Menu

Geopolitik

2022_07_01_127362_1656647146._large

Poros NATO ke Indo-Pasifik: Fokus pada Jepang dan Korea Selatan

, , , , , , , 0

Invasi Rusia ke Ukraina telah membuat NATO sangat sadar akan risiko besar yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa semacam itu terhadap stabilitas tatanan berbasis aturan internasional. Selain itu, NATO juga sedang menyelidiki tindakan Tiongkok yang bertentangan dengan tatanan berbasis aturan di Laut Filipina Barat dan Selat Taiwan. Peristiwa regional ini telah mendorong NATO untuk meningkatkan kemitraan strategisnya dengan empat negara Indo-Pasifik (Indo-Pacific four atau IP4) – Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru – untuk mengatasi masalah ini. Akan tetapi, dalam porosnya ke Indo-Pasifik, NATO lebih memilih untuk mengembangkan hubungan strategis dengan mitra Asia Timur Lautnya, Jepang dan Korea Selatan, sebagai langkah penting pertama dalam rencana jangka panjangnya untuk kawasan ini.

 

Evolusi hubungan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan

Hubungan NATO dengan Korea Selatan dan Jepang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun keduanya bergerak di jalur yang berbeda. Hubungan telah berkembang dengan Jepang sejak tahun 1990-an;[1] namun, hubungan dengan Korea Selatan baru berkembang pada akhir tahun 2010-an. Hubungan Jepang dengan NATO telah berkembang secara bertahap, tetapi dengan invasi Rusia, kemitraan ini telah mencapai momentum baru, didorong oleh pandangan keamanan Tokyo yang tak terpisahkan, yang melihat perkembangan geopolitik yang saling terkait di kawasan Eurasia dan Indo-Pasifik. Hal ini terbukti dalam pidato Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada KTT G7 Hiroshima ketika dia menyatakan, “Ukraina mungkin merupakan Asia Timur di masa depan.”[2] Demikian pula, selama KTT NATO 2023, Kishida mengatakan bahwa “Keamanan Euro-Atlantik dan Indo-Pasifik tidak dapat dipisahkan” dan menambahkan bahwa dia “menyambut baik peningkatan lebih lanjut dalam minat dan keterlibatan di Indo-Pasifik di antara negara-negara yang berpikiran sama di kawasan Euro-Atlantik.”[3] Meskipun pemikiran strategis ini bukanlah hal baru dan dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1980-an ketika upaya dilakukan untuk menciptakan hubungan institusional[4], jelas bahwa Tokyo berusaha untuk mendiversifikasi dan memperdalam hubungan keamanannya dengan NATO untuk menghadapi ancaman keamanan yang muncul di kawasan ini.

Di bawah visi Global Pivotal State (GPS) Presiden Yoon Suk-yeol, Korea Selatan mulai beralih ke Uni Eropa (UE) untuk mengembangkan kemitraan strategis, ekonomi, dan keamanan dengan aktor-aktor di luar wilayahnya. Poros ini telah menyebabkan meningkatnya minat Seoul untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan NATO dan anggotanya. Pada tahun 2023, selama KTT NATO di Vilnius, Yoon menyatakan persetujuannya[5] dengan pandangan keamanan yang tak terpisahkan: “Di era yang sangat terhubung ini, keamanan Eropa dan Asia tidak dapat dipisahkan.” Meskipun banyak pujian yang hanya dikaitkan dengan faktor situasional seperti invasi Rusia, para sarjana seperti Bence Nemeth dan Saeme Kim telah mengidentifikasi faktor struktural dan situasional yang berkontribusi pada pengikatan hubungan dengan NATO.[6] Namun, tidak seperti Jepang, pandangan strategis Seoul sangat sempit[7], terfokus pada Asia Timur Laut dan tantangan yang ditimbulkan oleh Korea Utara.[8] Meskipun ada kekhawatiran mengenai Cina, namun tetap berhati-hati, menghindari kemungkinan hubungan strategis dan perhatian yang tidak semestinya dari Beijing.

Dalam beberapa tahun terakhir, Seoul dan Tokyo[9] telah mengidentifikasi bidang-bidang baru seperti perubahan iklim, operasi informasi, dan pembagian intelijen militer dengan NATO sebagai bidang kerja sama yang penting, menambah daftar sebelumnya yaitu cyber, ruang angkasa, teknologi baru, dan teknologi kritis. Perluasan ini dimungkinkan karena peningkatan kerangka kerja kemitraan strategis mereka, yang ditingkatkan dari Program Kemitraan dan Kerja Sama Individu (IPCP) menjadi Program Kemitraan yang Disesuaikan Secara Individu (ITPP).[10] Kerangka kerja yang terakhir ini merupakan kerangka kerja yang lebih ‘strategis dan berorientasi pada tujuan’-komprehensif, terperinci dan berjangka panjang (periode empat tahun) dibandingkan dengan kerangka kerja yang pertama, yang bersifat umum dan pendek (periode dua tahun). Kerangka kerja kemitraan yang telah ditingkatkan ini mencoba untuk membangun keselarasan strategis yang lebih besar antara NATO dan mitra-mitra Asia Timur Lautnya. Selain itu, hal ini menandakan kemauan politik yang jelas untuk memperluas dan memperdalam kemitraan keamanan mereka dengan NATO dan para anggotanya.

Di bawah kerangka kerja ITTP, kemitraan IP4 sekarang dilembagakan dan diharapkan untuk tumbuh lebih jauh dengan KTT NATO mendatang di Washington, D.C.

 

Pergerakan NATO ke arah Timur Laut: Apa alasan strategisnya?

Penguatan hubungan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan harus dilihat melalui lensa strategis berdasarkan perubahan keberpihakan global dan lingkungan keamanan yang terpolarisasi di Eurasia dan Indo-Pasifik, yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan NATO dan anggotanya. Persepsi ancaman yang meningkat ini secara jelas dinyatakan dalam postur strategis NATO tahun 2022[11], yang mencatat keterkaitan antara keamanan kedua kawasan itu. NATO memahami bahwa dengan meningkatnya koordinasi antara Beijing, Moskow, dan mitra-mitra yang berpikiran sama di seluruh kawasan, NATO membutuhkan strategi yang komprehensif dan efisien dalam mengatasi ancaman ini. Misalnya, NATO melihat peningkatan kerja sama antara Moskow dan teman-temannya-Korea Utara[12] dan Iran[13], yang keduanya telah memasok persenjataan penting yang dapat merugikan rencananya. Oleh karena itu, NATO melihat manfaat dari membentuk kerja sama yang lebih erat dengan mitra yang berpikiran sama di Indo-Pasifik, seperti Korea Selatan[14] dan Jepang[15], yang telah memberikan bantuan militer dan ekonomi yang substansial kepada Ukraina, yang menunjukkan pentingnya mitra yang vital, bahkan yang berbasis di wilayah lain. Berbagi dukungannya untuk hubungan dengan Jepang dan Korea Selatan, sekretaris jenderal NATO mengatakan[16], “Hubungan kami yang berkembang mengirimkan sinyal yang kuat pada saat yang kritis: ketika negara-negara seperti Rusia mencoba untuk merobek-robek peraturan dan hukum global, kami berdiri bersatu dan kuat untuk melindungi cara hidup dan kemakmuran kami.”

 

Di sisi lain, bagi Seoul dan Tokyo, mengembangkan hubungan komprehensif dengan NATO sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan di Ukraina tidak terulang kembali di Indo-Pasifik. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan lintas sektor, ekonomi, teknologi, dan militer, serta berupaya mengembangkan penangkalan yang efektif terhadap ancaman regional. Ketika mengaitkan, Rusia sering disebut sebagai faktor tunggal. Akan tetapi, bukan itu masalahnya. Para ahli seperti Yu Koizumi berpendapat bahwa hubungan Rusia-Jepang[17] tidak secara inheren bermusuhan, dan hal yang sama dapat dikatakan untuk Korea Selatan. Meskipun situasi Ukraina mengkhawatirkan bagi kedua negara sebagai negara demokrasi liberal, namun hal ini tidak menimbulkan ancaman eksistensial bagi keduanya. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dikatakan mengenai tindakan Tiongkok di Selat Taiwan, yang bagi Jepang merupakan ancaman eksistensial dan bagi Korea Selatan[18], hal ini menimbulkan implikasi keamanan nasional yang mendalam.[19] Dalam konteks ini, satu-satunya kekhawatiran yang signifikan bagi Jepang dan Korea Selatan secara militer di kawasan ini adalah Tiongkok, bukan Rusia. Oleh karena itu, hubungan NATO dengan Jepang dan Korea Selatan didorong oleh faktor sistemik: Kebangkitan Tiongkok, yang bukan merupakan peristiwa situasional. Dengan demikian, kemitraan ini merupakan upaya untuk memperkuat daya tangkal di kawasan ini dan melawan kemungkinan tindakan agresif oleh Beijing.

 

Peluang yang akan datang dan tantangan yang akan datang

Selain kontraterorisme, ruang angkasa, dan pengurangan persenjataan, Korea Selatan[20] dan Jepang akan memperkuat kemitraan keamanan dan pertahanan di berbagai bidang seperti pembagian intelijen militer dan keamanan siber. Dengan kemitraan strategis berkelanjutan[21] yang dilembagakan di bawah kerangka kerja ITPP yang lebih kuat, akan lebih mudah bagi mitra untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan regional dan global yang spesifik di berbagai bidang. Memperkuat hubungan pertahanan Seoul dan Tokyo akan semakin meningkatkan keberhasilan kemitraan ini, membangun hubungan strategis antara kawasan Euro-Atlantik dan Indo-Pasifik. Dalam kemitraan ini, Seoul secara khusus tertarik untuk bekerja dalam bidang keamanan siber[22] dengan Pusat Keunggulan Pertahanan Siber Kerja Sama (CCDOE) NATO dan Jepang berupaya untuk membina kerja sama yang lebih erat dalam melawan ancaman hibrida seperti perang informasi dan keamanan ekonomi. Sebaliknya, NATO juga berupaya membangun hubungan strategis, tanpa pengerahan militer apa pun, dan sebaliknya berfokus pada inovasi teknologi-militer, peningkatan kapasitas, dan pengembangan mekanisme untuk berbagi kesadaran situasional.

Dengan serangan terhadap Ukraina, ancaman terhadap Taiwan sekarang membayangi NATO dan anggotanya dalam hal Indo-Pasifik. Akan tetapi, seperti halnya dalam kasus Rusia, di mana konsensus yang luas telah dicapai dalam NATO, saat ini tidak ada kesepakatan eksplisit[23] antara NATO dan mitra Indo-Pasifik mengenai Tiongkok. Ketidaksepakatan yang serupa juga terjadi di antara mitra IP4, terutama Jepang dan Korea Selatan, mengenai Tiongkok. Selain itu, anggota ASEAN[24] tetap curiga terhadap campur tangan pihak luar, sehingga membuat hal ini semakin rumit. Ketidakpastian ini muncul sebagai hambatan untuk lebih memperkuat hubungan antara kedua mitra ketika berbagi persepsi yang sama tentang tantangan strategis di Indo-Pasifik dan menindaklanjutinya. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, meskipun kita mungkin tidak melihat peran NATO meluas di kawasan ini secara militer, kita mungkin akan melihat kemitraan strategis yang lebih dekat dan lebih dalam antara anggota NATO dengan Jepang dan Korea Selatan untuk memperkuat penangkalan dan menegakkan tatanan internasional berbasis aturan di Indo-Pasifik.

[1] Galic, M. (2019). Navigating by Sun and Compass: Policy Brief One: Learning from the History of Japan-NATO Relations.

[2] Prime Minister’s Office of Japan (2023, March 31). Message from Prime Minister KISHIDA Fumio on the G7 Hiroshima Summit. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202303/_00018.html#:~:text=Witnessing%20the%20reality%20of%20unilateral,decision%20to%20respond%20firmly%20to

[3] Ministry of Foreign Affairs of Japan.(2023, July 12). Outcome of Prima Minister Kishida’s Attendance at the NATO Summit Meeting. https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page7e_000023.html

[4] Henry Scott Stokes. (1983, April 2). France Blocks Japanese Bid for Informal Ties to NATO. The New York Times. https://www.nytimes.com/1983/04/02/world/france-blocks-japanese-bid-for-informal-ties-to-nato.html

[5]https://lby.mofa.go.kr/eng/brd/m_5674/view.do?seq=320841&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=

[6]https://academic.oup.com/crawlprevention/governor?content=%2fia%2farticle%2f100%2f2%2f609%2f7617218%3flogin%3dfalse

[7] NATO. (2024, May 14). NATO and the Republic of Korea discuss cooperation at the military staff talks. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_225366.htm

[8] Nam Hyun Woo.( 2023, July 12). Yoon calls for NATO’S united response against NK threats. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/05/113_354812.html

[9] Ministry of Foreign Affairs of Japan.(2023, July 12). Outcome of Prima Minister Kishida’s Attendance at the NATO Summit Meeting. https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page7e_000023.html

[10] NATO. (2024, April 25). Individually Tailored Partnership Programmes. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_225037.htm

[11] NATO. (2022, June 29). NATO 2022 Strategic Concept. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf

[12] Hynhee Shin. ( 2024, February 27). North Korea has sent 6,700 containers of munitions to Russia, South Korea say. Reuters. https://www.reuters.com/world/north-korea-has-sent-6700-containers-munitions-russia-south-korea-says-2024-02-27/

[13] Jeff Mson & Steve Holland. ( 2023, June 10). Russia received hundreds of Iranian drones to attack Ukraines, US says. Reuters.  https://www.reuters.com/world/europe/russia-has-received-hundreds-iranian-drones-attack-ukraine-white-house-2023-06-09/

[14] Song Sang Ho. (2023, December 5). S. Korea indirectly supplied more 155-mm shells for Ukraine than all European cpuntries combined:WP.  Yonhap News Agency. https://en.yna.co.kr/view/AEN20231205000300315

[15] Roman Goncharenko (2024, April 15). Japan’s Ukriane aid creates new rift with Russia.  DW.  https://www.dw.com/en/japans-ukraine-aid-creates-new-rift-with-russia/a-68811918

[16] NATO. (2024, May 30). Speech by NATO Secretary General Stoltenberg at the Jeju Forum in South Korea. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_225839.htm

[17] Streltsov, D. (2024). Handbook of Japan-Russia Relations.

[18] Ryan C. Bercaw. (2024, May 18). Yes, Japan Will Defend Taiwan. The Diplomats. https://thediplomat.com/2024/05/yes-japan-will-defend-taiwan/

[19] https://www.nbr.org/publication/the-taiwan-flashpoint-and-asias-middle-powers/

 

[20] Nam Hyun-Woo. (2023, July 13). Yoon calls for NATO’s united response against NK threats. Koreatimes. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/05/113_354812.html

[21] Eun-Jung, K. (2024, April 3). NATO invites S. Korea to Washington summit in July. Yonhap News Agency. https://en.yna.co.kr/view/AEN20240403008500315

[22] https://lby.mofa.go.kr/eng/brd/m_5674/view.do?seq=320840

[23] France objects to Nato plan for office in Tokyo. https://www.ft.com/content/204e595f-5e05-4c06-a05e-fffa61e09b27

[24] Kuok, L. (2023, August 10). NATO is on the back foot in the Indo-Pacific. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2023/08/10/nato-indo-pacific-china-australia-japan/

Sri_Lanka_1660650168586_1660650168809_1660650168809

Moratorium kapal penelitian Cina dan diplomasi kekuatan lunak Buddha di Sri Lanka

, , , , , 0

 

Sebuah moratorium untuk meminimalkan penelitian Cina di perairan Sri Lanka diumumkan pada awal tahun ini. Meskipun ada kemunduran ini, Cina telah mendorong ambisi geostrategisnya dengan mendorong Sri Lanka ke arah Myanmar dan menggunakan diplomasi kekuatan lunaknya.[1] Dorongan ini muncul di tengah-tengah peningkatan Inisiatif Sabuk dan Jalan baru-baru ini yang diusulkan oleh Cina yang menghubungkan koridor ekonomi menuju sebuah pulau di Samudra Hindia, saluran yang dibuat melalui Sri Lanka yang memfasilitasi pipa energi Cina yang dibangun di Myanmar.

