krisis

Tentara berdiri di depan pesawat Bundeswehr jenis "A400M" dan Eurofighter selama Hari Media ke-2 untuk manuver angkatan udara internasional "Air Defender 23". Acara berlangsung di pangkalan udara Lechfeld. Foto: Peter Kneffel/dpa (Foto oleh Peter Kneffel/gambar aliansi via Getty Images)

June 17 2023

Latihan Angkatan Udara Terbesar NATO Bersiap Untuk “Situasi Krisis”

Anita Susanto Europe, News, Security and Defence Angkatan Udara, Jerman, krisis, Latihan Perang, Militer, NATO 0

NATO telah memulai latihan penyebaran angkatan udara terbesar yang pernah ada dalam sejarah aliansi militer Barat, sebuah latihan yang dilakukan sebagai tampilan persatuan di antara anggota dan mitra blok tersebut karena ketegangan dengan Rusia telah meningkat setelah invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina pada bulan Februari 2022 lalu.

Latihan “Air Defender 23” yang dipimpin Angkatan Udara Jerman, yang dimulai pada hari Senin, melibatkan sekitar 250 pesawat militer dari 25 NATO dan negara-negara mitra termasuk Jepang dan pemohon NATO Swedia, menurut Angkatan Udara Jerman.

Hingga 10.000 anggota militer berpartisipasi dalam latihan ini yang berlangsung hingga 23 Juni dan dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan angkatan udara NATO dalam situasi krisis, termasuk perlindungan terhadap drone dan rudal jelajah jika terjadi serangan di dalam wilayah NATO.

Latihan “Air Defender 23” terakhir diadakan pada tahun 2018 sebagai tanggapan atas aneksasi Krimea oleh Rusia dari Ukraina empat tahun sebelumnya, meskipun Gerhartz bersikeras bahwa latihan tersebut “tidak ditargetkan pada siapa pun” secara khusus. Dia mengatakan latihan itu tidak akan “menerbangkan penerbangan apa pun, misalnya, ke arah Kaliningrad”, kantong Rusia yang berbatasan dengan negara anggota NATO, Polandia, dan Lituania.

Perang Rusia di Ukraina telah menggembleng NATO, aliansi militer Barat yang dibentuk hampir 75 tahun lalu untuk menghadapi ancaman dari Uni Soviet saat itu. Finlandia dan Swedia, yang telah lama mempertahankan kenetralan resmi untuk menghindari konflik dengan Moskow, keduanya mencari keanggotaan di NATO setelah invasi Moskow pada Februari 2022.

Menurut Angkatan Udara Jerman, dari 250 pesawat yang terlibat, 100 telah dikerahkan ke Eropa dari 42 negara bagian AS. Jenderal Michael Loh, direktur Garda Nasional Udara AS, mengatakan tugas NATO berada pada “titik belok”. Latihan tersebut akan berfokus pada “melengkapi kehadiran permanen Amerika Serikat di Eropa” serta memberikan pelatihan “dalam skala yang lebih besar daripada yang biasanya dicapai di benua itu”, tambah Loh. Latihan itu dilakukan ketika para pejabat NATO mengatakan pada hari Senin, 12 Juni 2023 bahwa jet tempur aliansi bergegas pada berbagai misi minggu lalu untuk menyelidiki pesawat militer Rusia yang tidak dikenal di atas Laut Baltik.

Sebanyak 15 penerbangan diluncurkan untuk menyelidiki kemungkinan ancaman minggu lalu – jumlah pesawat terbesar yang diluncurkan dalam satu minggu sepanjang tahun ini. Sebagian besar pesawat militer Rusia dilaporkan beroperasi di wilayah udara internasional tanpa rencana penerbangan yang diajukan sebelumnya, sinyal transponder atau kontak radio, menurut pejabat militer di anggota NATO Lithuania.

