Sanksi Ekonomi

February 23 2024

Hubungan Uni Eropa-China: Defisit, penghilangan risiko, dan teknologi penggunaan ganda

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Europe, Politics, Security and Defence, Think Hubungan EU-China, Sanksi Ekonomi, Uni Eropa 0

Menyertai strategi tingkat negara ini adalah serangkaian tindakan defensif yang telah diterapkan UE. Ini termasuk penyaringan investasi dua arah dan mekanisme anti-paksaan di bawah payung pendekatan ‘derisking’. Pada saat yang sama, Eropa berusaha untuk mendiversifikasi mitra dagang dan rantai pasokannya untuk mendukung negara-negara yang ‘berpikiran sama’ di Asia, Amerika Latin, dan tempat lain.

Menyusul pendekatan Eropa yang dikalibrasi ulang terhadap Beijing, tahun 2023 menandai momen dalam devolusi, bukan evolusi, hubungan UE-China. Beberapa negara Eropa telah merilis strategi khusus menghadapi China yang menguraikan pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap China, yang sebagian besar tertanam dalam kerangka kerja Uni Eropa yang lebih luas yang dipimpin oleh Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen.

Menyertai strategi tingkat negara ini adalah serangkaian langkah-langkah defensif yang telah dilakukan UE termasuk penyaringan investasi dua arah dan mekanisme anti-paksaan di bawah payung pendekatan “penghilangan risiko”. Pada saat yang sama, Eropa berusaha untuk mendiversifikasi mitra dagang dan rantai pasokannya untuk mendukung negara-negara yang ‘berpikiran sama’ di Asia, Amerika Latin, dan tempat lain.

Sebuah pertemuan dengan ekspektasi yang tinggi

Bagi para pengamat Eropa dan China, KTT Uni Eropa-China ke-24 di Beijing, yang pertama kali diadakan secara langsung dalam empat tahun terakhir, merupakan acara yang sangat dinanti-nantikan. Setelah pertemuan Joe Biden dengan Xi Jinping pada bulan November di mana bisnis keamanan terkait Taiwan dibahas secara memuaskan, Uni Eropa dapat mempertahankan fokus KTT tahun ini pada isu-isu ekonomi setelah KTT sebelumnya pada bulan April 2022 didominasi oleh perang Ukraina.

Isu-isu yang dibahas termasuk subsidi China untuk sektor ekspor industri utama seperti kendaraan listrik, yang dianggap merusak persaingan Eropa. Brussels telah meluncurkan investigasi terhadap kelebihan kapasitas ini dan berencana untuk menyelidiki sektor-sektor lain seperti perangkat medis juga. Masalah utama lainnya adalah defisit perdagangan besar-besaran Eropa dengan China, mitra dagang terbesarnya, yang mencapai €400 miliar pada tahun 2022. Uni Eropa berlomba-lomba untuk menciptakan lapangan yang lebih seimbang dan keterbukaan yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan Eropa. Upaya penting ketiga adalah membatasi ekspor barang-barang China yang berkontribusi pada kompleks industri militer Rusia dan meningkatkan kemampuan teknologi Moskow. Diperkirakan lebih dari 70% komponen berteknologi tinggi dan produk multiguna dipasok ke Rusia oleh China telah mengundang kemarahan dan risiko sanksi Uni Eropa terhadap setidaknya 13 perusahaan China.[1] Inggris baru saja mengumumkan sanksi baru terhadap entitas-entitas China yang diduga mendorong mesin perang Putin.[2]

Brussels telah meluncurkan investigasi terhadap kelebihan kapasitas ini dan berencana untuk menyelidiki sektor-sektor lain seperti perangkat medis juga.

KTT ini diadakan pada saat hubungan Uni Eropa dan China yang membeku dan juga perang Rusia-Ukraina yang hampir memasuki tahun kedua. Yang sangat mengecewakan Eropa, China belum menggunakan pengaruhnya dengan Rusia secara berarti untuk menghentikan perang, dan Eropa telah mengekstrapolasi beberapa pelajaran pahit yang telah dipelajarinya dari ketergantungannya yang berlebihan pada energi Rusia ke dalam hubungannya dengan China.

