Pemerintahan

October 2 2023

AS Menghindari “Shutdown”Pemerintahan

Rifani Agnes Eka Wahyuni America, News, Politics amerika serikat, Kongres AS, Pemerintahan, shutdown 0

Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang menuju penutupan (shutdown) akhir pekan ini dikarenakan persaingan antra Partai Republik dan Partai Demokrat. Di sisi lain kedua partai ini saling menegosiasikan satu sama lain terkait langkah-langkah sementara yang dapat dilakukan untuk mencegah penutupan yang akan mengganggu banyak layanan pemerintah, menekan pegawai federal dan mengguncang politik. Penutupan semua layanan pemerintah kecuali layanan-layanan penting, yang akan dimulai pada hari Minggu (1/10/2023) setelah tengah malam (04:00 GMT) jika para anggota parlemen gagal mencapai kesepakatan, akan menjadi yang pertama sejak tahun 2019 – yang akan segera menunda gaji jutaan pegawai federal dan personil militer.

“Ini akan berdampak langsung pada satu menit lewat tengah malam [04:01 GMT hari Minggu]” ketika “pada dasarnya sebagian besar institusi federal ditutup”, kata Mike Hanna dari Al Jazeera, melaporkan dari Washington DC. “Militer adalah masalah utama di sini karena cek militer akan keluar pada pertengahan Oktober. Jika situasi ini tidak terselesaikan pada saat itu, itu berarti sekitar dua juta anggota militer tidak akan dibayar. Semua pekerja federal tidak akan dibayar. Mereka akan dirumahkan atau dipaksa bekerja tanpa bayaran.”

Kedua kamar Kongres menemui jalan buntu karena anggota Kongres dari Partai Republik, yang dipicu oleh tuntutan kelompok kanan-kanan untuk memangkas anggaran, memaksakan konfrontasi mengenai pengeluaran federal – yang juga mencakup bantuan untuk Ukraina. Tidak mungkin untuk memprediksi berapa lama penutupan akan berlangsung. Senat yang dikuasai Partai Demokrat dan Kongres yang dikuasai Partai Republik sedang menyusun rencana yang sangat berbeda untuk menghindari penutupan, sementara Ketua KongresKevin McCarthy sedang berjuang untuk mendapatkan dukungan dari kelompok konservatif kanan-kanan agar pemerintah tetap buka.

Sebuah isu khusus adalah dimasukkannya lebih banyak bantuan untuk Ukraina dalam paket pendanaan, dengan semakin banyak anggota Partai Republik yang menentang keras untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada negara tersebut dalam pertahanannya melawan invasi Rusia. McCarthy mengatakan bahwa ia akan mengadakan pemungutan suara pada hari Sabtu mengenai sebuah langkah baru yang akan membuat pemerintah tetap terbuka selama 45 hari lagi pada tingkat pengeluaran saat ini namun tanpa bantuan untuk Ukraina. RUU ini akan membutuhkan dukungan signifikan dari Partai Demokrat untuk diloloskan. Jika Presiden Joe Biden ingin melobi untuk menolaknya, “maka shutdown akan terjadi,” ujar McCarthy.

Gedung Putih bersikeras bahwa negosiasi yang sebenarnya harus dilakukan antara McCarthy dan kelompok garis keras Partai Republik yang menggagalkan langkah pendanaan sementara yang serupa pada hari Jumat, yang mendasari rasa kekacauan yang berkembang di dalam partai sebelum pemilihan presiden tahun depan. “Ada orang-orang di Kongres saat ini yang menabur begitu banyak perpecahan, mereka bersedia untuk menutup pemerintahan malam ini,” kata Presiden Biden pada Sabtu pagi di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. “Hal ini tidak dapat diterima.”

Senat yang dikuasai Partai Demokrat diperkirakan akan melakukan pemungutan suara untuk rancangan undang-undang sementara pada Sabtu malam – yang termasuk di dalamnya adalah pendanaan untuk Ukraina. Adalah tanggung jawab Kongres untuk mendanai pemerintah. DPR dan Senat harus setuju untuk mendanai pemerintah dengan cara tertentu, dan presiden harus menandatangani undang-undang tersebut menjadi undang-undang. Kedua belah pihak masih bersitegang dan belum mencapai kesepakatan untuk mencegah penutupan.

