Bantuan Ekonomi

July 27 2023

Risiko Pasar di Negara yang berkonflik Meningkatkan Agenda Perusahaan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Politics, Think Bantuan Ekonomi, Ekonomi Internasional, Konflik 0

Pertempuran di Ukraina mungkin masih jauh dari selesai, namun rencana-rencana telah berjalan[1] untuk rekonstruksi pasca perang di negara ini, dengan perusahaan-perusahaan dan pemerintah yang siap untuk berkontribusi. Di tempat lain, inisiatif pembangunan kembali dan pemulihan pascakonflik telah mencapai berbagai tingkat kemajuan di Ethiopia,[2] Sudan Selatan,[3] dan Irak.[4]

Peluang komersial setelah perang dan bencana alam bisa sangat besar. Namun, kerapuhan yurisdiksi ini menjadikan perusahaan multinasional harus memastikan aktivitas mereka mendukung stabilitas dan pembangunan, jika tidak, mereka berisiko melihat keuntungan bisnis yang diperoleh di awal menguap.

Negara-negara yang baru pulih dari peristiwa-peristiwa yang merusak sangat tertarik dengan investasi asing langsung[5] untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi – dengan perusahaan-perusahaan yang mampu memainkan peran konstruktif dalam upaya stabilisasi. Dengan demikian, mereka mendapatkan reputasi sebagai pemain ekonomi yang bertanggung jawab, memenangkan kepercayaan dari pelanggan dan pihak berwenang setempat.

Namun, kesalahan langkah perusahaan, baik disengaja maupun tidak, dapat menyebabkan kerusakan operasional dan reputasi – terutama dalam situasi pasca bencana yang terkadang terburu-buru untuk memulai upaya bantuan dan rekonstruksi.

Setelah tsunami Asia, ada laporan tentang kontraktor swasta[6] di Indonesia yang menggunakan bahan bangunan di bawah standar untuk meningkatkan keuntungan. Setelah gempa bumi Haiti, para kontraktor[7] mendapat sorotan atas jumlah penduduk setempat yang mendapat manfaat dari program-program cash-for-work yang bertujuan untuk mendorong proses stabilisasi.[8]

Di Sudan Selatan dan Irak, perusahaan-perusahaan energi telah menopang perekonomian negara-negara yang bergantung pada minyak dan gas – ekstraksi hidrokarbon membantu mereka pulih, meskipun dengan susah payah, pasca perang yang menghancurkan. Namun, dalam beberapa kasus, keterlibatan komersial telah berada di bawah pengawasan ketat, dengan beberapa perusahaan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di Sudan Selatan[9] dan polusi yang luas di Irak selatan.[10]

Yurisdiksi pasca-konflik dan pasca-bencana merupakan beberapa pasar yang paling menantang untuk dimasuki dari segi risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi dan memitigasi kekhawatiran yang ada – seperti ancaman terhadap keselamatan staf dan aset – serta menilai dampak operasional terhadap proses rekonstruksi dan normalisasi. Mereka juga perlu memahami dinamika geopolitik regional, karena hal ini dapat membatasi aktivitas bisnis.

Kerapuhan yang melekat pada negara-negara yang baru pulih dari pergolakan besar berarti kondisi dapat berubah dengan cepat. Setelah perang, transisi politik dapat runtuh akibat perebutan kekuasaan, sehingga membuat negara kembali bergejolak, seperti yang terjadi di Sudan.[11] Masalah kedaulatan yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan konflik yang membeku tiba-tiba meletus, seperti perang Nagorno-Karabakh yang kedua.[12] Korupsi dan ketidakmampuan pemerintah dapat memicu gelombang kemarahan publik, seperti yang terjadi di Irak beberapa tahun yang lalu dan setelah gempa bumi di Turki baru-baru ini.[13]

Selain pemeriksaan uji tuntas standar yang diperlukan untuk lingkungan yang menantang, perusahaan yang memasuki pasar-pasar ini harus membuat kerangka kerja risiko operasional yang menilai bagaimana investasi mereka akan dikerahkan; siapa yang akan mendapat manfaat; bagaimana hal itu dapat dipersepsikan; dan apakah ada kemungkinan bahwa hal itu secara tidak sengaja berkontribusi pada ketegangan lokal.

