Demonstrasi

January 13 2022

Darurat di Kazakhstan: Kompleksitas Politik Domestik

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think Demonstrasi, Kazakhstan, Politik Domestik 0

Kazakhstan berada dalam situasi darurat setelah protes yang berubah menjadi kerusuhan memakan ratusan korban jiwa. Hingga sejauh ini, sekitar 164 orang terbunuh, di mana 16 di antaranya merupakan petugas keamanan. Peristiwa ini berawal dari turunnya ribuan orang di beberapa wilayah Kazakhstan terutama Almaty karena kenaikan harga LPG (liquefied petroleum gas) atau gas bumi. Meskipun kaya akan minyak, namun kerusuhan di Kazakhstan selama beberapa bulan terakhir semakin meningkat tensinya. Demonstrasi tidak terhindarkan karena harga gas meningkat dua kali harga sebelumnya di awal tahun 2022 ini.

Protes warga tersebut berubah menjadi kekacauan karena masyarakat menyerang dan merusak bangunan pemerintahan, serta menjarah toko swalayan. Dikarenakan kondisi ini, pemerintah setempat bahkan meminta dukungan keamanan dari Rusia. Lalu, mengapa demo ini berubah menjadi kekacauan, dan mengapa pemerintah domestik Kazakhstan memilih jalan ‘kekerasan?”

Presiden Kazakhstan melabeli masyarakat rusuh sebagai ‘teroris’

Keputusan mengenai penanganan kondisi ketidakstabilan di Kazakhstan dapat dilihat melalui bagaimana pemerintah memandang asal permasalahan. Pendefinisian masalah bisa berbeda tergantung dari persepsi pemimpin dan situasi domestiknya. Penetapan masalah ini penting karena akan berdampak terhadap tindakan apa yang akan dilakukan pada permasalahan tersebut. Dalam peristiwa demo Kazakhstan ini, Presiden Kassym-Jomart Tokayev, menilai tindakan kerusuhan dilakukan oleh ‘teroris’ yang didukung oleh pihak asing. Pihak asing merujuk pada Amerika Serikat (AS), di mana AS menyangkal tuduhan tersebut. Tensi hubungan ini terjadi karena Kazakhstan merupakan negara perpecahan Uni Soviet pada 1991 lalu.

Keputusan Presiden Kazakhstan untuk melabeli para perusuh dengan teroris sangat disayangkan. Hal ini dikarenakan penggunaan kata teroris (domestik teroris) merujuk pada orang maupun kelompok melakukan kekerasan serta ancaman untuk mengintimidasi atau membuat kerusuhan, khususnya untuk tujuan politis. Perusuh belum tentu bisa dilabelkan sebagai teroris karena teroris biasanya juga menginginkan adanya ketakutan dan teror pada masyarakat atau pemerintah untuk mengimplementasikan pemahaman ideologinya. Para demonstran yang merupakan warga negara Kazakhstan menginginkan adanya perubahan kondisi kemiskinan, korupsi, dan pengaruh politik pemimpin terdahulu diperbaiki. Permasalahan intinya merupakan tuntutan masyarakat dalam demonstrasi. Namun, Tokayev tetap memerintahkan militer untuk menembak mati para ‘teroris’ tanpa peringatan. Bukan meredakan kondisi, namun penggunaan kekuatan militer justru semakin memicu peningkatan kekerasan yang lebih.

Demonstrasi menjadi Kekerasan

Demonstrasi bisa memicu terjadi kekacauan, di mana riset menunjukkan orang-orang berkumpul dalam protes karena mereka merasakan adanya ketidakadilan. Kondisi instabilitas dan minimnya perubahan membuat masyarakat tertekan dan memilih untuk menyuarakan pendapatnya pada pemerintah. Masyarakat percaya dengan bersatu, maka suatu perubahan dapat dicapai. Namun, di saat masyarakat percaya pemerintah tidak ‘mendengar’ mereka, besar kemungkinan metode yang digunakan pun meningkat pada penggunaan kekerasan.

