Search Results for: China

May 21 2024

Keturunan Naga: Potensi Lonjakan Investasi China di Bangladesh bagian selatan

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Politics, Think Bangladesh, China, Ekonomi Internasional, Foreign Direct Investment 0

Dalam sebuah pertemuan yang diadakan pada tanggal 4 April antara Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina[1] dan Duta Besar China untuk Bangladesh, Yao Wen, Hasina meminta Beijing untuk berinvestasi dalam pengembangan bagian selatan Bangladesh. Wilayah ini, katanya, telah lama terabaikan meskipun merupakan salah satu bagian yang paling rentan di negara ini karena terdapat sungai-sungai besar dan dampak perubahan iklim yang signifikan. “Tidak ada pemerintah kecuali Liga Awami yang telah mengambil langkah efektif untuk pengembangan wilayah ini,” ujarnya[2], seraya menambahkan bahwa Jembatan Padma[3], salah satu proyek konektivitas andalan pemerintahnya yang selesai dibangun pada tahun 2022, telah membangun komunikasi jalan langsung dengan wilayah ini. Sebagai tanggapan, China telah meminta proposal pembangunan khusus dari pemerintah Bangladesh. Namun, meskipun investasi eksternal memang dapat membantu PM Hasina untuk mengatasi kerentanan lingkungan dan memanfaatkan potensi ekonomi di Bangladesh selatan, peningkatan keterlibatan China akan menciptakan riak dalam geopolitik Teluk Benggala.

Menyeimbangkan ekonomi dan ekologi

Bagian selatan Bangladesh yang terdiri dari Khulna, Barisal, dan Chattogram, merupakan muara dari Delta Benggala. Dua sungai utama negara ini, Padma dan Jamuna bergabung dengan sungai Meghna di Bangladesh bagian bawah sebelum bermuara di Teluk Benggala, menciptakan delta sungai terbesar di dunia.[4] Mengitari semua pulau-pulau delta, saluran pasang surut, dan muara, seluruh panjang garis pantai Bangladesh diperkirakan hampir 1.320 km.[5] Namun, topografi garis pantai ini membuatnya rentan terhadap banjir, gelombang pasang, dan erosi tepi sungai. Selain itu, lokasi Bangladesh yang berada di puncak Teluk yang bergejolak, membuat garis pantainya rentan terhadap gelombang badai dan angin topan, yang frekuensinya semakin meningkat akibat perubahan iklim. Ancaman kenaikan permukaan laut dan intrusi air laut juga merupakan masalah besar karena hampir 80 persen wilayah Bangladesh berada di ketinggian 5 meter di atas permukaan laut dan kenaikan permukaan laut setinggi 1 meter dapat membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal.[6] Hutan bakau Sundarbans, ekosistem terpenting di negara ini juga akan hilang dengan kenaikan satu meter permukaan laut. Beberapa pulau seperti Kutubdia dan Sandwip[7], yang berada di garis pantai Bangladesh telah kehilangan wilayahnya akibat erosi dan kenaikan permukaan laut.

Kerentanan fisik Bangladesh selatan memengaruhi perekonomian negara, karena 20 persen wilayahnya merupakan garis pantai dan 30 persennya merupakan lahan pertanian.[8] Pertanian adalah pekerjaan utama di negara ini dan menyumbang hampir 11,50 persen[9] dari PDB Bangladesh. Delta ini juga kondusif untuk memancing Hilsa, karena ikan laut ini bermigrasi ke saluran sungai selama musim pemijahan. Selain pertanian, penangkapan ikan adalah pekerjaan utama lainnya di negara ini yang menyumbang 3,50 persen[10] dari PDB nasional, di mana penangkapan ikan Hilsa sendiri menyumbang 1 persen.[11] Tentu saja, dengan peluang yang cukup besar untuk kedua pekerjaan tersebut, 29 persen dari populasi negara ini tinggal di sepanjang garis pantai.[12] Hal ini meningkatkan risiko bencana di wilayah tersebut, karena sebagian besar penduduk terkena dampak bencana alam dan dampak perubahan iklim, yang menyebabkan pengungsian berskala besar dan mata pencaharian yang terganggu. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang sangat penting untuk membangun infrastruktur yang tahan bencana dan hubungan konektivitas yang lebih baik untuk memanfaatkan potensi ekonomi wilayah ini, yang menjelaskan seruan PM Hasina untuk investasi asing, yang sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan delta.

Mengembangkan delta

Pada tahun 2018, Pemerintah Bangladesh menerbitkan Bangladesh Delta Plan (BDP) 2100[13]; sebuah strategi pembangunan komprehensif yang menguraikan tindakan holistik dan lintas sektoral yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan meminimalkan risiko bencana. Implementasi rencana ini sangat penting, jika tidak maka akan terjadi penurunan produksi pertanian, peningkatan pengangguran, dan migrasi, menambah tekanan urbanisasi dan pada akhirnya menyebabkan penurunan PDB negara.[14] Hal ini pada gilirannya akan menghambat rencana Bangladesh untuk kehilangan status Least Developed Country pada tahun 2026, mengakhiri kemiskinan absolut dan naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2031, serta memberantas kemiskinan dalam perjalanannya menjadi negara maju pada tahun 2041.[15]

Namun, BDP dengan investasi yang diperkirakan mencapai 38 miliar dolar AS hingga tahun 2030, membutuhkan pendanaan publik dan swasta dari berbagai sumber untuk implementasinya. Bangladesh sangat bergantung pada bantuan asing untuk pembangunannya. China sebagai penyedia bantuan asing terbesar kedua di negara ini, secara alami merupakan sumber yang prospektif. Akan tetapi, peningkatan keterlibatan China di Bangladesh selatan akan membawanya lebih dekat ke Teluk Benggala, yang memicu kekhawatiran India.

Beijing di Teluk Benggala

Sebagai negara terpadat kedua di dunia dan juga negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, keamanan energi sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan China yang berkelanjutan. Hal ini membuat Beijing perlu mempertahankan dan meningkatkan kehadirannya di Kawasan Samudra Hindia, khususnya di Teluk Benggala, dengan cadangan hidrokarbon yang kaya dan rute pelayaran yang dilalui yang sangat penting untuk perdagangan energi.[16] Rute Pelayaran Timur-Barat yang melintasi sepanjang 8 mil laut[17] di bawah titik paling selatan Kepulauan Andaman dan Nicobar di Teluk sebelum mengalir ke Selat Malaka di dekatnya, merupakan jalur utama untuk perdagangan energi, yang membawa impor minyak dari Timur Tengah ke negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Pada tahun 2021, lebih dari 70 persen perdagangan energi China[18] melewati dan 60 persen dari seluruh arus perdagangannya bergerak melalui chokepoint Malaka, menjadikannya jalur pelayaran terpenting bagi perekonomian China. Tentu saja, di masa depan yang dihadapkan pada ketidakamanan energi, memastikan keamanan Selat Malaka menjadi hal yang utama bagi Beijing.

Namun, karena negara ini tidak memiliki klaim hukum yang melekat untuk mempertahankan kehadirannya di Teluk, negara ini berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya, dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara pesisir Teluk. Namun, karena Beijing menghadapi defisit kepercayaan dengan New Delhi, Myanmar bergulat dengan ketidakstabilan politik, dan ekonomi Sri Lanka masih lemah, Bangladesh tetap menjadi pilihan terbaik bagi China untuk mengamankan pijakan di wilayah ini. Negara ini tidak hanya terletak di posisi geostrategis yang unik di puncak teluk yang menghadap ke rute pelayaran, tetapi juga didorong oleh agenda pembangunan yang terbuka untuk investasi asing. Oleh karena itu, China telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur konektivitas maritim Bangladesh, serta meningkatkan pertahanan angkatan lautnya.

Kelompok Teknik Jembatan Utama Kereta Api China[19] berada di belakang pembangunan Jembatan Padma, yang menghubungkan Dhaka dengan Bangladesh barat daya. Beijing juga terlibat dalam pengembangan pelabuhan laut Chattogram Bangladesh, yang melayani lebih dari 90 persen perdagangan luar negeri[20] negara ini dan merupakan pelabuhan tersibuk di wilayah Teluk Benggala. China juga terlibat dalam pengembangan pelabuhan Mongla dengan pinjaman lunak dari pemerintah sebesar US$400 juta.[21] Karena para pembuat garmen China berusaha untuk mengalihkan[22] basis produksi mereka ke Bangladesh karena meningkatnya biaya produksi di China, dan tuntutan merek-merek untuk pemasok non-China, Mongla menjadi penting bagi China.[23] Hal ini karena Mongla lebih dekat dengan Dhaka di mana industri Garmen Siap Pakai (RMG) yang sedang berkembang pesat memiliki kantor-kantornya dan karenanya lebih nyaman untuk perdagangan garmen.

