Kudeta Militer

_130941526_640bdf87010f72370db46944b77d3e773fe905620_1750_3648_20521000x563

February 24 2024

Pengambilalihan kekuasaan oleh militer Gabon: kudeta atau konspirasi kerajaan?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Africa, History, Politics, Security and Defence, Think Ali Bongo, Jenderal Nguema, Kudeta Militer, Militer Gabon 0

Di saat benua Afrika dan sekitarnya bersukacita atas keanggotaan permanennya dalam kelompok G20, satu lagi negara Afrika mengalami pengambilalihan kekuasaan oleh militer, yang memperpanjang rentetan kudeta di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Pada tanggal 30 Agustus, Perdana Menteri (PM) terpilih Gabon, Ali Bongo digulingkan oleh junta perwira senior yang dipimpin oleh Jenderal Nguema.[1] Dengan ini, Bongo menjadi pemimpin kedelapan yang digulingkan di Afrika Barat dan Tengah sejak tahun 2020.

Kudeta ini mengakhiri kekuasaan dinasti Bongo selama 55 tahun di Gabon.[2] Omar Bongo memerintah negara ini selama hampir 42 tahun sejak 1967. [3]Pada saat kematiannya di tahun 2009, putranya, Ali Bongo, yang menjabat di bawah ayahnya sebagai menteri pertahanan, memenangkan kursi kepresidenan. Pihak oposisi mengkritik pemilihan yang disengketakan sebagai serah terima dinasti, dan kerusuhan mengguncang ibu kota ekonomi negara, Port-Gentil. Sekali lagi, ketika ia memenangkan masa jabatan kedua pada tahun 2016, protes dengan kekerasan pecah di ibu kota negara, Libreville.[4]

Sebagai sekutu dekat Prancis seperti ayahnya,[5] Bongo berusaha untuk mendapatkan masa jabatan ketiganya dan memenangkan pemilu yang baru saja diadakan dengan 64 persen suara. [6]Kandidat Oposisi Albert Ondo Ossa, meskipun berhasil menggalang aliansi enam partai Oposisi di bawah koalisi “Alternance 2023”,[7] hanya mampu meraih 30,77 persen suara.[8] Ironisnya, penggulingan ini terjadi beberapa menit setelah Pusat Pemilihan Umum Gabon (CGE) mengumumkan kemenangan Bongo dalam pemilihan presiden, terlepas dari tuduhan kecurangan yang dilontarkan oleh partai-partai Oposisi.

Terungkapnya kudeta

Pada pagi hari tanggal 30 Agustus, tak lama setelah hasil pemilu diumumkan, selusin tentara yang diidentifikasi sebagai anggota “Komite Transisi dan Pemulihan Institusi (CTRI)”[9] muncul di televisi nasional untuk menyatakan bahwa pemilu tersebut tidak sah dan membubarkan semua lembaga negara. Menyusul deklarasi ini, puluhan ribu orang keluar untuk merayakannya di jalan-jalan Libreville, ibu kota negara.[10] Kerumunan orang yang sama juga terlihat di jalan-jalan dan pusat komersial Port-Gentil.

Faktanya, sebelumnya pada bulan Januari 2019,[11] terjadi upaya kudeta oleh sekelompok perwira militer ketika Bongo sedang menjalani perawatan di Maroko karena stroke. Kudeta yang gagal itu tidak diragukan lagi menunjukkan berkurangnya kendali Bongo atas militer negara itu. Karena ‘Presiden aman’, frasa klasik kudeta, menurut militer, PM yang digulingkan ditahan dalam tahanan rumah dan dapat melakukan perjalanan ke luar negeri untuk perawatan medis.[12] Namun, Presiden mengeluarkan seruan emosional kepada teman-teman Gabon di seluruh dunia untuk “bersuara” untuk mendukung dia dan keluarganya.[13] Selain itu, para pemimpin kudeta menangkap Noureddin Bongo Valentin, putra Presiden yang digulingkan, dan enam orang lainnya atas tuduhan pengkhianatan.[14]

Pada tanggal 4 September, pemimpin militer Gabon yang baru, Jenderal Nguema, mengambil sumpah sebagai Presiden sementara.[15] Dalam upacara pengambilan sumpah di istana kepresidenan di Libreville, ibukota Gabon, pemimpin ini menjanjikan “pemilihan umum yang bebas, transparan, dan kredibel”[16] untuk memulihkan pemerintahan sipil dengan undang-undang pemilihan umum yang baru, hukum pidana yang baru, dan referendum tentang Konstitusi yang baru.[17] Selain itu, ia juga berjanji untuk membebaskan semua tahanan politik dan menyatakan bahwa kudeta sebenarnya telah membantu mencegah pertumpahan darah setelah pemilu.

