Moeldoko

Dualisme Kepengurusan Partai Demokrat terbagi menjadi kubu Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) diketuai Moeldoko dan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengumumkan hasil perseteruan kepemimpinan partai Demokrat tersebut dimenangkan Kubu AHY atas Moeldoko sebagai pihak sah pemimpin partai Demokrat.

Penolakan klaim KLB dikarenakan adanya beberapa dokumen yang tidak lengkap seperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta tidak adanya mandat dari ketua DPC dan DPD. Kedua pihak ini ternyata sebelumnya sudah menyatakan dukungannya pada AHY.

Awal perseteruan terjadi saat Kubu KLB Partai Demokrat bersama dengan kader dan politisi demokrat lain melakukan pertemuan di Deli Serdang Medan pada 5 Maret lalu yang memutuskan AHY berhenti menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Hasil KLB ini berkaitan dengan pengesahan AD/ART dan kepengurusan partai yang “diketuai” Moeldoko untuk periode 2021-2025 dan sejak tanggal 16 Maret sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk disahkan.

Partai Demokrat pro AHY di beberapa wilayah lain menilai KLB tidak sah dan bukan keputusan resmi partai Demokrat, sehingga masih mengakui dan mendukung AHY sebagai Ketum Partai Demokrat. 

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Putra, juga menyatakan yakin bahwa Kemenkumham akan memutuskan perseteruan ini secara adil dan objektif berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada UU No. 2 Tahun 2008 berkaitan dengan Tahun 2011 tentang Parpol, dan aturan AD/ART Partai Demokrat yang disahkan melalui SK Kemenkumham tahun 2020 lalu.

AHY puas dengan hasil keputusan dari Kemenkumham dengan memfokuskan pentingnya penegakan keadilan dan demokrasi di Indonesia. AHY menekankan tindakan tidak etis dan ilegal para pengkhianat partai ini sangat mengancam demokrasi dan regenerasi kepemimpinan di partai politik Indonesia, sehingga upaya dan kerja keras membangun partai tidak akan mudah dikalahkan oleh orang-orang yang hanya mencari jalan pintas. AHY berencana akan berkeliling Indonesia untuk bersilaturahmi dan menguatkan solidaritas para kader partai Demokrat.

Kekalahan Moeldoko atas AHY benar-benar merusak citranya baik secara publik dan politik. Moeldoko juga bisa mengancam kesatuan partai demokrat lagi ataupun membuat partainya sendiri untuk mempertahankan kekuatan dan eksistensi politiknya. Sebagai tambahan, perseteruan kepemimpinan partai ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia karena Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga pernah mengalami. Dinamika politik domestik ini menjadi gambaran adanya konflik internal partai politik baik dikarenakan kepemimpinan ketuanya maupun kesatuan visi misi dari para politisi maupun kader partai yang membuat kepemimpinan dari AHY diragukan, sehingga berupaya dilengserkan. Selain berdampak pada keutuhan dan kesatuan internal partai, pandangan dan dukungan publik pada partai juga bisa berdampak secara jangka panjang karena berkaitan dengan elektabilitas dan kepercayaan publik.

Sumber:
CNN Indonesia, Pemerintah Tolak Demokrat Moeldoko Versi KLB, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210331073022-32-624172/pemerintah-tolak-demokrat-moeldoko-versi-klb, 2021.