Namun, jika penutupan berlangsung selama berminggu-minggu, tekanan akan meningkat untuk mengakhiri kebuntuan ini, terutama jika anggota militer yang masih aktif melewatkan tanggal gajian pada tanggal 13 Oktober atau 1 November. Jika masyarakat luas mulai melihat gangguan dalam perjalanan udara atau keamanan perbatasan karena para pekerja tidak dibayar, maka hal itu akan mendorong Kongres untuk bertindak. Ini akan berdampak besar pada AS, tidak hanya pada ekonomi, kurangnya daya beli, tetapi juga pada reputasi internasionalnya, dan ini adalah jenis hal yang akan merusak posisi ekonomi AS di mata dunia

Niger Army spokesman Colonel Amadou Adramane speaks during an appearance on national television, after President Mohamed Bazoum was held in the presidential palace. Photograph: ORTN/Reuters

July 27 2023

Paspampres Niger Umumkan Kudeta Presiden Bazoum Via TV Nasional

Chatrine Debora Africa, News, Politics, Security and Defence Kudeta, Militer, Niger, Pemerintahan, Politik 0

Secara tiba-tiba, pasukan penjaga keamanan presiden di Niger mengklaim telah menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum dari jabatannya pada Rabu malam, beberapa jam setelah anggota pasukan pengawal presiden menahan politisi tersebut di kediaman resminya.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi nasional, Kolonel-Major Amadou Abdramane mengatakan bahwa “pasukan pertahanan dan keamanan… telah memutuskan untuk mengakhiri rezim yang Anda kenal”. Mereka menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan mengingat situasi keamanan dan pengelolaan sosial dan ekonomi yang memburuk.

Sebelumnya diketahui bahwa dialog antara presiden dengan para penjaga presiden sudah gagal dan mereka menolak membebaskan presiden.

Prajurit tersebut mengatakan bahwa perbatasan negara ditutup dan jam malam diberlakukan di seluruh negeri. Seluruh lembaga negara juga dihentikan, tambahnya.

Abdramane duduk di antara sembilan perwira lain yang mengenakan seragam militer ketika ia membacakan pernyataannya. Kelompok tersebut, yang menyebut dirinya Dewan Nasional untuk Keamanan Negara, memperingatkan agar tidak ada campur tangan asing.

Pengumuman ini datang setelah sehari penuh ketidakpastian ketika kepresidenan Niger melaporkan bahwa anggota unit penjaga elit terlibat dalam “demonstrasi anti-republik” dan agen berita melaporkan bahwa Bazoum ditahan di istana oleh pasukan pemberontak. Tidak jelas di mana presiden berada pada saat pengumuman Abdramane atau apakah dia telah mengundurkan diri.

Selain itu, pasukan penjaga keamanan presiden juga menahan Menteri Dalam Negeri, Hamadou Souley, yang turut ditangkap dan sedang ditahan di kediamanan presiden di Ibu Kota Niamey.

Amerika Serikat mengecam kudeta, PBB Khawatir

Pemerintah AS segera mengecam keras penahanan Bazoum dan menuntut agar dia segera dibebaskan. “Beberapa waktu lalu, saya berbicara dengan Presiden Bazoum dan dengan tegas menyatakan dukungan AS untuk kepemimpinannya sebagai presiden yang demokratis terpilih di Niger,” kata Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS, dalam konferensi pers di Selandia Baru.

“Kami mendesak agar dia segera dibebaskan,” tegasnya. Tindakan kudeta militer ini merupakan yang ketujuh di wilayah Afrika Barat dan Tengah sejak tahun 2020, dan dapat menghalangi upaya Barat dalam membantu negara-negara di wilayah Sahel dalam melawan kelompok bersenjata yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIS (ISIL).