Selain inisiatif sipil, China juga telah membangun pangkalan kapal selam pertama Bangladesh, BNS Sheikh Hasina di lepas pantai Cox’s Bazaar di Divisi Chittagong[24], yang berpotensi memposisikan kapal selam China secara tidak nyaman di dekat Komando Andaman dan Nikobar India.[25] Hal ini menambah lapisan kompleksitas pada dinamika geopolitik yang sedang berlangsung dari persaingan kekuasaan di Teluk. Kehadiran China yang semakin meningkat di Teluk Benggala memang menimbulkan kekhawatiran bagi India karena India menganggap ruang maritim ini sebagai salah satu bidang kepentingan utamanya.[26] India sangat bergantung pada Teluk Benggala untuk kepentingan ekonomi dan keamanan serta aspirasi kebijakan luar negerinya.[27] Oleh karena itu, prospek peningkatan investasi China di Bangladesh selatan menambah kekhawatirannya karena China semakin dekat dengan aset angkatan laut India dan kepentingan maritim di Teluk. Selain itu, Bangladesh merupakan salah satu mitra yang paling didambakan India yang berbagi berbagai sumber daya bersama, yang sangat penting untuk menyediakan jalur laut ke wilayah Timur Lautnya yang terkurung daratan dan mewujudkan kebijakan Act East and Neighbourhood First. Persaingan China-India telah menandai beberapa proyek pembangunan di Bangladesh seperti pelabuhan Chattogram dan Mongla.[28] Namun, peningkatan investasi China di negara ini memiliki potensi untuk melepaskan diri dari India, seperti yang terjadi di Maladewa.[29]

Dalam situasi seperti ini, sementara pemerintah Hasina menjaga keseimbangan antara New Delhi dan Beijing, India sendiri juga harus mengintensifkan upaya untuk meningkatkan hubungannya dengan Bangladesh. Mengatasi isu-isu lama yang belum terselesaikan antara kedua negara seperti masalah pembagian air Teesta sangatlah penting.[30] India juga dapat membantu Bangladesh dalam mewujudkan BDP karena kedua negara ini berbagi Delta Benggala dan oleh karena itu berada dalam posisi untuk melakukan inisiatif-inisiatif kolaboratif untuk mengatasi masalah-masalah bersama melalui pengelolaan ekosistem. Penghargaan New Delhi dalam manajemen bencana dan kemahiran Bangladesh dalam kesiapsiagaan bencana dan kesadarannya terhadap perubahan iklim dapat meningkatkan kemitraan ini.

[1] PM seeks Chinese cooperation for Bangladesh’s southern region’s development | News Flash. (2024, April 3). BSS. https://www.bssnews.net/news-flash/182134

[2] Unb. (2024, April 3). PM Hasina seeks Chinese help in dev of Southern Bangladesh. The Business Standard. https://www.tbsnews.net/bangladesh/pm-hasina-seeks-chinese-help-dev-southern-bangladesh-822076

[3] https://www.orfonline.org/expert-speak/padma-multipurpose-bridge-project

[4] Roome, J. (2024, March 16). Implementing Bangladesh Delta Plan 2100: Key to boost economic growth. World Bank. https://blogs.worldbank.org/en/endpovertyinsouthasia/implementing-bangladesh-delta-plan-2100-key-boost-economic-growth

[5] Snead, R. E. (2010). Bangladesh. In Springer eBooks (pp. 1077–1080). https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8639-7_201

[6] Bangladesh’s battle against climate change: A nation at risk. (2023, September 1). https://www.globalissues.org/news/2023/09/01/34638

[7] Vidal, J. (2022, October 19). Sea change: the Bay of Bengal’s vanishing islands. The Guardian. https://www.theguardian.com/global-development/2013/jan/29/sea-change-bay-bengal-vanishing-islands#:~:text=Kutubdia%20is%20one%20of%20many,to%20about%20100%20sq%20km.

[8] https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/3856/ClimateSecurity_Bangladesh.pdf

[9] Ray, A. (2019, September 23). Hilsa changes route, migrates to Bangladesh waters. The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/hilsa-changes-route-swims-bangla-waters/articleshow/71250754.cms#google_vignette

[10]https://www.researchgate.net/publication/375417141_Fish_Production_of_Bangladesh_It’s_Pattern_Impact_on_GDP

[11]Ibid.

[12] Climate’s cruel toll: The agonizing quest for coastal food and livelihood security. (n.d.). https://asia.fes.de/news/bangladesh-coastal-livelihood

[13] Delta Plan 2100. (n.d.). https://bdp2100kp.gov.bd/BDP2100/Overview#:~:text=BDP%202100%20seeks%20to%20integrate,and%20land%20resources%20in%20the

[14] Roome, J. (2024b, March 16). Implementing Bangladesh Delta Plan 2100: Key to boost economic growth. World Bank. https://blogs.worldbank.org/en/endpovertyinsouthasia/implementing-bangladesh-delta-plan-2100-key-boost-economic-growth

[15] Bangladesh and the 2024 elections: From “basket case” to rising star | Think Tank | European Parliament. (n.d.). https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2023)757586

[16] Sohini Rose. (2024, 27 March). India and a Stable Indo-Pacific: Managing Maritime Security Challenges in Bengal. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/research/india-and-a-stable-indo-pacific-managing-maritime-security-challenges-in-the-bay-of-bengal

[17] Ibid.

[18] Warsaw Institute. (2021, March 4). China and the “Malacca Dilemma.” https://warsawinstitute.org/china-malacca-dilemma/

[19] Sohini Bose. (2024, 4 January). Continuity and Change in Bangladesh’s Indo-Pacific Outlook: Deliberating Post-Election Scenarios. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/research/continuity-and-change-in-bangladesh-s-indo-pacific-outlook-deliberating-post-election-scenarios

[20] Issue-I, T. A. (2023, January 4). China to fund potential Mongla port project. The Financial Express. https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/china-to-fund-potential-mongla-port-project-1672800136

[21] Sohini Bose. (2023, 10 January). Bangladesh’s Seaports: Securing Domestic and Regional Economic Interest. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/research/bangladesh-s-seaports-securing-domestic-and-regional-economic-interests

[22] Chakma, R. U. M. a. J. (2019, June 2). China RMG factories may shift to Bangladesh. The Daily Star. https://www.thedailystar.net/business/news/china-rmg-factories-may-shift-bangladesh-1752367

[23] Sohini Bose. (2023, 11 March). Modernising the Mongla Port in Bangladesh. Obserfer Research Foundation. https://www.orfonline.org/expert-speak/modernising-the-mongla-port-in-bangladesh

[24] Admin. (n.d.). China Strengthens Grip in Bay of Bengal with New Bangladesh Submarine Base – Indian Defence Research Wing. https://idrw.org/china-strengthens-grip-in-bay-of-bengal-with-new-bangladesh-submarine-base/

[25] Sohini Rose. (2024, 27 March). India and a Stable Indo-Pacific: Managing Maritime Security Challenges in Bengal. Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/research/india-and-a-stable-indo-pacific-managing-maritime-security-challenges-in-the-bay-of-bengal

[26] Ibid.

[27] Op.Cit.

[28] Ibid

[29] Biswas, S. (2024, January 17). India-Maldives row: In Indian troop withdrawal talks, what significance 15 March holds for President Muizzu? | Mint. Mint. https://www.livemint.com/news/world/indiamaldives-row-in-indian-troop-withdrawal-talks-what-significance-15-march-holds-for-mohammed-muizzu-majlis-polls-11705461462964.

[30] Crossing currents: India-China contention and the Teesta conundrum in Bangladesh. (2024, March 16). orfonline.org. https://www.orfonline.org/expert-speak/crossing-currents-india-china-contention-and-the-teesta-conundrum-in-bangladesh

2023-05-03T090123Z_449415106_RC2UCZ9LNK7J_RTRMADP_3_NVIDIA-CHINA-1684831623

May 13 2024

Chip AI untuk China Menghadapi Pembatasan Tambahan dari AS

admin America, Asia Pacific, Politics, Think AS-China, Chip semiconductor, Perdagangan Internasional 0

Pada akhir Maret 2024, pemerintahan Biden merilis aturan yang direvisi yang akan semakin memperketat akses China ke chip kecerdasan buatan (AI) AS dan alat pembuat chip. AS memberlakukan serangkaian langkah pengendalian ekspor pertama kali pada Oktober 2022 dengan tujuan membatasi akses China ke chip AI canggih yang dibuat dengan input AS. Langkah-langkah ini dirancang untuk membatasi upaya modernisasi militer China dan melindungi kepentingan keamanan nasional AS. Setahun kemudian pada Oktober 2023, Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS membuat aturan yang diperbarui dengan tujuan “untuk menjaga efektivitas kontrol ini, menutup celah, dan memastikan mereka tetap tahan lama.”[1]

Aturan pada Oktober 2023 direvisi lebih lanjut pada 31 Maret 2024. Menurut laporan Reuters[2], peraturan yang direvisi akan mulai berlaku dalam waktu satu minggu. Departemen Perdagangan AS, yang mengelola kontrol ekspor, dilaporkan mengatakan bahwa “pihaknya berencana untuk terus memperbarui pembatasan pengiriman teknologi ke China karena berusaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan langkah-langkah tersebut.” Menurut laporan media[3], peraturan yang direvisi ini juga akan mempengaruhi laptop yang mengandung chip canggih ini. Aturan yang direvisi ini muncul dengan latar belakang penangguhan lisensi puluhan pemasok AS yang menjual bahan dan suku cadang pembuat chip senilai jutaan dolar kepada Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) dari China. Langkah ini diambil setelah SMIC mengembangkan chip 7 nanometer (7nm) generasi baru untuk Huawei. Sementara itu, berbagai pemerintah provinsi di China meningkatkan subsidi untuk pembuatan chip dan baik SMIC maupun Huawei tampaknya mendapatkan banyak keuntungan dari subsidi tersebut. Di Shanghai, 191 proyek besar akan disubsidi, di mana dua di antaranya adalah lini produksi 300mm SMIC, yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi.[4]

Kabarnya, AS juga berencana untuk menyusun daftar yang berisi pabrik-pabrik chip canggih China yang akan dilarang untuk mendapatkan akses ke teknologi Amerika. Daftar ini dimaksudkan untuk membantu kepatuhan yang lebih baik terhadap sanksi AS.[5]

Tentu saja, China tidak senang dengan pembatasan baru ini. China mengkritik langkah terbaru ini dengan mengatakan bahwa hal ini akan “mengganggu pasar semikonduktor internasional serta kerja sama di antara perusahaan-perusahaan.” Sebuah berita di Global Times merujuk pada pernyataan Kementerian Perdagangan China bahwa[6] “Penyalahgunaan konsep keamanan nasional oleh AS, modifikasi peraturan yang sembrono, dan pengetatan langkah-langkah kontrol tidak hanya menimbulkan lebih banyak hambatan bagi kerja sama ekonomi dan perdagangan yang normal antara perusahaan-perusahaan China dan AS serta membebankan beban yang lebih berat untuk dipatuhi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang sangat besar bagi industri semikonduktor global.” Kementerian Luar Negeri China juga tidak menanggapi dengan baik aturan terbaru ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian meminta “AS untuk segera memperbaiki kesalahannya dan menghentikan sanksi sepihak yang ilegal dan yurisdiksi tangan panjangnya terhadap perusahaan-perusahaan China.”[7]