Reaksi internasional

Uni Afrika mengecamnya dan akibatnya menangguhkan keanggotaan Gabon.[18] Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Prancis, mengkritik pengambilalihan kekuasaan dan menekan junta untuk menjabarkan rencana pemulihan pemerintahan sipil. Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Tengah (ECCAS)[19] juga mengutuk kudeta tersebut dan menyerukan dialog untuk memulihkan rezim sipil. Sejauh ini, tidak ada negara yang mengakui Nguema sebagai pemimpin Gabon yang sah.[20]

Kudeta ini menempatkan Prancis, mantan penguasa kolonial Gabon, dalam situasi yang paling genting. Karena Prancis selalu mendukung Ali Bongo dan memiliki hubungan yang baik, Prancis mungkin akan mempertimbangkan untuk melakukan intervensi militer untuk memulihkan pemerintahan Gabon yang terpilih secara demokratis. Sekitar 400 tentara Prancis ditempatkan secara permanen di negara ini untuk pelatihan dan bantuan militer,[21] termasuk di sebuah pangkalan di ibukota. Prancis juga memiliki hubungan ekonomi yang luas dengan Gabon. Setidaknya 80 perusahaan Prancis, terutama di industri pertambangan dan minyak, terdaftar di Gabon.[22] Gabon adalah produsen mangan terbesar kedua di dunia setelah Afrika Selatan, dan Prancis mengekstraksi 90 persen mangan Gabon.[23] Perdana Menteri Prancis, Elisabeth Borne, menyatakan bahwa Prancis memantau situasi dengan cermat.[24]

Kudeta atau revolusi istana?

Sehari setelah melakukan kudeta, Nguema bertemu dengan duta besar Prancis untuk Gabon, Alexis Lamek, dan berjanji untuk meningkatkan hubungan dengan Paris. Dalam waktu kurang dari seminggu, Nguema melantik dirinya sendiri sebagai Presiden transisional Gabon, membentuk parlemen baru, dan membebaskan para tahanan politik. Pelantikan yang cepat ini mungkin merupakan upaya untuk membuktikan legitimasinya dan mengkonsolidasikan kekuatannya untuk mencegah lawan-lawan potensial menantang kepemimpinannya. Hal ini juga dapat berarti bahwa pendirian lama masih berkuasa.

Tidak diragukan lagi, dengan pergantian pengawal ini, warga Gabon yang sangat menginginkan perubahan melihat secercah harapan. Ironisnya, pemimpin kudeta, Jenderal Nguema, adalah sepupu dari Presiden yang digulingkan. Jenderal berusia 48 tahun ini pernah menjadi pengawal mendiang ayah Ali Bongo dan mengepalai Garda Republik, sebuah unit militer elit. Dia telah menjadi bagian dari kelompok loyalis dekat Bongo.[25] Inilah salah satu alasan mengapa kandidat Oposisi Ossa melabeli kudeta tersebut sebagai “revolusi istana”, yang hanya merupakan taktik yang digunakan oleh keluarga Bongo untuk mempertahankan kekuasaan absolut mereka atas negara. Selain itu, ada rumor bahwa kudeta tersebut didalangi oleh saudara perempuan dari Presiden yang digulingkan, Pascaline Bongo.[26] Memang, banyak orang berpikir bahwa kekuasaan Gen Nguema tidak akan berbeda dengan dinasti Bongo selama 55 tahun, yang paling tepat digambarkan sebagai hubungan keluarga di mana seorang saudara laki-laki menggantikan saudara laki-laki lainnya.[27]

Buntut dari kudeta di Gabon

Gabon, yang menduduki peringkat ke-35 dalam hal cadangan minyak, adalah anggota OPEC.[28] Gabon adalah salah satu negara terkaya di Afrika dalam hal pendapatan per kapita. Namun, lebih dari sepertiga dari 2,4 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan, dan 40 persen dari mereka yang berusia antara 15 dan 24 tahun menganggur,[29] menurut survei Bank Dunia tahun 2020.[30] Di bawah kepemimpinan Bongo, Gabon bernasib sangat buruk dalam Indeks Freedom House, dengan skor hanya 20 dari 100.[31] Hal ini terutama disebabkan oleh kontrol Presiden Bongo terhadap militer negara. Ironisnya, saat ini, masa depan Bongo masih belum jelas; begitu pula dengan kontrolnya terhadap militer yang sama. Meskipun junta menjanjikan pemilu yang bebas dan adil, mereka tidak menetapkan jadwal untuk itu. Kemudian, Jenderal Nguema merekrut seorang ekonom, Tn. Raymond Ndong Sima, sebagai “perdana menteri transisi”. Sima berjanji untuk mengadakan pemilihan umum dalam waktu dua tahun.[32]

Dengan kudeta ini, Gabon bergabung dengan kelompok negara yang tidak terkenal seperti Mali, Guinea, Burkina Faso dan Niger.[33] Semua negara Afrika ini telah mengalami kudeta dalam tiga tahun terakhir. Kehancuran politik Bongo mencerminkan pola kudeta tertentu di Afrika Francophone. Sebaliknya, Rusia telah bekerja keras untuk memperluas pengaruhnya di wilayah ini dan mungkin mengambil kesempatan untuk melakukannya dengan mendukung pemerintahan junta Gabon.