Pada tanggal 19 Desember 2023, pemerintah Sri Lanka mengumumkan moratorium langsung selama satu tahun untuk kapal asing yang melakukan penelitian di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pulau tersebut.[2] Moratorium ini diumumkan setelah kedatangan kapal riset Cina Shi Yang 6 pada 25 Oktober lalu.[3] Lebih jauh lagi, moratorium ini bertentangan dengan kesepakatan penelitian yang telah disepakati dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Perairan Nasional Sri Lanka (NARA) meskipun ada masalah keamanan yang diajukan oleh New Delhi.[4] NARA bersikeras bahwa penelitian bersama harus diizinkan dan ingin melakukan penelitian kolaboratif di atas kapal Cina.[5]

Langkah mundur yang dilakukan oleh rezim Wickremesinghe ini merupakan analisis yang buruk terhadap masalah keamanan. Dua alasan yang dijelaskan oleh pemerintah untuk mengumumkan moratorium tersebut adalah pemilu 2024 yang akan datang dan kurangnya waktu untuk pengembangan kapasitas bagi lembaga tuan rumah untuk mengakomodasi kegiatan penelitian semacam itu. Kedua alasan ini masih jauh dari ancaman keamanan yang sebenarnya yang ditimbulkan oleh kapal-kapal Cina terhadap Sri Lanka dan India. Meskipun moratorium ini akan memuaskan India, Cina akan membaca pembalikan komitmen rezim Wickremesinghe untuk mengakomodasi kapal-kapal riset Cina sebagai langkah yang lemah. Konsekuensi dari manuver kebijakan spontan dari pemerintah akan mempengaruhi hubungannya.

Ada juga bahaya eksternal lain ketika mengecewakan Cina. Hal ini terlihat pada proyek Bendungan Myitsone yang didanai oleh Cina yang ditangguhkan sejak tahun 2011.[6] Nota Kesepahaman yang ditandatangani sebelumnya dengan Cina untuk membangun bendungan ini tidak mempertimbangkan faktor lingkungan dan manusia. Sungai Irrawaddy dan arti pentingnya yang sakral bagi penduduk setempat sangatlah besar. Kerusakan ekologis yang menyebabkan sekitar 12.000 orang kehilangan tempat tinggal tidak dipertimbangkan saat penandatanganan MoU. Penangguhan dan pembatalan keputusan tersebut membuat Beijing kesal.

Beberapa minggu sebelum moratorium, Utusan Khusus Xi Jinping dan Penasihat Negara, Shen Yiqin, mengunjungi Sri Lanka untuk bertemu dengan Presiden Sri Lanka, Wickremesinghe. Yiqin menyampaikan pesan bahwa lingkaran strategis Beijing telah menyatukan Sri Lanka dan Myanmar, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dan koridor-koridor ekonomi Belt and Road Initiative (BRI). “Cina juga memprioritaskan perluasan Koridor Ekonomi Cina-Myanmar ke Sri Lanka”, kata Yiqin.[7] Presiden Wickremesinghe menerima proposal BRI yang menghubungkan Sri Lanka dengan Myanmar, karena melihat manfaat ekonomi. Dia mengatakan “Negara-negara seperti Sri Lanka, peserta dalam BRI, siap untuk memulai tahap kedua dari inisiatif ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar.”[8]

Ada dua alasan untuk menghubungkan Sri Lanka dengan Samudra Hindia bagian timur menggunakan ‘Koridor Ekonomi Cina-Myanmar (CMEC)’ Myanmar daripada Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC) Pakistan. Pertama, dengan menggunakan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), Presiden Wickremesinghe memprioritaskan perdagangan Asia Timur dan ASEAN sebagai solusi untuk menghidupkan kembali ekonomi Sri Lanka. Cina melihat ini sebagai kesempatan untuk mendukung kebijakan Wickremesinghe untuk menghubungkan Srilanka dengan ekonomi Asia Tenggara, sementara secara bersamaan mendorong tujuan strategisnya sendiri untuk menghubungkan pelabuhan BRI Kyaukphyu dan pelabuhan Hambanthota lebih dekat. Hal ini untuk menemukan alternatif bagi Selat Malaka dan mengurangi Dilema Malaka Cina.[9]

Upaya Cina untuk menghubungkan Sri Lanka dan Myanmar disebabkan oleh pembangunan pelabuhan Sittwe yang didukung oleh India, sebuah strategi penahanan untuk melindungi pelabuhan Kyaukphyu yang didanai oleh Cina di garis pantai yang sama. Ekspansi Cina yang menghubungkan infrastruktur BRI akan terus berlanjut dengan memenangkan elit politik di Sri Lanka dan Myanmar terlepas dari geopolitik di sekitarnya. Keterlambatan dalam kemajuan pembangunan Pelabuhan Sittwe dibandingkan dengan Pelabuhan Kyaukphyu telah berdampak pada persepsi publik di Sri Lanka terhadap India. Cina telah menghubungkan jalur pasokan gas ke daratan Cina melalui pelabuhan Kyaukphyu.[10]

 

Kedua adalah hubungan budaya Buddha Theravada antara Sri Lanka dan Myanmar. Hal ini akan merekatkan kedua negara ini lebih dekat melalui Prakarsa Peradaban Global (GCI) Cina. Hubungan Sri Lanka-Myanmar juga merupakan pilihan yang layak, dibandingkan dengan Sri Lanka-Pakistan karena hubungan agama Buddha. Agama Buddha Theravada, yang mendominasi populasi di Sri Lanka dan Myanmar, merupakan platform yang sempurna bagi Cina untuk melaksanakan Inisiatif Sabuk dan Jalan Buddha (B-BRI) dari proyek GCI yang lebih besar.

Secara mengejutkan, Cina telah beralih dari rezim komunis non-agama menuju kebangkitan Konfusianisme yang dikubur oleh pemimpin komunis mereka, Mao Zedong, selama Revolusi Kebudayaan. Pengawal Merah menghancurkan kuil-kuil Konghucu, membakar teks-teks, dan menodai makam orang bijak tersebut. Presiden Xi telah mengambil jalan alternatif dari Mao. Dia telah menerima akar Konfusianisme dari budaya Cina dan mengawinkannya dengan ideologi Marxis-sebuah strategi untuk memenangkan banyak negara Asia dengan visi “masa depan bersama”. Propaganda ini terlihat jelas dari serial televisi baru “Ketika Marx Bertemu Konfusius”. Proyek sinisisasi PKC melalui ‘kekuatan lunak’ bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan pada komitmen Cina terhadap kebaikan bersama yang berbeda dengan negara-negara Barat.

 

Agama Buddha di BRI (B-BRI)

Saat ini, diplomasi soft power melalui agama Buddha juga dilakukan dengan persetujuan PKT di samping diplomasi infrastruktur. Cina diproyeksikan sebagai kekuatan yang baik hati untuk meningkatkan kehidupan melalui agama Buddha melalui GCI dan dengan demikian, sebagai bagian dari strategi soft power yang lebih besar, Cina menggunakan agama untuk mempromosikan soft power-nya di Sri Lanka.

Edisi kedelapan dari Pertemuan Meja Bundar Buddhisme Laut Cina Selatan berlangsung di Sri Lanka pada bulan Desember 2023,[11] dengan tema “Berjalan Bersama dalam Keharmonisan dan Mengumpulkan Kebijaksanaan Jalur Sutra.” Lebih dari 400 biksu,[12] cendekiawan, pejabat pemerintah, dan perwakilan dari 25 negara menghadiri forum tersebut. Rajapaksa bersaudara-mantan presiden dan perdana menteri-termasuk di antara para peserta. Pertemuan ini berusaha untuk menghubungkan Han Tionghoa, Tionghoa Tibet, dan Buddha Theravada. Saling belajar dan meningkatkan konektivitas antar masyarakat demi terciptanya Laut Cina Selatan yang damai merupakan misi yang mendasari forum ini. Yin Shun, Wakil Presiden Asosiasi Buddhis Cina, adalah seorang aktor penting dalam konferensi ini dan merupakan anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina (CPPCC).[13] Dr Gerry Groot mengamati bahwa ‘perwakilan di CPPCC biasanya merupakan hadiah atas kerja sama dengan United Front Work Department (UFWD) Cina, sebuah departemen penting dari Komite Sentral PKT. Presiden Xi menyebut UFWD sebagai salah satu “senjata ajaib” PKC,[14] karena berhasil meningkatkan jumlah anggotanya menjadi 40.000 orang dan dijalankan oleh seorang anggota Politbiro.[15] Menurut laporan CSIS,[16] UFWD diidentifikasi sebagai alat yang berharga untuk perang politik yang digunakan pada beberapa target, termasuk tokoh-tokoh agama penting di banyak negara, termasuk Sri Lanka.[17] UFWD Cina terlibat dalam diplomasi kekuatan lunak melalui agama Buddha untuk memenangkan elit politik, pemimpin agama, dan masyarakat. Ini adalah strategi inovatif yang akan berhasil di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Adalah strategis untuk menggunakan narasi Buddha untuk mendorong ambisi geopolitik dan geoekonomi di wilayah tersebut.

Moratorium Sri Lanka terhadap kapal penelitian untuk sementara waktu akan membatasi penelitian Cina di perairannya. Namun, perhatian utama bagi lingkaran kebijakan Sri Lanka adalah bagaimana mereka dapat menghalangi ekspansi geostrategis Cina. Proposal untuk menghubungkan Sri Lanka dengan Myanmar diterima oleh kepemimpinan Sri Lanka tanpa pertimbangan jangka panjang atau pemahaman yang jelas tentang implikasi strategis.

 

[1] SL says ready for BRI second phase; China keen on extending CMEC. (2023, November 22). https://www.dailymirror.lk/print/business-main/SL-says-ready-for-BRI-second-phase-China-keen-on-extending-CMEC/245-271763

[2] Francis, K. (2024, January 5). Sri Lanka declares moratorium on research ships for a year amid Indian concerns over Chinese vessels | AP News. AP News. https://apnews.com/article/sri-lanka-india-china-research-ships-42ddb725105eb32b3b43fee8fff3838c

[3] Sagar, P. R. (2023, October 2). Why Chinese vessel Shi Yan 6’s ‘research’ mission in Colombo is a worry for India. India Today. https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/why-chinese-vessel-shi-yan-6s-research-mission-in-colombo-is-a-worry-for-india-2442433-2023-09-29

[4] Pti. (2023, October 31). Scientists from China and Sri Lanka conduct joint “marine scientific” research onboard Chinese vessel. The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/home/science/scientists-from-china-and-sri-lanka-conduct-joint-marine-scientific-research-onboard-chinese-vessel/articleshow/104848873.cms?from=mdr

[5] Administrator. (2023, August 21). Foreign Ministry in dilemma, but NARA insistent on joint research. Breaking News | Daily Mirror. https://www.dailymirror.lk/top_story/Foreign-Ministry-in-dilemma-but-NARA-insistent-on-joint-research/155-265685

[6] Currie, K. E. (2021, February 24). Myanmar junta tries to leverage Myitsone Dam for Beijing Aid. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2021/02/23/myanmar-china-dam-deal-junta-democracy/

[7] SL says ready for BRI second phase; China keen on extending CMEC. (2023, November 22). https://www.dailymirror.lk/print/business-main/SL-says-ready-for-BRI-second-phase-China-keen-on-extending-CMEC/245-271763

[8] Ibid.

[9] China’s “Malacca Dilemma” – Jamestown. (2016, September 20). Jamestown. https://jamestown.org/program/chinas-malacca-dilemma/

[10] Beining, Z. (2017, May 10). China-Myanmar oil, gas project benfits both. Xinhua. http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/10/c_136272395.htm

[11] The Economist. (2023, November 2). Xi Jinping is trying to fuse the ideologies of Marx and Confucius. The Economist. https://www.economist.com/china/2023/11/02/xi-jinping-is-trying-to-fuse-the-ideologies-of-marx-and-confucius?utm_medium=cpc.adword.pd&utm_source=google&ppccampaignID=17210591673&ppcadID=&utm_campaign=a.22brand_pmax&utm_content=conversion.direct-response.anonymous&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAnL-sBhBnEiwAJRGigrTNNmKGR4pZRzv_HqdG-mcj5UgoSY6p-9uZBu4tGolRebpneT3fYxoCzT4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

[12] Road, X. S. (2023, December 14). 2023 South China Sea Buddhism Roundtable Held in Sri Lanka. Cision. https://www.newswire.ca/news-releases/2023-south-china-sea-buddhism-roundtable-held-in-sri-lanka-860013207.html

[13] Ibid.

[14] Raymond, G. V. (2020). Religion as a Tool of Influence. Contemporary Southeast Asia, 42(3), 346-371.

[15] Ibid.

[16] Jones, S. G., Harding, E., Doxsee, C., Harrington, J., & McCabe, R. (2023). Competing Without Fighting: China’s Strategy of Political Warfare. Rowman & Littlefield.

[17] Ibid.

https3A2F2Fs3-ap-northeast-1.amazonaws.com2Fpsh-ex-ftnikkei-3937bb42Fimages2F12F12F42F42F34764411-1-eng-GB2F2021062220AI20-20ASEANE28099s20centrality20img

Dilema ASEAN yang terus berkembang di Indo-Pasifik

, , , , , , 0

 

Bangkitnya konstruksi Indo-Pasifik dibarengi dengan semakin intensifnya persaingan kekuatan di satu sisi dan meningkatnya tingkat konektivitas ekonomi di sisi lain. Dinamika yang penuh gejolak ini telah mendorong negara-negara menengah dan kecil di kawasan ini untuk berusaha lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak wewenang dan otonomi politik. Di antara para pemain regional, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berada di tengah-tengah dilema strategis ini.

Katalisator utama pembentukan ASEAN pada tahun 1967 bukanlah integrasi, melainkan untuk memastikan kelangsungan hidup dan ketahanan para anggotanya di tengah-tengah dinamika kekuatan yang memburuk akibat Perang Dingin dan penyebaran komunisme di seluruh Asia Tenggara. Namun, dengan pembubaran Uni Soviet dan perluasan keanggotaan di dalam ASEAN, pergantian abad ini menjadi saksi bagaimana blok ini berusaha memanfaatkan pengalamannya dalam pembangunan masyarakat untuk menjadi jangkar institusional di seluruh Asia dengan mempromosikan norma-norma ASEAN-sentris dalam pengambilan keputusan melalui konsensus, diplomasi informal, tidak campur tangan, penghormatan terhadap kedaulatan, dan pelestarian sentralitas blok ini. Dengan demikian, perluasan mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN dan meningkatnya kepatuhan negara-negara besar terhadap Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC) memberikan struktur yang sangat dibutuhkan bagi negara-negara dengan beragam kepentingan untuk bekerja sama pada saat ketidakpercayaan lazim terjadi di antara negara-negara yang sedang berkembang.

 

Meningkatnya ketegasan Cina: Menghadapi tantangan geopolitik

Akhir-akhir ini, fondasi mekanisme yang dipimpin ASEAN ini berada di bawah tekanan karena sifat kompetitif geopolitik Indo-Pasifik kontemporer. Meskipun beberapa faktor struktural mencakup keamanan Indo-Pasifik, persaingan kekuatan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dan Cina memiliki dampak paling langsung terhadap negara-negara anggota ASEAN. Asia Tenggara secara geografis terletak di persimpangan antara lingkup tradisional pengaruh AS dan lokus kekuatan Cina yang sedang berkembang. Sejak tahun 2008, Cina telah meningkatkan provokasinya terhadap arsitektur keamanan Asia Tenggara melalui kepentingan ekspansionisnya di Laut Cina Selatan.[1] Cina terus secara tegas mengubah keseimbangan kekuatan dan geografi wilayah maritim yang disengketakan untuk kepentingannya, dengan mengorbankan kedaulatan dan hak-hak berdaulat negara-negara tetangganya yang kurang kuat, sehingga secara langsung menantang stabilitas tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik.[2] Hal ini tak pelak lagi memicu respons AS untuk memeriksa meningkatnya agresi dan kepentingan regional ekspansionis Beijing. Bersamaan dengan tanggapan ini adalah berkembangnya pengaturan keamanan di antara negara-negara demokrasi yang berpikiran sama, seperti Quad dan AUKUS-Australia, Inggris, dan trilateral AS-untuk melestarikan dan mengamankan tatanan regional yang sudah mapan. Namun, hal ini mengakibatkan fokus yang lebih tajam pada Asia Tenggara, menjadikannya sebagai titik api untuk potensi perang penembakan di Indo-Pasifik yang lebih besar.

