Politik Domestik

July 19 2021

China “Dibela” Afrika Soal Xinjiang: “Jika Belum Berkunjung, Diam Saja.”

Chatrine Debora Africa, Asia Pacific, News, Politics, Social and Culture, Think Afrika, China, CHina-AS, Ekonomi, Hak Asasi Manusia, Politik Domestik, Xinjiang 0

Isu Xinjiang masih menjadi salah satu isu sensitif bagi hubungan China dengan negara-negara Barat dan aliansinya. Bagi Barat dan aliansinya, isu ini berkaitan dengan hak asasi manusia, namun bagi China isu berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan. Baru-baru ini para diplomat dari Afrika membagikan pengalamannya di sebuah forum akademisi di China setelah berkunjung ke wilayah Barat Laut China di Xinjiang dan menyatakan dukungannya pada China dalam mengatasi permasalahan keamanan dan ekonomi di sana. Lalu, bagaimana perbedaan pandangan antar aktor negara ini terjadi?

Xinjiang bagi China: dari Identitas hingga Keamanan

Secara geografis, Xinjiang merupakan wilayah di perbatasan Barat China yang ditempati dua kelompok etnis yakni Muslim Turki Uighur yang datang lebih awal, lalu disusul etnis Han China.^[1] Wilayah Xinjiang yang berbatasan dengan negara-negara Asia Tengah ini mengalami perkembangan ekonomi yang pesat dan perubahan sosial dengan banyaknya pendatang dari etnis negara lain seperti Kazakhstan , Uzbekistan, dll. Wilayah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah^[2] mulai dari mineral, kapas, hingga tomat, sehingga menjadi salah satu penghasil komoditas yang diekspor ke wilayah global, termasuk perusahaan besar seperti Nike dan H&M. Secara sosial politik, sejak tahun 1957 lalu wilayah ini diberi nama “Daerah Otonomi Uighur Xinjiang” oleh Mao, namun masyarakat Uighur Turki merasa status ini membuat masyarakat Uighur Turki di bawah ancaman. Terlebih, masyarakat Uighur Turki juga merasa pemerintah China melakukan diskriminasi perkembangan ekonomi sosial yang lebih menguntungkan hanya pada kelompok Han China.

Kondisi ini membuat masyarakat Uighur Turki merasa diabaikan di tanahnya sendiri, sehingga mendorong otonomi ekonomi, bahkan kemerdekaan dari China.^[3] Diskriminasi secara sosial ini juga diperburuk dengan kondisi geografis yang berdekatan dengan wilayah konflik seperti Afghanistan dan rentan kelompok teroris seperti Taliban yang semakin dekat dengan wilayah perbatasan. Maka dari itu, menggunakan konsep kepentingan nasional, negara akan berupaya mencapai keamanan, kekuasaan, dan kesejahteraan di lingkup nasional dan globalnya. Hal ini juga yang dilakukan China, mengingat Uighur menjadi wilayah strategis bagi China tidak hanya dalam perkembangan ambisi ekonomi dan sumber daya China, namun juga kestabilan keamanan karena berbatasan langsung dengan negara-negara rentan konflik yang dikhawatirkan dapat meningkatkan pergerakan dan perluasan kekuatan kelompok bersenjata dan terorisme di China dan regional. Dalam hal ini, China menekankan pada Taliban untuk membuat batasan pada kekuatan teroris hanya di wilayah Afghanistan sembari mendukung dialog dengan pemerintah Afghanistan.^[4] Hal ini dikarenakan Taliban saat ini memiliki posisi dan kekuatan di Afghanistan, sehingga pimpinan Taliban juga membuka pintu untuk bantuan dan kerja sama ekonomi dengan China.

Negara Barat dan Afrika terkait isu Xinjiang China

Sebagai penyebar ideologi demokrasi dan turunan nilai-nilainya seperti kebebasan dan hak asasi, AS memfokuskan pada isu kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia seperti pembangunan kamp-kamp atas Uighur, yang diklaim China sebagai upaya deradikalisasi dan tidak banyak berbeda dengan upaya deradikalisasi yang dilakukan Eropa.^[5] Meskipun begitu, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang melarang impor dari sumber bahan bakunya dari Xinjiang dan akan memberlakukan sanksi ekonomi.^[6] Pernyataan ini membuat perusahaan-perusahaan tersebut turut menyatakan ketidaksetujuannya dengan isu hak asasi di Xinjiang, namun juga dibalas China dengan ancaman boikot.^[7] Bagi AS, penekanan isu HAM di Xinjiang tidak hanya mengenai isu sosial HAM, namun juga menjadi instrumen untuk memperlambat perkembangan dan kerja sama ekonomi China di global, sekaligus penyebaran sentimen politik anti-China. Imej dan sentimen anti-China ini akan menjadi penghambat bagi negara-negara lain yang mendukung China, namun juga membutuhkan negara AS dan Eropa dalam hubungan politik antar negara.

Namun, pembentukan imej dan penekanan isu HAM tersebut tidak berlaku bagi beberapa negara Afrika yang mendukung China. Beberapa diplomat negara Afrika seperti dari Sudan, Zimbabwe, Guinea-Bissau, Namibia, Uni Afrika, dan lain-lain secara berkala mengunjungi Xinjiang. Diplomat Sudan yang sudah mengunjungi Xinjiang sebanyak tiga kali menilai Xinjiang sebagai wilayah yang aman dan berkembang dengan baik, dimana pemerintah lokal terus berupaya meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat Xinjiang.^[8] Para diplomat Afrika untuk China lainnya juga menyatakan pandangan serupa pada forum di Akademi Ilmu Sosial China dengan menekankan bahwa negara-negara Barat menekankan isu hak asasi manusia yang bukan permasalahan mendasar di Xinjiang. Dukungan ini juga diperlihatkan pada forum pembahasan isu China atas Xinjiang dan Hong Kong pada sesi ke-47 di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, di mana para diplomat Afrika menyatakan suara positif untuk China dengan total lebih dari 90 negara turut mendukung China.^[9] Negara-negara pendukung ini juga datang dari negara sesama komunis dan anti-AS yang menilai Barat dan AS menggunakan “double standard” dalam isu hak asasi manusia.

