Menu

Timur Tengah

W020221210306117811158

Pergeseran Kebijakan China di Teluk Persia: Apakah lebih menyukai GCC daripada Iran?

, , , , , , 0

Kunjungan pemimpin China Xi Jinping ke Arab Saudi pada tanggal 7 Desember 2022 telah menandai titik balik dalam kebijakan luar negeri Beijing terhadap negara-negara Teluk Persia. Perjalanan tiga hari ini mencakup tiga pertemuan puncak: Satu dengan Presiden Xi dan Putra Mahkota Saudi atas nama Raja Salman; yang kedua antara China dan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC); dan yang ketiga antara China dan Liga Arab – sebuah organisasi regional dengan 22 negara anggota. Seperti yang diharapkan, perjalanan Xi ke Riyadh dimotivasi terutama oleh kepentingan energi di tengah-tengah fluktuasi yang sedang berlangsung di pasar energi global setelah perang Rusia-Ukraina.

Arab Saudi telah menjadi pemasok minyak mentah terbesar ke China sejak tahun 2020, dan Beijing berencana untuk meningkatkan impor minyak dan gas alam cair (LNG) dari wilayah tersebut. Terlepas dari 34 perjanjian senilai US $30 miliar yang ditandatangani di sektor infrastruktur, teknologi informasi, dan energi hijau, Beijing dan Riyadh akan memperluas kemitraan strategis mereka pada saat hubungan kedua negara dengan Amerika Serikat (AS) semakin renggang. Selama pertemuan puncaknya dengan negara-negara GCC, Presiden Xi mencatat perjalanannya menandai “era baru” dalam kemitraan China-Arab. Dalam KTT China-GCC pertama, semua pihak juga sepakat untuk mengadopsi rencana aksi bersama selama lima tahun untuk dialog strategis dan untuk mengembangkan kemitraan mereka dalam berbagai masalah keamanan dan ekonomi, termasuk program nuklir Iran dan masalah regional.

Apa yang membuat KTT China-GCC tidak terduga bagi Teheran adalah pernyataan anti-Iran yang ditandatangani Xi dengan negara-negara GCC. Pernyataan bersama yang dirilis selama KTT China-GCC pertama telah membuat para negarawan di Teheran bertanya-tanya apakah ada pergeseran dalam strategi Beijing terhadap kawasan Teluk, terutama dalam situasi di mana AS menjauh dari komitmen keamanannya di sana. Pernyataan tak terduga ini menyebut Iran sebagai ‘pendukung kelompok teroris regional’, ‘proliferator drone dan rudal balistik’, dan ‘destabiliser keamanan regional’. Lebih lanjut, pernyataan itu meminta Iran untuk bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mematuhi perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara tetangga, dan mencapai solusi dengan Uni Emirat Arab (UEA) mengenai masalah tiga pulau Iran melalui negosiasi bilateral. Sebagai tanggapan, Teheran segera memanggil utusan China atas pernyataan bersama dengan GCC, menegaskan kembali bahwa tiga pulau Abu Musa dan Greater dan Lesser Tunbs yang terletak di Teluk Persia adalah bagian Iran yang tidak dapat dipisahkan dan abadi.

 

Pergeseran kebijakan China terhadap Teluk Persia

Tampaknya, sikap netral China yang sudah lama ada terhadap kawasan Teluk Persia sedang bergeser. Memihak GCC melawan Iran akan semakin menantang tindakan penyeimbangan China di Teluk Persia. Meskipun bukan tugas yang mudah untuk memperdebatkan apakah Cina lebih menyukai GCC daripada Iran di Teluk Persia, ada pendorong multi-level dan multidimensi yang mengungkap insentif di balik langkah Cina baru-baru ini dalam mengalihkan kesetiaan kepada monarki Arab GCC.

