Alutsista

Rekaman file pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ditampilkan di layar televisi di stasiun kereta api di Seoul pada 9 September 2022, setelah Korea Utara mengesahkan undang-undang yang mengizinkannya untuk melakukan serangan nuklir preventif dan menyatakan statusnya sebagai negara nuklir. negara bersenjata "tidak dapat diubah", kata media pemerintah, Jumat. (Foto oleh ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

October 31 2022

Ancaman Nuklir Korea Utara Semakin Nyata: Tahap Akhir Pengembangan?

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Alutsista, Ancaman, Korea Selatan, Korea Utara, nuklir, Perang 0

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada 13 Oktober 2022 memperingatkan musuh bahwa pasukan nuklirnya sepenuhnya siap untuk “perang yang sebenarnya,” sehari setelah peluncuran terbaru negara yang terisolasi itu dalam serangkaian uji coba rudal baru-baru ini.

“Pasukan tempur nuklir kami … membuktikan lagi kesiapan penuh mereka untuk perang yang sebenarnya untuk membawa musuh di bawah kendali mereka,” kata Kim dalam sebuah laporan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah.

Pernyataan Kim muncul setelah dia dilaporkan mengawasi uji coba rudal jelajah jarak jauh. Pada hari awal Oktober, media pemerintah Korea Utara memecah keheningan enam bulan dengan mengklaim bahwa itu adalah bagian dari serangkaian prosedur simulasi “postur kesiapan penuh” yang dimaksudkan untuk menunjukkan kesiapan Pyongyang menembakkan hulu ledak nuklir taktis pada target potensial di Korea Selatan.

Dalam laporan 17 Oktober, KCNA mengatakan uji coba rudal Korea Utara baru-baru ini menunjukkan pasukan negara itu “sepenuhnya siap untuk menyerang dan memusnahkan objek yang ditetapkan di tempat yang dituju pada waktu yang ditentukan.”

Kim Jun-rak, juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, membenarkan bahwa Korea Utara meluncurkan dua rudal jelajah dari daerah Kaechon, provinsi Phyongan Selatan, mulai pukul 02.00 waktu setempat, 19 Oktober 2022 di atas Laut Barat, yang juga dikenal sebagai Laut Kuning. Laporan KCNA mengklaim rudal jelajah yang diuji pada hari Rabu terbang dengan pola oval dan angka-8 selama hampir tiga jam di atas laut sebelum mencapai targetnya.

Kim Dong-yub, seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul, mengatakan uji coba rudal Korea Utara menunjukkan program yang berkembang bahkan jika kekuatannya saat ini dilebih-lebihkan. “Fakta bahwa Kim Jong Un mengawasi peluncuran rudal ini menunjukkan bahwa rudal jelajah berada pada tahap akhir pengembangan,” katanya. Rudal jelajah memiliki perbedaan substansial dengan rudal balistik, yang telah menjadi sebagian besar uji coba Korea Utara tahun ini.

September 16 2022

AS Menghentikan Pengiriman F-35 Setelah Menemukan Suku Cadang Mesin Berasal dari China

Rifani Agnes Eka Wahyuni America, News, Security and Defence Alutsista, amerika serikat, China, F-35 0

Pentagon telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan menghentikan pengiriman jet tempur F-35 baru setelah Lockheed Martin menemukan bahwa komponen logam yang digunakan dalam mesin jet berasal dari China, menurut laporan Politico.

Investigasi mendalam yang dilakukan pada pertengahan Agustus menemukan bahwa paduan di pompa pelumas mesin tidak sesuai dengan undang-undang pengadaan AS yang melarang konten China yang tidak sah, menurut juru bicara F-35 Joint Program Office (JPO) Russell Goemaere.

Lockheed Martin, sebagai produsen jet tempur ini, mengatakan bahwa “masalah ini terkait dengan magnet pada F-35 Turbomachine yang diproduksi oleh Honeywell yang mencakup paduan kobalt dan samarium.”

