Myanmar’s ruling State Administration Council (SAC) faces a daunting challenge as its natural gas reserves, a crucial revenue source, are projected to decline sharply. Amid an escalating fuel crisis, SAC leader Senior General Min Aung Hlaing has reportedly stockpiled diesel imports to sustain military operations, exacerbating electricity shortages. Some gas stations in Yangon are depleted, and long lines persist, raising concerns about the nation’s energy security.
The SAC’s reliance on gas exports, particularly to China and Thailand, previously sustained Myanmar’s economy. However, since the military coup in February 2021, investor flight and a tax boycott have led to a significant contraction in state finances, threatening the SAC’s ability to operate and procure weapons. Major players like Woodside and Total, investing in offshore gas reserves, have exited, compounding the economic downturn.
The World Bank predicts a drastic decline in gas production, estimating it to be less than one-fifth of 2022 levels by 2030. The output of key gas fields, including Shwe and Yadana, is expected to decline rapidly between 2025 and 2030, impacting exports and domestic consumption. The SAC’s attempt to address energy challenges by constructing dams has faced setbacks, with halted work and allegations of armed violence impeding progress.
China has emerged as a key player in Myanmar’s energy landscape, increasing electricity imports through medium voltage lines. Monthly power imports from China quadrupled from 74GWh to 170GWh in the first half of 2023 compared to 2022. While discussions about a transmission line to import 1,000 MW from China’s Yunnan region to Shan State have been ongoing, progress has been limited.
The SAC’s economic woes and energy crisis risk undermining its legitimacy, especially with a nearly 20% post-coup economic contraction. The looming gas production decline and challenges in alternative energy sources necessitate urgent action to prevent further power outages and opposition to military rule. As Myanmar navigates this critical juncture, its leaders must explore sustainable solutions to safeguard the nation’s energy security and economic stability.
Menurut penilaian PBB baru-baru ini, Myanmar telah melampaui Afghanistan sebagai produsen opium terbesar di dunia sejak Taliban yang berkuasa melarang penanaman bunga opium. Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) melaporkan dalam laporannya bahwa negara di Asia Tenggara ini memproduksi sekitar 1.080 metrik ton opium pada tahun 2023, terbesar sejak tahun 2001. Larangan ketat terhadap penanaman opium yang diberlakukan oleh Taliban di Afghanistan terakhir bulan April mengakibatkan penurunan produksi opium negara tersebut sebesar 95%.
PBB memperingatkan bahwa jika pembatasan perdagangan terus berlanjut, mungkin akan terjadi kelangkaan opiat secara global, termasuk heroin, yang mungkin akan mendorong produksi lebih lanjut dari Asia Tenggara mengingat keterlibatan Afghanistan dalam pembuatan opium ilegal. Segitiga Emas, sebuah wilayah terpencil di mana perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar bertemu, telah lama menjadi salah satu titik utama penyelundupan narkoba di dunia. Negara ini terkenal karena pelanggaran hukumnya dan kadang-kadang dikendalikan oleh panglima perang dan milisi lokal.
Selama tiga tahun berturut-turut, perdagangan opium di Myanmar berkembang pesat pada tahun 2023, dengan peningkatan produksi sebesar 36% dibandingkan tahun 2022. Namun, sejak militer mengambil alih kendali negara melalui kudeta pada tahun 2021, Myanmar dilanda kondisi ekonomi yang parah dan ketidakstabilan, yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi opium.
Laporan tersebut menyatakan bahwa keputusan para petani pada akhir tahun 2022 untuk memproduksi lebih banyak opium “tampaknya memainkan peran penting dalam keputusan mereka untuk menggelembungkan inflasi, terbatasnya akses ke pasar dan infrastruktur negara, dan sedikitnya peluang lain untuk mencari nafkah.” Menurut Jeremy Douglas, Perwakilan Regional UNODC. “Gangguan ekonomi, keamanan, dan pemerintahan yang terjadi setelah pengambilalihan militer pada Februari 2021 terus mendorong para petani di daerah terpencil untuk beralih ke opium untuk mencari nafkah,” tambahnya.
Jumlah opium poppy yang ditanam di Myanmar semakin meningkat, bertepatan dengan peningkatan produksi narkotika sintetis seperti metamfetamin. Menurut Douglas, milisi etnis yang kuat dan sindikat kejahatan terorganisir internasional baru-baru ini telah bekerja sama untuk memproduksi dan mendistribusikan narkotika sintetis di negara bagian Shan dalam “skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.” Kartel narkoba di Asia bertanggung jawab atas pendapatan miliaran dolar yang dihasilkan dari perdagangan narkoba di seluruh dunia, meskipun mereka kurang mendapat perhatian dibandingkan kartel narkoba di Amerika Latin, dilansir dari CNN.
Laporan UNODC lainnya dari beberapa tahun terakhir menggambarkan perdagangan narkoba yang berkembang pesat di Asia, dengan organisasi kriminal menciptakan jalur baru untuk perdagangan narkoba guna menghindari tindakan penegakan hukum dan harga metamfetamin yang anjlok ke titik terendah sepanjang masa. Menurut studi UNODC, terdapat peningkatan fokus untuk menargetkan negara tetangga, Laos, sebagai rute transit, seperti yang terlihat dari penyitaan metamfetamin dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di sana baru-baru ini. Diketahui bahwa perdagangan manusia melalui provinsi Bokeo semakin erat kaitannya dengan pasar di Australia, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Aliansi strategis dan hubungan ekonomi di kawasan Pasifik Selatan telah mengalami pergeseran paradigma sejak tahun 2018 ketika Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative – BRI) China mendeklarasikan kawasan itu sebagai koridor maritim pusat.[1] Selama bertahun-tahun, investasi, pinjaman, dan kehadiran diplomatik China telah berkembang di kawasan ini. Saat ini, Beijing adalah kreditor bilateral paling signifikan di benua Pasifik Biru[2] dan mitra dagang terbesar kedua.[3] Namun, dengan meningkatnya kehadiran China di sana, India, Jepang, Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan negara-negara regional – Australia dan Selandia Baru – juga telah mengintensifkan keterlibatan mereka dengan kawasan ini. Jalur pelayaran yang penting, sumber daya ekonomi biru yang belum dimanfaatkan, dan sumber daya mineral telah mengkalibrasi ulang perhatian dunia terhadap benua Pasifik Biru.
Gambar 1. Kawasan Wilayah Melanesia
Sumber : World Regional Geography
Kawasan ini membutuhkan US$ 15 miliar per tahun hingga 2035 untuk pembangunan ekonomi yang memadai.[4] Di sinilah China telah melangkah masuk. Negara-negara Barat tidak mampu menandingi paket bantuan keuangan dan pinjaman China di kawasan ini. Hal ini telah terbukti bermanfaat bagi China, yang mengatasi kesenjangan pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi regional.