Wilayah ini, yang terkenal sebagai sabuk kudeta, bahkan satu dekade sebelumnya, secara bertahap melepaskan reputasi buruknya. Namun, ketidakamanan dan korupsi yang terus berlanjut telah menghasilkan tren yang menyebabkan kekhawatiran di Afrika dan sekitarnya. Memerangi pemberontakan Islamis yang merusak kepercayaan terhadap pemerintah demokratis adalah prioritas bagi Niger dan negara-negara Sahel lainnya. Meskipun Gabon terletak lebih jauh ke selatan di sepanjang pantai Atlantik, Gabon tidak mengalami kesulitan-kesulitan ini. Kudeta akan menjadi sinyal kuat lain dari kemunduran demokrasi di daerah yang rentan.

Banyak pemimpin mapan lainnya di daerah tersebut, yang mandat demokrasinya mungkin lebih lemah daripada ketergantungan mereka pada angkatan bersenjata atau tentara bayaran asing untuk mempertahankan kekuasaan mereka, akan mengamati dengan seksama kejadian-kejadian setelah kudeta di Gabon. Kudeta di Gabon juga menyoroti penyebab mendasar kudeta di seluruh Afrika: Matinya proses pemilihan umum dan meningkatnya popularitas otoritas militer. Sementara itu, bagi rakyat Gabon, ini adalah langkah pertama menuju demokrasi, dan mereka akan terus berharap akan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil di mana para penguasa lama melepaskan kekuasaannya.

[1] Archibald S.Henry & Elizabeth Murray. Whay to Know About Gabon’s Coup. United States Institute of Peace. 31 Agustus 2023. https://www.usip.org/publications/2023/08/what-know-about-gabons-coup

[2] Nosmot Gbadamosi. Has Gabon’s ‘all-powerful’ Bongo dynasty really lost its 55-year grip?. Aljazeera. 1 September 2023. https://www.aljazeera.com/features/2023/9/1/has-gabons-all-powerful-bongo-dynasty-really-lost-its-55-year-grip

[3] Ibid.

[4] France 24. Bongo is sworn in following disputed presidential vote. 16 Oktober 2009. https://www.france24.com/en/20091016-bongo-sworn-following-disputed-presidential-vote

[5] Melissa Chemam. Coup highlights France’s enduring friendship with longtime rulers of Gabon. RFI. 1 September 2023. https://www.rfi.fr/en/africa/20230901-coup-highlights-france-s-enduring-friendship-with-longtime-rulers-of-gabon

[6] Firstpost. Days after presidential election in Gabon, military announces they are seizing power. 30 Agustus 2023. https://www.firstpost.com/world/days-after-presidential-election-in-gabon-military-announces-they-are-seizing-power-13056542.html

[7] France 24. Gabon’s Bongo aims for third term in office as voters head to polls. 26 Agustus 2023. https://www.france24.com/en/live-news/20230826-gabon-s-bongo-aims-for-third-term-in-nationwide-poll

[8] Emmanuel Egobiambu. Gabon Opposition Urges Coup Leaders To Declare It As Election Winner. Channels TV. 31 Agustus 2023. https://www.channelstv.com/2023/08/31/gabon-opposition-urges-coup-leaders-to-declare-it-as-election-winner/

[9] James Tasamba. Gabon’s transitional government names new Cabinet. AA. 10 September 2023. https://www.aa.com.tr/en/africa/gabon-s-transitional-government-names-new-cabinet/2987989

[10] Aljazeera. Photo: Hundreds celebrate in Gabon’s capital after soldiers seize power. 30 Agustus 2023. https://www.aljazeera.com/gallery/2023/8/30/photos-hundreds-celebrate-in-gabons-capital-after-soldiers-seize-power

[11] Israel Arogbonlo. FLASHBACK: How Gabon stopped attempted coup against Alo Bongo in 2019. Nigerian Tribune. 30 Agustus 2023. https://tribuneonlineng.com/flashback-how-gabon-stopped-attempted-coup-against-ali-bongo-in-2019/

[12] Aljazeera. Gabon’s military says deposed President Ali Bongo ‘free’to travel abroad. 7 September 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/9/7/gabons-military-says-ex-president-ali-bongo-free-to-travel-abroad

[13] Olanyi Apanpa. VIDEO: ‘Make noise, I’ve been arrested’-Gabon’s Ali Bongo begs ‘friends’for help. Punch. 30 Agustus 2023. https://punchng.com/video-make-noise-ive-been-arrested-gabons-ali-bongo-begs-friends-for-help/

[14] Africa News. Gabon: President Ali Bongo under house arrest, according to military putschists. 30 Agustus 2023. https://www.africanews.com/2023/08/30/gabon-president-ali-bongo-under-house-arrest-according-to-military-putschists/

[15] Aljazeera. Gabon coup leader Nguema sworn in as transitional head of state. 4 September 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/9/4/gabon-coup-leader-nguema-sworn-in-as-transitional-head-of-state

[16] DW. Gabon coup leader sworn in as interim leader. 4 September 2023. https://www.dw.com/en/gabon-coup-leader-sworn-in-as-interim-leader/a-66718055

[17] Ibid.

