Vaksin

September 15 2022

China Menyetujui Vaksin Covid Inhalasi Pertama

Anita Susanto Asia Pacific, Health, News, Social and Culture China, COVID-19, Kesehatan, Vaksin 0

China menjadi negara pertama yang mengizinkan vaksin Covid-19 dengan metode inhalasi, membuka jalan bagi potensi penggunaan produk vaksin bebas jarum di Beijing. Produsen vaksin inhalasi, CanSino Biologics, mengatakan pada awal September bahwa regulator obat-obatan China telah menyetujui dosis vaksin inhalasi untuk penggunaan darurat sebagai vaksin penguat.

Vaksin yang dapat dihirup ini dikenal dengan nama Convidecia Air, memiliki metode berbeda dengan vaksin Covid-19 lainnya, Convidecia Air ini diberikan lewat hembusan udara dari nebulizer yang kemudian dihirup melalui mulut. Di sisi lain, vaksin Convidecia Covid-19 dengan metode suntik keluaran CanSino sendiri sudah digunakan di China dan telah disetujui di beberapa negara lain. Menurut database yang dikelola oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), produk baru CanSino adalah salah satu dari dua vaksin “inhalasi” khusus yang telah mencapai pengembangan fase klinis, karena sejumlah perusahaan di seluruh dunia meneliti cara-cara inovatif untuk memberikan perlindungan Covid-19 melalui hidung dan mulut.

Izin dari vaksin yang dihirup datang ketika beberapa kota di China memberlakukan lockdown kembali akibat penyebaran Covid skala besar dan pengujian massal sebagai tanggapan terhadap wabah skala kecil. China sampai saat ini masih menjadi negara yang ketat dalam menghalau penyebaran Covid dengan kebijakan nol-Covid yang ketat. Lebih dari 70 kota di China telah ditempatkan di bawah penguncian Covid penuh atau sebagian sejak akhir Agustus, berdampak pada lebih dari 300 juta orang, menurut penghitungan CNN.

China Daratan melaporkan 1.848 kasus virus corona baru untuk 3 September, termasuk infeksi bergejala dan tanpa gejala, dibandingkan dengan 1.988 kasus baru sehari sebelumnya. Tingkat vaksinasi yang rendah di kalangan orang tua adalah salah satu alasan medis yang digunakan oleh otoritas China untuk membenarkan tindakan pengendalian penyakit yang sedang berlangsung.

Dalam rilis berita, CanSino mengatakan Convidecia Air “dapat menginduksi imunitas humoral, seluler, dan mukosa yang kuat.” Dalam sebuah penelitian kecil yang diterbitkan pada bulan Agustus, peneliti CanSino melaporkan bahwa pada orang yang mendapat dua dosis suntikan vaksin CoronaVac, booster vaksin inhalasi meningkatkan kadar antibodi dibandingkan dengan dosis ketiga CoronaVac yang disuntikkan.

Secara global, produsen obat berlomba membuat vaksin generasi berikutnya yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap Covid, termasuk yang menggunakan metode pemberian dosis yang inovatif. Ada harapan bahwa vaksin non-suntikan ini, yang diberikan dalam bentuk tetes, semprotan atau tablet ke mulut dan hidung, juga dapat mencegah penyebaran infeksi dari orang ke orang.

Convidecia sendiri menggunakan virus tidak berbahaya yang disebut adenovirus untuk mengangkut instruksi untuk membuat protein lonjakan Covid ke dalam sel sehingga tubuh dapat membuat antibodi untuk melawannya. Sampai saat ini, tidak ada produk CanSino yang diizinkan untuk digunakan di Amerika Serikat, tetapi Organisasi Kesehatan Dunia awal tahun ini mendaftarkan versi Convidecia yang disuntikkan untuk penggunaan darurat.

Vaksin Covid-19 dengan jarum suntik dan gambar bendera Israel di latar belakang, Coronavirus SARS-CoV-2, vaksinasi (Stok Foto Getty Image)

January 24 2022

Pejabat Indonesia Dikabarkan Mengunjungi Israel Untuk Penanganan Virus Covid-19

Anita Susanto Asia Pacific, Health, News COVID-19, Indonesia, Israel, Vaksin 0

Kabar Kunjungan Ke Israel

Sekelompok delegasi yang terdiri dari sejumlah pejabat Indonesia dilaporkan mengunjungi Israel untuk membahas strategi penanganan virus Covid-19. Laporan terkait kunjungan ini pertama kali diungkap oleh Radio Angkatan Darat Israel, dikutip Associated Press pada 18 Januari 2022. “Pejabat kesehatan Indonesia (mengunjungi Israel) dengan tujuan mempelajari cara menangani pandemi virus corona dan bertemu dengan pejabat Israel,” menurut laporan dari radio tersebut.

