Teroris

Kepala BNPT Boy Rafli Amar. (Detikcom/Rakean R Natawigena) Baca artikel CNN Indonesia "BNPT Sebut Ada Partai Politik Terafiliasi Jaringan Teroris" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230313165502-32-924504/bnpt-sebut-ada-partai-politik-terafiliasi-jaringan-teroris. Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

March 17 2023

BNPT Ungkap Terdapat Partai Politik Baru Terafiliasi Jaringan Teroris

Chatrine Debora Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Social and Culture Berita Politik, Kontra-terorisme, Pemilu 2024, Teroris 0

Dugaan jaringan terorisme masuk ke tubuh partai politik (parpol) ditemukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tapi terkhusus untuk yang terkategorisasi sebagai pendatang baru.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan bahwa ada kelompok terorisme yang mencoba menyusup ke partai politik (parpol). Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan bahwa pihaknya menemukan fakta bahwa ada anggota parpol yang terafiliasi kelompok terorisme.

Namun, Boy enggan mengungkapkan nama parpol yang dimaksud. Dia menegaskan bahwa parpol itu tak lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2024. “Terafiliasi ya. [Tapi] tidak lolos verifikasi [jadi peserta Pemilu 2024] karena kita sudah dapat informasi dari awal dan Insya Allah yang lolos ini sifatnya clear. Jadi beberapa yang tidak lolos itu yang kami katakan ada indikasi,” ungkap Boy di St. Regis Hotel, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023).

Selain itu, Boy menyatakan bahwa ini menjadi perhatian penting agar kelompok intoleran tidak membentuk partai politik baru di masa depan. “Kita harus waspada ke depannya, jangan sampai ada partai politik baru yang dibentuk, namun ternyata pengurusnya memiliki latar belakang kelompok intoleran, radikal, atau terorisme. Ini terkait latar belakang pengurus. Belum lagi platform partai politiknya, yang harus mengikuti prinsip ideologi negara Pancasila. Itulah yang harus kita jaga,” jelas Boy.

Sebelumnya dalam sebuah acara diskusi, Boy telah mengkonfirmasi adanya indikasi kelompok teroris yang berusaha masuk dalam Pemilu 2024.

Dia menjelaskan tentang strategi “from bullets to ballots” atau dari kekerasan ke dalam sistem demokrasi yang menjadi taktik kelompok intoleran untuk masuk ke dalam sistem demokrasi. “Saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada indikasi. Yang benar adalah bahwa ada. Ada perubahan strategi dari kekerasan ke dalam sistem demokrasi. Perubahan strategi ini merupakan taktik dari jaringan terafiliasi, termasuk kelompok intoleran, untuk menjadi bagian dari proses demokrasi kita, dan masuk ke dalam sistem demokrasi kita,” jelasnya. Boy juga mengklaim bahwa BNPT terlibat dalam proses verifikasi partai politik.

Boy menegaskan bahwa di masa depan, semua pemangku kepentingan harus memastikan bahwa partai politik yang baru dibentuk bebas dari paham radikal atau terorisme, baik dari pengurus maupun ideologinya. Menurutnya, setiap partai politik di Indonesia harus berazaskan Pancasila, yang merupakan ideologi dasar negara Indonesia.

Pancasila adalah ideologi yang mengajarkan kesetaraan, keadilan, dan persatuan di antara masyarakat Indonesia. Dalam konteks politik, Pancasila menegaskan bahwa setiap partai politik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ini dan harus berupaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih adil.

Dalam upaya kontra-radikaslisasi, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga partai politik tetap bersih dari kelompok teroris. Masyarakat harus menjadi bagian dari proses politik dan harus memastikan bahwa partai politik yang mereka dukung tidak memiliki afiliasi dengan kelompok teroris atau paham radikal.