[18] Thomas Naadi. Gabon coup leader Brice Nguema vows free elections- but no date. BBC. 4 September 2023. https://www.bbc.com/news/world-africa-66705693

[19] Aurore Bonny. Central African bloc slams coup in Gabon. AA. 31 Agustus 2023. https://www.aa.com.tr/en/africa/central-african-bloc-slams-coup-in-gabon/2980299

[20] The Guardian. Gabon coup leader takes presidential oath and promises ‘free’ elections. 4 September 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/sep/04/gabon-coup-general-brice-oligui-nguema-interim-president-elections

[21] France 24. France condemns Gabon coup as another African ally falls. 30 Agustus 2023. https://www.france24.com/en/live-news/20230830-france-condemns-gabon-coup-as-another-african-ally-falls

[22] RFI. What’s at stake for French businesses after the coup in Gabon?. 1 September 2023. https://www.rfi.fr/en/africa/20230901-what-s-at-stake-for-french-businesses-after-the-coup-in-gabon

[23] Barron’s Oil, Manganese, Food: France’s Gabon Business Interests. 30 Agustus 2023. https://www.barrons.com/news/oil-manganese-food-france-s-gabon-business-interests-bf75c0d1

[24] Nur Asena Erturk. France condemns military coup in Gabon, monitors situation with attention. AA. 30 Agustus 2023. https://www.aa.com.tr/en/africa/france-condemns-military-coup-in-gabon-monitors-situation-with-attention/2979020

[25] Aveek Banerjee. Gabon military leader Brice Nguema sworn in as President after last week’s coup ousting Ali Bongo. India TV. 4 September 2023. https://www.indiatvnews.com/news/world/gabon-military-leader-brice-nguema-sworn-in-as-president-after-last-week-coup-ousting-ali-bongo-ondimba-latest-updates-2023-09-04-890739

[26] Aljazeera. ‘Family affair’: Gabon opposition lambasts coup, claims election victory. 1 September 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/9/1/family-affair-gabon-opposition-lambasts-coup-claims-election-victory

[27] Africa News. Gabon’s opposition leader claims coup is a ‘family affair’. 1 September 2023. https://www.africanews.com/2023/09/01/gabons-opposition-leader-claims-coup-is-a-family-affair/

[28] S.M.Saifee Islam. Gabon Coup: Another Instance of Colonial Legacy?. Eurasia review. 6 September 2023. https://www.eurasiareview.com/06092023-gabon-coup-another-instance-of-colonial-legacy-analysis/?__cf_chl_tk=KHb2rRUor9g7ngriTcWiIj0DYVfX3S7CdRkb6z3K2yk-1695664377-0-gaNycGzNDJA

[29] Matt Watts. Gabon coup: President calls for help as army takes power. The Standard. 30 Agustus 2023. https://www.standard.co.uk/news/world/military-announce-coup-gabon-army-seize-power-ali-bongo-president-election-b1103624.html

[30] Freedom House. Gabon. https://freedomhouse.org/country/gabon/freedom-world/2023

[31] Paul Richardson & Moses Mozart Dzawu. Gabon Eurobonds Gain as Junta Plans Two-Year Reutrn to Democracy. Bloomberg. 11 September 2023. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-11/gabon-s-junta-plans-two-year-transition-back-to-civilian-rule

[32] RFI. Gabon junta eyes two-year transition period before holding elections. 11 September 2023. https://www.rfi.fr/en/africa/20230911-gabon-junta-eyes-two-year-transition-period-before-holding-elections

[33] Declan Wash. Coasts to Coast, a Corridor of Coups Brings Turmoil in Africa. The New York Times. 29 Juli 2023. https://www.nytimes.com/2023/07/29/world/africa/africa-coups-niger.html

Myanmar democracy icon Aung San Suu Kyi poses for a portrait at the National League for Democracy (NLD) headquarters in Yangon on December 8, 2010 in Yangon, Myanmar. On the evening of 13 November 2010, Aung San Suu Kyi was released from house arrest. The Nobel Peace Prize laureate had been detained for 15 of the past 21 years. (Photo by Drn/Getty Images)

April 4 2023

Partai Aung San Suu Kyi Resmi Dibubarkan Junta Militer

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Aung Suu Kyi, Kudeta Militer, Kudeta Myanmar, Myanmar 0

Rezim junta militer Myanmar secara resmi mengumumkan pembubaran partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD) pimpinan mantan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi. Keputusan tersebut diumumkan oleh komisi pemilihan umum pada Selasa (28/3), dengan alasan bahwa NLD tidak memenuhi kriteria terbaru untuk mengikuti pemilu.

Sebelumnya, Myawaddy TV yang dikelola negara mengumumkan bahwa 63 partai telah mendaftar di tingkat lokal atau nasional dan menamai 40 partai yang secara otomatis dibubarkan karena gagal mendaftar pada batas waktu Selasa.