Dukungan-dukungan yang didapatkan China ini merupakan proses dari diplomasi jangka panjang China atas negara-negara Afrika melalui peningkatan hubungan politik dan kerja sama ekonomi China dengan negara Afrika. Arus investasi asing menjadi kontributor terbesar peningkatan perdagangan dan ekonomi industri negara yang membantu pengembangan di Afrika, di mana perusahaan multinasional China menguasai 90% investasi negara tersebut yang menjadikannya sebagai investor terbesar di Afrika.^[10] Dominasi ini membentuk sebuah ketergantungan di mana negara Afrika menjadi terikat secara politik dengan China, sehingga menyatakan dukungannya pada China atas isu Xinjiang dengan menekankan tidak adanya bukti pelanggaran HAM di Xinjiang. China juga membuat pernyataan ini disebarluaskan baik secara langsung dan melalui sosial media, sehingga tekanan internasional atas China bisa diminimalisir.

^[1] Graham Fuller dan Frederrick Star, (n.d), The Xinjiang Problem, Central Asia-Caucasus Institute, https://www.files.ethz.ch/isn/30301/01_Xinjiang_Problem.pdf

^[2] China Through a Lens, (n.d.), Xinjiang’s Natural Resources, China Through a Lenshttp://www.china.org.cn/english/MATERIAL/139230.htm

^[3] Ibid.,

^[4] Kunal Gaurav, (2021), China asks Taliban to make ‘clean break’ from terrorists, return to mainstream, Hindustan Times, https://www.hindustantimes.com/world-news/china-asks-taliban-to-make-clean-break-from-terrorists-return-to-mainstream-101626254774269.html

^[5] Sarah Anne Arup, (2021), China: Xinjiang camps take similar approach to US, UK, France, Politico, https://www.politico.eu/article/china-to-eu-xinjiang-deradicalization-centers-are-just-like-ones-in-the-west/

^[6] Ana Swanson, (2021), U.S. Bans All Cotton and Tomatoes From Xinjiang Region of China, The New York Times, https://www.nytimes.com/2021/01/13/business/economy/xinjiang-cotton-tomato-ban.html

^[7] BBC, Nike, H&M face China fury over Xinjiang cotton ‘concerns’, BBC, https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56519411

^[8] Liu Xin, (2021), African envoys defend China on Xinjiang, say ‘no visit, no say, Global Times, https://www.globaltimes.cn/page/202107/1227994.shtml

^[9] Liu Xin, (2021), More than 90 countries express support to China amid rampant anti-China campaign at UN human rights body, Global Times, https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226834.shtml

^[10] Shirley Ze Yu, (2021), Why substantial Chinese FDI is flowing into Africa, London School of Economics and Political Science, https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2021/04/02/why-substantial-chinese-fdi-is-flowing-into-africa-foreign-direct-investment/

July 8 2021

Kesetaraan Gender dan Kebijakan Keluarga Berencana di China

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Social and Culture, Think Gender Equality, Kebijakan Tiga Anak China, Kesetaraan Gender, Politik Domestik, Wanita 0

Seperti kebanyakan negara maju, mayoritas masyarakat China merupakan generasi lanjut usia dan memiliki angka kelahiran yang rendah. Dengan adanya peningkatan kemampuan ekonomi, politik, dan teknologinya, namun hal ini tidak sebanding dengan peningkatan partisipasi dan perlindungan hak wanita dalam lingkup sosial dan politik di China. Keterlibatan dan perlindungan hak sosial politik wanita di China masih tergolong rendah. Lalu, mengapa hal ini terjadi?

Wanita dan Pergerakan Sosial Politik di China

Kesetaraan gender merujuk kepada kesempatan dan kondisi yang sama antara wanita dan pria dalam merealisasikan hak asasi dan berkontribusi pada perkembangan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik nasional dan global.^[1] Isu kesetaraan menjadi dasar dalam mendukung pencapaian dunia yang lebih damai, sejahtera, dan berkelanjutan, namun masih mengalami berbagai kendala termasuk diskriminasi dan norma sosial yang menekan wanita, di mana salah satunya terjadi di China yang perlu dilihat melalui beberapa aspek. Pertama secara politik, China memiliki wanita-wanita hebat yang memiliki pemikiran revolusioner, di mana berdasarkan sejarahnya keterlibatan wanita sangatlah rendah pada masa awal pembentukan partai Komunis China atau Chinese Communist Party (CCP) tahun 1921 lalu.[2] Posisi vital kebanyakan dipegang oleh lelaki, di mana pada masa awal tersebut terdapat salah satu seorang pemimpin wanita revolusioner pertama bernama Xiang Jingyu yang menjadi anggota yang mempromosikan peran dan partisipasi wanita,[3] di mana Xiang Jingyu melihat CCP sebagai alat liberalisasi wanita-wanita China, sehingga Jingyu mendedikasikan semasa hidupnya membangun CCP di antara wanita untuk memodernisasi China.