Dengan kondisi interaksi daring saat ini, terutama karena batasan Covid-19 selama beberapa tahun ke belakang, semakin meningkatkan percepatan informasi antar masyarakat. Percepatan informasi juga menyebabkan gerakan protes semakin membesar. Kemarahan masyarakat berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Kazakhstan, terutama pandangan masyarakat pada mantan presiden, Nazarbayev. Selama 2 dekade lebih, Kazakhstan dipimpin oleh Nursultan Nazarbayev yang dinilai korup, pelanggar hak asasi, dan otoriter. Nazarbayev yang sudah mundur dari kekuasaannya pada 2019 lalu tetap mendapat posisi di pemerintahan sebagai Dewan Keamanan di kepemimpin Tokayev.

Selama kekuasaan Nazarbayev terdahulu, Ia menguasai perekonomian dengan mengembangkan perusahaan swasta sembari memperkuat dominasi di parlemen. Monopoli ekonomi dinilai hanya menguntungkan kalangan atas, dan masyarakat semakin terpuruk. Kepemimpinan Tokayev saat ini pun diinisiasi oleh Nazarbayev, yang menilai Tokayev sebagai ‘loyalis’ nya dan penerus kepemimpinannya. Namun, masyarakat percaya bahwa Nazarbayev masih mengendalikan pemerintahan. Maka dari itu, masyarakat menunggu Nazarbayev muncul saat demonstrasi meluas, namun ternyata Nazarbayev sudah keluar dari Kazakhstan dengan alasan berobat.

Selanjutnya dengan kondisi kerusuhan, Tokayev memutuskan untuk mencopot jabatan Nazarbayev. Keputusan pencopotan ini tentunya sudah didiskusikan secara internal dengan harapan menurunkan tensi. Pencopotan jabatan saja tidak cukup untuk menghentikan kerusuhan. Sebagai dewan keamanan, Nazarbayev seharusnya berada di Ibu Kota untuk meredam massa, terutama menurunkan tensi kekerasan. Meskipun tidak memiliki jabatan, besar kemungkinan Nazarbayev akan tetap memiliki pengaruh kuat dalam perekonomian serta perpolitikan di Kazakhstan.

Upaya mempertahankan kekuasaan melalui kekuatan militer

Pemerintah akan berupaya menjaga kestabilan kekuasaannya dengan berbagai cara, termasuk kekuatan militer. Pada kerusuhan Kazakhstan, terdapat penggunaan kekuatan militer dibantu dengan pengamanan dari aliansi keamanan CSTO. CSTO merupakan aliansi pertahanan yang dibentuk setelah runtuhnya Uni Soviet dan terdiri dari tujuh negara anggota yakni Russia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. Aliansi ini untuk pertama kalinya setuju untuk menurunkan pasukannya untuk melaksanakan tugas “penjaga perdamaian” untuk negara anggotanya. Alutsista militer berjejer di wilayah Rusia, dan siap untuk dikerahkan ke Kazakhstan.

Keputusan ini menunjukkan upaya Tokayev meredakan kondisi domestik. Namun, penggunaan kekuatan militer ini meningkatkan jumlah korban, terutama karena Tokayev meminta menembak ‘teroris’ di tempat. Anehnya, sebagai mantan diplomat, Tokayev enggan melakukan tahap pertama dalam mengatasi konflik, yakni negosiasi. Upaya diplomasi tidak dilakukan pada warga negaranya yang disebut sebagai teroris tersebut. Tokayev menilai para kriminal harus ditindak dengan kekerasan, sehingga kekuatan militer langsung merupakan jawabannya. Tokayev tidak percaya diri dengan kemampuan militer domestik, sehingga Ia meminta dukungan kekuatan Rusia. Keamanan CSTO berfungsi menjaga infrastruktur vital Kazakhstan yang sempat dikuasai oleh demonstran.