Risiko dapat mencakup potensi hubungan komersial dengan satu komunitas yang mengasingkan komunitas saingannya; terlihat mengeksploitasi peraturan yang lemah atau tidak ditegakkan dengan baik; atau melakukan bisnis dengan aktor komersial dan politik yang didiskreditkan, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan konflik atau bencana yang dialami oleh negara tersebut.

Tren geopolitik perlu dianalisis karena memiliki implikasi operasional yang signifikan. Negara-negara yang baru saja keluar dari krisis besar dapat berada di bawah pengaruh – atau menghadapi tekanan dari – kekuatan regional dan global yang mengejar agenda mereka sendiri. Perambahan semacam itu dapat menutup atau merusak investasi dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan saingan geopolitik.

Sebagai contoh, Beijing berusaha untuk memajukan kepentingan strategisnya di Samudra Hindia melalui proyek-proyek ekonomi[14] yang diimplementasikan oleh China di Sri Lanka selama perang saudara dan Maladewa setelah tsunami Asia. Keterlibatan China dengan kedua negara tersebut, menurut AidData,[15] telah mempengaruhi hubungan mereka dengan mitra-mitra lainnya, termasuk AS. Baru-baru ini, Iran[16]dan proksi Irak[17] dicurigai melakukan serangkaian serangan rudal yang tampaknya ditujukan untuk menyabotase sektor gas di wilayah Kurdi Irak, tempat AS banyak berinvestasi. [18]

Penilaian risiko operasional dan geopolitik harus dilakukan secara teratur mengingat volatilitas dan kerapuhan negara-negara yang baru pulih dari perang dan bencana. Secara khusus, perusahaan perlu terus melacak jejak mereka di pasar-pasar ini – pada dasarnya memantau dan memitigasi dampak kegiatan bisnis terhadap pemangku kepentingan lokal untuk memastikan standar-standar ESG dipertahankan.

Memang, perusahaan didorong untuk menerapkan uji tuntas hak asasi manusia[19] yang lebih ketat di wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi, yang mengharuskan mereka untuk secara tekun menginterogasi dan menangani risiko sosial dan lingkungan, serta memastikan bahwa mereka menghormati hukum kemanusiaan internasional. Para pegiat[20] telah mendorong agar pendekatan ini dimasukkan ke dalam arahan uji tuntas keberlanjutan perusahaan yang diusulkan oleh Komisi Eropa[21] – sebuah inisiatif legislatif utama yang mewajibkan perusahaan untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan etis di wilayah operasi mereka.

Pengembangan regulasi ESG[22] yang lebih ketat disambut baik dan diperlukan. Namun, mengingat potensi kemunduran perusahaan di yurisdiksi yang tidak stabil, perusahaan yang menjajaki atau mengejar peluang komersial di wilayah ini disarankan untuk melakukan pendekatan risiko dan mitigasi dengan ketat sesuai dengan rezim peraturan di masa depan.

[1] Hanna Ziady,Ukraine needs investors to rebuild its war-torn economy. A huge effort is alredy underway, CNN Business, 21 Juni 2023. https://edition.cnn.com/2023/06/21/investing/ukraine-recovery-conference-private-investors/index.html

[2]Noé Hochet-Bodin, Ethiopia’s prime minister wants paris to invest, Le Monde, 8 Februari 2023. https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2023/02/08/ethiopia-s-prime-minister-wants-paris-to-invest_6014945_124.html

[3]UN News, South Sudan’s transition from conflict to recovery ‘inching forward’-UN envoy, 3 Maret 2021. https://news.un.org/en/story/2021/03/1086272

[4] Ahmed Aboulenein, Iraq sees $100 billion to reconstruct transport, agriculture and oil sectors, Reuters, 9 Februari 2018. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-reconstruction-idUSKBN1FT188

[5] United Nations University, Post-Conflict Countries and Foreign Investment, Policy Brief Number 8, 2008. https://ciaotest.cc.columbia.edu/pbei/unup/0016013/f_0016013_13889.pdf

[6] Gretta Fenner & Mirella Mahsltein, Curbing the Risk of and Corruption in Natural Disaster Situations, https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-01/Corruption%20in%20natural%20disaster%20situations.pdf

[7] Martha Mendoza, Would-be Haitian Contractor miss out on aid, NBC News, 13 Desemebr 2010. https://www.nbcnews.com/id/wbna40631064

[8] Office of Inscpector General, Audit of USAID’s Cash for Work Activities in Haiti, 24 September 2010. https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2018-06/1-521-10-009-p.pdf

