Menu

Taiwan

Taiwan's new President Lai Ching-te's inauguration ceremony at the Presidential office building in Taipei

Pidato pelantikan Presiden Lai Ching-te: Implikasi untuk hubungan Lintas Selat

, , , , , , , 0

Pada tanggal 20 Mei 2024, Lai Ching-te dan Hsiao Bi-khim dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-16 Republik Cina (ROC). Untuk pertama kalinya dalam sejarah Taiwan, sebuah partai terpilih untuk masa jabatan ketiga berturut-turut. Presiden Lai menyebutnya sebagai “mematahkan kutukan delapan tahun”.[1] Pidato pelantikan Presiden Lai berjudul “Membangun Taiwan baru yang demokratis, damai, dan sejahtera”[2] pidato yang sangat dinantikan oleh para analis. Artikel ini ingin memahami bagaimana perbedaan dan persamaan pidato pelantikan Presiden Lai dibandingkan dengan pidato pendahulunya, Tsai Ing-wen, pada tahun 2016 dan 2020.

 

Pidato Presiden

Sejak tahun 2016, Partai Progresif Demokratik (DPP) telah berkuasa di Taiwan di bawah kepemimpinan Tsai Ing-wen, yang juga berhasil terpilih kembali pada pemilu tahun 2020.

Meskipun mengalami dua kali kemunduran dalam pemilihan umum domestik “9-in-1”[3] pada tahun 2018 dan 2022, posisi tertinggi di negara ini tetap dipegang oleh DPP. Pemilu dalam negeri disebut sebagai pemilu “9-in-1” karena para pemilih memilih sembilan jabatan pemerintah daerah di 22 kota dan kabupaten di Taiwan. Terlepas dari persaingan yang ketat dari Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang dipimpin oleh mantan walikota Taipei Ko Wen-je, Lai Ching-te dari DPP berhasil mengamankan posisi tertinggi di Taiwan dengan memperoleh 40,05 persen dari total suara yang masuk.[4]

Pidato Presiden Lai mencakup beberapa isu. Topik-topik seperti konflik Ukraina-Rusia yang sedang berlangsung saat ini dan perang Israel-Hamas adalah dua topik internasional yang dibahas dalam pidato tersebut. Lai juga menyebutkan aktivitas militer dan zona abu-abu Cina di wilayah tersebut sebagai tantangan perdamaian dan keamanan global yang paling signifikan. Hal ini menyoroti bahwa Lai telah berusaha untuk menampilkan bahaya eskalasi di Selat Taiwan sebagai sebuah kontinjensi dunia. Dengan kata lain, hal ini sejalan dengan kerangka kerja yang lebih besar yaitu “kontingensi Taiwan adalah kontingensi dunia”.

Pidato Lai juga mengakui RUU Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini diselesaikan, yaitu RUU Indo-Pacific Security Supplemental Appropriations Act, 2024[5] menjadi undang-undang, yang menjanjikan dana tambahan sebesar US $ 1,9 miliar untuk “Operasi dan Pemeliharaan, Pertahanan-Luas”, jika diperlukan selama keadaan darurat untuk Taiwan dan wilayah Indo-Pasifik, mengakui peran kepemimpinan AS untuk wilayah tersebut. RUU ini akan memberikan keamanan tambahan bagi Taiwan untuk pengadaan perangkat keras dan pelatihan militer dalam keadaan darurat.

Pada hubungan lintas selat, sikap Lai sebelum menjadi Presiden dianggap “hijau tua”, dengan kata lain, pro-kemerdekaan. Lai Ching-te, pada tahun 2017[6], menyebutkan bahwa ia adalah “pekerja politik yang mendukung kemerdekaan Taiwan, tetapi saya juga seorang ahli teori pro-kemerdekaan Taiwan yang pragmatis”. Pernyataan semacam itu dianggap sebagai “langkah separatis”[7] oleh Cina. Pada saat yang sama, Wakil Presiden Lai, Hsiao Bi-khim, menyebut “Konsensus 1992”[8] sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman.[9]

Dalam pidatonya, Presiden Lai menegaskan kembali kepada Cina bahwa ROC terpisah dari Republik Rakyat Cina (RRT), yang mencerminkan kehendak rakyat yang tinggal di Taiwan. Beberapa analis juga menganggap pidato Presiden Lai tentang urusan Lintas Selat sebagai bahasa yang lebih keras[10] daripada para pendahulunya. Lai berbicara tentang “Empat Komitmen”[11] yang awalnya diusulkan oleh Presiden Tsai Ing-wen pada tahun 2022, yang meliputi ekonomi dan industri, jaring pengaman sosial, sistem pemerintahan yang bebas dan demokratis, dan pertahanan nasional. Penyebutan komitmen dapat dipahami sebagai tanda bahwa Lai akan melanjutkan beberapa kebijakan Presiden Tsai.

Presiden Lai juga mengakui adanya masalah-masalah domestik yang mendesak yang dihadapi oleh warga negara Taiwan. Isu-isu seperti inflasi, perumahan, ketidaksetaraan kekayaan, dan kekurangan listrik, antara lain, disebutkan dalam pidato tersebut. Isu-isu tersebut merupakan topik-topik penting yang tidak diperhatikan oleh DPP, yang menyebabkan kekalahan partai oposisi utama, KMT, dalam pemilihan umum. Dia juga berbicara tentang pentingnya Kecerdasan Buatan (AI), yang dianggap sebagai hal besar berikutnya setelah semikonduktor di masa depan, dan di situlah Taiwan harus melihat ke depan. Satu perubahan signifikan dalam pidato tersebut adalah tidak adanya penyebutan Kebijakan Arah Selatan Baru (NSP), sebagai gantinya, “Indo-Pasifik” dan “dunia” cukup sering disorot. Pada tahap saat ini, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah NSP akan mendapatkan tempat penting dalam masa jabatan Lai.

 

Tabel di bawah ini menyoroti terminologi kunci yang digunakan oleh Presiden Lai dan posisinya dibandingkan dengan dua pidato kepresidenan Tsai Ing-wen.

 

 

Tanggapan RRT terhadap Lai Ching-te

Tanggapan dari RRT diperkirakan akan cepat dan luas, yang sudah direncanakan sebelumnya sejak Lai diumumkan sebagai Presiden terpilih awal tahun ini. Selain ketidaksenangan verbal yang biasa diucapkan melalui beberapa juru bicara dan kementerian, langkah segera yang diambil RRT adalah dengan memberikan pengakuan diplomatik Republik Nauru[12] dari ROC ke RRT pada 15 Januari 2024, sehingga mengurangi daftar sekutu diplomatik Taiwan menjadi hanya 12 negara.

Secara militer, Taiwan menghadapi normal baru dari RRT, yaitu meningkatnya manuver[13] kapal-kapal Pasukan Penjaga Pantai di sekitar pulau Kinmen / Quemoy yang dikendalikan oleh pasukan RRT / Taiwan. Langkah-langkah seperti itu hanya meningkatkan hubungan yang sudah tegang antara kedua belah pihak.

Setelah pidato pengukuhan tersebut, Komando Teater Timur militer RRT, pada tanggal 23 Mei 2024, mengumumkan pelaksanaan latihan militer gabungan “Pedang Bersama-2024” di sekitar Taiwan, yang mereka sebut sebagai “latihan hukuman”.[14]  Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri RRT menyebut latihan itu “sah dan perlu”.[15] Latihan di kawasan itu mengikuti pola yang sama, yang dilakukan setelah kunjungan Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, ke Taiwan pada Agustus 2022.[16] Latihan semacam itu menyebabkan serangan udara dan air yang signifikan di garis tengah Taiwan (perbatasan udara de facto antara Taiwan dan Cina) dan pulau-pulau lepas pantai Kinmen dan Matsu.

 

Prospek untuk Selat Taiwan dan kawasan ini

RRT telah meningkatkan aksi militernya terhadap beberapa negara di kawasan ini dan tidak terbatas pada Taiwan. Filipina merupakan salah satu kasus, di mana Pasukan Penjaga Pantai RRT semakin agresif dalam melakukan manuver, menyebabkan cedera pada anggota Pasukan Penjaga Pantai Filipina.[17] Eskalasi dan latihan militer reguler semacam itu di kawasan ini akan memiliki banyak dampak.

