Pada 21 Maret 2025 Senat Federal Jerman (Bundesrat) mengesahkan amandemen konstitusi federal tentang revisi batas hutang (debt brake) yang sebelumnya disahkan Parlemen Federal Jerman (Bundestag) pada 19 Maret 2025 dengan 53 dari 69 suara. Dalam pemungutan suara tersebut empat negara bagian yakni Brandenburg, Saxony-Anhalt, Thuringia, danRhineland-Palatinate abstain. Dengan kodifikasi tersebut seluruh pengeluaran untuk pertahanan, keamanan siber, intelijen, dan keamanan sipil yang melebihi 1% dari produk domestik bruto (PDB) Jerman dapat dibiayai dengan hutang. Amandemen ini juga mengesahkan special fund untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur sebesar EUR 500 miliar dan dana tambahan sebesar EUR 100 miliar untuk membantu dalam upaya melawan perubahan iklim.
Menanggapi kodifikasi ini Menteri-Presiden Negara Bagian Bayern Markus Södermenyatakan bahwa amandemen konstitusional ini merupakan sebuah kesempatan bagi Jerman untuk memperkuat postur pertahanannya. Namun Markus menekankan bahwa amandemen tersebut merupakan langkah pertama yang harus ditindaklanjuti dengan investasi, konsolidasi, dan reformasi. Selain itu Menteri-Presiden dan Ketua Bundesrat Anke Rehlinger mendorongimplementasi cepat dari amandemen dan special fund yang telah disahkan karena menurutnya uang tidak akan mengatasi permasalahan fundamental. Di sisi lain Menteri-Presiden Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig menyatakan skeptisisme nya terhadap amandemen tersebut namun menyampaikan dukungannya dari perspektif politik regional. Sementara itu Menteri-Presiden Brandenburg Dietmar Woidke menyampaikan penolakan terhadap amandemen dan special fund tersebut dengan abstain di sesi pemungutan suara. Setelah mendapatkan pengesahan dari Bundesrat, amandemen konstitusional tersebut akan dikaji dan dikodifikasi oleh Presiden Frank-Walter Seinmeier.
Amandemen tentang perubahan batas hutang merupakan perubahan besar dari kebijakan penghematan yang sebelumnya diimplementasikan pada masa pemerintahan Kanselir Angela Merkel pada tahun 2009 setelah krisis finansial global tahun sebelumnya. Dalam kebijakan tersebut pemerintah federal Jerman dilarang mengambil hutang lebih dari 0,35% dari PDB. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong anggaran seimbang (balanced budget) dan menunjukan komitmen pemerintah federal Jerman untuk lebih bertanggung jawab dalam aspek keuangan. Akan tetapi invasi Rusia terhadap Ukraina dan komitmen Presiden Amerika SerikatDonald Trump terhadap pertahanan Eropa dan Ukraina yang dipertanyakan memaksa Kanselir terpilih Friedrich Merz untuk melakukan amandemen konstitusi tentang batasan hutang.