[9] Nick Cumming-Bruece, Oil Companies May Be Complicit in Atrocities in South Sudan, U.N. Panel Says, The New York Times, 20 Februari 2019. https://www.nytimes.com/2019/02/20/world/africa/south-sudan-oil-war-crimes.html

[10] Antonio Juhasz, Iran Gas Flaring Tied to Cancer Surge, Human Rights Watch, 3 Mei 2023. https://www.hrw.org/news/2023/05/03/iraq-gas-flaring-tied-cancer-surge

[11] Adam Fulton & Oliver Holmes, Sudan conflict: why is there fighting and what is at stake in the region?, The Guardian, 27 April 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/apr/27/sudan-conflict-why-is-there-fighting-what-is-at-stake

[12] Aljazeera, Explainer:What is Nagorno-Karabakh and why are tensions rising?, 24 April 2023. https://www.aljazeera.com/news/2023/4/24/explainer-what-is-nagorno-karabakh-why-are-tensions-rising

[13] Reuters, Turks protest over government’s quake response in stadiums, on streets, 27 Februari 2023. https://www.reuters.com/world/middle-east/turks-protest-over-governments-quake-response-stadiums-streets-2023-02-27/

[14] Samantha Custer, Competing visions for the Indian Ocean: China’s influence in South and Central Asia, AID DATA, 12 Mei 2022. https://www.aiddata.org/blog/competing-visions-for-the-indian-ocean-chinas-influence-in-south-and-central-asia

[15] Ibid.

[16] Ahmed Rasheed & Orhan Coskun, EXCLUSIVE Iran struck Iraq target over gas talks involving Israel-officials, Reuters, 28 Maret 2022. https://www.reuters.com/world/middle-east/exclusive-iran-struck-iraq-target-over-gas-talks-involving-israel-officials-2022-03-28/

[17] Amina Ismail & Maha El Dahan,Exclusive: Attacks on major Iraqi gasfield drive out U.S. contractors, 31 Agustus 2022. https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-attacks-major-iraqi-gasfield-drive-out-us-contractors-2022-08-30/

[18] Khazan Jangiz, Dana Gas sigdn agreement with US to expands gas production in the Kurdistan Region, Rudaw, 8 September 2021. https://www.rudaw.net/english/kurdistan/080920212

[19] UNDP, Heightened Human Righst Due Diligence for Business in Conflict-Affected Contexts A Guide, 2022. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/UNDP_Heightened_Human_Rights_Due_Diligence_for_Business_in_Conflict-Affected_Context.pdf

[20] International Alert, NGOs and experts call on EU to ensure new directive addresses risk in conflict-affected areas, Agustus 2022. https://www.international-alert.org/statements/eu-new-due-diligence-directive/

[21] Europe Commision, Just and sustainable economy: Commision lays down rules for companies to respect human rights and environment in global value chain, 23 Februari 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1145

[22]Chriss McGarry, Jacquelyn MacLennan & Clare Connellan, The Global ESG Regulatory Fremawork Toughens Up, Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 19 September 2022. https://corpgov.law.harvard.edu/2022/09/19/the-global-esg-regulatory-framework-toughens-up/

Prime Minister Anthony Albanese, left, and Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh pose for a photo ahead of their bilateral meeting in Hanoi, Vietnam on Sunday. (AP)

June 6 2023

Dua WN Australia Batal Dihukum Mati di Vietnam

Chatrine Debora Asia Pacific, Economy, News, Politics, Security and Defence Anthony Albanese, Australia, Bantuan Ekonomi, Ekonomi, Hak Asasi Manusia, Hukuman gantung, Vietnam 0

Dua warga Australia yang menghadapi hukuman mati di Vietnam telah diberikan pengampunan setelah kunjungan Anthony Albanese ke negara tersebut, dengan perdana menteri mengakui bahwa penguatan hubungan pemerintah dengan negara-negara Asia menjadi “terobosan signifikan”.

“Australia memiliki posisi yang kuat dalam menentang hukuman mati dan kami melakukan representasi atas nama warga negara Australia, dan kami sangat senang Vietnam telah menyetujui permintaan tersebut dan kami berterima kasih kepada mereka,” kata Albanese.

Albanese kembali pada Senin sore dari perjalanan ke Asia Tenggara, yang mencakup pidato dalam dialog keamanan Shangri-La di Singapura dan kunjungan bilateral ke Vietnam.

