Perdagangan

Pada 6 September 2018, AS memberlakukan bea cukai masuk 25 % atas impor China senilai $34 miliar, memicu perang dagang yang berlanjut hingga saat ini. Banyak upaya, seperti Phase One agreement, telah dilakukan untuk mengurangi ketegangan yang meningkat, namun terbukti sia-sia, karena tarif terus merugikan konsumen dan perusahaan. Aksesi China ke Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001 menyebabkan perdagangan yang diperkuat antara Amerika Serikat dan China, sebesar USD 657 miliar pada tahun 2021. Dengan PDB China meningkat dari $1,2 triliun pada tahun 2000 menjadi $17,5 triliun pada tahun 2021 dan pendirian berikutnya sebagai negara manufaktur terkemuka , pengaruh globalnya telah meningkat, memberikan arti penting yang lebih besar bagi hubungan AS-Cina. Meskipun perdagangan bilateral telah memberikan keuntungan besar bagi kedua negara, hubungan di antara mereka telah jenuh oleh karena perang dagang diantara keduanya, Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat ini, menyebut China sebagai “tantangan jangka panjang paling serius bagi tatanan internasional.”

 

Posisi China sebagai mitra dagang terbesar ketiga AS, memberikan pengaruh besar pada hasil ekonominya, dan perang perdagangan telah sangat merugikan kedua negara. Menurut studi Moody’s Analytics dari September 2019, ekonomi AS kehilangan sekitar 300.000 pekerjaan dan 0,3% dari PDB karena perang perdagangan, sementara China menderita kerugian $35 miliar karena berkurangnya ekspor ke AS pada paruh pertama 2019. IKetegangan ini telah menambah volatilitas ekonomi yang diciptakan oleh perang Rusia-Ukraina dan pandemi COVID-19, membuat perbaikan hubungan ekonomi AS-China menjadi relevan.

 

Krisis saat ini adalah puncak dari sejumlah besar tindakan. Hal ini dimulai ketika Presiden Trump memberlakukan serangkaian hambatan perdagangan pada China, dan mitra dagang lainnya, dengan alasan bahwa tarif akan menguntungkan pekerja, terutama di bidang manufaktur, memberikan pengaruh kepada Amerika Serikat untuk menegosiasikan kembali perjanjian perdagangan dengan negara lain dan melindungi kepentingan keamanan nasional Amerika. China, sebagai gantinya, telah memberlakukan tarif pembalasan atas ekspor AS, seperti keputusan Kementerian Perdagangan China untuk menghentikan impor barang pertanian Amerika.

 

Meskipun Presiden Trump mengklaim bahwa perang perdagangan akan “baik dan mudah dimenangkan”, perang perdagangan berikutnya telah secara signifikan merusak ekonomi Amerika, tanpa mengatasi masalah ekonomi yang mendasarinya. Menurut Pinelopi Goldberg, kepala ekonom Bank Dunia, beban utama tarif AS jatuh pada produsen dan konsumennya sendiri. Goldberg menyatakan bahwa, dengan mempertimbangkan tindakan pembalasan, petani dan pekerja kasar adalah korban terbesar dari perang dagang. Diperkirakan bahwa perusahaan AS membayar $46 miliar dari tarif AS antara 2018 dan 2019. Hal ini mengakibatkan laba yang lebih rendah, yang mengarah pada pengurangan upah dan pekerjaan, sementara menunda potensi kenaikan upah dan perluasan dan kenaikan harga untuk konsumen Amerika. Selain itu, untuk menghindari tarif pembalasan China dan mempertahankan akses ke pelanggan China, beberapa perusahaan pembuat mobil telah mengalihkan produksi ke luar AS, yang semakin mengikis PDB AS.

 

Selain itu, komitmen Presiden Trump untuk menegakkan Phase One agreemnet, di mana China setuju untuk meningkatkan impor barang dan jasa AS tertentu setidaknya $200 miliar dibandingkan dengan level 2017, menyebabkan prioritas ulang kebijakan yang konstan, memperluas lingkungan permisif bagi China untuk mengamankan kepentingannya di luar negeri. Sementara melanggar hak asasi manusia di dalam perbatasannya, memanfaatkan keinginan AS untuk mempertahankan kesepakatan. Selain itu, impor barang dan jasa AS dari China mencapai 57% dari apa yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian – bahkan lebih rendah dari tingkat sebelum perang dagang.

Selain itu, pada tahun 2017 Amerika Serikat menarik diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP), yang berisi aturan baru yang penting terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perdagangan digital, IP, dan transparansi dalam praktik perdagangan. Penarikan ini merupakan kesempatan yang hilang untuk menciptakan biaya bagi China, yang tidak terlibat dalam kemitraan, dan, dengan demikian, mendorong tekanan untuk reformasi. Diperkirakan bahwa TTP akan mengurangi pendapatan China sebesar $40 miliar per tahun, dan biaya ini akan meningkat dengan penambahan anggota baru.

 

Sementara itu, pemerintahan Presiden Biden, telah memperpanjang kebijakan ‘keras terhadap China’  Presiden Trump. Kabinetnya memperluas kebijakan Trump untuk mencegah orang Amerika berinvestasi di perusahaan China yang terkait dengan militer, mempertahankan daftar hitam perusahaan China, dan melanjutkan tarif impor China. Selain itu, pada tahun 2021, Presiden Biden menandatangani undang-undang yang melarang impor dari wilayah Xinjiang, kecuali perusahaan membuktikan bahwa kerja paksa tidak dilakukan.