Media Israel juga melaporkan bahwa pejabat Indonesia dan Israel juga sudah beberapa kali menggelar pertemuan rahasia dalam beberapa waktu terakhir. Terkait kabar ini, Kementerian Luar Negeri Israel tak mengonfirmasi atau pun membantah laporan tersebut. Israel hanya mengaskan bahwa negaranya percaya pada kerja sama internasional untuk meyelesaikan pandemi. Pemerintahan Indonesia juga membantah kabar pertemuan antara keduanya. Saat ini Indonesia dan Israel sedang dalam tahap normalisasi hubungan dan menguat terutama di bidang pertanian.

Laporan itu tidak merinci kapan kunjungan itu dilakukan, dengan mengatakan bahwa itu terjadi dalam “minggu-minggu terakhir”. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Indonesia Anthony Blinken dan Retno Marsudi juga disebut telah membicarakan mengenai hubungan Indonesia dan Israel ketika bertemu di Jakarta pada akhir tahun 2021.

Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik

Indonesia dan Israel sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik. Indonesia menolak membuka jalur diplomasi antara keduanya karena Indonesia menginginkan kemerdekaan dari Palestina. Tetapi, selama bertahun-tahun, Indonesia dan Israel tidak benar-benar tidak berinteraksi.

Walaupun tidak memiliki hubungan resmi, selama bertahun-tahun telah ada tawaran saluran belakang untuk menjalin hubungan resmi. Indonesia telah menolak untuk menormalkan hubungan dengan Israel sampai berdirinya negara Palestina merdeka, dan telah menjadi pendukung setia Palestina. Bulan lalu selama kunjungan ke Jakarta, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dilaporkan berdiskusi dengan pejabat Indonesia tentang normalisasi hubungan dengan Israel.

Normalisasi hubungan Israel dengan Indonesia merupakan salah satu tujuan AS, dimana lewat kesepakatan Abraham (Abraham Accord). Lewat kesepakatan ini, AS berharap bahwa hubungan Israel dengan negara-negara Islam dapat membaik. Tujuan dari kesepakatan Abraham ini adalah untuk mendorong upaya untuk mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya untuk memajukan budaya perdamaian seluruh umat manusia.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus (Foto oleh FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

November 12 2021

WHO: Eropa Kembali Menjadi Pusat Penyebaran Covid-19

Anita Susanto Europe, News, Social and Culture COVID-19, Vaksin, WHO 1

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ketua World Health Organization (WHO), mendesak negara-negara untuk menggunakan langkah-langkah agresif untuk menekan penyebaran Covid-19 di Eropa. Hal ini terjadi karena sejumlah negara di Eropa melaporkan peningkatan infeksi dan kematian akibat Covid-19 secara drastis.

WHO menunjukkan bahwa Eropa adalah satu-satunya kawasan yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 semenjak bulan lalu, dan tingkat rawat inap di seluruh benua telah berlipat ganda. Direktur regional WHO Hans Kluge mengatakan laju penularan di seluruh wilayah itu “sangat memprihatinkan.”

Menurut Kluge, pekan lalu hampir terdapat 1,8 juta kasus baru dan 24.000 kematian baru dilaporkan. Di wilayah Eropa dan Asia Tengah terjadi peningkatan infeksi 6% dan peningkatan kematian 12% dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Eropa sendiri ini menyumbang 59% dari semua kasus secara global dan 48% dari kematian yang dilaporkan minggu lalu.

Walaupun negara di Eropa merupakan negara-negara produsen vaksin yang menyebabkan apartheid vaksin, dimana Pfizer hanya menjual 1% dari pasokannya ke PBB, dan Moderna hanya menyediakan 1 juta dosis ke negara berkembang pada akhir Oktober. Namun, justru kasus di Afrika dan Asia Tenggara turun 9% pada awal November 2021.

Berbanding terbalik dengan tingkat vaksinasi dan kasus di Eropa, Kluge mengatakan bahwa tingkat vaksinasi di Eropa telah melandai dan tengah mengalami gelombang keempat. Di Eropa hanya 47% masyarakat yang telah divaksinasi penuh terhadap Covid-19. Terdapat delapan negara yang memiliki tingkat vaksinasi lebih dari 70% tetapi, terdapat dua negara yang tingkat vaksinasinya di bawah 10%. Walaupun terjadi ketimpangan dalam distribusi vaksinasi, dimana

Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn pada awal November memperingatkan akan ada sanksi ketat bagi masyarakat yang tidak ingin divaksinasi. Spahn juga mengatakan kepada wartawan pada 4 November lalu bahwa dalam satu hari, Spahn lebih sering dimintai sertifikat vaksinasi di Roma selama Konferensi Tingkat Tinggi G20 daripada di Jerman dalam empat minggu. Pernyataan ini menjadi bukti bahwa dua alasan utama Kluge terkait lonjakan jumlah kasus di Eropa. Yaitu cakupan vaksinasi yang tidak memadai dan relaksasi kesehatan masyarakat dan langkah-langkah sosial pencegahan penyebaran virus.

