Menu

Demokrat

Menuju Pertunjukan Politik Tahun 2024: Setelah Demokrat, sekarang PDIP?

, , , , , , 0

Meski pemilihan umum presiden masih tiga tahun lagi, namun perpolitikan domestik sudah semakin memanas, di mana sebelumnya terjadi perseteruan kepemimpinan di Partai Demokrat antara Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dimenangkan AHY. Lalu sekarang, antara Ganjar Prabowo dan Puan Maharani, putri Megawati Ketua Umum (Ketum) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meski sempat berseteru, ternyata elektabilitas partai Demokrat malah semakin meningkat. Melihat ini, banyak anggapan terkait PDIP yang menggunakan metode sama untuk meningkatkan elektabilitas partai PDIP sekaligus dongkrak Puan.

 

PDIP Sabtu (22/5) lalu melakukan pertemuan terkait arahan dan formulasi strategi menuju Pemilu 2024 di kantor DPD PDIP Jateng di Semarang. Namun dalam acara tersebut Ganjar Pranowo yang menjadi Gubernur Jawa Tengah malah tidak diundang di daerah pimpinannya sendiri. Ganjar menyatakan padahal pada hari itu dirinya sedang tidak memiliki agenda lain.

 

Ganjar Pranowo terlalu arogan?

Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto menyatakan dalam siaran pers terkait ketidakhadiran Ganjar dengan “Tidak diundang! (Ganjar Pranowo), wis kemajon (kelewatan), yen kowe pinter, ojo keminter (bila kamu pintar, jangan sok pintar).” Bambang menambahkan, ambisi terlalu tinggi Ganjar untuk mencalonkan sebagai calon presiden tidaklah baik, mengingat keputusan tersebut bahkan belum ditetapkan oleh Ketum PDIP.

 

Pendekatan Ganjar melalui keaktifannya di media sosial dinilai terlalu berlebihan oleh keluarga Sukarno dan PDIP, sehingga sudah dilakukan upaya peneguran demi menjunjung solidaritas dan kesatuan partai. PDIP melihat pendekatan Ganjar ini sebagai manuver politik Ganjar demi pemilu presiden nanti dan menganggap tindakan Ganjar tidak sesuai dengan norma partai.

 

Bahkan, beberapa politisi PDIP sempat mengingatkan Ganjar yang bisa bernasib sama dengan Rustriningsih, yakni mantan kader PDIP yang dipecat dulu dan saat ini mendukung Prabowo. Politisi lain dari PDIP juga seakan memberikan sinyal akan membuka pintu jika Ganjar akan berpaling dan digaet partai lain.

Meski dikatakan terlalu pencitraan, namun ternyata metode ini cukup berpengaruh pada elektabilitasnya, di mana Ganjar mendapat angka tertinggi sebanyak 20,2 persen, disusul Prabowo Subianto dengan perbedaan kurang lebih 3,5 persen. Di sisi lain, nama calon lain dari PDIP yakni Tri Rismaharini memiliki tingkat elektabilitas sekitar 5 persen dan Puan yang kurang dari sepersen dengan total 0,7 persen. Hal ini menunjukkan, meski Puan menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan cukup aktif dalam politik domestik, namun elektabilitasnya masih kalah jauh dari Ganjar.

 

Namun, kembali bahwa tingkat elektabilitas tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan yang mendorong kemenangan elit politik, namun aspek ini tetap perlu dipertimbangkan karena menunjukkan pandangan dan dukungan publik pada elit tersebut. Hal ini dikarenakan elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden perlu dikalkulasikan untuk mendorong kemungkinan menang lebih besar.

Antara mengusung darah keturunan Sukarno ataupun mempertahankan kemenangan partai di pilpres mendatang, semuanya akan kembali ditentukan oleh Megawati selaku ketum PDIP yang menjadi pemeran utama di PDIP. PDIP juga bisa mulai melakukan pendekatan koalisi partai lain seperti dengan Partai Gerindra, Nasdem, dll.

 

Kubu AHY Menang atas Moeldoko: KLB Ilegal dan Tidak Etis!

, , , 0

Dualisme Kepengurusan Partai Demokrat terbagi menjadi kubu Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) diketuai Moeldoko dan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengumumkan hasil perseteruan kepemimpinan partai Demokrat tersebut dimenangkan Kubu AHY atas Moeldoko sebagai pihak sah pemimpin partai Demokrat.

Penolakan klaim KLB dikarenakan adanya beberapa dokumen yang tidak lengkap seperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta tidak adanya mandat dari ketua DPC dan DPD. Kedua pihak ini ternyata sebelumnya sudah menyatakan dukungannya pada AHY.

Awal perseteruan terjadi saat Kubu KLB Partai Demokrat bersama dengan kader dan politisi demokrat lain melakukan pertemuan di Deli Serdang Medan pada 5 Maret lalu yang memutuskan AHY berhenti menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Hasil KLB ini berkaitan dengan pengesahan AD/ART dan kepengurusan partai yang “diketuai” Moeldoko untuk periode 2021-2025 dan sejak tanggal 16 Maret sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk disahkan.

Partai Demokrat pro AHY di beberapa wilayah lain menilai KLB tidak sah dan bukan keputusan resmi partai Demokrat, sehingga masih mengakui dan mendukung AHY sebagai Ketum Partai Demokrat. 

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Putra, juga menyatakan yakin bahwa Kemenkumham akan memutuskan perseteruan ini secara adil dan objektif berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada UU No. 2 Tahun 2008 berkaitan dengan Tahun 2011 tentang Parpol, dan aturan AD/ART Partai Demokrat yang disahkan melalui SK Kemenkumham tahun 2020 lalu.

AHY puas dengan hasil keputusan dari Kemenkumham dengan memfokuskan pentingnya penegakan keadilan dan demokrasi di Indonesia. AHY menekankan tindakan tidak etis dan ilegal para pengkhianat partai ini sangat mengancam demokrasi dan regenerasi kepemimpinan di partai politik Indonesia, sehingga upaya dan kerja keras membangun partai tidak akan mudah dikalahkan oleh orang-orang yang hanya mencari jalan pintas. AHY berencana akan berkeliling Indonesia untuk bersilaturahmi dan menguatkan solidaritas para kader partai Demokrat.

Kekalahan Moeldoko atas AHY benar-benar merusak citranya baik secara publik dan politik. Moeldoko juga bisa mengancam kesatuan partai demokrat lagi ataupun membuat partainya sendiri untuk mempertahankan kekuatan dan eksistensi politiknya. Sebagai tambahan, perseteruan kepemimpinan partai ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia karena Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga pernah mengalami. Dinamika politik domestik ini menjadi gambaran adanya konflik internal partai politik baik dikarenakan kepemimpinan ketuanya maupun kesatuan visi misi dari para politisi maupun kader partai yang membuat kepemimpinan dari AHY diragukan, sehingga berupaya dilengserkan. Selain berdampak pada keutuhan dan kesatuan internal partai, pandangan dan dukungan publik pada partai juga bisa berdampak secara jangka panjang karena berkaitan dengan elektabilitas dan kepercayaan publik.

Sumber:
CNN Indonesia, Pemerintah Tolak Demokrat Moeldoko Versi KLB, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210331073022-32-624172/pemerintah-tolak-demokrat-moeldoko-versi-klb, 2021.