Keseimbangan antara risiko dan kepentingan

Sejak pandemi Covid19, keterlibatan Eropa dengan China menjadi lebih bersyarat dan semakin diawasi berdasarkan persenjataan rantai pasokan Beijing, pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong, dan sanksi balas-membalas terhadap para pejabat yang menyebabkan Perjanjian Komprehensif Uni Eropa-China tentang Investasi (CAI) dibekukan. Blokade impor Lithuania oleh China setelah keputusan Vilnius untuk membuka Kantor Perwakilan Taiwan dan distorsi pasar tunggal Uni Eropa yang terjadi kemudian turut berkontribusi pada ketegangan yang terjadi. Selain itu, sejumlah perkembangan telah terjadi di tingkat negara anggota seperti keluarnya Italia secara resmi dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (yang akan diperpanjang selama empat tahun), mengikuti jejak negara-negara Baltik yang keluar dari BRI segera setelah penandatanganan “kemitraan tanpa batas” antara Rusia dan China. Perkembangan ini telah membuat tindakan penyeimbangan Uni Eropa sejak Maret 2019, yang secara bersamaan melabeli China sebagai “mitra, pesaing, dan saingan sistemik”, menjadi lebih menantang.

Jika pernyataan Von der Leyen baru-baru ini, yang mengakui “elemen eksplisit persaingan dalam hubungan” di tengah-tengah tujuan Beijing untuk “perubahan sistemik tatanan internasional dengan China sebagai pusatnya” adalah sesuatu yang bisa dipercaya,[3] Brussels bermaksud melakukan bisnis selama KTT. Eropa dapat berada di atas angin mengingat konteks perlambatan ekonomi China yang membuka jalan bagi potensi konsesi di tengah-tengah keinginan Beijing untuk kebijakan Eropa yang lebih independen dan jauh dari tekanan trans-Atlantik.[4]

Namun, “de-risking”, dengan tujuan untuk membatasi saling ketergantungan di sektor-sektor strategis dan penting, hanya akan membuahkan hasil jika kebijakan-kebijakan dikoordinasikan secara efektif di antara negara-negara anggota, yang banyak di antaranya tidak melihat dengan mata kepala sendiri dalam hal China. Terlepas dari pembicaraan hawkish, para pemimpin Eropa arus utama baru-baru ini berbondong-bondong ke China untuk mengejar kepentingan komersial sementara para tersangka seperti Viktor Orban dari Hongaria terus mendorong hubungan yang lebih dekat dengan Beijing. Selain itu, ketergantungan Eropa yang berlebihan pada bahan baku China untuk transisi ramah lingkungannya juga memperumit ambisi untuk mengurangi risiko.

Tantangan bagi Eropa adalah manajemen yang lebih efektif atas ketergantungan mereka dengan China. Hal ini akan melibatkan perlindungan kepentingan ekonomi Eropa dan mempertahankan akses ke pasar China yang menguntungkan sambil mengelola risiko keamanan.

Di pihak Beijing, kemampuannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan Eropa akan bergantung pada kesediaannya untuk mengalah pada kekhawatiran Eropa dan mengatasi masalah-masalah yang sebenarnya. Mengingat ketidaksesuaian antara retorika dan tindakan China secara umum, Brussels tidak perlu menahan nafas.

[1] Finbarr Bermingham. EU says up to 70% hi-tech imports ‘killing Ukrainians’are reaching Russian military via China. South China Morning Post. 22 September 2023. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3235536/eu-says-70-hi-tech-imports-killing-ukrainians-are-reaching-russian-military-china

[2] Foreign, Commonwealth & Defelopment Office. UK hits military suppliers propping up Russia’s war machine. 6 Desember 2023. https://www.gov.uk/government/news/uk-hits-military-suppliers-propping-up-russias-war-machine

[3] European Commission. Speech by President von der Leyen at the EU Ambassadors Conference 2023. 6 November 2023. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_5581

[4] Global Times. Xi urges EU to formulate independent understanding and policy toward China. 1 April 2022. https://www.globaltimes.cn/page/202204/1257419.shtml