Tabel 1. Chinese Debt in Melanesia
Sumber: IMF Staff report for 2022 Article 4 Consultation and Debt Sustainability Analysis, The Times of India, Xinhua News Agency, The Washington Post
Lembaga-lembaga negara China telah meminjamkan sekitar US$ 5 miliar kepada pemerintah-pemerintah Melanesia antara tahun 2017-22. Rata-rata, pinjaman China mencapai 35 persen dari total utang luar negeri di empat negara ini – Papua Nugini (PNG), Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Sebagai imbalannya, Beijing mengharapkan kesetiaan diplomatik dan menciptakan keuntungan geoekonomi untuk dirinya sendiri di Negara-negara Kepulauan Pasifik (Pacific Island Countries/PIC). Artikel ini mengkaji implikasi strategis dan geoekonomi dari diplomasi buku cek China di Pasifik Selatan. Untuk itu, artikel ini berfokus pada negara-negara Melanesia yang disebutkan di atas, pulau-pulau dengan sumber daya alam yang paling intensif di kawasan ini, dan di mana China telah berinvestasi paling besar.
Investasi dan pinjaman China di negara-negara Melanesia
Sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2 di bawah ini, antara tahun 2016 dan 2022, China menginvestasikan hampir US$ 7,01 miliar di kawasan Melanesia. Di PNG, bank China EXIM telah meminjamkan pemerintah PNG sebesar US$ 3,25 miliar untuk membangun jaringan jalan lintas negara yang pertama di negara kepulauan tersebut.[5] Sebuah kontrak ditandatangani antara kedua pemerintah pada tahun 2017, dan pekerjaan dimulai pada tahun 2018.[6] Selain itu, dari 15 proyek yang didanai China di PNG, yang menelan biaya lebih dari US$ 100 juta, delapan di antaranya terkonsentrasi di sektor infrastruktur energi dan transportasi, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi Beijing di PNG semakin meningkat setelah tahun 2018 ketika Perdana Menteri Peter O’Neill mengunjungi China dan berjanji untuk mensinergikan Rencana Strategis Pembangunan PNG 2010-2030 dengan BRI dan Rencana Lima Tahun Ketiga Belas China (2016-20).[7] Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan 2, PNG adalah penerima terbesar investasi dan pinjaman China, masing-masing sebesar US$ 4,8 miliar dan US$ 4 miliar.
Tabel 2: Major Chinese Project in Melanesian Countries
Sumber:The National Development and Reform Commision
Namun, bantuan ekonomi China di kawasan ini tidak hanya terkonsentrasi di PNG. Pada saat yang sama, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu juga telah menjadi penerima utama pinjaman dan investasi China di bawah BRI. China telah menginvestasikan hampir US$ 580 juta di Fiji, US$ 1.150 juta di Kepulauan Solomon, dan US$ 430 juta di Vanuatu. Di Kepulauan Solomon, China telah membangun infrastruktur digital penting untuk konektivitas 3G/4G dan memasang kabel bawah laut untuk menghubungkan gugusan pulau-pulau yang membentuk Kepulauan Solomon.[8] Selain itu, China juga telah berinvestasi di sektor ekonomi penting lainnya seperti transportasi, energi, dan infrastruktur. Beijing juga telah menginvestasikan US$ 226 juta di Kepulauan Solomon untuk Pacific Island Games (PIG) 2023,[9] untuk membangun Stadion Nasional berkapasitas 10.000 tempat duduk, kompleks perumahan untuk wisatawan, dan pusat konvensi internasional.
Duta Besar China untuk Kepulauan Solomon memuji bantuan tersebut sebagai ‘hadiah dari China untuk rakyat Kepulauan Solomon’. Namun, hadiah-hadiah ini datang dengan peringatan tersendiri. Bantuan infrastruktur ini akan menjadi sorotan utama dari PIG 2023 dan dimaksudkan untuk menunjukkan apa yang mampu dilakukan oleh perlindungan Beijing. Dengan demikian, pemberian-pemberian ini bertindak sebagai alat politik bagi Beijing yang dapat mempengaruhi persepsi kawasan terhadap China. Gagasan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa investasi Barat di kawasan ini semakin berkurang. Sebagai contoh, berbeda dengan bantuan China untuk PIG, Australia hanya menginvestasikan US$ 17 juta.[10]
Politik luar negeri China di Melanesia dan hasil-hasilnya
Keterlibatan ekonomi Beijing di kawasan ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan jalur pelayaran penting dan sumber daya mineral yang belum dieksplorasi di kawasan ini, tetapi juga karena kepemimpinan tertinggi Beijing secara historis memandang kawasan ini sebagai basis potensial untuk operasi militer China di luar negeri. Sejak tahun 2001, Mayor Jenderal Liu Yazhou mengakui Kepulauan Solomon sebagai sub-wilayah ‘di mana Beijing harus mengembangkan pasukan pro-China’. Untuk mencapai tujuan ini, China telah mengkalibrasi ulang strateginya di sini dan mengintegrasikan politik, ekonomi, dan keamanan untuk mengejar pengaruh, sumber daya, dan akses di kawasan Melanesia. Dedikasi China untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia terbukti dalam diplomat yang ditempatkan Beijing di kawasan ini, tren peningkatan dalam pemberian pinjaman dan investasi di negara-negara ini, dan meningkatnya jumlah pertemuan antar pemerintah tingkat tinggi antara China dan negara-negara Melanesia.