Meningkatnya kehadiran pesawat Rusia dikaitkan dengan latihan militer angkatan laut tahunan yang dipimpin AS, BALTOPS, yang berlangsung di Laut Baltik dan melibatkan 50 kapal dan perahu dari 19 negara NATO dan Swedia. Armada Baltik Rusia juga melakukan latihan militer, kata kementerian pertahanan Lithuania kepada Baltic News Service.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Moskow, Rusia, 3 Oktober 2022 (Foto oleh Kontributor/Getty Images)

November 9 2022

Menlu Rusia Menyamakan Perang Ukraina dan Krisis Rudal Kuba

Anita Susanto America, Europe, Politics, Security and Defence, Think Demokrasi, krisis, Kuba, Menteri Luar Negeri, Rusia, Sosialisme, Ukraina 0

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan dia berharap Presiden AS, Joe Biden memiliki ‘kebijaksanaan’ untuk menghadapi invasi ke Ukrainanya serupa dengan krisis rudal Kuba tahun 1962. Invasi Rusia ke Ukraina telah memicu permusuhan terbesar antara Moskow dan Barat sejak krisis Kuba, ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat mendekati perang nuklir.

Pada krisis Kuba, Presiden AS pada saat itu, John F Kennedy menemukan bahwa pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev telah mengerahkan rudal nuklir di Kuba setelah invasi Teluk Babi yang gagal – upaya kudeta yang didukung AS oleh orang-orang buangan Kuba untuk menggulingkan kepemimpinan komunis.

Pada Oktober 1962, seorang kapten kapal selam Soviet dikatakan berencana meluncurkan senjata nuklir setelah Angkatan Laut AS menjatuhkan muatan ke kedalaman di sekitar kapal selam Uni Soviet. Namun, akibat ancaman penggunaan nuklir oleh Uni Soviet, Kennedy menyetujui untuk menghapus semua rudal AS dari Turki dengan imbalan Khrushchev mencabut ancaman nuklir yang sama dari Kuba.

Dalam sebuah wawancara untuk film dokumenter televisi pemerintah Rusia tentang krisis rudal, Lavrov mengatakan ada “kesamaan” dengan krisis Kuba, terutama karena Rusia sekarang terancam oleh senjata Barat di Ukraina.

“Situasi ini sangat mengganggu. Perbedaannya adalah bahwa pada tahun 1962 yang jauh, Khrushchev dan Kennedy menemukan kekuatan untuk menunjukkan tanggung jawab dan kebijaksanaan, dan sekarang kita tidak melihat kesiapan seperti itu di pihak Washington dan satelitnya.”[1]

Setelah pernyataan itu, seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menolak mengomentari pernyataan Lavrov tetapi mengatakan bahwa AS tetap berusaha untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan Moskow.

Lavrov mengatakan kepemimpinan Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, masih siap untuk diskusi tentang Ukraina. “Kesiapan Rusia, termasuk presidennya, untuk bernegosiasi [tentang Ukraina], tetap tidak berubah,” katanya.[2] “Kami akan selalu siap untuk mendengarkan proposal apa yang dimiliki mitra Barat kami untuk mengurangi ketegangan” dilansir dari Al Jazeera.

AS dan sekutu Eropanya mengatakan kekhawatiran Rusia itu berlebihan dan tidak dapat membenarkan invasi terhadap bekas tetangga Soviet yang perbatasannya diakui Moskow setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Invasi Rusia terhadap Ukraina sendiri terjadi sejak beredar informasi bahwa Ukraina berusaha untuk bergabung dengan NATO, dengan perbatasan Ukraina dan Rusia secara langsung, Rusia merasa sangat terancam dengan grup negara barat dengan kekuatan gabungannya.

Mengubah Narasi, Kegagalan Rusia Di Sebagian Besar Ukraina Membuat Mereka Mengubah Strategi

Rusia sendiri kini terlihat cukup kooperatif dan mulai mendekatkan dirinya ke arah AS dan pihak Barat, walaupun terkadang Moskow juga menyalahkan pihak barat atas apa yang terjadi di Ukraina dan serangan-serangan di balik Ukraina. Hal ini dapat dilihat akibat berbagai kegagalan dan perlawanan dari pihak Ukraina yang berhasil merebut kembali beberapa wilayah di Ukraina. Pasukan Ukraina mengatakan mereka sekarang telah merebut kembali 544 pemukiman di wilayah tersebut, dengan hanya 32 yang tersisa di bawah pendudukan Rusia.^[3]

Usaha Ukraina Yang Berhasil

Pasukan Ukraina memperlihatkan peningkatan dan berhasil mengambil alih beberapa aspek yang telah direbut oleh Rusia. Ukraina mengatakan telah merebut kembali 6.000 km persegi wilayah dari Rusia pada awal September, memaksa kembali unit Rusia di wilayah Kharkiv.[4]

Ukraina mengambil alih pusat logistik utama Lyman di Donetsk pada awal Oktober dan terus mendorong pasukan militer Rusia lebih jauh ke timur menuju wilayah Luhansk. Institute for the Study of War bahkan mengatakan mereka telah “membuat keuntungan besar” di wilayah tersebut.

