle Theory oleh Donald Cressey.[8] Menurutnya, kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan tiga faktor yaitu pressure (dorongan), opportunity (peluang) dan rationalization (pembenaran). Dari tiga alasan tersebut kita bisa melihat satu teori dalam mazhab contemporary classicism, yaitu rational choice theory (teori pilihan rasional). Teori pilihan rasional ini didasarkan pada ide bahwa setiap orang bertindak berdasarkan pertimbangan logis.  Alasan dari seorang individu membuat suatu keputusan rasional yang mengantarkan pada hasil yang dapat ditentukan sebelumnya. Rose Ackerman menyebutkan bahwa pejabat publik korupsi oleh satu alasan simpel yakni mereka memandang bahwa manfaat potensial dari korupsi melebihi biaya potensial.[9] Sebagaimana Klitgaard menambahkan bahwa jika manfaat korupsi dikurangi kemungkinan ditangkap di kali hukumannya lebih besar daripada manfaat tidak tertangkap, maka secara rasional seseorang akan memilih untuk menjadi korup.[10]

Sehingga untuk mengonter perilaku korupsi ini bisa kita lihat dengan penekanan tindakan antitesis dari teori pilihan rasional yakni mengarah pada wacana tentang pengendalian korupsi yang memaksimalkan biaya korupsi dan meminimalkan manfaat.[11] Karena manfaat korupsi jauh lebih sulit untuk dipengaruhi, sebagian besar fokusnya adalah pada biaya korupsi. Biaya-biaya ini dapat dibuat lebih tinggi dengan meningkatkan kemungkinan tertangkap dan memberlakukan hukuman yang lebih curam. Hal ini dapat dengan mudah mengarah pada wacana yang meminta sistem kontrol yang komprehensif berdasarkan pengawasan, pengumpulan informasi besar-besaran, audit, dan penegakan agresif berbagai sanksi pidana dan administratif.

Ada tiga tahap strategi yang bisa dilaksanakan dalam mewujudkan upaya bebas korupsi. Pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah dan potensi korupsi. Ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya, yakni dengan dengan membentuk budaya anti korupsi di masyarakat termasuk menjaga integritas penyelenggara negara dengan menumbuhkan kesadaran agar tidak melakukan korupsi serta prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Korupsi merupakan kejahatan yang harus diberantas bersama-sama. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi perlu didukung juga oleh masyarakat luas dan para penegak hukum. Tanpa sinergi yang baik serta tekad yang kuat, pemerintahan yang bersih dari korupsi tidak akan terwujud, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan, memiskinkan rakyat dan kualitas layanan publik yang buruk.

[1]KPK. (2021, 1 Januari). “Statistik TPK Berdasarkan Profesi/ Jabatan.” https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan

[2]Lokal data. “Korupsi Kepala Daerah, 2014-2019.” https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/korupsi-kepala-daerah-2014-2019-1575863350

[3] Lokal data. “Penindakan kasus korupsi oleh KPK, 2015-2019.” https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penindakan-kasus-korupsi-oleh-kpk-2015-2019-1582258585 

[4] Lokal data. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020.” https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280

[5]CNN Indonesia. (2021, 28 Januari). “Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot Urutan 102 dari 180.”  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180

[6] Caiden, G. (2001). Corruption and Governance. In Where Corruption Lives, Caiden, G.; Dwivedi O.; Jabbra J.Eds., Kumarian Press: Bloomfield. p.21.

[7] Heywood, P. (1997). Political Corruption: Problems and Perspectives. Political Studies, XLV, 639-658.

[8] Cressey, D. R. (1953). Other People’s Money. Montclair, NJ: Patterson Smith, pp.1-300

[9] Rose-Ackerman, S. (1978). Corruption: A Study in Political Economy. New York: Academic Press.

[10] Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press. p.70

[11] Anechiarico, F., & Jacobs J. (1996). The Pursuit of Absolute Integrity. How Corruption Control Makes Government Ineffective, The University of Chicago Press: Chicago.

WhatsApp Image 2021-02-04 at 08.37.08

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Indonesia, Hanya Wacana?

