Pangkalan Militer

Markas pengadilan perang di Camp Justice, seperti terlihat melalui jendela yang pecah di hanggar udara usang di pangkalan Angkatan Laut AS di Teluk Guantanamo, Kuba, pada 28 Februari 2015, dalam gambar yang disetujui untuk dirilis oleh militer AS. (Carol Rosenberg/Miami Herald/Layanan Berita Tribune melalui Getty Images)

July 13 2023

Kehadiran Kapal Selam Nuklir AS di Teluk Guantanamo Memicu Kemarahan Kuba

Anita Susanto America, News, Security and Defence amerika serikat, Angkatan Laut, Kapal Selam, Kuba, nuklir, Pangkalan Militer, Provokasi 0

Pemerintah Kuba mengecam kehadiran kapal selam bertenaga nuklir di pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Teluk Guantanamo yang dinilai sebagai “eskalasi provokatif”. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 11 Juli 2023, Kementerian Luar Negeri Kuba menyatakan bahwa kehadiran kapal selam menimbulkan pertanyaan terkait apa alasan militer di balik tindakan ini di kawasan damai dan target apa yang dituju dan apa tujuan strategis yang dikejarnya.

Kementerian Luar Negeri Kuba kemudian memperingatkan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh “kehadiran dan sirkulasi kapal selam nuklir” di kawasan Karibia. Ia juga menggambarkan kehadiran militer AS di kawasan itu sebagai “ancaman terhadap kedaulatan dan kepentingan rakyat Amerika Latin dan Karibia”. Ketika ditanya terkait aktivitas militer tersebut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller menyatakan bahwa dirinya tidak akan membahas mengenai pergerakan aset AS tersebut.

Dalam pernyataan pada 11 Juli, kementerian luar negeri Kuba mengecam apa yang disebutnya “pendudukan militer tidak sah” di Teluk Guantanamo, yang terletak di bagian tenggara pulau itu. Kecaman Kuba datang ketika negara kepulauan itu kembali menemukan dirinya di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China.

Pada Juni lalu, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Havana sedang bernegosiasi dengan Beijing mengenai kemungkinan fasilitas pelatihan militer bersama setelah surat kabar melaporkan dugaan operasi mata-mata China yang berbasis di Kuba. Setelah tanggapan yang awalnya tidak jelas, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan China telah mempertahankan fasilitas pengumpulan intelijen di Kuba selama bertahun-tahun, yang ditingkatkan pada 2019 menurut pihak AS yang kemudian ditolak baik oleh Kuba dan China.

Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri Kuba menyatakan bahwa kehadiran AS di Guantanamo hanya berfungsi untuk membuat marah Kuba. “Kegunaan praktisnya dalam beberapa dekade terakhir terbatas pada operasi sebagai pusat penahanan, penyiksaan, dan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia puluhan warga negara dari beberapa negara,” menurut pemerintah Kuba dilansir dari Al Jazeera.

Teluk Guantanamo sendiri terkenal sebagai wilayah strategis untuk stasiun batu bara, titik perbaikan kapal armada angkatan laut Amerika, titik peluncuran angkatan laut ke Atlantik berbahaya selama Perang Dunia Kedua, titik untuk memfasilitasi bantuan badai di seluruh Karibia yang dibangun pada awal 1900-an.

Kemudian wilayah itu berkembang menjadi sebuah penjara militer dibuka pada tahun 2002 untuk menampung “kombatan musuh” selama “perang melawan teror” AS selama dua dekade. Pakar PBB mengutuk fasilitas tersebut sebagai wilayah yang “terkenal karena kejahatan yang tak tertandingi” dan mengatakan bahwa operasinya yang berkelanjutan merupakan noda pada komitmen Pemerintah AS terhadap supremasi hukum.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menghadiri konferensi pers di Beijing pada 3 April 2023 - Reuters

April 27 2023

Saling Kritik China dan Filipina Soal Akses Pertahanan AS Sekitar LCS dan Taiwan

Chatrine Debora America, Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence amerika serikat, China, Defence, Filipina, Pangkalan Militer, Security, Taiwan 0

Utusan China mengkritik tindakan Filipina yang memberikan akses ke Amerika Serikat ke situs militer di sekitar Selat Taiwan dalam kesepakatan pertahanan yang diperluas. Menurut utusan China, tindakan ini memicu ketegangan terkait kemerdekaan Taiwan dan mengancam keamanan wilayah. Huang Xilian, duta besar China untuk Filipina, mengatakan bahwa keputusan ini “telah menyebabkan kekhawatiran luas dan serius di antara masyarakat China.”

Pada bulan ini, Filipina sudah mengidentifikasi empat lokasi militer baru yang dapat diakses AS dalam Kesepakatan Kerja Sama Pertahanan yang Diperkuat (EDCA). Tiga di antaranya berada dekat Taiwan dan satu menghadap Laut China Selatan yang diperebutkan.

