Geopolitik

Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota Abu Dhabi (Foto oleh Leon Neal/Getty Images)

February 4 2022

Uni Emirat Arab Semakin Dekat Dengan Israel, Ada Apa?

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, Politics, Security and Defence, Think Geopolitik, Israel, kerja sama, Uni Emirat Arab 0

Kunjungan Bersejarah

Isaac Herzog, Presiden Israel berencana membuat sejarah bagi negaranya untuk mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA) untuk pertama kalinya. Herzog berangkat pada perjalanan di akhir Januari 2022 semenjak diplomat dari kedua negara itu menormalisasi hubungan Israel dan UEA.

Herzog pergi bersama istrinya dan bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan selama perjalanan 30-31 Januari. Sebelum kedatangan Herzog, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett juga menjadi orang pertama dalam jabatan tersebut yang mengunjungi UEA. Kunjungan Bennett sendiri berfokus pada diskusi mengenai program nuklir Iran yang menjadi prioritas keamanan Israel.[1]

Sebelumnya pada 2020, UEA dan Bahrain sendiri telah menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel. Pada acara yang ditengahi AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani perjanjian dengan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani.[2] Hingga pada pertengahan 2021, Yair Lapid menjadi menteri Israel pertama yang datang ke UEA untuk meresmikan kedutaan besar Israel di Abu Dhabi dan konsulat di Dubai.

Herzog mengatakan bahwa kunjungannya sebagai “fondasi masa depan bersama yang baru”.[3] Sejarah baru antara UEA dan Israel ini sendiri terjadi setelah lebih dari satu tahun UEA memutuskan untuk kembali menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Normalisasi hubungan diantara keduanya ini juga berkaitan dengan Kesepakatan Abraham.

Kesepakatan Abraham atau Abraham Accords ini sendiri merupakan kesepakatan yang diinisasi oleh AS menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Namun kesepakatan ini menjadi kontroversi bagi Palestina yang selama ini menjadi lawan dari Israel. Kesepakatan ini dapat dikatakan sebagai “hadiah” bagi Israel agar akhirnya dapat memiliki negara-negara tetangga yang sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik dengannya.

Selain UEA, Moroko, Sudan, dan Bahrain telah lebih dulu menormalisasi hubungannya dengan Israel. Walaupun, sama seperti negara Liga Arab lainnya, tiga negara tersebut mengutuk bentrokan di sekitar masjid Al-Aqsa tetapi tidak banyak bicara tentang situasi di Gaza.[4] Sedangkan Mesir dan Yordania menjaga perdamaian “dingin” dengan Israel. Sisanya, kebanyakan negara Liga Arab lainnya menolak hubungan dengan Israel selama Palestina tidak memiliki kemerdekaan.

Dari Boikot Sampai Ke Kerja Sama

UEA merupakan salah satu negara yang memboikot Israel atas tindakannya pada Palestina sejak 1972. Pada 2020, UEA mengakhiri partisipasinya dalam Boikot Liga Arab pada 16 Agustus 2020 seraya dengan normalisasi hubungan dengan Israel lewat panggilan telepon antara Donald Trump, Benjamin Netanyahu, dan Sheikh Mohammeb Bin Zayed. Tindakan ini menjadikan UEA sebagai negara teluk pertama yang menjalin hubungan formal dengan negara Yahudi. Menurut Elham Fakhro, seorang analis di lembaga think tank International Crisis Group, mengatakan bahwa manfaat utama kerja sama UEA-Israel adalah ekonomi.[5]

Terkait hubungannya dengan Palestina, duta besar UEA untuk AS menyatakan lewat unggahannya di Twitter bahwa negaranya akan tetap mendukung Rakyat Palestina yang akan diadvokasi lewat normalisasi dengan Israel.[6] UEA sendiri mendapatkan banyak keuntungan dengan menjalin hubungan dengan Israel, salah satunya adalah kerja sama dengan AS. Washington yang merupakan sekutu Israel kemudian menyetujui penjualan jet tempur F-35 senilai $23 miliar ke UEA setelah Emirat mengakui negara Yahudi itu

Sejak tahun 2020, para diplomat dari UEA melakukan perjalanan resmi pertama mereka ke Israel pada dan pada tahun pertama itu, perdagangan antar keduanya mencapai total $570 juta.[7] Selain itu, UEA juga menandatangani MOU dengan badan antariksa Israel untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan. Namun, dari banyaknya keuntungan kerja sama di antara keduanya, terdapat satu ancaman bagi Abu Dhabi dan Tel Aviv. Bertentangan dengan pandangan normatif tentang Israel di dunia Arab, UEA menganggap Israel bukan musuh atau ancaman bagi stabilitas regional. Menurut Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ancaman utama bagi UEA dan sekutunya adalah ekspansionis Iran dan Islamis politik transnasional.[8]

The enemy of my enemy is my friend: Iran?