Pendekatan ekonomi Australia pada Vietnam

Albanese memuji pertumbuhan ekonomi Vietnam yang “luar biasa” dan menggarisbawahi antusiasme Australia untuk meningkatkan hubungan dalam bidang perdagangan, pariwisata, investasi, energi, dan pendidikan. Selama perjalanan, Albanese juga mengumumkan bantuan sebesar 105 juta dolar untuk membantu Vietnam dalam mengadopsi energi bersih.

Selain diskusi ekonomi, Albanese juga kembali menginfokan mengenai pengampunan hukuman mati kepada WN Australia. “Kemarin, terjadi terobosan signifikan dengan diberikannya pengampunan bagi dua warga Australia yang telah dijatuhi hukuman mati,” kata Albanese.

“Saya melakukan representasi kepada perdana menteri [Vietnam] kemarin pagi, dan pada sore hari kemarin, presiden telah menandatangani perintah pengampunan. Australia sangat menyambut baik hal ini.”

Menteri perdagangan, Don Farrell, sebelumnya mengatakan bahwa ia juga membahas dua kasus tersebut saat kunjungan ke Vietnam pada bulan April.

“Saya membahas dengan perdana menteri Vietnam kasus dua warga Australia yang dihukum mati di sana,” katanya kepada Guardian Australia bulan lalu.

“Saya tidak hanya ingin membahasnya karena saya sangat prihatin terhadap orang-orang yang berada dalam situasi ini, tetapi saya harus membahasnya atas nama pemerintah Australia.”

Albanese mengatakan bahwa keluarga-keluarga tersebut telah diberitahu dan “merasa lega”.

“Mereka menyampaikan terima kasih kepada pejabat Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia yang telah bekerja keras dalam kasus ini,” katanya.

“Mereka meminta agar privasi mereka dihormati, oleh karena itu saya tidak menyebutkan nama-nama mereka malam ini.”

Albanese mengatakan bahwa pemerintah juga telah melakukan representasi atas nama Chau Van Kham, seorang pria asal Sydney yang dihukum 12 tahun penjara pada tahun 2019 atas tuduhan terorisme setelah persidangan yang oleh kelompok hak asasi manusia dianggap sebagai “kesewenang-wenangan keadilan”.

“Itu adalah kasus yang berbeda, di mana setelah pemindahan tahanan internasional, dan kami sangat berharap dalam kasus itu, tetapi kami akan terus bekerja pada masalah-masalah tersebut dengan melakukan representasi secara diplomatis dan selalu berharap untuk hasil yang positif, demi kepentingan warga negara Australia,” ujar Albanese.

Menanggapi kasus ini, beberapa menilai bahwa Australia sedang membangun hubungan yang kuat dengan mitra-mitra ASEAN kami, terutama dengan Vietnam, dan kunjungan ini memberikan dorongan untuk hasil ini.

May 29 2023

Perang Lain Ukraina : Pemberantasan Korupsi

Rifani Agnes Eka Wahyuni Europe, Politics, Think Bantuan Ekonomi, Korupsi, Ukraina 0

Ukraina sedang berperang di dua medan perang: satu melawan musuh eksternal, Rusia, dan satu lagi melawan musuh internal, korupsi. Dimana Ukraina harus memenangkan kedua perang tersebut.

Pada bulan Januari 2023, pemerintah Ukraina dilanda skandal korupsi keuangan dalam pengadaan logistic militer yang melibatkan wakil menteri pertahanan Vyacheslav Shapovalov serta kasus penggelapan $400.000 dana bantuan perang yang menjerat wakil menteri infrastruktur Vasyl Lozinskyi. Ini hanyalah sebagian dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Ukraina sebelumnya. Tepat sebelum invasi Rusia pada 24 Februari 2022, Presiden Volodymyr Zelenskiy secara resmi memulai upaya antikorupsi, pasca lebih dari dua tahun memimpin Ukraina.

Tantangan yang dihadapi oleh upaya pemberantasan korupsi Presiden Zelenskiy cukup berat: Ukraina merupakan salah satu negara paling korup di Eropa dan berada di urutan terbawah secara global. Menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 Ukraina memiliki skor 33/100, dimana Ukraina berada di peringkat 116 dari 180 negara. Hal mendorong investor asing untuk menghindar, atau dalam beberapa kasus melarikan diri, dari Ukraina yang dianggap sebagai taman bermain yang dikendalikan oleh segelintir oligarki.

