Jepang

June 20 2024

Poros NATO ke Indo-Pasifik: Fokus pada Jepang dan Korea Selatan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think Geopolitik, Indo-Pasifik, Jepang, Korea Selatan, NATO 0

Invasi Rusia ke Ukraina telah membuat NATO sangat sadar akan risiko besar yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa semacam itu terhadap stabilitas tatanan berbasis aturan internasional. Selain itu, NATO juga sedang menyelidiki tindakan Tiongkok yang bertentangan dengan tatanan berbasis aturan di Laut Filipina Barat dan Selat Taiwan. Peristiwa regional ini telah mendorong NATO untuk meningkatkan kemitraan strategisnya dengan empat negara Indo-Pasifik (Indo-Pacific four atau IP4) – Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru – untuk mengatasi masalah ini. Akan tetapi, dalam porosnya ke Indo-Pasifik, NATO lebih memilih untuk mengembangkan hubungan strategis dengan mitra Asia Timur Lautnya, Jepang dan Korea Selatan, sebagai langkah penting pertama dalam rencana jangka panjangnya untuk kawasan ini.

Evolusi hubungan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan

Hubungan NATO dengan Korea Selatan dan Jepang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun keduanya bergerak di jalur yang berbeda. Hubungan telah berkembang dengan Jepang sejak tahun 1990-an;[1] namun, hubungan dengan Korea Selatan baru berkembang pada akhir tahun 2010-an. Hubungan Jepang dengan NATO telah berkembang secara bertahap, tetapi dengan invasi Rusia, kemitraan ini telah mencapai momentum baru, didorong oleh pandangan keamanan Tokyo yang tak terpisahkan, yang melihat perkembangan geopolitik yang saling terkait di kawasan Eurasia dan Indo-Pasifik. Hal ini terbukti dalam pidato Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada KTT G7 Hiroshima ketika dia menyatakan, “Ukraina mungkin merupakan Asia Timur di masa depan.”[2] Demikian pula, selama KTT NATO 2023, Kishida mengatakan bahwa “Keamanan Euro-Atlantik dan Indo-Pasifik tidak dapat dipisahkan” dan menambahkan bahwa dia “menyambut baik peningkatan lebih lanjut dalam minat dan keterlibatan di Indo-Pasifik di antara negara-negara yang berpikiran sama di kawasan Euro-Atlantik.”[3] Meskipun pemikiran strategis ini bukanlah hal baru dan dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1980-an ketika upaya dilakukan untuk menciptakan hubungan institusional[4], jelas bahwa Tokyo berusaha untuk mendiversifikasi dan memperdalam hubungan keamanannya dengan NATO untuk menghadapi ancaman keamanan yang muncul di kawasan ini.

Di bawah visi Global Pivotal State (GPS) Presiden Yoon Suk-yeol, Korea Selatan mulai beralih ke Uni Eropa (UE) untuk mengembangkan kemitraan strategis, ekonomi, dan keamanan dengan aktor-aktor di luar wilayahnya. Poros ini telah menyebabkan meningkatnya minat Seoul untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan NATO dan anggotanya. Pada tahun 2023, selama KTT NATO di Vilnius, Yoon menyatakan persetujuannya[5] dengan pandangan keamanan yang tak terpisahkan: “Di era yang sangat terhubung ini, keamanan Eropa dan Asia tidak dapat dipisahkan.” Meskipun banyak pujian yang hanya dikaitkan dengan faktor situasional seperti invasi Rusia, para sarjana seperti Bence Nemeth dan Saeme Kim telah mengidentifikasi faktor struktural dan situasional yang berkontribusi pada pengikatan hubungan dengan NATO.[6] Namun, tidak seperti Jepang, pandangan strategis Seoul sangat sempit[7], terfokus pada Asia Timur Laut dan tantangan yang ditimbulkan oleh Korea Utara.[8] Meskipun ada kekhawatiran mengenai Cina, namun tetap berhati-hati, menghindari kemungkinan hubungan strategis dan perhatian yang tidak semestinya dari Beijing.

Dalam beberapa tahun terakhir, Seoul dan Tokyo[9] telah mengidentifikasi bidang-bidang baru seperti perubahan iklim, operasi informasi, dan pembagian intelijen militer dengan NATO sebagai bidang kerja sama yang penting, menambah daftar sebelumnya yaitu cyber, ruang angkasa, teknologi baru, dan teknologi kritis. Perluasan ini dimungkinkan karena peningkatan kerangka kerja kemitraan strategis mereka, yang ditingkatkan dari Program Kemitraan dan Kerja Sama Individu (IPCP) menjadi Program Kemitraan yang Disesuaikan Secara Individu (ITPP).[10] Kerangka kerja yang terakhir ini merupakan kerangka kerja yang lebih ‘strategis dan berorientasi pada tujuan’-komprehensif, terperinci dan berjangka panjang (periode empat tahun) dibandingkan dengan kerangka kerja yang pertama, yang bersifat umum dan pendek (periode dua tahun). Kerangka kerja kemitraan yang telah ditingkatkan ini mencoba untuk membangun keselarasan strategis yang lebih besar antara NATO dan mitra-mitra Asia Timur Lautnya. Selain itu, hal ini menandakan kemauan politik yang jelas untuk memperluas dan memperdalam kemitraan keamanan mereka dengan NATO dan para anggotanya.

Di bawah kerangka kerja ITTP, kemitraan IP4 sekarang dilembagakan dan diharapkan untuk tumbuh lebih jauh dengan KTT NATO mendatang di Washington, D.C.

Pergerakan NATO ke arah Timur Laut: Apa alasan strategisnya?

Penguatan hubungan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan harus dilihat melalui lensa strategis berdasarkan perubahan keberpihakan global dan lingkungan keamanan yang terpolarisasi di Eurasia dan Indo-Pasifik, yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan NATO dan anggotanya. Persepsi ancaman yang meningkat ini secara jelas dinyatakan dalam postur strategis NATO tahun 2022[11], yang mencatat keterkaitan antara keamanan kedua kawasan itu. NATO memahami bahwa dengan meningkatnya koordinasi antara Beijing, Moskow, dan mitra-mitra yang berpikiran sama di seluruh kawasan, NATO membutuhkan strategi yang komprehensif dan efisien dalam mengatasi ancaman ini. Misalnya, NATO melihat peningkatan kerja sama antara Moskow dan teman-temannya-Korea Utara[12] dan Iran[13], yang keduanya telah memasok persenjataan penting yang dapat merugikan rencananya. Oleh karena itu, NATO melihat manfaat dari membentuk kerja sama yang lebih erat dengan mitra yang berpikiran sama di Indo-Pasifik, seperti Korea Selatan[14] dan Jepang[15], yang telah memberikan bantuan militer dan ekonomi yang substansial kepada Ukraina, yang menunjukkan pentingnya mitra yang vital, bahkan yang berbasis di wilayah lain. Berbagi dukungannya untuk hubungan dengan Jepang dan Korea Selatan, sekretaris jenderal NATO mengatakan[16], “Hubungan kami yang berkembang mengirimkan sinyal yang kuat pada saat yang kritis: ketika negara-negara seperti Rusia mencoba untuk merobek-robek peraturan dan hukum global, kami berdiri bersatu dan kuat untuk melindungi cara hidup dan kemakmuran kami.”

Di sisi lain, bagi Seoul dan Tokyo, mengembangkan hubungan komprehensif dengan NATO sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan di Ukraina tidak terulang kembali di Indo-Pasifik. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan lintas sektor, ekonomi, teknologi, dan militer, serta berupaya mengembangkan penangkalan yang efektif terhadap ancaman regional. Ketika mengaitkan, Rusia sering disebut sebagai faktor tunggal. Akan tetapi, bukan itu masalahnya. Para ahli seperti Yu Koizumi berpendapat bahwa hubungan Rusia-Jepang[17] tidak secara inheren bermusuhan, dan hal yang sama dapat dikatakan untuk Korea Selatan. Meskipun situasi Ukraina mengkhawatirkan bagi kedua negara sebagai negara demokrasi liberal, namun hal ini tidak menimbulkan ancaman eksistensial bagi keduanya. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dikatakan mengenai tindakan Tiongkok di Selat Taiwan, yang bagi Jepang merupakan ancaman eksistensial dan bagi Korea Selatan[18], hal ini menimbulkan implikasi keamanan nasional yang mendalam.[19] Dalam konteks ini, satu-satunya kekhawatiran yang signifikan bagi Jepang dan Korea Selatan secara militer di kawasan ini adalah Tiongkok, bukan Rusia. Oleh karena itu, hubungan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan didorong oleh faktor sistemik: Kebangkitan Tiongkok, yang bukan merupakan peristiwa situasional. Dengan demikian, kemitraan ini merupakan upaya untuk memperkuat daya tangkal di kawasan ini dan melawan kemungkinan tindakan agresif oleh Beijing.