Masyarakat dapat mengawasi partai politik yang mereka dukung, dan jika ditemukan ada tanda-tanda afiliasi dengan kelompok teroris atau paham radikal, masyarakat harus melaporkannya kepada pihak berwenang.

Selain itu, terdapat peran media dalam memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab tentang partai politik, serta kelompok-kelompok teroris atau paham radikal yang berusaha masuk ke dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, semua pemangku kepentingan, termasuk pihak berwenang, masyarakat, dan media, harus bekerja sama untuk memastikan bahwa partai politik di Indonesia bebas dari kelompok teroris atau paham radikal, dan berazaskan pada prinsip-prinsip Pancasila untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih adil.

Polisi Spanyol berjaga di dekat kedutaan AS di Madrid, pada 1 Desember 2022, setelah mereka menerima bom surat, mirip dengan yang meledak di kedutaan Ukraina (Foto oleh OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)

January 26 2023

Rusia Diyakini Menggiring Teroris untuk Melakukan Kampanye Pengeboman di Spanyol

Anita Susanto Europe, News, Politics, Security and Defence Ancaman, Main Intelligence Directorate Russia, Rusia, Spanyol, Teroris, The Russian Imperial Movement 0

Pejabat AS percaya bahwa perwira intelijen Rusia mengarahkan kelompok supremasi kulit putih Rusia untuk melakukan pengiriman surat ancaman bom baru-baru ini yang mengguncang Madrid akhir 2022, menargetkan perdana menteri, Kedutaan Besar Amerika dan Ukraina, serta kementerian pertahanan Spanyol menurut mantan pejabat AS. Pihak berwenang Spanyol belum melakukan penangkapan sehubungan dengan serangan tersebut yang melukai seorang pegawai Kedutaan Besar Ukraina, tetapi mereka dicurigai secara luas terkait dengan dukungan Spanyol untuk Kyiv.

Beberapa detail tentang bagaimana tepatnya, kampanye itu dilakukan tetap tidak jelas, kata dua pejabat AS, dilansir dari CNN. Namun, para pejabat AS sekarang percaya bahwa serangan itu kemungkinan merupakan peringatan kepada pemerintah Eropa yang telah mendukung Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari tahun lalu. The New York Times pertama kali melaporkan dugaan keterlibatan intelijen Rusia dalam serangan itu tetapi seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Spanyol sendiri menolak memberikan pernyataan lebih lanjut.

Ketika Rusia kini ditekan oleh banyak aktor internasional, pejabat AS mengatakan bahwa Rusia kini mencoba mencari kelompok proksi yang dapat bekerja sama untuk meningkatkan ketakutan bahkan serangan teroris. Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2020 menambahkan kelompok supremasi kulit putih dan Gerakan Kekaisaran Rusia, sebagai organisasi teror global. Kelompok ini diyakini memiliki hubungan dengan badan intelijen Rusia dan telah digunakan sebagai kekuatan proksi sebelumnya.

Kelompok supremasi kulit putih yang dikenal sebagai The Russian Imperial Movement (RIM) memiliki “cabang” di seluruh Eropa dan mengoperasikan pusat pelatihan bergaya militer di Rusia tetapi dikatakan tidak secara resmi berafiliasi dengan pemerintah Rusia. Namun, seorang mantan pejabat AS mengatakan, “Tidak diragukan lagi bahwa kelompok tersebut beroperasi di Rusia karena diizinkan beroperasi di Rusia.”

Main Intelligence Directorate atau dalam bahasa Rusia dikenal sebagai Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie (GRU), sementara itu telah melakukan operasi yang semakin berani di seluruh Eropa dan sekitarnya, termasuk upaya pembunuhan. GRU bahkan diyakini telah menawarkan hadiah kepada militan yang berhubungan dengan Taliban untuk upaya pembunuhan pasukan AS di Afghanistan.