, , , , , , , 0

Indonesia sudah melakukan penelitian pengembangan nuklir selama puluhan tahun, namun program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih memiliki kendala terutama dari segi dukungan politik, ekonomi, dan sosial domestik. Pro kontra yang berkembang berkaitan dengan beberapa hal terutama keamanan yakni lokasi pengembangan tenaga nuklir mengingat wilayah Indonesia yang rentan terkena bencana alam dan potensi radiasi. Namun, melihat perkembangan teknologi dan semakin tingginya kebutuhan akan energi, sedangkan cadangan bahan bakar seperti batu bara yang semakin menipis dan memiliki tingkatan emisi karbon cukup tinggi, Indonesia semakin mantap melakukan pengembangan teknologi nuklir sebagai alternatif terutama dalam kebutuhan energi listrik nasional di masa mendatang. Lalu bagaimana upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam pengembangan PLTN dalam negeri?

Pemanfaatan Nuklir di Indonesia
Hingga saat ini, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menyatakan sedang mengelola tiga reaktor nuklir Indonesia yakni Reaktor TRIGA 2000 di Bandung sejak dibangun tahun 1965, Reaktor Kartini di Yogyakarta, dan Reaktor GA. Siwabessy di Serpong.[1] Ketiga nuklir ini terus dikembangkan kapasitasnya dan masih beroperasi dengan normal, dimana sejak tahun 2015 lalu BATAN masih melakukan upaya pengembangan konversi bahan reaktor TRIGA 2000 yang sudah diajukan izin modifikasinya ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Diharapkan target pengembangan dan pengoperasian reaktor ini rampung tahun 2024, di mana menurut Jupiter, Kepala Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT), BATAN mampu secara mandiri mendesain konversi reaktor berdasarkan ketentuan dan prosedur yang diawasi langsung oleh BAPETEN sehingga dapat dijamin kehandalan dan keselamatannya.[2] Reaktor-reaktor yang dikembangkan ini berdaya rendah sehingga memang dimanfaatkan untuk tujuan damai, bukan diperuntukkan sebagai senjata untuk menyerang atau bertahan dari serangan nuklir negara lain.

Pemanfaatan nuklir ini sudah dilakukan di Indonesia terutama dalam bidang pendidikan atau riset, pangan, pertanian, medis, dan lain-lain. Teknologi ini digunakan dalam perekayasaan hayati seperti penelitian untuk menghasilkan bibit unggul menggunakan iradiator gamma, dan lain-lain guna mendukung perekonomian dan sosial masyarakat. Pemerintah semakin aktif mengembangkan nuklir, di mana berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemanfaatan nuklir nanti akan lebih diperluas termasuk untuk pengembangan aspek energi nuklir melalui PLTN. Sebagai upaya mencapai Energi Baru Terbarukan (EBT) 23% pada tahun 2025 maka nuklir juga harus dimasukkan dalam fokus pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang EBT, mengingat energi nuklir sebagai alternatif energi terbarukan di Indonesia.

Meskipun begitu, Indonesia masih terkendala permasalahan internal lain yakni terdapat pandangan salah satunya dari Rida Mulyana, Direktur Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melihat bahwa PLTN bukanlah fokus saat ini mengingat belum optimalnya pengembangan sumber daya Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia yang lebih ramah lingkungan seperti panas bumi, tanah, air, biomassa, cahaya matahari, dan lain-lain.[3] Namun, melihat kapasitas pembangkit listrik Indonesia sejak Juni 2020 mencapai 70.964 megawatt (MW), maka dibutuhkan bauran energi dan salah satunya adalah pengembangan PLTN.[4] Maka dari itu, pengembangan PLTN perlu dimulai dari sekarang mengingat perencanaan dan pembangunannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Terkait dengan kekhawatiran akan keamanan PLTN, Bob Effendy dari perwakilan ThorCon, perusahaan energi multinasional, menyatakan bahwa PLTN memiliki risiko kematian paling kecil.[5] Lalu, wilayah penempatan yang dipilih juga merupakan wilayah yang rendah potensi gempa termasuk wilayah Bangka dan Kalimantan. Maka dari itu, kekhawatiran mengenai keamanan PLTN masih bisa diatasi dengan berbagai penelitian dan indikator keamanan sesuai dengan prosedur yang ada disertai dengan penggunaan teknologi yang memadai. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap proyek PLTN juga semakin meningkat dimana sebanyak 70% masyarakat terutama dari wilayah Bangka dan Kalimantan Barat mendukung program pembangunan PLTN ini.[6] Dukungan masyarakat dan dasar hukum yang sudah dimiliki Indonesia ini menjadi modal upaya membangun PLTN Indonesia.