Bank-of-Russia-to-begin-testing-of-digital-ruble-Photo-Reuters-2048x1346

August 15 2023

Bank of Russia akan Memulai Uji Coba Rubel Digital

Rifani Agnes Eka Wahyuni Economy, Europe, News Ekonomi digital, Mata uang, Rubel, Rusia, Sanksi Ekonomi 0

Rusia akan mulai menguji coba mata uang digital yakni rubel digital pada hari ini (15/08/2023). Bank of Russia bekerja sama dengan 13 bank domestik untuk uji coba mata uang digital ini, termasuk membuka rekening, melakukan transfer, pembayaran tagihan, dan pembayaran dengan kode QR. Daftar bank dan bisnis yang berpartisipasi akan bertambah tahun depan dan mata uang ini diharapkan akan diluncurkan sepenuhnya pada 2025.

Rubel digital Rusia adalah Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC): mata uang elektronik yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara dalam denominasi tetap mata uang nasional. Tidak seperti mata uang kripto, CBDC tidak berfluktuasi nilainya dan merupakan versi digital dari mata uang fiat suatu negara. Banyak negara saat ini sedang bereksperimen dengan CBDC dan beberapa negara telah meluncurkannya, termasuk di Nigeria, Jamaika, dan Bahama.

Apakah rubel digital Rusia akan berhasil masih belum jelas, karena banyak orang Rusia yang tampaknya waspada terhadap mata uang baru ini. Ambisi Moskow untuk sepenuhnya memperkenalkan CBDC kemungkinan merupakan upaya untuk menghindari sanksi, yang membuat Rusia tidak dapat berdagang dalam Dolar AS dan memasukkan perusahaan-perusahaan Rusia ke dalam daftar hitam pasar Euro. Rubel digital dapat membuat transaksi internasional menjadi lebih mudah, tetapi hanya dengan pasar yang masih ingin berdagang dengan Rusia. Oleh karena itu, hal ini tidak mungkin mengurangi sanksi ekonomi secara signifikan.

September 16 2022

Pertempuran Pembatasan Harga Oleh G7 Pada Minyak Rusia Baru Dimulai

Rifani Agnes Eka Wahyuni America, Europe, Politics, Think G7, Harga minyak, Perang Rusia-Ukraina, Rusia, Sanksi Ekonomi 0

Pada tanggal 2 September, para menteri keuangan negara-negara G7 (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat) mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi rencana mereka untuk menerapkan batasan harga pada minyak mentah dan produk minyak Rusia.

Gagasan pembatasan harga dilakukan untuk memanfaatkan kendali Amerika Serikat dan Eropa atas sektor layanan asuransi dan pengiriman guna melarang industri-industri tersebut memfasilitasi pengiriman minyak apa pun yang tidak memenuhi batas harga yang ditentukan, sehingga memaksa Rusia untuk mematuhi regulasi yang ada. Setelah rencana tersebut selesai, negara-negara G7 berharap untuk menerapkan pembatasan minyak mentah mulai 5 Desember, dengan pembatasan produk olahan menyusul dua bulan kemudian.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyebut langkah itu sebagai “langkah maju yang kritis dalam mencapai tujuan ganda kami untuk dalam menekan harga energi global sambil menolak pendapatan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mendanai perang brutalnya di Ukraina,” dalam sebuah pernyataan terpisah yang dirilis pada hari yang sama. Amerika Serikat dan Eropa berharap manuver seperti itu akan membantu mengisi celah dalam sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah dijatuhkan Barat terhadap Rusia sejak invasinya ke Ukraina pada Februari 2022. Sejauh ini, ekonomi Rusia berhasil bertahan karena penjualan minyak. Menurut Wall Street Journal, Moskow telah menghasilkan pendapatan $74 miliar melalui penjualan minyak hingga Juli tahun ini.

Jika G7 berhasil menerapkan batasan harga, itu bisa menjaga harga minyak relatif stabil sambil membatasi keuntungan Rusia, menemukan jalan tengah antara status quo dan proposal sebelumnya untuk mengeluarkan larangan lengkap untuk mengasuransikan pengiriman minyak Rusia yang akan diambil. efek pada akhir tahun, dan yang kemungkinan akan melihat harga minyak meroket. Pertanyaan tentang apakah rencana ini dapat dilaksanakan dan seberapa efektif itu akan tetap ada.