Sementara itu, China dilaporkan mengambil langkah-langkah yang pada dasarnya akan memblokir penggunaan prosesor Amerika dan sebagai gantinya menggunakan chip China untuk komputer pemerintah.[8] China dikatakan telah “mengeluarkan panduan untuk menghapus prosesor Amerika[9] dari perusahaan seperti AMD dan Intel, dan lebih memilih chip dalam negeri untuk komputer pemerintah.” Menurut pedoman baru China, kantor-kantor pemerintah dan entitas Partai Komunis China “di atas tingkat kotapraja” harus menggunakan sistem yang “aman dan dapat diandalkan” termasuk prosesor dan sistem operasi. Oleh karena itu, Pusat Evaluasi Keamanan Informasi China telah mengumumkan daftar pertama prosesor dan sistem operasi yang “aman dan andal”, yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan China, termasuk Huawei dan Phytium, yang keduanya termasuk dalam daftar hitam di bawah peraturan kontrol ekspor AS.[10]

Meskipun pemerintah AS sejauh ini telah berhasil membuat perusahaan-perusahaannya serta mitra-mitra sekutunya mematuhi peraturan yang lebih ketat, perusahaan-perusahaan Barat tidak terlalu senang dengan prospek kehilangan bisnis di China. Nvidia, misalnya, dulunya memiliki 90 persen pangsa pasar chip AI di China dan kepala perusahaan, Jensen Huang dilaporkan telah mengatakan pada bulan Juni tahun lalu bahwa peraturan kontrol ekspor AS yang terus berlanjut “akan menyebabkan hilangnya peluang secara permanen bagi industri AS.” ASML, pemain penting lainnya dalam industri chip dan semikonduktor juga menyuarakan beberapa kekhawatiran. CEO ASML Peter Wennink dilaporkan telah mengatakan bahwa memutus hubungan dengan China pada dasarnya akan mendorong inovasi di China, yang berarti bahwa China dapat menjadi sangat kompetitif dengan mengorbankan yang lain. Berbicara kepada media, ia mengatakan, “Ada 1,4 miliar orang China, banyak dari mereka yang cerdas. Mereka memberikan solusi yang belum terpikirkan oleh kita. Anda memaksa mereka untuk menjadi sangat inovatif.”

Namun, aturan yang direvisi pada 17 Oktober 2023 jelas menunjukkan kekhawatiran AS tentang bagaimana China berencana menggunakan kemampuan AI yang canggih. Aturan yang direvisi pada Oktober 2023 mengatakan “kemampuan AI tingkat lanjut – yang difasilitasi oleh superkomputer, dibangun di atas semikonduktor canggih – menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional AS karena dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan pengambilan keputusan, perencanaan, dan logistik militer. Mereka juga dapat digunakan untuk perang elektronik kognitif, radar, intelijen sinyal, dan pengacau.”

Selama persaingan kekuatan besar antara AS dan China masih berlangsung dan China terus memanfaatkan teknologi canggih ini untuk mempertajam kekuatan tempur PLA China, kecil kemungkinan AS. akan memperlambat atau melonggarkan pembatasan kontrol ekspor ini. Kepentingan bisnis, perdagangan, dan teknologi mungkin mengeluh, dan mereka mungkin ada benarnya tentang ketidaklogisan ekonomi dari pembatasan yang terus meningkat ini, tetapi kepentingan politik pada akhirnya akan mengalahkan kekhawatiran tersebut.

[1] https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3355-2023-10-17-bis-press-release-acs-and-sme-rules-final-js/file#:~:text=Today’s%20rules%20reinforce%20the%20October,and%20ensure%20they%20remain%20durable.

[2] Reuters. U.S. updates export curbs on AI chips and tools to China.https://www.reuters.com/technology/us-commerce-updates-export-curbs-ai-chips-china-2024-03-29/

[3] Pollard, J. (2024, March 30). US releases detailed rules for export curbs on AI chips to China. Asia Financial. https://www.asiafinancial.com/us-releases-detailed-rules-for-export-curbs-of-ai-chips-to-china

[4] Saxena, V. (2024, February 21). SMIC, Huawei big winners as China ramps up chip funding. Asia Financial. https://www.asiafinancial.com/smic-huawei-big-winners-as-china-ramps-up-chip-funding.

[5] Times, G. (2024, March 31). China opposes revised US chip export restriction, calls for predictable business climate. Copyright 2021 by the Global Times. https://www.globaltimes.cn/page/202403/1309860.shtml

[6] Times, G. (2024b, March 31). China opposes US abuse of national security as chip export restrictions extended. Copyright 2021 by the Global Times. https://www.globaltimes.cn/page/202403/1309852.shtml

[7] China blocks use of Intel and AMD chips in government computers. (2024, March 23). Financial Times. https://www.ft.com/content/7bf0f79b-dea7-49fa-8253-f678d5acd64a

[8] Jowitt, T. (2024, March 29). China bans Intel, AMD chips, Windows OS from government computers. Silicon UK. https://www.silicon.co.uk/cloud/server/china-bans-intel-amd-chips-windows-os-from-government-computers-556720

[9] Lianhe Zaobao: China bans government use of Intel and AMD chips – Chinascope. (2024, April 1). http://chinascope.org/archives/34773

[10] Saxena, V. (2023, September 8). Threat of more chip curbs Spurs warnings on China innovation. Asia Financial. https://www.asiafinancial.com/threat-of-more-chip-curbs-spurs-warnings-on-china-innovation

Kapal Penjaga Pantai Filipina BRP Bagacay (tengah) terkena meriam air dari kapal penjaga pantai China di dekat perairan Scarborough yang dikuasai China di perairan sengketa Laut China Selatan. (Foto: via AFP)

May 8 2024

Filipina Memanggil Perwakilan China Buntut Penyiraman Meriam Air di LCS

Chatrine Debora News, Politics, Security and Defence Filipina, Laut China Selatan, Pertahanan dan Keamanan 0

Filipina menyatakan protes atas tindakan ‘berbahaya’ China dengan penyiraman air meriam ke dua kapal Filipina yang sedang melakukan patroli di Laut China Selatan. Filipina menilai bahwa insiden ini terjadi di wilayah ‘patrol legal’ yakni dekat Scraborough Shoal, wilayah yang dikontrol oleh China (sekitar 200 kilo meter) bagian barat dai pulau Filipina, Luzon, dan berada di wilayah zona ekslusif ekonomi (ZEE) negara Filipina.

Dalam sebuah video, terlihat bagaimana dua kapal laut besar China menembakkan meriam air dari arah yang berlawan ke kapal Filipina. Buntut dari tindakan ini, Kementerian Luar Negeri Filipina memanggil wakil kepala misi China, Zhou Zhiyong, untuk berdiskusi mengenai dampak tindakan China yang juga telah menyebabkan kapal penjaga pantai Filipina dan kapal pemerintah lainnya rusak. Namun, China menilai bahwa kapal Filipina tersebut telah ‘mengganggu’ dan masuk tanpa izin ke wilayah perairan berdasarkan hukum. Beijing menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum yang ada.

Sebelumnya, China telah merebut Scarborough Shoal dari Filipina pada tahun 2012 setelah kebuntuan selama berbulan-bulan. Klaim tradisional dari berbagai negara ini dinyatakan karena terdapat pandangan wilayah memancing tradisional yang disengketakan berada di area zona ekslusif ekonomi negara Filipina. Di sisi lain, China juga mengklaim bahwa Scarborough Shoal sejak dahulu merupakan territorial China dan mendorong Filipina untuk tidak memprovokasi dan menantang China dalam melindungi kedaulatan wilayah. Negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam juga turut mengklaim wilayah ini.

Filipina sudah melayangkan setidaknya 20 kali protes terhadap perilaku penjaga pantai dan kapal penangkap ikan Tiongkok tahun ini, di mana secara total telah menyatakan setidaknya 153 pengaduan selama dua tahun terakhir.

Filipina mengatakan tekanan air yang digunakan dalam insiden meriam air jauh lebih kuat dibandingkan tekanan apa pun yang pernah digunakan sebelumnya, dan bahwa tekanan tersebut telah merobek atau membengkokkan bagian logam dan peralatan di kapal Filipina. Tensi antara China dan Filipina meningkat sejak perebutan area, di mana Filipina semakin meningkatkan aliansinya dengan Amerika Serikat dan Jepang.

BEIJING, CHINA - OCTOBER 23: General Secretary and Chinese President, Xi Jinping waves as he leaves after speaking at a press event with members of the new Standing Committee of the Political Bureau of the Communist Party of China and Chinese and Foreign journalists at The Great Hall of People on October 23, 2022 in Beijing, China. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

April 22 2024

China Lakukan Restrukturasi Militer dengan Unit Informasi Perang Baru

Chatrine Debora News, Politics, Security and Defence China, Informasi, Militer, Siber 0

Terbesar sejak tahun 2015, China mengumumkan sudah memulai restrukturasi terbesar di angkatan daratnya dengan membentuk badan informasi perang baru di bawah komando langsung salah satu badan militer tertingginya.

Analis menilai bahwa pemindahan departemen perang informasi ke bawah komando langsung Komisi Militer Pusat —organ puncak Partai Komunis dan negara yang mengendalikan Tentara Pembebasan Rakyat— akan memberikan kontrol lebih langsung kepada pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, atas militer.