Akibat gelombang baru ini, WHO memperingatkan para pejabat AS untuk mempelajari Eropa, pusat global pandemi virus Covid-19 saat ini, dan belajar dari kesalahannya. Walaupun begitu, pada awal November, AS justru membuka kembali perbatasannya untuk para wisatawan setelah menutupnya selama 18 bulan. Sampai pada 11 November 2021, menurut Robert Koch Institute, Jerman menjadi negara dengan kasus harian terbanyak yang mencapai angka 50.000 untuk pertama kalinya.

1_Youth-Day-celebrations-in-North-Korea-Pyongyang-31-Aug-2021

September 16 2021

Korea Utara: Kami Tidak Membutuhkan Vaksin, Kami Butuh Perubahan Iklim

Anita Susanto Asia Pacific, Health, News, Security and Defence COVID-19, Korea Utara, Perubahan Iklim, Vaksin 0

Korea Utara menggelar Pertemuan Ketiga Biro Politik Komite Sentral ke-8 Partai Buruh Korea di gedung kantor Komite Sentral Partai pada tanggal 2 September 2021. Pertemuan itu membahas mengenai bagaimana Korea Utara dapat memberikan dampak positif untuk pencegahan perubahan iklim. Di samping perubahan iklim yang berdampak pada kerusakan pertanian, dibahas juga langkah-langkah mencegah pandemi, namun bertolak belakang dengan hal tersebut, justru Korea Utara dikabarkan menolak vaksin gratis dari China.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea mengatakan bahwa Korea Utara perlu mengambil langkah-langkah praktis untuk mempromosikan pekerjaan berjangka menengah dan jangka panjang seperti melestarikan tanah dan lingkungan yang kondusif untuk kemakmuran abadi negara. Selain itu, pertemuan tersebut menekankan pentingnya mempelajari dan membahas isu-isu pengelolaan lahan, mengambil langkah-langkah pencegahan pandemi karena krisis kesehatan global semakin memburuk dari hari ke hari, meningkatkan produksi barang-barang konsumsi massal dan berhasil memanen hasil pertanian.

Lebih jelas lagi, Sekretaris Jenderal Korea Utara menekankan konservasi tanah dan lingkungan menjadi tugas politik penting. Pemerintah juga mendorong proyek pembangunan kembali alam yang besar, mengambil langkah-langkah pengendalian krisis yang terperinci untuk meminimalkan bencana alam termasuk kerusakan banjir dan topan yang perlu didukung oleh pejabat-pejabat di bawah pemerintah. Sebelumnya, Korea Utara dikabarkan mengalami akibat banjir yang merendam sebagian besar pertanian negara yang dipimpin Kim Jong Un itu.

Kim Jong Un mengatakan bahwa dia ingin para pejabat memulai “rencana aktif dan ambisius” untuk memperbaiki sungai, mengelola pengendalian erosi, memelihara tanggul, dan memulai proyek tanggul pasang surut sebagai bagian dari Rencana Lima Tahun reguler negara itu. Kim sendiri, yang dikenal memiliki badan berisi dilaporkan telah kehilangan berat badan yang menurut media pemerintah Korea Utara dinilai “patah hati” akibat bencana yang melanda negaranya tersebut.

Selain perlu melindungi negaranya dari perubahan iklim, Kim Jong Un juga perlu melindungi Korea Utara dari penyebaran virus Covid-19, salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengerahkan ranjau darat dan mengeluarkan perintah menembak siapapun yang berusaha keluar ataupun masuk ke wilayah Korea Utara. Walaupun sampai saat ini, Korea Utara melaporkan 0 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di negaranya dimana para pengamat merasa skeptis terhadap data tersebut. Pada bulan Juni, Kim Jong Un sempat mengecam pejabat Korea Utara karena “tidak bertanggung jawab dan ketidakmampuan” mereka dalam menangani pandemi yang bisa saja mengindikasikan bahwa Covid-19 sebenarnya telah masuk ke negara tersebut.