Yang paling penting dari rancangan rencana ini adalah bagaiamana bagaimana tanggapan Moskow. Sementara kebijakan konvensional menunjukkan bahwa Rusia akan mematuhi aturan baru karena bahkan dengan adanya pengurangan, keuntungan yang didapatkan dari penjualan masih lebih disukai daripada tidak adanya penjualan sama sekali. “Rusia adalah pemain strategis dengan fungsi nilai yang agak eksotis, mahir dalam permainan penjumlahan negatif,” ujar Sergey Vakulenko, seorang analis energi independen dan mantan kepala Strategi dan Inovasi di Gazprom Neft, mengingat hal itu, Moskow mungkin cenderung menyebut gertakan Barat dan menetapkan bukan batas harga tetapi dasar untuk minyak mentahnya, melarang ekspor dengan harga lebih rendah dari ambang batas tersebut dan kemudian Moskow hanya bisa menunggu pembelot kartel pembeli datang mengetuk pintunya.” tambahnya.

Presiden Putin telah mengancam akan melakukan tindakan pembalasan terhadap negara-negara yang berpartisipasi dalam pembatasan harga minyak dan juga sanksi lainnya. Presiden Putin dan sekutunya pasti memikirkan bagaimana berhasil menghindari pembatasan yang akan datang, termasuk apakah ekspor minyak dapat diasuransikan oleh perusahaan asuransi Rusia atau Asia.

Faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana pemangku kepentingan penting lainnya di luar Rusia atau G7 menanggapi inisiatif tersebut, termasuk negara-negara Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Presiden Joe Biden melakukan perjalanan ke Arab Saudi awal musim panas ini dalam upaya meyakinkan Riyadh untuk memompa dan mengirim lebih banyak minyak, sebagian untuk mengurangi dampak kemungkinan pembatasan harga di Rusia. Pada saat itu, dilaporkan bahwa ini bisa menjadi tugas yang hampir mustahil, sebagian karena Arab Saudi mungkin sudah kehabisan pasokan.

Tetapi membantu Barat dalam menegakkan batas harga minyak Rusia juga dapat bertentangan dengan kepentingan Arab Saudi dan anggota OPEC lainnya. Menetapkan batas harga menimbulkan ancaman langsung terhadap kemampuan OPEC untuk menetapkan harga minyak global. Secara paradoks, Rusia mungkin mendapatkan bantuan dari negara-negara OPEC di sini. Bagi mereka, kartel pembeli yang baru muncul berisiko memanipulasi seluruh pasar minyak dan harganya. Oleh karena itu, terlepas dari apakah Arab Saudi memiliki pasokan minyak tambahan atau tidak, mungkin ragu untuk meningkatkan ekspor.

Meskipun tanggapannya terhadap pembatasan harga masih harus dilihat, sejauh ini Arab Saudi dan OPEC telah mengambil pendekatan yang berlawanan. Sebagai akibat dari penurunan harga minyak baru-baru ini, organisasi setuju untuk mengurangi produksi.

Sehingga, G7 kemungkinan juga akan membutuhkan dukungan dari China dan India agar rencana mereka berhasil. Kedua kekuatan ekonomi tersebut telah menjadi pembeli besar sejak invasi ke Ukraina dan bertanggung jawab atas lebih dari setengah ekspor minyak laut Rusia. Sejauh ini, kedua negara tidak memiliki komitmen mengenai bagaimana mereka akan menanggapi pembatasan harga. Menteri perminyakan India Shri Hardeep Singh Puri telah mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan proposal tersebut tetapi pada akhirnya dia tidak memiliki konflik moral dengan melakukan bisnis dengan Rusia. “Saya memiliki kewajiban moral kepada konsumen saya,” kata Puri awal bulan ini.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan bahwa Beijing berharap bahwa “negara-negara terkait akan melakukan upaya konstruktif untuk meredakan situasi melalui dialog dan konsultasi, bukan sebaliknya.”

