Perdana Menteri

Hun Manet poses at the start of his meeting with Japan's Prime Minister Fumio Kishida (not pictured) at the Prime Minister's official residence in Tokyo, Japan, February 16, 2022. /CFP

August 9 2023

Anak Sulung PM Kamboja Resmi Gantikan Sang Ayah

Chatrine Debora Asia Pacific, News, Politics Kamboja, Perdana Menteri, Politik 0

Putra sulung penguasa Kamboja telah mendapatkan dukungan sebagai perdana menteri berikutnya di Kamboja dalam sebuah rangkaian formalitas yang mengonfirmasi peralihan kekuasaan. Pada hari Senin (07/08/2023), raja Kamboja Norodom Sihamoni mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa Hun Manet akan menggantikan ayahnya, Hun Sen, yang telah memerintah selama 38 tahun.

Hun Sen mengumumkan bahwa Ia akan mundur hanya beberapa hari setelah pemilihan 23 Juli lalu, yang dikritik oleh negara Barat karena tidak demokratis. Partainya memenangkan hampir semua kursi kecuali lima di parlemen, setelah oposisi utama dilarang ikut pemilu. Namun, Hun Sen menolak tunduhan-tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa penyerahan kursi PM ke anaknya bukan untuk suksesi dinasti, namun untuk menjaga perdamaian dan menghindari ‘pertumpahan darah’ jika dia meninggal dunia saat menjabat.

Raja Norodom Sihamoni mengeluarkan dekret kerajaan setelah Hun Sen mengirim surat permohonan catatan resmi.

Pengangkatannya masih perlu dikonfirmasi oleh parlemen pada tanggal 22 Agustus, tetapi diperkirakan akan berjalan lancar di Majelis Nasional di mana 120 dari 125 kursi dikuasai oleh Partai Rakyat Kamboja Hun Sen.

Partai Rakyat Kamboja (Cambodian People’s Party/CCP) berhasil meraih paling tidak 6.398.311 suara dari total 8,2 juta pemilih. Di sisi lain, Partai Fucinpec mendapatkan 716.490 suara populer. Jika dibedah lebih lanjut, terdapat 8,2 juta surat suara yang didistribusikan, dengan total 7,7 juta suara sah dan 440.154 suara dianggap rusak oleh panitia.

Hun Manet, 45 tahun, yang baru-baru ini merupakan komandan Angkatan Darat Kerajaan Kamboja, telah lama disiapkan untuk peran kepemimpinan ini. Pendekatan pemerintahan baru Hun Manet juga diperkirakan akan mencakup wajah-wajah muda. Banyak dari pria yang naik bersama Hun Sen melalui revolusi Khmer Merah dan perang saudara pada tahun 1970-an dan 1980-an juga turun, dalam beberapa kasus memberikan posisi mereka kepada anak-anak mereka sendiri.

Peralihan ini pertama kali diumumkan pada tahun 2021, tetapi hingga bulan Juli tidak jelas kapan penyerahan kekuasaan akan terjadi.

Masih akan dibayangi kekuasaan sang ayah?

Waktu itu, Hun Sen menyatakan bahwa ia mundur untuk memastikan stabilitas di Kamboja. Namun, Hun Sen mengatakan bahwa ia akan tetap memimpin Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa – posisi yang, menurut analis politik, masih memberikan kendali mutlak baginya.

Sejak berkuasa pada tahun 1985, pemerintahan Hun Sen semakin otoriter dengan menyingkirkan lawan-lawannya dengan cara menahan atau mengasingkan mereka.

Pemimpin yang akan lengser itu juga mengkonfirmasi bahwa Hun Manet terpilih sebagai anggota parlemen untuk Phnom Penh, maka hal ini akan prosedural terakhir menuju kekuasaannya.

Disinyalir, Hun Manet akan menghadapi sedikit tantangan dari luar partai penguasa. Selain itu, Ia juga perlu mempertahankan jaringan aliansi kompleks yang dibangun oleh ayahnya dengan keluarga-keluarga berpengaruh dan kaya lainnya.

Dalam laporan AFP, disebutkan bahwa Hun Manet telah bertemu dengan beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden Xi Jinping dari China, yang merupakan sekutu utama Kamboja, serta seorang dermawan berpengaruh.

Dibandingkan dengan ayahnya, beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Hun Manet, yang bersekolah di akademi militer AS, West Point, dan Universitas Bristol, mungkin memimpin rezim yang kurang represif dan lebih menerima masukan dari Barat mengenai hak asasi manusia. Namun, para analis mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia mungkin lebih terbuka.

