Mahkamah Pidana Internasional Memulai Investigasi atas Kejahatan Kemanusiaan Pemerintahan Maduro
Mahkamah Pidana Internasional atau the International Criminal Court (ICC) secara resmi akan melakukan investigasi dugaan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Venezuela. ICC merupakan badan independen yang dibentuk tahun 2002 berfungsi untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi.
Kepala Jaksa ICC, Karim Khan, melakukan kunjungan sepuluh hari untuk memulai kembali investigasi awal atas Venezuela. Kunjungan tersebut diprakarsai oleh undangan Jaksa Agung Venezuela Tarek William Saab, yang berharap ingin menghindari penyelidikan ICC dengan meyakinkan pengadilan bahwa pemerintah Venezuela sudah melakukan upaya untuk menuntut pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri.
Guna mencapai tujuan ini, Saab telah membuka proses peradilan terhadap beberapa pejabat negara dan membebaskan beberapa aktivis dari penjara. Namun, investigasi akan terus dilanjutkan mengingat agensi intelijen menemukan fakta bahwa Maduro melakukan kekerasan dan penangkapan sipil untuk kepentingan politiknya.
Pengadilan menyatakan Karim Khan dan pemerintah Venezuela sudah menyepakati Nota Kesepahaman. Nota ini berguna agar dapat memfasilitasi upaya kerja sama dan mendukung akuntabilitas penyelidikan dugaan kejahatan kemanusiaan. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menyatakan menghormati keputusan untuk melakukan investigasi, namun juga tidak sepakat dengan adanya tindak kejahatan kemanusiaan.
Khan akan memeriksa investigasi lanjutan mengenai kejahatan kemanusiaan pada rezim Presiden Nicolas Maduro di Venezuela yang telah menjalani pemeriksaan pendahuluan atau awal di ICC sejak Februari 2018 lalu. Pengadilan sedang menentukan apakah Venezuela layak diadili atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sebelumnya, pendahulu kepemimpinan ICC, yakni Fatou Bensouda, sudah mengindikasikan adanya kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Venezuela. Klaim ini didasari laporan investigator dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dokumen tersebut menjadi dasar memulai penyelidikan yang bergulir hingga saat ini, terutama pasca desakan dari berbagai negara Amerika Selatan yang anti-Maduro.
Venezuela Diperiksa atas Ratusan Korban Sipil Tewas
Dugaan kejahatan kemanusiaan dimulai saat jatuhnya korban tewas yang diawali oleh masa pemilihan umum mengenai perubahan sistem konstitusi. Para pemimpin oposisi telah meminta para pendukungnya untuk berkumpul di ibu kota pasca upaya pemogokan umum. Oposisi mengklaim pemerintah mengadakan pemungutan suara yang akan memulai proses penulisan ulang konstitusi dengan memilih anggota majelis khusus untuk membentuk kembali piagam tersebut.
Oposisi memboikot pemungutan suara itu, dengan mengatakan aturan pemilu dicurangi untuk menjamin Maduro mayoritas dan berpendapat bahwa konstitusi baru dapat menggantikan demokrasi dengan sistem otoriter satu partai.
Lebih dari 100 orang tewas dalam protes masa pemerintahan Maduro tahun 2017 lalu. Demonstran awalnya bergerak saat pemerintahan Maduro membatasi kekuasaan Majelis Nasional yang dikuasai oleh oposisi. Demonstrasi anti pemerintahan tersebut akhirnya menimbulkan korban, terutama pasca seorang anak berusia 15 tahun bentrok dengan petugas kepolisian. Selama kurun waktu empat bulan melakukan demo, korban kerusuhan menjadi 102 orang.
Sebagian besar yang tewas dalam protes anti-pemerintah yang dimulai pada bulan April adalah para pemuda yang terbunuh oleh tembakan. Korban juga termasuk penjarah, polisi yang diduga diserang oleh pengunjuk rasa, dan warga sipil yang tewas dalam barikade demonstrasi.
Kondisi anti-pemerintahan Maduro juga dipicu ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik karena masyarakat Venezuela mengalami kelaparan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Baik dari sisi pemerintah dan oposisi menginginkan ICC melakukan investigasi menyeluruh mengenai kejahatan kemusiaan yang terjadi.
Khan: Investigasi akan berdasarkan prinsip legalitas dan supremasi hukum
“Saya sepenuhnya menyadari perbedaan pendapat yang terjadi di Venezuela, yakni perpecahan geopolitik yang ada. Kami tidak politis, kami berpedoman pada prinsip legalitas dan supremasi hukum,” kata Khan usai menandatangani surat kesepahaman.
Khan menegaskan investigasi ICC akan tetap berdasarkan prinsip keadilan hukum dan bebas dari pengaruh politik manapun. “Saya meminta semua pihak, melihat kita sekarang sedang maju ke tahap selanjutnya, untuk memberikan ruang bagi ICC melakukan tugasnya.” kata Khan.
Maduro merespons dengan “pintu di Venezuela terbuka karena kami menginginkan kebenaran, karena kami menginginkan keadilan, karena kami ingin meningkatkan dan menjamin keadilan di Venezuela.”