Walaupun Kim mengecam para pejabat, tetapi apa yang dilakukan Korea Utara berbanding terbalik. Selain mengatakan bahwa Korea Utara memiliki 0 kasus Covid-19, mereka juga menolak sekitar 3 juta dosis vaksin Sinovac Biotech China dan mengatakan bahwa vaksin itu dapat digunakan ke negara lain yang lebih membutuhkan. Melansir Yohnap News, menurut analisis dari Institute for National Security Strategy Korea Selatan, Korea Utara sendiri meragukan kemanjuran vaksin buatan China, dan lebih memilih vaksin Sputnik V Rusia tetapi ingin itu diberikan secara gratis.

June 11 2021

Donasi 500 juta Vaksin Pzifer COVID-19 Amerika Serikat bagi Dunia Internasional

Rifani Agnes Eka Wahyuni News amerika serikat, COVID-19, Pzifer, Vaksin 0

Pada agenda kunjungan kerja pertemuan G-7 yang dilaksanakan di Inggris, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan Kamis malam (10/06) bahwa Amerika Serikat berencana untuk menyumbangkan 500 juta dosis vaksin Pfizer Covid-19 secara global sebagai bentuk komitmen Amerika Serikat dalam membantu menyediakan vaksin bagi negara-negara lain. Sebelumnya Amerika Serikat berada dalam tekanan mata dunia internasional untuk meningkatkan angka rata-rata vaksinisasi di negara berkembang.

“Amerika tahu secara langsung tragedi pandemi ini. Kami memiliki lebih banyak orang yang meninggal di Amerika Serikat daripada negara mana pun di dunia, hampir 600.000 orang Amerika,” kata Biden dalam sambutannya setelah bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Dia menambahkan, “Kami tahu tragedi itu. Kami juga tahu jalan menuju pemulihan.”

Pemerintah Amerika Serikat akan menyediakan 500 juta dosis vaksin Pzifer COVID-19 bagi 100 negara yang terdiri atas 92 negara berpendapatan rendah dan negara-negara yang tergabung dalam Uni Afrika yang akan dikirimkan pada kurun waktu 2 tahun hingga pada tahun 2022. Tahapan penyaluran vaksin ini terbagi menjadi dua tahap. Pertama, Amerika Serikat akan mendistribusikan 200 juta dosis tahun ini. Setelah itu, Amerika Serikat akan mendonasikan 300 juta dosis vaksin Pfizer pada paruh awal 2022. Adapun penyaluran vaksin ini akan disalurkan melalui program vaksin Covid-19 di bawah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Covax yang didirikan untuk memastikan penyaluran vaksin yang adil antara negara maju dan negara berkembang.

May 24 2021

Apartheid Vaksin dan Human Security

Anita Susanto America, Asia Pacific, Europe, Health, Think COVID-19, Human security, Pandemi, Vaksin, WHO 1

Pada 17 Mei 2021, Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa dunia sedang dalam kondisi apartheid vaksin yang telah dikhawatirkan WHO setelah beredarnya vaksin COVID-19 di hampir seluruh negara. Pada Forum Perdamaian Musim Semi Paris, Ghebreyesus mengatakan bahwa dunia tidak hanya berisiko mengalami apartheid vaksin, tetapi sudah dalam keadaan apartheid vaksin.^[1] Hal ini membuktikan bahwa isu kesehatan saat ini menjadi salah satu hal terpenting yang mengancam keselamatan manusia atau sering disebut human security yang harus ditangani oleh negara. Bukan hanya virus yang menyerang keamanan negara, tetapi bagi beberapa negara, cara menghilangkannya juga menjadi kegentingan lain yang harus ditangani. Menurut UNDP, human security sendiri adalah kondisi dimana manusia terbebas dari ketakutan dimana salah satu dimensinya adalah kesehatan.

Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat ini telah ditetapkan menjadi pandemi sejak 11 Maret 2020. Semenjak WHO mendapatkan informasi mengenai COVID-19 pada akhir Desember 2019 hingga ditetapkan pandemi terjadi, tercatat 118.000 kasus di 114 negara, dan 4.291 kematian.^[2] Tentu dengan dunia dihadapkan kepada pandemi, para peneliti vaksin sejak awal Januari 2020 berusaha secepat mungkin untuk menemukan vaksin COVID-19. Tepat setahun sejak informasi penyebaran COVID-19 pertama kali, vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 diberikan persetujuan untuk digunakan pertama kali di Inggris oleh The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) dimana seorang wanita di Inggris menjadi penerima vaksin pertama pada 8 Desember 2020, 6 hari setelah persetujuan peredaran vaksin.^[3] Selain Inggris, Amerika Serikat (AS) juga berusaha mendapatkan vaksin secepat mungkin, perusahaan vaksin Moderna telah memasok pemerintah AS dengan 18 juta dosis dan proyek untuk menyediakan hampir 100 juta dosis bagi orang AS pada akhir kuartal pertama tahun 2021.^[4]

