Menu

Taiwan

Chinese MoFA Spokesperson Go Jiakun Speaking At a Press Conference

China Jatuhkan Sanksi Terhadap Mantan Kepala Staf JSDF

, , , , , , , , 0

Pada 15 Desember 2025 Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China menyatakan bahwa mereka telah memberikan sanksi kepada mantan Kepala Staf Gabungan Pasukan (JCS) Pertahanan Jepang (JSDF) Shigeru Iwasaki. China memberikan sanksi kepada Iwasaki karena mereka mengklaim sang mantan jenderal JSDF telah melakukan kolusi kepada kelompok separatis Taiwan dengan menjabat sebagai penasihat politik kabinet Presiden Lai Ching-te. Kemenlu China juga mengklaim aksi Iwasaki melanggar prinsip satu China (one China policy) yang secara jelas menyatakan Taiwan adalah bagian dari Negeri Tirai Bambu. Selain itu Kemenlu China juga mengklaim dengan menyepakati jabatan sebagai konsultan politik, Iwasaki telah merusak kedaulatan dan integritas wilayah China.

Menanggapi perkembangan tersebut Kemenlu Taiwan menyampaikan keberatan terhadap sanksi yang diberikan oleh China kepada Iwasaki karena mereka menganggap penunjukan sang mantan jenderal JSDF sebagai konsultan merupakan sesuatu yang wajar. Kemenlu Taiwan juga menyatakan bahwa Negeri Formosa secara rutin mengangkat warga negara asing (WNA) sebagai penasehat dalam bidang tertentu berdasarkan pengalaman profesional yang dimiliki oleh individu tersebut. Selain itu Kemenlu Taiwan menekankan bahwa China tidak memiliki yurisdiksi atau wewenang terhadap aktivitas yang dilakukan oleh negara atau WNA dengan Negeri Formosa. Kemenlu Taiwan juga mendesak China untuk tidak melakukan politisasi terhadap isu pertukaran internasional (international exchanges) karena hal tersebut dapat menggerus kepercayaan bersama antara berbagai pihak. Di sisi lain Menteri Sekretariat Kabinet Jepang Minoru Kihara menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa aksi sepihak China terhadap warga Jepang merupakan bentuk intimidasi.

Sebelumnya pada bulan September 2025 China telah melakukan aksi serupa terhadap anggota Parlemen Nasional Jepang (Diet) Seki Hei dari Fraksi Partai Inovasi Jepang (JIP). Negeri Tirai Bambu melakukan aksi tersebut karena mereka menganggap Seki telah menyebarkan misinformasi tentang Taiwan, sengketa Pulau Senkaku, dan isu sejarah antara kedua negara. Keputusan China untuk memberikan sanksi terhadap Iwasaki dilakukan saat ketegangan antara Jepang dan Negeri Tirai Bambu sedang meningkat akibat dari pernyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi kepada Diet Jepang pada 24 Oktober 2025. Dalam pernyataan tersebut PM Sanae menyatakan Jepang akan mengirimkan JSDF untuk membantu Taiwan jika pulau tersebut menghadapi serangan militer dari China.

 

China Airlines

Maskapai Taiwan Terlibat dalam Pertahanan Nasional untuk Hadapi Ancaman Cina

, , , , , , 0

Penulis: Muhammad Asdar Prabowo

Taipei – Pada 1 Desember 2025, upaya Taiwan memperkuat pertahanan nasional menghadapi meningkatnya aktivitas militer Tiongkok kini melibatkan aset sektor swasta. Salah satu maskapai kecil, Apex Aviation, menyatakan kesiapannya menjalankan misi surveilans untuk membantu pemantauan pergerakan militer Tiongkok di sekitar wilayah perairan Taiwan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pertahanan Taiwan yang menekankan peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan nasional, laporan Reuters Senin (02/12/2025).

Apex Aviation mengoperasikan pesawat ringan Tecnam P2012 Traveller yang telah dimodifikasi dengan radar pengintai buatan Amerika Serikat. Perangkat tersebut memungkinkan pemetaan dan pelacakan kapal perang di perairan yang sering dilalui armada militer Tiongkok. Menurut laporan sejumlah media internasional, perusahaan ini telah berinvestasi signifikan untuk mendukung integrasi kemampuan pengawasan maritim berbasis sipil.

