Rumor Kudeta Presiden Xi di China: Isu Belaka atau Ada Faktor Pemicunya?
Pada akhir September 2022, desas-desus tentang Presiden Xi Jinping digulingkan dalam kudeta militer dan ditempatkan di bawah tahanan rumah beredar di media online. Informasi yang belum dikonfirmasi ini memicu hiruk-pikuk spekulasi menjelang Kongres Partai Nasional (NPC) ke-20 China – yang akan dimulai pada 16 Oktober. Rupanya, akun yang terkait dengan gerakan Falun Gong yang dilarang Beijing bertanggung jawab atas rumor tersebut. Namun demikian, desas-desus tersebut beredar dengan cepat dan pada batasan tertentu mememmenuhi keingintahuan netizen untuk berspekulasi.
Plot untuk menggulingkan kepemimpinan Partai Komunis China (PKC) bukanlah rekayasa tanpa dasar melainkan telah dinyatakan secara terbuka oleh otoritas Partai. Misalnya pemecatan Bo Xilai dari kantor sekretaris partai Chongqing beberapa bulan sebelum Kongres Partai Nasional ke-18 bukan hanya masalah “pelanggaran disiplin serius”. Bo diyakini sebagai saingan utama Xi untuk kepemimpinan PKC dan khususnya, hubungannya dengan militer mengkhawatirkan sekutu politik Xi.
Menyusul kejatuhan Bo, Zhou Yongkang yang merupakan anggota Komite Tetap Polit biro PKC juga ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Mahkamah Agung Rakyat memutuskan Zhou bersalah atas keterlibatannya dalam “kegiatan politik tidak resmi”. Zhou menjadi pejabat partai berpangkat tertinggi di era pasca Mao yang dijatuhi hukuman penjara. Bersama Bo, Zhou dikabarkan akan merencanakan kudeta menjelang NPC ke-18. Belakangan, rumor ini secara implisit dikonfirmasi oleh Xi Jinping sendiri yang berbicara pada tahun 2016 tentang “kegiatan plot politik” yang bertujuan untuk menghancurkan dan memecah belah PKC. Wakil Presiden Wang Qishan pada tahun 2017 juga memperingatkan bahwa beberapa pejabat senior berusaha untuk “merebut kekuasaan partai dan negara”.
Selain Bo Xilai dan Zhou Yongkang, kepemimpinan Xi juga membersihkan pejabat militer senior seperti mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Jenderal Guo Boxiong dan rekannya Jenderal Xu Caihou. Situs resmi Tentara Pembebasan Rakyat China mengklaim bahwa kedua jenderal ini melanggar “garis bawah politik” PKC. Tokoh otoritatif partai tidak pernah mengesampingkan kudeta sebagai sarana untuk menantang kepemimpinan. Mereka secara eksplisit menyebutkan tentang “rencana” untuk “merebut kekuasaan partai dan negara”. Dengan kata lain, kudeta adalah kemungkinan hasil dari perjuangan politik di dalam Partai.
Publik tahu tentang masa lalu ‘mulia’ Xi dibandingkan dengan para pemimpin China sebelumnya, berkat publikasi pemikiran dan biografi Xi oleh partai. Namun, sedikit yang kita ketahui tentang isu-isu sensitif seperti tesis doktoral Xi dalam teori Marxis, yang ia selesaikan di Universitas Tsinghua saat memimpin Provinsi Fujian. Apalagi, Xi tidak memiliki tim media atau sekretaris pers. Ketidakhadirannya dari mata publik untuk periode tertentu sering memicu desas-desus tentang kesehatannya.
Misteri Xi terkait dengan gaya kepemimpinannya. Kekuasaan dan pengambilan keputusan terpusat pada personanya. Sekjen Partai bukan lagi primus inter pares (yang terbaik di antara yang sederajat) seperti di era kepemimpinan kolektif Hu Jintao. Di bawah Xi Jinping, Sekretaris Jenderal mendominasi pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dengan kekuatan terpusat tidak ingin diprediksi sehingga saingan tidak dapat mengantisipasi tindakan. Kerahasiaan juga merupakan sarana untuk menjaga kekuasaan dan asimetri informasi dengan yang diperintah. Namun, semakin rahasia suatu rezim, semakin rentan terhadap rumor.
Setelah memperkuat kekuasaannya sebagai pemimpin partai, militer dan negara, Xi terus meningkatkan otoritas pribadinya. Pertama, pada Oktober 2016, Xi secara resmi diangkat sebagai “core leader” – sebuah gelar yang menandakan otoritas pribadinya. Kedua, Partai dan Negara pada Oktober 2017 dan Maret 2018 masing-masing mengabadikan “Pemikiran Xi Jinping” dalam Konstitusi. Seiring dengan “Pemikiran Mao Zedong” dan “Teori Deng Xiaoping”, Xi menjadi pemimpin hidup yang doktrin politiknya diabadikan bersama namanya. Pemikiran Mao Zedong dan Teori Deng Xiaoping ditambahkan ke dalam Konstitusi Partai dan Negara setelah mereka meninggal. Ketiga, Kongres Rakyat Nasional pada Maret 2018 menghapus Konstitusi Negara yang membatasi seseorang yang memegang jabatan Presiden hanya untuk dua kali masa jabatan 5 tahun. Oleh karena itu, Xi Jinping dapat terus menjadi kepala negara setelah 2022. Keempat, pada November 2021, Partai mengumumkan resolusi tentang sejarah yang merangkum perjalanan 100 tahun Partai. Dalam resolusi tersebut, Partai menetapkan Xi sebagai pemimpin inti China dan pemikirannya sebagai doktrin resmi dasar China.
Hak istimewa yang disebutkan di atas yang dinikmati oleh Xi memberikan kesan bahwa ia akan tetap berkuasa untuk periode yang tidak pasti dan memimpin China untuk mencapai peremajaan nasionalnya. Skema ini memperburuk ketidakpastian dalam politik China dan mengancam norma regenerasi yang ditetapkan oleh Deng Xiaoping. Tidak seperti Jiang Zemin dan Hu Jintao yang telah mempersiapkan pemimpin yang sedang menunggu, Xi Jinping tidak memberikan petunjuk tentang orang yang akan dia berikan tongkat estafet. Norma tidak tertulis mengatakan qishang baxia yang berarti mereka yang mencapai usia sebelum 67 tahun dapat tinggal dan mereka yang telah mencapai 68 tahun harus pensiun dari Komite Tetap Politbiro (PSC). Empat anggota PSC saat ini – Li Keqiang (67) Wang Yang (67), Wang Huning (67) dan Zhao Leji (65) – memenuhi syarat untuk dipilih kembali dalam NPC ke-20, namun tidak satupun dari mereka yang dipromosikan dalam pelatihan penerus Xi. Ini adalah penyimpangan dari praktik umum yang telah mempersiapkan Hu Jintao dan Xi Jinping sendiri sebelum kenaikan mereka.
Empat elemen yang disebutkan di atas adalah faktor utama yang menjadi dasar rumor di saat seperti ini. Pusaran desas-desus menunjukkan bahwa dengan membuat kepemimpinannya terlalu buram, Xi hanya membantu memicu spekulasi. Masih harus dilihat apakah rumor semacam itu merusak hubungan masyarakat dan citra China. Namun, Xi dapat mengantisipasi kerusakan dengan menjadi lebih transparan kepada publik dan melanjutkan kepemimpinan kolektif sampai batas tertentu.