Pertama, sikap GCC terhadap China telah bergeser secara signifikan. Kemitraan negara-negara China-GCC berkembang dalam konteks global dan regional yang bergeser. Para pemimpin GCC telah lama menunjukkan keprihatinan mereka yang meningkat atas konsekuensi keamanan dari pelepasan AS dari wilayah tersebut. GCC mengharapkan China untuk mendukung inisiatif keamanannya dalam mendorong kembali pengaruh regional Iran dan menghalangi aktivitas militernya. Bagi Cina, bagian tersulit dalam memperdalam hubungan strategis dengan GCC adalah mengelola hubungannya dengan Iran. Namun, karena pengungkit Iran dalam keseimbangan kekuatan regional melemah dan ketegangannya dengan Barat meningkat, China bergerak kurang hati-hati untuk memperkuat kemitraannya dengan saingan Teheran di wilayah tersebut.

GCC mengharapkan China untuk mendukung inisiatif keamanannya dalam mendorong kembali pengaruh regional Iran dan menghalangi aktivitas militernya.

Selain itu, monarki-monarki muda Arab menemukan diri mereka dalam posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menegaskan otonomi strategis mereka. Dengan memperdalam kemitraan strategis dengan Cina, monarki-monarki Arab bertujuan untuk mengirim pesan ke Washington bahwa mereka memiliki pilihan kekuatan besar alternatif. Salah satu motivasi Riyadh dalam memperluas hubungan militer dengan China adalah untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi dirinya sendiri dalam menanggapi tekanan Barat dan embargo senjata terhadap Arab Saudi dalam perang Yaman. Meskipun meningkatnya keterlibatan China di Teluk Persia tidak dimaksudkan untuk menggantikan AS, setidaknya dalam jangka menengah, negara-negara Arab memiliki kecenderungan yang semakin besar untuk melibatkan China dalam urusan regional.

Kedua, meningkatnya tingkat keterlibatan di Teluk Persia menunjukkan bahwa China berusaha untuk memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk prospek pengaturan regional. Meskipun menata Timur Tengah yang kacau bukanlah prioritas China, Beijing sampai pada kesimpulan bahwa peran aktif China yang seharusnya di wilayah ini dapat memberikan pengungkit yang efektif untuk menyeimbangkan kebijakan poros AS ke Asia. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Teluk Persia China tampaknya bertumpu pada mendekatkan mitra strategis Amerika dengan dirinya sendiri, dan menghindari keterikatan dalam perselisihan regional di mana AS terlibat, lebih khusus lagi kasus Iran. Selain itu, semakin banyak pengaruh yang dapat diberikan China pada sektor ekonomi GCC, semakin banyak kekuatan yang akan diperolehnya untuk mengimbangi supremasi AS di Timur Tengah yang lebih luas.

Ketiga, bagi China, negara-negara GCC adalah mitra ekonomi dan energi yang lebih dapat diandalkan daripada Iran yang terkena sanksi. China lebih memilih investasi yang pasti, stabil, dan pengembalian yang tinggi. Keterlibatan China di Teluk dimotivasi terutama dengan mempertahankan akses ke sumber daya energi. China mengimpor sekitar 32 persen minyak mentahnya dari negara-negara GCC. Sementara itu, Iran kehilangan pangsa dalam impor dan investasi energi China. Ekspor minyak Iran telah turun secara signifikan karena sanksi AS yang diberlakukan pada Mei 2019, dan pembeli China selalu khawatir tentang prospek kelanjutan hubungan energi dengan Iran yang terkena sanksi. Sementara Teheran mengharapkan China untuk menginvestasikan sekitar US $ 400 miliar dalam ekonomi Iran, menurut perjanjian kerja sama strategis 25 tahun yang ditandatangani pada Maret 2021, bisnis China tetap terjerat atas risiko investasi mereka di Iran. Tidak seperti ekspektasi Iran, China juga menandatangani kesepakatan gas besar-besaran selama 27 tahun dengan Qatar, menyediakan China dengan 4 juta ton gas alam cair per tahun. Tren yang muncul di Teluk Persia adalah bahwa China memperdalam hubungan multidimensi dengan Arab Saudi, UEA, dan Qatar sementara meninggalkan Iran dalam kedinginan.