Pasukan Pendukung Informasi dibentuk untuk “mempercepat modernisasi militer dan efektif melaksanakan misi kekuatan bersenjata rakyat dalam era baru,” kata Xi. Selain itu, Badan ini juga akan mendukung kemampuan Beijing dalam “bertarung dan memenangkan” perang.

Pasukan ini akan dipisahkan dari Pasukan Dukungan Strategis, yang dibentuk delapan tahun lalu sebagai cabang baru People’s Liberation Army (PLA) yang menggabungkan departemen perang informasi, siber, dan luar angkasa di bawah restrukturisasi militer Xi sebelumnya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan China, Wu Qian, menyatakan bahwa badan ini juga memiliki peran sebagai ‘pendukung untuk koordinasi pengembangan dan aplikasi sistem jaringan informasi.’ Keputusan ini akan meningkatkan reorganisasi kekuatan militer China, terutama berkaitan dengan kemampuan siber.

Kekuatan luar angkasa dan siber juga akan dibawah ke dalam struktur komando baru, yang secara de facto menghapus Pasukan Dukungan Strategis (Strategic Support Force, SSF). Di bawah SSF, pasukan informasi bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen teknis dan memberikan dukungan intelijen kepada kepala militer regional.

“Ketika SSF dibuat, terdapat penyusunan kembali kemampuan yang ada di bawah struktur komando baru. Kami mengira saat itu mungkin bersifat transisional, dan sekarang hal tersebut terjadi,” kata Joe McReynolds, analis keamanan China di Jamestown Foundation.

Upaya Beijing untuk memperkuat PLA lebih lanjut sangat diawasi karena Tiongkok menantang dominasi AS di wilayah Indo-Pasifik dan menggunakan kekuatan militer yang semakin bertumbuh untuk mengintimidasi berbagai tetangga dalam sengketa teritorial.

Para ahli militer China menilai bahwa pemimpin telah membongkar struktur tersebut akibat insiden tahun lalu di mana balon pengawasan China ditembak jatuh oleh AS, serta penyelidikan korupsi terhadap jenderal dan kegagalan mencapai sinergi antara divisi yang berbeda dalam SSF. Pemimpin militer telah melakukan eksperimen dengan reorganisasi yang lebih kecil dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa reformasi tahun 2015 belum selesai.

“Keberhasilan relatif dari fungsi yang mereka pindahkan di bawah CMC telah meyakinkan mereka bahwa mereka akan memiliki kontrol yang mereka inginkan,” kata McReynolds.

Beijing saat ini fokus pada memotong lapisan komando dan memungkinkan pemimpin puncak berbicara langsung dengan kekuatan taktis dalam waktu perang jika diperlukan.

Bi Yi, seorang jenderal tentara berpengalaman, diangkat sebagai komandan Pasukan Pendukung Informasi baru, dan Li Wei diangkat sebagai komisar politiknya. Komisaris politik memiliki kekuatan setara dengan komandan karena Partai Komunis yang turut menegakkan loyalitas dan kebenaran ideologis mutlak dalam kekuatan yang milik partai daripada negara.

Kapal perusak dari Korea Selatan, bawah, AS, tengah, dan Jepang berlayar di tengahlatihan pertahanan rudal bersama di perairan internasional di lepas pantai timur semenanjung Korea, 17 April 2023. (Foto: via AP)

April 17 2024

Latihan Bersama Trilateral Jepang-AS-Korsel di Laut China Timur

Chatrine Debora News, Politics, Security and Defence amerika serikat, Jepang, Korea Selatan, Militer 0

Angkatan Laut Republik Korea mengumumkan bahwa minggu ini Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, dan Jepang mengadakan latihan maritim bersama untuk menanggapi misil balistik yang diluncurkan dari kapal selam dan ancaman “di bawah air” lainnya dari Korea Utara.

Latihan laut bersama akan dilakukan di sekitar perairan internasional di lepas pantai selatan Pulau Jeju diikuti dengan latihan udara bersama tiga negara pertama tahun ini, serta pertemuan puncak antara Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden AS Joe Biden.

“Latihan ini difokuskan pada meningkatkan kemampuan respons bersama AS, Korea, dan Jepang menghadapi ancaman nuklir dan misil dari Korea Utara yang semakin meningkat, termasuk peluncuran misil balistik baru-baru ini,” demikian pernyataan Angkatan Laut Republik Korea.

“Selain itu, pasukan yang berpartisipasi melakukan latihan perang anti-kapal selam untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman di bawah air dari Korea Utara, termasuk kapal selam dan misil balistik yang diluncurkan dari kapal selam Korea Utara,” tambahnya.

Ketiga negara juga melakukan latihan maritim untuk memblokir “arus ilegal senjata pemusnah massal Korea Utara melalui laut,” serta latihan pencarian dan penyelamatan untuk berlatih prosedur penyelamatan kapal yang terdampar.

Selain itu, Angkatan Laut Republik Korea juga menyatakan bahwa latihan bersama minggu ini merupakan tindak lanjut dari sumpah yang diucapkan selama KTT trilateral di Camp David tahun lalu, di mana pemimpin ketiga negara setuju untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana pelatihan multi-tahun.

Latihan melibatkan total enam kapal dari angkatan laut ketiga negara: kapal induk USS Theodore Roosevelt AS dan tiga kapal perusak Aegis, serta satu kapal perusak masing-masing dari angkatan laut Korea Selatan dan Pasukan Bela Diri Laut Jepang. Selain itu, kapal perusak Jepang, Ariake, dan perusak Korea Selatan, Seoae Ryu Seong-ryong, juga turut serta dalam latihan tersebut, yang mencakup latihan perang anti-kapal selam dan operasi pencarian dan penyelamatan, menurut Angkatan Laut Bela Diri Jepang.

Kishida dan Biden sepakat untuk memperkuat aliansi keamanan mereka selama pembicaraan mereka dan mengadakan pertemuan tiga arah dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada hari berikutnya, berjanji untuk memajukan ikatan pertahanan dan ekonomi mereka. Kishida menjadi pemimpin Jepang pertama yang mengunjungi Amerika Serikat sebagai tamu negara sejak Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2015.

Latihan bersama ini sekali lagi mencerminkan hubungan erat Barat dengan aliansinya di wilayah Indo-Pasifik.

ASEAN leaders in Melbourne, Tuesday, March 05, 2024. Pictured (L-R) His Excellency Dr Kao Kim Hourn, Secretary-General of ASEAN, His Excellency Pham Minh Chinh, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, His Excellency Mr Lee Hsien Loong, Prime Minister of the Republic of Singapore, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, The Honourable Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, The Honourable Anthony Albanese MP, Prime Minister of Australia, His Excellency Mr Sonexay Siphandone, Prime Minister of the Lao PDR, His Excellency Mr. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah of Brunei, His Excellency Ferdinand R Marcos Jr, President of the Republic of the Philippines, His Excellency Mr Srettha Thavisin, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, His Excellency Kay Rala Xanana Gusmao, Prime Minister of the Democratic Republic of Timor-Leste.

March 13 2024

ASEAN-Australia Mendorong Perdamaian di Laut China Selatan

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence ASEAN, Australia, Laut China Selatan 0

Pemimpin-pemimpin blok ASEAN dan Australia membuat pernyataan bersama yang menyerukan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. China mengklaim seluruh Laut China Selatan dan telah agresif terhadap kapal-kapal dari negara-negara lain. Pemimpin-pemimpin dari negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Australia menentang tindakan yang dapat membahayakan perdamaian di Laut China Selatan, menyusul ketegangan baru-baru ini antara Beijing dan Filipina di perairan yang diperebutkan.

“Kami mengakui manfaat memiliki Laut China Selatan sebagai laut perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Kami mendorong semua negara untuk menghindari tindakan sepihak yang membahayakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di wilayah tersebut,” kata negara-negara itu dalam pernyataan bersama sambil menyerukan “tatanan berbasis aturan internasional” di wilayah Indo-Pasifik.

Sebagai tanggapan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan, “Kami akan mengelola perbedaan dengan negara-negara yang bersangkutan secara tepat dan sepenuhnya dan efektif melaksanakannya dengan negara-negara ASEAN.”

Ketegangan di wilayah tersebut kembali meningkat di awal minggu ini ketika kapal-kapal China di Kepulauan Spratly dituduh mengejar kapal-kapal Filipina. Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo meminta Beijing untuk “berhenti mengganggu kami,” di mana mereka memanggil utusan kepala China di Manila atas “tindakan agresif” terhadap misi pengadaan kembali untuk pasukan mereka.

Sebelumnya, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal-kapal China terlibat dalam dua tabrakan terpisah, termasuk salah satunya di mana sebuah perahu pengadaan kembali disiram dengan meriam air.

China menyebut Filipina sebagai “budak” AS

Ketegangan antara China dan Filipina juga mengancam hubungan antara China dan AS, yang sudah tidak stabil karena agresi Beijing terhadap Taiwan. Manila dan Washington tunduk pada perjanjian pertahanan bersama, yang berlangsung sejak 1951, yang mengikat mereka untuk membela satu sama lain jika salah satu di antaranya diserang.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan pada hari Rabu bahwa tabrakan di Laut China Selatan tidak cukup menjadi alasan untuk menyerukan perjanjian tersebut. Namun, Marcos menyatakan “kecemasannya yang besar” atas insiden tersebut. “China mendesak Amerika Serikat untuk tidak menggunakan Filipina sebagai budak untuk menciptakan masalah di Laut China Selatan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning kepada wartawan. “Filipina tidak boleh membiarkan dirinya menjadi mangsa Amerika Serikat,” tambahnya.

Australia mencari cara “mengurangi ketegangan”

Agresi China yang semakin meningkat di laut telah menjadi prioritas dalam agenda pertemuan ASEAN-Australia. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Melbourne untuk memperingati 50 tahun Australia menjadi mitra eksternal blok tersebut.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, “Saya sangat prihatin dan Australia prihatin terhadap setiap perilaku yang tidak aman dan destabilisasi di Laut China Selatan. Kita perlu memastikan bahwa aktivitas di Laut China Selatan mengurangi ketegangan dan tidak menambahnya.” Canberra memiliki hubungan dekat dengan Washington dan sudah menjadi lebih vokal tentang tindakan China di wilayah tersebut.