Peluang yang akan datang dan tantangan yang akan datang

Selain kontraterorisme, ruang angkasa, dan pengurangan persenjataan, Korea Selatan[20] dan Jepang akan memperkuat kemitraan keamanan dan pertahanan di berbagai bidang seperti pembagian intelijen militer dan keamanan siber. Dengan kemitraan strategis berkelanjutan[21] yang dilembagakan di bawah kerangka kerja ITPP yang lebih kuat, akan lebih mudah bagi mitra untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan regional dan global yang spesifik di berbagai bidang. Memperkuat hubungan pertahanan Seoul dan Tokyo akan semakin meningkatkan keberhasilan kemitraan ini, membangun hubungan strategis antara kawasan Euro-Atlantik dan Indo-Pasifik. Dalam kemitraan ini, Seoul secara khusus tertarik untuk bekerja dalam bidang keamanan siber[22] dengan Pusat Keunggulan Pertahanan Siber Kerja Sama (CCDOE) NATO dan Jepang berupaya untuk membina kerja sama yang lebih erat dalam melawan ancaman hibrida seperti perang informasi dan keamanan ekonomi. Sebaliknya, NATO juga berupaya membangun hubungan strategis, tanpa pengerahan militer apa pun, dan sebaliknya berfokus pada inovasi teknologi-militer, peningkatan kapasitas, dan pengembangan mekanisme untuk berbagi kesadaran situasional.

Dengan serangan terhadap Ukraina, ancaman terhadap Taiwan sekarang membayangi NATO dan anggotanya dalam hal Indo-Pasifik. Akan tetapi, seperti halnya dalam kasus Rusia, di mana konsensus yang luas telah dicapai dalam NATO, saat ini tidak ada kesepakatan eksplisit[23] antara NATO dan mitra Indo-Pasifik mengenai Tiongkok. Ketidaksepakatan yang serupa juga terjadi di antara mitra IP4, terutama Jepang dan Korea Selatan, mengenai Tiongkok. Selain itu, anggota ASEAN[24] tetap curiga terhadap campur tangan pihak luar, sehingga membuat hal ini semakin rumit. Ketidakpastian ini muncul sebagai hambatan untuk lebih memperkuat hubungan antara kedua mitra ketika berbagi persepsi yang sama tentang tantangan strategis di Indo-Pasifik dan menindaklanjutinya. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, meskipun kita mungkin tidak melihat peran NATO meluas di kawasan ini secara militer, kita mungkin akan melihat kemitraan strategis yang lebih dekat dan lebih dalam antara anggota NATO dengan Jepang dan Korea Selatan untuk memperkuat penangkalan dan menegakkan tatanan internasional berbasis aturan di Indo-Pasifik.

[1] Galic, M. (2019). Navigating by Sun and Compass: Policy Brief One: Learning from the History of Japan-NATO Relations.

[2] Prime Minister’s Office of Japan (2023, March 31). Message from Prime Minister KISHIDA Fumio on the G7 Hiroshima Summit. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202303/_00018.html#:~:text=Witnessing%20the%20reality%20of%20unilateral,decision%20to%20respond%20firmly%20to

[3] Ministry of Foreign Affairs of Japan.(2023, July 12). Outcome of Prima Minister Kishida’s Attendance at the NATO Summit Meeting. https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page7e_000023.html

[4] Henry Scott Stokes. (1983, April 2). France Blocks Japanese Bid for Informal Ties to NATO. The New York Times. https://www.nytimes.com/1983/04/02/world/france-blocks-japanese-bid-for-informal-ties-to-nato.html

[5]https://lby.mofa.go.kr/eng/brd/m_5674/view.do?seq=320841&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=

[6]https://academic.oup.com/crawlprevention/governor?content=%2fia%2farticle%2f100%2f2%2f609%2f7617218%3flogin%3dfalse

[7] NATO. (2024, May 14). NATO and the Republic of Korea discuss cooperation at the military staff talks. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_225366.htm

[8] Nam Hyun Woo.( 2023, July 12). Yoon calls for NATO’S united response against NK threats. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/05/113_354812.html

[9] Ministry of Foreign Affairs of Japan.(2023, July 12). Outcome of Prima Minister Kishida’s Attendance at the NATO Summit Meeting. https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page7e_000023.html

[10] NATO. (2024, April 25). Individually Tailored Partnership Programmes. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_225037.htm

[11] NATO. (2022, June 29). NATO 2022 Strategic Concept. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf

[12] Hynhee Shin. ( 2024, February 27). North Korea has sent 6,700 containers of munitions to Russia, South Korea say. Reuters. https://www.reuters.com/world/north-korea-has-sent-6700-containers-munitions-russia-south-korea-says-2024-02-27/

[13] Jeff Mson & Steve Holland. ( 2023, June 10). Russia received hundreds of Iranian drones to attack Ukraines, US says. Reuters. https://www.reuters.com/world/europe/russia-has-received-hundreds-iranian-drones-attack-ukraine-white-house-2023-06-09/

[14] Song Sang Ho. (2023, December 5). S. Korea indirectly supplied more 155-mm shells for Ukraine than all European cpuntries combined:WP. Yonhap News Agency. https://en.yna.co.kr/view/AEN20231205000300315

[15] Roman Goncharenko (2024, April 15). Japan’s Ukriane aid creates new rift with Russia. DW. https://www.dw.com/en/japans-ukraine-aid-creates-new-rift-with-russia/a-68811918

[16] NATO. (2024, May 30). Speech by NATO Secretary General Stoltenberg at the Jeju Forum in South Korea. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_225839.htm

[17] Streltsov, D. (2024). Handbook of Japan-Russia Relations.

[18] Ryan C. Bercaw. (2024, May 18). Yes, Japan Will Defend Taiwan. The Diplomats. https://thediplomat.com/2024/05/yes-japan-will-defend-taiwan/

[19] https://www.nbr.org/publication/the-taiwan-flashpoint-and-asias-middle-powers/

[20] Nam Hyun-Woo. (2023, July 13). Yoon calls for NATO’s united response against NK threats. Koreatimes. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/05/113_354812.html

[21] Eun-Jung, K. (2024, April 3). NATO invites S. Korea to Washington summit in July. Yonhap News Agency. https://en.yna.co.kr/view/AEN20240403008500315

[22] https://lby.mofa.go.kr/eng/brd/m_5674/view.do?seq=320840

[23] France objects to Nato plan for office in Tokyo. https://www.ft.com/content/204e595f-5e05-4c06-a05e-fffa61e09b27

[24] Kuok, L. (2023, August 10). NATO is on the back foot in the Indo-Pacific. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2023/08/10/nato-indo-pacific-china-australia-japan/

Kapal perusak dari Korea Selatan, bawah, AS, tengah, dan Jepang berlayar di tengahlatihan pertahanan rudal bersama di perairan internasional di lepas pantai timur semenanjung Korea, 17 April 2023. (Foto: via AP)

April 17 2024

Latihan Bersama Trilateral Jepang-AS-Korsel di Laut China Timur

Chatrine Debora News, Politics, Security and Defence amerika serikat, Jepang, Korea Selatan, Militer 0

Angkatan Laut Republik Korea mengumumkan bahwa minggu ini Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, dan Jepang mengadakan latihan maritim bersama untuk menanggapi misil balistik yang diluncurkan dari kapal selam dan ancaman “di bawah air” lainnya dari Korea Utara.

Latihan laut bersama akan dilakukan di sekitar perairan internasional di lepas pantai selatan Pulau Jeju diikuti dengan latihan udara bersama tiga negara pertama tahun ini, serta pertemuan puncak antara Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden AS Joe Biden.

“Latihan ini difokuskan pada meningkatkan kemampuan respons bersama AS, Korea, dan Jepang menghadapi ancaman nuklir dan misil dari Korea Utara yang semakin meningkat, termasuk peluncuran misil balistik baru-baru ini,” demikian pernyataan Angkatan Laut Republik Korea.

“Selain itu, pasukan yang berpartisipasi melakukan latihan perang anti-kapal selam untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman di bawah air dari Korea Utara, termasuk kapal selam dan misil balistik yang diluncurkan dari kapal selam Korea Utara,” tambahnya.

Ketiga negara juga melakukan latihan maritim untuk memblokir “arus ilegal senjata pemusnah massal Korea Utara melalui laut,” serta latihan pencarian dan penyelamatan untuk berlatih prosedur penyelamatan kapal yang terdampar.

Selain itu, Angkatan Laut Republik Korea juga menyatakan bahwa latihan bersama minggu ini merupakan tindak lanjut dari sumpah yang diucapkan selama KTT trilateral di Camp David tahun lalu, di mana pemimpin ketiga negara setuju untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana pelatihan multi-tahun.

Latihan melibatkan total enam kapal dari angkatan laut ketiga negara: kapal induk USS Theodore Roosevelt AS dan tiga kapal perusak Aegis, serta satu kapal perusak masing-masing dari angkatan laut Korea Selatan dan Pasukan Bela Diri Laut Jepang. Selain itu, kapal perusak Jepang, Ariake, dan perusak Korea Selatan, Seoae Ryu Seong-ryong, juga turut serta dalam latihan tersebut, yang mencakup latihan perang anti-kapal selam dan operasi pencarian dan penyelamatan, menurut Angkatan Laut Bela Diri Jepang.