Orang-orang meletakkan bunga di Moskow tengah pada 27 Januari 2011 saat mereka memberikan penghormatan kepada 35 orang yang tewas dalam ledakan di bandara Domodedovo Moskow. (Kredit foto harus dibaca Alexey SAZONOV/AFP via Getty Images)

January 24 2023

24 Januari – Bandara Internasional Domodedovo Moskow Dibom Oleh Teroris

Anita Susanto Europe, History, News, Security and Defence Bandar Udara, Bom, Moskow, Rusia, Teroris 0

Pada 24 Januari 2011, sebuah bom meledak di aula kedatangan internasional Bandara Internasional Domodedovo, Moskow, Rusia. Bom itu menewaskan 35 orang dan melukai 173 orang lainnya. Emirat Kaukasus, sebuah kelompok jihadis militan yang berbasis di Chechnya mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Serangan tahun 2011 terjadi sekitar pukul 16.30. Alat peledak rakitan yang diisi dengan kawat dan pecahan peluru meledak di bagian kedatangan internasional bandara. Otoritas Rusia percaya bahwa warga negara asing adalah target utama dan mengidentifikasi bahwa serangan itu adalah bom bunuh diri. Pembom itu sebagai seorang warga Chechnya berusia 20 tahun bernama Magomed Yevloyev.

Akibat ledakan tersebut, empat pria, termasuk saudara laki-laki berusia 15 tahun, akhirnya ditangkap sehubungan dengan pengeboman tersebut. Tiga di antaranya menerima hukuman penjara seumur hidup, sementara satu lagi menerima hukuman 10 tahun. Meskipun pemberontakan di Kaukasus berlanjut, serangan Domodedovo sendiri dikabarkan menjadi serangan besar terakhir di Rusia yang diklaim bertanggung jawab oleh Emirat.

Pemberontakan oleh kelompok teroris ini terjadi sejak pembubaran Uni Soviet, dimana wilayah Kaukasia Utara di Chechnya mengalami kerusuhan selama puluhan tahun. Sementara Rusia secara resmi membangun kembali kendali atas wilayah tersebut pada tahun 2009, pemberontakan jihadis seperti Emirat Kaukasia terus memerangi pasukan pemerintah dengan cara pengeboman.

Emirat Kaukasus didirikan oleh Duka Umarov, mantan presiden Republik Chechnya Ichkeria yang memisahkan diri yang menyatakan negaranya sebagai emirat Salafi pada tahun 2007. Emirat juga mengaku bertanggung jawab atas pengeboman kereta Rusia pada tahun 2009 dan pemboman yang menewaskan 40 orang di metro Moskow pada tahun 2010.

Presiden Dmitry Medvedev bersumpah bahwa mereka yang berada di balik serangan itu akan dilacak dan dihukum. Untuk itu, Medvedev memerintahkan peningkatan keamanan di ibu kota Rusia, bandaranya, dan pusat transportasi lainnya. Ia juga mengadakan pertemuan darurat dengan para pejabat dan juga menunda keberangkatannya yang direncanakan untuk World Economic Forum minggu itu.

Kelompok-kelompok militan yang berperang di Kaukasus tahu betapa pentingnya persepsi bahwa presiden dan perdana menteri menyediakan masyarakat yang aman, dan merusak itu adalah aspek kunci dari tujuan mereka. Menurut saksi mata yang dikutip oleh program berita TV Rusia Vesti, sebelum meledakkan bahan peledak, pembom itu berteriak “Saya akan membunuh kalian semua!” menurut seorang saksi mata dilansir dari BBC.

Pandangan umum dari pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Suriah di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada 29 November 2022. (Foto oleh Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images)

December 12 2022

Dewan Keamanan PBB: Hentikan Teroris Mendapatkan Senjata Ilegal

Anita Susanto Politics, Security and Defence, Think Aktor Non-negara, Dewan Keamanan PBB, Proliferasi Senjata, Resolusi DK PBB, Teroris 0

Dewan Keamanan PBB menyetujui dengan suara bulat untuk terus menekan semua negara agar menerapkan resolusi yang bertujuan menjaga penggunaan senjata nuklir, kimia, dan biologi dari tangan teroris, pasar gelap dan lain-lain.

Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 30 November 2022 disetujui oleh lima belas anggota tanpa terkecuali untuk memperpanjang mandat komite yang memantau implementasi resolusi 2004 tentang ancaman aktor non-negara yang memperoleh atau memperdagangkan senjata pemusnah massal selama 10 tahun hingga 30 November 2032.[1]

Resolusi tersebut meminta komite dan 193 negara anggota PBB agar memperhitungkan penggunaan senjata oleh kelompok non-pemerintah dan individu atas kemajuan pesat dalam sains dan teknologi untuk menyebarkan penggunaan senjata terlarang ini.

Dewan Keamanan menyebutkan dalam resolusi bahwa pihaknya “sangat prihatin” terhadap ancaman terorisme dan risiko bahwa aktor non-negara dapat memperoleh, mengembangkan, memperdagangkan atau menggunakan senjata nuklir, kimia atau biologi, termasuk dengan mengandalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal yang merugikan.[2]

Resolusi April 2004 diadopsi setelah serangan teroris 11 September di Amerika Serikat untuk menutup apa yang disebut Presiden AS, George W Bush sebagai celah yang memungkinkan kelompok teror memperoleh senjata pemusnah massal. Perjanjian internasional telah menargetkan proliferasi senjata oleh pemerintah, tetapi pada saat itu tidak ada undang-undang yang mencegah aktor non-negara seperti teroris, ilmuwan korup, aktor pasar gelap, dan lainnya untuk memperoleh senjata.[3]

Sedangkan resolusi DK PBB yang baru mengharuskan semua negara agar mengambil langkah-langkah untuk memperhitungkan dan mengamankan semua senjata, misil, dan bahan senjata yang dilarang, dan untuk mengembangkan kontrol perbatasan dan meningkatkan upaya “untuk mendeteksi, mencegah, dan memerangi … perdagangan gelap dan perantara barang-barang semacamnya”.[4]

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood mengatakan kepada Dewan Keamanan setelah pemungutan suara tersebut bahwa dewan keamanan perlu memantau dan membantu negara-negara menerapkan resolusi tersebut “tetap menjadi alat penting” untuk membantu mengatasi “ancaman aktor non-negara yang berpotensi memperoleh dan menggunakan senjata pemusnah massal”.

Di sisi lain, Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia mengatakan resolusi 2004 “sepenuhnya mempertahankan relevansinya hingga hari ini” dan dia menyambut kebulatan suara dewan pada perpanjangan resolusi tersebut dengan menyebutnya sebagai “upaya besar, sikap konstruktif, dan fleksibilitas semua anggota dewan”.[5]

Aktor non-negara menjadi semakin penting

Aktor non-negara merupakan organisasi dan individu yang tidak berafiliasi dengan pemerintah. Ini termasuk perusahaan, lembaga keuangan swasta, dan LSM, serta kelompok perlawanan bersenjata dan paramiliter. Dalam konteks hak asasi manusia, terdapat peningkatan fokus pada tanggung jawab hak asasi manusia dari perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya.[6]

Peningkatan peran dari aktor non-negara sendiri terjadi karena globalisasi meningkatkan pengaruh sektor swasta, hal ini sendiri memiliki dampak baik dan juga dampak buruk. Di satu sisi, globalisasi telah meningkatkan pengaruh sektor swasta dengan hasil yang beragam terkait hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Di sisi lain, kejahatan juga berkembang karena pemanfaatan teknologi saat ini yang membuat aktor-aktor non-negara menimbulkan apa yang disebut sebagai kejahatan transnasional di mana pada waktu-waktu tertentu dengan strategi tertentu dapat memiliki pengaruh setara dengan negara.