Perwakilan Beijing di negara-negara ini terdiri dari para konselor ekonomi yang terampil (seperti Xue di Port Moresby, Li Keqiang di Honiara, dan Qian Bo di Suva),[11] yang sebelumnya bekerja di Kementerian Perdagangan China. Selain itu, posisi atase pertahanan dan penasihat keamanan didirikan pada tahun 2017. Penempatan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi China dengan memungkinkan penggunaan tenaga kerja RRT yang komprehensif di Melanesia. Selama penempatan Xue antara tahun 2016 dan 2022, perusahaan-perusahaan China menjadikan PNG sebagai benteng ekonomi dengan kehadiran mereka berlipat ganda selama masa jabatannya, naik menjadi 40 perusahaan dari 20 perusahaan pada tahun 2016.[12] Lebih dari itu, Xue berperan penting dalam mengupayakan Beijing untuk membantu Port Moresby merestrukturisasi utang luar negerinya senilai US$ 14 miliar secara keseluruhan.[13] Di Kepulauan Solomon, penempatan mantan Perdana Menteri RRT dan perluasan kerja sama ekonomi menghasilkan Perjanjian Keamanan RRT-Kepulauan Solomon 2022,[14] sebuah kemitraan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan ini. Akan tetapi, manfaat paling signifikan yang diperoleh China dari BRI di Melanesia adalah kesetiaan diplomatik dan komitmennya terhadap kebijakan ‘Satu China’. Sementara Port Moresby dan Suva secara historis telah bersekutu dengan China daratan, Honiara dan Vanuatu mengakui Taiwan. Antara tahun 2018 dan 2022, China meyakinkan Kepulauan Solomon untuk mengalihkan kesetiaannya kepada China, sambil meyakinkan Vanuatu untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.[15] Sebagai gantinya, investasi BRI China membanjiri kedua negara. Saat ini, China adalah kreditor dan investor bilateral terbesar bagi kedua negara kepulauan ini.[16]
Tanggapan Melanesia terhadap pengaruh China yang semakin besar di kawasan ini bervariasi secara lokal maupun nasional. Meskipun keempat negara Melanesia mengakui kekuatan ekonomi Beijing sebagai mitra keuangan yang signifikan, negara-negara ini (tidak termasuk Kepulauan Solomon) juga mempertimbangkan implikasi keamanan nasional jika melibatkan China secara terbuka dalam urusan regional mereka. Bahkan Kepulauan Solomon, yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan China, terus melakukan lindung nilai. Negara-negara Melanesia juga secara kolektif menolak “Visi Pembangunan Bersama” China,[17] kemitraan keamanan dan ekonomi komprehensif yang diusulkan oleh Beijing pada tahun 2022, dengan alasan kurangnya konsultasi sebelum rencana itu diusulkan oleh China. Negara-negara Melanesia bekerja sama dengan negara-negara Pasifik lainnya telah mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan ekonomi dengan China, yang mendorong hubungan mereka dengan Beijing dan membatasi campur tangan China terhadap kepentingan dan urusan keamanan di kawasan itu.
[1] Ministry of Fooreign Affairs of the People’s Republic of China. Fact Sheet: Coopertation Between China and Pacific Island Countries. 24 Mei 2022. https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html
[2] Wonchibeni Patton. What does China gain from its South Pacific Engagement?. The Insititute of Chinese Studies. 6 November 2021. https://icsin.org/blogs/2021/11/06/what-does-china-gain-from-its-south-pacific-engagement/
[3] Ministry of Fooreign Affairs of the People’s Republic of China. China: A Development Patner to the Pacific Region. 11 Maret 2023. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/202203/t20220311_10650946.html
[4] The World Bank. The World Bank in Pacific Islands. 6 Oktober 2023. https://www.worldbank.org/en/country/pacificislands/overview
[5] Global Construction Review. China to build Papua New Guinea’s first national road system. 24 November 2017. https://www.globalconstructionreview.com/china-build-papua-new-guineas-first-national-road/
[6] Kate Lyons. Papua New Guinea asks China to refinance its national debt as Beijing influence grows. The Guardian. 7 Agustus 2019. https://www.theguardian.com/world/2019/aug/07/papua-new-guinea-asks-china-to-refinance-its-national-debt-as-beijing-influence-grows
[7] Denghua Zhang. Fiji. The People’s Map of Global China. 6 Juli 2021.https://thepeoplesmap.net/category/pacific/
[8] Geogina Kekea. Solomon Islands secures @100m China loan to build Huawei mobile towers in historic step. The Guardian. 19 Agustus 2022. https://www.theguardian.com/world/2023/sep/05/pacific-games-2023-solomon-island-china-cost-controversy
[9] Charley Piringi. China ‘gifts’and cost concerns: Pacific Games stir controversy in Solomon Islands. The Guardian. 5 September 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/sep/05/pacific-games-2023-solomon-island-china-cost-controversy
[11] Connolly, Peter. (2023). GRAND STRATEGY: Inside China’s statecraft in Melanesia. 42-65.
[12] The Times of India. Envy in Papua New Guinea as Chinese money pours in. 21 Mei 2023. https://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/envy-in-papua-new-guinea-as-chinese-money-pours-in/articleshow/100395327.cms?from=mdr
[13] Wonchibeni Patton. What does China gain from its South Pacific Engagement?. The Insititute of Chinese Studies. 6 November 2021. https://icsin.org/blogs/2021/11/06/what-does-china-gain-from-its-south-pacific-engagement/
[14] The Associated Press. Solomon Islands signs policing pact with China. NPR. 11 Juli 2023. https://www.npr.org/2023/07/11/1186916419/solomon-islands-signs-policing-pact-with-china
[15] Chris Horton. In Blow to Taiwan, Solomon Island Is Said to Switch Relations to China. The New York Times. 16 September 2019. https://www.nytimes.com/2019/09/16/world/asia/solomon-islands-taiwan-china.html
[16] Connolly, Peter. (2023). GRAND STRATEGY: Inside China’s statecraft in Melanesia. 42-65.
[17]Aljazeera. China, Pacific islands fail to reach consensus on security pact. 30 Mei 2022. https://www.aljazeera.com/news/2022/5/30/china-pacific-islands-fail-to-reach-consensus-on-security-pact
Pada tanggal 7 Oktober 2023, provinsi Herat di bagian barat Afghanistan diguncang gempa berkekuatan 6,3 SR. Hal ini diikuti oleh beberapa gempa susulan dan gempa bumi selama seminggu, dengan dua gempa berintensitas tinggi pada tanggal 11 dan 15 Oktober. Memperparah situasi yang sudah mengerikan di dalam negeri, gempa bumi menghancurkan desa-desa dan berdampak pada 1,6 juta orang, menyebabkan 1.14.000 orang membutuhkan bantuan.[1] Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) dan organisasi internasional lainnya telah mengajukan permohonan pendanaan bersama sebesar $US 93,6 juta sebagai bagian dari Rencana Tanggap Darurat Gempa Bumi Herat.[2] Namun, dalam setahun terakhir ini telah terjadi penurunan respon dari masyarakat internasional terhadap permohonan bantuan dana, yang dapat berakibat buruk terhadap kemampuan organisasi-organisasi pemberi bantuan untuk menangani dampak gempa bumi.