Informasi dalam laporan ini merujuk pada pemberitaan Reuters yang pertama kali mengungkap rencana Apex Aviation terlibat dalam operasi surveilans pertahanan Taiwan, serta dilengkapi data teknis dari media industri penerbangan internasional seperti FlightGlobal dan publikasi resmi Tecnam terkait kemampuan platform ISR yang digunakan.

Inisiatif ini sejalan dengan konsep whole-of-society defence yang dikembangkan Taiwan guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi operasi grey-zone yang kian intens. Selama beberapa tahun terakhir, patroli dan latihan militer Tiongkok di sekitar Taiwan meningkat drastis dan menjadi beban tersendiri bagi kapasitas Angkatan Bersenjata Taiwan.

Meski demikian, sejumlah analis mengingatkan risiko keamanan dan hukum yang perlu diperhitungkan. Pesawat sipil yang mengambil peran pengawasan militer dikhawatirkan berpotensi menjadi sasaran pelecehan udara oleh militer Tiongkok. Kejelasan regulasi terkait operasi komando dan koordinasi data pertahanan menjadi syarat penting sebelum penerapan penuh model ini.

Keterlibatan sektor sipil di Taiwan mencerminkan pola baru keamanan kawasan Indo-Pasifik yakni civillian-military integration untuk menghadapi ancaman multidomain. Dalam konteks ini, keamanan tidak lagi hanya bertumpu pada kemampuan konvensional, tetapi juga mobilisasi aset sipil yang responsif dan relatif ekonomis.

Bagi Taiwan yang menghadapi tekanan langsung dari Tiongkok, strategi ini bukan semata alternatif, melainkan kebutuhan. Pengawasan maritim yang luas membutuhkan aset tambahan yang tidak menguras anggaran pertahanan namun tetap memberikan data situasional yang penting.

China Kecam Penempatan Rudal Jepang Di Pulau Yonagumi

, , , , , , , , , , 0

Pada 24 November 2025 Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi mengumumkan bahwa Negeri Sakura akan menempatkan rudal anti-udara jarak menengah ke Pulau Yonagumi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya serangan kejutan dari China. Menhan Koizumi menambahkan bahwa pengerahan rudal ini tidak akan memiliki dampak besar terhadap meningkatnya ketegangan regional. Tidak lama setelah pengumuman tersebut seorang wartawan menanyakan kepada Menhan Koizumi dampak dari pengerahan rudal tersebut terhadap potensi Krisis Taiwan. Menhan Koizumi menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwa dia tidak ingin berkomentar terhadap hipotesis yang beredar. Menhan Koizumi juga menyatakan bahwa setelah rencana tersebut rampung, sang menhan akan menyampaikan detail yang ada kepada pemerintah lokal dan masyarakat Pulau Yonagumi.

Menanggapi perkembangan tersebut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China Mao Ning menyatakan bahwa hal tersebut merupakan provokasi yang mendorong terjadinya konfrontasi militer. Mao menambahkan bahwa langkah yang diambil oleh Jepang merupakan langkah berbahaya yang perlu ditanggapi secara bijak oleh negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Mao juga menuduh kelompok politik sayap kanan Jepang sedang berupaya untuk mengembalikan militerisme yang dapat menghancurkan kawasan dengan perang baru. Selain itu Mao menekankan bahwa China akan mempertahankan wilayah dan keamanan nasional mereka dari segala bentuk intervensi asing. Sementara itu pakar pertahanan China Lu Chao menyatakan bahwa pengerahan rudal ke Pulau Yonagumi membuktikan bahwa Jepang secara perlahan akan meninggalkan postur pertahanan yang sebelumnya bersifat non-konfrontatif.