 

Untuk mengatasi tantangan semacam itu, beberapa mini-lateral telah dibentuk yang dipimpin oleh Amerika Serikat di kawasan ini, yang memiliki kepentingan yang lebih besar di kawasan ini dan memiliki kemitraan strategis dengan Filipina dan Jepang. Pernyataan bersama telah diajukan oleh para pemimpin AS, Filipina, dan Jepang,[18] yang menyerukan kepada Cina untuk mengurangi perilaku agresifnya di laut lepas. Pernyataan bersama tersebut juga berfokus pada kerja sama yang lebih besar di antara negara-negara yang berpandangan sama dan menyoroti pentingnya perdamaian di kawasan ini.

Tindakan Cina di sekitar Taiwan dan kawasan ini secara tidak langsung telah membantu “internasionalisasi” masalah Taiwan.[19] Salah satu tantangan utama bagi Presiden Lai adalah menjaga keseimbangan antara harapan domestik dan internasional terhadap dirinya. Dia telah mengakui, kurangnya mayoritas untuk DPP di Legislatif Yuan, yang mungkin bertentangan dengan visinya. Kedua, bagaimana mengatasi “normal baru” dari tindakan militer China terhadap Taiwan. Hal ini sangat penting bukan hanya untuk posisi Presiden Lai, tetapi juga untuk memberikan jaminan yang cukup bagi dunia bisnis yang ingin berinvestasi di Taiwan. Ketiga, adalah bagaimana meningkatkan “perjuangan Taiwan” di dunia sehingga suaranya didengar. Karena Presiden Lai tidak menyinggung tentang NSP dalam pidato pelantikannya, maka kita akan menunggu dan melihat apakah ada perubahan atau kelanjutan dari kebijakan tersebut. Di dalam negeri, meskipun Presiden Lai telah mengakui tantangan dari rendahnya angka kelahiran, masalah perumahan, dan reformasi lainnya yang membutuhkan perhatian pemerintahnya, tidak akan mudah baginya untuk membawa perubahan yang drastis.

 

 

 

[1]Office of the President Republic of China (Taiwan) (2024, May 20). Inaugural Adress of ROC 16th term President Lai Ching-te. https://english.president.gov.tw/News/6726#:~:text=Therefore%2C%20I%20hope%20that%20China,with%20the%20legal%20government%20chosen

[2] Ibid.

[3] Taiwan local elections: a message to self and the world. (n.d.). The Pulse. https://the-pulse.in/taiwan-local-elections-a-message-to-self-and-the-world

[4] https://web.cec.gov.tw/english/cms/pe/41582

[5] https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8036/text

[6] Lawrence Chung. (2017, September 27). Taiwan’s new premier riksk Beijing’s wrath after affirming support for island’s independence. South China Morning Post.  https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2113009/taiwans-new-premier-risks-beijings-wrath-after

[7] Cindy Wang. (2023, July 11). Taiwan Candidate Syas Its Presidnets Should Visit White House. Bloomberg.  https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-11/taiwan-candidate-says-its-presidents-should-visit-white-house

[8] Mainland Affairs Council Republic of China (Taiwan). Former MAC Minister Chen Ming-Tong’s Comments on the 1992 Hong Kong Talks. https://www.mac.gov.tw/en/cp.aspx?n=34591B13E0BCBF3E

[9] Focus Taiwan. DPP’s VP candidate challendes applicability of ‘1992 consesus’. https://focustaiwan.tw/politics/202312190020

[10] Rush Doshi & David Sacks. (2024, May 21). Analyzing Lai Ching-te’s Inaugural Address: More Continuity Than Difference. CFR.  https://www.cfr.org/blog/analyzing-lai-ching-tes-inaugural-address-more-continuity-difference

[11] Mainland Affairs Council Republic of China (Taiwan). (2022, October 10). Highlights of President Tsai’s National Day Adress: Safeguarding Taiwan with. “Four Commitments” and “Four Resiliences,” Urging Mainland Chian to Respect Taiwanese People’s Commitment to Sovereignity and Democracy. https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=2BA0753CBE348412&sms=E828F60C4AFBAF90&s=ACF173D99B7AAF7B

[12] Minsitry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. (2024, January 15). Foreign Ministry Spokesperson’s Remarks on the Government of the Republic of Nauru’s Announcement to Break Diplomatic Ties with the Taiwan Region and Seek to Reestablish Diplomatic Ties with China. https://www.mfa.gov.cn/eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/202401/t20240115_11223838.html

[13] China Daily. (2024, February 25). Coast guard boosts patrol near Kinmen after deadly boat collision. http://eng.chinamil.com.cn/CHINA_209163/TopStories_209189/16288788.html

[14] Al Jazeera (2024, May 23). ‘Strong punishment’: China start two days of military drills around Taiwan. https://www.aljazeera.com/news/2024/5/23/china-starts-military-drills-around-the-self-governed-island-of-taiwan

[15] Xinhua. (2024, May 23). PLA military drills around Taiwan legitimate and necessary: FM spokesperson. https://english.news.cn/20240523/71c7e9bc689d4be7ab5c3cc2a23c7099/c.html#:~:text=BEIJING%2C%20May%2023%20(Xinhua),Taiwan%20are%20legitimate%20and%20necessary.

[16] William Yang. (2022, March 8). Taiwan on edge following Pelosi’s visit. DW.  https://www.dw.com/en/taiwan-on-edge-in-wake-of-chinas-show-of-force/a-62696571

[17] The Maritime Executive. ( 2024, March 24). China Coast Guard Injures Philippine Crewmembers With Water Canon. https://maritime-executive.com/article/china-coast-guard-injures-crew-of-resupply-boat-with-water-cannon

[18] The White House.(2024, April 11).  Joint Vision Statement from the Leaders of Japan, the Philippines, and the United States. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/04/11/joint-vision-statement-from-the-leaders-of-japan-the-philippines-and-the-united-states/

[19] Manoj Kumar Panigrahi. (2023, May 25). Internationalization of cross-strait relations. Inquirer. https://opinion.inquirer.net/163398/internationalization-of-cross-strait-relations

https___asset.kgnewsroom.com_photo_pre_2024_01_13_1af0dcb7-f9f5-4433-a525-76d9d96d98e5_jpg

Pemilihan Presiden Taiwan dapat membentuk masa depan Asia

, , , , , 0

Tahun 2024 adalah tahun yang sangat penting ketika lebih dari 50 persen populasi dunia akan menggunakan hak pilihnya.[1] Salah satu pemilihan yang hasilnya akan bergema jauh melampaui batas-batas negara adalah pemilihan presiden di Taiwan yang dijadwalkan pada tanggal 13 Januari.

Para pemilih di Taiwan menganggapnya sebagai sebuah pulau yang memiliki pemerintahan sendiri; China melihatnya sebagai sebuah provinsi yang memisahkan diri yang harus disatukan kembali dengan daratan utama melalui cara damai atau perang. Namun, rencana Partai Komunis China (CPC) di Taiwan dihalangi oleh fakta bahwa Amerika Serikat (AS) terikat oleh hukum untuk melindungi pulau tersebut, jika China mencoba mencaploknya. Kandidat yang masuk dalam bursa adalah Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, Hou Yu-ih dari Oposisi, Kuomintang (KMT), dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan (TPP). Jajak pendapat yang dilakukan antara tanggal 27-29 Desember[2] menunjukkan bahwa hampir 39,6 persen responden mendukung DPP, sedangkan angka untuk KMT dan TPP masing-masing 28,5 persen dan 18,9 persen.