Kishida dan Biden sepakat untuk memperkuat aliansi keamanan mereka selama pembicaraan mereka dan mengadakan pertemuan tiga arah dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada hari berikutnya, berjanji untuk memajukan ikatan pertahanan dan ekonomi mereka. Kishida menjadi pemimpin Jepang pertama yang mengunjungi Amerika Serikat sebagai tamu negara sejak Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2015.

Latihan bersama ini sekali lagi mencerminkan hubungan erat Barat dengan aliansinya di wilayah Indo-Pasifik.

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Foto: AP/Eugene Hoshiko

April 5 2024

Safari Politik Presiden terpilih Indonesia: ke Tiongkok hingga Jepang

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence China, Jepang, Prabowo Subianto 0

Prabowo Subianto, presiden terpilih Indonesia, dijadwalkan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing pada hari Senin 1/4/2024 untuk pembicaraan tingkat tinggi, hanya kurang dari dua bulan setelah memenangkan pemilihan umum. Prabowo melakukan kunjungan atas undangan Xi untuk membahas hubungan dua arah.

Sebaliknya, Jokowi, seperti yang dikenal sebagai pemimpin Indonesia saat ini, tidak bepergian ke luar negeri sebagai presiden terpilih sebelum dilantik. Tetapi kunjungan pertama Jokowi setelah dilantik adalah ke Tiongkok, untuk pertemuan puncak tahunan Perekonomian Kerjasama Asia-Pasifik (APEC) pada tahun 2014 dan selanjutnya berkunjung hingga enam kali hingga tahun 2023.

Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama dekade terakhir karena sumber daya alamnya seperti batu bara dan nikel membantu menggerakkan ekonomi terbesar kedua di dunia. Tiongkok juga telah mengalirkan miliaran dolar ke proyek infrastruktur dan industri Indonesia, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung.

Selain itu Prabowo juga akan mengunjungi Jepang pada 2 hingga 3 April, di mana ia dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Fumio Kishida dan pejabat lainnya. Jepang dan Indonesia merupakan mitra strategis komprehensif yang berbagi prinsip dan nilai-nilai fundamental, dan diharapkan kunjungan Prabowo akan memperkuat kerja sama bilateral yang erat dalam berbagai bidang, kata Hayashi dalam konferensi pers rutin.

Pada tahun 2021, Prabowo dan menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi menandatangani kesepakatan untuk memfasilitasi transfer peralatan pertahanan dalam pertemuan dengan rekan-rekan Jepang mereka, karena Jepang berusaha memperluas kerja sama militer dan ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menandingi Tiongkok. Jepang dan Indonesia pada bulan Desember mencapai kesepakatan lain untuk menghapus lebih banyak hambatan perdagangan.

Prabowo, yang kini menjabat sebagai menteri pertahanan Indonesia, secara luas dianggap oleh para analis mendapat dukungan dari Jokowi, yang bertaruh pada mantan rival politiknya yang kini menjadi sekutu untuk menjaga warisan politiknya. Tetapi masih harus dilihat bagaimana Prabowo akan menavigasi isu-isu lain, termasuk persaingan pengaruh antara Tiongkok dan Amerika Serikat di Asia Tenggara.

Prabowo sebelumnya mengatakan Indonesia berkomitmen pada kebijakan non-blok dan akan menjaga hubungan baik dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Klaim luas Tiongkok di Laut China Selatan juga mungkin menjadi ujian bagi kepemimpinannya, meskipun klaim bersama kedua negara di sana belum menjadi sengketa yang keras seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir antara Tiongkok dan Filipina.

thumbs_b_c_b3c7e589823c23c47a11737f882d8da1

January 4 2024

Pesan strategis Jepang yang terus berkembang ke Indo-Pasifik dan sekitarnya

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think FIOP, Indo Pasifik, Jepang, Kebijakan Luar Negeri, QUAD 0

Sebuah evolusi yang diam-diam tetapi sangat signifikan dalam pesan strategis Jepang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Para diplomat Tokyo sekarang berbicara tentang ‘tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum’ daripada ‘Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (free and open Indo-Pacific/FOIP)’ yang lebih dikenal. Memang, ‘tatanan internasional yang bebas dan terbuka’ atau (free and open international order/FOIO) sering kali diulang-ulang oleh para pemimpin dan diplomat Jepang dan tampaknya telah membayangi FOIP yang telah disusun dan diadvokasi oleh Jepang sejak tahun 2016.[1]

Beberapa contoh terbaru dari hal ini termasuk Strategi Keamanan Nasional Jepang yang direvisi yang dikeluarkan pada Desember 2022. Strategi itu menetapkan, sebagai kepentingan nasional Jepang, bahwa ‘Jepang akan mempertahankan dan mengembangkan tatanan internasional yang bebas dan terbuka, terutama di kawasan Indo-Pasifik tempat Jepang berada’ (penekanan ditambahkan). Pidato kebijakan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida di Diet pada Januari 2023 juga menekankan ‘kemauan politik yang kuat untuk menegakkan tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum’ (penekanan ditambahkan) yang akan disampaikan oleh Jepang pada saat KTT Kelompok Tujuh (G7) di Hiroshima.[2] Dalam kedua kasus tersebut, penyebutan FOIP hanya muncul setelah nomenklatur yang bertele-tele.

Bahkan ketika Kishida meluncurkan ‘Rencana Baru Jepang untuk FOIP’ di New Delhi pada Maret 2023, dia secara mencolok menyebutkan FOIO – meskipun di bagian akhir.[3] Tetapi kehadirannya menggarisbawahi poin Kishida bahwa ‘Jepang dan India memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan dan memperkuat “tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum”‘.

Bagaimana kita harus memahami hubungan antara FOIP ‘lama’ dan FOIO ‘baru’? Apa logika di balik komunikasi strategis Tokyo? Meskipun pergeseran retorika ini lebih dapat dipahami jika dikontekstualisasikan dengan apa yang Jepang gambarkan sebagai ‘titik balik dalam sejarah’ yang dihasilkan oleh perang Rusia-Ukraina,[4] hal ini tetap saja disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di Tokyo dan cara mereka memandang dunia.

Perjuangan Jepang untuk ‘tatanan internasional yang bebas dan terbuka’

Sejak mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe mengemukakan gagasan ‘Pertemuan Dua Samudra’ di New Delhi pada tahun 2007,[5] Jepang telah berusaha untuk menjadi pemimpin pemikiran dan kekuatan normatif Indo-Pasifik. FOIP Jepang, yang secara resmi diluncurkan pada Agustus 2016,[6] menekankan nilai-nilai kebebasan dan keterbukaan serta menggambarkan puncak pemikiran diplomatik dan normatif Tokyo. Ketika konsep Indo-Pasifik berkembang menjadi ‘strategi geografi’,[7] Jepang kemudian menyesuaikan strategi besarnya agar sesuai dengan geografi Indo-Pasifik yang terbatas.

Apa yang sering diabaikan adalah bahwa pada awal tahun 2017, Tokyo juga memperkenalkan istilah ‘tatanan internasional yang bebas dan terbuka’ (jiyū de hirakareta kokusai chitsujo) ke dalam wacana resminya. Terminologi ‘baru’ ini, bagaimanapun juga, merupakan cerminan dari narasi resmi dan tidak resmi jauh sebelum FOIP. Sebagai contoh, Pedoman Program Pertahanan Nasional untuk tahun fiskal 2011 dan seterusnya, menjabarkan[8] sebagai prinsip-prinsip dasarnya tujuan untuk ‘mencegah munculnya ancaman untuk mempertahankan dan memperkuat tatanan internasional yang bebas dan terbuka’ pada bulan Desember 2010.

Meskipun FOIP menjadi inisiatif kebijakan luar negeri utama Jepang,[9] FOIO juga tetap menjadi motif utama dalam wacana resmi. Pada bulan Januari 2017, Menteri Luar Negeri Kishida menulis[10] di surat kabar Prancis Le Figaro: ‘Sangat penting bagi Jepang dan Eropa untuk mendukung tatanan internasional yang bebas dan terbukadengan secara aktif berkolaborasi dalam mempromosikan supremasi hukum’ (diterjemahkan oleh penulis dan ditambahkan penekanan)’. Sebagai contoh lain, pada Juli 2021, Menteri Luar Negeri Jepang saat itu, Toshimitsu Motegi, menyumbangkan sebuah artikel kepada Prensa Libre, sebuah surat kabar Guatemala yang berjudul[11] ‘Mempromosikan pemeliharaan dan penguatan tatanan internasional yang bebas dan terbuka bersama dengan negara-negara Amerika Tengah’ (diterjemahkan oleh penulis dan ditambahkan penekanan). Teks Motegi tidak menyebutkan ‘FOIP’ atau ‘Indo-Pasifik’, meskipun Guatemala terletak di pesisir Samudra Pasifik.