July 26 2023

Pita Menyentuh “Rel Ketiga” Politik Thailand

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, Politics, Think pemilihan umum, Perdana Menteri, Pita Limjaroenat, Thailand 0

“If you touch it, you die.” itulah hasil yang akan terjadi pada politisi yang menghadapi isu-isu yang sangat kontroversial. Diibaratkan seperti memegang “rel ketiga,” yang menyediakan listrik yang menggerakkan kereta api atau kereta bawah tanah, akibatnya adalah bunuh diri politik, setidaknya itu adalah metafora yang dikaitkan dengan Ketua DPR AS Thomas “Tip” O’Neill saat membahas topik Jaminan Sosial pada awal 1980-an, karena setiap politisi yang mencoba mereformasi jaring pengaman sosial terbesar bagi para pensiunan pekerja Amerika akan kehilangan karier politik mereka di kotak suara.

Pita Limjaroenrat, kandidat perdana menteri dari Partai Move Forward yang progresif, yang mengecewakan partai-partai konservatif yang didukung militer di Thailand pada pemilu 14 Mei lalu, juga menyinggung isu nasional yang sensitif: lèse-majesté. Pada akhirnya, hal ini bertanggung jawab dalam mengakhiri peluangnya untuk menjadi perdana menteri, karena Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkan tugasnya sebagai anggota parlemen, dan diblokir dari pemungutan suara parlemen kedua.[1] Ada dua pertanyaan yang masih tersisa setelah satu bulan drama pasca-pemilu: apakah mendorong reformasi Pasal 112 begitu cepat adalah hal yang sepadan, dan apakah Move Forward memiliki pandangan ke depan untuk memprediksi hasil ini.

Dikenal di Thailand sebagai Pasal 112 KUHP,[2] lèse-majesté (penghinaan terhadap kerajaan) sudah ada sejak tahun 1908 dan memperingatkan bahwa siapa pun yang “mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, ahli waris, atau bupati” dapat dihukum hingga 13 tahun penjara. Undang-undang yang samar-samar ini memberikan interpretasi yang luas tentang apa yang dianggap sebagai penghinaan, memberikan fleksibilitas yang besar bagi mereka yang menggunakannya. Dengan siapa pun dapat mengajukan keluhan dan polisi diberi mandat untuk menyelidiki klaim, Pasal 112 tidak hanya mengkhawatirkan bagi warga Thailand, tetapi juga telah menjadi isu yang menjadi perhatian internasional.[3] Banyak yang telah menjadi korban, bahkan anak-anak,[4] ketika pemerintahan militer Prayut Chan-ocha berusaha untuk menindak perbedaan pendapat. Pada tahun 2020, ia bersumpah pada tahun 2020 untuk “menggunakan semua undang-undang, semua pasal, untuk menindak para pengunjuk rasa yang melanggar hukum,”[5] merujuk pada para pengunjuk rasa yang menentang penggunaan meriam air dan gas air mata oleh polisi.[6]

Move Forward pertama kali mengisyaratkan akan menyerukan pencabutan Pasal 112 pada Januari 2021, menanggapi tantangan populer dari protes anti-kudeta dan pro-reformasi yang dimulai pada tahun 2020, dan sehari setelah empat pemimpin protes terkemuka didakwa berdasarkan undang-undang tersebut.[7] Ketika diajukan ke Parlemen pada Februari 2021, upaya reformasi Move Forward ditolak dengan alasan melanggar Pasal 6 Konstitusi 2017[8] yang menyatakan bahwa “Raja akan dinobatkan dalam posisi yang dihormati dan tidak boleh dilanggar.”

Dengan taipan properti Srettha Thavisin yang siap untuk mengambil alih tampuk kekuasaan setelah kepergian Pita,[9] apa yang memotivasi Move Forward untuk mencabut Pasal 112, dengan mengetahui bahwa rintangan yang dihadapi tidak dapat diatasi?