Menjauhkan korupsi dari rekonstruksi

Tingkat korupsi seperti itu bukan pertanda baik bagi rekonstruksi pasca perang. Agresi Rusia telah menghancurkan banyak tempat, merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Menjadikan Ukraina akan memulai lagi dari basis ekonomi yang jauh lebih rendah daripada sebelum perang.

Di sisi lain terdapat beban akan miliaran euro dan dolar mengalir ke negara ini untuk mendukung upaya perang melawan invasi Rusia. Terlepas dari pembenaran moral yang jelas untuk dukungan tersebut, bantuan internasional memiliki rekam jejak dalam melahirkan ketidakefisienan dan korupsi di negara-negara yang memiliki institusi pemerintahan yang rapuh.

Dengan demikian, rekonstruksi dapat terhambat atau bahkan digagalkan oleh korupsi. Pada bulan Maret 2023, sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Institute for Economic Leadership yang berbasis di Kyiv bekerja sama dengan kantor Presiden Zelenskiy membahas beberapa akar masalah. Didukung oleh upaya-upaya dari Atlas Network yang berbasis di Amerika Serikat Tom Palmer untuk mengumpulkan para ahli internasional di tengah perang, acara ini menyarankan solusi dari sudut pandang yang tidak biasa: dengan melihat sistem pajak yang rumit dan sistem pajak yang mendorong korupsi.

Kebebasan untuk pemulihan

Iklim bisnis yang lebih baik sangat penting jika Ukraina ingin mengurangi ketergantungannya pada bantuan dan subsidi asing sebagaimana diharapkan oleh sebagian elit politiknya dan mengandalkan pertumbuhan ekonominya sendiri, berdasarkan kemampuan negara itu untuk menarik investasi domestik dan asing.

Strategi Jerman Wirtschaftswunder – yang juga dikenal sebagai Economic Miracle – menyebabkan rekonstruksi yang cepat di Jerman setelah Perang Dunia II. Elemen kuncinya muncul pada tahun 1950, ketika Jerman memutuskan untuk menghentikan kontrol harga. Ukraina juga perlu membebaskan ekonominya saat ini.

Ketahanan Ukraina sama mengagumkannya dengan keberanian mereka melawan agresi: bisnis tetap beroperasi dan Presiden Zelenskiy telah meminta orang-orang untuk bekerja, pergi ke restoran dan “menghasilkan uang.” Tidak diragukan lagi, guncangan perang telah meningkatkan tidak hanya keinginan untuk hidup tetapi juga motivasi untuk hidup dalam masyarakat yang memiliki kesetaraan di hadapan hukum dan intoleransi yang lebih besar terhadap korupsi.

Yang dibutuhkan negara ini adalah lebih banyak kebebasan ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Fraser Institute, sebuah Think Tank yang berbasis di Kanada: “Individu memiliki kebebasan ekonomi ketika properti yang mereka peroleh tanpa menggunakan kekerasan, penipuan, atau pencurian dilindungi dari invasi fisik oleh orang lain dan mereka bebas menggunakan, menukar, atau memberikan properti mereka selama tindakan mereka tidak melanggar hak-hak yang sama dari orang lain. Individu bebas untuk memilih, berdagang, dan bekerja sama dengan orang lain, serta bersaing sesuai keinginan mereka.”

Kebebasan ekonomi adalah langkah penting menuju kemakmuran. dan pajak yang lebih rendah dan lebih transparan adalah bagian penting dari hal tersebut.

Skenario tergantung pada tendensi perbaikan internal dan eksternal

Pertama, perang dapat mengkristal menumbuhkan pemahaman nasional tentang kesetaraan dan akuntabilitas, dan dengan demikian mengurangi toleransi terhadap korupsi dan penerimaan terhadap reformasi, tetapi juga dapat memicu lebih banyak korupsi seperti yang tampaknya ditegaskan oleh skandal-skandal yang terjadi baru-baru ini.

Kedua, kelambanan dalam administrasi perpajakan itu sendiri dapat menjadi hambatan karena kebiasaan lama yang masih melekat, meskipun ada insentif baru. Kepentingan pribadi dapat memperlambat proses reformasi.