Niger, negara yang pernah menjadi jajahan Prancis dan terkurung daratan, telah menjadi mitra strategis bagi negara-negara Barat yang ingin membantu melawan kelompok bersenjata. Negara ini juga merupakan sekutu penting bagi Uni Eropa dalam upaya melawan migrasi tidak teratur dari Afrika Sub-Sahara.

Mike Hanna dari Al Jazeera, melaporkan dari Washington, DC, menyatakan bahwa perkembangan di Niger menjadi perhatian serius bagi AS dan sekutu-sekutunya. Hal ini dikarenakan AS memiliki dua pangkalan drone di Niger dan sekitar 800 tentara, beberapa di antaranya adalah pasukan khusus yang telah melatih militer Nigeria.

“Penting untuk dicatat bahwa Niger adalah satu-satunya sekutu AS yang masih berdiri di wilayah tersebut. Kudeta militer telah terjadi di negara tetangga Mali dan Burkina Faso, yang menyebabkan pengusiran pasukan Prancis dan beralihnya ke pasukan yang didukung oleh Rusia sebagai upaya melindungi wilayah mereka. AS sangat prihatin dengan situasi ini dan mengawasinya dengan cermat, karena ini mungkin dapat menjadi langkah selanjutnya yang terjadi di Niger,” tambahnya.

Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Prancis juga menyatakan kekhawatiran mereka.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara dengan Bazoum pada Rabu sore (26/07) dan “mengungkapkan dukungan penuh dan solidaritasnya”, cuit juru bicara PBB. Sebelumnya, Guterres mengutuk setiap upaya untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan “dengan tegas” dan mengimbau “semua pihak yang terlibat untuk bersikap tenang dan memastikan perlindungan terhadap ketertiban konstitusional”, kata juru bicara Stephane Dujarric.

ECOWAS turun tangan?

Komisi Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) menyatakan bahwa tindakan terhadap Bazoum merupakan usaha untuk menjatuhkan politisi tersebut. Dua tahun yang lalu, Bazoum terpilih sebagai presiden melalui proses pemindahan kekuasaan yang damai dan demokratis, menjadi momen bersejarah sejak kemerdekaan negara dari Prancis pada tahun 1960. Uni Afrika turut mengutuk kudeta dan menyatakan tindakan tersebut tidak dapat diterima.

Bola Tinubu, Presiden Nigeria yang baru saja terpilih sebagai ketua ECOWAS, dengan tegas menyatakan bahwa kepemimpinan blok regional ini akan melawan segala upaya untuk menggulingkan pemerintah Niger.

“Demi kejelasan, kami ingin menegaskan bahwa kepemimpinan ECOWAS dan seluruh pendukung demokrasi di seluruh dunia tidak akan mengizinkan situasi apapun yang menghancurkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Republik Niger,” kata Tinubu dalam pernyataannya dari Abuja.

“Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan fondasi yang kuat bagi demokrasi tetap terjaga di wilayah kami.”

Presiden Benin, Patrice Talon, juga telah berangkat ke Niger pada Rabu sore untuk mengevaluasi situasi setelah bertemu dengan Tinubu di Nigeria.

Dalam foto tertanggal 18 Oktober 2017 ini, Li Shangfu, tengah, direktur Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Pusat Tiongkok, menghadiri upacara pembukaan Kongres Partai ke-19 Tiongkok di Aula Besar Rakyat di Beijing (Kredit: Foto AP/Mark Schiefelbein)

March 3 2023

Mengenal Li Shangfu, Calon Menteri Pertahanan China Berikutnya?

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics, Security and Defence China, Li Shingfu, Militer, Pemerintahan, People's Liberation Army, Pertahanan, Xi Jinping 0

Sejak perombakan kabinet pemerintahan pada Oktober tahun 2022 lalu, Jenderal Li Shangfu tengah diharapkan oleh banyak orang untuk menjadi menteri pertahanan China berikutnya. Laporan Departemen Pertahanan AS tahun 2022 menggambarkan Li Shangfu sebagai petugas umum yang menawarkan “keahlian teknis tentang modernisasi militer dan masalah ruang“.