Hampir 6 bulan semenjak vaksin pertama disuntikkan, mayoritas dari seluruh negara berusaha menyelenggarakan program vaksin, namun ketimpangan antara negara maju berpenghasilan tinggi dan menengah ke bawah mulai terlihat. Dari pernyataan Ghebreyesus, negara maju menyumbang hanya 15% dari populasi dunia, namun memiliki 45% dari total vaksin dunia.^[5] Sedangkan negara-negara menengah ke bawah menyumbang hampir setengah dari populasi dunia, tetapi hanya menerima 17% dari total vaksin dunia.^[6] Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya apartheid vaksin, di negara-negara berkembang, terdapat masyarakat dengan profesi yang berisiko terpapar virus dan belum mendapatkan vaksin, sedangkan masyarakat biasa dan anak-anak di negara maju sudah bersiap untuk mendapatkan vaksin karena persediaan vaksin yang banyak.

Apartheid vaksin ini tentu juga berkaitan dengan bagaimana sebuah negara menyikapi human security di negaranya. Misalnya, hingga Maret 2021, China telah mengekspor sekitar 60% dari vaksin yang telah diproduksi karena sebagian besar virus dapat terkendali, sedangkan AS sama sekali belum melakukan ekspor karena keinginannya untuk memvaksin semua masyarakat dewasa di AS.^[7] AS mempersepsikan bahwa untuk mencapai human security, ia harus memvaksinasi sebanyak mungkin masyarakatnya, sedangkan China mampu membagikan vaksinnya walau masih terdapat banyak masyarakatnya yang belum di vaksin.

Negara maju dengan kekuatan ekonominya tentu menjadikan akses terhadap produksi vaksin lebih mudah, menurut Dr. Peter Hortez, seorang peneliti vaksin dan dekan National School of Tropical Medicine di Baylor College of Medicinedi Texas “Masalah dengan vaksin adalah memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mengetahui cara membuat vaksin”.^[8] Bagi negara maju, tentu anggaran dan sumber daya manusia akan lebih mudah tersedia, sebaliknya untuk negara-negara menengah ke bawah. Tidak banyak negara menengah ke bawah yang dapat memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia untuk memproduksi vaksin.

Lonjakan kasus di India juga menjadi kasus yang seharusnya ditangani bersama, karena efek dari insiden ini tidak hanya berdampak pada satu negara saja. Negara-negara dengan kepemilikan vaksin yang banyak seharusnya membantu negara-negara yang kesulitan mendapatkannya. Namun, konsep dari human security ini sendiri masih sangat luas, sehingga banyak perbedaan definisi, tentu untuk selamat dari human insecurity tidak semua negara bertindak dengan cara yang sama. Sebelum vaksin COVID-19 ditemukan, negara-negara di sekitar Italia menutup perbatasannya karena takut adanya penyebaran massal COVID-19 Italia di awal tahun 2020.

Sekarang, setelah vaksin diproduksi masal, selain banyak negara maju yang menyimpan banyak dosis vaksin untuk masyarakat negaranya, kelangkaan vaksin di negara-negara menengah ke bawah ini bukan hanya terjadi karena kasus yang meningkat, tetapi karena akses yang sulit dan juga daya beli yang rendah. Dilansir dari UNAIDS, Afrika Selatan dan negara-negara berpenghasilan rendah harus membayar lebih dari dua kali lipat harga yang dibayarkan oleh Uni Eropa untuk vaksin Astra Zeneca.^[9] Melansir Independent, Ghebreyesus telah berulang kali mengkritik “bencana moral”.^[10]Hal ini terjadi karena vaksin paling banyak didistribusikan dan disimpan oleh negara kaya tanpa membagikannya ke negara-negara yang tingkat urgensi vaksin tinggi. Jika tidak ada perubahan dari tindakan negara-negara maju ini, angka penyebaran COVID-19 sendiri juga tidak akan menurun walaupun masyarakat seperti di AS hampir seluruhnya mendapatkan vaksin karena penyebaran virus ini masih tinggi di belahan bumi yang lain. Walaupun suatu negara telah berhasil memvaksin seluruh masyarakatnya, namun jika masyarakat dari negara lain masih berpotensi memaparkan virus, tidak akan tercipta keamanan dari rasa takut atas COVID-19.