Sebelumnya Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa Negeri Sakura akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) ke Taiwan jika pulau tersebut menghadapi serangan militer dari China. Tidak lama setelah pernyataan tersebut diberikan, China menyampaikan kecaman sekaligus melakukan beberapa langkah yang bertujuan untuk merusak ekonomi Jepang. Langkah tersebut diantaranya adalah mengeluarkan larangan wisata terhadap warga China yang ingin pergi ke Jepang, menghentikan impor boga bahari dari Jepang, dan melarang penayangan film Jepang di Negeri Tirai Bambu. Menurut laporan yang diberikan oleh Biro Keamanan Nasional (NSB) kepada Parlemen Nasional Taiwan, ketegangan antara kedua negara tidak akan mudah redup karena tidak ada pihak yang ingin mengubah posisi mereka. Laporan tersebut juga menyatakan ketegangan diplomatik antara Jepang dan China akan memiliki dampak besar terhadap situasi keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Peran JSDF Dalam Skenario Invasi Taiwan

, , , , , , 0

Pada 7 November 2025 Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengejutkan kawasan Asia Timur ketika dia memberikan pernyataan kepada Parlemen Nasional Jepang (Diet) bahwa jika Taiwan menghadapi aksi agresi dari Republik Rakyat China (RRC), Negeri Sakura akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) untuk membantu militer Amerika Serikat kawasan Indo-Pasifik (USINDOPACOM) dan Angkatan Bersenjata Taiwan (ROCA) dalam mempertahankan pulau tersebut dari gempuran Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Walaupun pernyataan ini mendapatkan respon keras dari China dan upaya dari beberapa faksi dalam Parlemen Jepang agar PM Sanae menarik ucapan tersebut, sang mantan pembawa acara televisi tetap berpegang teguh terhadap penjelasan yang telah diberikan. Oleh karena itu pernyataan yang diberikan oleh PM Sanae dapat dikategorikan sebagai kebijakan resmi pemerintah Jepang jika Taiwan menghadapi serangan militer dari PLA.

Pernyataan tersebut kini membuka pertanyaan baru yakni bagaimana JSDF dapat berkontribusi dalam mempertahankan Taiwan dari serangan militer PLA. Untuk menjawab hal tersebut kita perlu mengetahui kekuatan agregat yang saat ini dimiliki oleh JSDF, matra yang akan memiliki peran signifikan jika skenario tersebut menjadi kenyataan, dan bagaimana mereka akan mengerahkan aset tersebut dalam membantu pertahanan Taiwan. Secara kasat mata, JSDF merupakan militer yang pada awalnya dibentuk untuk hanya mempertahankan Jepang dari serangan militer Uni Soviet, Korea Utara, dan RRC. Alhasil di masa perang dingin, sebagian besar persenjataan yang digunakan JSDF bersifat defensive yang tidak memiliki kemampuan untuk menyerang markas atau fasilitas strategis lawan. Akan tetapi di tengah kondisi kawasan Indo-Pasifik yang semakin tegang, pemerintah Jepang memutuskan untuk mengembangkan postur JSDF agar mereka memiliki kekuatan untuk mempertahankan negara dan menyerang musuh dengan persenjataan strategis. Hal ini dapat dilihat dengan dikembangkannya persenjataan seperti kapal induk menengah (CVM) kelas Izumo dan Hyuga, kapal perusak rudal (DDG) kelas Kongo dan Maya, rudal penyerang dan penjelajah Tipe 12 SSM-ER, prototipe pesawat tempur generasi ke-5 X-2 Shinshin, program pesawat tempur generasi ke-6 global combat air programme (GCAP), dan program modernisasi armada pesawat tempur F-15J Eagle (J-MSIP) agar pesawat tersebut mampu mengangkut rudal penjelajah AGM-158 JASSM. Selain mengembangkan persenjataan secara mandiri, Jepang juga meningkatkan pembelian persenjataan strategis dari Amerika Serikat seperti pesawat tempur siluman F-35B Lightning dan rudal penjelajah BGM-109 Tomahawk. Seluruh hal ini menunjukan bahwa jika skenario agresi militer China terhadap Taiwan terjadi, JSDF akan memiliki peran yang lebih aktif dalam mempertahankan pulau tersebut.