Seminggu penuh guncangan
Menurut perkiraan OCHA, efek kumulatif dari semua gempa bumi dan gempa susulan menyebabkan sekitar 1.500 orang meninggal, melukai hampir 2.000 orang, serta menghancurkan dan merusak lebih dari 21.500 rumah.[3] Permohonan dana sebesar US$93,6 juta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 1.14.000 orang yang sangat membutuhkan selama periode musim dingin (Oktober 2023-Maret 2024). Selain rumah, gempa juga meratakan banyak fasilitas kesehatan, sekolah, dan infrastruktur penting lainnya. Keluarga-keluarga kini telah pindah ke tempat terbuka untuk melindungi diri dari gempa susulan, sementara banyak juga yang mencoba untuk bermigrasi ke daerah lain. Kota Herat kini menyerupai kota tenda, dengan orang-orang yang mencari perlindungan di tenda-tenda darurat karena rumah-rumah mereka yang terbuat dari lumpur runtuh dan keluarga-keluarga yang menguburkan anggota keluarga yang meninggal dalam upacara pemakaman massal di seluruh provinsi. Dari hampir 500 desa di provinsi ini, 289 desa terkena dampak parah atau sedang menurut OCHA.[4] Gempa juga merusak beberapa situs bersejarah di kota Herat yang merupakan situs Warisan Dunia UNESCO dengan keretakan dan kerusakan pada benteng, kompleks Mosalla, dan Masjid Agung Herat.[5] Kerusakan tersebut menimbulkan risiko bagi negara dan identitas budaya serta ingatan kolektif masyarakatnya yang sudah terancam sejak kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan.
Sebagian besar orang yang meninggal dan terkena dampak gempa bumi adalah perempuan dan anak-anak, yang mencapai 90 persen dari jumlah korban.[6] Guncangan pertama pada tanggal 7 Oktober terjadi pada dini hari ketika sebagian besar pria pergi bekerja di ladang atau di seberang perbatasan, dan sebagian besar wanita, anak-anak, dan orang tua berada di dalam rumah. Namun, dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan juga menjadi bukti bagaimana kebijakan pembatasan Taliban terhadap perempuan mempengaruhi mereka selama masa krisis. Kurangnya akses terhadap informasi mengenai kesiapsiagaan gempa bumi juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam merespon getaran gempa. Setelah gempa bumi, juru bicara Taliban mengumumkan pembentukan sebuah komisi untuk mengkoordinasikan bantuan.[7]
Kementerian Negara untuk Manajemen Bencana menetapkan jumlah korban tewas sebanyak 2.445 orang. Namun, angka tersebut akhirnya diturunkan menjadi sekitar 1.000 orang,[8] mendekati perkiraan yang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional. Menurut juru bicara, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan tidak diselewengkan dan tidak ada korupsi dalam pendistribusiannya. Emirat juga mendesak komunitas internasional untuk turun tangan dan membantu. Meskipun kelompok ini memastikan bahwa respon mereka terhadap bencana ini cepat dan efisien, ada laporan mengenai penundaan dalam respon awal mereka terhadap masyarakat dan orang-orang yang ingin membantu. Juru bicara Emirat memposting di platform media sosial X, sebelumnya Twitter, bahwa mereka telah mulai membangun rumah-rumah standar di daerah-daerah yang terkena dampak gempa dan berniat untuk menyelesaikannya sebelum awal musim dingin. Penjabat Deputi Perdana Menteri Urusan Ekonomi juga mengunjungi provinsi tersebut bersama dengan sebuah delegasi untuk mengawasi pengiriman bantuan.
Proses pengiriman bantuan pasca bencana menghadapi banyak sekali masalah. Selain konektivitas dan jaringan komunikasi yang terdampak oleh gempa bumi, rute pasokan untuk pengiriman bantuan juga dapat menjadi tidak dapat diakses dengan segera ketika musim dingin mendekat.[9] Awal musim dingin yang keras juga membutuhkan respons yang cepat dan efisien untuk mengatasi masalah perumahan dan tempat berlindung karena tenda-tenda tersebut menambah risiko cuaca dan bahaya yang berkaitan dengan kesehatan.
Belum cukup – respons komunitas internasional terhadap gempa
Dua tahun sejak jatuhnya Kabul, situasi kemanusiaan di Afghanistan masih menjadi bencana. Menurut Komite Penyelamatan Internasional, pemotongan bantuan kemanusiaan telah menyebabkan peningkatan 60 persen jumlah orang yang membutuhkan seiring dengan runtuhnya ekonomi dan perubahan iklim.[10] Rencana Tanggap Kemanusiaan PBB hanya menerima 23 persen dari dana yang dibutuhkan hingga Agustus 2023, dibandingkan dengan 40 persen pada waktu yang sama tahun lalu. Kesenjangan dalam pendanaan meningkat setelah Taliban memutuskan untuk melarang perempuan Afghanistan bekerja untuk PBB dan LSM internasional lainnya.
Hampir seminggu sejak gempa mengguncang Afghanistan, telah ada komitmen pendanaan dari beberapa negara. Pada 12 Oktober, perwakilan khusus AS mengumumkan bantuan langsung sebesar US$ 12 juta melalui USAID untuk membantu masyarakat Afghanistan dalam mengakses air minum yang aman, perlengkapan tempat penampungan darurat, bahan memasak, selimut, dan lain-lain.[11] Sejak Agustus 2021, AS telah menyumbangkan hampir US$ 2 miliar dalam bentuk bantuan untuk Afghanistan, tetapi pada awal tahun ini AS juga mengakui bahwa karena alasan fiskal dan kebutuhan untuk mengatasi krisis di tempat lain,[12] kontribusi kemanusiaan bisa lebih rendah. Sementara Australia menjanjikan US$ 1 juta melalui Dana Perwalian Kemanusiaan Afghanistan, Uni Eropa memberikan bantuan sebesar US$ 3,71 juta. Cina juga mengirimkan bantuan kemanusiaan darurat senilai US$ 4,1 juta, dengan upacara serah terima yang diadakan di departemen manajemen bencana Emirat. Inggris, Iran, Arab Saudi, Türkiyé, Kazakhstan, dan Tajikistan, semuanya mengumumkan komitmen pendanaan dan paket bantuan.