February 23 2024

Hubungan Uni Eropa-China: Defisit, penghilangan risiko, dan teknologi penggunaan ganda

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Europe, Politics, Security and Defence, Think Hubungan EU-China, Sanksi Ekonomi, Uni Eropa 0

Menyertai strategi tingkat negara ini adalah serangkaian tindakan defensif yang telah diterapkan UE. Ini termasuk penyaringan investasi dua arah dan mekanisme anti-paksaan di bawah payung pendekatan ‘derisking’. Pada saat yang sama, Eropa berusaha untuk mendiversifikasi mitra dagang dan rantai pasokannya untuk mendukung negara-negara yang ‘berpikiran sama’ di Asia, Amerika Latin, dan tempat lain.

Menyusul pendekatan Eropa yang dikalibrasi ulang terhadap Beijing, tahun 2023 menandai momen dalam devolusi, bukan evolusi, hubungan UE-China. Beberapa negara Eropa telah merilis strategi khusus menghadapi China yang menguraikan pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap China, yang sebagian besar tertanam dalam kerangka kerja Uni Eropa yang lebih luas yang dipimpin oleh Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen.

Menyertai strategi tingkat negara ini adalah serangkaian langkah-langkah defensif yang telah dilakukan UE termasuk penyaringan investasi dua arah dan mekanisme anti-paksaan di bawah payung pendekatan “penghilangan risiko”. Pada saat yang sama, Eropa berusaha untuk mendiversifikasi mitra dagang dan rantai pasokannya untuk mendukung negara-negara yang ‘berpikiran sama’ di Asia, Amerika Latin, dan tempat lain.

Sebuah pertemuan dengan ekspektasi yang tinggi

Bagi para pengamat Eropa dan China, KTT Uni Eropa-China ke-24 di Beijing, yang pertama kali diadakan secara langsung dalam empat tahun terakhir, merupakan acara yang sangat dinanti-nantikan. Setelah pertemuan Joe Biden dengan Xi Jinping pada bulan November di mana bisnis keamanan terkait Taiwan dibahas secara memuaskan, Uni Eropa dapat mempertahankan fokus KTT tahun ini pada isu-isu ekonomi setelah KTT sebelumnya pada bulan April 2022 didominasi oleh perang Ukraina.

Isu-isu yang dibahas termasuk subsidi China untuk sektor ekspor industri utama seperti kendaraan listrik, yang dianggap merusak persaingan Eropa. Brussels telah meluncurkan investigasi terhadap kelebihan kapasitas ini dan berencana untuk menyelidiki sektor-sektor lain seperti perangkat medis juga. Masalah utama lainnya adalah defisit perdagangan besar-besaran Eropa dengan China, mitra dagang terbesarnya, yang mencapai €400 miliar pada tahun 2022. Uni Eropa berlomba-lomba untuk menciptakan lapangan yang lebih seimbang dan keterbukaan yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan Eropa. Upaya penting ketiga adalah membatasi ekspor barang-barang China yang berkontribusi pada kompleks industri militer Rusia dan meningkatkan kemampuan teknologi Moskow. Diperkirakan lebih dari 70% komponen berteknologi tinggi dan produk multiguna dipasok ke Rusia oleh China telah mengundang kemarahan dan risiko sanksi Uni Eropa terhadap setidaknya 13 perusahaan China.[1] Inggris baru saja mengumumkan sanksi baru terhadap entitas-entitas China yang diduga mendorong mesin perang Putin.[2]

Brussels telah meluncurkan investigasi terhadap kelebihan kapasitas ini dan berencana untuk menyelidiki sektor-sektor lain seperti perangkat medis juga.

KTT ini diadakan pada saat hubungan Uni Eropa dan China yang membeku dan juga perang Rusia-Ukraina yang hampir memasuki tahun kedua. Yang sangat mengecewakan Eropa, China belum menggunakan pengaruhnya dengan Rusia secara berarti untuk menghentikan perang, dan Eropa telah mengekstrapolasi beberapa pelajaran pahit yang telah dipelajarinya dari ketergantungannya yang berlebihan pada energi Rusia ke dalam hubungannya dengan China.

Keseimbangan antara risiko dan kepentingan

Sejak pandemi Covid19, keterlibatan Eropa dengan China menjadi lebih bersyarat dan semakin diawasi berdasarkan persenjataan rantai pasokan Beijing, pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong, dan sanksi balas-membalas terhadap para pejabat yang menyebabkan Perjanjian Komprehensif Uni Eropa-China tentang Investasi (CAI) dibekukan. Blokade impor Lithuania oleh China setelah keputusan Vilnius untuk membuka Kantor Perwakilan Taiwan dan distorsi pasar tunggal Uni Eropa yang terjadi kemudian turut berkontribusi pada ketegangan yang terjadi. Selain itu, sejumlah perkembangan telah terjadi di tingkat negara anggota seperti keluarnya Italia secara resmi dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (yang akan diperpanjang selama empat tahun), mengikuti jejak negara-negara Baltik yang keluar dari BRI segera setelah penandatanganan “kemitraan tanpa batas” antara Rusia dan China. Perkembangan ini telah membuat tindakan penyeimbangan Uni Eropa sejak Maret 2019, yang secara bersamaan melabeli China sebagai “mitra, pesaing, dan saingan sistemik”, menjadi lebih menantang.

Jika pernyataan Von der Leyen baru-baru ini, yang mengakui “elemen eksplisit persaingan dalam hubungan” di tengah-tengah tujuan Beijing untuk “perubahan sistemik tatanan internasional dengan China sebagai pusatnya” adalah sesuatu yang bisa dipercaya,[3] Brussels bermaksud melakukan bisnis selama KTT. Eropa dapat berada di atas angin mengingat konteks perlambatan ekonomi China yang membuka jalan bagi potensi konsesi di tengah-tengah keinginan Beijing untuk kebijakan Eropa yang lebih independen dan jauh dari tekanan trans-Atlantik.[4]

Namun, “de-risking”, dengan tujuan untuk membatasi saling ketergantungan di sektor-sektor strategis dan penting, hanya akan membuahkan hasil jika kebijakan-kebijakan dikoordinasikan secara efektif di antara negara-negara anggota, yang banyak di antaranya tidak melihat dengan mata kepala sendiri dalam hal China. Terlepas dari pembicaraan hawkish, para pemimpin Eropa arus utama baru-baru ini berbondong-bondong ke China untuk mengejar kepentingan komersial sementara para tersangka seperti Viktor Orban dari Hongaria terus mendorong hubungan yang lebih dekat dengan Beijing. Selain itu, ketergantungan Eropa yang berlebihan pada bahan baku China untuk transisi ramah lingkungannya juga memperumit ambisi untuk mengurangi risiko.

Tantangan bagi Eropa adalah manajemen yang lebih efektif atas ketergantungan mereka dengan China. Hal ini akan melibatkan perlindungan kepentingan ekonomi Eropa dan mempertahankan akses ke pasar China yang menguntungkan sambil mengelola risiko keamanan.

Di pihak Beijing, kemampuannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan Eropa akan bergantung pada kesediaannya untuk mengalah pada kekhawatiran Eropa dan mengatasi masalah-masalah yang sebenarnya. Mengingat ketidaksesuaian antara retorika dan tindakan China secara umum, Brussels tidak perlu menahan nafas.

[1] Finbarr Bermingham. EU says up to 70% hi-tech imports ‘killing Ukrainians’are reaching Russian military via China. South China Morning Post. 22 September 2023. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3235536/eu-says-70-hi-tech-imports-killing-ukrainians-are-reaching-russian-military-china

[2] Foreign, Commonwealth & Defelopment Office. UK hits military suppliers propping up Russia’s war machine. 6 Desember 2023. https://www.gov.uk/government/news/uk-hits-military-suppliers-propping-up-russias-war-machine

[3] European Commission. Speech by President von der Leyen at the EU Ambassadors Conference 2023. 6 November 2023. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_5581

[4] Global Times. Xi urges EU to formulate independent understanding and policy toward China. 1 April 2022. https://www.globaltimes.cn/page/202204/1257419.shtml

January 26 2024

Implikasi global dari kolaborasi bioteknologi China-Rusia

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think Biosecurity, Biotechnology, China-Rusia, Foreign Policy 0

Pada tahun 2019, China dan Rusia memperkuat kolaborasi mereka dalam inovasi ilmiah dan teknologi.[1] Kolaborasi ini, yang dimulai sejak tahun 1990-an,[2] diluncurkan kembali dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh Presiden China Xi Jinping pada Maret 2023,[3] sebelum ia mengunjungi Rusia. Pada tahun 2021, Rusia dan China meluncurkan peta jalan penelitian dan eksplorasi bulan.[4] Kolaborasi antara kedua negara ini juga mencakup penginderaan jarak jauh, komponen elektronik untuk aplikasi penerbangan luar angkasa, dan pemantauan puing-puing luar angkasa.[5] Dalam kerja sama teknologi nuklir dan energi,[6] kedua negara telah melakukan pembangunan unit pembangkit ketujuh dan kedelapan. Unit daya ketiga dan keempat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Tianwan dan unit daya keempat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Xudabao di China diluncurkan pada Mei 2021. Selain itu, kedua negara telah menjanjikan penyelesaian pipa lintas batas untuk memasok gas alam melintasi rute Beijing, Shanghai, dan Tianjin.[7]

Selain itu, Dana Investasi Rusia-China didirikan oleh Dana Investasi Langsung Rusia dan China Investment Corporation.[8] Sebagian besar pendanaan dan investasi yang akan datang di bidang kolaborasi antara China dan Rusia ini dikaitkan dengan Inisiatif Sabuk Jalan,[9] yang memperluas penelitian di pusat-pusat penelitian universitas di bidang biologi, ilmu pengetahuan material, dan eksplorasi ruang angkasa. Sejarah kerja sama ini mendukung konvergensi strategis terhadap sektor bioteknologi, karena kedua negara mengakui potensi bidang ini untuk tidak hanya mendorong kemajuan ilmiah mereka, tetapi juga membentuk kembali lanskap ilmiah global.