Hal ini menciptakan dua masalah bagi ASEAN. Pertama, pelestarian otonomi dan kedaulatan di tengah-tengah fluktuasi kekuatan eksternal merupakan inti dari pandangan eksternal ASEAN. Di tengah lingkungan strategis yang sangat kompetitif yang disebabkan oleh persaingan kekuatan AS-Cina yang semakin meningkat di Asia Tenggara, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan yang semakin besar dalam hal mengejar kepentingan ekonomi dan keamanan mereka sekaligus memastikan kelangsungan hidup dan otonomi politik mereka. Penting juga untuk dicatat bahwa ASEAN terdiri dari negara-negara yang dinamis dengan persepsi ancaman, kepentingan, dan kepekaan yang beragam, yang menghasilkan reaksi yang beragam terhadap persaingan kekuatan yang sedang berlangsung. Meskipun kehadiran AS sebagai penyeimbang potensial terhadap dominasi Cina di kawasan ini disambut baik, mayoritas negara-negara Asia Tenggara tetap berhati-hati untuk bersekutu terlalu dalam dengan Washington mengingat kewaspadaan mereka terhadap kebijakan luar negeri AS yang “berbasis nilai”, ketidakkonsistenan historisnya sebagai penyedia keamanan, dan bahaya dari jarak AS yang jauh secara geografis.[3]

Selain itu, meskipun keunggulan militer Washington di kawasan ini tidak dapat disangkal, Cina telah mampu memperdalam pengaruhnya melalui kegiatan ekonominya yang terus berkembang di Asia Tenggara. Sejak tahun 2009, Cina telah mengukuhkan perannya sebagai mitra dagang utama ASEAN. Selain itu, Beijing adalah sumber utama[4] bantuan pembangunan Kamboja dan Laos,[5] sementara Indonesia adalah penerima manfaat terbesar di Asia Tenggara dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI).[6] Selain itu, sejak kudeta tahun 2021 di Myanmar, Cina telah memanfaatkan kerusuhan domestik di negara Asia Tenggara tersebut untuk memajukan kepentingannya dan memperkuat pengaruhnya mengingat relevansi geostrategis Myanmar di kawasan ini.[7]

Oleh karena itu, meskipun Beijing memberikan tantangan bagi stabilitas Asia Tenggara, negara-negara ASEAN menahan diri untuk tidak secara terang-terangan memihak kepada negara tersebut untuk menghindari tindakan mereka disalahartikan dengan cara yang menyerupai politik blok, yang dapat memiliki beberapa konsekuensi mengingat kedekatan geografis Cina yang menguntungkan dan catatannya yang terkenal dalam menggunakan paksaan ekonomi dan melakukan kegiatan zona abu-abu di Laut Cina Selatan.[8] Bahkan untuk negara-negara seperti Vietnam[9] dan yang terbaru adalah Filipina[10], yang telah cukup vokal dalam menentang unilateralisme Cina di wilayah maritim yang disengketakan, langkah-langkah bijaksana masih diambil oleh Hanoi dan Manila dalam mempertahankan posisi defensif dalam menghadapi persaingan kekuatan Amerika Serikat dan Cina.

 

Berkurangnya kredibilitas ASEAN: Tantangan dalam kepemimpinan dan persatuan regional

Ketika negara-negara ASEAN berusaha untuk mempertahankan otonomi politik dan memastikan kelangsungan hidup di tengah persaingan kekuatan AS-RRT yang semakin meningkat, akan sangat penting bagi mereka untuk menerapkan strategi penyangkalan secara lebih efektif, yang berarti mencegah negara-negara besar untuk mendapatkan monopoli atas urusan regional dengan menjalin hubungan dekat dengan negara-negara besar lainnya untuk bertindak sebagai penyangga strategis. Hal ini akan membutuhkan reorientasi kebijakan luar negeri yang serius di antara negara-negara Asia Tenggara, dengan memprioritaskan diversifikasi mitra dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara berkembang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kekuatan independen dan bukan sebagai bayang-bayang persaingan strategis AS-Cina di Indo-Pasifik. Oleh karena itu, ada tren positif dalam hal ini, seperti hubungan yang diperkuat antara negara-negara Asia Tenggara dan kekuatan Indo-Pasifik lainnya, seperti India,[11] Prancis,[12] dan Jepang[13] dalam bidang kerja sama ekonomi dan pertahanan.

Kedua, karena polarisasi kekuatan terus memperdalam di Indo-Pasifik, ketahanan dan efektivitas mekanisme yang dipimpin ASEAN telah dipertanyakan. Menyadari risiko terpinggirkan dalam politik regional, ASEAN akhirnya mengadopsi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada tahun 2019 untuk menekankan kembali pentingnya lembaga-lembaga yang dipimpin ASEAN dalam meningkatkan multilateralisme dan kerja sama regional.[14] Akan tetapi, meskipun memasukkan Indo-Pasifik ke dalam leksikon strategis ASEAN merupakan langkah ke arah yang benar bagi blok itu, kesulitan dalam mengoperasionalkan AOIP di lapangan menjadi hambatan yang lebih signifikan. Keberhasilan jangka panjang dari mekanisme yang dipimpin ASEAN di Indo-Pasifik sangat bergantung pada kohesi blok ini dan kemampuan mitra dialognya untuk mendorong lingkungan yang kondusif bagi proses multilateral.

Meskipun lembaga-lembaga seperti Forum Regional ASEAN (ARF) dan KTT Asia Timur (EAS) tetap menjadi jalan yang relevan untuk kerja sama dalam urusan Indo-Pasifik kontemporer, dinamika kekuatan yang terpolarisasi di kawasan ini membuat sulit untuk mengesampingkan kemungkinan masalah kredibilitas yang mungkin dihadapi oleh mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN dalam jangka panjang. Hal ini terutama disebabkan oleh kendala internal ASEAN, yang menghalanginya untuk menempa posisi terpadu dalam isu-isu keamanan regional yang krusial, terutama di Myanmar dan Laut Cina Selatan.[15] Meskipun hal ini bukanlah hal yang baru, mengingat beragamnya kepentingan para anggotanya, namun saat ini pertaruhannya jauh lebih tinggi bagi ASEAN untuk membuat semua negara besar tetap terlibat dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan ini.

Oleh karena itu, meskipun ASEAN merupakan pemain penting dalam urusan Indo-Pasifik, pengaruhnya terhadap pergeseran keamanan yang muncul di kawasan itu dipertanyakan karena meningkatnya kerentanan blok itu terhadap politik kekuasaan dan kebutuhan para anggotanya akan kohesi yang lebih besar dalam beberapa masalah yang mendesak. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kredibilitasnya pada saat terjadi turbulensi geopolitik yang signifikan, ASEAN harus mempertimbangkan reformasi struktural dan kultural. Pada saat yang sama, para anggotanya harus mengejar kebijakan luar negeri yang lebih didorong oleh diversifikasi untuk memastikan fleksibilitas strategis yang lebih besar.

 

[1] Xu, B. (2020, July 15). China’s maritime disputes. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes

[2] How Beijing Boxed America Out of the South China Sea. (2023, March 11). Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/china-boxed-america-out-of-south-china-sea-military-d2833768

[3] America has a credibility problem in Southeast Asia | American Foreign Policy Council. (2021, October 27). AFPC. https://www.afpc.org/publications/articles/america-has-a-credibility-problem-in-southeast-asia

[4] Wester, S. (2023, November 8). Balancing Act: Assessing China’s growing economic influence in ASEAN. Asia Society. https://asiasociety.org/policy-institute/balancing-act-assessing-chinas-growing-economic-influence-asean#:~:text=China%20emerged%20as%20ASEAN’s%20largest,total%20trade%20volume%20in%202022.

[5] Edwards, J. (2023, June 4). China Leads Aid Donors in Southeast Asia Amid Rising Competition. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-04/china-leads-aid-donors-in-southeast-asia-amid-rising-competition

[6] Post, J. (2018, July 3). Commentary: Time of reckoning on pace of Belt and Road Initiative – Opinion – The Jakarta Post. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/academia/2018/07/03/commentary-time-of-reckoning-on-pace-of-belt-and-road-initiative.html

[7] Zaw, A. (2024, February 9). Three years after Myanmar’s coup, China emerges the winner. The Irrawaddy. https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/three-years-after-myanmars-coup-china-emerges-the-winner.html#google_vignette

[8] Kuo, M. A. (2022, October 17). Understanding (and managing) China’s economic coercion. The Diplomat. https://thediplomat.com/2022/10/understanding-and-managing-chinas-economic-coercion/

[9] Vietnam opposes China’s unilateral South China Sea fishing ban. (2023, April 20). Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-opposes-chinas-unilateral-south-china-sea-fishing-ban-2023-04-20/

[10] Jazeera, A. (2023, December 25). Rhetoric escalates in China-Philippines South China Sea dispute. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2023/12/25/rhetoric-escalates-in-china-philippines-sea-dispute

[11] Post, J. (2023, March 19). India, the ray of hope for a region mired by superpower rivalry? – Academia – The Jakarta Post. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/03/19/india—-the-ray-of-hope-for-a-region-mired-by-superpower-rivalry.html

[12] Gill, D. M. (2023, December 20). Robust PH-France multi-dimensional partnership is necessary, valuable. INQUIRER.net. https://opinion.inquirer.net/169161/robust-ph-france-multi-dimensional-partnership-is-necessary-valuable

[13] Dominguez, G. (2023, November 5). Japan turns to Southeast Asia to boost security network. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2023/11/05/japan/politics/fumio-kishida-philippines-malaysia-analysis/

[14] https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf

[15] Chap, C. (2023, September 12). ASEAN remains divided over China’s assertiveness in South China Sea. Voice of America. https://www.voanews.com/a/asean-remains-divided-over-china-s-assertiveness-in-south-china-sea/7264923.html

korea-russia-5

Transformasi cepat hubungan Rusia-Korea Utara

, , , , , , 0

 

Di tengah serangkaian tindakan yang memicu ketegangan di semenanjung Korea, termasuk pengabaian tujuan penyatuan dengan Seoul yang telah berlangsung selama beberapa dekade, Pyongyang dengan cepat memperdalam hubungannya dengan Rusia. Kecepatan dan kedalamannya tampaknya telah mendapatkan momentum sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022[1] yang menyebabkan ketegangan di sebagian besar hubungan internasional Moskow. Hal itu semakin menguat saat kunjungan delegasi Rusia yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu ke Pyongyang pada Juli 2023, yang kemudian disusul dengan kunjungan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ke Moskow pada September 2023[2].

Presiden Rusia, Vladimir Putin, diperkirakan akan mengunjungi Pyongyang sekali lagi pada tahun 2024, dengan kedua negara mempersiapkan pertemuan puncak antara kedua pemimpin di mana kesepakatan yang “sangat baik” diharapkan akan ditandatangani. Dengan tahun 2023 sebagai tahun di mana hubungan bilateral berjalan dengan cepat, Duta Besar Rusia untuk Korea Utara, Alexander Matsegora, mengantisipasi tahun 2024 sebagai tahun terobosan bagi kedua negara. Bulan lalu, Putin menghadiahkan sebuah mobil mewah buatan Rusia[3] kepada pemimpin Korea Utara, jenis mobil yang juga digunakan oleh Putin sendiri.

 

Hubungan yang menghangat, kolaborasi yang lebih besar

Meskipun secara historis, kedua negara mempertahankan hubungan diplomatik selama era Perang Dingin, yang sebagian besar didorong oleh kesamaan ideologi sebagai negara komunis, hubungan antara Moskow dan Pyongyang mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan lanskap geopolitik. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan hubungan yang nyata antara Rusia dan Korea Utara, yang diwujudkan dalam keterlibatan diplomatik dan kolaborasi strategis, dengan Pyongyang muncul sebagai pemasok senjata, amunisi, peluru artileri, dan persenjataan konvensional lainnya ke Moskow selama krisis Ukraina yang sedang berlangsung.

Laporan-laporan juga menunjukkan bahwa kedua negara sedang mendiskusikan kerja sama di bidang-bidang sensitif yang tidak dapat diungkapkan, dengan Putin juga menawarkan dukungan teknis untuk pengembangan satelit mata-mata (suatu hal yang telah diincar oleh Korea Utara selama beberapa waktu terakhir).[4] Ada juga pembicaraan tentang latihan angkatan laut trilateral dengan Beijing meskipun hal ini belum dikonfirmasi. Pada Februari 2024, Pyongyang juga menyambut kelompok wisatawan pertama dari Rusia sejak pandemi COVID-19.

Bagi Rusia, sebagai negara yang tidak diperhitungkan dalam politik dunia namun memiliki kekuatan nuklir, Korea Utara adalah tetangga yang berguna untuk dikembangkan. Bagi Korea Utara, yang sedang bergulat dengan tantangan ekonomi dan sanksi internasional, Rusia telah muncul sebagai penyelamat potensial untuk pembangunan di sektor-sektor seperti energi dan transportasi, dan bahkan dalam mengatasi kekurangan pangan kronis di Pyongyang.[5] Sebelumnya, proyek-proyek infrastruktur seperti jalur kereta api Rajin-Khasan yang menghubungkan Rusia dengan pelabuhan Rajin di Korea Utara, menggarisbawahi upaya nyata untuk meningkatkan kerja sama.

Hubungan energi

Kolaborasi energi juga merupakan aspek penting lainnya dari kemitraan ini. Rusia telah menjadi pemasok utama bahan bakar ke Korea Utara, dan diskusi telah dilakukan untuk mengeksplorasi kerja sama lebih lanjut di sektor energi. Namun, andalan utama kerja sama bilateral adalah perjanjian makanan untuk senjata, yang buktinya muncul pada bulan Agustus 2023, meskipun kedua negara belum mengkonfirmasi keberadaan perjanjian semacam itu. Kegunaan kesepakatan seperti ini tidak dapat disangkal, karena Moskow membutuhkan senjata untuk mempertahankan invasinya ke Ukraina, sementara Pyongyang sangat membutuhkan komoditas dan makanan. Citra satelit pada Oktober 2023 melacak peningkatan yang signifikan dalam lalu lintas gerbong kereta api barang di fasilitas kereta api Tumangang yang terletak di dekat perbatasan Korea Utara-Rusia, yang menunjukkan adanya transfer amunisi Korea Utara ke Rusia.[6]

 

Faktor Amerika

Di antara faktor lain yang berkontribusi terhadap pemulihan hubungan ini adalah tantangan bersama yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan ini. Korea Utara dan Rusia telah menghadapi berbagai tingkat ketegangan dalam hubungan mereka dengan Barat, yang mendorong kalibrasi ulang pragmatis prioritas kebijakan luar negeri mereka. Moskow memandang keterlibatan dengan Korea Utara sebagai sarana untuk memengaruhi lanskap keamanan yang lebih luas di Asia Timur Laut.

Inisiatif diplomatik yang dilakukan oleh Rusia, yang sering kali bekerja sama dengan Cina, menggarisbawahi keinginan untuk membentuk arsitektur keamanan regional secara independen dari pengaruh Barat. Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui, mengamati pada Oktober 2023 bahwa hubungan yang kuat antara Moskow dan Pyongyang berpotensi mengimbangi upaya aliansi kuat yang dipimpin oleh A.S. antara Washington, Tokyo, dan Seoul.[7]

Perkembangan pada tahun 2023, dan indikasi sejauh ini pada tahun 2024, menunjukkan ‘pemantapan’ hubungan bilateral antara Rusia dan Korea Utara, dengan kedua negara telah menemukan kolaborator naluriah satu sama lain. Kemitraan ini, yang terjalin di tengah tantangan bersama dan tujuan strategis bersama, memiliki implikasi yang luas bagi stabilitas regional dan geopolitik global. Ketika kedua negara memperdalam keterlibatan dan kerja sama mereka di berbagai sektor, hubungan mereka kemungkinan besar akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika Semenanjung Korea dan kawasan Asia Timur Laut yang lebih luas. Dengan demikian, hubungan Rusia-Korea Utara merupakan perkembangan penting dalam lanskap geopolitik, dengan konsekuensi yang melampaui hubungan bilateral.