Sesuai dengan laporan OCHA,[13] dari permintaan sebesar US$93,6 juta, donor bilateral dan dana gabungan telah mengkonfirmasi US$15,5 juta dan US$10 juta, namun kesenjangannya masih ada. Untuk memenuhi kebutuhan para korban gempa bumi, organisasi-organisasi bantuan juga telah mengalihkan sumber daya mereka, dengan UNDP mengalokasikan US$2 miliar untuk bantuan gempa bumi. Meskipun hal ini akan membantu memenuhi kebutuhan orang-orang yang terkena dampak gempa, pengalihan bantuan dari daerah dan komunitas lain yang juga membutuhkan bantuan juga menjadi perhatian. Sementara distribusi bantuan di Afghanistan selalu rentan terhadap korupsi dan penyelewengan, sikap keras kepala Taliban dalam menanggapi keprihatinan masyarakat internasional semakin memperumit masalah ini. Karena tidak ada negara yang memberikan pengakuan de jure kepada Emirat Islam Afghanistan, negara-negara harus menyeimbangkan antara memastikan bahwa mereka memenuhi komitmen mereka kepada rakyat Afghanistan dan juga berhati-hati untuk tidak memberikan legitimasi kepada rezim Taliban. Kelompok ini telah melakukan berbagai upaya untuk membangun kontrol atas distribusi dan alokasi bantuan, memberikan instruksi yang ketat kepada LSM dan membuat prosesnya menjadi rumit dengan menyertakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk setiap proyek bantuan.[14]
Laporan tentang gangguan dalam kegiatan kemanusiaan juga muncul dengan Herat yang mengalami masalah akses pada Agustus 2023, salah satu dari lima provinsi yang mengalami gangguan bantuan. Sesuai laporan DK PBB, antara Februari dan Mei 2023 terdapat 299 insiden gangguan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan.[15] Semua faktor ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan bantuan benar-benar sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkan. Namun, terlepas dari kekhawatiran ini, negara-negara telah berusaha untuk mengukir cara-cara bekerja sama dengan lembaga-lembaga khusus untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai ke tangan penerima yang tepat.
Ketika negara ini menghadapi musim dingin yang keras, kebutuhan rakyat Afghanistan hanya akan meningkat dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Karena lokasi Herat yang terpencil, kekhawatiran kemanusiaan yang sudah ada sebelumnya dan kurangnya perhatian global terhadap krisis di Afghanistan, situasi ini akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjadi stabil, sehingga sangat penting bagi komunitas internasional untuk meningkatkan dukungan mereka kepada rakyat Afghanistan.
[1]Relief Web. Afghanistan: Herat Earthquake Response Plan (October 2023-March 2024), 16 Oktober 2023. https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-herat-earthquake-response-plan-october-2023-march-2024-endaripashto
[3]Lisa Schlein. VOA News. Afghan Quake Survivors Face Staggering Health Consequences. 21 Oktober 2023. https://www.voanews.com/a/afghan-quake-survivors-face-staggering-health-consequences/7320613.html
[4] OCHA. Herat Earthquakes: Flash Update #6 Earthquake in Herat Province, Western Region, Afghanistan . 16 Oktober 2023. https://reliefweb.int/report/afghanistan/herat-earthquakes-flash-update-6-earthquakes-herat-province-western-region-afghanistan-16-october-2023-endarips
[5] Maisam Iltaf, Herat’s Most Resilient War Survivors, its Historical Monumentsm Shaken by Nature. Kabul Now. 16 Oktober 2023. https://kabulnow.com/2023/10/quakes-damage-histroical-sites-in-herat/
[6] UNDP. Éven in such tragedy, we shouldn’t lose sight of the opportunity for a societal shift-to recognize women’s vital role and potential’. 19 Oktober 2023. https://www.undp.org/stories/even-such-tragedy-we-shouldnt-lose-sight-opportunity-societal-shift-recognize-womens-vital-role-and-potential
[8]Priyali Prakash. Why are earthquakes frequent in Afghanistan? Explained. The Hindu. 17 Oktober 2023. https://www.thehindu.com/sci-tech/science/why-are-earthquakes-frequent-in-afghanistan-explained/article67426823.ece
[9]ACAPS. Briefing Note Afghanistan Earthquakes in Herat Province. 12 Oktober 2023. https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20231012_ACAPS_Briefing_note_Afghanistan_Earthquakes_in_Herat_province.pdf
[10]International Rescue Committee. Two years since the Taliban took power in Afghanistan, almost 30 million people remain in dire need of assistance as funding shortfalls jeopardise the humanitarian response. 10 Agustus 2023. https://www.rescue.org/uk/press-release/two-years-taliban-took-power-afghanistan-almost-30-million-people-remain-dire-need
[11] USAID. The United States Provides $12 million in Additional Funding to Respond to the Devastating Earthquake in Afghanistan. 12 Oktober 2023. https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/oct-12-2023-united-states-provides-12-million-additional-funding-respond-devastating-earthquake-afghanistan
[12] Akmal Dawi. Funding Shortages Crippling Aid Efforts in Afghanistan. VOA News, 12 Juli 2023. https://www.voanews.com/a/funding-shortages-crippling-aid-efforts-in-afghanistan/7178155.html
[13] OCHA. Herat Earthquakes: Flash Update #6 Earthquake in Herat Province, Western Region, Afghanistan . 16 Oktober 2023. https://reliefweb.int/report/afghanistan/herat-earthquakes-flash-update-6-earthquakes-herat-province-western-region-afghanistan-16-october-2023-endarips
[14] ACAPS. Briefing Note Afghanistan Earthquakes in Herat Province. 12 Oktober 2023. https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20231012_ACAPS_Briefing_note_Afghanistan_Earthquakes_in_Herat_province.pdf
[15] Ashley Jackson. Aid Diversion in Afghanistan: Is it time for a candid conversation?. Afghanistan analysts network. 1 Oktober 2023. https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/economy-development-environment/aid-diversion-in-afghanistan-is-it-time-for-a-candid-conversation/
On November 4, Australian Prime Minister Anthony Albanese visit Beijing—a journey that, in a normal year, would likely garner little attention outside of the two nations. The two leaders’ meeting on Monday, November 6 is expected to be the first of its type in almost seven years. Since Albanese came to office in May of last year, both nations have worked toward a reset, and Beijing has loosened the majority of its tariffs on Australian imports.
However, Albanese has expressed his belief that the two nations are not strategically united and emphasized the necessity to maintain a “clear-eyed” perspective of their differences. Australia’s security alliance with the US and UK has infuriated Beijing, which has also criticized the country for its intention to buy nuclear-powered submarines, which is largely perceived as an attempt to counter China’s military dominance in the Asia-Pacific region.
For his part, Albanese has advocated for the right of states to self-determination, human rights, and peacekeeping, particularly across the Taiwan Strait, which divides China from the autonomous island it considers to be a part of its own territory. It is a warning from Albanese that China does not consider itself a force that supports the “status quo”. However, experts predict Beijing will portray itself during this week’s high-level discussions as a “benevolent and benign partner” who welcomes a buddy who has wandered off.