FOIO mendapatkan daya tarik pada periode 2022-2023, yang sering dipasangkan dengan frasa ‘supremasi hukum di antara bangsa-bangsa’.[12] Jepang terus mendorong visinya tentang “tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum”, seperti yang telah disebutkan, di arena internasional ketika Jepang menjadi Ketua G7. Namun, dalam retrospeksi, alih-alih menjadi suatu mutasi baru, gagasan FOIO yang lebih universal telah secara konsisten menginformasikan dan mendukung visi FOIP Tokyo yang terikat pada kawasan. Yang berubah adalah penekanan pesan strategis Jepang. Setelah menorehkan keberhasilan yang signifikan dalam melestarikan tatanan internasional berbasis aturan di Indo-Pasifik melalui FOIP, Tokyo sekarang siap untuk melibatkan seluruh dunia dengan apa yang diharapkannya sebagai visi FOIO yang menarik secara universal.

Bergerak melampaui Indo-Pasifik

Promosi FOIO baru-baru ini menggambarkan pergeseran spasial yang signifikan dalam pesan strategis Jepang. FOIO Jepang melanjutkan perannya sebagai ‘pemimpin pemikiran’ tatanan berbasis aturan dan penjaga moral FOIP. Kekuatannya ditemukan dalam fokusnya pada hal-hal penting dari keberadaan sebagai komunitas bangsa. FOIO menekankan kedaulatan dan integritas teritorial serta menghindari tema-tema yang lebih kontroversial seperti hak asasi manusia dan demokrasi. Dengan demikian, FOIO diharapkan dapat berfungsi sebagai ‘penyebut umum’ untuk keterlibatan global Jepang. Meskipun PM Kishida terus membela ‘martabat manusia’,[13] narasi dan pendiriannya bersifat akomodatif dan inklusif, sangat berbeda dengan para pemimpin liberal Barat. Oleh karena itu, pesan FOIO Tokyo jelas ditujukan untuk menghasilkan dukungan ‘Global South’[14] yang meluas – jauh melampaui batas geografis Indo-Pasifik. Hasilnya adalah banyak pemimpin negara, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi, secara terbuka mendukung tujuan Jepang.[15]

Meskipun menjanjikan, “tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum” memiliki beberapa kekurangan. Hal ini tentu saja memiliki daya tarik yang lebih kecil dibandingkan dengan “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” yang menggugah, yang diungkapkan oleh Abe: “Ketika saya mendengar kata-kata “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”, yang muncul di benak saya adalah pemandangan laut yang begitu luas”. Seruan baru Jepang tentu saja tidak banyak membantu untuk membangkitkan emosi seperti itu.

Tentu saja, FOIO didukung oleh aturan hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum terkait yang selalu ditunjukkan oleh Jepang; yang secara universal disetujui oleh negara-negara di dunia dalam perjanjian, deklarasi, dan pandangan-pandangan-teori, meskipun tidak dalam praktiknya.

Para pemimpin dan pembuat kebijakan Jepang telah membangun ‘persenjataan pemikiran strategis’ yang kuat yang dapat digunakan secara fleksibel untuk memenuhi tantangan keamanan dunia yang dinamis. Di tingkat global, penekanan FOIO akan memungkinkan Jepang untuk berinteraksi dengan secara lancar dengan wilayah yang tidak tercakup dalam geografi Indo-Pasifik dan menegaskan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Menteri Luar Negeri Jepang dengan tepat menekankan FOIO dalam pesannya kepada Guatemala. Ini merupakan pendahulu yang fasih untuk pesan Jepang saat ini, karena revisionisme Venezuela[16] terhadap negara tetangganya, Guyana, antara lain, menunjukkan ketepatan pendekatan FOIO Jepang.

FOIP dan FOIO dalam sinergi

Meskipun demikian, kegunaan dan kekuatan FOIO tidak dapat dipisahkan dari saudaranya yang lebih terkenal, yaitu FOIP. FOIP dan FOIO dapat menemukan sinergi yang kuat ketika digunakan dengan cekatan oleh para pemimpin Jepang. Terlepas dari daya tarik global FOIO, pemerintahan saat ini dan yang akan datang tidak boleh menyia-nyiakan keberhasilan diplomatik dan strategis yang direalisasikan oleh prakarsa Indo-Pasifik Tokyo. Mengingat tantangan keamanan yang ada, Indo-Pasifik tetaplah penting.

Seperti yang dinyatakan oleh Kishida dan Presiden AS Joe Biden,[17] kawasan Indo-Pasifik menghadapi ‘tantangan strategis yang semakin meningkat terhadap tatanan internasional berbasis aturan’. Jepang, bersama dengan India dan mitra Quad-nya, tidak boleh meninggalkan FOIP – di mana Jepang merupakan salah satu penggagasnya – maupun agenda dan geografi FOIP. ‘Indo-Pasifik’ telah menjadi sinonim untuk alarm terhadap revisionisme China. Ini melambangkan perlawanan yang sah dari sebagian besar negara kepulauan dari Inggris ke India hingga Jepang, meskipun dianggap sebagai ‘buih laut’[18] oleh kepemimpinan Komunis China. Hal ini juga secara implisit menyoroti lokasi kritis dan peran strategis yang dimainkan oleh India: apa yang dilakukan India sangat penting dalam distribusi kekuasaan yang berkembang di seluruh dunia. Referensi eksplisit terhadap Indo-Pasifik menggarisbawahi fakta penting ini.

Singkatnya, para pembuat kebijakan Jepang harus fleksibel dalam menyulap berbagai geografi. Oleh karena itu, Tokyo harus memprioritaskan dan merelatifkan geografi Indo-Pasifik, sesuai kebutuhan, di masa depan. Hal ini dapat digunakan bersama dengan referensi geografis lain yang sudah dikenal dengan implikasi yang lebih strategis: ‘Asia-Pasifik’, ‘Pasifik Barat’, dan ‘Asia Timur’ – dengan titik nyala Taiwan yang selalu diingat – adalah beberapa contohnya. Sebagai buktinya, apa yang kita sebut sebagai ‘Quad Asia-Pasifik’ dengan Filipina[19] telah menjadi lapisan tambahan pada ‘Quad Indo-Pasifik’ dengan India.

Terletak di lingkungan yang penuh ancaman, Jepang berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang meningkat. Sebagai pemberi suara tepercaya di arena internasional, Jepang harus dengan penuh semangat mempromosikan FOIP dan FOIO untuk menjalin konsensus dengan lingkaran besar negara-negara, khususnya, mereka yang berada di Selatan secara politis – tidak ada negara lain yang memiliki posisi yang lebih baik daripada Jepang untuk memainkan peran ini. Hal ini akan bermanfaat tidak hanya bagi Jepang, tetapi juga bagi dunia yang semakin tidak stabil dan tidak dapat diprediksi.

[1]Kei Hakata. RIP FOIP? Examining Japan’s New Foreign Policy Mantra. The Dipomats. 3 November 2023. https://thediplomat.com/2023/11/rip-foip-examining-japans-new-foreign-policy-mantra/

[2] Prime Minister’s Office of Japan. Policy Speech by Prime Minister KISHIDA Fumio to the 211^th Session of the Diet. 23 Januari 2023. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202301/_00012.html

[3] Fumio Kishida. The Future of the Ind-Pacific. 20 Maret 2023. https://www.mofa.go.jp/files/100477739.pdf

[4] Prime Minister’s Office of Japan. Policy Speech by Prime Minister KISHIDA Fumio to the 211^th Session of the Diet. 23 Januari 2023. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202301/_00012.html

[5] Ministry of Foreign Affairs of Japan. Confluence of the Two Seas. 22 Agustus 2007 https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html

[6] Ministry of Foreign Affairs of JapanAddress by Prome Minster Shinxo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African Development (TICAD VI). 27 Agustus 2016. https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html

[7] Hakata, K., & Cannon, B. J. (2022). The Indo-Pacific as an emerging geography of strategies. In Indo-Pacific Strategies (pp. 3-21). Routledge.

[8] National Defense Program Guidelines for FY 2011 and beyond. https://japan.kantei.go.jp/kakugikettei/2010/ndpg_e.pdf

[9] Aizawa, T., & Rossiter, A. (2020). Decoding Japan’s “free and open Indo-Pacific” concept. In Conflict and Cooperation in the Indo-Pacific (pp. 39-54). Routledge.