Jenderal Li Shangfu sendiri menunjukan karakter yang ideal bagi pemerintahan Xi Jinping, yaitu “berdarah merah” dan profesional di bidangnya. Merah kerap menjadi simbol komunisme dan sosialisme secara global, yang tidak hanya di China, tetapi juga Laos dan Vietnam. People’s Liberation Army (PLA) China mendesak para perwira politiknya untuk mempertajam keterampilan militer dan teknis mereka untuk membantu kekuatan yang lebih baik beradaptasi dengan lingkungan tempur modern.

Menurut media China, ikatan keluarga Li Shangfu mungkin menandakan pentingnya “darah merah” Li sebagai faktor penting dalam kebangkitannya. Li adalah putra Komandan Pasukan PLA Tinggi, Li Shaozhu yang merupakan personel Tentara Merah pada tahun 1932. Selain itu, latar belakang akademis Li juga sangat mendukung. Selama ini ia kerap dikaitkan dengan pengembangan teknologi militer China. Li sendiri adalah lulusan dari Universitas Pertahanan Nasional PLA pada tahun 1982 dan juga menerima gelar sarjana dari College of Automation Universitas Chongqing.

Untuk itu, Li selama karirnya memiliki banyak pengalaman di bidang antariksa. Ia bertugas selama hampir 31 tahun di Pusat Peluncuran Satelit Xichang PLA dari 1982-2013. Selain itu, Li secara langsung terlibat dalam peluncuran uji coba rudal anti-satelit pertama yang berhasil pada tahun 2007 dan memimpin peluncuran penyelidikan bulan pertama yang sukses di tahun yang sama. Sejak 2014, Li juga menjabat sebagai Wakil Direktur di bekas departemen Jenderal persenjataan, yang dilanjutkan dengan mengabdi sebagai Wakil Komandan dan Kepala Staf PLA-SSF dari tahun 2015-2017, sebelum pindah Departemen Pengembangan Peralatan Militer China.

Julukan “Aerospace Expert” untuk Li kemudian memberinya pengaruh untuk mempromosikan agenda modernisasi teknologi militer yang sejalan dengan “pemikiran militer yang kuat” Xi Jinping. Jika Li benar-benar terpilih, hal ini akan mencerminkan perkembangan perusahaan antariksa China yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Xi Jinping mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012. Ini juga menandakan dunia bahwa, dengan konflik antara China-AS yang semakin meningkat. Kompetisi teknologi telah membuat China akan terus memprioritaskan kedirgantaraan dalam agenda modernisasi pertahanannya selama masa jabatan ketiga Xi dan seterusnya.

Sara Duterte berbicara kepada para pendukungnya setelah mengambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden berikutnya pada 19 Juni 2022 di Davao, Filipina. Sara Duterte mengambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden Filipina berikutnya beberapa hari sebelum masa jabatan resminya dimulai pada 30 Juni. (Foto oleh Ezra Acayan/Getty Images)

June 28 2022

Putri Rodrigo Duterte Dilantik Sebagai Wakil Presiden Filipina

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics Demokrasi, Filipina, Pemerintahan, Presiden, Rodrigo Duterte, Sara Duterte 0

Sara Duterte-Carpio, putri mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dilantik sebagai wakil presiden ke-15 negara itu pada pertengahan Juni, menyerukan persatuan nasional menyusul kampanye pemilihan yang memecah belah politik di Filipina.

“Hari-hari ke depan mungkin penuh tantangan yang menuntut kita untuk lebih bersatu sebagai bangsa,” ujar Sara dalam pidato pelantikan di Davao, Filipina ketika ia mengambil sumpah jabatan yang dihadiri oleh Rodrigo Duterte.