Australia and China’s relationship has gone through several stages, characterized by both collaboration and conflict. Prime Minister Gough Whitlam led Australia to formally recognize the People’s Republic of China in December 1972. Australia was among the first Western nations to make such a move, therefore it was noteworthy. However, relationship tensions have occasionally arisen from disagreements over topics including human rights, the South China Sea, and claims of Chinese meddling in Australian internal affairs.
The first, and most likely the most painful, was Australia’s decision to spearhead efforts on behalf of its Five Eyes allies to forbid Chinese giant Huawei from providing equipment for their 5G networks from the beginning of 2019. The UK, US, and Australia announce the formation of a new trilateral security alliance known as “AUKUS” that aims to promote defense technology collaboration and interoperability is obviously intended to put Australia inside the US-led Indo-Pacific security umbrella and strengthen its military capabilities in comparison to the PLA Navy, even if China is not mentioned by name in the text.
Moreover, Canberra’s largest trade partner, Beijing, saw a sharp decline in ties in 2020 when the country’s conservative government forbade Chinese tech firm Huawei from receiving contracts for 5G networks and demanded an inquiry into the cause of Covid-19. Following that, a vengeful Beijing imposed harsh taxes on a wide range of Australian goods, including coal, barley, and wine, sending the relationship into a deep freeze.
Currently, Australia has made an effort to strike a balance between its close economic relations to China and its geopolitical relationship with the US. In an effort to broaden its commercial and diplomatic ties, it has also sought to improve ties with other countries in the Indo-Pacific region. According to Sun of the Stimson Center in Washington in a CNN interview, “it will portray Albanese as being on the right side of history and making the correct choice for the sake of (Australia’s) economy, especially export industries, including its wine industry.”
Dilansir dari Financial Times, pertemuan mengenai perjanjian perdagangan bebas antara Australia dan Uni Eropa (UE) mengalami kebuntuan setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan akhir pekan lalu. Lima tahun negosiasi berakhir dengan tanpa kesepakatan.
Australia mengungkapkan ketidakpuasan terhadap tuntutan UE untuk membatasi label keju feta Australia dan prosecco, keduanya merupakan kategori yang dilindungi di UE. Selain itu, Australia juga mengeluh bahwa UE tidak bersedia membuka pasar mereka untuk impor daging sapi dan domba tanpa tarif.
Australia mundur dari kesepakatan yang diusulkan pada bulan Juli, dengan argumen bahwa kesepakatan tersebut tidak membuka peluang perdagangan yang memadai untuk produk pertanian negara tersebut. Petani Australia mendesak Menteri Perdagangan, Don Farrell, dalam beberapa minggu terakhir untuk tidak menandatangani kesepakatan yang mantan presiden Federasi Petani Nasional, Fiona Simson, sebut sebagai “kesepakatan buruk” yang dapat merugikan sektor pertanian untuk dekade mendatang.
David Uren, seorang anggota senior di lembaga pemikiran ASPI, menyatakan bahwa kegagalan dalam perundingan ini menunjukkan betapa sulitnya mengamankan perjanjian perdagangan bebas ketika negara-negara di seluruh dunia semakin cenderung proteksionis. Ia menambahkan bahwa kegagalan ini menunjukkan bahwa negara-negara besar yang terindustrialisasi kini menghadapi kesulitan dalam mengejar perjanjian perdagangan bebas di dalam kawasannya.
Menurut Reuters, para menteri pemerintah Australia telah mengkonfirmasi bahwa Australia menolak proposal UE untuk perjanjian perdagangan bebas. Kini, kemungkinan besar tidak akan ada kesepakatan yang dicapai dalam beberapa tahun ke depan.
Kelompok terbesar industri pertanian berterima kasih kepada pemerintah karena tidak “mengorbankan petani Australia” dengan menandatangani perjanjian yang mereka anggap tidak memberikan akses yang cukup terhadap produk mereka di UE.
Perundingan yang telah berlangsung lebih dari lima tahun ini menemui hambatan, khususnya di bidang pertanian. Australia berupaya memperluas akses pasar daging sapi, domba, dan gula ke pasar Eropa, sementara UE ingin mengakhiri penggunaan nama spesifik geografis pada produk seperti Prosecco dan feta.
Menteri Perdagangan Australia, Don Farrell, menyatakan setelah pertemuan para menteri perdagangan G7 di kota Jepang, Osaka, akhir pekan lalu bahwa tidak ada kemajuan yang dicapai. “Saya datang ke Osaka dengan niat untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas,” ujar Farrell dalam sebuah pernyataan.
“Sayangnya, kami tidak berhasil membuat kemajuan,” katanya. “Negosiasi akan terus berlanjut, dan saya berharap suatu hari nanti kami akan menandatangani kesepakatan yang menguntungkan baik Australia maupun teman-teman kami di Eropa.”
Di tempat lain, UE sedang mempertimbangkan penggunaan pengiriman gandum atau pupuk dari Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas terkait migrasi dan dukungan ekonomi untuk Mesir. Rincian kesepakatan yang diusulkan bersifat rahasia, namun bisa mencakup ketentuan mengenai impor pangan, yang menimbulkan risiko ekonomi besar bagi Kairo dan penduduknya yang berjumlah 110 juta jiwa bahkan sebelum wabah terjadi.Konflik terjadi di perbatasan timur laut Mesir.
Presiden Dewan UE, Charles Michel, menyebut kemungkinan menggunakan koridor yang sudah ada untuk ekspor dari Ukraina guna memfasilitasi transportasi produk pertanian ke Mesir, khususnya pupuk.
According to a report by Save the Children, an esteemed non-governmental organization, it has come to light that within the past three weeks, the unfortunate and deeply distressing loss of innocent young lives in the region of Gaza has surpassed the cumulative number of child casualties observed in global conflicts since the year 2019. Based on the data provided by Palestinian health authorities and disclosed by the non-governmental organization on the day of Sunday, October 29, it has come to light that there exists a documented count of no less than 3,324 instances of child fatalities in the region of Gaza since the date of October 7.
In the year 2022, the somber tally of child fatalities reached a disheartening figure of 2,985, encompassing a staggering 24 nations. Similarly, the preceding year of 2021 witnessed a distressing count of 2,515 young lives lost, while the year 2020, spanning across 22 countries, bore witness to the sorrowful demise of 2,674 innocent children. Moreover, it is imperative to acknowledge that an estimated quantity of 1,000 juveniles have been documented as unaccounted for within the confines of Gaza, potentially residing beneath the remnants of demolished structures.