Keputusan meminta bantuan memang dibutuhkan jika kondisi dirasa sulit dikendalikan. Di satu sisi, bantuan militer ini penting tidak hanya bagi domestik negara, namun juga wilayah regional. Kerusuhan di wilayah Kazakhstan mengkhawatirkan negara sekitarnya termasuk Rusia dan China. Terutama dikarenakan baik Rusia dan China juga sama-sama sedang berkonflik perbatasan dengan wilayahnya masing-masing. Namun di sisi lainnya, masuknya otoritas negara lain ke wilayah domestik dapat memicu ketergantungan dan terganggunya kedaulatan politik keamanan bagi Kazakhstan, terutama karena kekuatan CSTO sudah masuk. Saat ini yang terpenting merupakan mengatasi luapan amarah masyarakat terhadap sistem ekonomi dan politik domestik.

Kerusuhan anti China pecah di Kepulauan Solomon. Foto/The Australian

December 3 2021

Demo Anti-Pemerintah di Kepulauan Solomon Ricuh

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Asia Pasifik, China, Demonstrasi 0

Sentimen anti-China di Kepulauan Solomon memakan korban jiwa. Protes sipil sejak Rabu (21/11) minggu lalu berkaitan dengan perubahan politik dari Taiwan ke China. Meski diawali dengan damai, namun kondisi berubah menjadi kekerasan dan kerusuhan yang membuat para pendemo merusak berbagai fasilitas umum. Tiga orang tewas terbakar ditemukan di sebuah bangunan yang dibakar di Honiara.

Polisi melemparkan gas air mata dan menembakkan peluru karet pada demonstran dari Malaita setelah para demonstran membakar Gedung Parlemen Nasional dan gedung lainnya di wilayah Ibu Kota Kepulauan Solomon, Honiara.

Protes diawali pada saat masyarakat dari Distrik Chinatown (Pecinan Kota) di ibu kota Honiara menginginkan agar Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, mengundurkan diri dari jabatannya. Tuntutan ini didasari buruknya pelayanan publik, kasus korupsi, dan pemberian lapangan kerja pada pekerja asing yakni China dibandingkan masyarakat asli Kepulauan Solomon.

Kekuatan keamanan Solomon tidak mampu mengendalikan protes di Honiara. Pemerintah Kepulauan Solomon akhirnya memberlakukan jam malam dan menyarankan seluruh pegawai negeri sipil untuk tetap berada di rumah. Jam malam berlangsung dari jam 7 malam hingga jam 6 pagi, sehingga selama masa ini berlangsung hanya petugas resmi yang diperbolehkan berkeliaran di jalan.

Konflik Politik Domestik Memicu Kerusuhan

Sogavare menilai ada peran Taiwan dan Amerika dalam memprovokasi protes domestiknya, namun banyak pihak juga menilai China memiliki peran yang mendorong protes terjadi. Sogavare memang mendukung pemimpin China, sedangkan pemimpin Malaita mendukung Taiwan.

Dukungan Sogavare pada China terjadi saat Sogavare kecewa dengan penolak Amerika Serikat (AS) untuk memberikan bantuan dana langsung untuk Malaita, pulau dengan populasi terbanyak di Solomon, dan menawarkan agar jalur bantuan diberikan melalui pulau utama.

Sogavare lalu membuka hubungan dengan China sejak 2019, sehingga menimbulkan eskalasi politik dengan pemimpin dari provinsi dengan populasi terbanyak di Solomon yakni Malaita. “Saya merasa kasihan dengan masyarakat saya di Malaita karena mereka dipengaruhi oleh berbagai berita salah dan bohong.” kata Sogavare.

Pemimpin provinsi Malaita menolak keputusan pemerintah pusat untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan membangun hubungan resmi dengan China. Pemimpin Malaita menilai pulaunya diberlakukan tidak adil, terutama untuk permasalahan investasi pemerintah sejak perubahan pandangan politik dari Taiwan ke China, sehingga memprovokasi protes untuk meminta mundurnya Perdana Menteri Sogavare. Selain itu, masyarakat Malaita meminta agar pemerintah menghargai hak menentukan nasib sendiri dari masyarakat Malaita, membatasi hubungan dengan China, dan mempercepat proyek pembangunan di Malaita.