Jika Rusia tidak mematuhi batas harga, itu bisa memicu perang gesekan antara Moskow dan Barat. Jika Putin memutuskan untuk menghentikan ekspor ke negara-negara yang memberlakukan pembatasan sebelum Desember, harga minyak akan kembali meningkat, menciptakan sakit kepala politik bagi Biden menjelang pemilihan paruh waktu yang semakin dekat.

Akibatnya, sementara niat di balik batas harga mungkin bermanfaat, mungkin sulit untuk dilakukan dalam praktik. Ada terlalu banyak pemangku kepentingan berbeda yang harus diperhitungkan, dan jika G7, Rusia, dan OPEC semuanya tidak mau mengalah, biayanya bisa signifikan.

Sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang cukup besar dan terintegrasi ke pasar dunia, anggota G7 dan pemasok energi, sejauh ini Rusia belum pernah ditargetkan dalam sanksi sebelumnya. Harga bahan bakar, pupuk, dan makanan meningkat sebagai akibat gabungan dari konflik dan sanksi yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pasar keuangan, produksi industri, dan rantai pasokan juga sangat terpukul. Selain itu, ini merupakan pertama kalinya bank sentral sebagai pemeran ekonomi utama diberikan sanksi, di mana sanksi tersebut berpotensi mempengaruhi semua transaksi perbankan di dalam dan di luar negeri. Penggunaan instrumen yang relatif baru dan lebih agresif ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya lembaga Rusia yang saat ini terdaftar di bawah rezim sanksi Barat. Terlepas dari berbagai tindakan ekonomi anti – sanksi yang telah diambil Vladimir Putin, perekonomian Rusia diprediksi akan mengalami penurunan PDB terbesar sejak pecahnya Uni Soviet. Selain itu, inflasi juga akan meningkat, pelarian modal akan terjadi, dan potensi gagal bayar utang juga menjadi resiko yang harus dihadapi Rusia. Diperlukan waktu berbulan – bulan atau bahkan bertahun – tahun sebelum dampak penuh perang dan sanksi dapat dirasakan secara ekonomi.

Di sisi lain, industri Rusia yang memproduksi elektronik, komputer, pesawat terbang, mobil, atau peralatan militer juga terdampak sanksi impor semikonduktor. Sanksi menempatkan penghalang pada kemampuan Rusia untuk membangun rudal presisi di daerah yang jelas penting dalam konflik di Ukraina. Hal ini menyebabkan tentara Rusia tidak sering menggunakan rudal berpemandu presisi di darat akibat kurangnya pasokan, di mana kondisi tersebut telah juga menyebabkan angkatan udara Rusia bernasib buruk di Ukraina. Industri lain yang sangat merasakan dampak sanksi tersebut adalah industri mobil, di mana mayoritas bisnis asing memilih untuk meninggalkan Rusia, dan produksi pada bulan Mei 2022 dicatat 97% lebih rendah dari pada 2021. Selain itu, beberapa kendaraan yang terus dibuat oleh pembuat mobil Rusia juga mengalami kekurangan transmisi otomatis dan airbag.

Hal yang paling penting bagi suatu negara untuk kepentingan ekonominya adalah perkembangan dan kemajuan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Adanya kepentingan ekonomi karena suatu negara ingin meningkatkan keseimbangan perdagangan, memperkuat basis industri, menjamin akses terhadap gas dan energi lainnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Daniel Papp, bahwa kepentingan ekonomi termasuk pada kepentingan nasional suatu negara, termasuk Rusia. Tujuan Rusia paling utama adalah membuat kebijakan luar negeri pada sektor energi untuk mencapai perekonomian nasional dan kepentingan nasionalnya. Demi mencapai hal itu, maka dengan dimulainya pembatasan harga pada minyak Rusia oleh negara-negara anggota G7 akan mendorong kompetisi antar negara dan regional yang bisa berimbas pada ekonomi global.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (Foto oleh ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images)

August 30 2022

Hubungan Rusia dan DPRK Semakin Dekat

Anita Susanto Uncategorized Kim Jong Un, Korea Utara, Rusia, Sanksi Ekonomi, Vladimir Putin 0

Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengatakan kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bahwa dia ingin memperluas hubungan antara Moskow dan Pyongyang, dilansir dari Al Jazeera. Kantor berita Korea Utara, KCNA mengatakan bahwa Putin mengirim surat kepada Kim pada peringatan 77 tahun berakhirnya pendudukan Jepang di semenanjung Korea[1]. Putin mengatakan bahwa hubungan yang lebih dekat akan menjadi kepentingan kedua negara mereka.