Pasukan Rusia terlihat telah menarik diri dari kota-kota utama Izyum dan Kupiansk walaupun dengan alasan memang menarik mundur pasukannya, namun militer Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, dibantu oleh senjata Barat telah memperlihatkan kesuksesan pengambilalihan wilayah di Kota Kherson.[5]

Menyalahkan Ukraina

Kemunduran pasukan militer di Rusia ini membuat Moskow menyalahkan pihak lain atas kegagalannya. Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov mengecam AS karena tidak mengutuk apa yang dia katakan sebagai “tindakan sembrono oleh rezim Kyiv” dalam serangan pelabuhan Sevastopol. Selain dilakukan oleh diplomat, Kementerian Pertahanan Rusia menyalahkan angkatan laut Inggris atas pipa gas Nord Stream bulan lalu yang diklaim oleh Kanada adalah “tuduhan tidak berdasar.”

Baru-baru ini, Rusia kembali menyalahkan Kanada atas serangan 16 buah drone dari Ukraina ke kapal Rusia di Laut Hitam. Hal ini dilakukan karena drone tersebut memiliki suku cadang buatan Kanada dalam sistem navigasinya. Drone yang digunakan untuk menyerang kapal Rusia di Laut Hitam di Krimea dilengkapi dengan suku cadang buatan Kanada yang digunakan dalam sistem navigasi, menurut kementerian pertahanan Rusia.

Selain menyalahkan Kanada, Moskow menuduh Inggris membantu Ukraina merencanakan serangan pesawat tak berawak di Armada Laut Hitam di pelabuhan Sevastopol, dan mengatakan bahwa salah satu kapalnya hanya mengalami kerusakan “kecil”.

Akibat serentetan kemunduran di medan perang, Putin terlihat melunakkan sikap kerasnya terhadap perang di Ukraina, menteri pertahanan Moskow mengadakan pembicaraan yang jarang terjadi dengan pihak Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu, sementara itu, berbicara di telepon dengan kepala Pentagon AS Lloyd Austin pada akhir Oktober.

Hal ini juga disetujui oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menjadi penengah antara konflik Rusia dan Ukraina, mengatakan bahwa Putin tampak “jauh lebih lembut dan lebih terbuka untuk negosiasi” dengan Ukraina daripada sebelumnya.

Saling Mengancam dan Saling Terancam

Tindakan dan komunikasi antara pihak Barat dan Rusia memperlihatkan bahwa kedua belah pihak sama-sama merasa terancam, dan juga berusaha mengancam satu sama lain. Hal ini dapat dimengerti sebagai dilema keamanan. Dilema keamanan adalah situasi di mana tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri menyebabkan reaksi dari negara lain, yang mengarah pada penurunan daripada peningkatan keamanan negara akibat aktor lain berusaha melampaui kekuatan negara lain.[6]

Dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina, kedua belah pihak saling menyerang dan berusaha menggunakan alutsista yang semakin lama kausalitasnya semakin besar. Penggunaan drone merupakan salah satunya. Rusia sendiri dikatakan telah membeli drone canggih dari Turki, dan Ukraina diberi drone oleh pihak Barat. Di tambah, struktur dunia yang anarki membuat tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari negara yang dapat menjamin perdamaian, sehingga, ketika kesepakatan lewat diplomasi gagal dilakukan, maka ‘perang’ terjadi, seperti apa yang saat ini tengah terjadi.

Namun, perang juga telah menelan biaya dan korban begitu banyak, Rusia berusaha mengganti strateginya ke arah yang lebih lunak. Perandaian kesamaan invasi Ukraina dengan Kuba dapat dilihat sebagai cara Moskow mempengaruhi pihak Barat dalam melihat mengapa Moskow menyerang Ukraina. Bahkan di antara negara-negara yang tidak memiliki nilai-nilai bersama—seperti Rusia dan pihak-pihak Barat—keamanan kooperatif mungkin dicapai.[7]

[1] “Lavrov draws parallels between Ukraine war, Cuban missile crisis”, Al Jazeera, 30 Oktober 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/10/30/lavrov-draws-parallels-between-ukraine-war-cuban-missile-crisis

[2] Ibid.