Dalam pemilihan ini wanita berusia 44 tahun berpasangan dengan Ferdinand Marcos Jr., menjadikannya presiden Filipina terbaru sekaligus menandakan kembalinya rezim ayahnya, Ferdinand Marcos yang diduga menjarah sebanyak 10 miliar dollar AS saat menjabat dan melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Mereka berdua mencetak kemenangan telak pada pemilihan lalu dengan margin luar biasa yang tidak terlihat dalam beberapa dekade, membentuk aliansi penting dan menjalankan pesan persatuan yang juga membantu banyak sekutu memenangkan kursi di posisi legislatif dan pemerintah daerah. Meski demikian, kemenangan keduanya menuai kekhawatiran sendiri dari para aktivis HAM.

Sebelum maju untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden, Sara merupakan seorang pengacara—sama seperti ayahnya—yang kemudian memasuki dunia politik pada tahun 2007 dan terpilih menjadi wakil walikota di Davao sekaligus menjadi walikota wanita pertama di Davao.

Dinasti politik di Filipina bukanlah hal baru. Richard Heydarian, seorang ahli politik Filipina, mengatakan bahwa mereka adalah fitur yang dominan di negara itu sehingga antara 70% dan 90% dari jabatan terpilih telah dikendalikan oleh keluarga mereka.

Ayah Sara, Rodrigo Duterte dikenal sebagai pemimpin Filipina yang cukup kontroversial dengan membangun reputasinya dalam memerangi beberapa masalah terbesar Filipina: kejahatan, militansi, narkoba, dan korupsi. Pada saat menjadi walikota, Duterte sendiri diduga membunuh lebih dari 1.000 orang tanpa proses hukum di kotanya menurut Human Rights Watch.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson (Foto oleh Leon Neal/Getty Images)

June 15 2022

Perdana Menteri Inggris Selamat Dari Mosi Tidak Percaya

Anita Susanto Europe, News, Politics, Social and Culture Boris Johnson, Inggris, Kabinet, Masyarakat, Mosi Tidak Percaya, Pemerintahan 0

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson ‘selamat’ dari mosi tidak percaya yang dapat menggulingkannya dari kekuasaan karena ketidakpuasan masyarakat dengan pemerintahannya. Anggota parlemen konservatif memberikan 211 suara yang mendukung untuknya tetap berkuasa selama pemungutan suara rahasia di Westminster.

Dalam sebuah wawancara dengan Sky News, Johnson menyebut pemungutan suara itu sebagai ‘hasil yang menentukan’. “Saya pikir ini adalah hasil yang sangat bagus, positif, konklusif, dan menentukan yang memungkinkan kami untuk terus maju, bersatu, dan fokus pada penyampaian (layanan),” jelas Johnson dilansir dari Fox News.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Johnson muncul ketika pemerintahnya menghadapi tekanan kuat untuk mengatasi kenaikan harga energi dan pangan. Ketidakpuasan terhadap Johnson telah meningkat selama berbulan-bulan dan meletus setelah jeda 10 hari parlemen yang mencakup akhir pekan panjang perayaan Platinum Jubilee Ratu Elizabeth II. Pada satu titik, dia dicemooh oleh penonton minggu lalu ketika dia tiba untuk menghadiri upacara penghormatan ratu.

Dukungan di antara sesama anggota parlemen Konservatif—yang mendukung Johnson— juga melemah karena beberapa anggota parlemen melihat Johnson sebagai pemimpin yang menjabat, bukan sebagai aktor penting terutama dalam pemilihan umum.

Sebelum pemungutan suara, juru bicara kantor Johnson di Downing Street mengatakan perdana menteri menyambut pemungutan suara sebagai kesempatan untuk mengakhiri spekulasi berbulan-bulan dan memungkinkan pemerintah untuk menentukan aksi selanjutnya. Untuk tetap menjabat, Johnson perlu memenangkan dukungan mayoritas dari anggota parlemen Konservatif. Jika tidak, partai akan memilih pemimpin baru sebagai perdana menteri. Walaupun begitu, sebagian besar pengamat memperkirakan bahwa Johnson akan tetap pada jabatan perdana menteri-nya karena tidak ada calon yang jelas untuk menggantikannya.