Kuasa China mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki niat untuk mengintervensi situasi di seberang Selat Taiwan dan memajukan agenda anti-China, sementara Filipina dan kawasan menjadi korban. Meskipun demikian, Departemen Pertahanan Filipina mengklaim bahwa tindakan tersebut hanya sebagai persiapan atas segala kemungkinan yang mungkin terjadi demi keamanan warga Filipina di luar negeri, terutama yang bekerja di Taiwan.

Kesepakatan EDCA yang ditandatangani pada tahun 2014 memungkinkan Amerika Serikat untuk mengirim pasukan mereka untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama, serta membangun dan mengoperasikan fasilitas di pangkalan militer Filipina.

Namun, Filipina menyatakan bahwa implementasi EDCA tidak ditujukan kepada negara manapun. Amerika Serikat menambahkan bahwa lokasi baru ini akan memungkinkan mereka memberikan bantuan lebih cepat untuk bencana alam dan iklim di Filipina, serta merespons tantangan bersama.

Meskipun Filipina telah menegaskan komitmennya terhadap kebijakan satu China, China tetap merasa terancam dengan kehadiran Amerika Serikat di wilayah tersebut. Sebelumnya, pada awal bulan ini, Filipina dan Amerika Serikat mulai melakukan latihan militer yang menjadi sorotan media, yang meliputi latihan menembak ke kapal di Laut China Selatan.

Sementara itu, China juga melakukan latihan militer mereka sendiri di sekitar Taiwan setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengunjungi AS dan bertemu dengan beberapa anggota Kongres. China mengatakan bahwa mereka tidak akan segan menggunakan kekuatan dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menghadapi aktivitas separatisme terkait Taiwan.

Meskipun beberapa orang mengaitkan keputusan Filipina untuk memberikan akses ke Amerika Serikat dengan keamanan warga Filipina yang bekerja di Taiwan, Huang Xilian mengatakan bahwa para pekerja asing akan lebih baik dilayani jika Filipina tidak menawarkan lokasi militer untuk digunakan.

Filipina mengkritik pernyataan China

Dalam sebuah pernyataan, Dewan Keamanan Nasional (NSC) mengatakan bahwa Filipina tidak bermaksud ikut campur dalam ketegangan yang sedang berlangsung antara China dan Taiwan, dengan menekankan bahwa keselamatan warga Filipina di negara terakhir tersebut adalah “prioritas utama” mereka.

“Kami mengamati Kebijakan Satu China dan menyetujui prinsip ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) tentang tidak campur tangan dalam menghadapi masalah regional,” kata NSC.

Dalam pernyataan ini, NSC menjelaskan bahwa pemerintah Filipina tidak akan campur tangan dalam konflik antara China dan Taiwan. Mereka menekankan bahwa keselamatan warga Filipina di Taiwan menjadi prioritas utama mereka dan mereka akan terus memperhatikan situasi di Taiwan untuk memastikan keselamatan mereka. Filipina mendukung kebijakan Satu China dan prinsip ASEAN tentang tidak campur tangan dalam masalah regional.

“Prihatin utama kami di Taiwan adalah keselamatan dan kesejahteraan lebih dari 150.000 warga Filipina yang tinggal dan bekerja di pulau tersebut,” katanya, sambil menambahkan, “dan kami sangat menentang segala upaya dari para tamu di negara kami yang menggunakan hal ini untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi kami.”

Marcos Jr. juga menyatakan “Kami tidak akan membiarkan pangkalan-pangkalan kami digunakan untuk tindakan ofensif apa pun,” katanya. “Jika tidak ada yang mengancam kami, mereka tidak perlu khawatir karena kami tidak akan melawan mereka.”

Aliansi Amerika Serikat-Filipina adalah salah satu yang tertua di Asia. Di bawah perjanjian pertahanan mutual mereka pada tahun 1951, tentara Amerika diwajibkan secara hukum untuk membantu secara militer jika pasukan Filipina diserang oleh musuh asing.

Menteri Pertahanan Kamboja Tea Banh dan Duta Besar China untuk Kamboja Wang Wentian pada upacara peletakan batu pertama di Pangkalan Angkatan Laut Ream pada 8 Juni 2022 (Photo via CNN)

June 16 2022

China dan Kamboja Memperbaharui Pangkalan Angkatan Laut, Barat Khawatir?

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, Politics, Security and Defence, Think China, Kamboja, Kekuatan Militer, kerja sama, Laut China Selatan, Pangkalan Militer 1

Para pejabat dari China dan Kamboja memulai pembangunan pangkalan angkatan laut di wilayah Kamboja Selatan dengan pendanaan China. Seorang perwakilan Beijing di Phnom Penh menyebut kerja sama militer sebagai bagian dari “kemitraan baju besi” kedua negara tersebut.[1] Pangkalan Angkatan Laut Ream sendiri memiliki posisi strategis karena berada di dekat ujung selatan Kamboja dekat dengan Laut China Selatan.