Peneliti dari Lowy Institute menilai kerusuhan dikarenakan ketimpangan pengembangan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar di Honiara dan wilayah lain, terutama dengan mayoritas pekerja Asia di sektor konstruksi.

Respons Internasional terkait Kerusuhan di Solomon

China menyatakan kekhawatirannya mengenai keadaan di kepulauan Solomon, termasuk serangan yang dialami masyarakat China dan dampaknya pada bisnis di Honiara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, menyatakan otoritas setempat sudah meminta pemerintah lokal untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan masyarakat China.

Zhao menambahkan bahwa China percaya di bawah kepemimpinan PM Sogavare, keadaan sosial dan keamanan di kepulauan Solomon akan kembali stabil dengan cepat.

Di sisi lain, sesuai permintaan dari Perdana Menteri setempat, Australia mengirimkan bantuan yakni sekitar 100 anggota polisi dan militer Australia untuk mengamankan situasi. Pengiriman bantuan ke pulau Pasifik ini didasari perjanjian keamanan bilateral untuk mendampingi dan mendukung Kepolisian Kepulauan Solomon atau Royal Solomon Islands Police Force (RSIPF). Kepolisian Australia mulai mengambil kendali di titik-titik penting di sekitar Honiara.

Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, menyatakan ketidaksetujuan mengenai negara asing yang memprovokasi kerusuhan. Payne menambahkan bahwa Australia tidak menginginkan adanya kekerasan dan berharap keadaan menjadi lebih stabil. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menyatakan Australia akan membantu polisi mengembalikan keadaan dengan melindungi infrastruktur kritis, namun Australia tidak akan melindungi bangunan nasional atau parlemen untuk menunjukkan kenetralan Australia.

Hubungan Australia-Kepulauan Solomon sudah dibentuk sejak tahun 2017 lalu disaat Sogavare meminta bantuan Australia menjadi penjaga perdamaian di Kepulauan Solomon. Pada tahun 2017 lalu, Australia memimpin Regional Assistance Mission to Solomon Islands atau Misi Bantuan Regional untuk Kepulauan Solomon untuk membantu isu konflik etnis sejak tahun 2003 lalu. Hubungan tersebut masih dibangun hingga sekarang.

LONDON, ENGLAND - APRIL 24: A Met Police officer walks amongst protestors during a "Unite For Freedom" anti-lockdown demonstration held to protest against the use of vaccine passports in the United Kingdom, on April 24, 2021 in London, England. The proposed vaccine passports would enable members of the public to prove that they have received a COVID-19 vaccination, which many argue will allow major events to take place. Opposers of the scheme fear that the passports will result in discrimination against those who have not been vaccinated. (Photo by Hollie Adams/Getty Images)

November 24 2021

Dampak Pengetatan Aturan Covid-19, Ribuan Masyarakat Eropa Protes

Chatrine Debora Europe, Health, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture COVID-19, Dampak Pandemi, Demonstrasi, Eropa, Pandemi 0

Peningkatan kasus Covid-19 di Eropa, terutama dengan varian baru Delta secara signifikan mempengaruhi kondisi sosial dan kesehatan di wilayah Eropa. Gelombang terbaru yang disebut sebagai gelombang keempat membuat Jerman dan Belanda mengeluarkan kebijakan ketat.

Belanda memberlakukan lockdown sebagian, sedangkan Jerman sudah memperingatkan warganya mengenai rencana batasan baru yang akan dirilis. Di wilayah Jerman, tingkat infeksi saat ini menunjukkan adanya rata-rata kematian per-hari mencapai 200 orang.