The proportion of casualties in Gaza is noteworthy, as children constitute a significant portion, surpassing 40 percent, of the confirmed fatalities exceeding 8,000, according to Al Jazeera. Moreover, an alarming number of over 6,000 children have endured injuries since the commencement of this ongoing conflict. Overall, at least 1,400 Israelis and foreign nationals have also been killed in Israel, mostly in the surprise attack by Hamas on October 7. The dearth of electrical power, coupled with the paucity of fuel required to energize generators, has compelled hospitals to curtail their activities.
Consequently, the health ministry has officially proclaimed the health system in Gaza to be in a state of utter disarray, thereby exacerbating the peril faced by children, particularly infants necessitating energy-intensive neonatal intensive care. According to the Palestine Red Crescent Society (PRCS), the hospital is presently attending to a substantial number of patients who have sustained injuries. Approximately 12,000 individuals who have been uprooted from their homes, predominantly comprising minors and females, have sought sanctuary within the confines of the hospital edifice.
In the region of the West Bank and East Jerusalem, the Israeli military has intensified its routine incursions into Palestinian communities, resulting in fatal consequences. The West Bank had already been grappling with a dire economic predicament prior to the recent events, owing to the enduring 56-year occupation by Israel and the consequential imposition of stringent limitations on mobility. According to the estimations made by the United Nations in the year 2019, it was determined that the Israeli occupation has had a substantial impact on the Palestinian economy. Specifically, it has been calculated that the occupation has resulted in a significant loss of approximately $47.7 billion in fiscal revenues for the period spanning from 2000 to 2017.
Investigasi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Ethiopia diperkirakan akan selesai minggu depan, meskipun kekerasan masih terjadi di wilayah tersebut. Komisi Internasional Pakar HAM untuk Ethiopia, yang dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan usulan Uni Eropa, akan secara resmi mengakhiri mandatnya setelah tanggal 13 Oktober 2023.
Keputusan ini diambil setelah komisi tersebut mengeluarkan laporan yang memperingatkan risiko pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di Ethiopia dan menekankan kebutuhan mendesak untuk melanjutkan penyelidikan independen terhadap situasi hak asasi manusia di negara tersebut.[1] Konflik di wilayah Tigray di utara Ethiopia dimulai pada November 2020 ketika pasukan pemerintah Ethiopia bentrok dengan pemberontak yang mengakibatkan kekerasan yang meluas yang dilakukan oleh semua pihak.[2]
Meskipun perjanjian perdamaian yang dikenal sebagai Perjanjian Penghentian Permusuhan ditandatangani pada bulan November tahun 2021, kekejaman masih terus terjadi di beberapa wilayah Tigray, sebagaimana dicatat dalam laporan OHCHR.[3] Tahun lalu, mandat tersebut diperbarui dengan selisih yang tipis. Human Rights Watch mengkritik Uni Eropa dan negara-negara anggotanya karena mundur dari dukungan mereka dalam meneliti situasi hak asasi manusia di Ethiopia, dan menyebutnya sebagai “pukulan yang sangat buruk” bagi para korban kekejaman di negara tersebut.[4]
Ethiopia di sisi lain secara konsisten menentang penyelidikan yang diamanatkan PBB, dengan menyatakan bahwa kebijakan peradilan nasionalnya memberikan kesempatan yang memadai untuk melakukan penyelidikan, sebuah sikap yang ditentang oleh komisi PBB. Menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara pemerintah Ethiopia Legesse Tulu menyatakan bahwa “Tidak perlu membicarakan jalan buntu.”[5]
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan dinilai oleh tim gabungan dari PBB dan Ethiopia, ditemukan pelanggaran luas terhadap hukum HAM internasional, kemanusiaan, dan pengungsi oleh semua pihak yang berkonflik di Tigray seperti: serangan secara acak terhadap warga sipil dan objek sipil yang melanggar hukum humaniter internasional dan kemungkinan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Selain itu, banyak juga ditemukan kasus pembunuhan di luar hukum dan eksekusi di luar hukum oleh pihak berkonflik dan juga oleh milisi lain seperti kelompok Fano dan Samri.[6]
Konflik The Tigrayan People’s Liberation Front(TPLF) sendiri menyoroti bagaimana kekuatan regional dan global dapat terlibat dalam konflik lokal. Dalam kasus ini, negara-negara tetangga seperti Eritrea dan Sudan telah terlibat dalam konflik tersebut, dan aktor internasional seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa telah menyatakan keprihatinannya dan mengambil tindakan diplomatik. Selain negara, konflik ini memperlihatkan bahwa aktor non-negara, seperti PBB juga berperan dalam resolusi konflik dan asistensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
PBB sebagai aktor non-negara, hadir di tengah pihak berkonflik untuk berusaha membantu penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini. Keberagaman antar aktor telah menciptakan peluang bagi terbentuknya sistem baru dan kemitraan baru, serta penguatan dan transformasi sistem lama.[7] Terlebih, secara teori, Aktor non-negara dapat meminta pertanggungjawaban negara atas tindakan yang dilakukan oleh negara. Contohnya, PBB dapat memantau dan melaporkan pelanggaran HAM dan pelanggaran lainnya, sehingga memberikan tekanan pada negara untuk mematuhi norma dan standar internasional.
Norma internasional menjadi salah satu aspek yang dapat menjadi pegangan aktor internasional dalam melakukan sebuah tindakan. Hal ini berkaitan dengan HAM dimana, meskipun hukum humaniter internasional tidak memberikan rincian yang sama mengenai investigasi, standar hak asasi manusia ini berlaku sepanjang waktu dan universal, termasuk dalam situasi konflik bersenjata. Untuk itu, norma-norma internasional juga memiliki peran penting dalam mengurangi risiko dengan memperjelas perilaku yang tidak dapat diterima dan membantu membentuk tindakan negara dan aktor non-negara.
[1] “EHRC-OHCHR Joint Investigation Report on Tigray Conflict”, Ethiopian Human Rights Commission, 12 Oktober 2022, https://ehrc.org/download/ehrc-ohchr-joint-investigation-report-on-tigray-conflict/
[2] Eve Brennan, “UN-mandated investigation into atrocities in Ethiopia to end”, CNN, 5 Oktober 2023, https://edition.cnn.com/2023/10/05/africa/un-ethiopia-investigation-lapses-intl/index.html
[6] “Report of the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint Investigation into Alleged Violations of International Human Rights”, Ethiopian Human Rights Commission, 2021
[7] Neeraj Trivedi, “Role of Organisations as Non-State Actors in International Relations”, CLAWS Journal, vol. 13, no. 1, 2020, pp. 116-125.