Dalam skenario Taiwan, dua matra JSDF yakni angkatan udara (JASDF) dan angkatan laut (JMSDF) akan memiliki peran utama dalam mempertahankan Taiwan dari gempuran PLA sementara matra darat (JGSDF) akan memiliki peran sekunder. JASDF dan JMSDF memiliki peran utama karena kedua matra tersebut memiliki kapabilitas ganda sehingga mereka dapat menggerus kekuatan armada invasi PLA sekaligus melancarkan serangan strategis terhadap fasilitas penting seperti pembangkit listrik, pelabuhan, depot amunisi, pusat komando regional, peluncur rudal penjelajah dan balistik, serta pusat komunikasi untuk menggerus kemampuan musuh dalam mengoordinasikan serangan mereka. Selain itu JMSDF dan JASDF juga dapat mematahkan blokade laut PLA terhadap Taiwan dengan menghancurkan aset strategis PLAN seperti kapal selam penyerang (SSK) dan perahu milisi maritim mereka. Sementara itu peran sekunder yang dimainkan oleh JGSDF mencakup dua hal yaitu pertahanan udara dan pengurangan kekuatan musuh di udara dan laut. Dalam hal pertahanan udara, JGSDF dapat menggunakan artileri pertahanan udara (arhanud) seperti meriam otomatis anti-udara Tipe 87 dan rudal pertahanan udara jarak menengah Tipe 3 untuk memperkuat anti-access area denial (A2/AD) Taiwan sehingga PLA tidak dapat mengerahkan helikopter ataupun pasukan terjun payung. Sementara itu JGSDF juga bisa membantu upaya JASDF dan JGSDF dalam menggerus kekuatan armada invasi China dengan menggunakan peluncur rudal anti-kapal untuk menargetkan kapal amfibi PLAN.

Dalam aspek penggunaan aset tempur, JASDF akan mengerahkan aset komando dan peringatan dini (AWACS/AEW&C) mereka di Kepulauan Senkaku atau Pulau Okinawa untuk mengawasi perkembangan dan mengarahkan aset tempur yang ada untuk menghadapi ancaman terdekat. Untuk menghadapi ancaman tersebut JASDF akan mengirimkan F-35 untuk menggerus kekuatan udara musuh, F-15J MSIP untuk mendukung upaya tersebut serta melancarkan serangan strategis, dan F-2 Viper Zero yang dilengkapi dengan rudal-anti kapal UGM-84L Harpoon untuk menargetkan aset maritime PLAN yang berada di sekitar perairan Taiwan. Sementara itu JMSDF akan mengerahkan armada kapal selam mereka di Selat Taiwan untuk mengawasi armada PLA dan berupaya untuk menenggelamkan beberapa kapal menggunakan torpedo atau rudal anti-kapal. Sementara itu kapal yang menjadi armada permukaan JMSDF seperti DDG kelas Maya dan Kongo akan ditugaskan untuk menjadi tameng udara di dekat Taipei atau Kaohsiung agar mereka dapat menggunakan sistem AEGIS untuk menghadang serangan rudal China. Di saat yang sama, CVM kelas Izumo dan Hyuga dengan skadron tempur F-35B Lightning serta kapal kelas DDG yang telah dilengkapi dengan kemampuan untuk mengangkut rudal penjelajah BGM-109 Tomahawk dapat diperintahkan untuk menargetkan fasilitas strategis musuh dan aset pendukung mereka. Terakhir, JGSDF akan berupaya untuk mengurangi beban tugas dari kedua matra dengan membantu ROCA dalam menutup wilayah udara Taiwan menggunakan kombinasi sistem meriam otomatis dan rudal pertahanan udara sehingga China akan kesulitan mengerahkan seluruh kekuatan mereka.

China Peringatkan Warganya Hindari Jepang Usai Pernyataan Kontroversial PM Takaichi tentang Taiwan

China Peringatkan Warganya Hindari Jepang Usai Pernyataan Kontroversial PM Takaichi tentang Taiwan

, , , , 0

Ketegangan diplomatik antara China dan Jepang memuncak setelah pemerintah China mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan respons keras atas pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang menyebut bahwa serangan militer terhadap Taiwan dapat menimbulkan“situasi yang mengancam kelangsungan hidup” Jepang dan berpotensi memicu intervensi militer Tokyo.