Lothar Wieler, Kepala Badan pengendalian penyakit Jerman, Robert Koch Institute, menyatakan pada konferensi pers bahwa kegiatan publik harus dilarang dan pengembangan vaksin terbaru harus terus dilakukan. Wieler juga menambahkan, dengan penambahan kasus sekitar 50,000 per hari, maka akan terjadi peningkatan pasien di rumah sakit.

Sejauh ini, hampir 100,000 masyarakat Jerman meninggal akibat Covid-19, sehingga tingkat infeksi juga lebih tinggi dari biasanya. Pemerintah Jerman banyak bergantung pada paspor vaksin dan batasan akses di wilayah tertentu.

Di sisi lain, pemerintah Belanda menghadapi peningkatan kasus hingga 21,000 per hari, sehingga pemerintah memberlakukan kembali keharusan memakai masker dan kartu vaksin.

Dr. Hans Kluge mengingatkan bahwa akan terdapat pertambahan kematian akibat Covid-19 mencapai 500,000 orang jika aksi darurat segera ditetapkan.

Protes Lockdown di Eropa

Sejak mengalami lockdown ketiga di tahun lalu, banyak pemuda turun ke jalan guna menolak pembatasan terbaru yang dilakukan oleh pemerintah. Di Belanda, setidaknya 50 orang ditangkap dan lima petugas kepolisian terluka di tengah keramaian di Rotterdam yang disertai dengan tembakan.

Demonstrasi awalnya berlangsung secara damai, namun berubah menjadi kerusuhan disertai kekerasan saat ratusan orang mulai menyerang kepolisian, menghancurkan mobil, dan membakar tempat sampah.

Wali Kota Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, menilai kerusuhan yang terjadi membuat polisi perlu menggunakan senjata untuk melindungi diri mereka sendiri. Otoritas Belanda menggunakan gas air mata, anjing polisi, dan peralatan lain untuk menghentikan para pemuda yang menjadi provokator.

Para demonstran berteriak “Kebebasan, kebebasan, kebebasan!” Kebanyakan dikarenakan pengetatan aturan, terutama bagi mereka yang belum divaksin. Keharusan vaksinansi vaksin Covid-19 membuat masyarakat baik yang sudah divaksin, terutama yang belum divaksin, kesulitan masuk ke restoran, pusat pembelanjaan, dan acara olahraga di wilayah lokal mereka.

Bahkan terdapat masyarakat yang menilai saat kebijakan pemerintah sebagai tirani yang dijadikan aturan hukum, sehingga kerusahan disertai kekerasan adalah sebuah kewajiban.

Di wilayah lain yakni Austria, sekitar 40,000 orang melakukan demonstrasi menolak pembatasan yang dinilai berlebihan, terutama melihat rendahnya tingkat vaksinasi nasional. Austria juga turut membatasi arus masuknya turis hingga tanggal 13 Desember karena pemberlakuan lockdown. Negara Austria menjadi negara Eropa pertama yang mengumumkan bahwa vaksinasi Covid-19 menjadi sebuah keharusan hukum. Peraturan yang diharapkan berlaku pada Februari nanti isu masih dalam tahap diskusi menyeluruh.

Ribuan masyarakat Eropa lain juga tidak ketinggalan menolak pembatasan Covid-19 seperti terjadi di Kroasia, Italia, Prancis, dan Denmark. Meskipun di beberapa wilayah Eropa tingkat vaksinasi sudah tinggi, namun kampanye vaksinasi tetap diperlukan untuk mencapai kekebalan kelompok.

Andrea Ammon, Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa menilai keharusan vaksin merupakan gambaran adanya “pedang bermata dua” di mana aturan ketat mampu memberikan pemikiran pada masyarakat yang meragukan vaksin.

May 18 2021

SOS Colombia: Puluhan Sipil Tewas saat Demo Anti-Pemerintah di Kolombia

Chatrine Debora News COVID-19, Demonstrasi, Kolombia, Protes Kolombia, SOS Colombia 0

Sedikitnya 42 warga sipil dan 1 anggota kepolisian tewas saat massa melakukan protes anti pemerintah sejak 28 April lalu. Protes yang sudah berlangsung selama kurang lebih tiga minggu tersebut menarik perhatian dunia internasional. Apa yang terjadi dalam protes Kolombia?