Selanjutnya, mengingat kebuntuan dalam menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran dan protes anti-pemerintah selama beberapa bulan terakhir, bagi Beijing, prospek kemitraan dengan Teheran adalah permainan menunggu strategis. Karena kurangnya prospek yang menjanjikan untuk merevitalisasi Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dan kelanjutan sanksi AS, China enggan berinvestasi dalam ekonomi Iran yang terpukul. Di tengah meningkatnya ketidakpastian tentang prospek stabilitas politik dan ekonomi di dalam Iran, China lebih memilih untuk mengejar kebijakan “wait-and-see” terhadap Iran. Fakta pahit bagi para pembuat kebijakan Iran adalah bahwa China tidak melihat Iran sebagai mitra strategis melawan AS. Para pemimpin Cina juga yakin bahwa Iran tidak memiliki alternatif lain selain China dalam menyeimbangkan permusuhan AS dan, oleh karena itu, mereka sampai pada perhitungan bahwa keberpihakan China dengan GCC terhadap Iran tidak akan menghasilkan reaksi keras Teheran. Sekarang ada kekhawatiran yang meningkat di Teheran bahwa “Kebijakan Melihat ke Timur” dengan sentralitas China tidak dapat memenuhi kepentingan nasional Iran.

 

Pengaturan keamanan regional yang baru?

Dalam gambaran yang lebih besar, tampaknya China mulai merevisi kebijakan tradisionalnya tentang tindakan penyeimbangan di Teluk Persia setelah perang Ukraina. Namun, meningkatnya keterlibatan Beijing di Teluk Persia tidak selalu berarti bahwa China bertujuan untuk menggantikan AS dan membiayai sistem keamanan baru. China semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi AS, dan, sebagai hasilnya, mitra seperti Iran, yang belum mencapai visi yang jelas tentang jenis kemitraan yang diinginkannya dengan China, ditinggalkan dari prioritas China di Teluk Persia. Tetapi masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa China telah berpaling dari Iran karena strategi besar China bertumpu pada kerja sama dengan semua negara di kawasan ini.

Dalam jangka pendek, meskipun kesediaan GCC untuk melibatkan China di wilayah tersebut meningkat secara geopolitik, Beijing masih akan memberikan bobot lebih pada pertimbangan geoekonomi. Untuk saat ini, China enggan menantang pengaturan keamanan regional yang dipimpin AS di kawasan Teluk, tetapi lebih percaya diri untuk menentang setiap faktor destabilisasi termasuk Iran. Di masa mendatang, menjaga stabilitas dan keamanan di Teluk Persia untuk memastikan aliran energi akan tetap menjadi salah satu dari beberapa bidang konvergensi antara AS dan China.

 

Mikhail Gorbachev, Presiden Rusia, memberi isyarat saat berbicara selama konferensi barunya setelah pertemuan puncak akhir pekan dengan Presiden AS Ronald Reagan di Reykjavik, Islandia, pada Minggu, 12 Oktober 1986. (Foto oleh Bryn Colton/Getty Images)

History – 24 Desember – Uni Soviet Menyerang Afghanistan

, , , , , , , 0

Pada tanggal 24 Desember 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan, dengan dalih menegakkan Perjanjian Persahabatan Soviet-Afghanistan tahun 1978. Pergerakan dimulai pada tengah malam, Soviet mengatur pengangkutan udara militer besar-besaran ke Kabul yang melibatkan sekitar 280 pesawat angkut dan tiga divisi yang masing-masing terdiri dari hampir 8.500 orang. Dalam beberapa hari, Soviet telah mengamankan Kabul, mengerahkan unit serangan khusus ke Istana Tajberg.

Pada tanggal 27 Desember, Babrak Karmal, pemimpin faksi Parcham dari Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan (PDPA) yang diasingkan, dilantik sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan, dan kepala pasukan darat Soviet memasuki Afghanistan dari utara. Namun, Soviet menghadapi perlawanan sengit ketika mereka keluar dari benteng mereka ke pedesaan. Pejuang perlawanan, yang disebut mujahidin, melihat Soviet Kristen atau atheis yang menguasai Afghanistan sebagai pencemaran Islam serta budaya tradisional mereka.