[3] John Psaropoulos, “As Ukraine war drags into ninth month, Russia’s woes worsen”, Al Jazeera, 26 Oktober 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/10/26/as-ukraine-war-drags-into-ninth-month-russia-woes-worsen

[4] “Ukraine in maps: Tracking the war with Russia”, BBC, 29 Oktober 2022, https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682

[5] Ibid.

[6] Andres Wivel, “Security Dilemma”, International Encyclopedia of Political Science, Januari 2011

[7] Juan Díez Nicolás, “The perception of security in an international comparative perspective”, Real Instituto Elcano, 3 November 2015, https://www.realinstitutoelcano.org/en/work-document/the-perception-of-security-in-an-international-comparative-perspective/

Para pengunjuk rasa memperingati satu tahun protes 11 Juli di Kuba pada 11 Juli 2022 di Miami, Florida. (Foto oleh Joe Raedle/Getty Images)

July 14 2022

Setahun Protes Besar Di Kuba, Migrasi Menjadi Pilihan Banyak Orang

Anita Susanto America, Economy, News, Politics, Social and Culture Demonstrasi, Ekonomi, krisis, Kuba, Migrasi, Politik, Protes, Unjuk Rasa 0

Setahun setelah protes terbesar dalam beberapa dekade mengguncang pemerintah Kuba, ratusan pengunjuk rasa telah ditangkap, namun kondisi politik dan ekonomi negara tersebut tidak banyak berubah. Satu tahun lalu, jalan-jalan dan alun-alun dipenuhi pengunjuk rasa untuk mengekspresikan frustrasi dengan kekurangan komoditas vital, dan kurangnya pilihan politik.

Sejak itu, beberapa hal telah berubah: Pemerintah Partai Komunis telah memberi perizinan pembukaan perusahaan swasta, memberi wewenang kepada perusahaan kecil dan menengah. Walaupun usaha pemerintah cukup menjanjikan untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara itu, kondisi ekonomi Kuba nyatanya tetap kacau dilihat dari antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar dan makanan, serta pemadaman listrik biasa terjadi setelah penurunan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi besar dan rebound lemah.

Walaupun Kementerian Ekonomi Kuba mengumumkan pada pertengahan Juni bahwa 3.980 perusahaan swasta kecil dan menengah telah disetujui beroperasi sejak September, menciptakan 66.300 lapangan pekerjaan. Masalah terberat yang diarasakan masyarakat Kuba adalah inflasi yang mengikuti penghapusan sistem mata uang ganda lama di negara itu.

Mengenai pengunjuk rasa yang ditangkap, para pejabat belum mengatakan berapa banyak pengunjuk rasa yang ditangkap selama protes yang terjadi di puluhan tempat di seluruh Kuba, tetapi sebuah organisasi independen yang dibentuk untuk melacak kasus, Justice 11J, telah menghitung lebih dari 1.400 orang yang dipenjarakan oleh pemerintah. Kantor kejaksaan nasional mengatakan pada bulan Juni bahwa pengadilan telah menjatuhkan 488 hukuman kepada pengunjuk rasa, dengan berbagai masa tahanan, beberapa diantaranya mendapatkan hukuman hingga 25 tahun penjara.

“Pemerintah telah menunjukkan sifat otoriternya,” kata Giselle Morfi, seorang pengacara Kuba dilansir dari AP News. Walaupun begitu, pihak berwenang bersikeras bahwa mereka yang ditangkap bukanlah tahanan politik tetapi orang-orang yang telah melanggar undang-undang terhadap gangguan publik, vandalisme atau hasutan, seringkali atas hasutan kelompok oposisi yang berbasis di AS menggunakan media sosial untuk menyerang negara sosialis itu. Hal ini membuat banyak masyarakat Kuba lebih memilih untuk migrasi besar-besaran ke Amerika Serikat.