[10] Figaro Vox. Fumio Kishida: “Japan considers France a privileged partner in defense matters”. 1 Mei 2017. https://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/01/05/31002-20170105ARTFIG00216-fumio-kishida-le-japon-considere-la-france-comme-un-partenaire-privilegie-en-matiere-de-defense.php

[11] Ministry of Foreign Affairs of Japan. https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100215291.pdf

[12] Ministry of Foreign Affairs of Japan. 3 Januari 2023. https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100492843.pdf

[13] Prime Minister’s Office of Japan. Adress by Prime Minster Kishida at Seventy-Eight Session of the United Nations General Assembly. 19 September 2023. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202309/19unga.html

[14] Brendon J Cannon & Kei Hakata. Japan as the Global South’s Advocate Why the ’Rule of Law’ Benefits All. RUSI. 22 Mei 2023. https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/japan-global-souths-advocate-why-rule-law-benefits-all

[15] Ministry of Foreign Affairs of Japan. Japan-India Summit Meeting. 9 September 2023. https://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/in/page1e_000760.html

[16] The Hindu. Venezuela: vote shows overwhelming”support for claim on region of Guyana. 5 Desember 2023. https://www.thehindu.com/news/international/venezuela-vote-shows-overwhelming-support-for-claim-on-region-of-guyana/article67604673.ece

[17] Ministry of Foreign Affairs of Japan. Japan-U.S. Joint Leader’s Stetement”-Strengthening the Free and Open International Order- . 23 Mei 2023. https://www.mofa.go.jp/files/100347252.pdf

[18] Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. Foreign Minister Wang Yi Meets the Press. 9 Maret 2018. https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/201803/t20180309_468677.html

[19] Ryo Nakamuara. Philippines to step up ties with U.S.-Japan-Australia coalition. Asia Nikkei. 3 Juni 2023. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/Philippines-to-step-up-ties-with-U.S.-Japan-Australia-coalition

Putra Mahkota Jepang Fumihito berbicara pada upacara peringatan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Jepang dan Vietnam di Hanoi pada 21 September 2023. (Foto oleh Kyodo News via Getty Images)

December 15 2023

Membina Persahabatan: Vietnam dan Jepang Membentuk Aliansi Strategis yang Kuat

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence Bilateral, Hanoi, Jepang, kerja sama, Pertahanan, Strategis, Tokyo, Vietnam 0

Pada peringatan 50 tahun hubungan diplomatik mereka, Jepang dan Vietnam telah secara resmi membentuk kemitraan strategis yang komprehensif, berjanji untuk meningkatkan hubungan keamanan dan ekonomi secara signifikan. Pengumuman tersebut menyusul pertemuan antara Presiden Vietnam Vo Van Thuong dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo pada akhir November 2023. Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan tersebut, kedua pemimpin berjanji untuk “memperluas hubungan lebih lanjut ke bidang-bidang baru” dan “membawa kerja sama kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.”

Kishida dan Thuong sepakat untuk memperluas kerja sama keamanan mereka melalui perjanjian ini, sehingga hubungan tersebut diberi nama resmi penuh, “Kemitraan Strategis Komprehensif untuk Perdamaian dan Kemakmuran di Asia dan Dunia.” Hal ini termasuk berbagi teknologi, kerja sama di bidang keamanan maritim, dan menyediakan peralatan pertahanan Jepang. Selain itu, kedua pemimpin “menegaskan pentingnya kerja sama untuk menjamin keamanan ekonomi dan sepakat untuk terus memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara.” Dengan nilai perdagangan bilateral senilai $50 miliar pada tahun lalu, Jepang merupakan mitra komersial terbesar keempat bagi Vietnam dan sumber investasi asing terbesar ketiga bagi Vietnam.

Selama empat hari di Istana Kekaisaran, Thoung diperkirakan menghadiri pertemuan dan makan siang yang diberikan oleh Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako. Selain itu, ia dijadwalkan memberikan pidato di Majelis Rendah parlemen Jepang. Thuong menyebut penguatan hubungan tersebut sebagai “peristiwa penting yang membuka babak baru dalam hubungan Vietnam-Jepang” dalam pidatonya yang disiarkan televisi secara nasional. Pada konferensi pers bersama setelah pertemuan mereka, Kishida mengatakan bahwa Vietnam adalah “mitra utama dalam mencapai Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

Penguatan hubungan Vietnam dengan Jepang merupakan hasil dari kekhawatiran yang sama antara kedua negara terhadap kekuatan Tiongkok. Hasilnya, hubungan pertahanan mereka menjadi lebih kuat. Misalnya, Jepang telah memberikan kapal patroli kepada Vietnam untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum maritimnya, dan pada tahun 2020, Jepang menandatangani perjanjian prinsip yang mengizinkan Jepang untuk mentransfer teknologi dan peralatan pertahanan ke Vietnam. Di sisi lain, Hanoi dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan hubungannya dengan Singapura, Australia, dan Indonesia ke tingkat yang sama. Secara keseluruhan, upaya-upaya perbaikan ini adalah contoh yang baik dari pendekatan yang diambil Vietnam terhadap kebijakan luar negerinya sejak berakhirnya Perang Dingin.

Dalam memperkuat hubungan, mereka menekankan komitmen bersama terhadap perdamaian dan tidak menganjurkan segala upaya untuk mengubah status quo melalui kekerasan. Mereka menyoroti pentingnya UNCLOS, kebebasan navigasi, dan penerbangan. Menekankan perlunya Kode Etik (CoC) yang efektif dan sejalan dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS, tanpa mengurangi hak-hak pemangku kepentingan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Jepang yang lebih luas untuk meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara, membina hubungan yang lebih kuat dengan Vietnam untuk meningkatkan kolaborasi dalam perdagangan dan keamanan. Hal ini menempatkan Jepang sebagai salah satu mitra utama Vietnam, menyelaraskan kebijakan perdamaian dan mengatasi tantangan-tantangan regional, termasuk kekhawatiran mengenai ketegasan Tiongkok, sebagaimana diuraikan dalam Strategi Keamanan Nasional Jepang.

WASHINGTON, DC - JANUARY 13: U.S. President Joe Biden (R) and Japanese Prime Minister Kishida Fumio walk to the Oval Office for a meeting at the White House on January 13, 2023 in Washington, DC. Fumio is meeting with Biden to reaffirm the U.S.-Japan strategic relationship in the Indo-Pacific as military tensions rise in the region. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

December 7 2023

Menghalau China, Kerja Sama Pertahanan Jepang dan Filipina Semakin Erat

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Security and Defence amerika serikat, Filipina, Jepang 0

Perdana Menteri Jepang Fuimo Kishida menyatakan pada Jumat (3/11) bahwa Jepang akan memulai pembicaraan formal dengan Filipina agar dirinya bisa menempatkan tentara Jepang di negara Asia Tenggara tersebut. Bersama dengan Amerika Serikat, ketiga negara ini berupaya memperkuat kerja sama kedua negara terutama dengan ancaman dari China yang meningkat di Laut China Selatan.

“Kami mempunyai keprihatinan yang sama mengenai situasi di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan,” kata Kishida, mengacu pada tindakan Beijing yang semakin tegas di wilayah tersebut. “Upaya untuk secara sepihak mengubah status quo dengan kekerasan tidak dapat diterima.”

Pengumuman dari Mr. Kishida datang setelah pertemuan dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dari Filipina, melakukan kunjungannya selama dua hari di Manila.

Kedua negara terlibat dalam sengketa wilayah dengan Beijing — Filipina di Laut China Selatan dan Jepang di Laut China Timur — dan keduanya berbatasan dengan Taiwan, pulau yang dikelola sendiri yang China bersumpah untuk mengklaim kembali dengan kekuatan.

Pakta yang diusulkan, yang dikenal sebagai perjanjian akses timbal balik, akan memberikan akses militer Jepang ke pangkalan-pangkalan di Filipina dan mempermudah melakukan lebih banyak latihan gabungan.

Kedua negara mulai menjajaki gagasan untuk mengadakan perjanjian semacam itu pada tahun 2015, namun permasalahan ini menjadi semakin mendesak karena mereka semakin dihadapkan pada sikap Tiongkok yang lebih tegas, dan Marcos mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan membantu menjaga “perdamaian dan stabilitas di negara-negara di dunia.” wilayah kami.”

Jepang berencana memberikan sistem radar pantai senilai sekitar $4 juta untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Filipina sebagai bagian dari program bantuan keamanan resminya, kata Kishida.

Kedua negara memiliki hubungan yang telah berlangsung setidaknya enam dekade. Jepang adalah pendukung terbesar proyek infrastruktur di Filipina, memberikan bantuan untuk proyek-proyek seperti kereta bawah tanah di Manila, serta jembatan dan kereta api di seluruh negeri.

Presiden Filipina juga mengatakan bahwa Jepang memberikan USD4 juta untuk Filipina di bawah program Overseas Security Assistance (OSA) untuk mendukung peningkatan kapabilitas Filipina untuk menjaga keamanan lautnya.

Selain itu, kunjungan Kishida juga mencakup beberapa kesepakatan di bidang infrastruktur dan pariwisata di mana kedua negara menemukan keselarasan strategis dalam masalah pertahanan dan keamanan.

September 15 2023

Pertemuan Camp David antara AS, Jepang, dan Korea Selatan: Signifikansi dan tantangan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think amerika serikat, Jepang, Korea Selatan, Trilateral Summit; East Asia; Foreign Policy 0

Pertemuan puncak baru-baru ini antara Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, dan Jepang tidak menarik perhatian seperti yang seharusnya diharapkan.[1] Pertemuan Presiden Yoon Suk Yeol dari Korea Selatan dan Perdana Menteri Fumio Kishida dari Jepang, yang dijamu oleh Presiden Joe Biden dari AS di Camp David, secara nyata telah menurunkan ketegangan di antara dua negara tetangga dan sekutu AS di Asia Timur ini. Ketiga negara sepakat untuk memperdalam kerja sama militer dan ekonomi serta memberikan komentar terkuat mereka mengenai “perilaku berbahaya dan agresif” yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan.