Hal ini bermula pada pernyataan 7 November 2025, dimana Takaichi menyampaikan pidato di parlemen Jepang yang menyiratkan bahwa jika China melancarkan serangan bersenjata terhadap Taiwan, Jepang bisa menggunakan hak pembelaan kolektif (collective self-defence)untuk meresponsnya. Suatu pernyataan yang sangat sensitif di mata Beijing, terkait Taiwan.

China bereaksi dengan kuat. Kementerian Luar Negeri China menuntut agar Takaichi mencabut pernyataannya yang disebut sebagai “tidak berdasar” dan “provokatif.” Beijing menyatakan bahwa komentar PM Jepang tersebut merusak “suasana komunikasi antar masyarakat” dan menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan warga China di Jepang. Namun demikian, PM Takaichi mengatakan pernyataannya sejalan dengan posisi pemerintah dan ia tidak akan mencabutnya.

Imbauan Perjalanan dan Peringatan Keamanan

Melalui unggahan WeChat dan pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri China bersamaKedutaan Besar serta konsulat di Jepang menyatakan “risiko signifikan bagi keselamatan pribadi dan nyawa warga negara China” jika tetap melakukan perjalanan ke Jepang dalam periode mendatang. Mereka meminta warganya untuk menahan perjalanan dan bila sudah berada di Jepang, meningkatkan kewaspadaan, memantau situasi keamanan lokal, dan memperkuat langkah perlindungan diri.

Paralel dengan imbauan ini, maskapai-maskapai besar China seperti Air China, China Southern, dan China Eastern mengumumkan kebijakan pengembalian dana atau perubahanjadwal tanpa biaya untuk penerbangan ke Jepang hingga akhir tahun.

Menurut China, situasi ini memperburuk iklim “people-to-people exchange” antara keduanegara yang selama ini relatif kuat. Ketegangan semacam ini menambah risiko geopolitik regional, terutama terkait masa depan Taiwan dan peran Jepang dalam konflik di Selat Taiwan.

Dampak Diplomatik dan Respon Jepang

Pada Jumat 14 November, Beijing dikabarkan telah memanggil duta besar Jepang sebagai bentuk protes diplomatik atas pernyataan Takaichi. Sementara, Tokyo telah memanggil duta besar China setelah sebuah unggahan di media sosial yang “tidak pantas“ dan sekarang telah dihapus.

Pihak Jepang menyatakan protes resmi atas imbauan perjalanan China. Menurut SekretarisKabinet Jepang, Minoru Kihara, tindakan China tersebut “tidak sejalan dengan promosi hubungan strategis dan saling menguntungkan” dan menegaskan pentingnya komunikasi berlapis antara kedua negara meski ada perbedaan. Tokyo menyerukan ketenangan serta stabilitas dalam hubungan bilateral.

Japanese PM Sanae Takaichi giving an address in parliament

China Kecam Pernyataan PM Sanae Takaichi Tentang Isu Kedaulatan Taiwan

, , , , , , , , 0

Pada 10 November 2025 Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Li Jian menyampaikan dalam sebuah konferensi pers bahwa Negeri Tirai Bambu mengecam pernyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tentang isu Taiwan. Li menyatakan bahwa PM Sanae telah menyampaikan pernyataan provokatif terhadap isu Taiwan yang melanggar prinsip satu China dan norma dasar dalam menjalankan hubungan antar negara. Li menambahkan bahwa pernyataan ini tidak konsisten dengan komitmen politik yang telah diberikan oleh pemerintah Jepang sejauh ini. Li juga menyatakan bahwa China secara tegas menolak segala bentuk pernyataan yang dapat mendorong sentimen separatisme di Taiwan dan intervensi dari pihak luar terhadap isu internal Negeri Tirai Bambu.