Mujahidin menggunakan taktik gerilya melawan Soviet. Mereka menyerang atau menyerbu dengan cepat, lalu menghilang ke pegunungan, menyebabkan kehancuran besar tanpa pertempuran sengit. Para pejuang menggunakan senjata apa pun yang bisa mereka ambil dari Soviet atau diberikan oleh Amerika Serikat.

Gelombang perang berubah dengan diperkenalkannya rudal anti-pesawat yang diluncurkan AS pada tahun 1987 untuk membantu Afghanistan. Stingers mengizinkan mujahidin untuk menembak jatuh pesawat dan helikopter Soviet secara teratur. Hingga akhirnya pemimpin baru Soviet saat itu, Mikhail Gorbachev memutuskan untuk menarik pasukannya. Demoralisasi dan tanpa kemenangan di depan mata, pasukan Soviet mulai mundur pada tahun 1988. Tentara Soviet terakhir melintasi perbatasan pada tanggal 15 Februari 1989.

Itu adalah ekspedisi militer Soviet pertama di luar blok Timur sejak Perang Dunia II dan menandai berakhirnya periode peningkatan hubungan (dikenal sebagai détente) dalam Perang Dingin. Selanjutnya, perjanjian senjata SALT II dibatalkan dan AS mulai mempersenjatai kembali.

Lima belas ribu tentara Soviet tewas akibat penyerangannya ke Afghanistan. Dampak jangka panjang dari invasi dan perang selanjutnya sangat besar. Pertama, Soviet tidak pernah pulih dari hubungan masyarakat dan kerugian finansial, yang secara signifikan berkontribusi pada jatuhnya kekaisaran Soviet pada tahun 1991. Kedua, perang menciptakan tempat berkembang biak bagi terorisme dan kebangkitan Osama bin Laden.

AS Serang Milisi Pro-Iran di Perbatasan Irak-Suriah

, , , , , , 1

Pada Minggu (27/6), Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap milisi dukungan Iran di wilayah perbatasan Irak dan Suriah atas perintah langsung Presiden Joe Biden. Hal ini disampaikan oleh Juru bicara Departemen Pertahanan AS  John Kirby dalam pernyataannya  “Di bawah perintah Presiden Biden, militer AS melancarkan serangan udara ke fasilitas yang digunakan oleh kelompok milisi yang didukung Iran di perbatasan Irak-Suriah” ujarnya.  

Militer AS melakukan serangan dengan pesawat F-15 dan F-16 dan para pilot berhasil kembali dari misi dengan selamat, yang mana targetnya ialah fasilitas penyimpanan dan operasi senjata di dua lokasi di Suriah dan satu lokasi di Irak. Sedangkan fasilitas yang ditargetkan merupakan milik kelompok milisi pro-Iran, termasuk Kataib Hezbollah dan Kataib Sayyid al-Shuhada.

Dua pejabat militer AS, yang berbicara kepada Reuters secara anonim, menyatakan bahwa mereka meningkatkan serangan udara sebagai pembalasan atas serangan pesawat tak berawak (drone) milisi terhadap personelnya di Irak. Keduanya pun menambahkan milisi yang didukung Iran melakukan setidaknya lima serangan pesawat tak berawak terhadap fasilitas yang digunakan oleh AS dan personel koalisi di Irak sejak April.  Para pejabat ini mempercayai bahwa Iran berada di balik peningkatan serangan pesawat tak berawak yang semakin canggih dan tembakan roket berkala terhadap personel dan fasilitas AS di Irak, di mana militer AS telah membantu Baghdad memerangi sisa-sisa ISIS.

Pentagon dalam pernyataannya menyebutkan bahwa sebagaimana yang ditunjukkan dari serangan pada minggu malam, Presiden Biden sudah menegaskan secara jelas bahwa dia akan mengambil tindakan untuk melindungi personel Amerika Serikat.

Ini adalah kedua kalinya Amerika Serikat menyerang Timur Tengah atas perintah Presiden.  Presiden Biden pertama kali memerintahkan serangan udara terhadap milisi yang didukung Iran di Suriah pada Februari lalu, sekitar sebulan setelah dia dilantik sebagai presiden. Saat itu, pihak militer juga menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan tanggapan atas serangan roket yang menghantam pangkalan militer AS di Irak beberapa pekan sebelumnya. Adapun Pemerintah Irak sedang berjuang untuk menangani milisi yang secara ideologis bersekutu dengan Iran yang dituduh menembakkan roket terhadap pasukan AS dan terlibat dalam pembunuhan aktivis pro-demokrasi yang damai.