UU Baru Junta Militer

Hal ini berkaitan dengan pemerintah militer mengeluarkan undang-undang baru untuk pendaftaran partai politik yang bertujuan untuk mempersulit kelompok oposisi untuk mengajukan tantangan serius terhadap kandidat favoritnya. Persyaratan yang ditetapkan seperti tingkat minimum keanggotaan dan kandidat serta jabatan sulit dipenuhi oleh partai mana pun tanpa dukungan tentara dan kroninya, terutama dalam suasana politik yang represif.

Undang-undang baru tersebut menyatakan bahwa partai politik yang sudah ada harus mendaftar ulang ke komisi pemilihan dalam waktu dua bulan setelah diberlakukan, yaitu paling lambat 28 Maret. Jika partai gagal mendaftar, maka akan dianggap “secara otomatis dibatalkan” dan dianggap bubar. Selain itu, partai juga harus menyerahkan propertinya kepada pemerintah jika dibubarkan atas kemauannya sendiri atau ketika pendaftarannya dibatalkan berdasarkan undang-undang.

Liga Nasional untuk Demokrasi menolak undang-undang tersebut hanya beberapa hari setelah diumumkan, menganggap pemilihan yang direncanakan oleh militer ilegal dan setara dengan “pemilihan palsu.” Mereka menyatakan bahwa setiap individu atau entitas yang bekerja sama dengan militer dalam pemilihan akan dianggap sebagai pengkhianat tingkat tinggi.

Semakin mundurnya demokrasi di Myanmar?

Keputusan ini dianggap sebagai pukulan terhadap demokrasi di Myanmar, karena NLD dianggap sebagai partai pembawa demokrasi di negara tersebut. Suu Kyi mendirikan NLD pada 1988 dan partai ini langsung menang telak dalam pemilu pada 1990. Namun, junta militer menjegal dan membatalkan kemenangan NLD.

Setelah pemilu 2020, junta kembali membayangi pemerintahan NLD dengan menuding partai tersebut melakukan kecurangan. Junta mengudeta pemerintahan sipil Myanmar pada Februari 2020 dan menangkap sederet pejabat, termasuk Suu Kyi.

Sejak saat itu, warga Myanmar terus turun ke jalan dan disambut dengan tindakan keras aparat. Sementara itu, Suu Kyi masih mendekam di tahanan sembari menjalani proses peradilan yang dianggap sarat politik.

Menurut Richard Horsey, seorang penasihat senior untuk Myanmar di Crisis Group, jika pemilu dipaksakan dengan kekuatan militer, maka pemilihan umum nasional “akan menjadi yang paling berdarah dalam sejarah terbaru negara ini”.

Lebih lanjut, Horsey mengatakan bahwa “mayoritas penduduk dengan keras menentang untuk mengikuti pemilu guna melegitimasi kontrol politik militer, sehingga kita akan melihat kekerasan meningkat jika rezim mencoba memaksakan pemilihan, dan kelompok-kelompok perlawanan berusaha mengganggu mereka.”

Ia juga menambahkan bahwa “untuk mencegah eskalasi ini, aktor barat dan regional harus mengirimkan pesan bersama bahwa pemilihan umum adalah ilegal, dan menahan dukungan pemilihan”.

Horsey menyarankan agar pemerintah persatuan nasional, yang dibentuk oleh politisi dan aktivis terpilih untuk menentang junta, harus dengan tegas menentang serangan terhadap target pemilihan oleh kelompok-kelompok perlawanan.

TOPSHOT - Sudan's top army general Abdel Fattah al-Burhan speaks during a press conference at the General Command of the Armed Forces in Khartoum on October 26, 2021. - Angry Sudanese stood their ground in street protests against a coup, as international condemnation of the military's takeover poured in ahead of a UN Security Council meeting. (Photo by Ashraf SHAZLY / AFP) (Photo by ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)

May 30 2022

Sudan Menarik Status Darurat Nasional Pasca Kudeta 2021

Chatrine Debora News, Politics, Security and Defence Kudeta, Kudeta Militer, Militer, Sudan 0

Dewan Penguasa Transisi Sudan mengonfirmasi bahwa kepala dewan militer berkuasa, Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan, mencabut status darurat nasional Sudan. Keputusan al-Burhan dilakukan pasca pertemuan dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan yang merekomendasikan pencabutan keadaan darurat, termasuk pelepasan tahanan.

Keadaan darurat nasional sebelumnya diberlakukan karena perebutan kekuasaan melalui kudeta pada Oktober 2021 lalu. Al-Burhan mendeklarasikan status darurat nasional yang dilanjutkan dengan pembubaran Dewan Kedaulatan dan Kementerian Sudan, serta menangguhkan diskusi beberapa pasal di dokumen konstitusional.

Al-Burhan melalui perintah daruratnya juga menangkap mantan Perdana Menteri Abdullah Hamdok, para menterinya, dan politisi lainnya di bawah undang-undang darurat. Dampaknya, kekuatan dan pengaruh dari pasukan keamanan dan badan intelijen meningkat, sehingga masyarakat turun ke jalan untuk memprotes ‘anti-kudeta’ di ibu kota Khartoum, Sudan.

Kekuatan militer ini diperbolehkan menangkap para demonstran, dan pasukan keamanan lain, serta memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan yang luas, sehingga dapat menangkap demonstran dan juga melakukan penahanan.