Goemaere mengatakan bahwa magnet yang mengandung paduan yang digunakan sebagai bagian dari paket daya terintegrasi tidak menimbulkan masalah keamanan. “Kami telah mengkonfirmasi bahwa magnet tidak mengirimkan informasi atau membahayakan integritas pesawat dan tidak ada risiko kinerja, kualitas, keselamatan atau keamanan yang terkait dengan masalah ini dan operasi penerbangan untuk armada dalam layanan F-35 akan berlanjut seperti biasa” ujar Goemaere dalam pernyataannya.

“Kontraktor pertahanan secara sukarela berbagi informasi dengan DCMA [Badan Manajemen Kontrak Pertahanan] dan JPO setelah masalah ditemukan dan mereka telah menemukan sumber alternatif untuk paduan yang akan digunakan di mesin turbo masa depan,” lanjutnya.

CNN melaporkan bahwa Pentagon tidak mengatakan berapa banyak pengiriman pesawat yang sekarang tertunda atau berapa banyak yang memiliki paduan China. Lockheed Martin dijadwalkan mengirimkan lebih dari 150 pesawat tempur F-35 tahun ini dan sejauh ini telah mengirimkan 88 pesawat.

Menurut Pentagon, Lockheed Martin telah menemukan sumber alternatif paduan untuk pengiriman jet masa depan. Sementara itu, DCMA sedang menyelidiki bagaimana paduan China menjadi tertanam dalam program F-35 AS. “Kami bekerja dengan mitra kami dan DoD untuk memastikan kepatuhan kontrak dalam rantai pasokan,” kata juru bicara Lockheed Martin Laura Siebert dalam sebuah pernyataan. “Magnet tidak memiliki visibilitas atau akses ke informasi program sensitif apa pun. F-35 tetap aman untuk penerbangan, dan kami bekerja dengan Departemen Pertahanan untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin untuk melanjutkan pengiriman,” lanjutnya.

Dianggap sebagai salah satu pesawat paling mematikan dan serbaguna di era modern, F-35 diterbangkan oleh Angkatan Udara AS, Angkatan Laut, dan Korps Marinir, bersama dengan sepuluh negara lainnya. Pesawat datang dalam tiga konfigurasi — F-35A lepas landas dan pendaratan konvensional yang diterbangkan oleh Angkatan Udara, F-35B pendaratan vertikal Korps Marinir, dan F-35C, yang dikonfigurasi untuk operasi kapal induk.

September 7 2022

Intelijen AS: Rusia Membeli Jutaan Peluru Artileri dan Roket dari Korea Utara

Rifani Agnes Eka Wahyuni Europe, News, Security and Defence Alutsista, Korea Utara, Perang Rusia-Ukraina, Rudal 0

Amerika Serikat mengungkapkan sebuah laporan intelijen yang menyebutkan bahwasanya Kementerian Pertahanan Rusia sedang dalam proses pembelian jutaan roket dan peluru artileri dari Korea Utara untuk pertempuran yang sedang berlangsung di Ukraina. Pengungkapan ini terjadi beberapa hari setelah Rusia menerima pengiriman awal drone buatan Iran yakni drone Mohajer-6 dan seri Shahed: Shahed-129 dan Shahed-191 yang memiliki kemampuan membawa amunisi berpemandu presisi dan dapat digunakan untuk pengawasan.

Pejabat pemerintah AS mengatakan keputusan Rusia untuk beralih ke Iran dan sekarang Korea Utara adalah tanda bahwa sanksi dan kontrol ekspor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa mengganggu kemampuan Moskow untuk mendapatkan pasokan bagi tentaranya sehingga memaksanya untuk beralih ke negara-negara pariah (negara yang dianggap tersingkir dalam komunitas internasional) untuk pasokan militer.

Hal ini disampaikan oleh Brigjen Pat Ryder, sekretaris pers Pentagon, pada selasa (06/09) bahwa “informasi yang kami miliki adalah bahwa Rusia secara khusus meminta amunisi. AS telah melihat indikasi Rusia mendekati Korea Utara, tetapi belum memiliki rincian lain, termasuk apakah uang telah berpindah tangan atau pengiriman sedang berlangsung” tambahnya.