Kerja sama Internasional dalam Pembangunan PLTN Indonesia
Robert Keohane, seorang neoliberal, menyatakan bahwa kerja sama internasional terjadi ketika aktor menyesuaikan tindakannya sesuai dengan hal aktual atau preferensi aktor lain, melalui sebuah proses koordinasi kebijakan.[7] Koordinasi kebijakan ini akan membuat kebijakan setiap aktor akan disesuaikan untuk menurunkan risiko konsekuensi negatif bagi aktor lainnya, sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang dilakukan. Dalam mencapai tujuan atau kepentingan membangun PLTN dalam negeri, Indonesia juga melakukan kerja sama internasional dengan negara, lembaga, maupun organisasi internasional. Kerja sama pembangunan PLTN ini dimaksudkan untuk mendukung riset dan teknologi baik dalam perencanaan dan pelaksanaan yang dibutuhkan dalam proses penggunaan tenaga nuklir termasuk dalam PLTN Indonesia.

Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto mengembangkan kekuatan nuklir Indonesia melalui pengembangan teknologi Thorium Molten Salt Reactor (TMSR) sebagai bahan di luar sumber energi nuklir dengan bekerja sama dengan ThorCon International dari Amerika Serikat.[8] PLTN ini menggunakan bahan baku thorium dibandingkan uranium karena limbah thorium bisa digunakan kembali.[9] Bahan baku thorium dan uranium ini tersebar luas di wilayah Pulau Bangka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Selain itu, jika PLTN dibangun di wilayah Bangka Belitung atau Kalimantan, maka Indonesia memiliki potensi mengekspor listrik ke negara lain seperti Singapura.[10] Selain membangun kemandirian energi, PLTN juga akan mendorong meningkatkan perekonomian negara termasuk daya saing domestik sekaligus membangun kerja sama internasional Indonesia.

Dari lingkup global, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) melalui Country Program Framework (CPF) periode 2021-2021 pada 23 September 2020 di Kantor Pusat IAEA di Vienna. CPF sendiri merupakan dokumen perencanaan strategis untuk jangka menengah yang akan menjadi referensi pengaplikasian kerja sama teknis dalam penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Terdapat beberapa area kerja sama yang dibahas yakni keamanan dan keselamatan radiasi, makanan dan pertanian, kesehatan dan nutrisi, sumber air dan lingkungan, energi dan industri, serta pengembangan kapasitas. CPF ini akan menjadi dokumen penting untuk mengatur pengembangan nuklir yang akan memberikan dampak positif pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Terlepas dari berbagai kendala yang ada, terdapat peningkatan upaya pemerintah melalui pembentukan dasar hukum tenaga nuklir dan kerja sama internasional, serta peningkatan dukungan masyarakat Indonesia yang menjadikan perencanaan program pengembangan PLTN menjadi semakin nyata dilakukan. Namun, pada dasarnya tetap diperlukan kesatuan semua pihak yang terlibat baik dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, ditambah bantuan dari organisasi maupun negara asing yang akan semakin mendukung program PLTN domestik guna mencapai berbagai kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

[1] Batan, 2018, “Tiga Reaktor Riset Indonesia Masih Beroperasi dengan Baik”, Batan, http://www.batan.go.id/

[2] Ibid.,

[3] Rio Indrawan, 2020, “Dirjen Ketenagalistrikan : EBT Prioritas, Nuklir Tetap Jadi Pilihan Terakhir”, Dunia Energi, https://www.dunia-energi.com/

[4] Verda Nano, 2020, “ThorCon Targetkan Studi Kajian PLTN Rampung Agustus 2021”, Kata Data, https://katadata.co.id/

[5] Dunia Energi, 2019, “Pembangkit Thorium Berisiko Kecil, ThorCon Menanti Kepastian Hukum”, Dunia Energi, https://www.dunia-energi.com/

[6] Kontan,2020, “Kementerian ESDM: Banyak investor tertarik bangun pembangkit listrik tenaga nuklir”, Kontan, https://industri.kontan.co.id/

[7] Helen Milner, 1992, “,International Theories of Cooperation among Nations: Strength and Weaknesses Cooperation among Nations, bu Joseph Grieco: Saving the Mediterranean, by Peter Haas”, World Politics, Vol. 44, No. 3, pp. 466-496, http://www.jstor.org/

[8] CNN, 2020, “Prabowo Gandeng Perusahaan AS Kembangkan Nuklir di Indonesia”, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/

[9] Anisatul Umah, 2020, “Jadi Wacana Sejak 1960-an, Kok RI Belum Bisa Bikin PLTN Ya?”, CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/

[10] Ibid.,

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..