Peluncuran proyek di Pangkalan Angkatan Laut Ream dikatakan akan menggunakan bantuan hibah dari Beijing menurut seorang pejabat Kamboja untuk merenovasi pelabuhan tersebut, dilansir dari CNN. Aktifitas ini menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara Barat jika China akan menggunakan pelabuhan tersebut untuk kepentingan China. Namun, Menteri Pertahanan Kamboja Tea Banh menolak klaim tersebut dan menekankan bahwa konstitusi Kamboja sendiri melarang pangkalan militer asing di wilayahnya, dan bahwa negara Asia Tenggara terbuka untuk bantuan pembangunan dari negara lain.

Banh sendiri mengatakan bahwa renovasi pelabuhan tersebut adalah untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka melindungi negara, wilayah, dan kedaulatan Kamboja. Lebih detail, proyek tersebut dilakukan sebagai modernisasi fasilitas yang mencakup pekerjaan konstruksi dan renovasi di dok kering, dermaga, dan slipway, menurut berita yang dikelola negara. lembaga Agence Kampuchea Presse (AKP).

Pihak China juga mengatakan hal yang sama. Pembaharuan pangkalan tersebut juga “tidak ditargetkan pada pihak ketiga mana pun, dan akan kondusif untuk kerja sama praktis yang lebih erat antara kedua militer,” kata Duta Besar China Wang Wentian pada peletakan batu pertama. “Kerja sama militer China-Kamboja adalah kepentingan mendasar kedua negara dan dua bangsa kita,” lanjut Wentian.

Kekhawatiran Barat sendiri terlihat dari sebuah artikel yang mengutip pejabat Barat menuduh China secara diam-diam membangun fasilitas angkatan laut di bagian utara pangkalan itu untuk penggunaan militer Beijing secara eksklusif. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut laporan itu “mengkhawatirkan” pada 7 Juni 2022.[2]

“Kami telah mengetahui aktivitas Beijing di Ream selama beberapa waktu, dan kami mendorong Beijing untuk transparan tentang niatnya dan untuk memastikan bahwa aktivitasnya mendukung keamanan dan stabilitas regional,” jelas Albanese seraya menambahkan bahwa pemerintah Kamboja telah “secara konsisten meyakinkan” Canberra bahwa tidak ada militer asing yang akan diberikan akses eksklusif di pangkalan Ream.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian membalas tuduhan itu sebagai “tindakan intimidasi yang khas” dari Amerika Serikat. “AS telah menutup telinga terhadap posisi Kamboja, berulang kali membuat spekulasi jahat, menyerang dan mencoreng Kamboja, dan bahkan mengancam dan menekan Kamboja,” kata Zhao. Beijing juga menegaskan kemitraan internasionalnya bertujuan untuk pembangunan bersama sembari mengecam jaringan pangkalan militer global milik AS.

Untuk menghilangkan “keraguan” Washington, Kamboja mengizinkan atase pertahanan Kedutaan Besar AS di Phnom Penh untuk mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Ream. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sendiri marah dengan tuduhan AS yang menyatakan bahwa pelabuhan itu untuk militer China. Hun Sen dengan marah mengatakan bahwa “Pangkalan Angkatan Laut Ream bukanlah tempat bagi pencuri atau perampok. Anda dapat mengatakan apa pun yang Anda inginkan. Saya mengizinkan Anda untuk berkunjung, bukan untuk menyelidiki atau memeriksa.”[3]

Hubungan internasional di dunia anarkis ini membuat tiap aktor berusaha untuk bertahan dan menyelamatkan diri masing-masing (atau self-help), dilihat dari asumsi realisme. Tiap kerja sama yang dilakukan berbagai aktor, tentu terdapat kepentingan nasional tiap negara di dalamnya, hal ini yang menjadikan dasar dari kerja sama antar aktor: karena keuntungan yang lebih besar.

Kembali ke kondisi anarkis, dan konsep self-help, terdapat istilah “no free lunch” yang menjadi aturan tidak tertulis. Konsep NFL ini sendiri menyatakan bahwa optimasi adalah pusat dari banyak aktivitas manusia (dan dalam asumsi realisme, negara adalah aktor yang sama seperti manusia karena sifat dasarnya).[4] Istilah a free lunch ini mengacu pada situasi di seorang aktor tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menerima barang atau jasa, tetapi hal-hal yang tampak gratis sendiri memiliki biaya atau tujuan tersembunyi dari aktor pemberi barang atau jasa cuma-cuma itu.[5]

Pembangunan pelabuhan Kamboja ini juga bukan sebuah makan siang gratis bagi Kamboja. Seperti yang telah diketahui, China memiliki kepentingan besar di Laut China Selatan dan Kamboja terletak di tempat yang sangat strategis di wilayah laut itu. Dengan kerja sama modernisasi pelabuhan, China yang memberikan hibah untuk modernisasi pelabuhan tersebut bisa saja menggunakan fasilitas sebagai imbalan dari Kamboja untuk mengontrol wilayah Laut China Selatan.