Hal ini bisa dilihat atas dasar ideologis atau politis. Pertama, Move Forward telah dipandu oleh dukungan kaum muda progresif Thailand yang secara aktif terlibat dalam protes yang sebagian besar dipimpin oleh kaum muda sejak tahun 2020 dan bersedia untuk berdemonstrasi dan mendiskusikan isu-isu yang secara politis dianggap tabu, salah satunya adalah Pasal 112. Beberapa dari para pengunjuk rasa tersebut kemudian menjadi kandidat politik.[10] Tidak mengupayakan reformasi lèse-majesté akan melanggar kepercayaan para pemilih atas dasar ideologis. Pengajuan tujuh rancangan undang-undang[11] “untuk perubahan” baru-baru ini merupakan pesan yang jelas bagi para pemilih Thailand bahwa mereka berniat untuk mendorong perubahan sebagai bagian dari mandat publik, terlepas dari hasilnya.

Move Forward juga mungkin berpikir setelah kekecewaan pemilu mereka, di mana 75 persen warga Thailand ternyata memilih[12] bahwa mereka telah mendapatkan modal politik dan dukungan dari para pemilih risiko kekacauan politik dan ketidakpuasan publik akan cukup untuk membujuk beberapa kaum konservatif untuk mengizinkan pemerintahan koalisi Move Forward-Pheu Thai.

Antagonisme juga mungkin menjadi bagian dari DNA Move Forward. Partai ini lebih berani daripada partai politik lainnya, memiliki keberanian pada Agustus 2021 untuk mengusulkan pemotongan anggaran lembaga-lembaga yang terkait dengan Kerajaan, menunjukkan bahwa anggaran monarki tidak memiliki transparansi dan menyarankan kisaran pemotongan hingga 40 persen.[13]

Kesulitan yang dihadapi Move Forward saat ini adalah akibat langsung dari menyentuh rel ketiga Thailand dengan sengaja. Namun, tidak seperti di Amerika di mana konsekuensi datang dari publik yang marah di kotak suara, di Thailand blowback berasal dari sebuah perusahaan yang mengakar dengan cengkeraman kuat pada seni intervensi ekstra-konstitusional dan penerapan kecurangan yang dilegalkan secara sempurna.[14] Namun, Move Forward, tampaknya, tidak memiliki pandangan jauh ke depan untuk melihat situasi ini atau memiliki kebijaksanaan untuk membuka jalan yang lebih pragmatis menuju kekuasaan.

Tidak jelas apakah Move Forward pernah mempertimbangkan alternatif yang lebih pragmatis, seperti mengesampingkan Pasal 112 untuk sementara waktu, dengan harapan mendapatkan modal politik terlebih dahulu. Pada bulan Maret lalu, ada laporan bahwa versi “pelonggaran” dari RUU reformasi dapat dipertimbangkan, karena keduanya dan Pheu Thai bersaing untuk segmen pemilih anti-kudeta[15] yang sama dan khawatir hal ini dapat mempengaruhi peluang mereka untuk menjadi bagian dari pemerintahan mayoritas yang dipimpin Pheu Thai. Lebih lanjut, empat hari setelah pemilu, Move Forward mengumumkan bahwa kesepakatan dengan posisi mereka pada Pasal 112 bukanlah prasyarat untuk bergabung dengan koalisi[16] dan bukan bagian dari MoU yang disepakati oleh kedelapan mitra koalisi.[17] Namun demikian, pada akhir Mei 2023, Pita menegaskan kembali bahwa Move Forward akan tetap bertahan[18], dengan menyatakan bahwa “ketika saatnya tiba, [kami] akan sendirian.”

Menjelang pemungutan suara perdana menteri, Pita dalam beberapa kesempatan menyebutkan niat partainya untuk menarik perhatian pada lèse-majesté, mengulangi pandangan banyak orang[19] bahwa hukum digunakan sebagai senjata intimidasi. Dan selama pemungutan suara pada tanggal 13 Juli 2023, Sekretaris Jenderal Move Forward, Chaithawat Thulathon, dalam pidatonya menjelaskan pandangan partai bahwa jika Pasal 112 tidak diamandemen sekarang, maka akan menjadi “bom waktu” yang akan segera meledak dan partai tidak dapat mengabaikan hati nuraninya,[20] yang sebagian tertanam dalam prinsip kebebasan berekspresi.