Upaya revolusioner Jingyu semakin meluas dengan kerja sama bersama wanita lainnya untuk mendekati para mahasiswa, sehingga aksi ini meningkat dengan berbagai aksi mengkritik kebijakan pemerintah China yang membuat kondisi disertai kekerasan meningkat. Sensitifnya isu yang diangkat menghasilkan kondisi kritikal yang mendorong Jingyu harus bergerak di bawah tanah untuk terus memperluas pandangannya, namun akhirnya Jingyu ditangkap dan dieksekusi. Tidak sedikit yang menganggap Jingyu sebagai martir, dibandingkan revolusioner[4], namun pemikiran liberalisasinya cukup berdampak pada Mao Zedong yang selanjutnya memproklaim “wanita yang memegang setengah langit.” Namun, figur-figur wanita yang kuat dan tegas terkadang dilihat sebagai tindakan irasional dan haus akan kekuasaan di China.[5]

Meskipun sudah mempromosikan peningkatan peran wanita, namun sejak Mao memimpin tahun 1949 lalu, namun hingga saat ini hanya enam wanita yang pernah menjabat di Komite CCP sejak 1949 tersebut. Saat inipun hanya dua wanita yang diberi posisi penting di Komite CCP, salah satunya Sun Chunlah yang ditunjuk sebagai koordinator penanganan virus Covid-19.[6] Hal ini dikarenakan hak-hak dasar wanita terutama pendidikan dan politik sangat dibatasi, sehingga perkembangan keterlibatan wanita dalam representasi politik di China juga sangatlah rendah. Selain itu, dari sekitar 120 juta anggota partai, hanya sekitar 28 juta orang yang merupakan wanita di mana fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkup wilayah politik nasional, namun juga politik lokal. Pada acara kongres Nasional Partai Komunitas China pada tahun 2017 lalu juga menunjukkan partisipasi wanita hanya sekitar 83 orang dari jumlah total 938 delegasi elit politik China.^[7] Fenomena ini menjadi gambaran masih kecilnya partisipasi wanita dalam politik China.

Kedua, secara sosial yakni masih terdapat pemahaman dan kondisi sosial yang menganggap bahwa laki-laki lebih memiliki kapabilitas dibandingkan wanita. Kondisi sosial ini tentu membuat semakin sulitnya posisi wanita di dalam berkarir yang kebanyakan jika dikaitkan dengan memiliki anak, maka anak akan dianggap sebagai “penghambat” karir wanita di jaman ini. Kondisi ini pun turut mendukung penurunan angka kelahiran China, di mana jika dilihat berdasarkan perubahan kebijakan berkeluarga di China, dengan peningkatan jumlah anak ternyata langkah ini tidak banyak berpengaruh dalam peningkatan angka kelahiran nasional. Sebaliknya, semakin menekan wanita terutama dari kalangan wanita pekerja yang mendapat diskriminasi sosial di China.

Dengan kondisi populasi yang semakin menua, kebijakan yang seakan menekan wanita China adalah kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh China yang memperbolehkan peningkatan jumlah anak di keluarga menjadi 3 orang. Berdasarkan gambar tersebut, beberapa dekade sebelumnya China menerapkan kebijakan satu anak atau one child policy dan two child policy, di mana kebijakan satu anak diberlakukan sejak tahun 1980 hingga 2015 yang dimaksudkan untuk memastikan pertumbuhan anak yang tidak memperparah berbagai permasalahan pengembangan ekonomi dan sumber daya alam yang terjadi pada masa tersebut.^[8] Awalnya, kebijakan ini hanya berencana diterapkan sementara dan bertujuan menghambat penambahan kelahiran 400 juta anak lainnya. Namun, aturan ini baru secara resmi dihentikan pada tahun 2015 lalu dan pada tahun 2016 langsung dilanjutkan dengan kebijakan dua anak, lalu terakhir China memberlakukan kebijakan 3 anak.^[9] Dampaknya cukup nyata dalam penurunan angka kelahiran di China yang secara garis besar terus mengalami penurunan.

Permasalahan ekonomi dan sosial semakin menekan wanita di China

Selain permasalahan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak, namun permasalahan norma gender bahwa wanita sebagai pengasuh utama anak juga masih sangat kental. Hal ini menjadi salah satu penghalang China dalam upaya meningkatkan pertumbuhan populasi yang berpengaruh juga pada perekonomian jangka panjang China. Bagi kebanyakan wanita China, keinginan tidak memiliki anak akan mengurangi risiko penghambat peningkatan karirnya. Berdasarkan survei, terdapat 1000 laporan terkait wanita China yang melaporkan perusahaannya karena memaksa wanita agar pensiun di usia ke 50.^[10] Dengan semakin terbatasnya usia kerja, maka wanita akan cenderung berfokus untuk meningkatkan produktivitasnya sebelum menyentuh usia batas pensiun tersebut. Sehingga, kebijakan anak baru ini juga dilihat sebagai upaya untuk “mengembalikan” wanita ke rumah untuk mengurus anak.^[11]

Keputusan dan kondisi ini menunjukkan perlunya perlindungan kuat atas hak para pekerja wanita terutama yang berencana menginginkan anak atau sudah memiliki anak. Melihat kondisi sosial China yang juga kurang mendukung, maka kesatuan pemikiran dari masyarakat, pekerja, perusahaan, dan pemerintah China untuk melindungi hak sosial, politik, dan ekonomi wanita di China perlu dipertimbangkan matang-matang agar terdapat cukup ruang bagi para wanita agar bisa mengejar karir sekaligus berumah tangga. Selain itu, bantuan-bantuan perekonomian bagi kelahiran anak di China, sosialisasi keluarga berencana, kelas parenting juga bisa dipertimbangkan untuk mendukung angka kelahiran di China. Upaya pembentukan aturan hukum dan sosial ini

^[1] UNESCO, (n.d.), UNESCO’s Gender Mainstreaming Implementation Framework, UNESCO, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/1.%20Baseline%20Definitions%20of%20key%20gender-related%20concepts.pdf





[2] Jiayun Feng, (2021), Why there are so few women in Chinese politics, Sup China, https://supchina.com/2021/07/01/why-there-are-so-few-women-in-chinese-politics/





[3] Mitter, Rana (2004). A Bitter Revolution. New York: Oxford University Press. p. 147.