 

Pertanyaan tentang China

Mengingat invasi Rusia ke Ukraina, dan upaya China untuk mencaplok pulau tersebut yang didukung oleh latihan dan serangan udara yang sering dilakukan, bayang-bayang konflik melayang-layang di benak para pemilih Taiwan. China telah mengatakan bahwa mereka melihat pilihan pemilu Taiwan sebagai pilihan antara perdamaian dan kemakmuran di satu sisi, dan konflik serta kemerosotan ekonomi di sisi lain.[3] China telah membuat sebuah pernyataan kepada rakyat Taiwan untuk menentang partai-partai politik yang “berpikiran merdeka” dan menjunjung tinggi ‘Konsensus 1992’.[4] Konsensus 1992 mengacu pada pemahaman politik yang dicapai oleh KMT yang saat itu berkuasa di Taiwan dan CPC di daratan, di mana keduanya sepakat bahwa hanya ada “Satu China”,[5] yang memungkinkan modus vivendi yang memungkinkan kedua belah pihak yang bertikai untuk mendefinisikan arti istilah tersebut, sesuai dengan keinginan mereka. Pengaturan ini memberikan keleluasaan bagi kedua belah pihak. Bagi China, ini menjadi dasar untuk menjalin hubungan dengan rekan-rekan sebangsanya di seberang selat. Namun seiring berjalannya waktu, pelukan KMT yang semakin erat dengan China daratan menyebabkan reaksi keras dari masyarakat sipil Taiwan yang tidak melihat manfaat dari pemulihan hubungan dengan China daratan.[6]

Fermentasi ini merupakan salah satu alasan bagi Tsai Ing-wen dari DPP untuk berkuasa. Kemenangan Tsai pada tahun 2016 merupakan titik balik yang penting sejak Presiden wanita pertama Taiwan menolak untuk mematuhi Konsensus 1992, yang menyebabkan Beijing menilainya sebagai seorang separatis.[7] Kemenangan besar Tsai pada tahun 2020 setelah protes besar-besaran di China pada tahun 2019 yang dipimpin oleh para pegiat masyarakat sipil di Hong Kong menimbulkan kekhawatiran di Beijing. Janji Tsai kepada para pemilih di Taiwan adalah bahwa suara mereka akan “melindungi demokrasi” di pulau itu. Tsai mengutip protes tahun 2019 di Hong Kong untuk menolak kerangka kerja ‘satu negara dua sistem’ di mana Beijing telah menaruh harapan pada penggabungan Taiwan.[8] Pada tahun 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong kepada China dengan pengaturan bahwa negara kota tersebut akan dikelola di bawah kerangka kerja ‘Satu negara-dua sistem’.[9] Di bawah pengaturan ini, negara kota ini akan memiliki otonomi dan dapat mempertahankan sistem ekonomi kapitalisnya di bawah naungan pemerintahan BPK yang lebih besar, di mana BPK akan mengelola urusan pertahanan dan luar negerinya. Beijing setuju dengan pakta “Satu negara-dua sistem” karena berharap bahwa pengaturan ini akan memikat Taiwan untuk berintegrasi dengan China daratan di masa depan.

Belakangan ini, Beijing telah meningkatkan taruhannya dalam masalah Taiwan. Beijing memamerkan kekuatan militernya setelah Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022.[10] China menganggap pendalaman hubungan antara kepemimpinan Amerika dan Taiwan sebagai pukulan terhadap gagasan “Satu China”. Setelah itu, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) melakukan latihan militer yang sama saja dengan blokade parsial dan menerbangkan pesawat dengan frekuensi yang semakin meningkat melintasi garis tengah di Selat Taiwan, yang berfungsi sebagai titik demarkasi de facto. Dalam pidatonya di Kongres Partai Nasional, Xi menyatakan prospek untuk menyatukan Taiwan secara damai, tetapi juga menegaskan bahwa China dapat menggunakan kekuatan.[11]

Dalam pemilihan ini juga, hubungan lintas selat merupakan isu utama. Kandidat Lai dari DPP, yang menjabat sebagai Wakil Presiden Taiwan, sebelumnya telah berbicara secara terbuka tentang ambisinya untuk membuat Taiwan merdeka.[12] Dalam kampanye, Lai menggambarkan pulau ini sebagai “independen dan berdaulat” yang, pada dasarnya, menghalangi tuntutan untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi. KMT berusaha untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan China.[13] TPP menggambarkan DPP sebagai “pro-konflik” dan KMT sebagai “patuh” terhadap China.[14]

Sentimen publik adalah masukan penting dalam merumuskan posisi pemerintah dalam demokrasi. Faktanya, sebuah jajak pendapat yang diterbitkan pada bulan Oktober 2023 oleh Dewan Urusan Daratan pemerintah Taiwan menunjukkan bahwa 85 persen responden menentang formula ‘Satu negara-dua sistem’.[15] Survei tersebut juga menyatakan bahwa hampir 90 persen dari mereka yang diwawancarai menentang taktik pemaksaan Beijing seperti pesawat terbang dan kapal perang PLA yang beroperasi di sekitar Taiwan. Terakhir, hampir 90 persen responden mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri Taiwan, dan menjaga kedaulatan nasional.[16] Jajak pendapat lain oleh Universitas Nasional Chengchi Taiwan yang diterbitkan pada tahun 2022 mengatakan bahwa 73 persen responden siap untuk mempertahankan pulau itu jika terjadi serangan China.[17] Semua ini merupakan petunjuk bahwa masyarakat Taiwan tidak mendukung integrasi dengan China.

Dengan demikian, hasil dari pemilihan presiden tahun 2024 akan menentukan kebijakan luar negeri Taiwan, keamanan dan pertahanan nasional, dan hubungan lintas selat dengan China. Di bawah Kebijakan Baru Menuju Selatan (NSP) pemerintahan Tsai. Dunia akan mengamati dengan seksama pemilihan umum Taiwan karena siapa pun yang akan menjadi penerus Tsai memiliki potensi untuk membentuk dinamika kekuasaan di Asia.

[1] The Economist. The World Ahead 2024: five stories to watch out for. 28 Desember 2023. https://www.youtube.com/watch?v=RRMVF0PPqZI

[2] Formosa. Formosa Island Poll: 2024 General Election Tracking Poll Wave 101. 2 Januari 2024. http://www.my-formosa.com/DOC_202390.htm

[3] The State Council Information Office The People’s Republic of China.  Mainland hopes result of 2024 Taiwan leadership election to hel restore cross Strait relations. 25 November 2023.  http://english.scio.gov.cn/pressroom/2023-11/25/content_116839359.htm

[4]Ibid.

[5] Jessica Drun. The KMT Continues to Grapple with its “1992 Consensus”.  Global Taiwan Institute. 21 September 2022. https://globaltaiwan.org/2022/09/the-kmt-continues-to-grapple-with-its-1992-consensus/

[6] Fell, D. (Ed.). (2017). Taiwan’s social movements under Ma Ying-jeou: From the wild strawberries to the sunflowers. Taylor & Francis.

[7] Xinhua. DPP’S stubborn pursuit for “ Taiwan independence” extremely harmful: mainland spokesperson. 1 Januari 2023. https://english.news.cn/20240101/e91e71227ccc450e8859a23a0180edac/c.html

[8] Office of the President Republic of China (Taiwan). President Tsai issues statement regarding the situation in Hong Kong. 13 Juni 2019. https://english.president.gov.tw/News/5755

[9] The State Council The People’s Republic of China. The Pratice of the ’One Country, Two Systems’ Policy in the Hong Kong Special Administrative Region. https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_281474982986578.htm

[10] The Hindu. https://www.thehindu.com/news/international/china-keeps-up-military-pressure-on-taiwan-sending-43-planes-and-7-ships-near-self-governing-island/article67485118.ece

[11] New China TV. LIVE: 20th CPC National Congress opens in Beijing. 16 Oktober 2022. https://www.youtube.com/watch?v=7j66t74QvZs

[12] CAN English News. Eyeing the presidency, Lai backs view that Taiwan not part of PRC. 8 Agustus 2023. https://focustaiwan.tw/cross-strait/202308080018

[13] Enescan Lorci. The KMT’S High-Stakes Gamble: Reaching the Pinnacle or Navigating a Precipice?. Global Taiwan Institute. 4 Oktober 2023. https://globaltaiwan.org/2023/10/the-kmts-high-stakes-gamble-reaching-the-pinnacle-or-navigating-a-precipice/

[14] Thompson Chao. Taiwan’s defining moment: Election to determine future of relations with China. Asia Nikkei. 6 Desember 2023. https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Taiwan-s-defining-moment-Election-to-determine-future-of-relations-with-China

[15] MAC Press Release No.042. Mainstream Public Opinion in Taiwan Supports the Government’s Cross-Strait Policy to Stabilize the Situation in the Taiwan Strait & Firmly Opposes the CCP’S Pressuring and Coercion of Taiwan. https://ws.mac.gov.tw/001/Upload/297/relfile/8010/6693/2682b15a-abcf-4008-b3c3-3657f22efb05.pdf

[16] Ibid.

[17] Op.Cit.

An interview between Andrew Ross Sorkin and President of Taiwan Tsai Ing-wen is displayed on a screen during The New York Times Dealbook Summit 2023 at Jazz at Lincoln Center on November 29, 2023 in New York City. (Photo by Slaven Vlasic/Getty Images for The New York Times)

Taiwanese Pragmatism: President Tsai Ing-wen Had a Meeting With The Speaker of The U.S. House of Representatives in California

, , , , , , , , 0

U.S. House Speaker Kevin McCarthy has announced his intention to hold a meeting with Taiwanese President Tsai Ing-wen in the United States, rather than in Taiwan. This announcement verifies the information initially disclosed in a report by the Financial Times.