 

[1] The Hindu Bureau. (n.d.). Latest Russia-Ukraine Crisis News, Photos, Latest News Headlines about Russia-Ukraine Crisis-The Hindu. The Hindu. https://www.thehindu.com/topic/russia-ukraine-crisis/

[2] Ap. (2023, September 12). North Korea’s Kim Jong-un arrives in Russia amid U.S. warnings not to sell arms. The Hindu. https://www.thehindu.com/news/international/north-korean-leader-kim-jong-un-is-headed-for-russia-setting-the-stage-for-a-meeting-with-putin/article67296999.ece

[3] Reuters. (2024, February 20). North Korea’s Kim Jong Un receives car as gift from Putin. The Hindu. https://www.thehindu.com/news/international/north-koreas-kim-jong-un-receives-car-as-gift-from-putin/article67866140.ece

[4] Putin offers technical support for spy satellite, Kim says N. Korea shares same fight as Russia. (2023, September 14). Putin Offers Technical Support for Spy Satellite, Kim Says N. Korea Shares Same Fight as Russia. https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/1108576.html

[5] Rfe/Rl. (2023, September 13). Kim tells Putin that Russia has North Korea’s “Full and unconditional support.” RadioFreeEurope/RadioLiberty. https://www.rferl.org/a/russia-putin-kim-meeting/32590515.html

[6] Reuters. (2024, October 7). North Korea-Russia rail traffic surges, suggesting arms supply, think tank says. reuters. https://www.reuters.com/world/north-korea-russia-rail-traffic-surges-suggesting-arms-supply-think-tank-2023-10-07/

[7] Reuters. (2023, October 28). North Korea says US and allies’ criticism of its ties with Russia ‘distorted’. reuters. https://www.reuters.com/world/north-korea-says-us-allies-criticism-its-ties-with-russia-distorted-2023-10-27/

200118 Russia SL

Rusia muncul kembali di Asia Selatan

, , , , , , , 0

 

Dipaksa oleh isolasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Barat, Rusia telah memulai jalur penjangkauan ke wilayah Selatan. Asia Selatan adalah wilayah di mana Moskow telah menjadi pemain yang tidak aktif untuk waktu yang lama, dan hanya menunjukkan sedikit ketertarikan untuk mengembangkan hubungan dengan mitra regional di luar India. Namun, hal ini sekarang berubah karena Asia Selatan sedang dipertimbangkan kembali sebagai persimpangan kepentingan geostrategis dan ekonomi Rusia, sehingga keterlibatan Moskow yang semakin meningkat di lingkungan terdekat India membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

 

Implikasi perang di Ukraina

Konflik Rusia-Ukraina telah memberikan banyak dampak pada negara-negara Asia Selatan mulai dari tantangan geopolitik hingga ekonomi. Akibatnya, mereka telah menemukan diri mereka terpecah antara Barat dan Rusia, meskipun secara umum mengambil jalan tengah. Sementara India telah menjadi teladan dalam berjalan di garis tengah, negara-negara tetangganya di wilayah ini, yang lebih rentan terhadap faktor-faktor eksternal, telah menunjukkan netralitas mereka dengan cara yang berbeda.

Bangladesh telah dua kali mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk tindakan Rusia di Ukraina dan telah sangat teliti dalam mengikuti sanksi Barat terhadap Rusia. Nepal telah mengecam ‘operasi militer khusus’ Moskow dan telah menyetujui sebagian besar resolusi PBB terhadap Rusia. Kathmandu juga dipaksa untuk berhenti mengeluarkan izin tenaga kerja bagi warganya untuk Rusia dan Ukraina setelah adanya laporan tentang tentara Nepal yang bertugas di kedua tentara yang bertikai.[1] Sri Lanka, meskipun menghadapi dampak dramatis dari perang di Ukraina terhadap ekonominya, telah menolak untuk berpihak. Pendekatan Pakistan terhadap konflik ini merupakan yang paling kontroversial dibandingkan dengan negara-negara regional lainnya. Islamabad secara konsisten abstain dalam masalah ini di tingkat global dalam upaya untuk mengikuti ‘netralitas yang ketat’, tetapi Angkatan Darat Pakistan dilaporkan memasok amunisi ke Ukraina.[2]

Sementara Rusia telah menghadapi berbagai tanggapan terhadap perangnya di Ukraina di seluruh Asia Selatan, Rusia baru-baru ini telah meningkatkan kehadirannya di wilayah ini, sebagaimana dibuktikan dari kunjungan resmi dan upaya untuk menghidupkan kembali hubungan ekonomi.

Mekanisme politik

Ada beberapa pertukaran tingkat tinggi dengan Asia Selatan pada tahun 2023, yang mengisyaratkan negara-negara yang memiliki kepentingan khusus bagi Moskow. Karena India memimpin G20 dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pada tahun 2023, India menjadi tujuan penting bagi para menteri dan anggota parlemen Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, misalnya, mengunjungi India tiga kali pada tahun 2023 dan Menteri Luar Negeri India, Dr. S. Jaishankar dengan kunjungan lima hari di Rusia.[3] Dalam kunjungan pertama bagi menteri luar negeri Rusia, Lavrov juga mengunjungi Dhaka pada bulan September 2023,[4] menyoroti hubungan yang langgeng dan berupaya untuk memajukan kerja sama dengan Bangladesh.

Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Nikolay Patrushev, mengunjungi Sri Lanka pada Desember 2023[5] untuk mengadakan pertemuan dengan kepemimpinan negara itu yang mencakup masalah politik, keamanan, pertahanan, dan ekonomi. Konsultasi keamanan antara Moskow dan Kolombo telah berubah menjadi fitur reguler.

Bagian yang tidak jelas dari kebijakan regional Rusia adalah hubungannya dengan Pakistan, yang telah bergerak maju melawan segala rintangan. Terlepas dari ketidakjelasan politik di Islamabad dan dukungan militer Pakistan terhadap Ukraina, dialog bilateral tetap bertahan dan baru-baru ini telah menyaksikan pembicaraan tingkat tinggi tentang stabilitas strategis di Moskow[6] dan kunjungan ke Islamabad oleh delegasi Dewan Federasi Rusia (majelis tinggi parlemen), yang, selain pertemuan dengan Senat Pakistan dan perwakilan pemerintah sementara, juga bertindak sebagai pengamat internasional dalam pemilihan umum di negara itu pada tanggal 8 Februari.[7]

Dalam sebuah peristiwa yang menarik, Rusia kini memasarkan dirinya sebagai perisai bagi negara-negara demokrasi yang rapuh di kawasan ini terhadap kritik eksternal. Sementara mitra-mitra Barat Bangladesh dan Pakistan menyatakan keberatan atas pemilihan umum mereka,[8] Moskow memuji proses pemilihan umum di kedua negara ini. Sikap ini tampaknya memiliki dua tujuan: pertama, untuk menyanggah ‘campur tangan eksternal’ dan mendorong irisan antara negara yang dikritik dan Barat, dan kedua, untuk mendapatkan dukungan dari kawasan ini dalam pemilihan umum mendatang di Rusia.

Hubungan ekonomi baru

Di Asia Selatan, Rusia sedang menjajaki jalan baru untuk ekspor dan impor, terutama mengingat sanksi yang semakin ketat dan rantai pasokan yang genting. Dalam upaya untuk meringankan konsekuensi dari perangnya di Ukraina, Rusia telah menawarkan berbagai komoditas kepada negara-negara di kawasan ini, terutama sumber daya energi, pupuk, biji-bijian, dan minyak bunga matahari.

Sektor energi merupakan bagian penting dari ekonomi Rusia dan memainkan peran penting dalam hubungan luar negerinya. Saat ini, India merupakan importir terbesar minyak mentah Rusia, menyumbang 40 persen dari seluruh pasokan.[9] Sementara Rusia telah menjajaki kemungkinan untuk memperluas pasokan minyak mentahnya ke Bangladesh dan Sri Lanka, karena keterbatasan teknologi kilang minyak mereka, negara-negara ini terutama menerima minyak Rusia melalui India atau Asia Barat.

Setelah diskusi yang ekstensif, Pakistan telah mencapai kesepakatan untuk mengimpor minyak mentah Rusia secara komersial. Volume pasokan sejauh ini agak rendah, dan kesepakatan jangka panjang antara kedua belah pihak masih belum pasti karena terbatasnya kapasitas throughput pelabuhan-pelabuhan Pakistan, yang mempersulit logistik pasokan dan penetapan harga.

Bidang yang lebih penting lagi dari kepentingan Moskow adalah energi nuklir sipil karena Rusia telah membangun dua pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di wilayah ini dan sedang mencari pasar-pasar baru. Di India, perusahaan nuklir raksasa milik negara Rusia, Rosatom, telah membangun dua unit PLTN Kudankulam,[10] yang telah terhubung ke jaringan listrik dan mencapai kapasitas penuh pada tahun 2014, dan akan menyelesaikan empat unit lagi. Di Bangladesh, perusahaan yang sama sedang membangun PLTN Rooppur, dan unit pertama diharapkan akan beroperasi pada akhir 2024.[11] Baru-baru ini, Rusia telah memperdebatkan pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir kecil di Sri Lanka. Karena pembicaraan sedang berlangsung, opsi yang memungkinkan adalah blok darat atau terapung, atau keduanya.[12] Sementara sektor energi India relatif terdiversifikasi dengan energi nuklir yang hanya mengambil bagian kecil, dalam kasus Bangladesh atau kemungkinan Sri Lanka, PLTN baru dapat meningkatkan kekuatan ekonomi dan bahkan politik Rusia di negara-negara ini.

Pertanian adalah bidang penting lainnya dalam kebijakan ekonomi regional Rusia. Pupuk dan produk pertanian menyumbang sebagian besar perdagangan dengan wilayah ini. Bangladesh adalah importir ketiga biji-bijian Rusia (di luar Uni Ekonomi Eurasia) pada paruh pertama 2023/2024. Pakistan adalah importir besar biji-bijian lainnya karena ekspor Rusia untuk komoditas ini ke Islamabad kini mencapai 75 persen dari total perdagangan bilateral.[13]

Meskipun sebagian besar negara regional telah berhati-hati dalam mematuhi sanksi terhadap Rusia, dalam beberapa kasus, mereka telah berperan penting bagi Rusia untuk menghindari pembatasan. Misalnya, setelah Mei 2022, Maladewa telah muncul sebagai pusat transit penting untuk pengiriman semikonduktor ke Rusia, menempati urutan kedua setelah Tiongkok.[14] Jangkauan ekonomi Rusia ke Asia Selatan juga tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan Beijing: Saat ini, sebagian besar transaksi dengan entitas Rusia – baik di bidang energi maupun pertanian – dilakukan dalam mata uang yuan dan melalui sistem pembayaran antar bank lintas batas Cina (CIPS). Penggunaan infrastruktur keuangan Cina yang terus meningkat muncul sebagai jalur penyelamat bagi proyek-proyek ekonomi regional Rusia dan ketergantungan pada niat baik Beijing.

Keterlibatan Rusia di seluruh Asia Selatan menunjukkan niatnya untuk mempertahankan dialog politik secara teratur dengan kekuatan-kekuatan regional. Putus asa untuk mengatasi isolasi internasional dan berusaha mengkooptasi ‘negara-negara sahabat’ baru, Moskow tampaknya siap untuk memberikan kelonggaran terhadap posisi mereka yang beragam dalam tindakannya di Ukraina.

 

[1] Outlook. Nepali Soldiers Employed In Both Russian And Ukraine Armies: PM Prachanda. 11 Desember 2023. https://www.outlookindia.com/international/nepali-soldiers-employed-in-both-russian-and-ukraine-armies-pm-prachanda-news-335862

[2] Pakistan Today. BBC reveal ‘secret deals’for Pakistan’s arms supply to Ukraine. 14 November 2023. https://www.pakistantoday.com.pk/2023/11/14/bbc-reveals-secret-deals-for-pakistans-arms-supply-to-ukraine/

[3] Ministry of External Affairs Government of India. Visit of External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar to Russia (December 25-29, 2023). 30 Desemebr 2023. https://fsi.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/37489/Visit_of_External_Affairs_Minister_Dr_S_Jaishankar_to_Russia_December_25_29_2023#:~:text=Jaishankar%20visited%20Russia%20on%2025,Minister%20of%20Foreign%20Affairs%2C%20H.E.

[4] The Daily Star. Lavrov’s visit consolidates Bangladesh-Russia relations. 9 September 2023. https://www.thedailystar.net/opinion/editorial/news/lavrovs-visit-consolidates-bangladesh-russia-relations-3414621

[5] Zulfick Farzan. Russian Security Council Secretary in Sri Lanka for meetings with President, Defence official. News 1. 8 Desember 2023. https://www.newsfirst.lk/2023/12/08/russian-security-council-secretary-in-sri-lanka-for-meetings-with-president-defence-officials

[6] Pakistan Today. Pak-Russia satisfied with similarities of views on global strategic issues. 9 Februari 2024. https://www.pakistantoday.com.pk/2024/02/09/pak-russia-satisfied-with-similarities-of-views-on-global-strategic-issues/

[7] Pakistan Observer. Pakistan, Russia call for strong institutional linkages. https://pakobserver.net/pakistan-russia-call-for-strong-institutional-linkages/

[8] Reuters. US concerned about reports of intimidation, voter suppression in Pakistan election, White House says. 16 Februari 2024. https://www.reuters.com/world/us-concerned-about-reports-intimidation-voter-suppression-pakistan-election-2024-02-15/

[9] Vladimir Soldakitkin & Olesya Astakhova. Russia exports almost all its oil to China and India- Novak. Reuters. 27 Desember 2023. https://www.reuters.com/business/energy/half-russias-2023-oil-petroleum-exports-went-china-russias-novak-2023-12-27/

[10] Alexey Zhukov. Alexey Zhukov : “ The nuclear power plant has become a symbol of growing partnership between India and Russia”. Strana Rosatom Newspaper. 10 November 2023. https://www.rosatom.ru/en/press-centre/opinion/alexey-zhukov-the-nuclear-power-plant-has-become-a-symbol-of-growing-partnership-between-india-and-r/

[11] The Business Post. Dhaka-Moscow relation strong in all way:Russian envoy. 15 Februari 2024. https://businesspostbd.com/national/dhaka-moscow-relation-strong-politically-economically-russian-envoy

[12] Rathindra Kuruwita. Russian Ambassador encourages Sri Lanka to consider nuclear energy collaboration. The Island. 23 Desember 2023. https://island.lk/russian-ambassador-encourages-sri-lanka-to-consider-nuclear-energy-collaboration/

[13] Muhammad Sharif. How Russia & Pakistan ‘De-dollarise’ Through Oil, Grain Trade, Sputnik India. 20 Desember 2023. https://sputniknews.in/20231220/how-russia–pakistan-de-dollarise-through-oil-grain-trade–5896587.html

[14] Katherine Creel & Shoji Yano. Maldives: Small island nation with big role shipping chips to Russia. Asia Nikkei. 21 Juli 2023. https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Maldives-Small-island-nation-with-big-role-shipping-chips-to-Russia

514416_212050_800_auto_jpg

Menguraikan Latihan Angkatan Laut Cina-Pakistan di Samudra Hindia

, , , , , , 0

 

Apa yang istimewa dari latihan maritim Cina-Pakistan di Laut Arab Utara? Tidak banyak, orang mungkin akan berargumen. Kedua negara ini secara teratur melakukan latihan angkatan laut di Samudra Hindia, dengan latihan Penjaga Laut yang sekarang menjadi fitur tahunan. Biasanya, latihan ini diadakan di perairan yang dekat dengan Pakistan dan jarang sekali dilakukan dengan cara yang secara langsung menantang kepentingan India. Apa pun retorika seputar kerja sama militer Cina-Pakistan, Beijing sejauh ini menahan diri untuk tidak membangun kehadiran angkatan laut permanen di Pakistan.[1]

Lalu, mengapa ada begitu banyak ketertarikan di sekitar latihan Sea Guardian-3 yang diadakan di Laut Arab Utara? Tampaknya, hype Pakistan adalah alasannya, dengan komandan angkatan laut Pakistan memainkan latihan itu sebagai patroli maritim bersama pertama antara Cina dan Pakistan.[2]

Skala latihan ini hanya sedikit lebih besar dari biasanya, dengan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat mengerahkan kapal selam kelas Song, kapal perusak, dua fregat berpeluru kendali, dan sebuah kapal pasokan – hampir sama dengan kontingen yang sama dengan latihan sebelumnya dengan Angkatan Laut Pakistan, yang mengirimkan sembilan kapal perang, empat jet tempur, dan satu pesawat patroli maritim untuk latihan ini.