Ketersediaan amunisi akan terbukti menjadi salah satu faktor paling penting dalam kemampuan Rusia untuk mempertahankan perangnya di Ukraina, kata pejabat intelijen AS kepada CNN. Sulit untuk menilai tingkat amunisi Rusia selama perang, tetapi pembelian pasokan dari Korea Utara dapat menunjukkan beberapa stok Rusia hampir habis. Pejabat AS juga percaya bahwa Rusia kekurangan peluru artileri dan roket, di tengah taktik bumi hangus mereka melepaskan rentetan artileri di kota-kota Ukraina selama enam bulan terakhir.

Menurut Michael Kofman, Direktur Program Studi Rusia di Pusat Analisis Angkatan Laut menyebutkan untuk saat ini defisit amunisi Rusia tampaknya tidak terlalu meluas. Tetapi mungkin sangat akut untuk beberapa jenis sistem peluncuran roket berkaliber tinggi, sistem artileri kaliber rendah dan senjata berpemandu presisi. Hal ini membuat Rusia membutuhkan waktu untuk meningkatkan produksinya secara signifikan guna memenuhi volume pengeluaran amunisi yang tinggi dalam perang Rusia-Ukraina, yang mana hal ini jelas tidak diantisipasi oleh industri pertahanan Rusia.

Upaya pembelian ini juga mengindikasikan bahwa Rusia mungkin sedang berjuang untuk mempertahankan sumber daya yang dibutuhkan dalam perang Ukraina yang telah berlangsung selama enam bulan. Rusia juga telah merealokasi tenaga dan peralatan dari distrik militer yang jauh di timur dan utara untuk mendukung perang Rusia-Ukraina.

Adapun reaksi dari Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vassily Nebenzia, menepis laporan intelijen AS yang baru dibuka tersebut bahwa Rusia melakukan pembelian semacam itu. “Saya belum mendengarnya dan saya pikir itu adalah salah satu informasi palsu yang beredar,” katanya kepada wartawan.

Presiden Rusia Vladimir Putin (depan kanan) dan Presiden China Xi Jinping. (Foto oleh DOMINIQUE JACOVIDES/AFP via Getty Images)

March 18 2022

Rusia Meminta Bantuan Militer Dan Ekonomi Dari China: “Rusia Menginginkan Drone Bersenjata China” menurut AS

Anita Susanto America, Asia Pacific, Economy, Europe, News, Politics, Security and Defence Alutsista, amerika serikat, China, Rusia, Ukraina 0

Setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melangsungkan invasi skala besar, kini Rusia tengah berusaha untuk mendapatkan bantuan militer dan ekonomi dari China, menurut pejabat Amerika Serikat (AS). Bantuan ini diperkirakan akan digunakan untuk untuk membantu menangkal sanksi luas yang dijatuhkan oleh AS dan negara-negara Eropa dan Asia.

Hal ini membuat khawatir banyak negara termasuk AS karena China memiliki teknologi militer yang canggih. Washington telah memberi tahu sekutunya bahwa Rusia telah meminta China untuk lima jenis peralatan, termasuk rudal darat-ke-udara. Kategori lainnya adalah drone, peralatan terkait intelijen, kendaraan lapis baja, dan kendaraan yang digunakan untuk logistik dan dukungan.

Namun ketika diminta kejelasannya, seorang pejabat senior administrasi mengatakan kepada kantor berita FT tentang daftar peralatan tidak akurat tanpa memberikan perincian lebih lanjut. Sebelum konflik Rusia dan Ukraina pecah, China sebenarnya lebih banyak membeli peralatan militer dari Rusia daripada sebaliknya. Namun, Rusia telah meningkatkan penjualan persenjataannya ke China dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi, saat ini China memiliki rudal dan drone yang memiliki kemampuan canggih yang dapat digunakan Rusia dalam invasinya ke Ukrainanya.

Hubungan antara Presiden China, Xi Jinping dan Putin juga menguat beberapa waktu terakhir, terutama semenjak Rusia melancarkan serangan ke Ukraina. Saat ini, pemerintah AS tengah mengamati situasi itu dengan “sangat, sangat cermat”. Tidak sampai disitu, dilansir dari FT, Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional mengatakan bahwa “Jika China memilih untuk secara material mendukung Rusia dalam perang ini, kemungkinan akan ada konsekuensi bagi China,”

Pada senin, 14 Maret 2022, Sullivan juga kemudian bertemu dengan Yang Jiechi, anggota Politbiro elit Partai Komunis Tiongkok dan Direktur Komisi Urusan Luar Negeri Pusat China di Roma, Italia. Ia meminta kejelasan dan memberikan peringatan kepada Jiechi terkait wacana bantuan China kepada Russia.