The proposal to relocate from Taipei to California, allegedly put forth by the Tsai administration, has been acknowledged as a “de-escalating decision” by international analysts. This move also highlights the significance of pragmatism in the Democratic Progressive Party (DPP) administration’s approach to cross-Strait relations and foreign policy. Despite the fact that public polls indicate that most Taiwanese people would be receptive to a visit by the Speaker, the decision made by the Tsai government demonstrates adaptability, while also keeping the possibility of future trips open. Following the visit of then-Speaker Nancy Pelosi to Taipei in August, the Chinese government reacted by conducting aggressive military exercises near Taiwan, intensifying the tensions in the Taiwan Strait. The primary reason why Tsai’s current action is perceived as cautious is that it restricts Beijing’s capacity to characterize the meeting as “provocative” and disturb the existing state of affairs between the two sides of the Taiwan Strait. In addition, by rescheduling McCarthy’s travel to Taiwan, the opportunity to have both Democrat and Republican House Speakers in Taiwan within a year is forfeited. However, Tsai’s alternate plan guarantees her the opportunity to meet with a prominent Republican in the United States.

Since Tsai’s inauguration ceremony in 2016, the Tsai administration has consistently emphasized the significance of maintaining peace and stability in the Taiwan Strait. In order to achieve this objective, Tsai has enhanced Taiwan’s relationships with democratic nations based on similar principles and mutual interests. In addition, she has implemented a series of significant reforms for Taiwan’s military, including as expanding the mandatory military service period from four months to one year. This measure aims to strengthen Taiwan’s ability to defend against any attacks from Chinese forces. However, due to the restriction that Tsai is unable to pursue a third term in 2024, several commentators have expressed apprehension regarding the consistency of her cross-Strait policy. Current deliberations have centered around the extent to which the future DPP presidential candidate will adhere to Tsai’s pragmatic approach. Nevertheless, Vice President William Lai Ching-te, who is expected to be the Democratic Progressive Party’s (DPP) nominee for president, has consistently stated his dedication to maintaining Tsai Ing-wen’s steady stance on foreign policy and relations with mainland China.

As the vice president of Taiwan, Lai has openly endorsed numerous significant policy initiatives proposed by President Tsai, including the prolongation of Taiwan’s military conscription. Furthermore, he has been appointed multiple times as Tsai’s special representative for international delegations overseas. In addition, Lai has publicly stated that he will follow Tsai’s policies regarding the relationship between Taiwan and mainland China, namely maintaining the current state of affairs, which is widely supported by the Taiwanese public.

More importantly, the DPP has allegedly been discussing the inclusion of Tsai’s “Four Commitments” in the DPP’s party charter. The Four Commitments, unveiled by Tsai during her National Day speech in 2021, consist of a set of principles governing the management of cross-Strait relations. These principles include a steadfast dedication to a free and democratic constitutional system, the belief that the Republic of China and the People’s Republic of China should not be subordinate to one another, a determination to resist any attempts to annex or encroach upon Taiwan’s sovereignty, and a firm commitment to ensuring that the future of the Republic of China (Taiwan) is determined in accordance with the will of the Taiwanese people. The inclusion of the “Four Commitments” in the party charter demonstrates a practical approach towards Taiwan’s status, as it indicates an intention to protect Taiwan’s sovereignty without challenging the existing constitutional framework of the Republic of China. This rules out the possibility of making a separate declaration of Taiwanese independence.

Some analysts perceive Lai Ching-te as having a proclivity towards independence, based on his past remarks about being a “pragmatic political advocate for Taiwan’s independence.” Greater attention should be allocated to the pivotal term “pragmatic.” Indeed, Lai has consistently embraced a moderate stance throughout the span of multiple years, emphasizing his pragmatic view that Taiwan is effectively independent and hence does not require a distinct proclamation of independence. Tsai’s remarks during a 2020 interview with the BBC align closely with this viewpoint of Taiwan’s national status. Furthermore, it aligns with the DPP’s “Resolution on Taiwan’s Future,” which has been a significant framework for the DPP’s perspective on cross-Strait ties since 1999. Lai’s changing perspectives demonstrate his recognition of Taiwan’s obligations in preserving regional stability, especially in a politically charged context with significant consequences.

Tsai’s meeting with McCarthy in the U.S. has demonstrated to Taiwan’s international allies that the DPP’s foreign policy is fundamentally driven by pragmatism. Moreover, there are compelling grounds to anticipate that pragmatism and caution would continue to be significant components of the policy framework of the DPP presidential candidate. Put simply, the DPP will persist in its commitment to adopt a resolute yet prudent strategy in handling cross-Strait relations, all the while striving to cultivate confidence with global allies.

Kapal selam Hai Kun Angkatan Laut Taiwan diluncurkan dalam sebuah acara di galangan kapal CSBC Corp. di Kaohsiung, Taiwan (Fotografer: I-Hwa Cheng/Bloomberg via Getty Images)

Taiwan Meluncurkan Kapal Selam Buatan Dalam Negeri Pertama “Narwhal”

, , , , , , , , , 0

Taiwan meluncurkan kapal selam pertamanya yang dibuat di dalam negeri pada 28 September 2023, sebuah pencapaian yang menjadi tonggak penting seiring upaya Taipei untuk meningkatkan kapabilitas militernya dalam menghadapi ancaman yang semakin besar dari Beijing. Setelah kapal selam tersebut diresmikan, kapal Narwhal akan memasuki tahap uji coba laut bulan depan sebelum memasuki layanan tahun depan.

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen memimpin upacara di galangan kapal selam di kota Kaohsiung selatan di mana kapal diesel-listrik tersebut secara resmi diberi nama “Narwhal” dalam bahasa Inggris dan “Hai Kun” dalam bahasa Mandarin. “Kapal selam ini merupakan realisasi penting dari komitmen konkrit kami dalam membela negara kami,” kata Tsai. “Ini juga merupakan perlengkapan penting bagi angkatan laut kita dalam mengembangkan strategi perang asimetris,” tambahnya.

“Dulu, banyak orang mengira membangun kapal selam buatan dalam negeri adalah tugas yang mustahil. Tapi kami telah berhasil,” ujar Tsai dilansir dari CNN. Kepala pertahanan Taiwan berharap kapal selam ini akan membantu mempersulit potensi invasi Tiongkok, yang mengklaim pulau itu sebagai wilayahnya dan telah meningkatkan serangannya dalam beberapa tahun terakhir. Para jurnalis diajak berkeliling ke dalam galangan kapal kapal selam tetapi tidak diizinkan mengambil foto jarak dekat karena alasan keamanan.

Peresmian kapal selam Narwhal sendiri dilakukan lewat sebuah upacara yang merupakan momen penting bagi Tsai, yang meluncurkan kebijakan pertahanan utama dengan membangun kapal selam domestik pertama tak lama setelah menjabat pada tahun 2016. Rincian mengenai ukuran atau kemampuan kapal juga tidak diungkapkan, namun, Sandra Oudkirk, duta besar de facto Washington untuk Taiwan, serta perwakilan dari misi Jepang dan Korea Selatan di Taipei turut hadir dalam acara tersebut.

Tsai mengatakan proyek kapal selam dalam negeri adalah “prioritas utama” pemerintahannya. Dengan penambahan “Narwhal”, Taiwan akan memiliki total tiga kapal selam pada tahun 2025 – Taiwan sudah memiliki dua kapal selam buatan Belanda yang pertama kali ditugaskan pada tahun 1980-an. Taiwan sebelumnya mengatakan pihaknya berencana membangun total delapan kapal selam buatan dalam negeri.

Ketika ditanya terkait kapal selam baru tersebut, Kementerian Pertahanan Tiongkok menyamakan kapal tersebut dengan “belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta”, yang mengacu pada ungkapan umum Tiongkok. Walaupun begitu, Laksamana Huang Shu-kuang, penasihat Dewan Keamanan Nasional Taiwan dan pemimpin proyek kapal selam dalam negeri, mengatakan armada baru tersebut akan memainkan peran kunci dalam mencegah Beijing melakukan blokade laut terhadap Taiwan. Pulau.

Meskipun Selat Taiwan mungkin terlalu dangkal untuk dijelajahi oleh kapal selam, kapal-kapal tersebut bisa sangat berguna ketika dikerahkan untuk menargetkan kapal perang Tiongkok di saluran Bashi dan perairan antara Taiwan dan pulau-pulau paling barat di Jepang. Akses Tiongkok ke Samudra Pasifik sendiri dibatasi oleh rangkaian pulau milik Jepang, Taiwan dan Filipina. Oleh karena itu, kata Huang, Taiwan dapat membantu membatasi proyeksi kekuatan militer Tiongkok dengan mengerahkan kapal selamnya di sana.