Israel-Palestine

Konflik Israel-Palestina Kembali Meletus, Terparah Semenjak Tahun 2014

, , , , , , , , , , 0

Pada awal Mei 2021, konflik antara Palestina dan Israel kembali meletus. Bentrok antara keduanya bermula umat Islam memadati kompleks Masjid Al-Aqsa untuk menyambut malam Lailatul Qadar di akhir Ramadhan. Bentrokan ini diawali ketegangan sekitar satu bulan lalu ketika otoritas Israel membatasi beberapa kegiatan pertemuan masyarakat Palestina di awal bulan suci Ramadhan. Walaupun sempat mereda, namun ketegangan diantara keduanya kembali karena rencana pengusiran puluhan warga Palestina dari lingkungan Yerusalem Timur. Bentrok diantara keduanya semakin memanas hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan peringatan bahwa bentrok diantara keduanya dapat meningkat menjadi perang dengan skala penuh.

 

Sejarah konflik Palestina dan Israel

Konflik antara Palestina dan Israel sendiri sebenarnya muncul ketika Inggris diberikan mandat untuk mendirikan tempat berlindung bagi Kaum Yahudi di Wilayah Palestina usai Perang Dunia I, karena wilayah tersebut merupakan tanah leluhur dari Kaum Yahudi. Kaum Muslim yang berada di wilayah tersebut pun menentangnya dan menuntut bahwa wilayah tersebut adalah miliknya. Semenjak munculnya konflik antara kedua pihak, justru semakin banyak Kaum Yahudi yang bermigrasi ke daerah tersebut karena peristiwa holocaust dan juga adanya Perang Dunia II. Untuk menengahi perebutan wilayah ini, pada tahun 1947 PBB mengeluarkan rekomendasi United Nations Partition Plan for Palestine yang kemudian diadopsi menjadi Resolusi 181 (II) yang merekomendasikan pembagian wilayah untuk berdirinya Palestina dan sebuah negara Yahudi secara berdampingan. Namun saran PBB ini tidak diindahkan oleh Palestina.

Hingga pada 1948, Kaum Yahudi mendeklarasikan pembentukan Negara Israel yang menyebabkan perang antara Israel dan juga negara-negara arab seperti Lebanon, Iraq, Jordania, Sudan, dan juga Palestina. Jika bagi Israel momen tersebut adalah suatu awal kemerdekaan, bagi masyarakat Palestina kejadian ini sering disebut Nakba atau penghapusan etnis sebab banyaknya korban jiwa, dimana dalam semalam Palestina diambil alih oleh Israel. Berdirinya Israel di tanah konflik tersebut ternyata diikuti dengan pengakuan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet, selama satu tahun hingga 1949, lebih dari 700.000 orang Palestina telah dijadikan pengungsi dan lebih dari 13.000 telah dibunuh oleh militer Israel.

 

Konflik Terbesar Semenjak Tahun 2014

Semenjak perang Gaza tahun 2014, dengan korban sebanyak 2.100 warga Palestina tewas di Jalur Gaza, bersama dengan 66 tentara Israel dan tujuh warga sipil di Israel., bentrok yang terjadi sejak 7 Mei 2021 merupakan bentrok besar terbaru yang terjadi. Dalam kurun waktu satu minggu dengan total jumlah 200 korban jiwa, termasuk 59 anak-anak dan 35 wanita, dengan 1.305 terluka, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Beberapa waktu sebelum pecahnya bentrok di Masjid Al-Aqsa, telah terjadi ketegangan antara Palestina dan Israel, hal ini dikarenakan keputusan polisi Israel membarikade area tempat duduk di luar Gerbang Damaskus pada awal Ramadhan memicu ketegangan awal. Di tambah masalah perebutan wilayah yang diklaim sebagai wilayah historis bagi Palestina dan Israel yaitu Syeikh Jarrah menjadi inti konflik terbaru ketika penduduk Palestina mempertahankan wilayah tempat tinggal mereka dan pemukim Yahudi berusaha mengusirnya. Protes terhadap pengusiran warga Palestina ini telah berlangsung satu minggu sebelum meletusnya bentrok di Masjid Al-Aqsa.