Globalisasi mengarah pada demokratisasi sesuatu hal, artinya hal-hal yang dulu berada di bawah kekuasaan negara sekarang terbuka untuk umum dan dapat diakses secara bebas. Misalnya, kepemilikan alat pemusnah massal dunia atau alat peledak improvisasi oleh kelompok teroris.[7]

[1] “UN votes to press countries to stop terrorists getting nukes, other WMDs”, South China Morning Post, 1 Desember 2022, https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3201650/un-votes-press-countries-stop-terrorists-getting-nukes-other-wmds?module=more_top_stories_int&pgtype=homepage

[2] Ibid.

[3] “UN Security Council 2004”, UN Digital Library, https://digitallibrary.un.org/search?f1=author&as=1&sf=title&so=a&rm=&m1=p&p1=UN.+Security+Council+%2859th+year+%3A+2004%29&ln=en

[4] Op. Cit., South China Morning Post

[5] Ibid.

[6] “Non-State Actors”, ESCR-Net, https://www.escr-net.org/resources/non-state-actors#:~:text=Non%2Dstate%20actors%20include%20organizations,paramilitary%20and%20armed%20resistance%20groups.

[7] Aji Widiatmaja dan Fajria Hasta Rizqi, “The Rise of Non-State Actors in Globalization and Democratization Era: Terrorist Group versus State Actors”, SentriS Academic Journal of International Relations Study, Vol 2, N0. 2, 2019, hlm 2

Warga berjalan di antara puing-puing bangunan yang hancur di Mogadishu pada 30 Oktober 2022 setelah sebuah bom mobil menargetkan kementerian pendidikan pada 29 Oktober 2022. (Foto oleh HASSAN ALI ELMI/AFP via Getty Images)

November 10 2022

Dua Pemboman Somalia Di Mogadishu: Menewaskan 100 Orang Di Ibu Kota

Anita Susanto Africa, News, Politics, Security and Defence, Social and Culture Al-Shabab, Bom Bunuh Diri, Somalia, Teroris 0

Ledakan bom mobil kembar di dekat persimpangan sibuk di ibu kota Somalia, Mogadishu, menewaskan sedikitnya 100 orang, kata Presiden Hassan Sheikh Mohamud. Di antara para korban “yang dibantai [adalah] ibu-ibu dengan anak-anak mereka di tangan mereka”, kantor berita AFP mengutip pernyataan presiden.

Dia meminta bantuan medis internasional untuk menangani 300 orang yang terluka. Presiden menyalahkan kelompok militan al-Shabab atas serangan pada 30 Oktober 2022 yang menargetkan kementerian pendidikan. Presiden Mohamud, yang berkuasa selama lima bulan berjanji “perang total” melawan gerilyawan Islam setelah mereka menyerang sebuah hotel populer di Mogadishu pada Agustus lalu yang menewaskan sedikitnya 21 orang.

Situs web Memo Somalia yang pro-jihadis telah melaporkan bahwa kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka berada di balik ledakan tersebut. Sebuah afiliasi dari al-Qaeda, al-Shabab telah terlibat dalam konflik jangka panjang dengan pemerintah federal Somalia. Ledakan hari Sabtu terjadi selang beberapa menit antara satu sama lain, menghancurkan bangunan dan kendaraan di sekitarnya.

Ledakan yang pertama menghantam kementerian pendidikan dan kemudian yang kedua meledak ketika tim medis tiba untuk menangani korban-korban yang terdampak dari ledakan pertama, lapor kantor berita Reuters. Sebuah truk meledak di persimpangan yang sama hampir tepat lima tahun lalu, menewaskan lebih dari 500 orang – serangan terburuk dalam sejarah negara itu.