Ketiga, mengingat tingkat bantuan internasional, entitas asing mungkin akan memiliki suara, atau memiliki semacam pengaruh lobi. Entitas seperti Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bukanlah penggemar berat pajak atau kompetisi pajak, dan lembaga-lembaga pemberi pinjaman internasional juga berkepentingan untuk mempertahankan ketergantungan pada mereka melalui utang publik. Pajak yang lebih rendah dan lebih transparan di Ukraina, bagaimanapun juga, tidak boleh berkontribusi pada meningkatnya utang publik setelah perang. Ini adalah bagian dari perang internal di mana Ukraina harus menang, seperti halnya mengalahkan pasukan Rusia yang menyerang.

Pengemudi menunggu untuk membeli bensin di dekat SPBU karena kekurangan bahan bakar di Kolombo pada 13 Juni 2022. (Foto oleh Pradeep Dambarage/NurPhoto via Getty Images)

June 14 2022

Sri Lanka Kehabisan Bahan Bakar, Keruntuhan Semakin Dekat?

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, Politics, Think Bahan Bakar, Bantuan Ekonomi, China, India, kemanusiaan, Krisis Ekonomi, Sri Lanka 2

Krisis bahan bakar yang parah

Ranil Wickremesinghe, perdana menteri Sri Lanka yang baru ditunjuk minggu lalu mengatakan dalam sebuah pidato bahwa negara tersebut membutuhkan $75 juta dollar untuk membayar keperluannya dan mengimpor berbagai komoditas seperti bahan bakar.[1]

Selama berbulan-bulan, pemerintahan Rajapaksa dan Bank Sentral Sri Lanka menolak seruan para ahli dan pemimpin oposisi untuk mencari bantuan dari IMF meskipun ada risiko yang meningkat.[2] Tetapi setelah harga minyak melonjak setelah invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari, pemerintah akhirnya menyusun rencana untuk mendekati IMF pada bulan April.

Pada 16 Mei 2022, Perdana Menteri baru Sri Lanka mengumumkan bahwa negara itu krisis kehabisan bahan bakar pada hari terakhirnya, ketika menteri listrik negara itu mengatakan kepada warganya untuk tidak bergabung dengan antrian bahan bakar yang panjang yang telah memicu protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu. “Saat ini, kami hanya memiliki stok bensin untuk satu hari. Beberapa bulan ke depan akan menjadi yang paling sulit dalam hidup kami,” katanya.

Dengan berbagai protes yang terjadi di Sri Lanka, ditujuknya Wickremesinghe adalah upaya untuk menenangkan pengujuk rasa.[3] Tetapi para pengunjuk rasa mengatakan mereka akan melanjutkan kampanye mereka selama Gotabaya Rajapaksa tetap menjadi presiden. Mereka juga menyebut Wickremesinghe sebagai antek Rajapaksa.

Di Kolombo, ibu kota komersial, antrean panjang becak, alat transportasi paling populer di kota, berbaris di pom bensin dalam penantian bahan bakar yang sia-sia. “Saya sudah mengantri lebih dari enam jam,” kata salah satu pengemudi, Mohammad Ali. Pengemudi lain, Mohammad Naushad, mengatakan pom bensin yang dia tunggu kehabisan bahan bakar dilansir dari CNN.[4]

Kondisi di Sri Lanka dapat dikatakan sangat kacau terlebih dihantam oleh pandemi Covid-19, kenaikan harga minyak dan pemotongan pajak populis oleh Rajapaksa, kekurangan devisa telah menyebabkan inflasi parah membawa ribuan orang turun ke jalan sebagai protes. Dan menyebabkan krisis yang tak pernah terjadi sejak kemerdekaannya pada tahun 1948.

Krisis di Sri Lanka, menurut para ahli terletak pada salah manajemen urusan perekonomian oleh pemerintah secara berturut-turut yang membawa Sri Lanka kepada kekurangan kas negara dan defisit transaksi berjalan. “Sri Lanka adalah ekonomi defisit kembar klasik,” menurut laporan kerja Bank Pembangunan Asia 2019.[5] Defisit kembar menandakan bahwa pengeluaran nasional suatu negara melebihi pendapatan nasionalnya, dan bahwa produksi barang dan jasa yang dapat diperdagangkan tidak memadai.

Tetapi krisis saat ini dipercepat oleh pemotongan pajak dalam yang dijanjikan oleh Rajapaksa selama kampanye pemilihan 2019 yang diberlakukan beberapa bulan sebelum pandemi COVID-19, yang menghapus sebagian ekonomi Sri Lanka. Sri Lanka secara tajam mendevaluasi mata uangnya, semakin memicu inflasi dan menambah penderitaan masyarakat, banyak dari mereka mengalami kesulitan dan antrian panjang.