Kekhawatiran akan Iran tidak hanya membuat was-was UEA maupun Israel, tetapi negara-negara Teluk Arab lainnya. Kerja sama UEA-Israel juga tidak luput dari diskusi geopolitik kawasannya. Kunjungan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett juga memiliki agenda mengenai senjata nuklir, terutama yang dimiliki Iran. Sebelum UEA-Israel bekerja sama, AS juga telah memfasilitasi dialog antara keduanya pada 2019 untuk membahas nuklir Iran. [9]

Abu Dhabi sendiri merupakan mitra ekonomi Iran sejak lama. UEA adalah bagian dari blok regional yang menentang penyebaran pengaruh Iran. Pada Februari 2020, Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash mengatakan kepada Saudi TV bahwa UEA mendukung de-eskalasi dengan Iran dengan tujuan menuju penyelesaian politik.[10] Di Israel, menteri luar negeri Yair Lapid juga memastikan bahwa ancaman bagi Tel Aviv dan juga Washington adalah Iran tidak menjadi negara nuklir ambang batas,” katanya kepada The Associated Press.[11]

Walaupun nuklir menjadi kekhawatiran bersama ditambah kesepakatan JCPOA yang membatasi perkembangan nuklir Iran, negara Teluk lainnya pun terancam oleh pengembangan rudal balistik Iran yang dapat mencapai wilayah mereka.[12] Selain itu, Keamanan kawasan UEA saat ini juga sedang terancam. Beberapa minggu terakhir, UEA diserang dengan drone dan rudal yang diklaim oleh pemberontak Houthi Yaman. Hubungan baik antara UEA-Israel sekali lagi memberikan keuntungan bagi UEA. Israel menanggapi dengan menawarkan dukungan keamanan dan intelijen ke UEA terhadap serangan tersebut. Herzog menyatakan bahwa Israel mendukung UEA dan akan membantu mewujudkan keamanan di wilayah.[13]

Pandangan Normatif dan Keuntungan Absolut

Kunjungan Herzog ke UEA, menandakan hubungan yang semakin baik antara keduanya, walaupun hubungan formal UEA dengan Israel jelas bertentangan dengan pandangan negara-negara Liga Arab. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua belah pihak memiliki keuntungan dari terjalinnya hubungan baik tersebut. Hal ini dijelaskan lewat pendekatan neoliberalisme bahwa konsep keuntungan absolut menjadi penentu kepentingan nasional negara. Kepentingan negara ditentukan dengan tidak hanya memperhatikan kekuatan tetapi aspek lainnya seperti ekonomi.

UEA menyadari bahwa keuntungan dengan bekerja sama dengan Israel lebih dari sekedar pandangan normatif di kalangan negara-negara Liga Arab. Mesir menjadi salah satu contohnya, dengan menandatangani normalisasi hubungan dengan Israel, Kairo menjadi salah satu orbit strategis AS dan menjadi penerima bantuan ekonomi dan militer Amerika terbesar kedua, terlepas dari politik otoriter dan catatan hak asasi manusianya yang buruk.[14]

Tujuan bersama mengenai stabilitas geopolitik juga menjadi alasan mengapa UEA semakin dekat dengan Israel. Untuk mencapai keamanan kawasan, UEA membutuhkan mitra yang kuat yang salah satunya adalah Israel, negara dengan tingkat kecanggihan militer yang tinggi berkat bantuan AS. Hubungan baik keduanya juga dapat membangun kepercayaan antara keduanya untuk mengurangi konflik di waktu yang akan datang.