Hingga pada malam 7 Mei 2021, bentrok antara kedua belah pihak pecah. Usai shalat Jum’at, masyarakat Palestina melempari polisi Israel dengan batu. Pada malam itu sendiri, terdapat sekitar 205 masyarakat Palestina dan 17 polisi Israel terluka karena pihak Israel menggunakan peluru karet dan granat kejut untuk menghalau demostran. Awalnya, pada 10 Mei 2021 masyarakat Israel akan memperingati Hari Yerusalem dengan membuat parade yang melewati kawasan Muslim, padahal selama Bulan Ramadhan kegiatan umat muslim dibatasi oleh otoritas Israel. Kaum nasionalis Israel diberi akses ke Kuil Gunung (Temple Mount) yang satu kompleks dengan Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam. Namun pada Senin pagi otoritas Israel membatalkan izin akses karena meletusnya bentrok meski pawai Kota Tua akan terus berlanjut.

Selain bentrok di kawasan Syeikh Jarrah dan Masjid Al-Aqsa, Kelompok Hamas memberikan peringatan kepada Israel untuk menarik polisi dan militer dari dua kawasan meletusnya bentrok dengan cara meluncurkan roket ke area Yerusalem, Israel kemudian membalas serangan itu pada hari yang sama. Dilaporkan oleh Israel Defense Force (IDF), semenjak 10 Mei 2021, Hamas telah menembakkan lebih dari 1.000 rudal di Gaza.

Yordan

Drama Keluarga Kerajaan Yordania: Pangeran Hamzah Putuskan akan Setia pada Raja Abdullah II?

, , , , 0

Yordania mengalami ketegangan belakangan ini karena terjadi penangkapan pada puluhan orang termasuk anggota senior kerajaan yakni Hasan bin Said atas tuduhan “persekongkolan jahat” dengan pihak asing dalam melawan kerajaan.[1] Meski bukan rahasia umum adanya konflik kerajaan Yordania, namun ini merupakan kali pertama perseteruan internal tersebut terkuak pada publik domestik dan internasional. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?

Internal Kerajaan Yordania dan Perebutan Tahta
Perlu diketahui, Yordania berada di wilayah strategis Timur Tengah dengan bentuk monarki semi-konstitusional yang kepala pemerintahannya saat ini yakni Perdana Menteri Bisher Al-Khasawneh dan kepala negara saat ini yakni Raja Abdullah II. Hamzah, keponakan tiri Raja Abdullah II,  merupakan anak sulung Raja Hussein dan Ratu Noor yang dahulu menjadi calon terkuat dan terfavorit di mata para kepala suku setempat untuk menjadi pengganti raja Hussein yang sudah meninggal. Namun, Hamzah pada masa itu dinilai masih sangat muda sehingga anak tertua Raja Abdullah II yakni Hussein bin Abdullah diangkat menggantikan Mantan Putra Mahkota Hamzah bin Hussein yang sudah menjabat sejak tahun 1999-2004 tersebut.

Harapan Noor agar anaknya menjadi raja seketika musnah, namun Hamzah sendiri tidak secara terbuka menentang keputusan tersebut dan lebih berupaya “membentuk” figur yang mendukung kondisi kestabilan sosial dan ekonomi di Yordania. Noor menyatakan pandangannya melalui media sosial dan berharap kebenaran serta keadilan dapat ditegakkan, namun direspons dengan serangan dan cacian dari anggota kerajaan lain yang menilai Noor hanya menginginkan kekuasaan.[2] Perpecahan internal kerajaan Yordania ini semakin terlihat di publik.