Efek dari geopolitik dan keamanan regional

Kedua negara kini berada di posisi yang sama dimana mereka mendapat kecaman atas tindakan mereka yang Rusia dan Korea Utara atau dikenal sebagai Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) katakan sebagai tindakan untuk menciptakan keamanan bagi negara masing-masing. DPRK mendapat berbagai kecaman akibat sejumlah uji coba rudal yang intensif sejak awal tahun dan juga atas kecurigaan program nuklirnya yang tengah dikembangkan. Sedangkan Rusia tengah dikucilkan negara-negara Barat atas tindakan invasinya ke Ukraina.

Kedua tindakan ini dinilai tidak sesuai dengan norma internasional yang kemudian membuat baik Pyongyang dan Kremlin terisolir dari tananan internasional. Selain itu, kedua negara ini memang cenderung bertindak berdasarkan apa yang mereka anggap benar yang sering berbentrokan dengan norma internasional. Hal ini dapat dianggap sebagai teori pilihan rasional dimana teori ini menyatakan bahwa individu menggunakan kepentingan pribadi mereka untuk membuat pilihan yang akan memberi mereka manfaat terbesar.[2]

Semua orang butuh teman

Rusia dan Korea Utara akan “terus memperluas hubungan bilateral yang komprehensif dan konstruktif dengan upaya bersama,” tulis Putin, menambahkan bahwa ini akan membantu memperkuat keamanan dan stabilitas semenanjung Korea dan kawasan Asia Timur Laut. “Kerja sama, dukungan dan solidaritas strategis dan taktis” antara kedua negara telah mencapai tingkat yang baru, tulis Kim dalam surat balasan untuk Putin, terutama dalam upaya bersama mereka untuk menggagalkan ancaman dan provokasi dari pasukan militer yang bermusuhan.[3]

Kim memperkirakan kerja sama antara Rusia dan Korea Utara akan tumbuh berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani pada 2019 ketika dia bertemu dengan Putin. Korea Utara pada bulan Juli mengakui dua “republik rakyat” yang memisahkan diri yang didukung Rusia di Ukraina timur sebagai negara merdeka,[4] dan para pejabat meningkatkan prospek pekerja Korea Utara dikirim ke daerah tersebut untuk membantu dalam konstruksi dan tenaga kerja lainnya. Ukraina, yang menolak invasi Rusia yang digambarkan oleh Moskow sebagai “operasi militer khusus”, segera memutuskan hubungan dengan Pyongyang atas tindakan tersebut.

Kesamaan ini dapat menjadi dasar terkait penguatan hubungan bilateral antara keduanya, walaupun kedua negara ini secara garis besar cenderung tidak mempercayai kerja sama “internasional” seperti yang dilakukan negara-negara Barat. Jika mengacu pada asumsi realisme, hubungan bilateral antara keduanya dapat digunakan hanya untuk kepentingan masing-masing. Dengan demikian, negara lebih suka bahwa pencapaian relatif dari keuntungan yang dihasilkan bersama bukan untuk menguntungkan mitranya.[5] Tetapi semua orang butuh teman setidaknya untuk saling mendukung dalam kondisi seperti yang tengah dialami Pyongyang dan Kremlin.

[1] “Putin says Russia and N Korea will expand bilateral relations”, Al Jazeera, 15 Agustus 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/8/15/putin-says-russia-and-n-korea-will-expand-bilateral-relations

[2] “Introduction to Rational Choice Theory in Social Work”, Online MSW Program, https://www.onlinemswprograms.com/social-work/theories/rational-choice-theory/#:~:text=Rational%20choice%20theory%20can%20apply,think%20will%20serve%20them%20best.

[3] Op. Cit., Al Jazeera

[4] Ibid.