One of the nations that has been impacted by climate change is Indonesia. The nation has set a goal to achieve net-zero emissions by 2060 or earlier and a reduction in greenhouse gas emissions of 29% from business-as-usual levels by 2030. The nation has made a number of efforts to accomplish this aim, including encouraging the use of electric vehicles (EVs). The nation is also setting up facilities and fiscal infrastructure to assist its efforts to enter the market for electric vehicles. Transportation is part of the government’s responsibility to enhance citizens’ well-being because domestic transportation, particularly on land lines, is essential to the recovery of the nation’s economy. Governments are responsible for resolving this by pursuing renewable or environmentally friendly energy innovations because even though fuel-powered vehicles are more affordable, the side effects of fuel (BBM) can jeopardize respiratory health through air pollution. In this case, the government also receives demands for people to be freed from uncertain financial problems, one of the problems’ roots being the unreasonable rise in fuel prices.
Electric vehicles have existed in Indonesia since 2012 under the 6th President of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. However, this innovation did not get a full government boost in its use, until 2014. By the time the Indonesian government’s leadership shifted hands to the 7th President of Indonesia, Joko Widodo, this innovation was massively disseminated to the public through the media with the aim of suppressing the global greenhouse effect. The sector for electric vehicles (EVs) is growing in Indonesia. The Indonesian government has set a lofty goal to have 110 million electric two- and four-wheelers on the road by 2030, followed by 3 million Low Duty Vehicles (LDV) and 2.4 million buses, according to research by the Institute for Essential Services Reform (IESR); the paper also notes that, in 2018, 28% of Indonesia’s energy sector emissions came from the transport sector, and that by 2030, this percentage is predicted to increase by 53% from 2015 levels.
The Indonesian government formally unveiled its EV roadmap in September 2020. By 2030, Indonesia hopes to become a significant player in the global EV industry, with a domestic manufacturing capacity of more than 600,000 four-wheeled EVs and 2.45 million two-wheeled EVs annually. By 2025, Indonesia hopes to have 2.5 million EVs in use, including 400,000 completely electric vehicles, and for EV sales to account for 20% of all auto sales. As opposed to the 267 EV charging stations in 195 sites as of March 2022, it also wants to develop charging stations in 2,400 locations. In addition, the Indonesian government has diplomatic relations with a number of foreign countries to invest in electric vehicles by building an electric vehicle factory; none other than South Korea, the United States, China, Japan, and some of the continent of Europe. With its ambitious goals for EV production and acceptance, it is evident that Indonesia is moving towards a more environmentally friendly future.
Additionally, according to Fitch Ratings, Indonesia’s EV penetration will increase from 2% in 2022 to roughly 5% of all domestic auto sales in 2023. New, more inexpensive EV models will be what fuels this trend. If government subsidies take the form of price breaks, penetration might reach over 5%. Furthermore, Bloomberg reports that Indonesia intends to provide EV purchase subsidies beginning in 2023 in order to boost sales. In three years, the nation wants to triple its EV sales, to 2.5 million. According to these reports, Indonesia’s EV market is expected to increase significantly over the next few years.
President Joko “Jokowi” Widodo of Indonesia has stated his faith in the nation’s electric vehicle (EV) ecosystem and thinks Indonesia can meet 60% of the world’s demand for EV batteries. Jokowi said that Indonesia has the necessary raw materials for EV batteries, including nickel, copper, bauxite, and lead, during a national meeting with the Chamber of Commerce and Industry (Kadin) in Jakarta. The nation is deficient in lithium, though. With the help of its domestic nickel supply, upgraded smelting facilities, and domestically produced EV batteries, Indonesia hopes to create 600,000 electric vehicles by 2030 and one million five years later. In order to develop Indonesia’s EV battery market, President Jokowi passed PR 55 in 2019, and the Indonesia Battery Corporation (IBC) was established in 2021. By the year 2025, Indonesia wants to produce two million electrified automobiles and motorcycles. In order to reach zero net emissions by 2060, Indonesia is promoting electric vehicles. The government has eliminated import taxes on EV components in order to promote the growth of the sector.
More than 2,000 individuals have lost their lives in the aftermath of a powerful earthquake that struck western Afghanistan, according to the Taliban’s statement on Sunday, October 9th. This catastrophe has struck the nation during a time of severe economic hardship and there is a concern that the casualty count may increase further.
The earthquake, measuring 6.3 on the Richter scale, occurred on Friday morning, October 7th, approximately 40 kilometers west of Herat city in the western Herat province, which is the third-largest city in Afghanistan. Zabihullah Mujahid, the Taliban spokesperson, confirmed that the death toll stands at 2,053 people, with over 1,240 individuals injured and 1,320 houses either completely or partially destroyed.
Earlier assessments by the United Nations suggested a lower toll. Reports indicated that nearly 500 houses were destroyed, and 135 buildings sustained damage, according to the UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). OCHA stated, “In total, 4,200 people (600 families) are assessed to have been affected to date.” Images depict extensive debris and rubble following building collapses, with survivors gathering in the streets for safety.
The UN mentioned that “Mahal Wadakah is understood to be the worst affected village,” reporting at least 20 deaths. Other severely impacted areas include Dasht Hows, Bahadorzai, Zoryan, and Koshkak. Nonetheless, rescue teams have been dispatched to the Herat province, and relief supplies including food, water, medicines, and clothing have been sent to the affected area, as stated by Mojahid. The initial earthquake was also felt in neighboring provinces, such as Badghis and Farah, and was followed by numerous aftershocks. Additionally, an estimated 300 families (around 2,100 people) are reported to have been displaced to Herat City, where they are residing in abandoned structures.
Afghanistan’s financial condition also has been very disturbed by the freezing of foreign reserves by Washington and its allies. These developments have severely crippled an already aid-dependent economy. The World Bank warned that nearly two-thirds of Afghan households are currently grappling with “significant challenges in maintaining their livelihoods.” To add more, Afghanistan has endured significant damage from a series of recent earthquakes amid an ongoing dire economic and hunger crisis, resulting in the deaths and displacement of tens of thousands. This makes it even more challenging for Afghans to recover from earthquakes, which are a recurring phenomenon in a country prone to seismic activity.
A deadly quake in March struck northeastern Afghanistan, sending residents fleeing from their homes as it brought down entire buildings and triggered devastating landslides. In June of the previous year, a 5.9 magnitude earthquake in the eastern Paktika and Khost provinces bordering Pakistan claimed more than a thousand lives. Aid organizations faced difficulties reaching victims and survivors in areas with poor infrastructure due to the coinciding heavy monsoon rains and winds. Another earthquake, measuring 5.6 on the Richter scale, occurred on January 17, 2022, in Badghis, another western province near Herat bordering Turkmenistan. It resulted in the deaths of more than 20 people and the destruction of hundreds of brick homes.