 

Pemberlakuan Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA), yang menggabungkan Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor (ECRA) tahun 2018 dan memperluas kekuasaan lembaga pemerintah untuk mengatasi masalah keamanan nasional yang timbul karena investasi dan transaksi yang melibatkan individu dan perusahaan asing, telah menjadi langkah domestik yang layak untuk memperbaiki masalah transfer teknologi.

 

Di sisi lain, meskipun Presiden Xi menyetujui pengaturan perdagangan multilateral berbasis aturan, China terus melanggar aturan WTO melalui subsidi ekspor besar-besaran, pencurian kekayaan intelektual, dan penimbunan bahan mentah. Selanjutnya, kebijakan industri China, yang didasarkan pada intervensi negara yang intensif, bertentangan dengan kebijakan berorientasi pasar WTO.

 

Kekhawatiran AS yang mendasari ketegangan perdagangan bilateral berkisar pada empat masalah yang berasal dari sifat model ekonomi China. Pertama, masuknya barang-barang Cina yang murah, karena upah yang rendah, menyebabkan hilangnya pekerjaan manufaktur, menyebarkan ketidakpuasan massal. Selain itu, AS telah menyatakan keprihatinannya atas upaya China untuk memperoleh teknologi AS melalui transfer teknologi paksa, di mana China mengharuskan perusahaan-perusahaan AS untuk berbagi teknologi mereka untuk melakukan bisnis di China. AS khawatir bahwa teknologi ini akan digunakan untuk memperkuat militer China dan memenuhi tujuan industri mereka. Selain itu, dikatakan bahwa subsidi besar China kepada eksportir bertentangan dengan prinsip-prinsip pasar bebas, terbukti mengganggu perusahaan-perusahaan negara lain yang tidak memberikan tingkat dukungan yang sama. Terakhir, diklaim bahwa China secara artifisial menjaga nilai mata uangnya tetap rendah, membuat impor barang-barang China lebih murah dan ekspor AS lebih mahal.

 

Kelanjutan ketegangan perdagangan dan decoupling akan saling merugikan bagi AS dan China. Misalnya, Dewan Bisnis AS-China memperkirakan bahwa perang perdagangan akan menyebabkan pengurangan $1,6 triliun dalam PDB riil AS selama lima tahun ke depan dan 320.000 lebih sedikit pekerjaan akan diciptakan di AS pada tahun 2023. Selain itu, kelanjutan perdagangan perang akan menyebabkan berlanjutnya masalah yang disebutkan di atas bagi produsen, seperti margin keuntungan dan pertumbuhan yang lebih rendah, dan masyarakat umum, seperti harga yang lebih tinggi dan lebih sedikit pekerjaan.

 

Dinamika perdagangan AS-China yang kompleks mengamanatkan strategi multi-cabang yang menguraikan langkah-langkah positif berikutnya untuk hubungan ekonomi kritis ini, yang menggabungkan tindakan bilateral, multilateral, dan sepihak.

 

Kesepakatan bilateral apa pun tidak boleh mencakup komitmen China untuk meningkatkan impor AS dan mengurangi defisit perdagangan mereka, karena kerangka kerja perdagangan yang dikelola seperti itu bertentangan dengan nilai pasar bebas AS dan kemungkinan besar tidak konsisten dengan aturan WTO. Perdagangan AS seharusnya didorong oleh kekuatan pasar dan tidak melanggar tuntutan AS yang lebih luas untuk mengurangi intervensi negara. Karena komitmen China untuk perlindungan IP yang lebih baik, mencegah transfer teknologi paksa dan mematuhi aturan WTO terbukti sia-sia, perjanjian di masa depan perlu diverifikasi dan dapat ditegakkan. Penegakan ini, bila memungkinkan, harus dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO, dan arbitrase berdasarkan Pasal 25 Dispute Settlement Understanding (DSU) dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat.

 

Selain itu, multilateralisasi mekanisme tanggapan terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh China sangat penting bagi AS. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) akan menimbulkan biaya ekonomi bagi China untuk non-partisipasinya dan akan mendorong China untuk mereformasi praktik perdagangannya untuk menjadi bagian dari pengaturan tersebut.

 

Meskipun mungkin tidak dapat mengatasi semua masalah, WTO, sebagai satu-satunya lembaga global yang memastikan penerapan aturan perdagangan, merupakan bagian penting dari pendekatan komprehensif untuk mengurangi pelanggaran perdagangan China. Mengingat tingkat tarif yang diberlakukan China dan AS saat ini tidak sesuai dengan kebijakan WTO. Perjanjian masa depan harus berusaha untuk mengurangi tarif ke tingkat yang terikat WTO. AS harus lebih memperluas kebijakan countervailing dan antidumping yang mematuhi kewajiban WTO dan memungkinkannya untuk mengambil tindakan efektif terhadap praktik perdagangan yang tidak adil.

 

Hasil dari perang dagang ini pada akhirnya bergantung pada tindakan individu yang diambil setiap negara. AS, selain meningkatkan daya saingnya melalui kebijakan industri yang layak, perlu secara efektif mengatur akses ke teknologi AS dengan menggunakan kontrol ekspor yang konsisten dengan WTO. Selain itu, implementasi FIRRMA yang efektif sangat penting untuk keberhasilan regulasi aliran teknologi AS untuk melindungi kepentingan keamanan nasional. AS juga perlu secara aktif mendorong sekutunya untuk mengadopsi langkah-langkah serupa agar reformasinya sendiri berhasil, karena jika tidak, China, karena pembatasan mengakses teknologi AS, dapat dengan mudah beralih ke Jepang atau UE.

 

Oleh karenanya, hubungan perdagangan yang dikelola tidak akan menjadi solusi jangka panjang yang layak. Perjanjian di masa depan, sebaliknya, harus fokus pada penguatan supremasi hukum dan sistem perdagangan global.