Menurut laporan, kedua belah pihak saling mengobservasi unit-unit yang berpartisipasi, termasuk seorang pengamat dari Cina yang berada di pesawat patroli anti-kapal selam Pakistan.

Sebagai konteks, ini adalah ketiga kalinya PLAN dan Angkatan Laut Pakistan (PN) berkumpul untuk latihan “Sea Guardian”. Dua iterasi sebelumnya, pada Januari 2020[3] (di Laut Arab bagian utara) dan pada Juli 2022[4] (di Laut Cina Timur), merupakan latihan rutin tetapi didahului[5] oleh latihan bilateral tahunan di antara kedua angkatan laut yang telah berlangsung sejak tahun 2014. Apa yang tampaknya telah menyebabkan beberapa spekulasi kali ini adalah bahwa latihan ini dilakukan sehari setelah dialog tingkat Menteri 2+2 antara India dan A.S.[6] di mana keamanan maritim di Indo-Pasifik menjadi topik utama diskusi. Dengan New Delhi mengumumkan keputusannya untuk menjadi anggota penuh dari kelompok multilateral berupa Pasukan Maritim Gabungan yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang berbasis di Bahrain. Cina, menurut para analis India menduga, sangat ingin memberi isyarat tentang niat strategisnya untuk melawan langkah Amerika Serikat dan India di Samudra Hindia.

PN sedang menjalani program modernisasi, yang tampaknya merupakan respons terhadap kekuatan dan kehadiran Angkatan Laut India yang terus meningkat di Samudra Hindia. Kepemimpinan angkatan laut Pakistan terus memandang Angkatan Laut India dengan penuh kecurigaan. Pertumbuhan berkelanjutan Angkatan Laut India dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan pendorong utama pengembangan dan perluasan aset PN.

PN juga mencurigai kecenderungan IN untuk mengepung pantai Makran Pakistan selama masa krisis politik antara India dan Pakistan. Selama Operasi Vijay pada tahun 1999 dan Operasi Parakram pada tahun 2001, India mengerahkan kapal-kapal perang di Laut Arab Utara, membangun apa yang disebut oleh para analis India sebagai blokade yang longgar. Baru-baru ini, pada tahun 2019, segera setelah serangan teror di Pulwama, India menempatkan armada kapal perang di dekat perairan teritorial Pakistan.[7] Penempatan ini dimaksudkan untuk menandakan tekad India, tetapi PN melihatnya sebagai langkah yang terlalu agresif.

Bagian dari masalah bagi India adalah persepsi yang mengakar di kalangan elit strategis Pakistan bahwa perang konvensional terbatas antara India dan Pakistan masih lebih mungkin terjadi – bukannya lebih kecil kemungkinannya. Khalid Kidwai, Direktur Jenderal Divisi Rencana Strategis Pakistan, menyatakan bahwa sebagai negara yang lebih lemah di antara kedua negara ini, sensitivitas Pakistan lebih tinggi daripada India. Menurutnya,[8] Islamabad berkewajiban untuk menggunakan setiap alat dalam perangkat strategisnya (sub-konvensional hingga konvensional dan nuklir) untuk menargetkan India, yang menurutnya, memiliki desain yang agresif dan menggunakan strategi seperti “Cold Start” untuk memprovokasi Pakistan. Pembicaraan seperti itu mungkin tampak delusi bagi pengamat India, tetapi bagi para komandan Pakistan, hal itu adalah sebuah keyakinan.

Seharusnya menarik bagi para pengamat India bahwa pada bulan Mei 2023, Cina menyelesaikan[9] pengiriman keempat fregat rudal berpeluru kendali Tipe 054A/P ke Angkatan Laut Pakistan. Pakistan siap untuk memperoleh delapan kapal selam kelas Yuan dari Cina,[10] dengan empat di antaranya dijadwalkan untuk pengiriman pada akhir tahun 2024. Sementara itu, Turki telah mengirimkan korvet kelas Babur yang pertama,[11] yang juga dikenal sebagai kelas PN MILGEM, ke Angkatan Laut Pakistan. Pakistan dan Türkiyé juga bersama-sama mengembangkan fregat kelas Jinnah,[12] yang konstruksinya akan dimulai setelah selesainya pesanan korvet kelas Babur oleh galangan kapal milik negara Karachi. Seluruh upaya ini tampaknya diarahkan untuk menjadikan PN sebagai kekuatan yang kuat di Samudra Hindia.

Akan tetapi, akan menjadi sebuah kesalahan bagi para pengamat India untuk menganggap PN sebagai sebuah kekuatan yang murni bermusuhan. PN saat ini lebih berkembang secara konseptual daripada sebelumnya dan tidak semata-mata berfokus untuk melawan India. Doktrin maritim Pakistan tahun 2018[13] menggambarkan Wilayah Samudra Hindia (Indian Ocean Region – IOR) sebagai “ruang strategis tempat kepentingan banyak kekuatan regional dan ekstra-regional bersinggungan” dan di mana pendekatan kooperatif merupakan cara terbaik untuk maju. Seperti yang dilihat oleh perencana angkatan laut Pakistan, IOR sangat penting bagi keseimbangan kekuatan ekonomi dan militer, yang mengharuskan angkatan laut Pakistan memposisikan dirinya sebagai pemain regional dan penyedia keamanan di kawasan ini.

Selain melestarikan “lingkungan bebas ancaman”[14] bagi Pakistan – sebuah referensi yang tampaknya mengacu pada tantangan yang ditimbulkan oleh India – latihan Aman PN[15] (diadakan setiap dua tahun) dan Patroli Keamanan Maritim Regional yang dilembagakan pada tahun 2020 berusaha untuk memperluas ruang diplomatik Pakistan di Samudra Hindia. Ini adalah sebagian logika yang mendasari keterlibatan angkatan laut bilateral dan multilateral Pakistan. PN sangat menyadari bahwa RRT berusaha untuk mengecualikannya dari kerangka kerja kolaboratif di Samudra Hindia. Meskipun menjadi anggota Simposium Angkatan Laut Samudra Hindia yang beranggotakan 25 negara, PN tidak diundang oleh India untuk perayaan 10 tahun kelompok itu pada tahun 2022.[16] Tawaran PN untuk berinvestasi dalam kemitraan di Samudra Hindia merupakan cara untuk menangkal pengaruh India yang terus meningkat.

Hal terakhir yang ingin dilihat oleh para perencana angkatan laut Pakistan adalah India merebut inisiatif strategis di Samudra Hindia. Cina adalah pilihan terbaik Pakistan untuk melawan dominasi India di wilayah pesisir.[17] Berlawanan dengan apa yang mungkin dibayangkan oleh banyak orang di New Delhi, keterlibatan angkatan laut Cina-Pakistan adalah tentang diplomasi kompetitif di Samudra Hindia daripada proyeksi kekuatan Cina (atau Pakistan) di lingkungan maritim India.

 

[1] Financial Times. Pakistan turns to China for naval base. https://www.ft.com/content/3914bd36-8467-11e0-afcb-00144feabdc0

[2] Sidhant Sibal. India keeping close tab on China-Pakistan naval drills in northern Arabian Sea: Sources to WION. 15 November 2023. https://www.wionews.com/india-news/india-keeping-close-tabs-on-chinese-pakistani-naval-drills-in-northern-arabian-sea-sources-to-wion-658875

[3] https://www.maritimestudyforum.org/reviews/china-pakistan-launch-naval-exercises-sea-guardian-2020/

[4] Ministry of Defense of the People’s Republic of China. China, Pakistan kick off joint naval exercise “Sea Guardians-2” in Shanghai. 10 Juni 2022. http://eng.mod.gov.cn/xb/News_213114/TopStories/4915287.html

[5] Dawn. Deep sea phase of Pak-China naval exercise concludes. 13 Januari 2016. https://www.dawn.com/news/1232676

[6] Ministry of External Affairs Government of India. Joint Statement: Fifth Annual India-U.S. 2+2 Ministerial Dialogue. 10 November 2023. https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/37252/Joint_Statement_Fifth_Annual_IndiaUS_22_Ministerial_Dialogue

[7] Rahul Singh. Naval build-up Arabian Sea puts Pakistan  on back foot. Hindustan Times. 23 April 2020. https://www.hindustantimes.com/india-news/naval-build-up-in-arabian-sea-puts-pakistan-on-back-foot/story-nfNiZp0tyZC9U93JouvXLJ.html

[8] ISSI. Speech by Lt.Gen (Retd) Khalid Kidwai, Advisor, National Command Authority and former DG SPD, on 25th Youme-e- Takbeer. 26 Mei 2023. https://issi.org.pk/speech-by-lt-gen-retd-khalid-kidwai-advisor-national-command-authority-and-former-dg-spd-on-25th-youme-e-takbeer/

[9] Chinese People’s Liberationa Army. http://eng.chinamil.com.cn/

[10] Boyko Nikolov, Pakistan has begun production of the sixth Hangor-class sub. Bulgarian Military.  27 Desember 2022. https://bulgarianmilitary.com/2022/12/27/pakistan-has-begun-production-of-the-sixth-hangor-class-sub/

[11] Tafyun Ozberk. Turkiye Delivers Corvette to Pakistan, Launches 2 OPVs For Turkish Navy. Naval News. 24 September 2023. https://www.navalnews.com/naval-news/2023/09/turkiye-delivers-corvette-to-pakistan-launches-2-opvs-for-turkish-navy/

[12] Naval News. ASFAT Selects SSI For Pakistan’s Jinnah Class Frigate. 23 April 2022. https://www.navalnews.com/naval-news/2022/04/asfat-selects-ssi-for-jinnah-class/

[13] Shahzad, S. M., & Gillani, A. (2022). Maritime Security: A Case Study of Pakistan. Journal of Nautical Eye and Strategic Studies, 2(1), 25-32.

[14] Rehman, I. L. (2013). From an ocean of peace to a sea of friends. Shaping the Emerging World: India and the Multilateral Order, 131-153.

[15] https://issi.org.pk/issue-brief-on-pakistans-aman-exercise/

[16] Sachin Parashar. India keeps Pakistan out of 10-year celebration of naval symposium. The Times of India. 16 November 2018. https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-keeps-pakistan-out-of-maritime-security-meet/articleshow/66642512.cms

[17] Muhammad Abbas Hassan. India Initiatives for Maritime Dominance: Pakistan’s Options and Response. Institute of Strategic Studies Islamabad. https://issi.org.pk/wp-content/uploads/2019/09/IP_No_42_2019.pdf

uschinaasean-slide

Persaingan kekuatan besar menimbulkan kekhawatiran di ASEAN

, , , , , 0

Asia Tenggara semakin menjadi panggung persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat (AS) dan China karena lokasinya yang berada di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Beberapa ahli berpendapat bahwa “Asia Tenggara tampak besar sebagai tempat uji coba bagi perkembangan China sebagai kekuatan besar dan sebagai pintu gerbang untuk ekspansi globalnya di masa depan.”[1]

Di satu sisi, China masih membagikan keuntungan ekonomi sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) dan bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dalam membuat Kode Etik (COC) untuk membantu meredakan situasi di Laut China Selatan. Di sisi lain, China masih melakukan tindakan tegas di perairan Laut China Selatan yang disengketakan, dengan kasus terbaru adalah tuduhan oleh Filipina bahwa Penjaga Pantai China menembakkan meriam air ke kapal Filipina yang sedang menuju ke Second Thomas Shoal, yang membawa makanan, air, bahan bakar, dan pasokan lainnya untuk personel militer Filipina yang ditempatkan di beting tersebut.[2]

AS sedang berusaha membangun kembali hubungannya dengan sekutu-sekutunya di wilayah ini seperti Filipina untuk mendapatkan kembali pengaruhnya sebagai tanggapan atas meningkatnya pengaruh China di wilayah ini. Jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan oleh lembaga think tank seperti Lowy Institute dan ISEAS Yusof-Ishak Institute di Singapura menunjukkan bahwa,[3] “Meningkatnya pengaruh China sebagian besar datang dengan mengorbankan Amerika Serikat, yang melihat pengaruhnya sendiri surut dengan cepat di salah satu arena persaingan yang paling penting antara Beijing dan Washington.” Persaingan kekuatan besar ini telah menempatkan negara-negara Asia Tenggara pada posisi yang sulit. Meskipun tanggapan kolektifnya adalah bahwa negara-negara ini tidak ingin berada dalam posisi di mana mereka harus memilih pihak, namun tanggapan masing-masing negara tidak sama secara keseluruhan dan bervariasi tergantung pada kepentingan nasional mereka, persepsi ancaman, peluang ekonomi, kedekatan geografis, dan faktor-faktor lainnya.

Persaingan kekuatan besar semakin meningkat

Meskipun persaingan kekuatan besar telah ada di kawasan ini selama beberapa waktu, hal ini sekarang menjadi masalah yang sangat memprihatinkan karena hal ini telah mengarah pada militerisasi yang cepat di kawasan ini. Sudah sejak lama, media AS telah melaporkan[4] kemungkinan China membangun pangkalan militer di Kamboja. Namun sekarang gambar satelit dari Maxar Technologies menunjukkan transformasi dramatis yang sedang dialami oleh pangkalan angkatan laut Kamboja, yaitu pangkalan angkatan laut Ream di dekat Sihanoukville di Teluk Thailand.[5] Ada laporan bahwa pangkalan ini dapat menjadi “pos asing kedua China setelah pembukaan pangkalan di negara Djibouti, Afrika Timur, pada tahun 2017.” Citra satelit, yang dirilis pada Juni 2023, menunjukkan pembangunan beberapa bangunan baru, jalan, dan dermaga yang jauh lebih besar daripada ukuran dermaga asli pangkalan tersebut. Laporan Chatham House menguraikan[6] bahwa pemerintah Kamboja sebelumnya telah memberikan lahan seluas 157 hektar kepada China untuk pembangunan struktur pertahanan udara, fasilitas komando umum, dan instalasi radar angkatan laut yang berada di dekat pangkalan tersebut. Media Kamboja juga mengatakan bahwa mereka telah melaporkan tentang rencana masa depan seperti membangun fasilitas penyimpanan baru, rumah sakit, dermaga, dan landasan pacu di Ream.[7]

Pemerintah Kamboja, di sisi lain, telah berulang kali menekankan[8] bahwa Konstitusi negara itu tidak mengizinkan pembangunan pangkalan militer oleh negara asing mana pun dan itu hanyalah salah satu dari banyak proyek pembangunan infrastruktur yang diinvestasikan oleh China di Kamboja. China juga telah berinvestasi dalam pengembangan Bandara Internasional Siem Reap-Angkor dan telah dilaporkan[9] bahwa 86 persen dari pekerjaan telah selesai dan rencananya adalah untuk meluncurkan operasi pesawat terbang dengan basis percontohan pada bulan Juni tahun ini dan operasi resmi pada bulan Oktober 2023.