Kondisi kacau di Kuba membuat migrasi menjadi pilihan bagi banyak masyarakatnya. Patroli Pabean dan Perbatasan AS mencatat pertemuan dengan sekitar 140.000 orang Kuba di perbatasan darat AS dari awal tahun fiskal pada bulan Oktober hingga Mei. “Ada semakin sedikit orang muda yang siap untuk hidup di negara ini,” kata pengacara dan analis politik kelahiran Kuba, Luis Carlos Battista, yang mengatakan kerugian itu secara ekonomi merusak negara kecil dengan populasi yang menua yang mencoba mengatasi ekonomi AS. “Dengan mudah bisa jadi bahwa 1,5% dari populasi Kuba telah pergi hanya dalam 10 bulan,” katanya.

Demonstran mengenakan topeng Basil Rajapaksa, Menteri Keuangan Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, Perdana Menteri Sri Lanka dan Gotabaya Rajapaksa, Presiden Sri Lanka saat mereka menunjukkan krisis ekonomi dan politik yang sedang berlangsung di negara itu. (Foto oleh Abhishek Chinappa/Getty Images)

July 13 2022

IMF “Berkomitmen” Membantu Sri Lanka Ditengah Pengunjuk Rasa Yang Bersuka Cita

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, News, Politics Bantuan Internasional, Ekonomi, IMF, krisis, Pemerintah, Sri Lanka 1

Setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu rumah para Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka di tengah kemarahan atas krisis ekonomi yang melumpuhkan negara, para pejabat tinggi itu dikabarkan akan turun jabatan.

Presiden Gotabaya Rajapaksa telah setuju untuk mengundurkan diri pada 13 Juli, ketua parlemen negara itu mengumumkan pada 9 Juli 2022. Para pengunjuk rasa juga menargetkan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, membakar kediaman pribadinya di Fifth Lane, sebuah lingkungan mewah di ibukota Sri Lanka. Wickremesinghe kemudian mengatakan dia bersedia mengundurkan diri “untuk memberi jalan bagi pemerintahan semua partai.“

Pengumuman itu — yang dirayakan para pengunjuk rasa dengan bernyanyi di jalan-jalan dan menyalakan kembang api — menandai kemenangan bersejarah bagi para pengunjuk rasa, yang telah menuntut pengunduran diri Rajapaksa selama berbulan-bulan atas kegagalan pemerintahnya mengatasi keruntuhan ekonomi negara itu.

Selama akhir pekan, lima menteri lainnya juga dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Keempat menteri tersebut antara lain adalah Menteri Pariwisata dan Pertanahan, Menteri Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Asing, Menteri Transportasi dan Jalan Raya, dan juru bicara kabinet mengundurkan diri pada 9 Juli 2022, yang disusul oleh pengunduran diri Menteri Portofolio Promosi Investasi keesokan harinya.

Siaran video di berbagai saluran berita dan di media sosial menunjukkan para pengunjuk rasa di Sri Lanka memasuki Rumah Presiden yang merupakan kantor dan kediaman Rajapaksa setelah menerobos barisan keamanan, menghancurkan dan membakar bangunan tersebut. Baik Presiden maupun Perdana Menteri tidak berada di tempat tinggal mereka ketika gedung-gedung itu dibobol. Keduanya telah dipindahkan ke lokasi yang aman sebelum serangan, menurut pejabat keamanan.

Terkait kondisinya yang semakin parah, International Monetary Fund (IMF) berharap bahwa situasi politik internal di Sri Lanka akan segera membaik agar pembicaraan terkait bantuan dana bagi Sri Lanka dapat kembali dilanjutkan, dilansir dari portal Newswire pada 10 Juli 2022. Pernyataan tersebut menekankan bahwa IMF sedang memantau dengan cermat situasi di negara itu dan berharap untuk penyelesaian situasi saat ini yang akan memungkinkan dimulainya kembali dialog tentang program yang didukung IMF.

“Kami sangat prihatin dengan dampak krisis ekonomi yang sedang berlangsung pada masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dan menegaskan kembali komitmen kami untuk mendukung Sri Lanka di masa sulit ini, sejalan dengan kebijakan IMF,” kata IMF.

Seperti yang dikatakan Wickremesinghe dalam sebuah wawancara eksklusif dengan TASS, Sri Lanka dilanda krisis terburuk dalam sejarah modern, dan para politisi negara kepulauan itu belum dapat menemukan krisis semacam itu di abad ini atau di abad terakhir atau abad sebelumnya.