Kementerian pertahanan Taiwan mengatakan pada tanggal 6 April bahwa sebuah helikopter anti-kapal selam Tiongkok dan tiga kapal perang telah terdeteksi di sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu, setelah Presiden Tsai Ing-wen bertemu dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy di Los Angeles (Foto oleh SAM YEH/AFP via Getty Images)

Taiwan Mendesak Beijing Untuk Menghentikan “Gangguan Militer”

, , , , , , , , 0

Kementerian Pertahanan Taiwan telah meminta Beijing untuk menghentikan provokasi militer berkelanjutan setelah mendeteksi lebih dari 100 pesawat tempur China berada dekat pulau tersebut dalam kurun waktu 24 jam pada 17-18 September 2023. Taiwan menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap jumlah pesawat tempur yang signifikan tersebut, yang mereka anggap sebagai tantangan besar terhadap keselamatan Selat Taiwan dan lanskap keamanan regional yang lebih luas.

Dari 103 pesawat tempur China yang terdeteksi, 40 di antaranya melanggar garis median Selat Taiwan dan memasuki zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) yang dideklarasikan oleh Taiwan sendiri. Pelanggaran ini melibatkan 10 pesawat tempur Su-30, 12 pesawat tempur J-10, empat pesawat tempur J-11, 10 pesawat tempur J-16, dua pesawat pengisian bahan bakar udara Y-20, dan dua pesawat pengendali dan peringatan awal KJ-500, dilansir dari CNN. Walaupun begitu, ADIZ diberlakukan secara satu pihak oleh Taiwan dan berbeda dari wilayah udara berdaulat yang diakui hukum internasional, berjarak 12 mil laut dari garis pantai suatu negara.

Di sisi lain, Partai Komunis Tiongkok menegaskan otoritasnya atas Taiwan, menganggapnya sebagai bagian integral dari wilayahnya, meskipun tidak pernah memerintah pulau tersebut. Partai Komunis secara konsisten menekankan tujuan untuk menyatukan Taiwan dengan daratan Tiongkok, bahkan melalui penggunaan kekuatan jika diperlukan. Sebaliknya, pihak berwenang Taiwan dengan tegas menolak klaim wilayah Tiongkok atas Taiwan.

Kementerian Pertahanan Taiwan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kemampuan tempur mereka. Pihak Taiwan menekankan bahwa menjaga perdamaian di Selat Taiwan sangat penting untuk stabilitas dan kemakmuran wilayah Indo-Pasifik. Kementerian tersebut memperingatkan bahwa provokasi militer yang berkelanjutan oleh militer Tiongkok dapat meningkatkan ketegangan dan memperburuk keamanan regional, sehingga mendesak Beijing untuk mengemban tanggung jawabnya dan segera menghentikan tindakan sepihak yang merusak seperti itu.

Cropped-1693987509Taiwan election candidates

Berkenalan dengan para kandidat pemilihan presiden Taiwan tahun 2024

, , , 0

Banyak yang telah berubah sejak pemilihan umum lokal 9-in-1 pada bulan November 2022 di Taiwan.[1] Istilah “9-in-1” digunakan karena 22 kota dan kabupaten berkumpul untuk memilih sembilan jabatan pemerintah daerah yang berbeda, termasuk walikota dan lainnya.[2] Menjelang tanggal 13 Januari 2024 – pemilihan presiden 2024,[3] para ahli politik Taiwan sedang mengamati bagaimana masyarakat Taiwan memberikan suara dalam pemilihan tiga arah yang sangat dinanti-nantikan.

Dua dari tiga kandidat yang bertarung berasal dari dua partai tradisional – Hou You-yi dari Kuomintang (KMT)[4] dan Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP).[5] Partai alternatif ketiga yang baru dibentuk pada tahun 2019, Partai Rakyat Taiwan (TPP) memiliki Ko Wen-je sebagai kandidat mereka.[6] Sebagai pendatang baru, banyak yang skeptis bahwa TPP dapat memberikan perspektif yang unik kepada para pemilih dalam pemilu mendatang. Hal yang menarik dari persaingan tiga kandidat ini adalah semua kandidat adalah walikota saat ini menjabat atau mantan walikota.

Meskipun ada beberapa masalah besar di Taiwan, mulai dari upah yang stagnan dan harga rumah yang tinggi hingga kebijakan pensiun dan ekonomi, untuk menyebutkan beberapa di antaranya, artikel ini terutama akan membahas pandangan kebijakan masing-masing kandidat, terutama tentang hubungan lintas selat dan apa artinya bagi urusan dalam negeri Taiwan.

 

KMT: Hou You-yi (Walikota New Taipei City saat ini, 2018-sekarang)

Deklarasi Hou sebagai calon presiden KMT pada kaukus partai pada 23 Juli 2023 tidak lain adalah sebuah tantangan. Pesaingnya dalam pencalonan, pendiri Foxconn, Terry Gou, adalah bagian dari Taishang (komunitas bisnis Taiwan di China) dan sebelumnya telah mengklaim bahwa China tidak akan menyerang Taiwan jika dia menjadi Presiden karena dia tidak akan mendeklarasikan kemerdekaan.[7]

Sebagai Wali Kota kota terbesar di Taiwan sejak tahun 2018, Hou dipandang sebagai salah satu orang yang memicu kontroversi. Di saat para pemimpin KMT disalahkan karena dekat dengan China, kebijakan lintas selat Hou tetap sejalan dengan pandangan publik yang lebih besar, yaitu mempertahankan status quo dengan menolak kemerdekaan.[8] Selama masa pencalonannya, Hou menyatakan, “Kemerdekaan Taiwan tidak memiliki dasar hukum, jadi saya menentangnya”. Dia menambahkan, “Republik China (ROC) adalah negara kita, dan Taiwan adalah rumah kita. Kita harus menjaga rumah dan negara kita dengan baik”.[9] Kebijakan Hou mengikuti gagasan mantan presiden Ma Ying-jeou tentang selat Taiwan,[10] yang menyatakan bahwa ROC adalah satu-satunya China dan rumahnya.

Kebijakan Hou lainnya yang telah menarik perhatian para analis keamanan adalah mengembalikan wajib militer selama empat bulan, jika ia terpilih.[11] Hou menyebutkan bahwa meningkatnya ketegangan lintas selat di bawah DPP menyebabkan peningkatan wajib militer menjadi satu tahun,[12] dan dia ingin mengembalikan keadaan normal di wilayah tersebut, yang akan memungkinkannya untuk mengurangi wajib militer menjadi empat bulan.

Langkah ini dapat dilihat sebagai upaya kubu Hou-KMT untuk membawa kembali para pemilih muda yang akan terpengaruh oleh wajib militer, dan agar KMT terlihat sebagai partai dengan kebijakan yang mendukung hubungan yang lebih bersahabat dengan China. Jika Hou terpilih sebagai Presiden berikutnya, keputusan seperti itu akan sangat menghambat kesiapan pertahanan Taiwan, yang sudah menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah.

 

DPP: Lai Ching-te (Mantan Wali Kota Tainan, 2010-2017)

Mantan walikota Kota Tainan di bagian selatan, Lai Ching-te, memiliki pengalaman politik yang luas. Ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh pemerintah DPP saat ini di bawah Tsai Ing-wen dari tahun 2017-2019 hingga ia memulai usahanya untuk dicalonkan sebagai calon presiden DPP tahun 2020. Setelah kekalahan Tsai, ia diberi jabatan sebagai Wakil Presiden Taiwan.

Lai dipandang sebagai salah satu dari kubu “hijau tua” (cenderung mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan). Pernyataannya tentang hubungan lintas selat, dalam beberapa kesempatan, telah menyebabkan kegemparan.

Pada tahun 2017, Lai dikutip[13] mengatakan bahwa ia adalah “seorang pekerja pragmatis untuk kemerdekaan Taiwan” dan “seorang politisi yang mendukung kemerdekaan Taiwan”[14] dan “tidak akan pernah mengubah pendirian ini, apa pun jabatan yang saya pegang”. Kemudian, pada upacara pelantikan sebagai Ketua DPP pada tanggal 18 Januari 2023, Lai menyebutkan, [15]“Taiwan sudah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka dan oleh karena itu tidak perlu mendeklarasikan kemerdekaannya”. Kemudian pada bulan Mei 2023,[16] Lai menyampaikan keberatannya atas prinsip “Satu China” dan “Konsensus 1992” dari China dan mendukung untuk mempertahankan status quo di seberang selat.