Di sisi lain, AS sedang memperkuat kemitraan keamanannya dengan sekutu perjanjiannya di kawasan ini, Filipina. Pada Februari 2023, Filipina dan AS menghidupkan kembali Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Disempurnakan (Enhanced Defense Cooperation Agreement – EDCA).[10] Di bawah EDCA, AS telah mendapatkan akses ke total sembilan pangkalan militer Filipina,[11] termasuk empat pangkalan militer tambahan yang diidentifikasi pada April 2023. Pangkalan-pangkalan ini berada di dekat Taiwan dan juga Laut China Selatan. AS juga telah secara vokal mengecam China jika terjadi pertempuran antara China dan negara-negara pengklaim lainnya seperti Filipina dan Vietnam di Laut China Selatan.

Tanggapan dari negara di kawasan ASEAN

Tanggapan dari negara-negara Asia Tenggara sangat beragam. Meskipun negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia khawatir dengan perang dagang China, mereka juga mendapatkan keuntungan dari AS dan China. Terkait Indonesia, masih ada keinginan dan permintaan untuk menarik investasi China untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri. Dalam kunjungan Presiden Indonesia Jokowi ke China pada bulan Juli 2023, beliau mengadakan diskusi dengan Presiden China Xi mengenai “sejumlah agenda prioritas di bidang investasi atau berbagai proyek strategis Indonesia dan China,[12] serta bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global”. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah bertemu dengan para pengusaha dan pebisnis China untuk membahas prospek investasi China di Indonesia.[13]

Setelah Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN bulan lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, telah menyatakan, “China harus menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk ASEAN dalam memelihara arsitektur regional yang terbuka dan inklusif. Hanya dengan demikian kita dapat mencapai kerja sama yang saling menguntungkan demi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di Indo-Pasifik.”[14] Dia lebih lanjut menambahkan bahwa dukungan China akan dibutuhkan untuk implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan ASEAN Indo-Pacific Forum yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada bulan September 2023.[15]

Meskipun AS berusaha keras untuk mendapatkan kembali pengaruhnya yang hilang di kawasan ini, ini akan menjadi tugas yang berat, karena China adalah mitra dagang terbesar ASEAN, dan sebaliknya. Perdagangan mereka mencapai US$975 miliar.[16] China juga merupakan sumber investasi asing langsung terbesar keempat di ASEAN. Masih segar dalam ingatan kita tentang penarikan diri AS dari pakta-pakta perdagangan penting seperti Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Meskipun Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) telah diluncurkan oleh pemerintahan Biden untuk mengatasi anomali ini, hanya ada sedikit kejelasan tentang akses pasar seperti apa yang akan didapatkan oleh negara-negara Asia dan seberapa besar manfaatnya bagi negara-negara ASEAN. Jika AS harus mengembalikan pengaruhnya yang hilang di wilayah ini, maka yang diperlukan adalah memperkenalkan inisiatif kebijakan yang benar-benar akan menguntungkan wilayah ini dan tidak hanya muncul sebagai mekanisme untuk menahan kebangkitan China.

 

Kekhawatiran ASEAN

Proses penyelesaian COC, seperti yang dikatakan oleh banyak orang, telah berjalan sangat membosankan dan lambat, tetapi pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang diadakan di Jakarta bulan lalu, ASEAN dan Republik Rakyat China telah menyepakati pedoman untuk mempercepat negosiasi COC di Laut China Selatan.[17] Tujuan dari pedoman ini adalah untuk mempercepat proses negosiasi. Pedoman ini diadopsi dalam pertemuan antara para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Direktur Komite Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis China, Wang Yi. Meskipun rincian pedoman ini belum dipublikasikan, pada dasarnya hal ini merupakan penyelesaian dari pembacaan draf kedua COC. Namun, ada kekhawatiran bahwa perkembangan ini dapat mengakibatkan perlambatan lebih lanjut dalam proses penyelesaian COC, yang menurut negara-negara anggota ASEAN, mungkin merupakan satu-satunya cara yang layak untuk menyelesaikan konflik ini di masa depan.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pangkalan Ream dan pangkalan yang dialokasikan untuk AS di bawah EDCA berada di dekat perairan yang disengketakan di Laut China Selatan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di benak negara-negara Asia Tenggara lainnya, apakah perkembangan ini merupakan sinyal potensi konflik di Laut China Selatan dalam waktu dekat. Jika situasi konflik muncul, selain berdampak pada keamanan regional, bagaimana hukum maritim dapat ditegakkan? Apalagi mengingat bahwa AS bukan penandatangan UNCLOS dan China selalu menentang hukum internasional dan menafsirkannya sesuai dengan tindakan dan kebutuhannya sendiri. Hal ini saat ini menjadi perhatian ASEAN. Terkadang, ASEAN yang tidak mengambil sikap tegas terhadap isu-isu seperti persaingan kekuatan besar dianggap sebagai blok yang terpecah belah, tetapi faktanya tetap bahwa memilih jalan tengah dalam situasi seperti ini membantu menjaga ketenangan regional dan menuai manfaat.

[1]Jonathan Stromseth. The testing ground: China’s rising influence in Southeast Asia and regional responses. Brookings. November 2019. https://www.brookings.edu/articles/the-testing-ground-chinas-rising-influence-in-southeast-asia-and-regional-responses/

[2] The Guardian. Philippines accuses China of water cannon attack in Spratly Islands. 6 Agustus 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/aug/06/philippines-accuses-china-of-water-cannon-attack-in-spratly-islands

[3]Joshua Kurlantzick. The U.S. Is Losing Ground to China in Southeast Asia. Council on Foreign Relations. 8 Juni 2023. https://www.cfr.org/article/us-losing-ground-china-southeast-asia

[4] John Pollock. Is China building a military base in Cambodia?. Chattam House. 28 Juli 2023. https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2023-08/china-building-military-base-cambodia

[5] Ibid.

[6] Devesh Kumar, China’s new military base in Cambodia threaterns India’s maritime security-Here’s why. MINT. 5 Agustus 2023. https://www.livemint.com/news/world/chinas-new-military-base-in-cambodia-threatens-indias-maritime-security-heres-why-11691234289762.html

[7] Ibid

[8] Charle Edel. Hiding in Plain Sight: Chinese Expansion in Southeast Asia. War on The Rocks. 9 Mei 20219. https://warontherocks.com/2019/05/hiding-in-plain-sight-chinese-expansion-in-southeast-asia/

[9]Kang Sothear. Chinese firm to promote Siem Reap Angkor International Airport. Khmer Times. 8 Maret 2023. https://www.khmertimeskh.com/501251138/chinese-firm-to-promote-siem-reap-angkor-international-airport/#:~:text=The%20airport%20is%20licensed%20and,capital%20investment%20of%20%24880%20million.

[10] Felix K.Chang. US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement Revived. Foreign Policy Research Institute. 14 Juni 2023. https://www.fpri.org/article/2023/06/us-philippines-enhanced-defense-cooperation-agreement-revived/

[11] Ibid.

[12] Kementerian Luar Negeri RI. President Jokowi Begins Working Visit to China. 27 Juli 2023. https://kemlu.go.id/portal/en/read/5022/berita/president-jokowi-begins-working-visit-to-china#:~:text=Jakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20In%20a%20bid,departed%20to%20PRC%20from%20Halim

[13] Ibid.

[14] Kementerian Luar Negeri RI. ASEAN-China Agree on Guidelines to Accelerate Negotiations for the Code of Conduct in the South China Sea. 13 Juli 2023. https://kemlu.go.id/portal/en/read/4956/berita/asean-china-agree-on-guidelines-to-accelerate-negotiations-for-the-code-of-conduct-in-the-south-china-sea#:~:text=Indonesian%20Way-,ASEAN%2DChina%20Agree%20on%20Guidelines%20to%20Accelerate%20Negotiations%20for%20the,in%20the%20South%20China%20Sea&text=%E2%80%8BJakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20ASEAN,South%20China%20Sea%20(SCS).

[15] Ibid.

[16] Op.Cit.

[17] Kementerian Luar Negeri RI. ASEAN-China Agree on Guidelines to Accelerate Negotiations for the Code of Conduct in the South China Sea. 13 Juli 2023. https://kemlu.go.id/portal/en/read/4956/berita/asean-china-agree-on-guidelines-to-accelerate-negotiations-for-the-code-of-conduct-in-the-south-china-sea#:~:text=Indonesian%20Way-,ASEAN%2DChina%20Agree%20on%20Guidelines%20to%20Accelerate%20Negotiations%20for%20the,in%20the%20South%20China%20Sea&text=%E2%80%8BJakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20ASEAN,South%20China%20Sea%20(SCS).

 

f2820c0e-86be-4dc2-84aa-1a7f93ceb6d2_45b81407

Dilema geopolitik Thailand: Menyelaraskan diri dengan China sembari menghormati hubungan dengan AS

, , , , , 0

Ketika Srettha Thavisin dari Partai Pheu Thai mengambil peran sebagai Perdana Menteri Thailand ke-30, fokus utamanya, seperti yang diungkapkan dalam pidato pengukuhannya pada tanggal 11 September,[1] berpusat pada pemulihan ekonomi negara. Sementara Srettha segera mengarahkan perhatiannya pada kebangkitan ekonomi, dia juga harus tetap memperhatikan dinamika keamanan yang berkembang di kawasan ini. Kebijakan luar negeri Thailand sedang menavigasi arus kompleks yang dipengaruhi oleh perubahan dinamika di kawasan ini, terutama dalam hubungannya dengan China dan lanskap keamanan Asia-Pasifik yang lebih luas.

Thailand, negara yang dinamis dan memiliki posisi strategis di Asia Tenggara, telah lama mempertahankan pendekatan kebijakan luar negeri yang pragmatis dan bernuansa terhadap China. Hubungan ini telah berkembang, mencerminkan dinamika kompleks politik regional, ekonomi, dan masalah keamanan. Keterlibatan mendalam Thailand dengan China terutama menyangkut pertimbangan ekonomi, mengingat China adalah mitra dagang paling signifikan bagi Bangkok. Pada tahun 2022, China muncul sebagai tujuan utama Thailand untuk produk pertanian, dengan total perdagangan pertanian antara kedua negara mencapai 13,1 miliar dolar AS. Ekspor Thailand ke China mencapai US$10,3 miliar, mencerminkan pertumbuhan penting sebesar 3,1 persen dari tahun sebelumnya.[2]

China memberikan peluang besar dalam hal kesempatan kerja, prospek bisnis, dan investasi. Pada paruh pertama tahun 2023, China muncul sebagai investor asing terkemuka di Thailand, dengan investasi sebesar US$1,7 miliar untuk berbagai proyek.[3] Singapura dan Jepang menyusul di belakangnya dengan investasi masing-masing sebesar US$1,6 miliar dan US$1 miliar.[4] Namun demikian, ada beberapa ganjalan dalam hubungan bilateral, yang berasal dari tertundanya kemajuan dalam proyek kereta api berkecepatan tinggi, tantangan dalam kesepakatan kapal selam, dan dampak pariwisata.

Kedua belah pihak menyelesaikan sebagian besar perbedaan mereka di sela-sela pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada tahun 2022. Mereka secara kolaboratif menandatangani beberapa perjanjian, termasuk Rencana Aksi Bersama yang menguraikan Kerja Sama Strategis China-Thailand untuk tahun 2022-2026.[5] Thailand-China juga memprakarsai Rencana Kerja Sama untuk mempromosikan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. Perjanjian-perjanjian ini akan membantu mempercepat pengembangan jalur kereta api Thailand-Laos-China, yang diharapkan akan selesai pada tahun 2027-2028. Selain itu, kedua negara juga menandatangani dokumen kerja sama yang mencakup berbagai aspek ekonomi, perdagangan, investasi, e-commerce, dan inovasi ilmiah dan teknologi.

 

Latihan militer bersama China-Thailand

Di bidang kerja sama militer, kedua negara menyetujui serangkaian latihan bersama untuk memperkuat kemampuan militer, angkatan laut, dan angkatan udara mereka. Ini termasuk Falcon Strike 2023, sebuah latihan tempur udara yang diadakan pada bulan Juli 2023; dan Assault 2023, atau Joint Strike 2023, yang melibatkan latihan militer anti-teroris yang berlangsung selama 21 hari. Pada bulan September, latihan angkatan laut bersama China-Thailand Blue Strike-2023 berlangsung, yang menjadi semakin penting karena pejabat Thailand menyetujui penggunaan mesin CHD620 buatan China untuk kapal selam kelas S26T Yuan.[6] Keputusan kontroversial ini telah menunda pembelian kapal selam, dan latihan angkatan laut bersama itu berusaha untuk mendapatkan wawasan tentang kemampuan kapal selam China. Kapal selam yang telah selesai dibangun dapat dikirim dalam waktu 40 bulan. Akan tetapi, rinciannya, seperti jaminan yang lebih lama dari biasanya dari China Shipbuilding and Offshore International Co. Ltd. dan dukungan pemeliharaan mesin, harus diselesaikan. Keputusan mengenai kapal kedua dan ketiga mungkin akan memakan waktu cukup lama.

Latihan-latihan ini, yang dilakukan di tengah-tengah ketegangan regional, khususnya di Laut China Selatan, telah dilakukan secara diam-diam karena perselisihan yang sedang berlangsung dan dampaknya terhadap hubungan Amerika Serikat (AS)-China. Meskipun latihan-latihan ini menggarisbawahi komitmen Thailand terhadap keamanan regional dan keinginannya untuk menjaga hubungan baik dengan China, latihan-latihan ini juga mencerminkan persaingan geopolitik yang lebih luas di kawasan ini. Mengenai skala dan ruang lingkup, beberapa analis menunjukkan bahwa latihan bersama China di kawasan Asia Tenggara tidak dapat dibandingkan dengan latihan yang dilakukan oleh AS, seperti Cobra Gold, yang biasanya melibatkan banyak negara dan pasukan atau penerbangan. Namun, China sedang bergerak menuju pencapaian kegiatan multilateral di Asia Tenggara.

Latihan Perdamaian dan Persahabatan 2023, yang saat ini dijadwalkan pada bulan November, akan melibatkan personel militer dari China, Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand, dan Vietnam – sebuah kelompok yang lebih besar untuk pertama kalinya. Latihan bersama ini bertujuan untuk melawan dampak buruk dari “konsep keamanan blok zero-sum game” terhadap keamanan Asia-Pasifik,[7] terutama sehubungan dengan kegiatan pengeboran AS di kawasan Asia-Pasifik dan perjanjian Australia-Inggris-Amerika Serikat (AUKUS) baru-baru ini, yang mengharuskan AS untuk memasok kapal selam bertenaga nuklir ke Australia,[8] yang telah menimbulkan kekhawatiran dari China. Selain itu, AS melakukan latihan militer gabungan terbesar yang pernah ada dengan Korea Selatan di semenanjung Korea dan dengan Filipina pada bulan Maret dan April yang menyebabkan kekhawatiran China.

 

Latihan AS-Thailand

Thailand mempertahankan hubungan militer yang kuat dengan AS melalui berbagai latihan, termasuk latihan Cobra Gold yang terkenal. Selain itu, keterlibatan mitra abadi perdana yang melibatkan unit Angkatan Udara dari AS dan Thailand akan dimulai pada 11 September.[9] Keterlibatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan interoperabilitas di antara Angkatan Udara Thailand, Garda Nasional Udara Washington, dan Garda Nasional Udara Oregon sekaligus memperkuat hubungan pertahanan dan Program Kemitraan Negara antara kedua negara.

Permintaan Thailand untuk membeli delapan pesawat tempur F-35A Lightning II dari AS merupakan indikator signifikan dari kekuatan aliansi ini.[10] Namun, persetujuan untuk permintaan ini tidak pasti karena kekhawatiran tentang potensi akses militer China ke teknologi canggih. AS, sebagai sekutu perjanjian Thailand, mengamati dengan cermat interaksi Thailand dengan China, memastikan bahwa mereka tidak membahayakan keamanan atau melanggar ketentuan aliansi mereka.

Kedua negara baru-baru ini menyambut baik dimulainya kembali Pertemuan Dewan Bersama TIFA[11] setelah pandemi COVID-19 dan menekankan pentingnya meningkatkan hubungan ekonomi mereka. Mereka juga menyoroti kolaborasi mereka dalam inisiatif multilateral seperti Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity – IPEF) dan forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC).