Hamzah bin Hussein sebagai oportunis?
Perseteruan dimulai saat Hamzah dalam sebuah video di BBC menyatakan Ia menjadi tahanan rumah sehingga diminta untuk tidak menghubungi siapapun termasuk rekannya, kecuali keluarga kerajaan.[3] Penangkapan ini dilakukan pada masa tingginya kritik termasuk dari Hamzah yang menilai kerajaan Yordania melakukan banyak korupsi dan pembuatan kebijakan pemerintahan yang buruk selama puluhan tahun. Namun, pihak Kerajaan Yordania menilai bahwa Pangeran Hamzah yang sudah dipantau selama beberapa waktu tersebut berupaya menghancurkan keamanan dan stabilitas di Yordania dengan mengumpulkan koalisi dengan kepala suku. 

Mengapa Hamzah melakukan semua tindakan tersebut sekarang? Konsep politik oportunistik menyatakan terdapat berbagai situasi yang digunakan dalam menggalang dukungan, kekuatan, dan pengaruh politik dengan memanfaatkan berbagai kesempatan, termasuk membangun aliansi bersama beverapa pihak untuk kepentingan elit politik tanpa benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.[4] Keadaan domestik Yordania sendiri sedang tidak stabil terutama secara ekonomi dan sosial dikarenakan masa pandemi membuat Yordania defisit hingga 5,7% tahun ini dan diekspektasi semakin menurun hingga 3,7% pada tahun 2022. Keadaan krisis ini diperburuk dengan banyaknya pengungsi Suriah, sehingga dikhawatirkan tingkat pengangguran negara semakin tinggi di mana tahun 2020 lalu saja sudah mencapai 14,6%.[5] Dengan ketidakstabilan yang berkepanjangan tersebut terutama dari sisi perekonomian mempengaruhi aspek lain terutama sosial dan politik, sehingga momen ini digunakan Hamzah memperluas kekuatan politiknya dengan membangun aliansi dengan kepala suku yang mendukungnya, mengingat dulu Hamzah memang populer dikalangan kepala suku. Kondisi ketidakstabilan ini cukup berbahaya untuk keberlangsungan Yordania karena bisa memunculkan ketidakpuasan masyarakat untuk menekan pemerintah.

Stabilitas Yordania dan dukungan asing
Ayman Safadi, Wakil Perdana Menteri Yordania, menyatakan Hamzah ahli dalam memutarbalikkan fakta dan berupaya menggalang dukungan dari para tetua suku. Pemerintah Yordania menyatakan sudah melakukan mediasi dengan Hamzah yang membuat Hamzah sepakat akan tetap setia dan mendukung Raja Abdullah II.[6] Meskipun perseteruan ini sudah diselesaikan secara personal dan internal, namun ancaman domestik seperti ini masih sangat berisiko terjadi kembali terutama jika pemerintah Yordania tidak mampu menjamin kestabilan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Pemenuhan kebutuhan dasar ini yang selanjutnya akan memperkuat dukungan yang mempertahankan kekuasaan pemerintah Yordania. Skenario terburuknya adalah Hamzah bersama dengan kekuatan politiknya akan menggunakan kondisi ketidakstabilan tersebut untuk semakin menurunkan dukungan masyarakat pada Raja Abdullah II, yang sejauh ini bentuk monarki masih diakui oleh masyarakat Yordania.

Melihat wilayah dan posisi geografis Yordania yang berada disekitar negara berkonflik dan rentan di Timur Tengah, banyak negara memandang pentingnya stabilitas di negara ini agar tetap bisa menjadi wilayah “netral” zona konflik di regional tersebut. Ketegangan Yordania ini juga menarik perhatian para pemimpin asing seperti negara-negara Arab, Uni Eropa, dan Amerika Serikat yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah sah Yordania dan mendukung keamanan nasional dan perekonomian Yordania demi kesejahteraan masyarakatnya.

[1] Yasmine Salam, How Jordan’s royal drama could threaten Middle East stability, as U.S. offers support, NBC News, https://www.nbcnews.com/news/world/how-jordan-s-royal-drama-could-threaten-middle-east-stability-n1263016, 2021.

[2] BBC, Yordania: Siapa Pangeran Hamzah bin Hussein, mantan putra mahkota yang dituduh berusaha ‘mengacaukan’ negara?, BBC Indonesia, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56635718, 2021.