Tidak lama setelah memberikan pernyataan tersebut Konsul Jenderal China di Osaka Xue Jian menyampaikan di media sosial X/Twitter dengan pernyataan bahwa dia akan memotong leher PM Sanae tanpa keraguan. Selain Konsul Jenderal Xue, beberapa diplomat China juga menyampaikan di media sosial bahwa jika Jepang mengerahkan JSDF untuk membantu Taiwan, Negeri Tirai Bambu akan memerintahkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk melancarkan serangan balik ke daratan utama Negeri Sakura. Menanggapi pernyataan tersebut juru bicara pemerintah Jepang Minoru Kihara menyatakan unggahan yang diberikan China tidak pantas. Kihara menambahkan bahwa Jepang akan menyampaikan protes formal kepada kedutaan besar dan Kemlu China.

Sebelumnya PM Sanae menyampaikan dalam sebuah pertemuan dengan Komite Anggaran Parlemen Nasional Jepang bahwa Negeri Sakura perlu menganggap agresi militer yang dilancarkan China terhadap Taiwan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka. Jika situasi tersebut tidak dapat dihindari Jepang akan mengerahkan Pasukan Pertahanan Jepang (JSDF) untuk melancarkan intervensi militer dengan Amerika Serikat berdasarkan prinsip pertahanan kolektif (collective self defense). Pernyataan PM Sanae merupakan perkembangan signifikan karena pemerintahan sebelumnya enggan memberikan pernyataan yang secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap Taiwan. Walaupun hal ini mendapatkan reaksi keras dari China, PM Sanae enggan menarik pernyataan yang telah diberikan. Akan tetapi PM Sanae menyatakan bahwa di waktu yang akan datang dia akan lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan apapun yang berkaitan dengan isu Taiwan.

Militer Taiwan Selenggarakan Latihan Bersama Han Kuang 2025

Militer Taiwan Selenggarakan Latihan Bersama Han Kuang 2025

, , , 0

Pada 9 Juli 2025 Angkatan Bersenjata Taiwan (ROCA) menyelenggarakan latihan bersama Han Kuang untuk mempersiapkan diri terhadap kemungkinan serangan kejutan dan invasi yang akan dilancarkan oleh Republik Rakyat China (RRC). Dalam latihan bersama tahun ini, militer Taiwan menggunakan skenario serangan kejutan dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) terhadap fasilitas dan instalasi militer penting sebelum melancarkan serangan amfibi. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menilai bagaimana ROCA dapat melakukan desentralisasi komando jika komunikasi dari markas besar (mabes) terputus akibat dari serangan rudal dan pernika PLA. Menanggapi hal tersebut, seorang pejabat militer ROCA menyatakan bahwa Taiwan telah mempelajari invasi Rusia terhadap Ukraina sebagai tolok ukur dalam mengantisipasi aksi yang akan dilakukan China jika mereka memutuskan untuk melancarkan invasi.

Menanggapi latihan bersama tersebut, Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) RRC Kolonel Jiang Bin menyatakan hal tersebut hanyalah sebuah gertakan dan trik untuk menipu diri sendiri. Kolonel Jiang menambahkan bahwa pemerintah Taiwan sedang menggunakan latihan bersama Han Kuang untuk mendorong masyarakat pulau tersebut mendukung slogan kemerdekaan. Selain itu Kolonel Jiang menekankan senjata apapun yang digunakan Taiwan tidak akan menghentikan upaya PLA untuk mencegah kemerdekaan merekadan mengembalikan pulau tersebut kepada naungan Negeri Tirai Bambu.  

Latihan bersama Han Kuang tahun 2025 memobilisasikan sekitar 22 ribu pasukan cadangan, serta mengerahkan sistem artileri roket HIMARS dan sistem rudal pertahanan udara Sky Sword yang dikembangkan secara mandiri oleh industri pertahanan Taiwan. Latihan bersama tahun ini juga dilaksanakan bersamaan dengan latihan pertahanan sipil yang mana masyarakat Taiwan berpartisipasi dalam simulasi serangan dari daratan utama RRC. Latihan bersama ini juga memperlihatkan kesiapan otoritas sipil Taiwan dalam menghadapi misinformasi dan perang zona abu-abu RRC. Hal ini dianggap penting oleh beberapa pengamat militer karena mereka menganggap perang zona abu-abu dilakukan untuk mengikis kesiapan Taiwan dalam menghadapi invasi. Selain itu latihan bersama Han Kuang tahun ini juga dianggap sebagai bagian dari upaya Presiden Lai Ching-te untuk mereformasi dan meningkatkan kapabilitas ROCA untuk mengimplementasikan strategi landak.