 

Pertimbangan arsitektur kebijakan luar negeri

Menavigasi keseimbangan yang rumit antara hubungannya dengan AS dan China di tengah persaingan geopolitik global yang sedang berlangsung menghadirkan tantangan kebijakan yang signifikan bagi pemerintahan Thailand yang baru saja terbentuk. Thailand harus memanfaatkan kemahiran diplomatik dan pandangan strategis untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan mendorong stabilitas regional dalam lanskap geopolitik yang terus berubah. Thailand harus membina persahabatan yang bermartabat dan saling menghormati dengan negara-negara yang memiliki pengaruh global yang berbeda-beda. Konteks global yang terus berkembang tidak lagi membatasi Thailand pada peran pasif dalam interaksi internasional.

Namun, untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara, Thailand mendiversifikasi mitra ekonominya meskipun ada peluang signifikan yang ditawarkan oleh China. Bekerja sama dengan negara-negara seperti Jepang, India, dan Rusia dapat memberikan jalur pertumbuhan ekonomi dan investasi alternatif. Partisipasi aktif Thailand dalam blok regional, khususnya ASEAN, sangatlah penting. Upaya-upaya kolaboratif di dalam ASEAN menawarkan sebuah front persatuan dalam mengatasi tantangan dan perselisihan regional, termasuk yang terkait dengan Laut China Selatan. Meskipun Thailand tidak menganggap dirinya sebagai pemangku kepentingan dalam perdebatan mengenai Laut China Selatan, Laut China Timur, atau hubungan China-Taiwan, pendekatan proaktifnya terhadap diplomasi regional dapat menggarisbawahi komitmennya terhadap stabilitas dan kerja sama di kawasan Asia-Pasifik.

Namun, dinamika yang berkembang di Asia Tenggara dan arena global yang lebih luas akan terus membentuk pendekatan Thailand terhadap China, menjadikannya sebagai pemain penting dalam geopolitik yang kompleks di kawasan ini. Seiring dengan perkembangan dunia, komunitas internasional akan mengamati dengan seksama kebijakan luar negeri Thailand terhadap China.

[1] AP. Thailangs’S new Prime Minister tells Parliament his government will urgently tackles economic woes. 11 September 2023. https://www.thehindu.com/news/international/thailands-new-prime-minister-tells-parliament-his-government-will-urgently-tackle-economic-woes/article67294885.ece

[2] Global Times. China and Thailand jointly commit to safeguarding regional and international peace and stability. 3 Juli 2023. https://www.globaltimes.cn/page/202307/1293599.shtml

[3] Jitsiree Thongnoi. Thailand’s confusing election was a win for China. The China Project. 6 September 2023. https://thechinaproject.com/2023/09/06/thailands-confusing-election-was-a-win-for-china/

[4] Ibid

[5]Wang Cong, Zhang Han & Chen Qingqing. China, Thailand vow to build a community with a shared future, ‘marking high-level strategic trust, great cooperation potential’ Global Times. 19 November 2022. https://www.globaltimes.cn/page/202211/1279925.shtml

[6] Liu Xuanzun. China, Thailand hold joint naval drill, promote military cooperation. The Global Times. 3 September 2023. https://www.globaltimes.cn/page/202309/1297487.shtml

[7] Guo Yundan. Development of Peace and Friendship military exercise series conducive to regional peace and stability. China Military Online. 30 Mei 2023. http://eng.chinamil.com.cn/OPINIONS_209196/Opinions_209197/16227444.html

[8] Natasha Li. Are US military drills in Asia-Pacific a veiled attempt to curb Chinese power?. France 24. 14 Maret 2023. https://www.france24.com/en/asia-pacific/20230314-are-us-military-drills-in-asia-pacific-a-veiled-attempt-to-curb-chinese-power

[9] Lt.Col.Alyson Teeter. US. Thailand Air Forces to conduct first ever Enduring Patners Engagement. Air Guard. 7 September 2023. https://www.ang.af.mil/Media/Article-Display/Article/3518513/us-thailand-air-forces-to-conduct-first-ever-enduring-partners-engagement/#:~:text=US%2C%20Thailand%20Air%20Forces%20to%20conduct%20first%20ever%20Enduring%20Partners%20Engagement,-Published%20Sept.&text=Units%20from%20the%20United%20States,Thai%20Air%20Force%20Base%2C%20Thailand.

[10] Ian Storey. Whyis the U.S.-Thai Alliance Treading Water?. Fulcrum. 3 April 2023. https://fulcrum.sg/why-is-the-u-s-thai-alliance-treading-water/

[11]American Journal of Transportation. US and Thailand hold trade and Investment Framework Agreement Joint Council Meeting. 7 September 2023.  https://www.ajot.com/news/us-and-thailand-hold-trade-and-investment-framework-agreement-joint-council-meeting

d725b4e0-d1d1-439b-a300-4dfa4e7ed438

Kalibrasi ulang strategis Wellington untuk kawasan Pasifik Selatan yang terus berubah

, , , , , , 0

Pasifik Selatan telah menjadi wilayah pertikaian geopolitik sejak Perang Dunia Kedua. Jalur pelayaran yang penting, sumber daya ekonomi biru yang belum dimanfaatkan, dan pelabuhan strategis di negara-negara kepulauan semakin meningkatkan persaingan regional. Secara historis, Australia dan Selandia Baru telah menjadi kekuatan dominan di kawasan ini. Amerika Serikat (AS), sekutu kedua kekuatan tradisional Pasifik ini, juga telah menjadi mitra aktif di sini. Di antara ketiga kekuatan utama ini, Pasifik Selatan telah menikmati lingkungan yang relatif stabil dan kondusif untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi. Kekuatan tradisional ini juga telah mewaspadai kekuatan eksternal yang mencoba mengubah status quo di Pasifik Selatan.

Akan tetapi, ada pendatang baru. Belakangan ini, China telah mengintensifkan keterlibatannya di Pasifik Selatan, terutama dengan negara-negara Forum Kepulauan Pasifik (PIF). China telah terlibat dalam diplomasi buku cek secara luas dengan menyediakan arus masuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang menguntungkan dan bantuan pembangunan bagi kawasan ini. Fokus China pada PIF dapat dimengerti karena, pada satu titik, delapan dari 14 anggotanya mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.[1] Saat ini, hanya empat negara yang mengakui kemerdekaan Taiwan.

Sementara Australia telah memperlakukan serbuan China di Pasifik Selatan sebagai tindakan yang tidak bersahabat, dan pemerintah berturut-turut sejak pemerintahan Malcolm Turnbull pada tahun 2015 telah membuat pernyataan kritis tentang keterlibatan regional Beijing,[2] negara tetangganya, Selandia Baru, mengikuti strategi yang berbeda.[3] Tidak seperti Canberra, Wellington menyambut peluang ekonomi China melalui pasar dan basis manufakturnya yang terus berkembang. Saat ini, Beijing adalah mitra dagang terbesar Wellington,[4] dengan perdagangan bilateral mencapai US$ 25 miliar pada tahun 2022.[5] Namun, karena kebijakan luar negeri China mengasumsikan nada yang lebih agresif, dalam enam tahun terakhir, Selandia Baru juga telah menyadari ancaman China di kawasan ini.[6] Pemerintah Selandia Baru berturut-turut telah menyatakan keprihatinannya mengenai pembangunan militer Beijing di kawasan ini dan kedalaman investasi China di Pasifik Selatan.[7]

 

Bilateral ‘komersial’ China-Selandia Baru

Orientasi komersial mendorong hubungan bilateral China-Selandia Baru. Dalam kasus yang jarang terjadi, Selandia Baru memimpin Neraca Pembayaran, dengan ekspor senilai 19,2 miliar dolar AS.[8] Namun, ketergantungan besar Selandia Baru pada China telah menciptakan ketergantungan ekonomi dalam jangka panjang.

Ekspor ke China mencakup 35 persen dari total ekspor global Selandia Baru.[9] Sebagai ekonomi yang bergantung pada ekspor, China telah menjadi sangat penting bagi kemajuan ekonomi negara kepulauan ini. Impor Beijing terutama terdiri dari komoditas yang mudah rusak seperti produk susu, daging, dan kayu. Sebanyak 45 persen ekspor dari industri-industri ini di Selandia Baru ditujukan ke China, sehingga pengembalian ekspor dari China menjadi sangat penting. Satu dari empat warga Selandia Baru bergantung pada ekspor untuk mata pencaharian, sehingga membuat hubungan perdagangan yang bersahabat dengan China menjadi keharusan kebijakan luar negeri yang penting.[10] Hubungan ekonomi penting lainnya adalah dampak ekonomi China terhadap ketentuan perdagangan global. Ketentuan perdagangan Selandia Baru – perbedaan harga ekspor-impor untuk komoditas suatu negara – telah berkembang secara signifikan,[11] karena kekuatan ekonomi China telah berkontribusi pada peningkatan harga ekspor dan industrialisasi China telah berkontribusi pada penurunan harga impor.

Sebagai negara kecil, Selandia Baru secara historis menahan diri untuk tidak secara langsung mengkritik China atas keterlibatannya di Pasifik Selatan dan peningkatan pembangunan militernya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kebijakan strategis Beijing yang semakin mendominasi di halaman belakang Selandia Baru telah mendorong kritik dari pemerintah Partai Buruh antara tahun 2017-22.[12] Mantan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Washington DC serta KTT Madrid dari Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada bulan Juli 2022, menyuarakan keprihatinannya[13] tentang keterlibatan agresif China di wilayah tersebut. China merespons dengan mengurangi impornya ke Selandia Baru sebesar 7 persen pada tahun 2023,[14] yang mengakibatkan hilangnya pendapatan ekspor sebesar US$ 1,7 miliar bagi Wellington. Media pemerintah China juga menerbitkan[15] artikel yang menyatakan bahwa impor Selandia Baru sebagian besar terdiri dari komoditas elastis dan dapat diperoleh dari tempat lain dan bahwa Wellington perlu mempertimbangkan hubungannya dengan China sambil membangun hubungan baik dengan Barat.[16]

 

Dari ‘pengaturan ulang Pasifik’ hingga ‘membangun ketahanan strategis’

Ditambah dengan insiden spionase siber China pada tahun 2018[17] dan sekali lagi pada tahun 2023,[18] campur tangan Partai Komunis China dalam pemilihan umum dalam negeri pada tahun 2019 dan penindasan ekonomi lebih lanjut,[19] pemerintah Partai Buruh mengeluarkan kebijakan ‘Reset Pasifik’ pada tahun 2018,[20] yang dimaksudkan untuk memberikan arahan pada sikap ambigu Wellington sebelumnya terhadap keterlibatan China di Pasifik Selatan.

Kebijakan ini mengungkapkan sikap Selandia Baru terhadap persaingan regional yang semakin ketat dalam memperebutkan sumber daya dan pengaruh. Tanpa menyebut China, dokumen itu menyatakan bahwa Selandia Baru menghadapi ‘tantangan yang semakin kompleks dengan cakupan dan besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di lingkungan kami’. Di bawah kebijakan itu, Selandia Baru meningkatkan kehadiran diplomatik dan bantuannya di Pasifik Selatan[21] dengan 14 penempatan tambahan di kawasan itu dan komitmen sebesar US$ 1 miliar dalam bentuk bantuan pembangunan. Kebijakan ini juga meminta mitra keamanan seperti Australia dan AS untuk meningkatkan koordinasi militer mereka dengan Selandia Baru di kawasan ini demi ‘menegakkan hukum internasional, ketertiban, dan sistem berbasis aturan’.

 

Melengkapi kebijakan ini, pemerintah Selandia Baru mengeluarkan pemberitahuan tentang peraturan FDI,[22] memberikan Wellington hak untuk menyaring dan menghentikan investasi asing apa pun untuk tujuan keamanan nasional. Pernyataan Kebijakan Pertahanan Strategis bulan Juli 2018 lebih lanjut menyatakan[23] bahwa Australia dan AS adalah mitra keamanan tepercaya dan menyatakan keprihatinannya[24] terkait ambisi China di Laut China Selatan, Asia Timur Laut, Antartika, dan Pasifik Selatan. Undang-undang dan arah kebijakan nasional ini terlihat dalam tindakan pada tahun yang sama, ketika Wellington melarang perusahaan teknologi China, Huawei, dalam peluncuran 5G domestik.[25]

 

Berdasarkan kebijakan dan arahan strategis ini, Selandia Baru merilis strategi keamanan nasional perdananya pada Juli 2023,[26] diikuti oleh ‘Kebijakan Pertahanan dan Pernyataan Strategis 2023’[27] dan ‘Prinsip-prinsip Desain Pasukan Masa Depan 2023’,[28] yang dirilis pada Agustus 2023. Dokumen-dokumen ini menguraikan pendekatan negara itu terhadap tatanan internasional yang berubah dan mencatat kontestasi yang semakin intensif antara kekuatan besar di lingkungannya. Dokumen-dokumen itu menyatakan bahwa Beijing ‘telah berusaha untuk menumbuhkan pengaruh politik, ekonomi, dan keamanannya di Pasifik dengan mengorbankan mitra-mitra yang lebih tradisional seperti Selandia Baru dan Australia’ dan bahwa pengejaran yang lebih tegas oleh China terhadap keharusan kebijakan luar negeri merupakan pendorong utama persaingan strategis global dan telah berkontribusi pada dunia di mana kekuasaan adalah norma, bukannya aturan.

 

Dokumen kebijakan yang saling melengkapi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pandangan strategis Wellington: pergeseran ke arah sistem keamanan tradisional mitra ANZUS; kesediaan pemerintah untuk melawan ambisi dan penumpukan militer China di wilayah tersebut; tidak ada toleransi terhadap insiden keamanan seperti serangan siber, spionase, dan campur tangan dalam pemilihan umum dalam negeri oleh para aktor China. Kebijakan strategis perdana ini juga mengungkapkan keprihatinan mengenai keterlibatan China di sektor-sektor strategis seperti pembangunan pelabuhan dan bandara di Pasifik. Beberapa desain pelabuhan ‘multiguna’ dapat digunakan untuk tujuan sipil dan militer. Dikatakan bahwa hal ini ‘secara fundamental akan mengubah keseimbangan strategis di kawasan ini’.[29]

 

Menyeimbangkan ‘keamanan’ dan ‘ekonomi’

Wellington berjalan di antara aliansi keamanan Barat dan hubungan ekonominya dengan China. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ekspor Selandia Baru sangat bergantung pada basis konsumen China. Namun, Selandia Baru perlu menopang aliansi Barat, untuk mengamankan laut di sekitarnya dan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. Australia dan AS telah mulai menekan Wellington untuk bergabung dengan fase kedua AUKUS.[30] Namun, secara ekonomi, negara kepulauan ini sangat bergantung pada kelas menengah China yang sedang berkembang, yang telah meningkatkan ekspor negara kepulauan ini dan menghasilkan pendapatan ekspor yang substansial. Antara tahun 2008, ketika Perjanjian Perdagangan Bebas China-Selandia Baru ditandatangani, hingga tahun 2022, ekspor dari Selandia Baru naik delapan kali lipat.[31] Wellington khawatir bahwa kepemimpinan otoriter China mungkin akan menggunakan pengaruh ekonominya untuk mendapatkan keuntungan politik atau menghalangi aliansi Wellington dengan Barat.

Sejak lama, Wellington telah mengikuti kebijakan pasifikasi terhadap China, mengabaikan terobosannya di Pasifik dan membuat pernyataan ambigu tentang perannya dalam mengintensifkan persaingan dan ketegangan di wilayah tersebut. Sementara ‘mitra militernya’, Australia telah bersikap kritis sejak tahun 2016,[32] kekhawatiran Selandia Baru baru mendapatkan pijakan yang pasti pada tahun 2018, dengan dirilisnya kebijakan ‘Pacific Reset’. Pada tahun 2023, tampaknya ada konsensus di antara para pembuat kebijakan di Wellington untuk melawan terobosan strategis China di kawasan ini sambil mempertahankan hubungan ekonomi yang penting. Yang masih harus dilihat adalah apakah arah strategis baru Selandia Baru akan membantunya menavigasi pergeseran hubungannya dengan China, sambil menyeimbangkan kerja sama keamanan dengan Barat.