[5] Joseph M. Grieco “Realist Theory and the Problem of International Cooperation: Analysis with an Amended Prisoner’s Dilemma Model”, The Journal of Politics, Volume 50, Nomor 3, The University of Chicago Press Journals, https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.2307/2131460

June 4 2021

Jalur Pipa Nord Stream 2 antara Rusia – Jerman: Masalah bagi AS?

Chatrine Debora Economy, Europe, Politics, Security and Defence, Think Isu keamanan, jalur pipa, Jerman, Nord Stream 2, Rusia, Sanksi Ekonomi 0

Meski Jerman sempat menyatakan akan mengurangi ketergantungan energi gas-nya pada Rusia, namun kedua negara menandatangani sebuah proyek pipa bernama “Nord Stream 2” bernilai USD11 miliar yang sudah hampir selesai 95 persen.^[1] Proyek ini ternyata memunculkan banyak pertentangan baik dari negara-negara di Eropa sendiri termasuk juga Amerika Serikat (AS) yang sampai memberikan sanksi ekonomi. Namun, mengapa pembangunan jalur pipa ini menjadi permasalahan besar bagi AS?

Proyek pipa Nord Stream 2 dan isu keamanan

Proyek Nord Stream 2 merupakan sebuah proyek tambahan jalur pipa kembar di bawah air yang akan mengalirkan gas dari Rusia langsung ke Jerman dengan panjang 1,230 kilometer melalui jalur Laut Baltik. Jalur ini melewati berbagai jalur ekonomi negara Eropa lain seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Jerman, dan Rusia. Meski mendapat berbagai pertentangan dari negara Eropa yang khawatir terkait keamanan Eropa, namun Jerman dan beberapa elit politik domestiknya menilai jalur ini akan mengatasi isu keamanan energi Eropa. Hal ini dikarenakan adanya “trauma” masa lalu, di mana pada eskalasi politik tahun 2006 dan 2009 lalu, Rusia memutus jalur gas melalui Ukraina sehingga jutaan warga Eropa tidak memiliki akses gas pada musim dingin.^[2] Melalui hal ini, terlihat besarnya ketergantungan Eropa pada gas dari Rusia bagi pemenuhan kebutuhan regionalnya.

Selain itu, pengerjaan pipa ini juga berisiko pada isu keamanan informasi dan maritim yang semakin meningkatkan kehadiran kekuatan laut Rusia di sekitar Laut Baltik, terutama bagi Ukraina dan Swedia yang menilai informasi dan data kelautan bisa dieksploitasi sehingga meningkatkan pandangan ancaman keamanan militer di Eropa juga ikut meningkat. Terlebih, agresivitas militer Rusia di wilayah Arktik, Baltik, dan wilayah lain juga perlu dipertimbangkan dalam proyek pipa Nord Stream 2. Selain itu, proyek ini juga bisa meningkatkan ketergantungan gas yang menyebar pada ketergantungan lain seperti politik dan ekonomi, dimana permainan harga gas bisa dimonopoli oleh Rusia dan menyebabkan hambatan ekonomi bagi negara-negara di Eropa.

Nord Stream 2: AS tidak ingin kehilangan wilayah ekspornya?

Dilihat menggunakan konsep kepentingan nasional dari Karl Deutsch yakni negara memiliki tiga fokus area yang fundamental sebagai upaya pencapaian kepentingannya yang bukan hanya berkaitan dengan isu keamanan dan ekonomi, namun juga komunitas yang memiliki persamaan pandangan.^[3] AS melihat proyek ini sebagai “proyek buruk” bagi Eropa dan AS, di mana penolakan ini memiliki tujuan melindungi berbagai kepentingan AS dengan Eropa karena berkaitan dengan rivalnya yakni Rusia dan upaya pemulihan hubungan AS dengan Eropa. Perlindungan kepentingan AS di Eropa ini yang selanjutnya akan menentukan pendekatan dan tindakan AS pada Jerman dan Rusia.