[1] Simon McCarthy, “China and Cambodia break ground at naval base in show of ‘iron-clad’ relations”, CNN, 10 Juni 2022, https://edition.cnn.com/2022/06/09/asia/china-cambodia-naval-base-military-intl-hnk/index.html

[2] Ibid.

[3] David Rising dan Sopheng Cheang, “China, Cambodia break ground on port, dismiss US concerns”, 8 Juni 2022, http://eng.chinamil.com.cn/view/2022-06/09/content_10161772.htm

[4] Y. C. Ho dan D. L. Pepyne, “Simple Explanation of the No-Free-Lunch Theorem and Its Implications”, hlm 550

[5] Alexandra Twin, “There Ain’t No Such Thing as a Free Lunch (TANSTAAFL)”, 24 Agustus 2020, https://www.investopedia.com/terms/t/tanstaafl.asp

May 31 2021

Rusia Membuka Pangkalan Militer Kedua di Arktik: Sumber Daya Alam Sebagai Salah Satu Faktor Pendorong

Anita Susanto America, Asia Pacific, Europe, News, Security and Defence amerika serikat, Energi, NATO, Pangkalan Militer, Rusia 0

Rusia akhirnya mengundang wartawan untuk datang langsung ke pangkalan militernya di Arktik pada 17 Mei 2021 semenjak Rusia membuka tur virtualnya pada tahun 2017. Pada hari itu, selain melakukan tur, Rusia juga menunjukan berbagai senjata yang dimiliki di pangkalan militer tersebut. Pembangunan pangkalan militer ini telah menjadi rencana sejak lama karena dugaan adanya cadangan energi di kawasan tersebut. Pangkalan militer ini adalah bangunan kedua di Arktik setelah Northern Clover di Pulau Kolteny.

Baru-baru ini, lapangan udara di pangkalan militer Rusia atau dikenal dengan “Arctic Trefoil” diperbaharui agar semua jenis pesawat dapat mendarat di Arktik. Pada tur yang digelar pertengahan Mei 2021 tersebut, komandan yang bertanggung jawab mengatakan bahwa pangkalan militer tersebut berteknologi tinggi dan efisien secara ekologis sehingga layaknya seperti berada di stasiun luar angkasa namun berlokasi di kekosongan Arktik, bukan di orbit. Pangkalan militer yang berlokasi di Alexandra Land ini memiliki akses lewat udara, laut, dan darat yang memperkuat kekuatan pertahanan udara dan maritim Rusia.

Dibukanya pangkalan militer Rusia ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak seperti North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan juga Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa kerja sama yang damai pada masalah lingkungan, keselamatan maritim, dan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah Arktik harus dipatuhi oleh semua pihak yang berada di Kutub Utara itu. Namun negara pemilik pangkalan berkapasitas 150 tentara ini justru mengatakan bahwa pihak NATO dan AS lah yang menjadi sumber provokasi. Laksamana Moiseyev mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun tidak ada banyak pasukan mereka disini semenjak Perang Dunia Kedua dan kesempatan para wartawan untuk mengunjungi Arctic Trefoil itu adalah untuk menyampaikan sinyal damai kepada negara-negara yang curiga terhadap Rusia. Walaupun, semenjak 2007 ketika Rusia menancapkan benderanya di dasar laut Arktik, Rusia berusaha mengklaim bahwa wilayah daratan dan lautan Arktik itu adalah milik Rusia.

Pembukaan pangkalan militer di Arktik ini menurut pihak Rusia adalah untuk kepentingan ekonomi, selain karena prediksi adanya cadangan energi dimana Survei Geologi AS mengatakan terdapat 412 miliar barel minyak atau setara dengan 22 persen dari minyak dan gas dunia yang belum ditemukan, Rusia juga berencana untuk membuat jalur perdagangan laut lewat Arktik yaitu Northern Sea Route (NSR), untuk menghubungkan barang dan sumber daya alam antara Asia dan Eropa dan menyaingi jalur perdagangan Terusan Suez, karena mempersingkat durasi pengiriman sekitar 15 hari. Terkait dengan pangkalan militer, Laksamana Moiseyev menyebut pasukannya sebagai instrumen utama untuk melindungi kepentingan ekonomi tersebut, serta perbatasan Rusia.