Aktivis kemanusiaan melaporkan bahwa para petugas keamanan menggunakan tembakan dan gas air mata untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa. Dalam bentrokan antara pendemo dan kekuatan militer, disinyalir militer membunuh setidaknya dua orang pada hari Minggu kemarin (29/30). Dengan begitu, angka ini menambah total korban yakni setidaknya 98 orang meninggal dan 4.300 orang terluka pada masa demo anti-kudeta.

Komite Pusat Dokter Sudan yang juga mendukung demonstrasi menilai bahwa dari dua korban tersebut, satu korban ditembak mati, dan satu korban lain dikarenakan menghirup gas air mata.

Komite menilai bahwa para militer yang ditugaskan mengamankan kudeta menggunakan kekerasan yang bertujuan mematikan karena menggunakan berbagai jenis senjata pada demonstran yang menginginkan revolusi.

Pencabutan status darurat untuk periode transisi yang lebih stabil

Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan menjelaskan bahwa pencabutan status darurat tersebut merupakan upaya untuk menciptakan suasana “dialog yang bermanfaat dan bermakna guna mencapai stabilitas selama masa transisi [menuju pemerintahan sipil].” Langkah ini menunjukkan adanya upaya atau tawaran untuk berdialog dan mencapai kesepakatan bersama.

Jenderal al-Burhan berulang kali menjanjikan adanya pemilihan umum yang bebas di tahun 2024, namun para oposisi menilai al-Burhan hanya mengulur waktu untuk memperluas dan memperkuat kekuasaannya sembari melakukan upaya konsolidasi dengan partai politik, kepala suku, serta masyarakat Sudan.

Masyarakat terpinggirkan di Sudan menginginkan adanya pemerintahan yang fokus pada bantuan ekonomi, terutama pembangunan di area desa mereka, serta pemberian posisi pemerintahan pada pemimpin lokal.

Tekanan internasional atas Sudan

PBB, Uni Afrika dan delapan negara kelompok regional Afrika Timur telah mendorong adanya upaya memfasilitasi pembicaraan yang dipimpin Sudan untuk menyelesaikan krisis.

Selain itu, Amerika Serikat juga sudah menekan pemerintahan militer Sudan melalui jalur ekonomi. AS dan aliansinya juga menangguhkan bantuan senilai miliaran dolar untuk Sudan, di mana AS menyarankan agar para pemangku bisnis tidak melakukan aktivitas ekonomi di Sudan, dan mengancam menjatuhkan sanksi pada pemimpin Sudan. Pemerintahan Biden juga mendorong negara tersebut untuk kembali transisi demokrasi yang terhenti karena tindakan kudeta.

Mengingat keadaan Sudan yang sudah tidak stabil baik secara ekonomi dan politik, pemerintahan yang berkuasa saat ini harus mempertimbangkan upaya pemulihan kekuasaan dan keadaan di Sudan pasca kudeta.

A British embassy staff walks past a banner of Aung San Suu Kyi prior to a press conference at the embassy in Jakarta on August 11, 2009. Indonesia expressed its disappointment at the latest conviction of Aung San Suu Kyi, who was placed under house arrest for 18 months. "The Indonesian government is very disappointed over the verdict given by the Burmese court against Aung San Suu Kyi," foreign ministry spokesman Teuku Faizasyah told AFP, using the old name for the country. AFP PHOTO / ADEK BERRY (Photo credit should read ADEK BERRY/AFP via Getty Images)

December 7 2021

Resmi, Aung San Suu Kyi Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara

Chatrine Debora Asia Pacific, Breaking, Politics, Security and Defence, Social and Culture Aung San Suu Kyi, Kudeta Militer, Militer Myanmar, Myanmar 0

Setelah seminggu ditunda, akhirnya vonis pertama pengadilan militer Myanmar atas Aung San Suu Kyi diumumkan. Sebelumnya, vonis ditangguhkan setelah Suu Kyi dan Presiden Win Myint menyangkal tuduhan-tuduhan yang ditujukan pada mereka.

Politisi terpopuler Myanmar sekaligus pemenang Hadiah Nobel Perdamaian tersebut akhirnya dijatuhi hukuman empat tahun penjara atas dasar menentang junta militer dan melanggar aturan Covid-19. Suu Kyi juga dituduh atas 11 kejahatan lain termasuk korupsi hingga pelanggaran intelijen, yang jika terbukti bersalah, bisa menghasilkan lebih dari satu abad hukuman penjara. Di sisi lain, Presiden Win Myint juga dijatuhi hukuman yang sama dengan dasar tuduhan yang sama dengan Suu Kyi.

Juru bicara Junta Militer, Zaw Min Tun, menyatakan Suu Kyi dihukum dua tahun penjara berdasarkan pasal 505(b) dan dua tahun penjara menurut Undang-Undang tentang Bencana Alam. Kedua politisi ini belum akan dibawa ke penjara karena mereka akan menghadapi dakwaan lain dari tempat tinggal mereka saat ini.