[4] Time, 1992: Xiang Jingyu 100 Women of The Year, TIME, https://time.com/5792627/xiang-jingyu-100-women-of-the-year/





[5] Jane Perlez, (2018), Was This Powerful Chinese Empress a Feminist Trailblazer?, New York Times, https://www.nytimes.com/2018/07/10/world/asia/china-empress-dowager-cixi.html





[6] Jane Cai, (2021), Coronavirus: The women leading China’s response to the outbreak, Inkstone, https://www.inkstonenews.com/society/coronavirus-women-leading-chinas-response-outbreak/article/3064767





^[7] Jiayun Feng, Op.cit.





^[8] Alice Zhang, (2020), Understanding China's Former One-Child Policy, Investopedia,





https://www.investopedia.com/articles/investing/120114/understanding-chinas-one-child-policy.asp#:~:text=Implemented%20in%201979%2C%20the%20goal,by%20a%20rapidly%20expanding%20population.





^[9] Teddy Berty, (2021), Resesi Seks di China, Banyak Wanita Mulai Enggan Punya Bayi, Liputan 6, https://www.liputan6.com/global/read/4565885/resesi-seks-di-china-banyak-wanita-mulai-enggan-punya-bayi





^[10] Sun Yu, (2021), The Chinese women desperate to keep working but forced to retire, Financial Times, https://www.ft.com/content/ef82852f-aac3-4843-800c-a61356722157





^[11] Jessie Yeung dan Nectar Gan, (2021), Chinese women were already discriminated in the workplace. A three-child policy might make things worse, CNN Business, https://edition.cnn.com/2021/06/05/business/china-three-child-policy-discrimination-intl-hnk-dst/index.html

May 10 2021

Mengenal TPUA: Kelompok “Tak Paham Hukum” yang Gugat Presiden Jokowi Mundur

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Think Eggi Sudjana, Gugatan, Politik Domestik, Presiden Jokowi, TPUA 0

Sebagai negara demokrasi dan hukum, Indonesia berdasarkan pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 mendukung dan menjamin adanya kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Hak ini juga yang membuat salah satu perkumpulan bernama Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang diketuai advokat Eggi Sudjana menggugat Presiden RI Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Disatu sisi, kritik terhadap pemerintah memang dibenarkan, namun bagaimana jika sudah mengarah kepada “makar” terutama dari mantan tersangka kasus makar?

TPUA dan Kasus Makar pada Presiden RI

Organisasi TPUA atas nama penggugat Muhidin Jalih sejak 30 April lalu mendaftarkan gugatan dengan nomor 266/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst pada tergugat Presiden Jokowi. Gugatan ini dilayangkan karena prihatin dengan kondisi sosial dan hukum Indonesia, serta menilai kepemimpinan Jokowi membuat gaduh sosial dan kondisi kacau balaunya penegakan hukum serta kesejahteraan ekonomi nasional. Namun, sidang perdana TPUA gugat Jokowi yang rencana dilaksanakan tanggal 10 Mei 2021 ini diundur karena sidang belum lengkap. Perlu diketahui, organisasi ini diketuai oleh Eggi Sudjana yang merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana makar karena seruan “people power” di rumah Prabowo Subianto tahun 2019 lalu.^[1] Makar sendiri berarti serangan yang dalam pasal 87 dan 106 KUHP dijelaskan sebagai perbuatan sudah ada apabila kehendak pelaku sudah mulai muncul untuk menaklukan Negara pada asing atau menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa.^[2] Makar ini dapat memegaruhi baik kondisi politik, sosial, dan berujung pada ketidakstabilan negara.

Lebih lanjut, terdapat dua unsur dalam makar menurut Prof Muladi, yakni subjektif yang dilihat mulai dari niat kejahatan dan kesanggupan dalam melaksanakan niat tersebut, lalu unsur objektif yakni adanya risiko bahaya bagi tertib dan kepentingan hukum.^[3] Kedua unsur ini mendukung satu sama lain untuk menentukan tindak makar dari individu maupun kelompok. Di sisi lain, seruan people power atau kekuatan rakyat sendiri merupakan gerakan masyarakat yang diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri, berupa tuntutan perubahan atau reformasi hingga turunnya jabatan pemerintah dikarenakan tindakan sewenang-wenang, non demokratis, dan lain-lain.

Atas seruan “people power” tersebut, Eggi sempat ditahan beberapa waktu hingga akhirnya keluar dari tahanan pada Juni 2019.^[4] Kejadian ini terjadi pada masa pemilu 2019 lalu yang cukup kompleks karena tidak hanya menelan korban jiwa, namun kondisi politik yang disertai isu identitas masa itu, membuat ketertiban sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa wilayah terganggu, mengingat ratusan bahkan ribuan orang turun ke jalan. Terlebih, people power ini tidak menggambarkan “rakyat” karena banyak kelompok kepentingan dan bahkan elit politik yang turut meramaikan kejadian ini. Maka dari itu, gugatan dari Eggi Cs baru-baru ini memang tetap perlu diperiksa lebih lanjut, meskipun Kantor Staf Presiden (KSP) menilai gugatan tersebut keliru dan para penggugat dinilai tidak paham hukum karena bukti yang dibeberkan pun tidak jelas.