Pertemuan itu terjadi satu hari setelah para pejabat AS mengatakan kepada The New York Times tentang permintaan Rusia untuk bantuan militer dan ekonomi dari China. Dimana sebenarnya rencana ini dijadwalkan sebelum perang di Ukraina dimulai dan direncanakan sebagai diskusi lanjutan dari pertemuan puncak melalui video antara Presiden Biden dan Xi pada November.

Sullivan sendiri berusaha menjamin bahwa AS “Tidak akan membiarkan itu berlanjut dan membiarkan ada jalur kehidupan ke Rusia dari sanksi ekonomi ini dari negara mana pun, di mana pun di dunia,” katanya.

Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, mengatakan dia belum pernah mendengar permintaan dari Rusia. Justru ia menyebutkan bahwa “Situasi saat ini di Ukraina memang membingungkan,” seraya menambahkan bahwa Beijing juga menginginkan hasil akhir yang damai. Dilansir dari The New York Times, Liu juga mengatakan bahwa tujuan utama China saat ini bukan membantu Rusia, tetapi China “Prioritas tinggi sekarang adalah mencegah situasi tegang meningkat atau bahkan lepas kendali.”

New Delhi, INDIA: Foreign delegates look at a Brahmos missile on display during the Fourth Defence Expo in New Delhi, 31 January 2006. The Expo jointly organised by the Ministry of Defence and Confederation of Indian Industry will see as many as 420 companies from 39 countries taking part and will be held in the Indian capital from 31 January to 03 February 2006. AFP PHOTO/RAVEENDRAN (Photo credit should read RAVEENDRAN/AFP via Getty Images)

January 19 2022

Hadapi China, India Siap Jual Brahmos ke Filipina

Chatrine Debora Asia Pacific, Breaking, News, Politics, Security and Defence Alutsista, Brahmos, Filipina, India 0

Alutsista pertahanan menjadi salah satu aset penting guna mendukung pertahanan keamanan suatu negara. Tidak heran banyak negara terus berupaya mengembangkan kemampuan militernya dengan melakukan belanja pertahanan.

Filipina dikabarkan akan menyepakati kerja sama dengan India terkait BrahMos. Namun, negosiasi sempat tertunda dikarenakan batasan pandemi Covid-19.

BrahMos (PJ-10) merupakan rudal jelajah supersonik jarak menengah yang dapat diluncurkan dari kapal selam, kapal laut, pesawat terbang atau darat. India-Filipina melalui kerja sama antar pemerintah selanjutnya menyepakati pembelian peralatan keamanan termasuk rudal BrahMos yang memiliki jangkauan 290 km dan dapat membawa sekitar 200 kg.

BrahMos termasuk ke dalam salah satu rudal jelajah supersonik tercepat di dunia. Produksinya merupakan kerja sama antara Russian Federation‘s NPO Mashinostroyeniya dan India‘s Defence Research and Development Organisation (DRDO). Berikut adalah gambar dari BrahMos:

Gambar. BrahMos

NEW DELHI, INDIA - JANUARY 23, 2006: Brahmos Missile on display during full dress rehearsal for upcoming Republic Day parade at Rajpath, on January 23, 2006 in New Delhi, India. (Photo by Ajay Aggarwal/Hindustan Times via Getty Images) — NEW DELHI, INDIA – JANUARY 23, 2006: Brahmos Missile on display during full dress rehearsal for upcoming Republic Day parade at Rajpath, on January 23, 2006 in New Delhi, India. (Photo by Ajay Aggarwal/Hindustan Times via Getty Images)

Sumber. DNA India

Rudal jelajah supersonik BrahMos memiliki tampilan arsitektur jaringan-sentris, beberapa lintasan, dan kemampuan titik arah yang memungkinkan senjata untuk menyerang target darat dan laut di luar cakrawala.

BrahMos dilengkapi dengan propelan padat yang membuat sistem dengan akselerasi awal dan sistem ramjet berbahan bakar cair yang memungkinkan kecepatan Mach 3 atau sekitar 3704.4 km per jam.