Pendukung Suu Kyi menilai tuduhan tidak berdasar atas politisi tersebut hanya dilakukan untuk mengakhiri kekuatan pengaruh dan karir politik Suu Kyi.

Masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai adanya motif politik dalam vonis dan keputusan pengadilan. Terlebih melihat tertutupnya proses persidangan di pengadilan militer, dan dilarangnya pengacara untuk berbicara kepada media massa.

Legislator Malaysia sekaligus Ketua The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Parliamentarians for Human Rights (APJR), Charles Santiago, mengecam putusan pengadilan militer Myanmar dan menyatakannya sebagai “parodi keadilan.” Santiago mendorong agar ASEAN mengambil tindakan tegas terhadap pengambilalih kekuasaan yang ilegal ini.

Hingga saat ini ASEAN masih menggunakan diplomasi dan rencana damai dengan junta militer Myanmar.

October 28 2021

Kudeta Militer Pemerintahan Sudan, Perdana Menteri Ditangkap

Chatrine Debora Africa, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Berita Politik, Kudeta Militer, Politik Domestik, Sudan 1

Upaya kudeta di Ibu Kota Sudan, Khartoum, terjadi saat mayoritas anggota kabinet dan partai pendukung pemerintah di tangkap. Dilansir Reuters, mantan menteri dan penasihat untuk Perdana Menteri, Faisal Mohamed Salih, serta anggota dewan Mohamed al-Faki Soleiman juga turut ditangkap.

Dewan Informasi Sudan menyatakan Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang ditangkap dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan setelah menolak menyatakan dukungan pada kudeta militer yang terjadi. Sehari setelahnya, Perdana Menteri beserta istrinya diperbolehkan kembali ke rumah, sehingga keamanan sekitar langsung dijaga ketat. Namun, elit politik lain masih ditahan di lokasi yang dirahasiakan tersebut.

Ribuan pendukung konstitusi pada masa transisi demokrasi di Sudan menolak upaya kudeta, di mana aktivis pro-demokrasi Dura Gambo menyaksikan kekuatan paramiliter mengejar demonstran hingga wilayah pemukiman Khartoum. Suara tembakan terdengar karena kekuatan militer menembakan senjata ke arah demonstran. Sejauh ini terdapat tujuh orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka.

Revolusi Sudan dan Awal Mula Kudeta 2021

Kudeta ini muncul setelah dua tahun pasca protes penurunan pemerintahan otoriter Omar al-Bashir dan hanya beberapa minggu sebelum kekuatan militer seharusnya memberikan kepemimpinan ke masyarakat sipil. Tahun 2018 lalu terdapat protes massal yang menolak korupsi, kemiskinan, dan tingkat pengangguran di wilayah Timur Laut wilayah Atbara. Omar al-Bashir yang memimpin selama kurang lebih 30 tahun sejak kudeta militer tahun 1989 menimbulkan kekacauan ekonomi dan sosial politik, sehingga menghasilkan revolusi Sudan.

Pasca turunnya Al-Bashir, pemerintahan digantikan oleh pemerintahan militer transisi, namun demonstran menginginkan adanya pemerintahan oleh sipil. Tensi antara militer dan sipil terjadi, di mana seharusnya ada pembagian kekuasaan di Sudan, sehingga muncul upaya penangkapan Perdana Menteri yang dianggap menghambat transisi kepemimpinan militer penuh. Sejak saat itu, perpecahan pro-demokrasi dan pro-militer membuat isu politik semakin rumit karena banyak partai yang menggunakan tensi ini untuk menjaga bahkan meningkatkan kekuasaan domestiknya.

Di satu sisi, terdapat Sudanese Armed Forces (SAF) atau Angkatan Bersenjata Sudan yang dipimpin Abdel Fattah, yakni pimpinan militer yang mengetuai Dewan Kedaulatan Sudan, yang membuat terjadi penangkapan masyarakat sipil dan PM Abdalla Hamdok. Abdel juga yang mendeklarasikan keadaan darurat diseluruh wilayah Sudan, sekaligus membubarkan dewan serta pemerintahan transisi. Di sisi lain, pemimpin politik sipil menilai adanya kekhawatiran terkait kekuatan militer, sehingga menginginkan reformasi kekuatan militer.

Putusnya Koneksi Internet dan Reaksi Internasional

NetBlock, Badan berbasis internet dari Inggris menyatakan bahwa sejak upaya kudeta, akses dan layanan internet di Sudan terganggu. NetBlock menambahkan bahwa konektivitas di Sudan menurun menjadi hanya 24 persen, sehingga arus informasi mengenai berita insiden menjadi terbatas. Batasan akses informasi pada masa krisis ini dikhawatirkan menghasilkan persepsi jangka panjang masyarakat atas kebenaran kudeta yang terjadi, termasuk upaya propaganda domestik.

Selanjutnya, di bawah pemerintahan Hamdok dan Dewan Transisi, Sudan dihapuskan dari daftar negara pendukung teroris AS, sehingga investasi dan bantuan internasional semakin terbuka lebar. Namun tidak dipungkiri, negara ini masih kesulitan dalam pemulihan dan reformasi ekonomi sehingga membutuhkan pinjaman dan bantuan dari institusi internasional.