Ada banyak dimensi dari kolaborasi bioteknologi China-Rusia, yang menggali akar sejarahnya, implikasi yang luas, rintangan, dan konsekuensi potensial, termasuk dampaknya terhadap perang biologis dan keamanan hayati.

China telah menguraikan tujuan bioteknologi dalam strategi Made in China 2025, termasuk obat-obatan inovatif.[10] Demikian pula, Rusia merilis strategi Pharma 2030 pada Desember 2021.[11] Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan produksi obat-obatan dan peralatan medis serta inovasi,

Salah satu domain penting dari kolaborasi ini terletak pada genetika dan genomik. Keanekaragaman genetik yang sangat besar di kedua negara menyediakan platform yang belum pernah ada sebelumnya untuk penelitian bersama guna mengungkap dasar-dasar genetik yang rumit dari berbagai penyakit. Dengan menyatukan sumber daya mereka yang besar, kumpulan data yang luas, dan keahlian ilmiah, China dan Rusia dapat mempercepat laju penelitian genom dan memetakan arah untuk pengobatan yang dipersonalisasi dan pendekatan inovatif untuk pencegahan penyakit. Hal ini berimplikasi pada populasi mereka dan lanskap inovasi perawatan kesehatan dan bioteknologi global yang lebih luas.[12]

Kedua negara telah mengalami peningkatan kapasitas bioteknologi dalam dekade terakhir. China, misalnya, memiliki nilai pasar bioteknologi hampir USD 4 miliar pada tahun 2021.[13] Demikian pula, Rusia juga telah mulai memperluas penelitian dan investasi pasar di bidang bioteknologi, terutama sejak munculnya vaksin SARS-Cov, Sputnik V.[14] Meskipun ekspansi pasar Rusia belum berkembang untuk bersaing dengan negara lain yang lebih besar,[15] kolaborasinya dengan China dapat mengindikasikan pertumbuhan di masa depan di bidang ini.

Meskipun ada keterbatasan dalam industri bioteknologi nasional mereka, Rusia dan China telah meningkatkan kolaborasi di bidang bioteknologi; salah satu contoh penting termasuk perusahaan Rusia Biocad dan produsen China Shanghai Pharmaceuticals Holding (SPH) yang berkolaborasi untuk mengkomersialkan obat-obatan di pasar China. Usaha ini menerima pendanaan yang signifikan, dengan SPH memegang 50,1% dan Biocad 49,9%.[16]

Implikasi Global

Namun, pertumbuhan program bioteknologi China dan Rusia dan kolaborasi mereka telah memicu kekhawatiran di negara-negara lain. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat (AS), menyoroti mereka sebagai negara yang harus dipantau karena “informasi yang tidak dapat diandalkan”, seperti yang dinyatakan dalam Tinjauan Postur Biodefence 2023.

Pada tahun 2022, AS merilis Strategi dan Rencana Implementasi Biodefensi Nasional[17] dan Tinjauan Postur Biodefensi 2023[18] yang telah diperbarui. Tinjauan postur Biodefence 2023 menyoroti perlunya pendekatan biosekuriti untuk biodefence. Demikian pula, Inggris telah merilis strategi keamanan biologis, di mana invasi Rusia ke Ukraina telah disorot dalam sebuah studi kasus yang terkait dengan peningkatan Flu Burung.[19] Di luar kekhawatiran yang berkaitan langsung dengan Rusia dan China, strategi-strategi ini, termasuk Manual Keamanan Hayati India untuk Laboratorium Keamanan Publik,[20] menyoroti kebutuhan mendesak akan kesiapan biowarfare dan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam bidang bioteknologi untuk menangani kegiatan yang tidak dilaporkan atau aktor non-negara dan bioterorisme.[21]

Menanggapi pergeseran global dalam investasi dan inovasi ke dalam bioteknologi, yang didahului oleh kekhawatiran akan pandemi dan potensi pandemi di masa depan, wilayah lain, termasuk Uni Eropa[22] dan Afrika,[23] juga memprioritaskan strategi keamanan hayati dan keamanan hayati.

Keamanan hayati dan keamanan hayati menjadi perhatian yang semakin besar bagi negara-negara di dunia dalam dekade mendatang, sehingga banyak negara yang menyoroti bidang ini dalam strategi mereka. Namun, dengan adanya kolaborasi antar negara yang dianggap tidak dapat diandalkan, strategi ini juga harus mempertimbangkan untuk menanggapi informasi yang salah dan niat jahat.

Menanggapi kolaborasi China-Rusia

Ketika potensi ancaman perang biologis membayangi, strategi saja tidak cukup dan upaya kolaboratif ekonomi yang lebih besar terbukti menjadi sangat penting dalam mengembangkan strategi canggih untuk mendeteksi, mencegah, dan memitigasi ancaman bioteroris. Gabungan keahlian mereka dalam bidang genetika dan bioteknologi menawarkan potensi untuk menciptakan sistem respons cepat, diagnostik canggih, dan tindakan pencegahan terhadap agen biowarfare potensial. Kolaborasi semacam itu dapat mengatasi penerapan strategi dan kekhawatiran seputar kerja sama China-Rusia, ancaman aktor non-negara, dan pandemi di masa depan.

Menciptakan aliansi bilateral kolaboratif antara India dan AS di bidang pertumbuhan dan inovasi bioteknologi dapat membantu melawan potensi kolaborasi Sino-Rusia yang tidak menghambat pembangunan global tetapi tetap memprioritaskan kebutuhan ekonomi lainnya. Aliansi semacam ini juga dapat dikembangkan di bawah kemitraan multilateral seperti Quad (Aliansi Strategis Kuadrilateral (India, Jepang, Australia, AS)) atau I2U2 (India, Israel, Inggris, AS). Kita bisa melihat kemajuan India di pasar global dengan kemajuan kolaboratif dalam pengembangan vaksin. Teknologi diagnostik dan pengawasan yang diperluas yang sama membuktikan komitmen mereka terhadap keamanan dan kesiapsiagaan internasional.[24] Mereka menyediakan platform yang lebih signifikan bagi negara-negara di belahan dunia selatan dan negara-negara yang akan datang untuk bersaing dengan negara-negara seperti Rusia dan China.

Perjalanan kolaborasi bioteknologi China-Rusia, khususnya yang menekankan pada kesiapan biowarfare, memang penuh dengan tantangan. Pertimbangan geopolitik, seluk-beluk seputar inovasi medis, perdagangan dan investasi, serta kompleksitas harmonisasi peraturan memerlukan navigasi.[25] Mempertahankan keberhasilan kolaborasi ini menuntut pengembangan kemitraan global lebih lanjut di antara negara-negara lain di tingkat bilateral/trilateral, rasa saling percaya, alokasi sumber daya yang adil, dan berbagi pengetahuan dalam suasana persahabatan.

Langkah-langkah yang diambil selama pandemi COVID-19 baru-baru ini menyoroti urgensi dan efektivitas kerja sama global dalam menangani penyakit menular yang muncul dan ancaman bioterorisme. Komunitas internasional menyaksikan bagaimana pengembangan dan distribusi vaksin yang cepat dapat dicapai melalui upaya kolaboratif lintas batas. Inisiatif bersama siap untuk menghasilkan terobosan dalam biofarmasi, pengobatan regeneratif, bioinformatika, dan kesiapsiagaan biowarfare.

Kolaborasi bioteknologi China-Rusia, ditambah dengan fokus strategisnya pada farmasi dan pertumbuhan ekonomi hingga ruang angkasa dan aplikasi BRI, telah menyerukan keprihatinan global tentang masa depan globalisasi. Kekhawatiran tambahan seputar kesiapan biowarfare melambangkan lanskap kemitraan ilmiah yang terus berkembang dan menyeimbangkan hal yang sama dengan aliansi geopolitik. Dengan memanfaatkan keahlian mereka yang saling melengkapi dalam bidang genetika, genomik, perawatan kesehatan, dan kesiapsiagaan biowarfare, China dan Rusia siap untuk mendefinisikan kembali kontur industri bioteknologi, merevolusi hasil kesehatan global, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan keamanan global. Ketika mereka dengan mahir menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di depan, negara-negara ekonomi terkemuka lainnya, termasuk India, juga harus memajukan pertumbuhan mereka dalam bioteknologi dan menangani pasar global melalui kolaborasi.

[1] Xinhua. China, Russia agree to upgrade relations for new era. 6 Juni 2019. http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/06/c_138119879.htm

[2] CGTN. China-Rusia sci-tech collaboration show “strong momentum”. 20 Maret 2023. https://news.cgtn.com/news/2023-03-20/China-Russia-sci-tech-collaboration-shows-strong-momentum–1ijPOOmC4Jq/index.html

[3] CGTN. Full text of Qi’s signed article on Russia Media. 20 Maret 2023. https://newsus.cgtn.com/news/2023-03-20/President-Xi-signed-article-on-Russian-media-ahead-of-his-state-visit-1ijFDiHdAli/index.html

[4] CGTN. China-Rusia sci-tech collaboration show “strong momentum”. 20 Maret 2023. https://news.cgtn.com/news/2023-03-20/China-Russia-sci-tech-collaboration-shows-strong-momentum–1ijPOOmC4Jq/index.html

[5] Ibid.

[6] Op.Cit.