Salah satu faktor yang berpengaruh yakni faktor ekonomi karena AS menjadi salah satu eksportir gas pada Eropa dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG) sejak 2016 lalu, di mana melalui perjanjian antara AS-Eropa tahun 2019, disetujui kerja sama strategis terutama dalam isu keamanan energi yang ditingkatkan mencapai 181%.^[4] AS sudah mengirimkan sebanyak 7,9 miliar meter kubik gas dan diperkirakan akan terus meningkat mengingat Eropa saat ini mengimpor lebih dari 70 persen kebutuhan gas negaranya dari luar.^[5] Melihat adanya pengembangan pipa Nord Stream dari Rusia yang ternyata harganya lebih murah, hal ini dapat menurunkan profit kerja sama ekonomi AS-Eropa dan pengembangan kapasitas LNG AS di Eropa yang diupayakan AS. Ditambah, mulai muncul negara Eropa yang membatasi impor gas dari AS seperti Italia, Irlandia, dan negara lain karena Eropa ingin mencapai “Green New Deal” sehingga mengutamakan visi penurunan karbon yang berkaitan dengan isu keamanan lingkungan.

Secara domestik, produsen gas di AS juga bergantung pada ekspor LNG ke Eropa dan Asia untuk menjaga pengembangan dan keseimbangan harga yang bisa menurun jika kelebihan pasokan. Maka dari itu, untuk melindungi pangsa pasarnya, AS melalui sekretaris negaranya Antony Blinken, melayangkan sanksi terkait proyek pipa termasuk pada Direktur Nord Stream yakni Matthias Warnig yang merupakan teman dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, namun sebaliknya AS tidak melakukan sanksi pada Jerman.^[6] AS mendesak penghentian sementara pembangunan, di mana selain karena faktor ekonomi, namun juga faktor politik karena proyek Nord Stream ini bisa merusak hubungan politik AS dengan Eropa yang sedang diupayakan Biden untuk erat kembali, termasuk dengan Jerman yang memiliki pengaruh besar di Brussels. Meskipun sudah melakukan sanksi, namun Biden juga tidak menampik proyek Nord Stream sudah hampir selesai dan AS tidak bisa “mendikte” Jerman terkait kebijakan domestiknya karena bisa lebih merusak hubungan dengan Jerman, serta tidak akan juga menghentikan Putin dalam proses membangun Nord Stream 2.

Melihat perbedaan pendekatan antara AS terhadap Rusia dan AS terhadap Jerman menunjukkan bahwa Biden tidak ingin semakin merusak hubungan dengan Jerman lebih jauh lagi. Hal ini mengingat berbagai negara di komunitas Eropa masih memiliki persamaan pandangan dengan AS terkait tindakan Rusia dan keputusan Jerman untuk tetap menuntaskan proyek Nord Stream 2. Meski banyak tekanan baik secara domestik dan internasional terkait sanksi lebih tegas, namun Biden dan Merkel masih sama-sama berupaya mengedepankan diplomasi dan negosiasi demi pemulihan hubungan kedua negara.^[7] Hal ini sesuai dengan pendekatan multilateralisme dan diplomasi Biden dalam kebijakan luar negerinya.

^[1] Kate Abnett, (2021), EU says it does not need Nord Stream 2, but only Germany can block it, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-eu-energy-russia-nordstream-idUSKBN2AN2B7

^[2] Mark Temnycky, (2021), The Security Implications of Nord Stream 2 for Ukraine, Poland, and Germany, The Wilson Center, https://www.wilsoncenter.org/blog-post/security-implications-nord-stream-2-ukraine-poland-and-germany

^[3] Charles Chong-Han Wu, (2017), Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling, The Korean Journal of International Studies Vol.15, No.3, p. 391-420, file:///C:/Users/Chatrine/Downloads/kjis015-03-03.pdf

^[4] European Commission, (2019), EU-U.S. Joint Statement: Liquefied Natural Gas (LNG) imports from the U.S. continue to rise, up by 181%, EU, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1531?cookies=disabled

^[5] Ibid.,

^[6] DW, (2021), Nord Stream 2: US to waive sanctions against leading company, DW, https://www.dw.com/en/nord-stream-2-us-to-waive-sanctions-against-leading-company/a-57577345

^[7] DW, (2021), Nord Stream 2: Biden says sanctions ‘counterproductive’ to US-European ties, DW, https://www.dw.com/en/nord-stream-2-biden-says-sanctions-counterproductive-to-us-european-ties/a-57664272