Johnson, seorang pejabat yang cukup kontroversial telah berusaha memperbaiki citranya di mata masyarakat dan internasional setelah dia dan stafnya berulang kali mengadakan pesta mabuk-mabukan yang melanggar pembatasan aktifitas sosial karena Covid-19 yang pemerintah terapkan pada masyarakat. Ketidapuasan ini tumbuh di tengah perjuangan untuk kehidupan politiknya. Pada April 2022, survey yang dilakukan oleh YouGov di Inggris memperlihatkan bahwa 53% masyarakat tidak menyukai Boris Johnson, 34% orang yang menyukainya.

September 13 2021

Taliban Mengumumkan Jajaran Kabinet Pemerintahan Sementara: Belum Ada Perwakilan Wanita Sampai Saat Ini

Anita Susanto News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Afghanistan, Kesetaraan Gender, Pemerintahan, Taliban 1

Pada 7 September 2021, Taliban melalui Juru Bicara nya, Zabihullah Mujahid pada konferensi pers di Kabul mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara yang berisikan veteran kelompok militan Taliban. Taliban sekarang mengklaim kendali penuh atas Afghanistan setelah mengalahkan pejuang perlawanan yang bertahan melawan mereka di lembah Panjshir, utara Kabul.

Taliban menunjuk Mohammad Hassan Akhund, ajudan dari pendiri Taliban Mohammad Omar, sebagai penjabat perdana menteri dan Abdul Ghani Baradar, salah satu pendiri kelompok itu, ditunjuk sebagai wakilnya. Mohammed Yaqoob, putra Omar, ditunjuk sebagai penjabat menteri pertahanan. Sedangkan untuk kepemimpinan permanen, Taliban mengatakan akan segera menunjuknya pada waktu dekat.

Mujahid mengatakan pada konferensi pers di Kabul pada hari Selasa bahwa Taliban telah membentuk pemerintahan sementara dan mengatakan “Kami mewakili seluruh Afghanistan, dan kami berbicara pada tingkat Afghanistan dan perjuangan kami didasarkan pada (keinginan) seluruh (masyarakat) Afghanistan. Kami bukan orang dari satu suku atau etnis, kami juga tidak percaya akan hal ini,” Zabihullah juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah baru akan melindungi “kepentingan tertinggi negara” dan menegakkan hukum Syariah sebagaimana ditafsirkan oleh Taliban.

Taliban menginginkan “hubungan yang kuat dan sehat dengan negara tetangga dan semua negara lain dengan saling menghormati dan berinteraksi”, dengan peringatan bahwa mereka akan menghormati hukum dan perjanjian internasional “yang tidak bertentangan dengan Islam serta hukum dan nilai-nilai kebangsaan negara.” Para pemimpin global dan pemberi pinjaman dana untuk Afghanistan sendiri masih menunggu untuk melihat bagaimana Taliban akan memperlakukan oposisi, perempuan, serta agama dan etnis minoritas. Pasalnya, seperti banyak anggota kabinet Taliban, Mohammad Hassan Akhund merupakan salah satu aktor yang berada di bawah sanksi PBB dan Sirajuddin Haqqani, merupakan buruan FBI.

Pada pemerintahan sementara juga tidak disebutkan satupun anggota kabinet wanita yang terpilih maupun kementerian yang berkaitan dengan wanita, padahal pada pertengahan Agustus lalu, Taliban menjanjikan keterlibatan wanita di pemerintahan. Mengenai keterlibatan wanita, Taliban menjelaskan bahwa jajaran kabinet ini belum selesai dan bersifat sementara. Sehingga mungkin saja di waktu yang akan datang akan ada perwakilan wanita di jajaran pemerintahan Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban.

Terkait pembentukan pemerintahan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan sedang memonitor informasi yang disebarkan lewat konferensi pers tersebut. “Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu.” tutur pihak AS, dan akan “menilai Taliban dengan tindakannya, bukan perkataannya”. AS sendiri akan “terus memegang komitmen Taliban” untuk mengizinkan evakuasi yang aman bagi warga negara asing dan warga Afghanistan dengan dokumen perjalanan,”