Utusan Khusus AS di Afrika, Jeffrey Feltman, sempat bertemu dengan politisi Sudan beberapa jam sebelum kudeta terjadi. Feltman selama beberapa minggu ke belakang berupaya mengadakan dialog dengan pihak militer agar kudeta tidak terjadi. Seorang diplomat juga mengatakan bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) akan mendiskusikan isu Sudan secara tertutup dengan Inggris, Irlandia, Norwegia, Amerika Serikat, Estonia, dan Prancis pada hari Selasa (26/10).

Di sisi lain, Amerika Serikat akan menangguhkan bantuan sekitar USD700 juta untuk Sudan pasca kudeta militer dan menegaskan agar adanya restorasi kepemimpinan sipil kembali. “Pemerintahan transisi yang dipimpin sipil harus segera dikembalikan dan merepresentasikan keinginan masyarakat.” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Krisis politik dan keamanan di Sudan perlu diselesaikan dengan dialog dan bantuan baik ekonomi dan kemanusiaan. Kompetisi politik yang menghasilkan kerugian pada masyarakat sipil dan kestabilan pemerintahan di Sudan bisa menjadi alarm bagi kondisi di wilayah lainnya di Afrika.

September 9 2021

Kudeta di Guinea, Pemimpin Militer Muncul ke Publik

Chatrine Debora News, Politics, Security and Defence Guinea, Kudeta, Kudeta Militer 0

Pengambilalihan kekuasaan kembali terjadi, di mana kali ini terjadi di wilayah Barat Afrika yakni Guinea. Pasukan tentara khusus , National Rally and Development Committee Guinea, mengumumkan di televisi bahwa mereka telah menggulingkan Presiden Alpha Conde.

Sebelumnya, baku tembak terjadi di sekitar istana presiden dan gedung pemerintahan lainnya di wilayah Conakry, menyusul adanya laporan upaya percobaan kudeta. Dua orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Sebuah video beredar di internet menunjukkan para tentara berdatangan ke ibu kota guna melancarkan kudeta pemerintahan. Namun, Menteri Pertahanan Guinea mengklaim bahwa militer negara sudah berhasil menahan ancaman dan mengusir kelompok penyerang, tetapi video yang beredar di media sosial menunjukkan sebaliknya, tampak menunjukkan presiden ditahan oleh tentara.

Pemimpin pasukan militer khusus, Mamady Doumbouya, menekankan tindakan tersebut didasari keadaan kemiskinan dan kasus korupsi berkepanjangan yang sudah melanda Guinea selama ini.

Kondisi perpolitikan domestik Guinea cukup riskan sejak pemilihan umum periode lalu sangat kacau karena protes terjadi di berbagai wilayah, bahkan jatuhnya korban jiwa karena oposisi mengklaim kecurangan. Conde yang berusia 83 tahun sudah memenangkan tiga periode kepemimpinan sejak 2010, bahkan selamat dari upaya pembunuhan di tahun 2011.

Periode kepemimpinan ini melebihi batasan periode kepemimpinan yang sesuai hukum hanya diperbolehkan dua periode. Kondisi ini yang semakin meningkat ketidakpercayaan perpolitikan domestik.

Instabilitas dan kompetisi politik domestik Guinea, di mana kudeta juga pernah terjadi pada tahun 1984 dan tahun 2018. Mantan presiden pertama Guinea Lansana Conte menjabat hingga kematiannya di tahun 2008 dikarenakan sakit. Pasca kematian tersebut, terjadi upaya kudeta militer Dewan Nasional untuk Demokrasi dan Pembangunan pada tahun 2008 lalu.

“Kami akan memformulasikan kembali konstitusi secara bersama-sama. Kehidupan personalisasi politik telah usai. Kita tidak akan lagi mempercayakan perpolitikan pada satu orang, namun kepada semua masyarakat. Tindakan ini adalah tugas seorang tentara, untuk menyelamatkan negara.” kata Mamady Doumbouya.

Pasukan militer mengatakan sudah menutup akses darat dan udara negara. Mereka juga akan memanggil menteri kabinet Conde pada Senin pagi waktu setempat di Conakry untuk berdiskusi bersama.

“Kami ingin mengembalikan kesatuan komunitas nasional dan internasional. Presiden saat ini tidak dalam keadaan terancam, Ia sehat dan kami juga memberikannya akses pada tenaga medis.” kata salah satu anggota militer

Militer selanjutnya memberlakukan jam malam nasional yang dimulai pada pukul 8 malam.

Respons Domestik dan Internasional

Sekelompok orang mulai turun ke jalan sembari merayakan kudeta Conde. Kesulitan akses pada kebutuhan mendasar seperti air dan listrik membuat masyarakat turun ke jalan dan mendukung tindakan tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan agar melepaskan Conde dan mengkritisasi upaya pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Guinea.

Dari sisi ekonomi, kudeta ini dikhawatirkan menghambat suplai material mentah menjadi metal yang dibutuhkan dalam perdagangan.