TOPSHOT - An opposition activist shouts slogans holding up bread as he protests along with others against rising living costs, at the entrance of the president's office in Colombo on March 15, 2022. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) (Photo by ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)

April 17 2022

Krisis Ekonomi di Sri Lanka Memburuk Pasca Tangguhkan Bayar Utang LN

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics Ekonomi, krisis, Politik 0

Ribuan masyarakat Sri Lanka turun berdemo ke jalanan menuntut turunnya presiden Gotabaya Rajapaksa. Sri Lanka mengalami krisis ekonomi terburuk sejak merdeka dari Inggris di tahun 1948 lalu, dikarenakan kelangkaan makanan, peningkatan harga, dan pemutusan akses energi.

Sebelumnya, Bank sentral Sri Lanka telah mengumumkan akan menangguhkan pembayaran atas beban utang luar negerinya yang besar karena sangat kekurangan mata uang asing. Sri Lanka membutuhkan mata uang asing untuk membayar impor bahan bakar.

Namun, dengan adanya pemadaman listrik yang berlangsung setengah hari atau lebih mendorong kondisi kekurangan makanan, obat-obatan dan bahan bakar, sehingga kemarahan publik telah mencapai titik tertinggi. Pemerintah Sri Lanka menyatakan saat ini sangat membutuhkan dana talangan dari Dana Moneter Internasional atau IMF.

Pemimpin Bank Sentral Sri Lanka mundur dari jabatan

Bank Sentral Sri Lanka menunjuk pemimpin baru pasca kepala Bank Sentral sebelumnya Ajith Nivard Cabraal mengundurkan diri karena tekanan masyarakat. Kursi kepemimpinan digantikan oleh P Nandalal Weerasinghe.

Terkait dengan penangguhan pembayaran utang, Weerasinghe menyatakan kondisi di Sri Lanka Sudah sampai pada titik di mana tidak mungkin membayar utang, sehingga tindakan terbaik yang dapat diambil adalah merestrukturisasi utang dan menghindari gagal bayar yang sulit.

Sri Lanka memiliki pembayaran utang luar negeri sekitar USD4 miliar yang jatuh tempo tahun ini, termasuk obligasi negara internasional sebesar USD1 miliar yang jatuh tempo pada bulan Juli. Selain itu, terdapat juga pembayaran sebesar USD78 juta yang akan jatuh tempo dikarenan dikarenakan dua obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2023 dan 2028.

Cadangan uang Sri Lanka telah merosot lebih dari dua pertiga dalam dua tahun terakhir karena pemotongan pajak dan pandemi COVID-19. Kondisi ini sangat merugikan pergerakan ekonomi Sri Lanka yang juga bergantung pada pariwisata dan selanjutnya mengungkap besarnya pegeluaran pemerintah yang didorong oleh utang.

Dengan kondisi sekarang, bank Sentral menilai negara akan fokus pada hal-hal penting dan esensial, dan tidak perlu memusingkan utang luar negeri terlebih dahulu. Pembicaraan mengenai bantuan dana darurat dari IMF akan dilakukan secepatnya. Namun, Weerasinghe juga menekankan bahwa negaranya tidak akan pernah gagal membayar utang.

Seorang analis ekonomi dari BlueBay Asset Management, Timothy Ash, menyatakan untuk saat ini tindakan yang paling masuk akal adalah mendeklarasikan moratorium pembayaran sampai mereka menyelesaikan program dengan IMF dan menyetujui persyaratan dengan pemegang obligasi.

Presiden berupaya stabilkan kondisi pemerintahannya

Sekitar 26 menteri Sri Lanka sudah mengajukan permohonan pengunduran diri dari pemerintahan. Namun, hanya saudara presiden yakni Perdana Menteri, Mahinda, yang tetap berada di posisi kepemimpinannya.

Masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar menuntut presiden untuk mengundurkan diri, di mana selanjutnya Rajapaksa mengundang partai oposisi untuk turut masuk kabinetnya. Namun, partai Oposisi dari the Samagi Jana Balavegaya (SJB) dan the Janatha Vinukthi Peramuna (JVP) menolak tawaran tersebut, dan mereka turut meminta agar presiden mengundurkan diri saja.

Masyarakat menilai kondisi yang terjadi di Sri Lanka saat ini disebabkan presiden dan keluarganya yang terus mempertahankan kekuasaannya di pemerintahan.