Kapal dan rudal BrahMos berbasis darat mampu membawa hulu ledak semi-armor-piercing seberat 200 kilogram, sedangkan varian udara dapat membawa hulu ledak 300 kilogram. BrahMos dapat mencegat target permukaan pada ketinggian minimal 10 meter (32 kaki).

Filipina jadi Konsumen Pertama dari Asia Tenggara

Pembicaraan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Rodrigo Duterte mengenai BrahMos sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 lalu. Padahal, Filipina sudah melirik BrahMos sejak tahun 2016. Pembelian BrahMos akan menjadikan Filipina sebagai negara di Asia Tenggara pertama yang membeli sistem senjata yang dibuat oleh India-Rusia tersebut.

Proyek ini merupakan bagian dari Program Modernisasi Angkatan Bersenjata Filipina. Program modernisasi selama 15 tahun yang dimulai pada tahun 2012 ini diperkiraan membutuhkan biaya total lebih dari USD40 miliar. Sementara pelepasan dana saat ini ditujukan untuk Angkatan Laut. Sedangkan untuk Angkatan Darat Filipina memiliki persyaratan serupa untuk Sistem Rudal Berbasis Darat (LBMS).

Filipina kabarnya sudah mengalokasikan dana sekitar USD55,5 juta atau sekitar Rp797 miliar untuk pembayaran awal alutsista tersebut. Menurut situs web Departemen Manajemen Anggaran Filipina, terdapat dua “perintah penjatahan khusus” senilai 1,3 miliar peso dan 1,535 miliar peso dikeluarkan pada 27 Desember. Dana ini digunakan untuk menutupi persyaratan pendanaan awal untuk “Sistem Rudal Anti-Kapal Berbasis Pantai Proyek Akuisisi” Angkatan Laut Filipina.

Dikonfirmasi bahwa alokasi ini untuk sistem rudal BrahMos. Mereka menambahkan bahwa tim dari Angkatan Laut Filipina mengunjungi unit produksi BrahMos Aerospace di Hyderabad sebagai bagian dari proses akuisisi.

BrahMos Filipina untuk Mengatasi China

Dilansir dari Naval News, Filipina khawatir dengan kebangkitan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN atau Angkatan Laut China). Tentara China sudah menguasai banyak pulau seperti Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal.

Penemuan drone kapal selam China baru-baru ini di Pulau Selayar di dekatnya dan undang-undang baru yang memungkinkan penjaga pantai China untuk menembaki kapal asing di perairan yang diklaim oleh China terus memicu ketegangan di wilayah tersebut.

Pengadaan Brahmos akan menawarkan Filipina cara untuk mencegah ekspansionisme China dan sedikit memulihkan keseimbangan militer antara kedua negara. Jika Filipina melanjutkan rencana pengadaan Brahmos, itu akan menjadi pelanggan ekspor pertama dari sistem tersebut.

People walk past a television screen showing a news broadcast with file footage of a North Korean missile test, at a railway station in Seoul on January 11, 2022, after North Korea fired a "suspected ballistic missile" into the sea, South Korea's military said, less than a week after Pyongyang reported testing a hypersonic missile. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

January 13 2022

North Korea Successfully Launched A Hypersonic Missile: It Travel 10 Times Faster Than The Speed Sound

Anita Susanto Asia Pacific, News, Security and Defence Alutsista, Korea Selatan, Korea Utara, Militer 3

On Tuesday, a suspected ballistic missile which more advanced than the missile before launched by North Korea. The advanced projectile launched from Jangang province near the North Korean border with China, then landed in the ocean between the Korean Peninsula and Japan. “Our military detected a suspected ballistic missile fired by North Korea from land towards the East Sea at around 7.27 am (22:27 GMT on Monday) today,” Seoul’s Joint Chiefs of Staff said in a statement.

Many experts assumed that it was the hypersonic missiles. It is because the projectiles were listed among the “top priority” tasks for strategic weapons in its current five-year plan. The first announced test of the hypersonic missile was in September last year.