Meskipun komitmen politik yang dibuat oleh ketiga negara satu sama lain tidak sampai pada aliansi formal, namun dengan caranya sendiri, ini merupakan bagian terakhir dari arsitektur pertahanan AS di Asia Timur, yang telah menyaksikan evolusi AUKUS, dan peningkatan hubungan militer Jepang-Australia, dan pemulihan hubungan pertahanan AS-Filipina.

Elemen terpenting dalam arsitektur keamanan baru di Asia Timur adalah Jepang yang mendeklarasikan berakhirnya kebijakan pertahanan untuk menahan diri, dan Jepang mulai muncul sebagai kekuatan militer penuh atas kemampuannya sendiri.

Tokyo sekarang secara sistematis akan meningkatkan anggaran pertahanannya hingga mencapai 2 persen dari PDB-nya, sebuah tindakan yang akan membuatnya menjadi pembelanja terbesar ketiga di dunia untuk pertahanan setelah Amerika Serikat dan China.[2] Hingga saat ini, negara ini telah mempertahankan batas yang ditetapkan sendiri sebesar 1 persen dari PDB untuk pertahanannya. Militernya, yang dikenal sebagai Pasukan Bela Diri (SDF), berkekuatan sekitar 231.000 orang, sementara musuh-musuhnya – China, Korea Utara, dan Rusia – merupakan negara-negara pemilik senjata nuklir dengan militer yang berkekuatan jutaan orang. Jepang secara bertahap meningkatkan anggaran pertahanannya sejak Shinzo Abe kembali berkuasa pada tahun 2012, tetapi apa yang terjadi sekarang ini merupakan pergeseran besar.

Pemulihan hubungan Jepang-Korea merupakan usaha yang lebih sulit karena harus mengatasi kenangan lama tentang perilaku Jepang di semenanjung Korea selama Perang Dunia II. Di antara isu-isu yang diperdebatkan adalah kompensasi untuk ekses Jepang dalam Perang Dunia II.

Paradoksnya, meninggalnya Shinzo Abe pada pertengahan tahun 2022 membantu meredakan ketegangan antara Korea Selatan dan Jepang. Dia dipandang di Korea Selatan “sebagai simbol klasik hak politik Jepang.”[3] Orang-orang yang dekat dengan Presiden Yoon Suk Yeol dari Korea Selatan percaya bahwa Abe membujuk banyak politisi Jepang untuk mengadopsi pendekatan tanpa kompromi dengan Korea Selatan.

Hubungan berubah dari buruk menjadi lebih buruk setelah insiden di mana kapal perang Korea Selatan melatih radar pengendali tembakan ke pesawat patroli Jepang di atas Laut Jepang pada bulan Desember 2018. [4] Penolakan Korea Selatan untuk menerima kesalahan menyebabkan pembekuan hubungan antara SDF dan militer Korea Selatan. Masalah ini menjadi semakin serius pada tahun 2019 ketika kedua negara saling mengeluarkan satu sama lain dari daftar putih mitra dagang tepercaya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlakuan istimewa.[5] Pada saat yang sama, Korea Selatan memberi tahu Jepang bahwa pihaknya berencana untuk mengakhiri Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA) tahun 2016,[6] sebuah perjanjian pembagian informasi intelijen. AS, sekutu militer resmi keduanya, berusaha untuk melakukan intervensi, tetapi tidak berhasil.

Pada bulan Maret 2023,[7] terjadi pencairan hubungan ketika Presiden Yoon Suk Yeol melakukan perjalanan ke Tokyo setelah pengumuman rencana untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kompensasi atas kerja paksa Korea Selatan selama pendudukan Jepang di semenanjung itu. Korea Selatan memulihkan status daftar putih Jepang dan kemudian mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan kerja sama dalam GSOMIA.

Apa yang telah berubah antara Korea Selatan dan Jepang?

Ada tiga faktor yang mendorong terjadinya perubahan. 1) Penembakan rudal Korea Utara ke Jepang, yang menggarisbawahi ancaman yang ditimbulkannya terhadap Korea Selatan. 2) Meningkatnya ketegasan China yang meningkatkan suhu di Korea Selatan, seperti yang terjadi di tempat lain di Asia. 3) Katalisator utamanya adalah invasi Rusia ke Ukraina, yang mengindikasikan mudahnya tatanan pasca-Perang Dingin yang dapat menimbulkan konflik. Jepang dan Rusia belum menandatangani perjanjian perdamaian resmi setelah Perang Dunia II.

Dampak paling besar dari perkembangan ini adalah di Jepang, di mana pemerintah telah membuang bahasa “pertahanan diri” pasca-Perang Dunia II dan mulai melakukan langkah-langkah yang lebih aktif untuk mempertahankan Jepang.

Pekan lalu Jepang mengumumkan anggaran pertahanan 2024-25,[8] yang mencapai US$53 miliar, 13 persen lebih tinggi dari US$46 miliar pada tahun fiskal saat ini. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendanai pembangunan dua kapal perusak yang dilengkapi dengan Aegis, melakukan pengembangan bersama pencegat rudal hipersonik dengan AS, memperoleh rudal berpemandu presisi, membangun kelas fregat baru, memperoleh pesawat tempur serang gabungan F-35A dan 35B Lightening II, membangun armada kapal tanker, dan memperoleh kapal untuk mengangkut pasukan dan peralatan ke berbagai situasi di pulau-pulau di barat daya Jepang.

Kapal-kapal Aegis direncanakan untuk dikirim pada tahun 2027 dan 2028[9] dan akan memiliki versi yang lebih baik dari rudal permukaan ke permukaan Tipe 12 Jepang dan memiliki ruang untuk menggabungkan kemampuan masa depan seperti pencegat rudal hipersonik. Mereka akan melepaskan dua kapal Aegis yang lebih tua untuk mengawal kelompok kapal induk berdasarkan konversi dua kapal induk kelas Izumo yang mengoperasikan pesawat tempur F-35B.

Pengeluaran yang direncanakan termasuk dana untuk meningkatkan kemampuan pertahanan rudal untuk melawan peluncuran rudal oleh Korea Utara. Daftar tersebut juga berisi senjata serangan balik termasuk rudal jelajah Tomahawk dari AS yang memiliki kemampuan untuk menyerang China. Kementerian pertahanan juga berharap untuk menyisihkan US$500 juta untuk program jet tempur generasi ke-6 dengan Inggris dan Italia.[10] Namun, dana terbesar akan digunakan untuk memperkuat “keberlanjutan dan ketahanan” SDF dalam hal membangun persediaan amunisi, tangki bahan bakar, dan fasilitas lainnya. SDF juga akan melipatgandakan personel keamanan sibernya menjadi 2.410 orang pada akhir tahun ini. Jepang juga akan menata ulang struktur komandonya[11] dan menciptakan komando udara, laut, dan darat yang terpadu. Lebih lanjut, Jepang dan AS juga akan membuat markas bersama[12] untuk membuat komando aliansi lebih efektif.

Banyak dari keputusan ini mengalir dari Strategi Keamanan Nasional Jepang (National Security Strategy – NSS) baru yang dirilis pada akhir tahun 2022,[13] yang mengatakan bahwa Jepang “menghadapi lingkungan keamanan yang paling parah dan kompleks sejak akhir Perang Dunia II”. Dalam referensi miring ke China dan Taiwan, NSS itu juga mencatat bahwa ada tekanan yang meningkat “oleh mereka yang ingin mengubah status quo secara sepihak dengan paksa.” NSS belum menetapkan China sebagai “ancaman”; sebutan yang dipilihnya adalah “tantangan strategis terbesar yang pernah dihadapi Jepang.”

NSS mengatakan bahwa, “China telah mengintensifkan kegiatan pemaksaan di sekitar Taiwan, dan kekhawatiran tentang perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan meningkat dengan cepat…” Pada bulan Agustus, dalam upaya untuk memaksa Taiwan, lima rudal balistik China mendarat di Zona Ekonomi Eksklusif Jepang. Mungkin, perubahan yang paling dramatis adalah keputusan Tokyo untuk menciptakan kemampuan serangan balik berdasarkan rudal jarak jauh yang dapat menghancurkan pangkalan musuh dan simpul komando dan kontrol. Hingga saat ini, postur Jepang sepenuhnya bersifat defensif, bergantung pada kemampuan rudal anti-balistik untuk menembak jatuh rudal yang menargetkan fasilitas Jepang.

Mengingat tantangan dan perkembangan ini, pertemuan di Camp David telah membawa pergeseran dalam kalibrasi strategis di Asia Timur.