Jika UEA benar akan melanjutkan advokasi perdamaian Palestina, kerja sama antara keduanya juga dapat menjadi salah satu jalan. Kerja sama yang baik menurut konsep liberalisme juga dapat membuat aktor-aktor yang terlibat lebih kooperatif.[15] Dalam dunia yang anarkis, UEA membutuhkan mitra untuk menghadapi ancamannya. Untuk itu, kerja sama yang akhirnya terjadi dengan Israel tidak semata-mata hanya mengabaikan pandangan Liga Arab terkait tindakan Israel terhadap Palestina. Keamanan merupakan salah satu kepentingan nasional yang berusaha dicapai UEA sehingga keuntungan kerja sama dengan Israel menjadi cara terbaik untuk mencapai tujuan UEA.

[1] “Israeli president to make first-ever state visit to UAE”, Al Jazeera, 25 Januari 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/1/25/israeli-president-to-make-first-ever-state-visit-to-uae

[2] “Israel, UAE and Bahrain sign US-brokered normalisation deals”, Al Jazeera, 15 September 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/9/15/israel-uae-and-bahrain-sign-us-brokered-normalisation-deals

[3] Op. Cit., Al Jazeera

[4] Ruth Sherlock, “’An Embarrassing Time’: The Challenges For Arab Nations That Made Peace With Israel”, NPR, 14 Mei 2021, https://www.npr.org/2021/05/14/996503383/an-embarrassing-time-the-challenges-for-arab-nations-that-made-peace-with-israel

[5] “A year after normalization, Israel-UAE ties continue to bear fruit”, The Times of Israel, 14 September 2021, https://www.timesofisrael.com/a-year-after-normalization-israel-uae-ties-continue-to-bear-fruit/

[6] “Israel International Relations: Israel – UAE Relations”, Jewish Virtual Library, https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-uae-relations

[7] Ibid.

[8] Ini adalah pendapat penulis, namun akun lain mendukung pandangan ini, termasuk: Robert F. Worth, “Mohammed bin Zayed’s Dark Vision of the Middle East’s Future,” The New York Times Magazine, 9 Januari 2020 dalam Omar Rahman, “The emergence of GCC-Israel relations in a changing Middle East”, Brookings, 28 Juli 2021, https://www.brookings.edu/research/the-emergence-of-gcc-israel-relations-in-a-changing-middle-east/#footnote-12

[9] Op. Cit., Jewish Virtual Library

[10] “UAE, Jordan condemn assassination of top Iranian nuclear scientist”. The Times of Israel, 29 November 2020, https://www.timesofisrael.com/uae-condemns-assassination-of-top-iranian-nuclear-scientist/

[11] Nasser Karimi dan Jon Gambrell, “Top UAE adviser makes rare trip to Iran amid nuclear talks”, AP News, 6 Desember 2021, https://apnews.com/article/middle-east-iran-israel-dubai-united-arab-emirates-509050c8e4cf18b02dfda9c9b9bd3f5e

[12] Karen DeYoung dan Liz Sly, “Gulf Arab states that opposed the Iran nuclear deal are now courting Tehran”. The Washington Post, 11 Desember 2021, https://www.washingtonpost.com/world/uae-saudi-iran-diplomacy-nuclear-deal/2021/12/11/8c51edae-586c-11ec-8396-5552bef55c3c_story.html

[13] “President Isaac Herzog says Israel supports UAE security needs”, Al Jazeera, 30 Januari 2022, https://www.aljazeera.com/news/2022/1/30/israeli-president-heads-to-uae-in-historic-visit

[14] Op. Cit., Omar Rahman

[15] Rebecca Devitt, “Liberal Institutionalism: An Alternative IR Theory or Just Maintaining the Status Quo?”, E-International Relations, 1 September 2011, https://www.e-ir.info/2011/09/01/liberal-institutionalism-an-alternative-ir-theory-or-just-maintaining-the-status-quo/

October 29 2021

50 Tahun Sulitnya Upaya Taiwan Masuk Keanggotaan Resmi PBB

Chatrine Debora America, Asia Pacific, News, Politics Berita Politik, CHina-AS, Geopolitik, Konflik China-Taiwan, Taiwan 0

Selama beberapa dekade terakhir, Taiwan terus berupaya berperan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi mendukung keanggotaan resmi negaranya di organisasi dunia tersebut. Taiwan juga berupaya menggalang dukungan dari berbagai negara termasuk Indonesia demi bergabung di PBB. Upaya diplomasi ini dilakukan Taiwan demi mendapat pengakuan dan pembentukan hubungan politik legal Taiwan dengan negara lain guna melindungi legitimasi politik, kebutuhan kerja sama ekonomi dan militer, dan lain-lain.