[3] Anisatul Umah, Pangeran Yordania Jadi “Tahanan Rumah”, Kenapa?, CNBC, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210404105728-4-235101/pangeran-yordania-jadi-tahanan-rumah-kenapa, 2021.

[4] Claudia Roth Pierpont, The Florentine The man who taught rulers how to rule, The News Yorker, https://www.newyorker.com/magazine/2008/09/15/the-florentine, 2008.

[5] Nordea, Country profile Jordan, Nordea, https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/jordan/political-context, 2021.

[6] BBC, Jordan’s Prince Hamzah pledges allegiance to king after mediation, BBC, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56644578, 2021

gettyimages-1231895475-594x594-1

Pemilu Israel: Proyeksi Kepemimpinan Netanyahu dan Masa depan Israel

, , 0

Hari ini menandai agenda dua tahunan di Israel yakni pemilihan umum, yang mana dilaksanakan untuk kali ke empat kalinya. Kemenangan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk kembali memegang tampuk kekuasan Israel masih menjadi tanda tanya. Hal ini didasari oleh exit polls program yang dilakukan oleh 3 stasiun TV utama Israel yang menunjukkan adanya kebuntuan hasil pemilu lagi, dikarenakan pada pemilu Israel ini, PM Benjamin Netanyahu dan beberapa partai tidak terlihat mengamankan mayoritas yang jelas di parlemen. 

Berdasarkan exit polls tersebut menunjukkan adanya pembagian kursi antar pendukung dan lawan Netanyahu di parlemen dengan estimasi Partai Likud pimpinan Netanyahu mendapatkan 30-31 kursi sedangkan oposisinya yakni Partai Atid di pimpin oleh Yair Lapid menempati posisi kedua dengan 17-18 Kursi. Selain itu, Netanyahu berada di posisi yang terancam dari rivalnya yakni Naftali Bennett yang mana pernah menjadi Menteri Pertahanannya. 

Netanyahu di usianya yang ke 71 tahun telah memegang tampuk kekuasaan secara berkelanjutan sejak tahun 2009. Namun pemilu kali ini menunjukkan sebuah polarisasi dalam masyarakat Israel yang sangat jelas, dimana pendukungnya memanggil dengan “King Bibi” dan oposisinya memanggilnya dengan “Crime Minister”. Hal ini tidak terlepas dari berbagai tuduhan terkait kasus suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan yang dialamatkan ke PM Netanyahu yang dibantahnya. Selain itu keberadaan persidangan terkait kasus korupsi yang masih berjalan dan kesalahan penanganan pandemi COVID-19 yang menyebabkan economic strife terjadi di Israel turut mempengaruhi popularitasnya.

Menurut Yohanan Plesner dari lembaga think tank The Israel Democracy Institute, mengatakan berdasarkan exit polls yang sudah ada memperlihatkan bahwa pilihan masyarakat Israel masih tetap terbagi-bagi sehingga kemungkinan untuk mengadakan pemilu untuk kali kelima menjadi opsi yang nyata akan terjadi. Namun hal ini bisa berubah bilamana Bennet memutuskan untuk bergabung menjadi koalisi dengan Netanyahu maka ini akan mencatatkan Pemerintahan Netanyahu dengan Bennett dan sekelompok ultranasionalis lainnya akan menghasilkan salah satu pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel. Ini kemungkinan akan berselisih dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas masalah-masalah seperti status kenegaraan Palestina dan keterlibatan Washington dengan musuh bebuyutan Israel yakni Iran atas program nuklir Teheran.

 Sumber Referensi:

Dan Williams. “No clear winner in Israeli election: exit polls”.  Reuters. 24 Maret 2021. https://www.reuters.com/article/us-israel-election-exit-polls/no-clear-winner-in-israeli-election-exit-polls-idUSKBN2BF2T3
Jeffrey Heller & Stephen Farrel. “Netanyahu’s future unclear as exit poll forecast stalemate in Israel’s election”. Reuters. 24 Maret 2021. https://www.reuters.com/article/us-israel-election/netanyahus-future-unclear-as-exit-polls-forecast-stalemate-in-israels-election-idUSKBN2BG03O 0����

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..