[1] Trevor Hunnicutt, David Brunnstrom & Hyonhee Shin. US, South Korea and Japan condemn China, agree to deepen military ties. Reuters. 19 Agustus 2023. https://www.reuters.com/world/us-south-korea-japan-agree-crisis-consultations-camp-david-summit-2023-08-18/

[2]Isabel Reynolds. Japan Set to Become one of World’s Biggest Defense Spenders. Bloomberg. 26 Agustus 2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-25/japan-set-to-become-one-of-world-s-biggest-defense-spenders?sref=NDAgb47j

[3] Hiroshi Minegishi. With Abe gone, security row could futhter deepen Tokyo-Seoul rift. Asia Nikkei. 31 Juli 2022. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/With-Abe-gone-security-row-could-further-deepen-Tokyo-Seoul-rift

[4]Masaya Kato & Yosuk Onchi. Japan accuses South Korea of locking radar on patrol plane. Asia Nikkei. 21 Desember 2018. https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-accuses-South-Korea-of-locking-radar-on-patrol-plane

[5]Reuters. South Korea removes Japan from dast-track trade ‘white list’. 17 Spetember 2019. https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-whitelist-idUSKBN1W21T2

[6] Korea Net. Korea to scrap military intelligence-sharing pact with Japan. 23 Agustus 2019. https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=174503

[7]The Japan Times. South Korea restores intelligence-sharing pact with Japan. 21 Maret 2023. https://www.japantimes.co.jp/news/2023/03/21/national/gsomia-south-korea-japan-restored/

[8] Financial Times. Japan raises military spending to counter China with more missiles and ships. https://www.ft.com/content/d3742cf6-6f55-4686-89fd-3cbbd3a6ffeb

[9] Dzirhan Mahadzir. Japan Releases 453B Defense Budget Focused on Shipbuilding, Fighters. USNI News. 1 September 2023. https://news.usni.org/2023/09/01/japan-releases-53b-defense-budget-focused-on-shipbuilding-fighters

[10]Brad Lendon. Japan, Britain and Italy plan sixth-generation fighter jet to rival world’s most-advanced warplanes, CNN. 9 Desember 2022. https://edition.cnn.com/2022/12/09/asia/japan-uk-italy-new-fighter-plane-deal-intl-hnk-ml/index.html

[11]Rieko Miki. Japan to locate Self-Defense Forces Joint command near PM office. Nikkei Asia. 7 Maret 2023. https://asia.nikkei.com/Politics/Defense/Japan-to-locate-Self-Defense-Forces-joint-command-near-PM-office

[12]U.S. Department of Defense. Joint Statement of the 2023 U.S.-Japan Security Consultative Committee (“2+2+). 11 Januari 2023. https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3265559/joint-statement-of-the-2023-usjapan-security-consultative-committee-22/

[13] National Security Strategy of Japan, Desember 2012. https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou/nss-e.pdf

September 12 2023

Latihan Malabar Menyatukan Empat Angkatan Laut di Australia

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Security and Defence, Think amerika serikat, Australia, India, Jepang, joint military exercise, Malabar Execise 0

Angkatan Laut Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat memulai latihan angkatan laut Malabar edisi ke-27 di lepas pantai Sydney pada awal bulan Agustus 2023.[1] Ini adalah pertama kalinya Australia menjadi tuan rumah latihan ini, yang dimulai pada tahun 1992 sebagai latihan angkatan laut bilateral antara angkatan laut India dan A.S. Seri Malabar telah berkembang pesat dalam tiga dekade terakhir ini dalam hal ruang lingkup, kompleksitas, dan kecanggihan manuver yang dilakukan oleh kedua angkatan laut yang bermitra. Hal ini mencerminkan kepercayaan diri dan rasa tujuan yang lebih besar di antara keempat negara yang berpartisipasi.

Latihan ini dilakukan dengan latar belakang lingkungan keamanan yang memburuk di Indo-Pasifik, dengan China dan Korea Utara yang menjadi tantangan paling besar di kawasan ini. India masih terlibat dalam konflik aktif dengan China di perbatasan mereka. Ancaman rudal dan nuklir dari Korea Utara bagi Jepang merupakan masalah yang hidup. Faktanya, Buku Putih Pertahanan Jepang baru-baru ini mengatakan bahwa “aktivitas militer Korea Utara menimbulkan ancaman yang lebih serius dan mendesak bagi keamanan nasional Jepang daripada sebelumnya.”[2] Buku putih itu juga secara vokal menyinggung ancaman dari China, dengan mengatakan bahwa “sikap eksternal China saat ini, kegiatan militer, dan kegiatan lainnya telah menjadi masalah yang sangat memprihatinkan bagi Jepang dan masyarakat internasional, dan menghadirkan tantangan strategis terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Amerika Serikat dan Australia juga memiliki kekhawatiran mereka sendiri tentang China, terutama karena Beijing telah menggunakan berbagai alat untuk membatasi kemampuan manuver strategis kekuatan besar Indo-Pasifik lainnya. Komunitas intelijen AS mengatakan kepada Komite Intelijen Senat AS bahwa Partai Komunis China terus menjadi “ancaman paling besar” bagi keamanan nasional AS, dengan Sekretaris Jenderal PKC (Partai Komunis China) Xi Jinping yang mengkonsolidasikan kekuasaannya dalam masa jabatan ketiga.[3]

Mengingat skenario strategis yang berubah dengan cepat yang dihadapi kawasan ini, keempat mitra Quad/Malabar memiliki persepsi yang sama tentang jenis kawasan Indo-Pasifik yang ingin mereka lihat. Hal ini juga diterjemahkan ke dalam pemahaman yang lebih dekat tentang tujuan strategis dari interaksi mereka dan bagaimana mereka akan meningkatkan efisiensi operasional melalui keterlibatan militer seperti Malabar 2023.

Siaran pers yang dikeluarkan oleh Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (Japan Maritime Self Defense Force – JMSDF) merinci tujuan latihan Malabar 2023 sebagai upaya untuk meningkatkan interoperabilitas dengan angkatan laut dari keempat negara mitra selain meningkatkan “kemampuan taktis” JMSDF.[4] Siaran pers Kementerian Pertahanan India menyatakan bahwa Malabar 2023 mencakup dua fase – fase pelabuhan (dari 11-15 Agustus) dan fase laut (16-21 Agustus).[5] Fase pelabuhan mencakup sejumlah kegiatan seperti “kunjungan lintas dek, pertukaran profesional, pertandingan olahraga, dan beberapa interaksi untuk perencanaan dan pelaksanaan Fase Laut.” Fase laut mencakup berbagai “latihan intensitas tinggi dan kompleks di ketiga ranah peperangan, yang mencakup latihan antipermukaan, antiserangan udara, dan antikapal selam, termasuk latihan penembakan senjata api.” Seperti halnya Jepang, siaran pers India juga mencatat bahwa latihan ini merupakan “kesempatan bagi Angkatan Laut India untuk meningkatkan dan menunjukkan interoperabilitas dan juga memperoleh manfaat dari praktik terbaik dalam operasi keamanan maritim dari negara-negara mitranya.”

Menurut siaran pers Kementerian Pertahanan Jepang, kapal-kapal yang berpartisipasi termasuk JS Shiranui (Unit Permukaan Pertama IPD23);[6] dari A.S. USS Rafael Peralta dan USNS Rappahannock; dari India INS Karkatta dan INS Sahyadri; dan dari Australia HMAS Brisbane dan HMAS Choules.[7] Selain itu, pesawat pengintai seperti P-8 dan pasukan khusus juga turut berpartisipasi.

Dalam konferensi pers, Laksamana Madya Karl Thomas, komandan Armada Ketujuh Angkatan Laut A.S., mengatakan bahwa latihan itu tidak ditargetkan pada negara mana pun, tetapi menambahkan bahwa “penangkalan yang diberikan oleh keempat negara kita saat kita beroperasi bersama sebagai Quad merupakan fondasi bagi semua negara lain yang beroperasi di wilayah ini.”[8]

Meskipun Malabar 2023 adalah pertama kalinya Australia menjadi tuan rumah latihan angkatan laut, ini bukan pertama kalinya Angkatan Laut Australia berpartisipasi dalam latihan tersebut. Australia sebelumnya telah bergabung dengan latihan Malabar 2007, dengan kapal fregat berpeluru kendali HMAS Adelaide yang melakukan manuver angkatan laut di Samudra Hindia barat laut. Tetapi latihan tahun 2007 yang menyatukan mitra Quad memprovokasi China dan pada tahun 2008, Perdana Menteri Australia saat itu, Kevin Rudd, membatalkan partisipasi Australia.

Namun, banyak yang telah berubah antara Australia dan China sejak saat itu, dengan hubungan yang memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai tanggapan, Canberra kembali berusaha untuk menjadi bagian dari latihan Malabar, tetapi New Delhi tidak sepenuhnya merasa nyaman dengan keikutsertaannya. Faktanya, pada tahun 2015, Menteri Pertahanan Australia saat itu, Kevin Andrews, mengatakan bahwa Australia ingin bergabung dengan India, Amerika Serikat, dan Jepang dalam latihan Malabar, tetapi New Delhi tidak mau mengindahkan permintaan Canberra.