Taiwan Berhasil Laksanakan Uji Coba Kapal Selam Buatan Dalam Negeri

Taiwan Berhasil Laksanakan Uji Coba Kapal Selam Buatan Dalam Negeri

, , , 0

Pada 18 Juni 2025 Angkatan Laut Taiwan (ROCN) berhasil melaksanakan uji coba laut kapal selam diesel penyerang (SSK) kelas Hai Kun yang dikembangkan dan dibangun secara mandiri di galangan kapal milik CSBC Corporation. Uji coba tersebut merupakan terobosan barubagi Taiwan yang hingga saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan kapabilitas pertahanandan sekaligus untuk melindungi jalur transportasi maritim mereka jika perang di Selat Taiwanmeletus. Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh CSBC Corporation, uji coba laut yang dilakukan di dekat Pelabuhan Kaohsiung mencakup uji coba sistem penggerak, kemudi kapal selam, sistem listrik, serta sistem komunikasi dan navigasi kapal selam. CSBC Corporation menambahkan bahwa uji coba SSK kelas Hai Kun mencakup tiga tahap yaitu navigasi di atas permukaan laut, menyelam dangkal, dan menyelam dengan meningkatkan kedalaman secara bertahap.

Dilansir dari TVBS, uji coba SSK kelas Hai Kun akan dilindungi dan dibantu oleh berbagai aset dari ROCN seperti speedboat M109, kapal cepat rudal (KCR) kelas Kuang Hua VI, fregat kelas Perry/Kee Lung, helikopter pengintai, dan kapal penyelamat khusus jika terjadi kondisi darurat. Uji coba tersebut akan diawasi oleh Komandan ROCN Laksamana Tang Hua dan petinggi senior lainnya melalui video untuk membantu kru kapal selam jika mereka mengalami situasi yang tidak terduga. Untuk meningkatkan kesuksesan uji coba ini, ROCN telah menugaskan personil dari Skadron Kapal Selam 256 untuk mengoperasikan Hai Kun dan memperhatikan bagaimana sistem penggerak kapal selam beroperasi dalam berbagai kondisi.

SSK kelas Hai Kun merupakan kapal selam yang dikembangkan secara mandiri oleh Taiwan untuk memperkuat armada kapal selam ROCN dan sekaligus meningkatkan kemampuan asimetris militer Taiwan. Akan tetapi pengembangan dan pembangunan kapal selam ini mengalami berbagai hambatan karena Yuan Legislatif yang dikendalikan oleh Partai Kuomintang dan Partai Rakyat Taiwan memotong sebagian anggaran yang telah dialokasikan untuk membangun SSK tersebut.  Kapal selam tersebut juga telah mengalami beberapa kesulitan teknisseperti pipa rusak yang mendorong Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo untuk menunda uji coba laut hingga seluruh isu teknis diperbaiki.

Taiwan Laksanakan Latihan Perang Setelah Kapal China Terdeteksi di Perairan Sekitar Taiwan

, , , , , 0

Pada 9 Desember 2024 Kementerian Pertahanan Nasional (Kemhanas) Taiwan menyatakan Angkatan Bersenjata Taiwan akan melaksanakan latihan kesiapan tempur setelah kapal perang Republik Rakyat China (RRC) terdeteksi dekat perairan pulau tersebut. Kapal-kapal China dikerahkan untuk melaksanakan latihan perang akibat dari kunjungan kerja Presiden Lai Ching-te ke Amerika Serikat. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kemhanas Taiwan, terdeteksi kapal dari Komando Selatan dan Utara PLA serta Penjaga Pantai China (CCG) yang memasuki area Selat Taiwan dan Laut Pasifik Barat.  Selain itu seorang pejabat keamanan Taiwan menyatakan bahwa Angkatan Laut China (PLAN) dan CCG telah mengerahkan 90 kapal di perairan sekitar Taiwan.