^[1] “Director-General’s opening remarks at Paris Peace Forum Spring Meeting – 17 May 2021”, World Health Organization, 17 Mei 2021, https://www.who.int/director-general/speeches/detail/director-general-s-opening-remarks-at-paris-peace-forum-spring-meeting-17-may-2021

^[2] “Coronavirus disease (COVID-19) pandemic”, World Health Organization Regional Office For Europe, https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov#:~:text=On%2031%20December%202019%2C,2019%2DnCoV”

^[3] Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, “UK medicines regulator gives approval for first UK COVID-19 vaccine”, Gov.uk, 2 Desember 2020, https://www.gov.uk/government/news/uk-medicines-regulator-gives-approval-for-first-uk-covid-19-vaccine

^[4] AJMC Staff, “A Timeline of COVID-19 Vaccine Developments in 2021”, AJMC, 11 Mei 2021, https://www.ajmc.com/view/a-timeline-of-covid-19-vaccine-developments-in-2021

^[5] Op.cit., “Director-General’s opening remarks at Paris Peace Forum Spring Meeting – 17 May 2021”

^[6] Ibid.

^[7] Dave Lawler, “Where COVID-19 vaccines are coming from”, AXIOS, 17 Maret 2021, https://www.axios.com/covid-coronavirus-vaccines-astrazeneca-pfizer-357c2fa9-3df8-4115-9baa-c5b2375beb44.html

^[8] Jessica Glenza, “Coronavirus: how wealthy nations are creating a ‘vaccine apartheid’”, The Guardian, 31 Maret 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/mar/30/coronavirus-vaccine-distribution-global-disparity

^[9] Winnie Byanyima, “A global vaccine apartheid is unfolding. People’s lives must come before profit”, UNAIDS, 3 Februari 2021, https://www.unaids.org/en/20210203_oped_guardian

^[10] Graeme Massie, “‘Vaccine apartheid’: US under fire for sitting on stockpile while developing nations face deadly shortage”, Independent, 25 April 2021, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/covid19-vaccine-apartheid-us-coronavirus-b1837039.html

April 22 2021

Enam Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba, Persiapan Vaksisnasi bagi Lansia Menjelang Idul Fitri

Rifani Agnes Eka Wahyuni News COVID-19, Idul Fitri, Indonesia, Sinovac, Vaksin, Vaksinisasi 0

Hari minggu (18/4), Indonesia kedatangan enam juta bahan baku vaksin dari Sinovac di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tengerang, Banten. Dengan kedatangan vaksin ini, Indonesia sekarang telah menerima total 59.5 juta bahan baku vaksin dari Sinovac yang kemudian diproses lebih lanjut oleh BUMN Bio Farma menjadi menjadi 46-47 juta dosis vaksin jadi.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi G. Sadikin “Kalau diubah menjadi vaksin akan mencapai kurang lebih 46-47 juta dosis. Hingga saat ini sudah sebanyak 22 juta dosis dari total 46 juta dosis vaksin Bio Farma yang diterima pemerintah Indonesia dan sudah didistribusikan ke seluruh daerah.”

Dalam satu bulan kedepan Menkes memperkirakan Indonesia akan memiliki tambahan 20 juta dosis vaksin. Sehingga dengan meningkatnya pasokan vaksin, Menkes berharap program vaksinasi yang dilakukan di seluruh Indonesia mulai April hingga Mei berjalan lancar.

Menkes berpesan kepada teman-teman di daerah semua, baik kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota agar terus menjalankan rencana vaksinasi. Sebagaimana telah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwasanya program vaksisnasi selama bulan puasa tidak membatalkan puasa, jadi program vaksinasi dapat terus dijalankan.

Secara lebih lanjut Menkes mengarahkan Pemda untuk memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penduduk lanjut usia (lansia) umur 60 tahun ke atas, yang memiliki tingkat kerentanan tinggi jika terpapar COVID-19. Mengingat menjelang Idul Fitri nanti akan banyak keluarga yang bersilaturahmi bilamana dikunjungi nanti oleh keluarganya mereka sudah relatif imunitasnya lebih baik.

Sedangkan kepada masyarakat luas, Menkes mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan COVID-19. Terlebih dengan adanya beberapa negara di Kawasan Eropa, Kawasan Asia seperti India, Filipina, Papua Nugini serta Amerika Latin yakni Chili dan Brazil yang dilaporkan sedang mengalami lonjakan kasus penularan COVID-19. Oleh karenanya masyarakat dihimbau untuk terus waspada serta disiplin menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak agar upaya keras pemerintah mengendalikan kasus COVID-19 melalui PPKM tidak sia-sia.