Mengikuti jejak Presiden Tsai, Lai disebut-sebut akan melakukan “persinggahan transit” di Amerika Serikat (AS) saat melakukan perjalanan ke Paraguay untuk pelantikan Presiden negara sekutu tersebut. Pada bulan Juli 2023, Lai kembali menuai kontroversi[17] ketika salah satu kampanyenya menyebutkan, “Ketika presiden Taiwan dapat memasuki Gedung Putih, maka tujuan politik yang kami kejar akan tercapai,” sehingga membuat Washington meminta penjelasan.

Mengenai masalah keamanan di lintas selat, Lai yakin bahwa sebagian besar masyarakat mendukung wajib militer selama satu tahun.[18] Langkah ini disebut-sebut sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegasan China di sekitar Taiwan. Dengan seringnya pesawat-pesawat China melintasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan, dan kapal-kapal perang yang mengelilingi pulau ini, keadaan normal yang baru, yang ditetapkan oleh Beijing, telah menciptakan perasaan mendesak di Taiwan dan para pendukungnya.

 

TPP: Ko Wen-je (Mantan Walikota Kota Taipei, 2014-2022)

TPP yang baru dibentuk dianggap sebagai salah satu underdog dalam pemilu mendatang. Pemimpinnya, Ko Wen-je, telah mendapatkan pujian luas karena memberikan alternatif bagi DPP dan KMT, yang membawanya menjadi walikota Taipei City dari 2014-2022.

Sebagai walikota Kota Taipei, Ko bersama-sama menyelenggarakan forum tahunan kota kembar[19] dengan rekan-rekannya di Shanghai dan telah mengunjungi China sebanyak 18 kali sebagai walikota. Hal ini mencerminkan kerangka kerja “bisnis dulu, politik kemudian”. Dalam kampanye pemilihannya, Ko menekankan dialog untuk mengurangi perbedaan antara kedua belah pihak. Ko percaya pada “perpaduan antara pencegahan dan dialog”[20] saat berurusan dengan China.

Ko menyadari bahwa kecenderungan ke arah kemerdekaan Taiwan akan menyebabkan kegemparan yang cukup besar, tidak hanya dengan China tetapi juga dengan AS, yang merupakan penjamin utama keamanan dan status quo Taiwan. Hal ini membuatnya mengusulkan untuk membangun rasa saling percaya di kedua sisi selat dan mencari pendekatan yang lebih baru dalam berurusan dengan China. Mengenai pertanyaan “Konsensus 1992”, Ko percaya bahwa China tidak pernah menjelaskan interpretasinya terhadap Konsensus tersebut.[21] Dia percaya bahwa, seiring berjalannya waktu, keterlibatan antara Taiwan dan China harus dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada saat ini dan bukan pada perjanjian lama.

Meskipun jelas dalam persyaratannya, TPP Ko dapat menjadi front ketiga untuk mendapatkan pemilih dari kubu KMT dan DPP. Ko telah mengusulkan untuk membangun “Taiwan” bersama-sama, terlepas dari afiliasi partai, dalam “revolusi warna” yang akan datang.[22] Namun, masih belum jelas apakah hal ini akan dilakukan ketika Ko memenangkan kursi kepresidenan.

 

Imigran baru

Selain masyarakat Taiwan pada umumnya, ada sejumlah “imigran baru” yang terus bertambah di Taiwan. Mereka terutama adalah warga negara dari negara-negara Asia Tenggara yang telah mendapatkan kewarganegaraan Taiwan melalui pernikahan dan/atau tinggal dalam jangka panjang. Beberapa dari mereka telah memiliki anak di berbagai tingkat pendidikan di Taiwan. Menurut data terakhir yang tersedia (November 2022), imigran baru merupakan 2,5 persen[23] dari total populasi-571.595 orang dari total 23 juta penduduk. Dari jumlah yang kecil ini, 1,5 persen di antaranya atau 289.024 orang memenuhi syarat untuk memilih. Meskipun mereka merupakan bagian kecil dari total pemilih, warga negara baru Taiwan dapat menjadi sangat penting dalam pemungutan suara di daerah-daerah pemilihan yang biasanya memiliki jumlah pemilih yang hampir sama.

Dengan meningkatnya hubungan dan fokus pada Asia Tenggara selama beberapa dekade dan Kebijakan Baru ke Arah Selatan (New Southbound Policy/NSP) pada tahun 2016, wilayah ini telah menjadi salah satu alternatif bagi komunitas Taishang di Taiwan untuk berpindah dari China. Komisi Pemilihan Umum Pusat (Central Election Commission/CEC)[24] Taiwan secara teratur mengembangkan kampanye “Cara Memilih” di antara komunitas imigran baru untuk membuat mereka sadar akan hak-hak mereka. Partai-partai politik KMT dan DPP secara perlahan-lahan telah mendirikan kantor-kantor mereka[25] di negara-negara asal para imigran ini dan bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan dana untuk pemilu. Meskipun TPP masih baru dalam permainan ini, TPP tidak akan terlalu jauh dalam mendirikan kantor di negara-negara ini dan juga akan bertujuan untuk hal yang sama.

Pemilihan presiden ini sangat penting bagi Taiwan, kawasan, dan dunia. Siapapun yang memenangkan pemilu harus menghadapi kenyataan baru berupa peningkatan aktivitas militer China di sekitar Taiwan. Salah satu tugas pertama presiden baru adalah mengurangi tindakan militer tersebut, diikuti dengan meyakinkan masyarakat Taiwan akan keamanan mereka. Para kandidat akan terus berfluktuasi dengan pernyataan dan visi mereka, tetapi seseorang harus menghadapi kenyataan ini setelah menjabat sebagai presiden pada 20 Mei 2024.

[1]Manoj Kumar Panigrahi. Getting acquinted with Taiwan’s 2024 presidential election candidates. Observer Research Foundation. 8 Agustus 2023.  https://www.orfonline.org/expert-speak/taiwans-2022-local-elections/

[2] Focus Taiwan. Taiwan’s 9-in-1 local elections and voting age referendum. 25 November 2022. https://focustaiwan.tw/politics/202211250016

[3] Central Election Commission. The Central Election Commission committee meeting discussed and approved the voting dates and work procedures for the 16th President, Vice President and 11th Legislative Council elections. https://web.cec.gov.tw/central/cms/112news/39148

[4] CNA. KMT congress endorses Hou Youyi’s presidential bid Zhu Lilian: Forming a ruling coalition. 23 Juli 2023. https://www.cna.com.tw/news/aipl/202307235002.aspx

[5] Focus Taiwan. VP Lai picked as DPP’S CANDIDATE FOR 2024 PRESIDENTIAL election. 12 April 2023. https://focustaiwan.tw/politics/202304120011

.[6]Matthew Strong.Taiwan People’s Party nominates Ko Wen-je as presidential candidate. Taiwan News. 17 Mei 2023, https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4894530

[7]Reuters. Founder of Taiwan’s Foxconn says China won’t attack if he’s president. 27 April 2023. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/founder-taiwans-foxconn-says-china-wont-attack-if-hes-president-2023-04-27/

[8] Election Study Center: National Chengchi University. Taiwan Independence vs. Unification with the Mainland (1994/12-2023/06). 12 Juli 2023. https://esc.nccu.edu.tw/PageDoc/Detail?fid=7801&id=6963

[9] Taipei Times. Hou You-yi against ‘two-systems’and independence. 11 Mei 2023. https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2023/05/11/2003799597

[10]Michael Turton. Notes from Central Taiwan: The KMT on verge. Taipei Times. 15 Mei 2023. https://www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2023/05/15/2003799801

[11] The News Lens. KMT Presidential Candidate Hou You-Yi Vows to Restore 4 Month Military Service if Elected. 4 JUli 2023. https://international.thenewslens.com/article/186226

[12] Aaron Tu & Jake Chung. Military unveils longer training. Taipei Times. 21 Desember 2022. https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2022/12/21/2003791091

[13] Lawrence Chung. Taiwanese presidential hopeful William Lai stresses cross-strait status quo in bid to appase US, Beijing. South China Morning Post. 5 Juli 2023. https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2022/12/21/2003791091