Akhirnya, setelah bentrokan Galwan dengan China pada tahun 2020, dan tanpa adanya tanda-tanda mencairnya hubungan antara India dan China, New Delhi mengundang Canberra untuk menjadi bagian dari latihan Malabar sekali lagi. Edisi tahun ini merupakan tahun keempat berturut-turut Australia menjadi bagian dari latihan ini. Sejak tahun 2015, pasukan maritim Jepang juga telah menjadi mitra tetap seri Malabar.

Sebagian dari alasan latihan ini adalah untuk mengirim pesan tujuan bersama untuk menghalangi China. Tujuan ini mungkin sedang terlaksana. Tetapi apakah keempat angkatan laut ini secara signifikan meningkatkan koordinasi dan kerja sama, yang merupakan tujuan penting lainnya, masih merupakan pertanyaan yang hanya dapat diuji jika terjadi krisis atau konflik.

[1]Royal Australian Navy. ExMalabar has kicked off in Australia. 13 Agustus 2023. https://twitter.com/Australian_Navy/status/1690634308330180608

[2]Ministry of Defense. Defense of Japan 2023. https://www.mod.go.jp/en/publ/w_paper/wp2023/DOJ2023_Digest_EN.pdf

[3] Olivia Gazis & Caitlin Yilek. China “most consequential threat” to national security, top intelligence officer says. CBS News. https://www.cbsnews.com/news/china-worldwide-threats-hearing/

[4] JMSDF Press Release. Japan-u.s.-India-Australia Multilateral Exercise (MALABAR 2023). 8 Agustus 2023. https://www.mod.go.jp/msdf/en/release/202308/20230808en.pdf

[5] Ministry of Defence. MALABAR-2023 AT SIDNEY, AUSTRALIA. 10 Agustus 2023. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1947436#:~:text=Indian%20Navy’s%20indigenous%20frontline%20warships,Royal%20Australian%20Navy%20(RAN).

[6] JMSDF Press Release. Japan-u.s.-India-Australia Multilateral Exercise (MALABAR 2023). 8 Agustus 2023. https://www.mod.go.jp/msdf/en/release/202308/20230808en.pdf

[7] https://www.navy.gov.au/hmas-choules

[8] Kirsty Needham. India, Japan, US, Australia hold first Malabar naval exercise off Australia. 10 Agustus 2023. https://www.reuters.com/world/india-japan-us-australia-hold-first-malabar-naval-exercise-off-australia-2023-08-10/

Kendaraan Peluncur H-2A No. 47 lepas landas di Pusat Antariksa Tanegashima Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang (JAXA) pada 7 September 2023 di Minamitane, Kagoshima, Jepang. (Foto oleh The Asahi Shimbun melalui Getty Images)

September 9 2023

Jepang meluncurkan satelit sinar-X ‘Moon Sniper’

Anita Susanto Asia Pacific, News, Security and Defence, Tech amerika serikat, Bulan, JAXA, Jepang, Luar Angkasa, NASA, Satelit 0

Sebuah satelit revolusioner yang akan mengungkap objek-objek langit dengan cara baru dan pendarat bulan “Moon Sniper” akhirnya lepas landas. Peluncuran Agensi Antariksa Jepang, yang sudah beberapa kali dijadwal ulang karena cuaca buruk, meluncur di atas roket H-IIA dari Pusat Antariksa Tanegashima pada pukul 8:42 pagi Waktu Standar Jepang pada hari Kamis.

Acara ini disiarkan secara langsung di saluran YouTube JAXA, dengan tayangan dalam bahasa Inggris dan Jepang. Satelit XRISM (dibaca “crism”), yang juga disebut Misi Pemindaian dan Spektroskopi Sinar-X, adalah misi bersama antara JAXA dan NASA, dengan partisipasi dari Badan Antariksa Eropa dan Badan Antariksa Kanada.

Turut serta dalam perjalanan ini adalah SLIM milik JAXA, atau Smart Lander for Investigating Moon. Pendarat eksplorasi skala kecil ini dirancang untuk menunjukkan pendaratan “tepat” di lokasi tertentu dalam radius kecil dengan mengandalkan teknologi pendaratan yang sangat presisi. Presisi ini menghasilkan julukan misi ini, yaitu Moon Sniper.

Satelit dan dua alatnya akan mengamati daerah-daerah terpanas di alam semesta, struktur terbesar, dan objek dengan gravitasi terkuat, menurut NASA. XRISM akan mendeteksi cahaya sinar-X, panjang gelombang yang tidak terlihat oleh manusia. “Beberapa hal yang kami harapkan untuk diteliti dengan XRISM termasuk dampak ledakan bintang dan jet partikel mendekati kecepatan cahaya yang diluncurkan oleh lubang hitam supermasif di pusat galaksi,” kata Richard Kelley, peneliti utama XRISM di Pusat Penerbangan Luar Angkasa Goddard NASA di Greenbelt, Maryland, dalam pernyataan.

Satelit ini juga membawa dua alat lain yang disebut Resolve dan Xtend. Instrumen Resolve akan membantu para astronom mengungkap misteri kosmik seperti rincian kimia gas panas bercahaya di dalam gugus galaksi. Sementara itu, Xtend akan memberikan XRISM dengan salah satu lapangan pandang terbesar dalam satelit sinar-X.

Setelah Amerika Serikat, Uni Soviet, dan China, India menjadi negara keempat yang melakukan pendaratan terkendali di bulan ketika misi Chandrayaan-3-nya tiba pada 23 Agustus di dekat kutub selatan bulan. Sebelumnya, pendarat lunar Hakuto-R milik perusahaan Jepang Ispace jatuh 4,8 kilometer sebelum menabrak bulan saat upaya pendaratannya pada bulan April.

Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) menyerahkan palu ASEAN kepada Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone saat upacara penutupan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada 7 September 2023. (Foto oleh WILLY KURNIAWAN/POOL/AFP via Getty Images)

September 8 2023

KTT ASEAN Hari Ketiga: 93 Kesepakatan dan Berbagai Inisiasi Kemajuan

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Social and Culture amerika serikat, ASEAN Summit, Australia, Diplomasi, India, Indonesia, Jepang, Kanada, KTT ASEAN, PBB 0

KTT ke-43 ASEAN resmi ditutup pada hari ketiga yang telah berlangsung sejak 5 September 2023. Presiden Joko Widodo resmi memberikan palu ke untuk Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone kemarin. Dalam pidatonya Jokowi memberi apresiasi kepada seluruh negara yang hadir. KTT ini diikuti 10 negara anggota ASEAN kecuali Myanmar dan beberapa mitra pentingnya seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan (Korsel), Kanada, Bangladesh hingga India, dan Kepulauan Cook.

Presiden Joko Widodo memimpin empat pertemuan pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN hari ketiga yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada 7 September 2023. Mengawali kegiatannya, Presiden Republik Indonesia itu melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape di Ruang Kakatua, JCC. Masih di ruangan yang sama, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Selanjutnya, Jokowi juga memimpin KTT ke-20 ASEAN-India yang diikuti oleh para pemimpin negara ASEAN dan PM India Narendra Modi selaku negara mitra penting. Setelah itu, Kepala Negara dan para pemimpin negara ASEAN serta mitra akan mengikuti KTT ke-18 Asia Timur yang digelar di Ruang Cendrawasih 3, JCC. Selanjutnya, pada siang hari, Jokowi juga bertemu secara bilateral dengan PM Australia Anthony Albanese. Setelah beberapa pertemuan lainnya, Presiden RI menutup secara resmi gelaran KTT ke-43 ASEAN.

Menurut Presiden Republik Indonesia, perdamaian dan kemakmuran kawasan menjadi akar yang dibangun dari keketuaan Indonesia sebagai ‘Epicentrum of Growth’. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa tugas para pemimpin ASEAN belum selesai, dilansir dari Ekonomi Bisnis. Pasalnya, pekerjaan rumah wilayah ASEAN tidak mungkin selesai dalam satu keketuaan saja. Ada banyak tantangan dinamis dan kompleksitas tantangan global yang akan dihadapi.

Pada penutupan KTT ASEAN ini, Jokowi menyatakan bahwa “Selama tiga hari ini, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan dan menghasilkan 90 outcome dokumen dan sejumlah kesepakatan-kesepakatan konkret dengan mitra,” kata Jokowi dalam pidato penutupan. “Selama pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir,” tambahnya. Terdapat lebih dari 90 dokumen ASEAN yang dibahas dan disepakati pada KTT kali ini, untuk KTT ASEAN beberapa diantaranya adalah outcome document on myanmar, ASEAN leaders declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth, Asean Blue Economy Framework, dan 53 kesepakatan lainnya.

Lalu ASEAN-Australia Summit terdapat ASEAN-Australia Joint Leaders’ Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises dan lima dokumen lainnya. Pada ASEAN-China Summit terdapat ASEAN-China Joint Initiative on Enhancing Cooperation on E-Commerce dan 7 kesepakatan lainnya. Masih banyak lagi kesepakatan antara ASEAN dengan beberapa negara lainnya seperti India, Kanada, Jepang, Korea (Republic of Korea), Amerika Serikat, PBB, ASEAN+3, serta negara-negara Asia Timur.