Di tengah krisis parah, siapa yang membantu Sri Lanka?

Sri Lanka sendiri sangat bergantung pada utang luar negeri untuk menjalankan perekonomiannya. Di masa lalu, perekonomian sering ‘ditebus’ oleh negara tetangganya yang bersaing: India dan China.[6] Terdapat tiga pihak yang membantu Sri Lanka dengan angka yang cukup besar, walaupun tidak dapat benar-benar membantu Sri Lanka yaitu International Monetary Fund (IMF), China, dan India.

Terkait kondisi Sri Lanka, IMF dikabarkan akan memulai diskusi dengan pihak berwenang Sri Lanka tentang kemungkinan program pinjaman. Lewat Press Release pada akhir April lalu, IMF mengatakan bahwa mereka akan “Ke depan, tim IMF akan mendukung upaya Sri Lanka untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini dengan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam program ekonomi mereka, dan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung penyelesaian krisis yang tepat waktu.”[7] Di sisi lain, Rajapaksa juga telah meminta bantuan dari China dan India, khususnya bantuan bahan bakar dari India.

India dapat dikatakan telah membantu Sri Lanka cukup banyak dengan bantuan yang tetap pada tingkat yang konstan.[8] Pengiriman diesel di bawah batas kredit $ 500 juta yang ditandatangani dengan India pada bulan Februari diperkirakan akan tiba pada waktu dekat.[9] Selain itu, Sri Lanka dan India telah menandatangani batas kredit $ 1 miliar untuk mengimpor kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan, dan pemerintah Rajapaksa telah meminta setidaknya $ 1 miliar lagi dari New Delhi.[10]

India, yang mengikuti “kebijakan lingkungan pertama” untuk memperkuat ikatan dengan tetangganya siap untuk berjalan lebih jauh untuk membantu Sri Lanka keluar dari krisis saat ini. India sejauh ini telah memberikan $1,9 miliar kepada Sri Lanka dalam bentuk pinjaman, jalur kredit, dan pertukaran mata uang. India telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan tambahan $2 miliar dalam bentuk swap dan dukungan ke Kolombo. Selain bantuan keuangan, India telah memberikan fasilitas kredit kepada Sri Lanka untuk bahan bakar dan makanan seperti 40.000 ton beras,

Di sisi lain China juga bersedia membantu Sri Lanka. “China bersedia memainkan peran konstruktif untuk membantu Sri Lanka mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang stabil di bawah prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri,” kata Perdana Menteri Li Keqiang dalam panggilan telepon Jumat dengan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, menurut pejabat Beijing. Kantor Berita Xinhua.[11]

Utang Sri Lanka dengan China sampai saat ini ditaksir sebesar sekitar $3,5 miliar dan terus meningkat. Namun, ketergantungan Sri Lanka dengan China sering dianggap sebagai “debt trap” karena pinjaman dan investasi Beijing di Sri Lanka sebagian besar didsari pada kepentingan strategis.[12] Taruhan ekonomi China di Sri Lanka menjadi fokus karena negara Asia Selatan yang bangkrut itu mengikis cadangan devisa terakhir yang dapat digunakan. Pada akhir April dana tersebut telah menyusut menjadi $50 juta, seorang menteri pemerintah mengungkapkan kepada parlemen dalam momen keterbukaan yang langka.[13]

Apakah ada negara lain yang pernah mengalaminya? Dan mengapa mereka membantunya?

Melihat ke belakang, beberapa negara lain juga pernah terlilit utang seperti Sri Lanka. Salah satu contohnya adalah Jamaika. Pada tahun 2010, Jamaika situasinya jauh lebih buruk, dengan rasio utang terhadap PDB sekitar 140%. Ini berarti bahwa 65 sen dari setiap dolar yang diambil pemerintah digunakan untuk pembayaran bunga, membuat negara gagal bayar dan terpaksa terlibat dalam pertukaran utang.[14] Selain Jamaika, terdapat banyak negara lain yang mengalami kebangkrutan sebelumnya, seperti Argentina pada tahun 2001, Ekuador pada tahun 2008, Yunani pada tahun 2015, dan Venezuela pada tahun 2017.