China mengerahkan kapal perang mereka beberapa hari setelah Presiden Taiwan Lai Ching-te melakukan kunjungan transit ke Hawaii dan Guam sebagai bagian dari kunjungan kerja ke tiga negara Pasifik Selatan yang masih memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Dilansir dari CNN, seorang pejabat intelijen Taiwan menyatakan bahwa kunjungan tersebut membuka kemungkinan bagi China untuk melaksanakan latihan perang sebagai respon terhadap kunjungan kerja yang dilakukan Presiden Tsai. Menanggapi kemungkinan tersebut Presiden Tsai menyatakan aksi koersif tidak sebaik aksi kooperatif. Selain itu Presiden Tsai menambahkanbahwa latihan militer dan aksi koersif yang dilancarkan China tidak akan membuat negara lain hormat kepada nya. Sementara itu ahli militer Institut Pertahanan dan Keamanan di Taipei Su Tzu-yun menyampaikan latihan tersebut dapat menjadi bumerang bagi China karena memperkuat teori ‘ancaman China’. Selain itu Su juga menyatakan bahwa latihan kesiapan tempur yang dilaksanakan Taiwan merupakan upaya untuk menghalau peningkatan aktivitas militer China di perairan sekitar pulau tersebut.

China tidak memberikan komentar tentang pengerahan kapal perang ke perairan sekitar Taiwan namun juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Mao Ning menekankan bahwa isu Taiwan merupakan isu internal dan China akan mempertahankan keutuhan wilayah mereka. Juru bicara Kemlu China Mao Ning memberikan peringatan bagi Taiwan bahwa segala bentuk upaya untuk mencapai kemerdekaan dengan bantuan Amerika Serikat tidak akan berakhir dengan baik.

Presiden Taiwan Melakukan Kunjung Transit Ke Hawaii

, , 0

Pada 30 November 2024 Presiden Taiwan Lai Ching-te melakukan transit ke Negara Bagian Hawaii sebagai bagian dari kunjungan kerja ke negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Dalam kunjungan kerja ini Presiden Lai akan mengunjungi tiga negara di Pasifik Selatan yang masih memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan yaitu Palau, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall. Setelah tiba di Hawaii Presiden Lai disambut oleh Gubernur Josh Green dan Kepala Institut Amerika di Taiwan (AIT) Ingrid Larson. Selain itu Presiden Lai juga mengunjungi beberapa tempat seperti memorial Museum Kapal Perang USS Arizona, Museum Uskup (Bishop) Hawaii, dan Badan Manajemen Darurat Hawaii. Selain itu Presiden Lai juga memberikan sambutan di Hawaii yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan kesia-siaan perang. Presiden Lai menambahkan bahwa Taiwan dan Amerika Serikat harus membantu satu sama lain karena kedua negara menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Menanggapi kunjungan ini Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China mengecam kunjungan transit Presiden Lai ke Hawaii sebagai aksi separatisme dalam sebuah pernyataan tertulis yang diterbitkan pada 1 Desember 2024. Selain itu juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) China Wu Qian menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa mereka mengutuk segala bentuk interaksi resmi yang dilakukan terhadap wilayah Taiwan. Selain itu Wu menambahkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) memiliki sebuah tugas suci untuk menjaga kedaulatan nasional dan mereka akan menghancurkan segala bentuk aksi separatisme Taiwan. Di sisi lain Gubernur Negara Bagian Hawaii Josh Green dalam media sosial X/Twitter menyambut baik kunjungan Presiden Tsai sebagai sebuah peristiwa penting.

Sebelumnya Kemlu Amerika Serikat telah menyetujui potensi penjualan suku cadang dan radar untuk pesawat tempur F-16 Fighting Falcon ke Taiwan dengan perkiraan nilai sebesar USD 385 juta. Persetujuan tersebut diberikan beberapa jam sebelum Presiden Tsai melakukan kunjungan transit ke Hawaii. Menanggapi hal tersebut Kemlu China memberikan pernyataan bahwa penjualan senjata tersebut mengirimkan sinyal yang salah kepada Angkatan Bersenjata Taiwan dan dapat merusak hubungan AS-China. Kemlu China juga menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah mereka.

Load More