[14] Yu-Fen Lai. Who is William Ching-te Laio, the Liberal Candidate in the Upcoming Presedential Election of Taiwan?. Friedrich Naumann Foundation for Freedom.  20 Juni 2023. https://www.freiheit.org/who-william-ching-te-lai-liberal-candidate-upcoming-presidential-election-taiwan

[15] Chen Yun & Jonathan Chin. Taiwan already independent, Lai sys. Taipei Times. 19 Januari 2023. https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2023/01/19/2003792832

[16] Tsai Cheng-min. Presedential Election: Lai backs Taiwan ‘status quo’, sovereignty. Taipei Times. 5 Juni 2023. https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2023/06/05/2003800995

[17]Financial Times. Washington presses Taiwan presidential frontrunner on Whinte House comments. https://www.ft.com/content/ff4b4d70-0e81-4229-bd7f-3224ed538428

[18] Jason Pann. Most people fasvor extending military service:survey. Taipei Times. 13 Desember 2022.https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2022/12/13/2003790620

[19] Lawrence Chung. Could Taiwan’s ‘white’Ko Wen-je smash through the island’s blue-green split?. South China Morning Post. 6 Mei 2023. https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3219631/could-taiwans-white-knight-ko-wen-je-smash-through-islands-blue-green-split

[20] Gabriel Dominguez. Taiwan must prepare for conflict but seek dialogue with China, presidential candidate says. The Japan Times.  8 Juni 2023. https://www.japantimes.co.jp/news/2023/06/08/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/taiwan-presidential-candidate-china-stance/

[21] CNA English News. Election 2024/China should clarify its definition of ‘1992 consensus’: Ko Wen-je. 6 Agustus 2023. https://focustaiwan.tw/cross-strait/202306080009

[22]CNA. More than 1.000 people in Kaohsiung established Friends of Philisopher Ke Wenzhe: Launching a Color Revolution. 23 Juli 2023.  https://www.cna.com.tw/news/aipl/202307230203.aspx

[23] Nguyen Huong Giang & Mananya Techalerkamol. The Evolving role of immigration in Taiwan politics. 30 November 2022. https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=3338

[24] Central Election Commisison. New Imigrants. https://web.cec.gov.tw/english/cms/new_immigrants

[25] Thompson Chau & Randy Mulyanto. Taiwan presidential hopefuls woo Southeast Asian diaspora. Asia Nikkei. 16 Juli 2023. https://asia.nikkei.com/Politics/Taiwan-presidential-hopefuls-woo-Southeast-Asian-diaspora

Diretas ditampilkan di ponsel dengan kode biner dengan latar belakang topeng Anonim. Pada 9 Agustus 2023 di Brussel, Belgia. Jonathan Raa / Nurphoto (Foto oleh Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

Perusahaan Taiwan dan Militer AS Kembali Diserang Malware HiatusRAT

, , , , , , , , , , 0

Pelaku bertanggung jawab atas malware HiatusRAT telah kembali dan kini meluncurkan serangan baru terhadap organisasi di Taiwan dan sistem pengadaan militer AS. Mereka telah memperbarui malware mereka dan menggunakan server baru untuk menampungnya, seperti yang dilaporkan oleh Lumen Black Lotus Labs.

Perusahaan keamanan siber menyebut tindakan ini “sangat berani” dan sepertinya para penyerang tidak berniat untuk memperlambat usaha mereka. Sampai saat ini, tidak diketahui siapa penyerang ini atau dari mana asalnya. Para penyebar malware menargetkan bisnis seperti produsen semikonduktor dan bahan kimia, organisasi pemerintah di Taiwan, dan server Departemen Pertahanan A.S. yang menangani kontrak pertahanan.

Sebelumnya pada bulan Maret 2023 lalu, Lumen Black Lotus Labs mengungkapkan bahwa HiatusRAT telah menargetkan router untuk memata-matai korban yang umumnya berada di wilayah Amerika Latin dan Eropa. Menginfeksi sekitar 100 perangkat jaringan di seluruh dunia untuk mengumpulkan informasi dan membuat jaringan untuk mengendalikan operasi mereka.

Antara pertengahan Juni dan Agustus 2023, penyerang menggunakan versi berbeda dari HiatusRAT yang dirancang khusus untuk berbagai arsitektur komputer. Sebagian besar koneksi ke server malware berasal dari Taiwan.

Sistem HiatusRAT terdiri dari server untuk melakukan serangan dan mengumpulkan informasi yang dikendalikan oleh server tingkat yang lebih tinggi. Para penyerang dilacak menggunakan dua alamat IP yang terhubung ke server Pertahanan A.S. selama sekitar dua jam pada 13 Juni, mentransfer sekitar 11 MB data.

Terkait serangan ini, ada kecurigaan bahwa mereka mungkin mencari informasi yang tersedia terkait kontrak militer saat ini dan masa depan. Baru-baru ini, pelaku ancaman yang terhubung dengan Tiongkok telah mengeksploitasi kerentanan keamanan pada perangkat Fortinet dan SonicWall yang tidak dilindungi agar tetap tersembunyi dalam sistem yang ditargetkan.

Meskipun informasi sebelumnya tentang alat dan kemampuan mereka telah terungkap, para pelaku penyebar malware HiatusRAT hanya melakukan sedikit perubahan pada operasi mereka, seperti menukar server, dan melanjutkan tanpa mengkonfigurasi ulang infrastruktur kontrol mereka, menurut perusahaan keamanan siber.

Paraguay president Mario Abdo Benítez, left, with Taiwan’s president Tsai Ing-wen in 2018

Kunjungan Taiwan Ke Paraguay Membuat China Geram

, , , , , 0

Wakil presiden Taiwan akan mengunjungi Paraguay untuk memperkuat hubungan dengan mitra diplomatik Taiwan di Amerika Selatan, pada saat China di sisi lain semakin berupaya untuk mengisolasi demokrasi pulau tersebut yang dikelola secara mandiri.

Perjalanan William Lai, wakil presiden Taiwan, mencakup kunjungan atau transit ke Amerika Serikat, yakni ke San Francisco dan New York City, yang menuai kritik keras dari Beijing. Partai Komunis China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menyatakan bahwa Taiwan tidak memiliki hak untuk menjalankan hubungan luar negeri. China bahkan menyebut Lai sebagai ‘si pembuat onar’ secara terus menerus. Di sisi lain, AS berharap transit Taiwan tidak akan memunculkan insiden-insiden lain.

Meskipun begitu, Lai dijadwalkan untuk menghadiri pelantikan Presiden terpilih Paraguay, Santiago Peña, pada hari Selasa (15/08/23). Lai mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan pejabat pemerintah lainnya “sehingga masyarakat internasional memahami bahwa Taiwan adalah negara yang gigih dalam menjaga demokrasinya, hak asasi manusia, dan kebebasan, serta aktif dalam urusan internasional.”

Paraguay termasuk dalam kelompok kecil dari 12 pemerintah yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kebanyakan dari mereka adalah negara-negara kecil dan miskin di Afrika dan Karibia. Taiwan kehilangan satu mitra tahun ini ketika Honduras beralih pengakuan resmi ke Beijing.

Taiwan dan China telah terpisah sejak perang saudara yang berakhir pada tahun 1949. Keduanya saling klaim kedaulatan atas wilayah masing-masing dan menolak menjalin hubungan dengan pemerintah yang mengakui pihak lawan.

Ekonomi dan populasi China yang jauh lebih besar berarti sebagian besar pemerintah menjalin hubungan resmi dengan Beijing, meskipun banyak di antaranya, termasuk Amerika Serikat, menjaga hubungan tidak resmi dengan Taiwan.

Peña mengunjungi Taiwan pada bulan Juli dan mengatakan kepada Presiden Tsai Ing-wen bahwa negaranya akan “berdiri bersama rakyat Taiwan” selama masa jabatannya yang lima tahun.

Di sisi lain, pemerintah China pimpinan Xi Jinping telah meningkatkan upaya untuk mengintimidasi Taiwan dengan mengirimkan pesawat tempur dan pembom dekat pulau tersebut serta meluncurkan misil ke laut. Beberapa politisi Amerika dan Eropa telah merespons dengan mengunjungi Taiwan sebagai tanda dukungan.

Kementerian Luar Negeri China juga menyatakan bahwa Taiwan merupakan “inti dari kepentingan pokok China” dan menekankan kepada Amerika Serikat (AS) untuk menghormati prinsip Satu China. Beijing menyoroti bahwa mereka mengamati setiap perkembangan dengan teliti dan siap mengambil langkah tegas dan kuat untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya.