Di antara mereka yang tewas adalah seorang jurnalis terkemuka dan perwira polisi senior. “Saya di sini untuk memberitahu rakyat Somalia bahwa serangan Oktober seperti itu tidak akan terjadi lagi, insya Allah,” kata Presiden Mohamud setelah mengunjungi lokasi serangan. “Pemboman itu adalah pesan yang dikirim oleh militan untuk menunjukkan bahwa mereka masih hidup, meskipun faktanya mereka dikalahkan di medan perang oleh pasukan pemerintah,” tambahnya.

Misi Uni Afrika (AU) di Somalia mengatakan bahwa “serangan itu menggarisbawahi urgensi dan kepentingan kritis dari serangan militer yang sedang berlangsung untuk lebih menurunkan al-Shabab”. AS, Turki, Qatar, dan Jerman mengutuk serangan itu. Al-Shabab telah memerangi pemerintah federal yang didukung AU untuk menguasai Somalia selama sekitar 15 tahun. Kelompok ini menguasai sebagian besar Somalia selatan dan tengah, tetapi juga mampu memperluas pengaruhnya ke daerah-daerah yang dikendalikan oleh pemerintah yang berbasis di Mogadishu.

Pada 6 November, bom bunuh diri susulan meledak di dekat kamp pelatihan militer di Somalia, menewaskan sedikitnya lima orang dan melukai 11 lainnya, menurut kantor berita SONNA yang dikelola pemerintah. Serangan tersebut terjadi di di kamp di ibukota Somalia, Mogadishu, yang juga diklaim oleh kelompok bersenjata al-Shabab.

Menteri Pertahanan Estonia Hanno Pevkur berbicara kepada wartawan di Pentagon di Washington, DC, pada 18 Oktober 2022. (Foto oleh STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images)

November 2 2022

Parlemen Estonia Menyatakan Rusia Sebagai ‘Rezim Teroris’

Anita Susanto Europe, News, Politics Estonia, Invasi, Rusia, Teroris, Ukraina 0

Anggota parlemen Estonia membuat pernyataan yang menyatakan Rusia sebagai “rezim teroris” dan mengutuk pencaplokan baru-baru ini atas empat wilayah Ukraina. Dari 101 anggota parlemen, 88 pada 18 Oktober lalu memberikan suara mendukung, 10 tidak hadir dan tiga abstain.

Parlemen “menyatakan Rusia sebagai rezim teroris dan Federasi Rusia sebagai negara yang mendukung terorisme”, menurut pernyataan itu. “Rezim Putin, dengan ancaman serangan nuklirnya, telah mengubah Rusia menjadi bahaya terbesar bagi perdamaian baik di Eropa maupun di seluruh dunia,” menurut Parlemen Estonia.

Sebelumnya, presiden Rusia telah menandatangani undang-undang yang mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, Kherson dan Zaporizhia sebagai bagian dari Rusia setelah referendum yang dikecam oleh Ukraina dan sekutunya sebagai “palsu” dan tanpa konsekuensi hukum.

Parlemen Estonia juga mengatakan mereka menganggap “perlu untuk menetapkan angkatan bersenjata yang disebut Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang didirikan oleh Federasi Rusia serta perusahaan militer swasta Wagner sebagai organisasi teroris”.

Pernyataan parlemen Estonia juga disetujui oleh negara tetangganya, Latvia yang menyatakan Rusia sebagai “sponsor negara terorisme” pada Agustus, menuduh Moskow melakukan “genosida yang ditargetkan terhadap rakyat Ukraina”. Lithuania mengadopsi resolusi serupa pada bulan Mei lalu.

Sergei Tsekov, anggota majelis tinggi parlemen Rusia, memperingatkan bahwa Rusia akan mengambil “tindakan pembalasan yang akan menarget Latvia dan akan sangat menyakitkan“. Negara-negara Baltik, yang menghabiskan hampir lima dekade di bawah pendudukan Soviet, termasuk di antara pendukung setia Ukraina dan kritikus paling sengit terhadap pemerintah Putin terutama kebijakan untuk menginvasi Ukraina.