Pro Kontra Tuduhan Makar

Kemunculan Eggi cukup mewarnai perpolitikan dan sosial Indonesia. Tuduhan makar di pasal 107 KUHP yang sempat menjerat dirinya dan beberapa orang lain banyak diragukan oleh pakar hukum pidana bernama Agustinus Pohan dan pendukung hak asasi yang menilai tidak adanya bukti kuat upaya penggulingan pemerintahan dan pernyataan “people power” yang menjadi “makar.” ^[5] Komunitas HAM juga mendorong kepolisian membedakan antara makar dan kritik pemerintah agar tidak merugikan kebebasan berpendapat masyarakat. Dalam penafsiran hukum memang tidak sarat unsur subjektif, namun kepolisian sendiri menyatakan sudah memiliki bukti kuat percobaan makar Eggi yang memenuhi unsur-unsur makar. Selain itu juga, tindakan Eggi ini didukung dan dibela oleh beberapa elit politik lain termasuk Fadli Zon yang menilai “people power” adalah konstitusional,^[6] sehingga memunculkan penafsiran berbeda dari “kekuatan rakyat” yang sebenarnya. Tindakan makar Eggi tidak mencerminkan nilai Pancasila dan demokrasi karena people power ini didukung berbagai elit politik.

Latar belakang Eggi dan seruan “people power” nya berisiko memobilisasi massa menggunakan isu sosial tertentu sehingga mengancam kestabilan sosial. Namun, bukan berarti kedepannya masyarakat akan merasa dibatasi haknya dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagai negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan para wakil rakyat juga perlu melihat kebutuhan dan kondisi yang ada di masyarakat agar terdapat check and balance jalannya pemerintahan. Perbedaannya, kritik atau aspirasi tetap mengikuti hukum dan ketentuan berlaku yang ada dalam peraturan dan pengaturan di Indonesia, tanpa adanya niatan terencana atau terorganisir bersifat jahat. Termasuk didalamnya tidak boleh adanya penyebaran ujaran kebencian, penistaan, dan penghasutan yang sifatnya memecah dalam masyarakat.

Lalu, bagaimana jika masyarakat ingin menggugat pemerintah?

Jika masyarakat berupaya menggugat pemerintah atau aparatur pemerintah, bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terdapat berbagai tahapan yang dimulai dari pengajuan, di mana nanti PTUN akan menilai apakah gugatan tersebut lengkap secara berkas administrasi dan lanjut ke berbagai tahapan berikutnya hingga sengketa bisa diproses ke pengadilan.^[7] Tahapan pengajuan memerlukan berkas administrasi yang lengkap dan diajukan permohonannya. Baik pemerintah dan masyarakat tetap memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang dibatasi dan diatur melalui hukum dan konstitusi di Indonesia untuk mendukung jalannya negara ini.

Berbagai gejolak dan dinamika mulai dari aspek sosial, hukum, dan politik domestik juga pasti memiliki pertentangan masing-masing. Disatu sisi pemerintah perlu melihat ketidakpuasan pada kinerja pemerintah sebagai upaya evaluasi dan peningkatan kinerja pemerintah. Hal ini penting agar tercapai kesejahteraan ekonomi, pelaksanaan dan penegakkan hukum sesuai konstitusi, dan menjamin kestabilan sosial masyarakat. Namun di sisi lain, masyarakat tetap perlu bekerja sama mendukung implementasi kebijakan dan kritik pemerintah jika bertindak tidak sesuai dengan konstitusi. Harmonisasi pemerintah dan masyarakat ini yang diperlukan sebagai pendukung pencapaian tujuan dan keamanan nasional.

^[1] Muhammad Isa Bustomi, (2020), Polda Metro Buka Kasus Lama, Eggi Sudjana Dipangggil sebagai Tersangka Kasus Makar Hari Ini, Kompas, diakses melalui https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/03/09245201/polda-metro-buka-kasus-lama-eggi-sudjana-dipangggil-sebagai-tersangka

^[2] Sofia Mandagi, (2007), Pembuktian Tindak Pidana Makar di Dalam Era Negara Memberi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan PN Ambon Mengenai Tindak Pidana Makar Atas Nama Terdakwa Ruben Saiya), Skripsi FHUI, http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20199849-S22429-Sofia%20B.%20Mandagi.pdf

^[3] Ibid.,

^[4] Wisnu Cipto, (2019), Prabowo Wajib Bayar Kepercayaan, Eggi: Setahun Tak Ada ‘Action’ Berarti ‘Omdo’, Merah Putih, https://merahputih.com/post/read/prabowo-wajib-bayar-kepercayaan-eggi-setahun-tak-ada-action-berarti-omdo

^[5] BBC Indonesia, (2019), Makar: Pasal yang dituduhkan ke sejumlah pendukung Prabowo, seperti apa penerapannya?, BBC News, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48281412

^[6] Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku, (2019), Bela Eggi Sudjana, Fadli Zon: People Power Itu Konstitusional, https://www.jpnn.com/news/bela-eggi-sudjana-fadli-zon-people-power-itu-konstitusional

^[7] PTUN Jakarta, (n.d), Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara, PTUN Jakarta, https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=1560

May 7 2021

Netanyahu Gagal Membentuk Pemerintahan Koalisi, Apa Selanjutnya?

Rifani Agnes Eka Wahyuni News Israel, Koalisi Politik, Netanyahu, Pemilu, Politik Domestik 0

Benjamin Netanyahu, seorang politisi Israel yang sejak tahun 2009 menjadi perdana menteri, dikabarkan gagal dalam membuat pemerintahan koalisi setelah pemilihan umum Israel pada 23 Maret 2021 yang mandatnya berakhir pada tanggal 4 Mei 2021. Apabila Netanyahu gagal membentuk pemerintahan koalisi, Presiden Reuven Rivlin kemungkinan memberikan mandat kepada Naftali Bennett sebagai Pemimpin Partai Yemina untuk membangun koalisi 62 anggota Knesset (Badan legislative nasional Israel) dengan beberapa partai lainnya seperti Yesh Atid, Blue and White, New Hope, Labour, Yisrael Beytenu, Meretz, dan Ra’am.