Prime Minister Fumio Kishida and NATO Secretary-General Jens Stoltenberg meet during a NATO leaders' summit in Vilnius, Lithuania, on Wednesday. | REUTERS

Asia Pacific Agenda in NATO Summit reflects deepening security ties between the West and its Asian allies 

, , , , , , , , 0

The ongoing NATO summit is held from 11th to 12th July 2023 in Vilnius, Lithuania. The summit’s main agenda is addressing the “threat” posed by Russia, focusing on NATO’s expansion plans and the potential membership of Ukraine in NATO. However, the summit will also discuss NATO’s strategic involvement in the Asia-Pacific region. A significant topic of discussion will be the expansion of cooperation with four key “Asia-Pacific partners” – Japan, South Korea, Australia, and New Zealand.

In response to this context, the US media has boldly stated that NATO aims to deter China’s strategic aspirations. The Global Times, China-based news media, views the Summit as a NATO that becomes more ambitious and aggressive. It must quickly retract its influence in the Asia-Pacific region and should not entertain the idea of expanding its presence there.

In addition, NATO Secretary General Jens Stoltenberg expressed concerns about the Chinese government’s increasingly coercive behavior internationally and repressive policies domestically. Stoltenberg highlighted that autocratic nations, including China, closely observed Russia’s actions in Ukraine and considered the advantages and disadvantages of offensive actions.

James Mackey, the alliance’s director of security policy and partnerships, emphasized that China is significantly augmenting its military capabilities in a manner that lacks transparency, including advancements in nuclear capability. NATO observes China’s attempts to influence global norms and standards, including its engagement with the United Nations system. While NATO mentioned its willingness to engage constructively with China, it also pointed out the deepening strategic partnership between Beijing and Moscow, highlighting their joint efforts to undermine the rules-based international order.

 

 

 

Japan-NATO new security cooperation

Regarding China’s ‘aggressive’ behavior, NATO invites its Asia-Pacific allies, including Japan. NATO and its allies in the Asia-Pacific are deepening their ties to show their commitment and common interests in countering China’s threats in political and security contexts. Japan PM Kishida expressed his enthusiasm for utilizing the summit to reaffirm cooperation with countries committed to upholding the rules-based, free, and open international order, per government sources.

Together with NATO Secretary General Jens Stoltenberg, Kishida is expected to unveil a new document to enhance collaboration between Japan and the alliance in various areas such as maritime security, disinformation response, and outer space. Japan and NATO have flourishing cooperation and increased strategic cooperation as reliable and natural partners who ‘share common values and security interests.’

As Japan has held concerns about Chinese actions for a considerable time, NATO has now also recognized them as a threat. Consequently, the alliance has been compelled to increase its engagement in the Indo-Pacific region and foster partnerships with countries in that area. Moreover, the recent aggressive actions by Moscow, particularly its invasion of Ukraine, have significantly influenced Japan’s perception of threats and its security policy. As a result, Japan has moved closer to nations that share similar views.

The document, known as the Individually Tailored Partnership Program, is being developed by Japan in collaboration with the 31 member countries of NATO. Its objective is to strengthen security cooperation between the Indo-Pacific region and Europe, focusing on addressing concerns related to China.

Apart from attending the NATO summit, Kishida is also scheduled to visit Belgium for regular discussions with EU leaders later in the week. On the summit’s sidelines, Kishida plans to hold separate meetings with South Korean President Yoon Suk Yeol and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.

During his conversation with President Yoon, Kishida intends to explain Japan’s plan to release treated radioactive water from the Fukushima nuclear power plant into the sea. According to sources, the International Atomic Energy Agency has approved the project. South Korea stated that based on their country’s assessment, the plan would meet international safety standards if carried out as planned. The South Korean government emphasized that the health and safety of its citizens are the top priority.

The NATO Summit once again become a political and security matter for its Asia allies. The presence of Indo-Pacific allies reflects a growing interest among the NATO alliances in stepping up in a dialogue with the Asia Pacific, especially about the concern about what happening in Ukraine might also happen in Asia, regarding China to Taiwan. Although they did not explicitly mention Taiwan, the current concern about China’s behavior in the country that Beijing claimed as its own is growing.

The Asia-Pacific countries have common threats as a strategy published at a summit in Madrid said that China was the source of ‘systemic challenges’ including supply chain, infrastructure, also military tools. Although Hungary perceives China’s presence as ‘opportunity than risk,’ some members of NATO and Asia-Pacific countries perceive threats by China as ‘real’ threats, as seen in how the country expands its military capabilities, including nuclear. It is difficult for NATO to ignore ‘China’s influence or threat; thus, they gather like-minded countries to build strength, power, and trust in each other.

Kapal Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) Stratton transit di Selat Taiwan. (Foto: CNA)

Kapal Penjaga Pantai AS Melintasi Selat Taiwan Setelah Kunjungan Blinken ke Beijing

, , , , , , , 0

Kapal Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) melakukan transit melalui Selat Taiwan pada hari Selasa dalam perjalanan yang dipandang China sebagai “hype publik”, setelah Sekretaris Negara AS, Antony Blinken, menyelesaikan kunjungan di Beijing sehari sebelumnya.

Kapal pemotong keamanan nasional Stratton melakukan transit “rutin” di Selat Taiwan pada hari Selasa “melalui perairan di mana kebebasan navigasi dan lintas atas laut lepas berlaku sesuai dengan hukum internasional,” kata Armada ke-7 Angkatan Laut AS pada hari Kamis.

Selat yang sensitif secara politik, yang memisahkan China dari pulau Taiwan yang diperintah secara demokratis, sering menjadi sumber ketegangan ketika Beijing meningkatkan tekanan politik dan militer untuk memaksa Taipei menerima kedaulatan China.

“Transit Stratton melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Militer Amerika Serikat terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional memungkinkan,” tambah Armada ke-7 tersebut dalam pernyataannya.

 

 

Transit ‘rutin’ di Taiwan?

Perlu dicatat bahwa ini terjadi kurang dari sebulan setelah kapal perusak USS Chung-Hoon AS dan HMCS Montreal Angkatan Laut Kanada melewati Selat Taiwan pada tanggal 3 Juni. Biasanya, kapal perang AS biasanya berlayar melalui Selat Taiwan sekitar sekali sebulan.

Hanya dua hari sebelumnya, pada tanggal 19 Juni, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken baru saja menyelesaikan kunjungan selama dua hari yang sangat diperhatikan di Beijing. Ia adalah Menteri Luar Negeri AS pertama yang mengunjungi China sejak tahun 2018.

Misi ini terjadi sehari setelah Blinken mengakhiri kunjungan ke Beijing, di mana kedua negara sepakat untuk menstabilkan persaingan intens mereka agar tidak berubah menjadi konflik, tetapi tidak menghasilkan terobosan besar.

Kementerian pertahanan Taiwan mengatakan kapal tersebut berlayar ke arah utara, dan pasukannya memantau situasi yang mereka deskripsikan sebagai “normal”. Namun, penjaga pantai China menggambarkan transit kapal tersebut sebagai “hype publik”.

Selain itu, kapal-kapal China mengikuti kapal AS “sepanjang jalan,” sambil menambahkan bahwa China akan “dengan tegas” menjaga kedaulatan, keamanan, serta hak dan kepentingan maritimnya.

Selanjutnya, sumber keamanan mengatakan bahwa kapal AS meninggalkan selat pada awal Kamis pagi.

Kapal-kapal militer AS, dan kadang-kadang dari sekutunya, secara rutin berlayar melalui selat tersebut dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat China marah karena mereka menganggap misi semacam itu sebagai provokasi.

Selanjutnya pada bulan ini, Angkatan Laut AS merilis video “interaksi yang tidak aman” di selat tersebut, di mana kapal perang China melintasi depan kapal perusak AS yang beroperasi dengan kapal perang Kanada.

Di sisi lain, militer Taiwan hampir setiap hari melaporkan adanya insiden China di selat tersebut, terutama pesawat tempur yang melintasi garis tengah selat tersebut, yang sebelumnya berfungsi sebagai batas tidak resmi antara keduanya.

Load More

Back To Top

Head Office

Institut DIP, Grand Wijaya Center, C31/Lt2, Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12620, Indonesia

Ph/WA: (62) 838-9217-9239

Website: https://dip.or.id    Email:info@dip.or.id

DISCLAIMER 

“DIP Institute provides the insert URL here website as a service to the public. DIP Institute is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within this website”.

..All Right reserved DIP Institute 2021..