Selama lima dekade terakhir, kesulitan pengakuan keanggotaan Taiwan di PBB berkaitan dengan konflik politik dengan China dan kebijakan One China Policy, sehingga PBB masih belum mengakui Taiwan di PBB. Taiwan berulang kali mengajukan keanggotaan atau upaya bergabung dalam Sidang Majelis Umum PBB, namun hingga saat ini keanggotaannya terus ditolak.

Pada tanggal 25 Oktober 1971 lalu, Taiwan, dengan menggunakan nama Republik China, dan China membahas keanggotaan di PBB, di mana voting menghasilkan dukungan pada Republik Rakyat China (RRC) atas Taiwan. Dukungan ini didasari kemenangan pada perang sipil tahun 1949 yang membuat pemerintahan republik keluar dari pemerintahan komunis China. China menyatakan Taiwan sebagai salah satu provinsinya, sehingga menganggap memiliki hak penuh mewakili Taiwan secara internasional. Atas dasar kebijakan satu China, hingga kini PBB hanya mengakui RRC.

Pada saat masa tersebut, terdapat sebuah Resolusi 2758 tanggal 25 Oktober 1971 lalu yang membuat China mengisolasi hak akses Taiwan untuk mengikuti badan PBB. Dalam Resolusi 2758, terdapat 76 negara setuju, 35 negara menolak, dan 17 negara abstain mengenai pengembalian hak RRC dan pengakuan mengenai RRC sebagai satu-satunya wakil sah dalam PBB.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou, menyatakan pada Resolusi 2758 yang diadopsi PBB perlu memperhatikan konteks waktu Resolusi tersebut diratifikasi. Bagi Taiwan, Resolusi 2758 hanya menekankan isu representasi China di PBB dan tidak menyatakan bahwa China adalah bagian RRC, maupun kewenangan bahwa RRC dapat mewakili masyarakat Taiwan di PBB. Ou bahkan mengecam adanya misinterpretasi Resolusi 2758 oleh Sekretariat PBB yang menyatakan bahwa Taiwan adalah provinsi China, sehingga menjadi hambatan Taiwan berpartisipasi dalam berbagai isu global yang berkembang.

Diskusi Taiwan-AS Soal Partisipasi Taiwan dalam PBB

Sebagai salah satu aliansi Taiwan, politisi senior AS menekankan dukungan AS atas Taiwan di PBB. Pejabat resmi Taiwan dan Amerika Serikat berdiskusi mengenai partisipasi Taiwan di PBB beberapa hari sebelum Presiden China Xi Jinping menyampaikan pidato mengenai 50 tahun sejak aksesi China di PBB. Taiwan-AS bertemu secara virtual guna membahas kapasitas Taiwan agar bisa berpartisipasi di Organisasi Kesehatan Dunia dan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim. Partisipasi ini penting bagi Taiwan terutama setelah adanya batasan akses Taiwan di masa genting pandemi Covid-19 ini.

“Diskusi berfokus pada dukungan kontribusi Taiwan dalam menghadapi permasalahan global, termasuk isu kesehatan publik global, lingkungan dan perubahan iklim, bantuan pembangunan, standar teknis, serta kerja sama ekonomi.” kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam press release hari Minggu.

Jika disatu sisi Biden menyatakan dukungannya pada partisipasi Taiwan di PBB, namun China dengan tegas menekankan agar semua negara mempertahankan status quo di PBB sesuai dengan sistem internasional. Xi Jinping dalam pidatonya tanggal 25 Oktober 2021 lalu menegaskan hukum internasional hanya bisa diformulasikan secara bersama oleh 193 negara anggota PBB, bukan oleh salah satu negara atau aliansinya. Xi juga menyinggung mengenai pentingnya kerja sama dari pada konfrontasi, sehingga Xi juga menolak segala bentuk “hegemoni, kekuatan politik, unilateralisme, dan proteksionisme.” Pernyataan ini mencerminkan bahwa China akan terus memblokir akses keanggotaan Taiwan di PBB apapun caranya.