China dan India sendiri sedikit banyak saling ‘mengancam’ satu sama lain, karena keduanya digadang-gadang menjadi dua negara yang sedang gencar membesarkan pengaruhnya di luar wilayah kedaulatannya. Pada Mei 2017, India mengumumkan bahwa mereka tidak akan hadir pada peresmian acara mega-diplomatik pertama China mengenai inisiasi kebijakan luar negeri berupa Forum Belt and Road, karena alasan masalah kedaulatan.[15] Hal ini memperlihatkan perlombaan pengaruh secara tidak langsung.

Bagaimana kelanjutan dari Sri Lanka? Akankah negara ini runtuh karena utangnya?

Jika Sri Lanka tidak berhasil mendapatkan bantuan dan bangkit, lalu tidak mampu untuk membayar utang dan menyatakan bangkrut, maka negara kepulauan itu akan mengalami default. Melihat dari sejarah, negara-negara yang bangkrut akibat terlilit utang tidak benar-benar runtuh. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, kondisi internal negara akan menjadi sangat kacau yang dapat berlanjut ke krisis kemanusiaan yang juga berdampak pada kondisi ekonomi secara global karena Sri Lanka tidak dapat membayarkan utangnya.

Mata uang negara dapat didevaluasi atau penurunan nilai uang yang membuat utang negara membengkak dan aktifitas ekonomi akan sangat terganggu. Contohnya, hal ini dapat membuat produk impor menjadi mahal dan bisnis ekspor mungkin menderita karena menjual produk dan layanan lebih murah dalam jangka pendek.[16] Protes yang tengah terjadi dapat semakin kacau yang dapat menyebabkan krisis perbankan. Alasan utama krisis perbankan adalah bahwa orang mungkin mencoba mengambil semua uang mereka dari bank karena ketidakpastian dan kebingungan.[17] Jadi, tidak hanya merugikan kondisi internal, tetapi juga eksternal. Jika negara benar-benar bangkrut, negara tersebut sangat rentan untuk diinvasi oleh negara lain seperti apa yang dilakukan Inggris berusaha menduduki Mesir ketika gagal pada tahun 1880-an.

[1] “Sri Lanka down to last day of petrol, Prime Minister tells crisis-hit nation”, CNN, 17 Mei 2022, https://edition.cnn.com/2022/05/16/asia/sri-lanka-fuel-economic-crisis-intl-hnk/index.html

[2] “Explained: What led to Sri Lanka’s economic crisis, and who’s helping?”, Indian Express, 19 Mei 2022, https://indianexpress.com/article/explained/sri-lanka-economic-crisis-explained-7849208/

[3] Op. Cit., CNN

[4] Ibid.

[5] Op.Cit., Indian Express

[6] “Explained: What India is doing to help Sri Lanka in crisis”, Times Of India, 15 April 2022, https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/explained-what-india-is-doing-to-help-sri-lanka-in-crisis/articleshow/90864193.cms

[7] “IMF Team Statement on Sri Lanka”, International Monetary Fund, 23 April 2022, https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/23/pr22129-IMF-Team-Statement-on-Sri-Lanka

[8] Op.Cit., Times of India

[9] Op.Cit., Indian Express

[10] Ibid.

[11] “China Ready to Offer Sri Lanka ‘Urgently Needed Help’”, Bloomberg News, 22 April 2022, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-22/china-tells-sri-lanka-it-s-ready-to-offer-urgently-needed-help

[12] Op.Cit., Times of India

[13] Marwaan Macan-Markar, “Sri Lanka meltdown exposes China loan policy: 5 things to know”, 13 Mei 2022, https://asia.nikkei.com/Spotlight/Sri-Lanka-crisis/Sri-Lanka-meltdown-exposes-China-loan-policy-5-things-to-know

[14] Frederick Reese, “20 country debt crises and what happened next”, Stacker, 15 Oktober 2019, https://stacker.com/stories/3577/20-country-debt-crises-and-what-happened-next

[15] Hemant Adlakha, “China Is Starting to See India as a Major Threat”, The Diplomat, 11 Januari 2018, https://thediplomat.com/2018/01/china-is-starting-to-see-india-as-a-major-threat/

[16] Farhad Malik, “What Happens When A Country Defaults?”, FinTechExplained, Medium, 22 Oktober 2018, https://medium.com/fintechexplained/what-happens-when-a-country-defaults-b6c74e07ffce

[17] Ibid.