 

[1] Patrick Kollner. Australia and New Zealand FaceUp to China in the South Pacific. https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/australia-and-new-zealand-face-up-to-china-in-the-south-pacific

[2]Christopher Knaus & Tom Phillips. Turnbull says Australia will ‘stand up’tp China as foreign influence row heats up. The Guardian. 9 Desember 2017. https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/09/china-says-turnbulls-remarks-have-poisoned-the-atmosphere-of-relations

[3] Patrick Kollner. Australia and New Zealand recalibrate their China policies. MERICS. 8 Agustus 2019. https://merics.org/en/comment/australia-and-new-zealand-recalibrate-their-china-policies

[4]The Embassy of the People’s Republic of China in New Zealand (Cook Islands, Niue). Fact Sheet:Economic Trade and Coopertaion Berween China and New Zealand/ 7 April 2022. http://nz.china-embassy.gov.cn/eng/zxgxs/202204/t20220407_10665216.html

[5] Arendse Huld. China-New Zelang Relations- Trade, Investment, and Diplomacy. 4 Juli 2023. https://www.china-briefing.com/news/china-new-zealand-relations-trade-investment-and-diplomacy/

[6] Patrick Kollner .Australia and New Zealand recalibrate their China policies: convergence and divergence. The Pacific Review, 34(3), 405-436 https://d-nb.info/1266921141/34

[7] The Guardian. New Zealang Foreign Minister tell China of ‘deep concerns’over rights abuses and Taiwan. 25 Maret 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/mar/25/new-zealand-foreign-minister-tells-china-of-deep-concerns-over-rights-abuses-and-taiwan

[8] Arendse Huld. China-New Zelang Relations- Trade, Investment, and Diplomacy. 4 Juli 2023. https://www.china-briefing.com/news/china-new-zealand-relations-trade-investment-and-diplomacy/

[9] The Embassy of the People’s Republic of China in New Zealand (Cook Islands, Niue). Fact Sheet:Economic Trade and Coopertaion Berween China and New Zealand/ 7 April 2022. http://nz.china-embassy.gov.cn/eng/zxgxs/202204/t20220407_10665216.html

[10] Ibid.

[11]Ross Kendall. Economic linkages between New Zealand and China. Reserve Bank of New Zealand Analytical Note series AN2014/06. Oktober 2014.  https://www.rbnz.govt.nz/-/media/1b2592d3c3fa4c16984e58ab58253a45.ashx?sc_lang=en

[12] The New Zealand Herald. New Zealand’Arden says China’s moves in Pacific ‘not new’but ‘pace of engagement’increased, will push US to engage more. South China Morning Post. 31 Mei 2022. https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3179791/new-zealands-ardern-says-chinas-moves-pacific-not-new-pace?module=hard_link&pgtype=article

[13]Matthew Brockett. New Zealand’s Ardern Warns NATO of China’s Rising Assertiveness. Bloomberg. 30 Juni 2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-29/new-zealand-s-ardern-warns-nato-of-china-s-rising-assertiveness

[14] Lucy Craymer. For New Zealand exporters, China both a target and risk. Reuterss. 23 JUni 2023. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-exporters-china-both-target-risk-2023-06-22/

[15] Ibid.

[16]Global Times. New Zealand should set an example to stand up gainst so-called China threat narrative: NZ Scholar. 21 September 2022. https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275739.shtml

[17] Patrick Kollner .Australia and New Zealand recalibrate their China policies: convergence and divergence. The Pacific Review, 34(3), 405-436 https://d-nb.info/1266921141/34

[18] Tess McClure. New Zealand ibtelligence report accuses China of ‘foreign interference’.  The Guardian. 11 Agustus 2023.

[19] Patrick Kollner .Australia and New Zealand recalibrate their China policies: convergence and divergence. The Pacific Review, 34(3), 405-436 https://d-nb.info/1266921141/34

[20] Cabinet External Relations and Security Committee. The Pacific Reset: The First Year. https://www.mfat.govt.nz/assets/OIA/R-R-The-Pacific-reset-The-First-Year.PDF

[21] Ibid.

[22] Joshua Jones & Michael Harper. Foreign direct inverstment review 2023: New Zealand. White & Case. 20 Maret 2023. https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/foreign-direct-investment-reviews-2023-new-zealand

[23] New Zealand Government. Strategic Defence Policy Statement 2018. https://www.defence.govt.nz/assets/Uploads/8958486b29/Strategic-Defence-Policy-Statement-2018.pdf

[24] Ibid.

[25] CNBC. New Zealand rejects Huawei’s first 5G bid citing national security risk. https://www.cnbc.com/2018/11/28/new-zealand-rejects-huaweis-5g-bid-citing-national-security-risk.html

[26]New Zealand Foreign Affairs & Trade. Navigating a shifting world. Juli 2023. https://www.mfat.govt.nz/assets/About-us-Corporate/MFAT-strategies-and-frameworks/MFATs-2023-Strategic-Foreign-Policy-Assessment-Navigating-a-shifting-world-June-2023.pdf

[27] New Zealand Government. Defence Policy and Strategy Statement 2023. https://www.defence.govt.nz/assets/publication/file/23-0195-Defence-Policy-and-Strategy-Statement-WEB.PDF

[28] New Zealand Government. Future Force Design Principles 2023. https://www.defence.govt.nz/assets/publication/file/23-0195-Future-Force-Design-Principles-WEB.PDF

[29] New Zealand Government. Defence Policy and Strategy Statement 2023. https://www.defence.govt.nz/assets/publication/file/23-0195-Defence-Policy-and-Strategy-Statement-WEB.PDF

[30] The Guardian. New Zealand may join Aukus pact’s non-nuclear component. 28 Maret 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/mar/28/new-zealand-may-join-aukus-pacts-non-nuclear-component

[31]Stats NZ. New Zealand International Trade. https://statisticsnz.shinyapps.io/trade_dashboard/

[32]Elena Collinson. Review of Australia’s China Odyssey: From Euphoria to Fear. Council on Foreign Relations. 30 Mei 2023.  https://www.cfr.org/blog/review-australias-china-odyssey-euphoria-fear

Sinem-August-21

KTT Jeddah : Tentang Multipolaritas dan juga Ukraina

, , , , , , , 0

Para pejabat pemerintah dan keamanan dari lebih dari 40 negara telah berkumpul di kota pelabuhan Jeddah, Arab Saudi, yang terletak di pesisir Laut Merah yang semakin penting, untuk mendiskusikan konflik yang sedang berlangsung di Ukraina,[1] dan yang lebih penting lagi, memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut secara logis. Konferensi ini, di mana Rusia tidak diundang, adalah upaya lain untuk mencoba dan membangun semacam konsensus seputar perang di perbatasan Eropa. Namun, bagi Riyadh dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS), konferensi ini juga merupakan upaya untuk menempatkan Arab Saudi secara kuat di tengah tatanan global yang berubah dengan cepat.

India diwakili oleh Penasihat Keamanan Nasional (NSA) Ajit Doval dalam pertemuan ini. Kehadiran Doval juga merupakan bukti dari lintasan bilateral yang positif antara New Delhi dan Riyadh. “Pertemuan ini menghadapi dua tantangan ganda – penyelesaian situasi dan pelunakan konsekuensi dari konflik. Upaya-upaya harus diarahkan pada kedua sisi secara bersamaan dan lebih banyak kerja keras yang diperlukan untuk memastikan hal ini,” katanya di sela-sela pertemuan utama yang dilakukan secara tertutup.[2]

Pertemuan di Jeddah ini diselenggarakan oleh Ukraina dan Arab Saudi setelah Presiden Volodymyr Zelenskyy singgah di bulan Mei untuk berpidato di Liga Arab.[3] Bagi Riyadh dan MbS, mengatur acara semacam itu memiliki alasan berlapis di baliknya. Pertama-tama, hal ini memberi makan ke dalam dinamika Saudi-Amerika Serikat (AS) yang lamban, yang telah penuh dengan komplikasi dari jenis yang bahkan kunjungan pribadi oleh Biden tahun lalu tidak dapat membantu menyelesaikannya.[4] Arab Saudi dan Rusia, bersama-sama, sebagai anggota kartel Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) telah bekerja sama untuk memperpanjang pengurangan suplai demi menjaga harga minyak di atas ambang batas tertentu.[5] Selain energi, krisis Ukraina juga telah mendorong inflasi global karena harga-harga makanan meningkat, yang berdampak besar pada negara-negara berkembang. Pada bulan Juni, sekelompok pemimpin Afrika mengunjungi Moskow[6] dalam upaya untuk mempromosikan rencana perdamaian mereka sendiri untuk mengakhiri konflik dan mengurangi tekanan pada suplai biji-bijian dan barang-barang yang berhubungan dengan ketahanan pangan lainnya baik dari Rusia dan Ukraina. Seluruh strategi ini dari sudut pandang Presiden Rusia Vladimir Putin sering disebut sebagai “Hunger Games”,[7] yang diambil dari sebuah novel distopia tahun 2008 karya penulis Amerika Serikat, Suzanne Collins. Bagi Rusia, Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam,[8] yang awalnya ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Turki, yang memungkinkan pengiriman biji-bijian dan pupuk untuk berlayar dengan lancar melalui perairan yang dilanda konflik, juga merupakan titik pengaruh.

Ekspektasi dari pertemuan ini tidak terlalu tinggi, karena sebagian besar masih belum jelas apa yang akan dicapai, selain sebagai iklan yang bagus untuk memeperlihatkan citra kekuatan pertemuan MbS di Global South; posisi kerajaan dalam hal yang sama; dan mungkin lebih sempit lagi, membantu upaya Amerika untuk membangun konsensus dengan memastikan China menghadiri pertemuan dengan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Jake Sullivan, di ruangan yang sama. Meskipun hal ini dapat dilihat sebagai tujuan yang lebih sempit dari gagasan ‘abad Saudi’,[9] ada arus bawah yang lebih kuat di bawah inisiatif regional ini di mana gagasan multipolaritas, yang sering dianggap sebagai gagasan yang dipimpin oleh konsorsium negara-negara menengah, sedang terurai secara bersamaan. Saudi, misalnya, akan melihat diri mereka sebagai kutub kekuatan sebagai bagian dari tatanan global yang lebih baru yang didasarkan pada multipolaritas, tetapi di dalam wilayah yang lebih luas, demikian pula Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Turki, dan Iran. Demikian pula, sementara India, secara lebih realistis, memposisikan dirinya pada hal yang sama dan sampai batas tertentu menggunakan konstruksi seperti Global South untuk menampilkan dirinya dalam peran kepemimpinan,[10] yang lain, seperti Saudi dan UEA, juga melakukan hal yang sama. Pasar untuk perantara geopolitik yang menantang konstruksi pasca-Perang Dunia II memang penuh dengan pilihan.

Namun, pelawak di geladak untuk semua ini adalah China. Cendekiawan Cinzia Bianco[11] dengan tepat mencatat bahwa Beijing sama sekali bukan pemimpin hegemonik di Global South, dan sebagian besar hal ini mungkin berasal dari fakta bahwa China tidak dapat didefinisikan sebagai ‘kekuatan menengah’ lagi. Namun, posisi China dan bagaimana China memandang konflik ini akan tetap penting karena China akan mendapatkan keuntungan dari keretakan hubungan Rusia dengan Eropa dan ketergantungan Moskow pada politik dan ekonomi China.[12] Pada gilirannya, ini adalah berita buruk bagi gagasan seperti multipolaritas dan otonomi strategis, istilah-istilah yang umum ditemukan saat ini di Asia Barat, India, Afrika, dan Amerika Latin karena ekspektasi akan Perang Dingin baru antara AS dan China meningkat. Rusia yang melemah bukanlah kepentingan Global South, dan meskipun arsitek dari kenyataan ini adalah Moskow sendiri, efek domino yang akan terjadi dalam memperkuat posisi China membutuhkan lebih banyak ruang untuk introspeksi dan perdebatan daripada yang saat ini didapat, khususnya di Barat.

Akhirnya, seperti yang dicatat oleh cendekiawan Happymon Jacob, kondisi aktual di medan perang dan bagaimana perkembangannya akan menjadi faktor penentu terbesar dalam pembicaraan langsung antara Moskow dan Kyiv. Upaya-upaya seperti KTT Jeddah menjadi pertanda baik bagi Ukraina sebagai sebuah negara dan Zelenskyy sebagai seorang pemimpin untuk terus memberikan tekanan kepada komunitas internasional dengan mendorong Formula Perdamaian 10 Poin[13] – sebuah daftar yang dirancang dengan cerdas yang mendistribusikan risiko perang antara Ukraina dan komunitas internasional secara merata untuk memastikan bahwa kelelahan konflik tidak terjadi (seperti yang disaksikan di Afganistan, Irak, dan lain-lain). Ukraina dan AS sama-sama melihat peluang dalam multipolaritas Global South, karena apa yang disebut sebagai ‘Global South’ menampilkan dirinya sebagai satu kesatuan. Apakah ada orang dari konstruk ini yang memiliki desain atau pengaruh dengan Putin untuk mengubah arah sejarah yang sedang berlangsung ini, dan kemauan untuk bertindak, masih harus dilihat.

 

[1] Arab News. 10-point peace formula presented at Ukraine crisis in Jeddah. 5 Agustus 2023. https://www.arabnews.com/node/2350061/saudi-arabia

[2] Neeta Sharma. “Nothing Will Give India More Happiness Than…”: Ajit Doval On Ukraine. NDTV. 6 Agustus 2023. https://www.ndtv.com/india-news/ajit-doval-ukraine-russia-conflict-saudi-arabia-jeddah-india-willing-partner-to-find-lasting-solution-to-ukraine-crisis-nsa-ajit-doval-4273179

[3] Vivian Nereim. Zelensky Urges Arab Saudi Leaders Not to ”Turn a Blind Eye’’ to Russian Aggression. The New York Times. 19 Mei 2023. https://www.nytimes.com/2023/05/19/world/europe/zelensky-arab-league-saudi-arabia.html

[4] Hesham Alghannam & Mohammad Yaghi. Biden’s Trip to Saudi Arabia: Successes and Failures. Carniege Endowment for International Peace. 11 Agustus 2022. https://carnegieendowment.org/sada/87662

[5] Maha El Dahan & Jana Choukeir. Saudi Arabia, Russia deepen oil cuts, sending prices higher. Reuters.  4 Juli 2023. https://www.reuters.com/business/energy/saudi-arabia-will-extend-voluntary-cut-1-million-bpd-august-spa-2023-07-03/

[6] The Hindu. African leaders visit Russia to discuss their peace plan with Putin, after Ukraine trip. 17 Juni 2023. https://www.thehindu.com/news/international/african-leaders-visit-russia-to-discuss-their-peace-plan-with-putin-after-ukraine-trip/article66979713.ece

[7] Michael Horowitz. Putin plays hunger games in targeting Ukraine grain silos. Al Majalla. 2 Agustus 2023. https://en.majalla.com/node/296771/politics/putin-plays-hunger-games-targeting-ukraine-grain-silos

[8] United Nations. Black Sea Grain Initiative Joint Coordination Centre. https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative

[9] BBC. The Briefing Room: Is it Saudi’s Century, 3 Agustus 2023. https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m001p7dw

[10] Suhasini Haidar. India stakes its G20 legacy in Global South imprint. The Hindu. 14 Juli 2023. https://www.thehindu.com/news/national/india-stakes-its-g20-legacy-on-global-south-imprint/article67079840.ece

[11]Cinzia Bianco. 5 Agustus 2023.  https://twitter.com/Cinzia_Bianco/status/1687728695207751680?s=20

[12] Reuters. https://www.reuters.com/business/autos-transportation/made-russia-chinese-cars-drive-revival-russias-auto-factories-2023-07-20/#:~:text=Six%2520of%2520the%2520top%252010,data%2520for%2520June%2520from%2520Autostat.

[13] Al Jazeera. What is Zelenskyy’s 10-point peace plan?. 28 Desemebr 2022. https://www.aljazeera.com/news/2022/12/28/what-is-zelenskyys-10-point-peace-plan

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..