[7] CGTN. China-Rusia sci-tech collaboration show “strong momentum”. 20 Maret 2023. https://news.cgtn.com/news/2023-03-20/China-Russia-sci-tech-collaboration-shows-strong-momentum–1ijPOOmC4Jq/index.html

[8] Russia-China Investment Fund. http://rcif.com/

[9] Svitlana Lebedonko.The Rise of Sino-Russian Biotech Cooperation. Foreign Policy Reseach Institute. 9 Mei 2022. https://www.fpri.org/article/2022/05/the-rise-of-sino-russian-biotech-cooperation/#_ftn26

[10]L.E.K. & AMCHAM. Innovation in China, “Made in China2025”and Implications for Healthcare MNCs. JUli 2018. https://www.lek.com/sites/default/files/insights/pdf-attachments/Chinas-Healthcare-Innovation-by-Made-in-China-2025-and-Implications-for-MNCs_JUL06.pdf

[11] International Trade Administration U.S. Russia-Country Commercial Guide. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/russia-pharmaceuticals

[12] Svitlana Lebedonko.The Rise of Sino-Russian Biotech Cooperation. Foreign Policy Reseach Institute. 9 Mei 2022. https://www.fpri.org/article/2022/05/the-rise-of-sino-russian-biotech-cooperation/#_ftn26

[13] Kiki Han, Franck Le Deu, Fanfnnf Zhang and Josie Zhou. The dawn of China bipharma innocatrion. McKinsey. 29 Oktober 2021. https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/the-dawn-of-china-biopharma-innovation

[14] Gigi Kwik Gronvall and Aurelia Attal-Juncqua. Assessing the Trajectory of Biological Research and Development in the Russian Federation. National Defense University. 16 Januari 2023. https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/3262779/assessing-the-trajectory-of-biological-research-and-development-in-the-russian/

[15] Ibid.

[16] Svitlana Lebedonko.The Rise of Sino-Russian Biotech Cooperation. Foreign Policy Reseach Institute. 9 Mei 2022. https://www.fpri.org/article/2022/05/the-rise-of-sino-russian-biotech-cooperation/#_ftn26

[17] White House. National Bidefense Strategy and Implementation Plan. Oktober 2022. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/National-Biodefense-Strategy-and-Implementation-Plan-Final.pdf

[18] U.S. Department of Defense. 2023 Biodefense Posture Review. https://media.defense.gov/2023/Aug/17/2003282337/-1/-1/1/2023_BIODEFENSE_POSTURE_REVIEW.PDF

[19] Cabinet Office of UK. UK Biological Security Strategy (HTML). 12 Juni 2023. https://www.gov.uk/government/publications/uk-biological-security-strategy/uk-biological-security-strategy-html

[20] Government of India Ministry of Health. Biosafety Manual for Public Health Laboratories. https://ncdc.mohfw.gov.in/WriteReadData/l892s/File608.pdf

[21] Biological Weapons Nonproliferation. https://tutorials.nti.org/biological-weapons-nonproliferation/bioterrorism/#:~:text=Even%20after%20obtaining%20a%20pathogen,whilst%20circumventing%20law%20enforcement%20measures.

[22] Svet Lustig Vijay. Europe to establish emergency biodefense olan to respond to coronavirus variants-more local manufacturing for rapid scale up of new vaccines & Boosters. Health Policy Watch. 17 Februari 2021. https://healthpolicy-watch.news/europe-to-establish-emergency-biodefense-plan-to-respond-to-coronavirus-variants/

[23] African Union & Africa CDC. Development of a National Biosafety and Biosecurity Strategy. 13 Juni 2022. https://africacdc.org/download/development-of-a-national-biosafety-and-biosecurity-strategy/

[24] Shravistha Ajaykumar. India’s potential influence on the need for global governance of biobanks. ORF. 4 Juli 2023. https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-potential-influence-on-the-need-for-global-governance-of-biobanks

[25] Emily Harding & J.Stephen Morrison. Biodefense Posture Raise Alarms about New Threats but Speaks Softly on China. CSIS. 23 Agustus 2023. https://www.csis.org/analysis/biodefense-posture-review-raises-alarms-about-new-threats-speaks-softly-china

The Chinese flag and business background 3d rendering

January 3 2024

Seperti apa kebijakan ekonomi China di tahun 2024?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Economy, Think China, Kebijakan Ekonomi China, Kebijakan Fiskal, Xi Jinping 0

Konferensi Kerja Ekonomi Pusat China 2023 (CEWC), sebuah mekanisme pertemuan tahunan Partai Komunis China di mana arah ekonomi negara untuk tahun mendatang dibahas dan disepakati oleh para pemangku kepentingan dimana CEWC ditutup pada tanggal 12 Desember 2023. Hasil pertemuan tersebut menekankan pada jalur yang berorientasi pada stabilitas untuk ekonomi China pada tahun 2024.[1] Secara keseluruhan, garis tindakan tampaknya cukup jelas, setidaknya dari pertimbangan CEWC yakni beralih dari pertumbuhan yang dipimpin oleh ekspor ke pertumbuhan yang dipimpin oleh permintaan domestik, memperluas proses produksi berkualitas tinggi, mencapai kemandirian dalam teknologi penting tetapi berkolaborasi dengan mitra dagang jika diperlukan, dan memastikan disiplin keuangan di samping stabilitas dana dan likuiditas. Tidak perlu dikatakan lagi, banyak dari tujuan-tujuan ini telah diulangi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi beberapa di antaranya membutuhkan reformasi struktural yang intens, termasuk dengan cara meninggalkan kepercayaan dan praktik-praktik yang telah lama dipegang teguh oleh China.

Sebagai permulaan, CEWC 2023 mengakui bahwa China memang meninggalkan perencanaan kebijakan ekonomi yang penuh gejolak selama tiga tahun selama pandemi COVID-19, dan sekarang berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi di bidang-bidang utama.

Area kunci pertama, dalam hal ini, adalah sirkulasi ganda. Karena permintaan global terus menurun di tengah meningkatnya sentimen proteksionisme dan ‘penghilangan risiko’, sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas di sektor manufaktur China tidak tertangani, negara ini sekarang melihat ke dalam untuk meningkatkan konsumsi domestik dan hanya memungkinkan hubungan yang saling melengkapi dengan permintaan internasional. Presiden Xi Jinping menyebut hal ini sebagai “Pola Pembangunan Baru,” dan merupakan reformasi struktural yang ambisius untuk negara yang dikenal sebagai pusat manufaktur dunia. Oleh karena itu, kemungkinan besar ke depannya, China akan semakin menekankan pada permintaan domestik sebagai andalan pertumbuhan ekonomi, dengan permintaan internasional sebagai pelengkap.

Peralihan ke permintaan domestik kini telah menekankan konsep pertumbuhan ekonomi “berkualitas tinggi”, yaitu pertumbuhan yang hanya didukung oleh keberhasilan kuantitatif dan tidak digantikan olehnya. Bagi Partai Komunis China, mengatasi kontradiksi ekonomi dan pembangunan utama abad ini adalah kunci untuk memastikan legitimasi domestik, dan di bawah kepemimpinan Xi Jinping, kontradiksi utama adalah antara pembangunan yang tidak seimbang dan tidak memadai dan kebutuhan rakyat yang terus meningkat untuk standar kehidupan yang lebih baik.[2] Tentu saja, kebutuhan akan kehidupan yang lebih baik telah menjadi fondasi untuk pertumbuhan berkualitas tinggi, di samping kebutuhan untuk memfokuskan sumber daya pada kemandirian khusus, yang didorong oleh kontestasi geopolitik AS-China dan penurunan ekspor.

Fokusnya sekarang juga ialah menghidupkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor yang membutuhkan pertumbuhan berkualitas tinggi, seperti teknologi tinggi dan manufaktur berkelanjutan, sementara hanya sedikit ketentuan yang dibuat untuk segmen manufaktur kelas bawah dalam pembacaan CEWC. Pertanian, bagaimanapun juga masih merupakan sector yang terus mendapat perhatian, mengingat sektor ini masih terus berkontribusi sekitar 7,3 persen terhadap PDB China, dan sekitar 5 persen terhadap pertumbuhan PDB (pada tahun 2022).[3] Selain itu, insentif yang terkait dengan pertanian selaras dengan tujuan kebijakan lainnya seperti “revitalisasi pedesaan” dan ketahanan pangan. Pada saat yang sama, rencana ekonomi ini juga bertujuan untuk memajukan pertanian secara teknologi melalui pendirian “pusat inovasi pertanian.”

Kemandirian dalam teknologi inti terus menjadi tujuan yang berulang kali diulang-ulang dan eksplisit untuk kebangkitan ekonomi China, dengan latar belakang semakin intensifnya kontrol ekspor terkait teknologi yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya yang berbasis isu dan perjanjian (seperti Belanda dan Jepang) terhadap China. Meskipun demikian, bahasa pembacaan CEWC telah berubah dari “peningkatan diri” dalam teknologi tinggi pada tahun 2022 menjadi “kekuatan” pada tahun 2023. Secara spekulatif, mungkin saja pergeseran dari peningkatan diri menjadi demonstrasi kekuatan disebabkan oleh peningkatan kepercayaan diri CPC pada tahun lalu, di tengah perkembangan seperti pengembangan chip 7 nanometer oleh Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC),[4] perusahaan fabrikasi China, beberapa bulan yang lalu, serta langkah lain dalam penerapan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence – AI) di bidang pertahanan. Hal ini juga dapat berarti bahwa sekarang ada fokus untuk memperkuat inovasi dan kemajuan dalam teknologi inti di mana China telah menunjukkan kemampuannya.