Sumber Referensi:

Sekretariat Kabinet RI. “Tahap ke-8, Enam Juta Bahan Baku Vaksin COVID-19 Tiba di Tanah Air”. 18 April 2021. Retrived From: https://setkab.go.id/tahap-ke-8-enam-juta-dosis-vaksin-covid-19-tiba-di-tanah-air/

Sekretariat Kabinet RI. “Menkes Minta Daerah Prioritaskan Vaksinasi untuk Lansia”. 18 April 2021. Retrived From: https://setkab.go.id/menkes-minta-daerah-prioritaskan-vaksinasi-untuk-lansia/

doctor-vaccinating-patient-clinic_23-2148880521

March 9 2021

Diplomasi Vaksin Indonesia: 1,1 Juta Vaksin AstraZenaca telah tiba

Rifani Agnes Eka Wahyuni News AstraZeneca, COVID-19, Diplomasi Vaksin, Vaksin 0

(Foto: Penyuntikan Vaksin kepada Pasien/Freepik)

Ada yang spesial dari pendaratan sebuah pesawat maskapai KLM yang mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada Senin 8 Maret 2021 pukul 17.50 WIB. Pesawat ini membawa kargo muatan 1,1 juta dosis Vaksin COVID-19 AstraZeneca yang berasal dari COVAX Facility yang dinantikan oleh pemerintah Indonesia.

Kedatangan vaksin ini merupakan bagian dari batch pertama dari skema kerja sama global vaksin dan imunisasi GAVI yang selanjutnya akan diproses dan distribusikan guna mempercepat target vaksinasi yang merata ke seluruh penduduk Indonesia.
Kedatangan vaksin ini disambut oleh Menlu Retno Marsudi sebagai perwakilan pemerintah Indonesia. Turut pula hadir Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia N. Paranietharan, Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia Debora Comini, serta Plt. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pada sambutannya Menlu Retno Marsudi menyatakan ini merupakan pengiriman pertama, dimana Indonesia akan memperoleh 11.704.800 vaksin jadi. Adapun pengiriman batch pertama akan dilakukan hingga mei 2021 dan insya allah menurut rencana akan diikuti batch-batch selanjutnya. Beliau pun menambahkan bahwasanya kedatangan vaksin ini sebagai buah dari keberhasilan upaya multilateral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik dalam antar kementerian dan Lembaga terkait di Indonesia dan juga berbagai pihak internasional lainnya dalam hal ini negara donor, Aliansi Vaksin GAVI, Badan Kesehatan Dunia (WHO), Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (UNICEF), Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI), dan lain-lain.

Selain itu Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia terus mendukung kesetaraan akses vaksin COVID-19 bagi semua negara dengan memanfaatkan platform yang ada. Salah satunya melalui posisi Menlu RI sebagai salah satu ketua bersama (co-chairs) program kerja sama vaksin multilateral COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group (EG) yang merupakan forum antara 92 negara AMC dengan negara-negara donor untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara AMC.

Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat dan memperkokoh diplomasi vaksin dalam rangka membangun ketahanan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Sumber Referensi:
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021, 8 Maret). “Sambut Kedatangan Vaksin AstraZeneca, Menlu: Buah Kerja Sama Multilateral.” https://setkab.go.id/sambut-kedatangan-vaksin-astrazeneca-menlu-buah-kerja-sama-multilateral/

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021, 8 Maret). “1,1 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba Di Tanah Air.” https://setkab.go.id/11-juta-dosis-vaksin-astrazeneca-tiba-di-tanah-air/

December 18 2020

Babak Baru Covid-19 di Indonesia: Bayang-bayang Vaksin gratis ?

Rifani Agnes Eka Wahyuni Think Covid19, Indonesia, Vaksin 0

Pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat namun juga aspek sosial dan ekonomi yang semuanya berkaitan dengan keamanan manusia (human security).

Berdasarkan laporan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperkirakan angka kerugian akibat pandemi Covid-19 di Indonesia mencapai Rp 320 triliun selama kuartal pertama 2020. Menyebabkan ekonomi nasional yang merosot sekitar 2,03%. Disisi lain jumlah pasien Covid-19 tercatat per tanggal 17 Desember 2020 bahwa kasus baru positif virus corona (Covid-19) di Indonesia bertambah 7.354 dengan demikian akumulasi konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia sejak pasien pertama diungkap pada awal Maret lalu adalah 643.508 kasus.