Israel sendiri sejak tahun 2019 telah menyelenggarakan empat kali pemilihan umum yaitu pada bulan April dan September 2019, 2 Maret 2020, dan 23 Maret 2021. Pada pemilu tahun 2020 sendiri, Knesset gagal menyetujui anggaran tahun 2020, kegagalan untuk meloloskan anggaran terjadi hanya tujuh bulan setelah pelantikan “pemerintah persatuan” antara Partai Likud dan Biru Putih sehingga pada 23 Maret 2021, di mana pemilu kembali diselenggarakan yang menghasilkan Partai Likud sebagai pemenang dengan peraihan 30 kursi di Knesset dan disusul oleh Partai Yesh Atid dengan 17 kursi. Pemerintahan ini akan menjadi pemerintahan koalisi, karena kursi yang didapat kurang dari 61.

Sesaat sebelum tenggat waktu pembentukan pemerintahan, Netanyahu memberikan kabar kepada Presiden bahwa ia gagal membentuk pemerintahan sehingga mengembalikan mandatnya. Presiden Reuven Riviln sekarang dapat memberikan tugas pembentukan pemerintahan kepada anggota parlemen Israel lainnya dalam beberapa hari mendatang, hal ini dapat menyebabkan Partai Likud ditempatkan sebagai oposisi untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Namun, jika tidak ada yang berhasil membentuk pemerintahan, maka pemilu ke-5 semenjak tahun 2019 akan menjadi agenda Pemerintah Israel di masa mendatang.

Dengan kemungkinan adanya pemilu ke-5, menurut sebuah survey yang dilakukan oleh Israel Democracy Institute pada Bulan Mei lalu dilansir dari The Jerusalem Post, Netanyahu masih memiliki kesempatan untuk terpilih kembali untuk membentuk pemerintah jika melihat bagaimana masyarakat Israel yang mendukungnya. Sepertiga dari publik Israel (32%) mengatakan bahwa blok pro-Netanyahu memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk membentuk koalisi pemerintah, sementara 17% menunjukkan kemungkinan yang lebih kuat untuk blok anti-Netanyahu membentuk sebuah koalisi. Sedangkan berdasarkan afiliasi politik, 45% sayap kanan Israel mengatakan Netanyahu memiliki peluang kuat untuk membentuk pemerintahan koalisi yang stabil, berbeda dengan 25% di antara kelompok sentris dan kiri yang percaya diri dalam pembentukan pemerintahan koalisi kiri-tengah.

Posisi Netanyahu selama ini juga menuai skandal, dimana pada tahun 2018, polisi Israel merilis pernyataan di mana mereka mengatakan ada cukup bukti dari dua penyelidikan untuk mendakwa Netanyahu atas penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan, Netanyahu dituduh memperdagangkan bantuan dengan imbalan hadiah mewah, senilai hampir $ 300.000 selama satu dekade. Namun, pandemi Covid-19 yang melanda dunia membuat Netanyahu berhasil menyelamatkan karir politiknya dari jeruji besi karena penundaan persidangan korupsinya.

Walaupun persidangan ditunda, namun Presiden Reuven Rivlin telah menugaskan Yair Lapid ketua dari Partai Yesh Atid rival terbesar dari Netanyahu untuk membentuk pemerintahan dengan waktu 28 hari pada Rabu 5 April 2021. Rivlin juga mengatakan bahwa apakah ini pemerintahan yang dipimpin oleh Lapid sendiri atau apakah itu pemerintahan yang dipimpin oleh kandidat lain yang akan menjabat sebagai perdana menteri pengganti. Lapid sendiri telah melakukan diskusi yang menghasilkan kesepakatan dengan pemimpin Partai Rumah Yamina yaitu Naftali Bennett untuk membagi tugas perdana menteri jika pembentukan koalisi di antara keduanya berhasil, jika tidak maka pemilu ke-5 sejak dua tahun terakhir akan terwujud.

April 26 2021

Duka dari Bumi Papua: Kabinda Papua Gugur dalam Baku Tembak

Rifani Agnes Eka Wahyuni News Indonesia, Papua, Politik Domestik 0

Belum habis duka bangsa ini atas musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402, kabar duka datang dari belahan Indonesia Timur. Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur dalam kontak tembak yang terjadi pada minggu (25/4).

Rombongan Kabinda Papua dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Desa Dambet di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua bersama satgas BIN serta satgas TNI dan Polri dengan menggunakan 8 unit sepeda motor yang dalam perjalanannya mengalami penghadangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KBB). Konon aksi saling tembak terjadi di sekitar Gereja Kampung Dambet Distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada pukul 15.50 WIB. Adapun Almarhum dinyatakan gugur ditempat. Jenazah baru bisa dievakuasi, dan sampai di Beoga sekitar pukul 18.30 WIB karena terkendala cuaca. Berdasarkan pernyataan Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono yang disampaikan kepada Antara, mengatakan bahwa pelaku penembakan berasal dari KKB pimpinan Lekagak Telengen.

Adapun lokasi yang rencananya dikunjung oleh Kabinda merupakan lokasi yang sebelumnya mengalami penyerangan oleh KBB dengan membakar rumah warga, yang salah satunya ialah milik kepala suku Eber Tinal serta fasilitas pendidikan termasuk perumahan guru pada sabtu (17/4). Sehingga tujuan kehadiran Kabinda Papua di Desa Dambet merupakan bagian dari pantauan lapangan guna mempercepat pemulihan keselamatan pasca operasi KKB yang brutal di daerah tersebut, serta untuk meningkatkan semangat juang dan moral kepada masyarakat daerah yang terkena dampak oleh kekejaman dan kebiadaban KKB selama ini.