Efek Domino: Dari Reformasi Pajak Hingga Kesenjangan Sosial

Protes di Kolombia terjadi setelah kontroversi aturan perubahan terkait pajak yang diusulkan oleh Presiden Ivan Duque. Duque menilai kebijakan ini dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kolombia agar pendapatan melalui pajak bisa meningkat, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program dan kebijakan sosial terutama untuk masyarakat yang paling terdampak Covid-19.

Kritik bermunculan karena banyak pihak menilai kebijakan ini hanya akan menambah beban masyarakat kelas menengah dan semakin meningkatkan kesenjangan kelas sosial di Kolombia. Seperti kebanyakan negara di dunia yang sedang terdampak Covid-19, keadaan sosial di Kolombia juga sedang mengalami krisis terlihat dari data Departemen Statistik Nasional Kolombia terkait tingkat pengangguran domestik mencapai 16 persen yang meningkat 7 persen setelah pandemi menyerang. Kondisi pembatasan aktivitas di Kolombia berdampak pada pemasukan ekonomi masyarakat, baik kalangan pekerja yang tidak bisa bekerja dan yang kehilangan pekerjaannya.

Disaat masyarakat semakin dibatasi dan diberikan sanksi denda karena melanggar aturan pembatasan aktivitas, fungsi polisi semakin terasa untuk menegakkan aturan, melihat hampir 6.400 kasus pelanggaran dilaporkan per harinya. Namun kondisi ini malah memperburuk hubungan dan sentimen pada petugas kepolisian yang sudah ada di Kolombia karena sejak beberapa tahun lalu terdapat banyak kasus kekerasan, pembunuhan, dan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak kepolisian pada kelompok-kelompok di Kolombia. Selain itu, masyarakat juga menuntut adanya penghapusan biaya kuliah, pendapatan dasar umum, perlindungan untuk aktivitas berkaitan HAM termasuk untuk untuk kelompok pribumi Kolombia.

Isu Hak Asasi dan Brutalitas Kepolisian

Banyaknya korban tewas dan luasnya protes di Kolombia, terutama di wilayah Cali yang menjadi wilayah paling mengalami brutalitas kepolisian membuat masyarakat melihat kepolisian sebagai teror terhadap protes damai di Kolombia. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai pihak keamanan Kolombia sudah melakukan kekerasan berlebihan pada protes damai di Kolombia. Jika dilihat dari strukturnya, kepolisian Kolombia berada di bawah kementerian pertahanan sehingga memang dilatih menggunakan kombinasi operasi militer dan sipil. Namun melihat penggunaan kekerasan yang dilakukan baik dari dulu hingga sekarang, reformasi kepolisian ini terus ditekan.

Namun meskipun masyarakat menginginkan reformasi ini, Duque tetap mendukung desain militer yang lebih luas pada kepolisian. Meskipun Duque juga menyadari terdapat kepolisian yang menggunakan kekerasan, namun Ia tidak melihat hal ini sebagai suatu permasalahan besar. Kekerasan kepolisian hanya akan memperburuk kondisi dan situasi di Kolombia, namun Duque tetap bersikeras tindakan kepolisian sudah sesuai dengan aturan dalam mengatasi protes disertai kekerasan. Isu reformasi polisi perlu dipikirkan demi keamanan dan kestabilan masyarakat Kolombia sebagai upaya mendukung ketertiban sipil.

Terkait protes, Presiden Duque sudah berjanji akan melakukan dialog nasional bersama dengan para demonstran muda dan berbagai perwakilan kelompok protes. Sentimen sosial, politik, dan ekonomi sedang meningkat sehingga perlu diantisipasi kondisi ketidakstabilan yang bisa meluas dan berkepanjangan di Kolombia.