August 12 2021

Eskalasi Meningkat, Bagaimana ASEAN di antara China-Taiwan?

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think ASEAN, China, Geopolitik, Politik 0

Dinamika hubungan politik dapat memengaruhi hubungan negara yang satu dengan aktor lainnya. Hal ini yang terjadi pada eskalasi hubungan Taiwan dan China, di mana agresivitas China dalam menekan pengakuan politik terhadap Taiwan, juga membuat Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) berada di posisi yang cukup sulit. Lalu, bagaimana ASEAN bersikap di antara kedua aktor politik ini?

Siapa yang akan melindungi Taiwan?

Indonesia dan negara anggota ASEAN tidak ada yang mengakui Taiwan sebagai negara. Sejarah perang sipil China memisahkan dua ideologi berbeda menjadi dua wilayah dan membentuk Taiwan yang berbasis republik, sedangkan China berbasis komunis. Sejak saat itu, China memberlakukan one China policy yang menekankan hanya ada satu China, sehingga negara lain tidak bisa memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.^[1] Keputusan ini ditetapkan agar hubungan internasional Taiwan dan pengakuan politiknya semakin terbatas, sehingga pertumbuhan negaranya juga semakin melambat.

Tidak banyaknya negara yang mengakui kedaulatan Taiwan disebabkan risiko besar yang harus ditanggung negara lain tersebut akan hubungan politik dengan China. Keputusan mengakui Taiwan memiliki kerugian yang lebih besar bagi negara-negara di ASEAN, termasuk untuk Indonesia, mengingat hubungan politik dan ekonomi dengan China akan menjadi aspek yang paling terdampak. Bahkan, Amerika Serikat (AS) yang sempat mengakui kedaulatan Taiwan menarik kembali keputusannya pada masa kepemimpinan Trump.^[2] Pada pemerintahan AS sekarang, Presiden Biden menunjukkan dukungan militernya untuk Taiwan, namun juga tidak ada garansi terkait kesediaan AS untuk menjadi “tameng” Taiwan atas China.^[3]

Meskipun begitu Taiwan tetap menjadi aktor strategis bagi ASEAN, dan China-AS karena kekuatan ekonomi dan wilayah geografisnya. Taiwan mampu menunjukkan kekuatan ekonominya, di mana selama pandemi Covid-19 ini Gross Domestic Product Taiwan meningkat dari 3.68 persen menjadi 4.53 persen.^[4] Taiwan menjadi salah satu negara yang perekonomiannya tumbuh cepat selama pandemi. Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi dan Statistik (DGBAS) Departemen Statistik Taiwan, Tsai Yu-tai, menyatakan peningkatan GDP didukung oleh ekspor permintaan teknologi seperti internet 5G dan chip semikonduktor.^[5] Keadaan pandemi yang mendorong peningkatan kebutuhan teknologi digital menjadi faktor utama yang membantu perekonomian Taiwan terus berjalan. Kekuatan ekonomi dan hubungan kedekatan Taiwan-AS beserta aliansi ini yang menjadi tambahan dukungan kepada Taiwan atas China.

Pada pertemuan ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) lalu yang dihadiri negara anggota ASEAN, serta Jepang, AS, India, Russia, Australia, Selandia Baru, dan China, dibahas mengenai isu politik dan keamanan.^[6] Jepang dan aliansinya menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di wilayah Selat Taiwan demi keamanan global. Di sisi lain, China melalui Menteri Pertahanannya, Wei Fenghe juga menekankan terkait isu Laut China Selatan, Hong Kong, juga Taiwan. Wei Fenghe menegaskan tidak akan mundur dan goyah untuk melindungi kepentingan nasionalnya, sehingga negara lain juga perlu menghargai keputusan China tersebut.^[7] Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi dan kepentingan negara di wilayah Indo-Pasifik yang berhubungan langsung dengan ASEAN.