Rencananya jenazah akan dievakuasi ke Timika pada Senin (26/4) dan akan dimakamkan di Taman Makan Pahlawan (TMP) Kalibata pada Selasa (27/4) bersamaan itu dalam rangka mengapresiasi pengabdian dan penghargaan negara atas pengabdian dan pengorbanan Almarhum, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha diberikan penghargaan kenaikan pangkat menjadi Mayjen TNI Anumerta.

Sumber Referensi:

Kemhan. “Belasungkawa Kemhan atas Gugurnya Kabinda Papua”. 26 April 2021. Retrived From: https://www.kemhan.go.id/2021/04/26/belasungkawa-kemhan-atas-gugurnya-kabinda-papua.html

April 8 2021

Drama Keluarga Kerajaan Yordania: Pangeran Hamzah Putuskan akan Setia pada Raja Abdullah II?

Chatrine Debora Politics, Social and Culture, Think Politik Domestik, Timur Tengah, Yordania 0

Yordania mengalami ketegangan belakangan ini karena terjadi penangkapan pada puluhan orang termasuk anggota senior kerajaan yakni Hasan bin Said atas tuduhan “persekongkolan jahat” dengan pihak asing dalam melawan kerajaan.^[1] Meski bukan rahasia umum adanya konflik kerajaan Yordania, namun ini merupakan kali pertama perseteruan internal tersebut terkuak pada publik domestik dan internasional. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?

Internal Kerajaan Yordania dan Perebutan Tahta
Perlu diketahui, Yordania berada di wilayah strategis Timur Tengah dengan bentuk monarki semi-konstitusional yang kepala pemerintahannya saat ini yakni Perdana Menteri Bisher Al-Khasawneh dan kepala negara saat ini yakni Raja Abdullah II. Hamzah, keponakan tiri Raja Abdullah II, merupakan anak sulung Raja Hussein dan Ratu Noor yang dahulu menjadi calon terkuat dan terfavorit di mata para kepala suku setempat untuk menjadi pengganti raja Hussein yang sudah meninggal. Namun, Hamzah pada masa itu dinilai masih sangat muda sehingga anak tertua Raja Abdullah II yakni Hussein bin Abdullah diangkat menggantikan Mantan Putra Mahkota Hamzah bin Hussein yang sudah menjabat sejak tahun 1999-2004 tersebut.

Harapan Noor agar anaknya menjadi raja seketika musnah, namun Hamzah sendiri tidak secara terbuka menentang keputusan tersebut dan lebih berupaya “membentuk” figur yang mendukung kondisi kestabilan sosial dan ekonomi di Yordania. Noor menyatakan pandangannya melalui media sosial dan berharap kebenaran serta keadilan dapat ditegakkan, namun direspons dengan serangan dan cacian dari anggota kerajaan lain yang menilai Noor hanya menginginkan kekuasaan.^[2] Perpecahan internal kerajaan Yordania ini semakin terlihat di publik.

Hamzah bin Hussein sebagai oportunis?
Perseteruan dimulai saat Hamzah dalam sebuah video di BBC menyatakan Ia menjadi tahanan rumah sehingga diminta untuk tidak menghubungi siapapun termasuk rekannya, kecuali keluarga kerajaan.^[3] Penangkapan ini dilakukan pada masa tingginya kritik termasuk dari Hamzah yang menilai kerajaan Yordania melakukan banyak korupsi dan pembuatan kebijakan pemerintahan yang buruk selama puluhan tahun. Namun, pihak Kerajaan Yordania menilai bahwa Pangeran Hamzah yang sudah dipantau selama beberapa waktu tersebut berupaya menghancurkan keamanan dan stabilitas di Yordania dengan mengumpulkan koalisi dengan kepala suku.

Mengapa Hamzah melakukan semua tindakan tersebut sekarang? Konsep politik oportunistik menyatakan terdapat berbagai situasi yang digunakan dalam menggalang dukungan, kekuatan, dan pengaruh politik dengan memanfaatkan berbagai kesempatan, termasuk membangun aliansi bersama beverapa pihak untuk kepentingan elit politik tanpa benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.^[4] Keadaan domestik Yordania sendiri sedang tidak stabil terutama secara ekonomi dan sosial dikarenakan masa pandemi membuat Yordania defisit hingga 5,7% tahun ini dan diekspektasi semakin menurun hingga 3,7% pada tahun 2022. Keadaan krisis ini diperburuk dengan banyaknya pengungsi Suriah, sehingga dikhawatirkan tingkat pengangguran negara semakin tinggi di mana tahun 2020 lalu saja sudah mencapai 14,6%.^[5] Dengan ketidakstabilan yang berkepanjangan tersebut terutama dari sisi perekonomian mempengaruhi aspek lain terutama sosial dan politik, sehingga momen ini digunakan Hamzah memperluas kekuatan politiknya dengan membangun aliansi dengan kepala suku yang mendukungnya, mengingat dulu Hamzah memang populer dikalangan kepala suku. Kondisi ketidakstabilan ini cukup berbahaya untuk keberlangsungan Yordania karena bisa memunculkan ketidakpuasan masyarakat untuk menekan pemerintah.

Stabilitas Yordania dan dukungan asing
Ayman Safadi, Wakil Perdana Menteri Yordania, menyatakan Hamzah ahli dalam memutarbalikkan fakta dan berupaya menggalang dukungan dari para tetua suku. Pemerintah Yordania menyatakan sudah melakukan mediasi dengan Hamzah yang membuat Hamzah sepakat akan tetap setia dan mendukung Raja Abdullah II.^[6] Meskipun perseteruan ini sudah diselesaikan secara personal dan internal, namun ancaman domestik seperti ini masih sangat berisiko terjadi kembali terutama jika pemerintah Yordania tidak mampu menjamin kestabilan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Pemenuhan kebutuhan dasar ini yang selanjutnya akan memperkuat dukungan yang mempertahankan kekuasaan pemerintah Yordania. Skenario terburuknya adalah Hamzah bersama dengan kekuatan politiknya akan menggunakan kondisi ketidakstabilan tersebut untuk semakin menurunkan dukungan masyarakat pada Raja Abdullah II, yang sejauh ini bentuk monarki masih diakui oleh masyarakat Yordania.