Di dalam negeri, sikap terhadap kebijakan keuangan tetap sama-mengikuti “kebijakan moneter yang hati-hati” dan “kebijakan fiskal yang proaktif.” Hal ini juga ditegaskan kembali pada Konferensi Kerja Keuangan Pusat yang berlangsung sebulan yang lalu dan sekarang telah menjadi bagian dari mandat implementasi Komisi Keuangan Pusat yang baru dibentuk yang dipimpin oleh Perdana Menteri Li Qiang.[5] Di bawah ‘kebijakan fiskal proaktif’, pada tahun lalu, China telah memobilisasi kebijakan seperti potongan pajak untuk perusahaan-perusahaan menengah dan kecil, serta potongan suku bunga untuk pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan mereka untuk meringankan beberapa tekanan utang dan terus berinvestasi baik dalam menjaga karyawan tetap mendapatkan gaji reguler (yang berlaku untuk UMK) atau dalam pengembangan infrastruktur tanpa hambatan (yang berlaku untuk pemerintah daerah).

Gagasan untuk meringankan utang pemerintah daerah (LGFV), misalnya, dibahas pada pertemuan Politbiro yang diadakan pada bulan Juli 2023,[6] di mana dinyatakan bahwa paket keringanan utang sangat penting untuk pemerintah daerah dan pemerintah lokal. Pada bulan Oktober 2023, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional menyetujui penerbitan obligasi khusus senilai CNY 1 triliun[7] untuk beberapa pemerintah daerah setelah beberapa bencana alam seperti banjir dan angin topan, sehingga rencana pemulihan pascabencana dan ketahanan infrastruktur mereka tetap berjalan seperti biasa. Tentu saja, ini bukan dana talangan LGFV secara langsung, tetapi memberikan ruang di atas anggaran untuk pemerintah daerah yang mengalami kesulitan pendanaan yang juga menghadapi beban berat dalam pemulihan bencana.

Namun pada saat yang sama, pembacaan CEWC 2023 telah memberikan peringatan yang cukup keras kepada pemerintah daerah, bahwa mereka harus terbiasa berhemat. Hal ini ditambah dengan peringatan tentang pengawasan ketat terhadap disiplin keuangan. Bukan rahasia lagi bahwa di tengah-tengah investasi swasta domestik yang menggeliat yang memberikan dorongan pada dana pemerintah provinsi untuk proyek-proyek infrastruktur mereka, beban utang pemerintah daerah telah meningkat. Meskipun angkanya berbeda-beda, utang LGFV yang tercatat di RRT adalah sekitar US$ 60 triliun.[8] Utang ini termasuk pinjaman, obligasi, dan pinjaman bank bayangan. Jadi, sorotan kebijakan ekonomi dalam hal ini bukanlah dana talangan, melainkan “kesinambungan fiskal”.

Kebijakan moneter akan mengikuti pendekatan yang sama, di mana tingkat likuiditas dalam perekonomian akan distabilkan, dan pemasukan likuiditas yang berlebihan akan dihindari. Hal ini berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh mantan Wakil Perdana Menteri China Liu He di Forum Davos pada awal tahun ini, di mana ia berjanji untuk memberikan “transfusi darah” kepada perekonomian. Namun, ini bukan berarti bahwa perhatian pada stabilitas tidak bijaksana, mengingat Yuan telah terdepresiasi 8% terhadap dolar pada tahun 2023. Sentimennya berbeda pada bulan Januari 2023 ketika mata uang mencapai puncaknya setelah penghapusan kebijakan Zero-COVID. Selain itu, faktor-faktor penting seperti kurangnya kepercayaan pendapatan, meningkatnya pengangguran terhadap rasio ketergantungan usia yang meningkat, stagnasi tabungan rumah tangga di titik tertinggi, dan arus keluar modal yang diperburuk oleh permusuhan geopolitik, semuanya menunjukkan bahwa menyuntikkan lebih banyak likuiditas tidak akan ada gunanya karena sentimen investasi dan pinjaman secara keseluruhan menurun.

Akhirnya, untuk meringankan beberapa kekhawatiran ekonomi yang disebabkan oleh pelarian modal dan persaingan geopolitik, selain menegaskan kembali kemandirian dan pertumbuhan yang dipimpin oleh konsumsi domestik, CEWC 2023 telah membuat ketentuan yang menarik untuk “mempromosikan perdagangan yang seimbang” untuk “meningkatkan permintaan internasional.” Tampaknya dari pernyataan ini, China bersedia untuk menurunkan beberapa pagar terhadap akses ke pasarnya untuk mitra dagang utamanya, terutama Uni Eropa, yang sekarang semakin menekankan pada “de-risking”. Dengan demikian, perdagangan dapat menjadi lebih “seimbang” dan tidak selalu berpihak pada China. Hal ini tidak hanya membantu China untuk terus berada di jalur menuju “keterbukaan,” yang telah diserukan berkali-kali dalam pembacaan CEWC, tetapi juga memenuhi tujuan dua arah untuk memungkinkan pertumbuhan berkualitas tinggi China dan menghindari pemisahan yang nyata. Pada saat yang sama, hal ini memungkinkan China untuk memfokuskan sumber dayanya yang terbatas pada kemandirian di bidang-bidang utama seperti teknologi tinggi dan kerawanan pangan, di mana kontestasi geopolitik dengan AS sepertinya tidak akan mereda dalam waktu dekat.

[1] People’s Daily. Central Economic Work Conference held in Beijing. 13 Desember 2023. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2023-12/13/nw.D110000renmrb_20231213_1-01.htm?utm_source=substack&utm_medium=email

[2] The State Council the People’s Republic of China. Xi: Principal contradiction facing Chinese society has evolved in new era. 18 Oktober 2017. https://english.www.gov.cn/news/top_news/2017/10/18/content_281475912458156.htm

[3] C. Textor. Distribution of the gross domestic product (GDP) across economic sectors in China from 2012 to 2022. Statista. 2 Januari 2024. https://www.statista.com/statistics/270325/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-china/

[4] Matthew Schleich & William alan Reinsch. Contextualizing the National Security Concern over China’s Domestically Produced High-End Chip. CSIS. 26 September 2023. https://www.csis.org/analysis/contextualizing-national-security-concerns-over-chinas-domestically-produced-high-end-chip#:~:text=China’s%20SMIC%20has%20been%20able,for%20chips%20than%20Huawei’s%20cellphones.

[5] Xinhua. Chineses premier presides over meeting of Central Financial Commission. 21 November 2023. https://english.news.cn/20231121/e346fd7a021145cb892e2228630dc930/c.html

[6] Fitch wire. Further Measures to Tackle China’s Local-Government Debt Risk Probable. 6 Agustus 2023. https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/further-measures-to-tackle-chinas-local-government-debt-risk-probable-06-08-2023

[7]Xinhua News Agency. Insights into the implications of my country‘s additional issuance of 1 trillion yuan in national debt in 2023. 24 Oktober 2023. https://www.gov.cn/zhengce/202310/content_6911401.htm

[8] Li Gu & Tom Westbrook. What Risk ? China investors snap up local government bonds as Beijing tackles big debts. Reuters. 17 Oktober 2023. https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/what-risk-china-investors-snap-up-local-government-bonds-beijing-tackles-big-2023-10-17/#:~:text=Thanks%20to%20the%20perceived%20government,threat%20to%20China’s%20financial%20stability.

A Philippine flag flutters as the nuclear-powered aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN-76) is seen anchored off Manila bay on June 26, 2018. - A US aircraft carrier visited the Philippines on June 26, the third such call in four months, as its admiral hailed America's "enduring presence" in a region where China's military build-up had raised tensions. (Photo by TED ALJIBE / AFP) (Photo by TED ALJIBE/AFP via Getty Images)

December 19 2023

Tensions Surge: China and the Philippines Trade Accusations Over South China Sea Incidents

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence China, Military, Philippines, Security, South China Sea, Tension 0

The latest in a series of maritime encounters between the two nations that have escalated tensions in the region, the Philippines and China accused each other of risky manoeuvres and triggering a collision in contested seas in the South China Sea through the first week of December of 2023. The Chinese Coast Guard and maritime militia vessels “harassed, blocked and executed dangerous manoeuvres on Philippine civilian supply vessels – in another attempt to illegally impede or obstruct a routine resupply and rotation mission” to the Second Thomas Shoal, according to a statement released on X by Jay Tarriela, a spokesperson for the National Task Force for the West Philippine Sea (NTF-WPS).

According to the Philippine Coast Guard, water cannon firing caused damage to at least two of their ships. However, the Chinese Coast Guard declared that it was enforcing “control measures against the Philippine vessels in accordance with the law” after Philippine ships “illegally intruded” in its waters. According to the report, a Philippine boat purposely veered and crashed in a risky and unprofessional manner with a Chinese boat, despite having ignored numerous warnings from China. However, the Chinese Coast Guard stated, “The Philippines bears full responsibility.”

To assert its claim to the Second Thomas Shoal, also known as Ayungin Shoal to Manila and Ren’ai Reef to Beijing, the Philippines grounded a former US Navy ship, the BRP Sierra Madre, in 1999. The Philippines now maintains troops stationed on the ship. China contests Manila’s claim, and the two nations have been squabbling over the hotly contested strait more and more frequently. In a statement released on December 10th, the Philippines claimed that one of its ships had been pulled back to Ulugan Bay on the island of Palawan by the Philippine Coast Guard, and that another vessel had sustained damage to its mast.

In addition, it stated that Unaizah Mae 1 (UM1), a different supply vessel, had reached BRP Sierra Madre successfully and that “resupply is ongoing,” even though the supply vessel had been struck by a Chinese Coast Guard ship. Asserting that China had “put the lives of our people at risk,” Tarriela declared, “We condemn, once again, its latest unprovoked acts of coercion and dangerous manoeuvres against a legitimate and routine Philippine rotation and resupply mission.”

As China has become more assertive in militarizing disputed islands and confronting its regional competitors over competing claims in the strategically significant and resource-rich waterway, maritime tensions around the vast South China Sea have intensified in recent years. Nearly the whole 1.3 million square miles of the South China Sea, along with most of its islands and sandbars—many of which are located hundreds of miles from the Chinese mainland—are claimed by Beijing as having “indisputable sovereignty.” In addition to being home to extensive, productive fishing grounds that support many lives and livelihoods, the canal is essential to global trade.