Hal ini menunjukkan aspek pengaruh terhadap keamanan manusia ini bahwasanya kejatuhan ekonomi dan finansial negara sebagai dampak Covid-19 yang sedang dialami Indonesia dan peningkatan jumlah kasus pasien positif Covid-19, membuat Indonesia membutuhkan mekanisme tertentu yang menyadari adanya interdependensi antara pembangunan, hak asasi manusia, dan keamanan nasional dalam penanganan Covid-19. Sebagaimana Commission on Human Security (Komisi Keamanan Manusia) United Nations Trust Fund for Human Security mendefinisikan keamanan manusia sebagai upaya melindungi aspek vital kehidupan manusia dari situasi dan ancaman kritis dan meluas agar terciptanya situasi dan sistem sosial, ekonomi, politik, keamanan dan budaya yang diperlukan untuk membangun dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Perkembangan terbaru dalam upaya menjaga keamanan manusia pada masa pandemi ini, Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860/2020 telah menetapkan enam jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan di Indonesia yaitu vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech dan Sinovac untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan proses pembelian vaksin untuk menangani Covid-19 dengan membeli vaksin Sinovac dari Tiongkok yang mana sebanyak 1,2 juta dosis vaksin telah sampai di Indonesia pada Minggu 6 Desember 2020 dan sedang dalam tahap diskusi dengan produsen lain yakni Vaksin Pfizer dari AS. Walaupun sejak awal biaya pembelian vaksin mengalami pro kontra di masyarakat, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu 16 Desember 2020 melalui keterangan pers via Youtube Sekretariat Presiden mengumumkan bahwa biaya vaksin adalah gratis untuk semua masyarakat Indonesia. Vaksin ini digratiskan paling tidak kepada 70% dari jumlah penduduk Indonesia sehingga kurang lebih 182 juta orang akan masuk program vaksinasi gratis.

Adapun alokasi anggaran pengadaan program vaksinasi ini masih dalam tahap penggodokan oleh Kementerian dan Lembaga terkait yang salah satunya yakni Bank Indonesia (BI) juga mengambil peran dalam pengadaan vaksin corona (Covid-19). Peran tersebut lewat kesepakatan burden sharing dengan pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) II 7 Juli 2020. Di sisi lain walaupun Indonesia sedang dalam masa ketidakstabilan ekonomi, namun pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021 sebesar Rp372,3 triliun. Kebijakan ini perlu dilakukan untuk mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi agar mendorong pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah adalah memastikan mekanisme program vaksinasi di Indonesia terutama proses pengadaan dan izin penggunaannya terselenggara dengan baik. Menurut Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa pemerintah harus memiliki rencana yang matang sebelum melakukan program vaksinasi. Sebab vaksinasi merupakan program yang tidak sederhana dan harus dikerjakan dengan sangat detail. Agar vaksinasi dapat efektif dan mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, menurut Dicky ada tiga syarat yang harus dipenuhi yakni:

Vaksin yang aman dan efektif, di mana pemerintah harus dapat memilih vaksin virus corona yang aman dan memiliki efektivitas yang optimal. Sejauh ini, vaksin Sinovac yang dipesan dan telah sampai di Indonesia belum mengumumkan hasil uji efektivitasnya. Sehingga perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria vaksin yang aman dan memiliki efektivitas yang memadai dan optimal. Hal ini pula yang menjadi kendala dalam proses pemberian vaksin Sinovac yang masih menunggu izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kondisi epidemiologi daerah, di mana sebelum dilakukan vaksinasi, pemerintah harus mengetahui kondisi epidemiologi kasus Covid-19 di masing-masing daerah. Hal ini dikarenakan angka reproduksi efektif (Rt) virus corona di daerah yang divaksin harus rendah. Maka dari itu, satu daerah harus memiliki Rt minimal di bawah yang menunjukkan bahwa satu wilayah telah melandaikan kurva. Pada saat ini masih masih banyak daerah yang belum memenuhi kriteria kecuali Jakarta. Program vaksinasi ini tidak akan efektif jika satu daerah belum mampu mengendalikan pandemi virus corona.
Cakupan vaksinasi, yakni angka cakupan vaksinasi harus tinggi, di mana setidaknya 80 persen dari populasi. Namun, cakupan ini bergantung pada tingkat efektivitas vaksin yang digunakan aman untuk saat ini yang mana beberapa faktor yang mempengaruhi ialah aksesibilitas terhadap vaksin dan mekanisme pendistribusiannya yang oleh pihak Komite Penanganan Covid-19.

Terlepas dari berbagai mekanisme teknis yang perlu diselesaikan, kebijakan Indonesia melalui pengadaan vaksin gratis yang diambil pemerintah Indonesia menjadi babak baru upaya pemerintah melangkah maju untuk menekan penyebaran Covid-19 dan melindungi aspek human security masyarakat Indonesia baik perekonomian, sosial, dan kesehatan.

Artikel ini ditulis oleh Tim Riset DIP Institute.