Melihat wilayah dan posisi geografis Yordania yang berada disekitar negara berkonflik dan rentan di Timur Tengah, banyak negara memandang pentingnya stabilitas di negara ini agar tetap bisa menjadi wilayah “netral” zona konflik di regional tersebut. Ketegangan Yordania ini juga menarik perhatian para pemimpin asing seperti negara-negara Arab, Uni Eropa, dan Amerika Serikat yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah sah Yordania dan mendukung keamanan nasional dan perekonomian Yordania demi kesejahteraan masyarakatnya.

^[1] Yasmine Salam, How Jordan’s royal drama could threaten Middle East stability, as U.S. offers support, NBC News, https://www.nbcnews.com/news/world/how-jordan-s-royal-drama-could-threaten-middle-east-stability-n1263016, 2021.

^[2] BBC, Yordania: Siapa Pangeran Hamzah bin Hussein, mantan putra mahkota yang dituduh berusaha ‘mengacaukan’ negara?, BBC Indonesia, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56635718, 2021.

^[3] Anisatul Umah, Pangeran Yordania Jadi “Tahanan Rumah”, Kenapa?, CNBC, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210404105728-4-235101/pangeran-yordania-jadi-tahanan-rumah-kenapa, 2021.

^[4] Claudia Roth Pierpont, The Florentine The man who taught rulers how to rule, The News Yorker, https://www.newyorker.com/magazine/2008/09/15/the-florentine, 2008.

^[5] Nordea, Country profile Jordan, Nordea, https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/jordan/political-context, 2021.

^[6] BBC, Jordan’s Prince Hamzah pledges allegiance to king after mediation, BBC, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56644578, 2021

ketua-umum-dpp-partai-demokrat-agus-harimurti-yudhoyono-ahy_210201200315-347

March 31 2021

Kubu AHY Menang atas Moeldoko: KLB Ilegal dan Tidak Etis!

Chatrine Debora News AHY, Demokrat, Moeldoko, Politik Domestik 0

Dualisme Kepengurusan Partai Demokrat terbagi menjadi kubu Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) diketuai Moeldoko dan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengumumkan hasil perseteruan kepemimpinan partai Demokrat tersebut dimenangkan Kubu AHY atas Moeldoko sebagai pihak sah pemimpin partai Demokrat.

Penolakan klaim KLB dikarenakan adanya beberapa dokumen yang tidak lengkap seperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta tidak adanya mandat dari ketua DPC dan DPD. Kedua pihak ini ternyata sebelumnya sudah menyatakan dukungannya pada AHY.

Awal perseteruan terjadi saat Kubu KLB Partai Demokrat bersama dengan kader dan politisi demokrat lain melakukan pertemuan di Deli Serdang Medan pada 5 Maret lalu yang memutuskan AHY berhenti menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Hasil KLB ini berkaitan dengan pengesahan AD/ART dan kepengurusan partai yang “diketuai” Moeldoko untuk periode 2021-2025 dan sejak tanggal 16 Maret sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk disahkan.

Partai Demokrat pro AHY di beberapa wilayah lain menilai KLB tidak sah dan bukan keputusan resmi partai Demokrat, sehingga masih mengakui dan mendukung AHY sebagai Ketum Partai Demokrat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Putra, juga menyatakan yakin bahwa Kemenkumham akan memutuskan perseteruan ini secara adil dan objektif berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada UU No. 2 Tahun 2008 berkaitan dengan Tahun 2011 tentang Parpol, dan aturan AD/ART Partai Demokrat yang disahkan melalui SK Kemenkumham tahun 2020 lalu.

AHY puas dengan hasil keputusan dari Kemenkumham dengan memfokuskan pentingnya penegakan keadilan dan demokrasi di Indonesia. AHY menekankan tindakan tidak etis dan ilegal para pengkhianat partai ini sangat mengancam demokrasi dan regenerasi kepemimpinan di partai politik Indonesia, sehingga upaya dan kerja keras membangun partai tidak akan mudah dikalahkan oleh orang-orang yang hanya mencari jalan pintas. AHY berencana akan berkeliling Indonesia untuk bersilaturahmi dan menguatkan solidaritas para kader partai Demokrat.

Kekalahan Moeldoko atas AHY benar-benar merusak citranya baik secara publik dan politik. Moeldoko juga bisa mengancam kesatuan partai demokrat lagi ataupun membuat partainya sendiri untuk mempertahankan kekuatan dan eksistensi politiknya. Sebagai tambahan, perseteruan kepemimpinan partai ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia karena Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga pernah mengalami. Dinamika politik domestik ini menjadi gambaran adanya konflik internal partai politik baik dikarenakan kepemimpinan ketuanya maupun kesatuan visi misi dari para politisi maupun kader partai yang membuat kepemimpinan dari AHY diragukan, sehingga berupaya dilengserkan. Selain berdampak pada keutuhan dan kesatuan internal partai, pandangan dan dukungan publik pada partai juga bisa berdampak secara jangka panjang karena berkaitan dengan elektabilitas dan kepercayaan publik.

Sumber:
CNN Indonesia, Pemerintah Tolak Demokrat Moeldoko Versi KLB, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210331073022-32-624172/pemerintah-tolak-demokrat-moeldoko-versi-klb, 2021.