ASEAN di antara Dua Kekuatan

Pada konteks ini, ASEAN berada di tengah kekuatan besar yakni China dan Taiwan serta aliansinya yakni AS yang semakin mendekat ke wilayah Indo-Pasifik. Kedatangan aliansi Barat menjadi suatu pernyataan kehadiran dan dukungan dalam menekan China, yang juga menjadi tantangan bagi kepemimpinan ASEAN. Eskalasi yang meningkat ini membuat ASEAN perlu tetap bersatu, seperti dalam pertemuan menteri pertahanan negara anggota ASEAN dengan China, Jepang, dan AS yang mendorong diterapkannya code of conduct di wilayah Laut China Selatan.^[8] Hal ini dikarenakan pengaruh asing yang berlebih dalam lingkup Indo-Pasifik akan mengancam prinsip non-intervensi dan fungsi kerja sama politik keamanan lingkup ASEAN.

Konsep geopolitik Rudolf Kjellen pada Buku “Staten som livsform” tahun 1916 menyatakan keberlangsungan negara tergantung dari faktor geografis, sosial, politik, di mana akan terus mengembangkan ruang (ekspansi) guna perkembangan kemampuan dan kebutuhan rakyatnya.^[9] Negara akan cenderung memanfaatkan kemajuan ekonomi dan teknologinya untuk mencapai kesatuan domestik dan “mendapatkan” batas-batas negara yang lebih baik. Dalam hal ini China, berdasarkan White Paper China tahun 2019 secara terbuka menyatakan Taiwan sebagai ancaman keamanan.^[10] China menganggap wilayah Taiwan sebagai ancaman integritas dan kedaulatan China,

Selain itu, dalam White Paper tersebut China juga melakukan peningkatan modernisasi kekuatan militernya dengan menekankan kekuatan militer hanya untuk pertahanan. Namun, ancaman terbuka pada Jepang karena isu Taiwan menunjukkan tindakan kontras China terkait militer. Di sisi lain, Taiwan merupakan mitra dagang AS terbesar dalam chip, sekaligus memiliki wilayah geopolitik yang strategis, yakni wilayah Asia. Di sisi lain, Taiwan yang didukung AS beserta aliansinya juga memiliki agenda lain yakni melalui dialog Quadrilateral Security Dialogue yang berfokus pada keamanan dan menekan pengaruh China di Indo-Pasifik.

Maka dari itu, berdasarkan prinsip non intervensi ASEAN perlu difokuskan dan diterapkan agar tidak ada intervensi dari asing terkait permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan di wilayah ASEAN. Mengingat permasalahan Taiwan yang berkaitan dengan wilayah Indo Pasifik dan ASEAN, perlu bagi ASEAN untuk terus menunjukkan kepemimpinannya semakin dekatnya kekuatan AS secara militer dan politik atas China. ASEAN yang berada di posisi sulit harus menyeimbangkan kekuatan dan menjadi fasilitator dan penggagas kestabilan di wilayah regionalnya. Hal ini dikarenakan perseteruan di Taiwan tidak hanya mengenai China dan Taiwan, namun juga adanya campur tangan asing serta kestabilan keamanan wilayah ASEAN dan sekitarnya.

^[1] World Population Review, (2021), Countries That Recognize Taiwan 2021, World Population Review, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-recognize-taiwan

^[2] BBC, (2017), Trump agrees to honour ‘One China’ policy despite threats, https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38927891

^[3] Michael Crowley, (2021), Biden Backs Taiwan, but Some Call for a Clearer Warning to China, New York Times, https://www.nytimes.com/2021/04/08/us/politics/biden-china-taiwan.html

^[4] Reuter Staff, (2021), Taiwan upbeat on economic prospects despite COVID-19 spike, Reuters, https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-taiwan-economy-idUSL3N2N301J

^[5] Ibid.,

^[6] Kentaro Iwamoto, (2021), China fends off pressure over Taiwan in ASEAN-led defense talks, Nikkei Asia International Relations, https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/China-fends-off-pressure-over-Taiwan-in-ASEAN-led-defense-talks

^[7] Ibid.,

^[8] Ministry of Foreign Affairs, (2021), The 19th Senior Officials’ Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea held in Chongqing, MFA News, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1882173.shtml

^[9] Soren Scholvin, (2016), Geopolitics An Overview Of Concepts And Empirical Examples From International Relations, FIIA Working Paper, https://www.files.ethz.ch/isn/196701/wp91-Geopolitics.pdf

^[10] Anthony Cordesman, (2019), China’s New 2019 Defense White Paper, CSIS, https://www.csis.org/analysis/chinas-new-2019-defense-white-paper