According to South Korea and the US assessment, the projectile reaches a velocity of more than 10 times the speed of sound and travels more than 700 kilometers (435 miles). The latest information showed that the projectile is more advanced than the latest test conducted by Pyongyang. Although Seoul and Washington assumed that the projectile was a ballistic missile, North Korean claimed it was a hypersonic missile.

But the South Korean government argues that they able to detect what kind of projectile North Korea has launched. “Our military has the ability to detect and intercept this projectile, and we are continuously strengthening our response system.” said the statement. Both Seoul and Washington expressed strong regret over the launch which violates U.N. Security Council’s resolutions. A statement from US Forces Korea said the test posed no threat to the US or South Korean territory or military personnel, but “the missile launch highlights the destabilizing impact of (North Korea’s) illicit weapons program.”

On the next day, Pyongyang claims a successful test of a hypersonic missile which attended by Kim Jong Un. He claimed would remarkably increase the country’s nuclear “war deterrent.”. Pyongyang had likely planned the latest launch to coincide with the UN meeting “to maximize its political impact,” said Shin Beom-chul, a researcher at the Korea Research Institute for National Strategy. The attendance of Kim was the first time since March 2020 based on the North Korean state media. He described it as the most significant part of a new five-year plan announced in early 2021 to build up the North’s military force.

August 6 2021

Pentagon Menyetujui Potensi Penjualan Sistem Artileri Howitzer ke Taiwan

Rifani Agnes Eka Wahyuni News Alutsista, amerika serikat, Konflik China-Taiwan 0

Pentagon mengumumkan pada rabu (4/08) bahwasanya Departemen Luar Negeri AS menyetujui potensi penjualan 40 sistem artileri Howitzer Self-Propelled Medium 155mm M109A6 ke Taiwan dalam kesepakatan senilai hingga $750 juta.

Kesepakatan ini terjadi setelah penjualan senjata tahun lalu yang mencakup drone dan pertahanan rudal pantai yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Taiwan dan mencegah invasi China. Pemerintahan Biden telah menyetujui penjualan senjata komersial langsung lainnya ke Taiwan sejak menjabat sebagai Presiden AS.

Secara lebih lanjut, Pentagon menyebutkan bahwasanya paket ini akan mencakup howitzer, 1.698 kit panduan presisi untuk amunisi, suku cadang, pelatihan, stasiun darat, dan peningkatan untuk howitzer generasi Taiwan sebelumnya. Adapun Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon telah memberi tahu Kongres tentang kemungkinan kesepakatan penjualan ini pada hari Rabu (4/08).

Kementerian pertahanan Taiwan dalam pernyataan pada hari Kamis (5/08) menyatakan “terima kasih yang tulus” kepada pemerintah AS, yang mana kesepakatan penjualan senjata ini akan membantu pasukan daratan Taiwan dalam meningkatkan “kapasitas reaksi cepat dan dukungan tembakan”. Kementerian menambahkan dukungan senjata AS yang berkelanjutan merupakan “dasar untuk menjaga stabilitas regional.”

Terkait kesepakatan penjualan ini, Kementerian luar negeri China mengatakan “sangat menentang” penjualan tersebut dan telah mengajukan “pernyataan tegas” dengan Amerika Serikat, sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Kementerian luar negeri China yang diposting di situs web kementerian luar negeri China. Penjualan ini dinilai mencampuri urusan dalam negeri. Selain itu karena hal ini China memperingatkan AS bahwasanya China akan mengambil tindakan balasan saat masalah berkembang.

Kantor Urusan Taiwan China pun mengulangi seruan yang sama kepada Amerika Serikat untuk menghentikan semua penjualan senjata ke Taiwan agar tidak mengirim sinyal yang salah kepada pasukan pro-kemerdekaan Taiwan.

Seperti kebanyakan negara, Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan tetapi diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan pulau yang diklaim China itu dengan sarana untuk mempertahankan diri dan merupakan pendukung internasional terpentingnya, terhadap kemarahan Beijing.

Meskipun disetujui oleh Departemen Luar Negeri, pemberitahuan tersebut tidak menunjukkan bahwa sebuah kontrak telah ditandatangani atau bahwa negosiasi telah selesai. Pentagon mengatakan BAE Systems Plc (BAES.L) adalah kontraktor utama untuk senjata tersebut.