Saingan Pita yang pro-demokrasi memang mencari jalan yang lebih pragmatis. Pheu Thai, pada awal Maret menetapkan target ambisius untuk mendapatkan 310 kursi di Majelis Rendah,[21] merevisi target sebelumnya sebesar 250 kursi dalam upaya untuk membentuk pemerintahan mayoritas partai tunggal. Dan untuk pujian mereka, meskipun hasil akhirnya mengecewakan, mereka mencoba untuk membeli asuransi dengan memilih Srettha sebagai kandidat karena dua alasan: untuk mencegah para pemilih mengisolasi mereka sebagai partai yang dikendalikan oleh Thaksin, yang dibuktikan dengan pencalonan putri bungsu mantan Perdana Menteri yang diasingkan, Paetongtarn Shinawatra, dan untuk memperluas daya tarik mereka bagi para pemilih kelas pekerja yang diliputi oleh kekhawatiran ekonomi, termasuk utang rumah tangga yang melumpuhkan ekonomi Thailand.[22]

Pasal 112 bisa dibilang merupakan kunci dari kejutan elektoral Move Forward, tetapi dalam lingkungan politik yang tidak adil, menjadi gigih dan gigih itulah yang menjadi penyebab kehancuran mereka. Alih-alih bertransisi dari kampanye ke pemerintahan, Move Forward terus menekan isu tersebut. Mereka berjanji untuk tidak mundur, bahkan ketika Pheu Thai mendesak Move Forward untuk meninggalkan tujuan reformasi dari MoU mereka.[23]

Sebagian dari kemarahan yang ditimbulkan oleh proposal reformasi Pasal 112 dari Move Forward juga berasal dari hubungan historis yang telah menyatukan kaum konservatif selama beberapa dekade dan menjadikan kaum liberal sebagai setan. Pada tahun 1970-an, monarki identik dengan anti-Komunisme dan para pendukung pro-demokrasi dicap sebagai subversif dan pengkhianat oleh organisasi paramiliter kerajaan.[24] Partai ini mewarnai dirinya dengan ideologi dan citra masa lalu yang tragis, sehingga menuai kritik dan memberikan dorongan tambahan bagi kaum konservatif untuk melakukan perlawanan. Mengambil citra yang berasal dari gerakan protes pada tahun 2020,[25] Move Forward merangkul “palu dan arit”, dan dapat diprediksi, kembali ditantang oleh kaum konservatif melalui sistem hukum Thailand yang cacat.[26]

Kegigihan Move Forward dalam memperjuangkan Pasal 112 diimbangi dengan perlawanan yang sama dari kaum konservatif, dengan tantangan ganda dari Mahkamah Konstitusi Thailand, yang bisa dibilang sebagai pembela kepentingan konservatif, dengan alasan lèse-majesté[27] dan petisi yang diajukan oleh aktivis konservatif Theerayut Suwankesorn.[28] Para pengamat politik Thailand memahami betapa kerasnya sikap para politisi konservatif. Kaum konservatif Thailand berakar kuat pada ideologi negara “bangsa, agama, dan raja”, dan mengambil isyarat dari tradisi kesetiaan, ketaatan,[29] dan keyakinan bahwa Raja berada di atas politik.[30] Seperti yang dikatakan oleh Senator dan pengusaha yang ditunjuk oleh junta, Seree Suwanpanont,[31] “Sudah jelas bahwa operasi ini bertujuan untuk menggulingkan [kerajaan]. Bagaimana kami, para senator, dapat mendukung Anda untuk melakukan hal ini?”

Dengan pemahaman Pita tentang rel ketiga, Thailand akan segera mengetahui seberapa jauh pendiriannya akan melindungi dirinya sendiri. Move Forward mungkin akan segera menghadapi nasib yang sama dengan pendahulunya, Future Forward-oblivion.

[1]Mike Ives & Muktita Suhartono, Protesters Gather in Thailand as Parliament Faces Gridlock, The New York Times, 19 Juli 2023. https://www.nytimes.com/2023/07/19/world/asia/pita-limjaroenrat-prime-minister-thailand.html

[2] Thailand Law Library, Chaptet 1: Offences Against The King, The Queen, The Heir-Apparent and The Regent, https://library.siam-legal.com/thai-law/criminal-code-royal-family-sections-107-112/

[3] United Narions Human Rights Office of the Highh Commisioner, Thailand/Freedom of expression:UN expert recommends amendment of Lese Majeste Laws, 10 Oktober 2011. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2011/10/thailand-freedom-expression-un-expert-recommends-amendment-lese-majeste-laws

[4] Jintamas Saksornchai, Thai police arrest 2^nd teenager for deraming monarchy amid renewed debate over rigorus law, AP News, 17 Mei 2023. https://apnews.com/article/thailand-monarchy-defamation-protesters-973ffe721c34335e1d30eb9273cb5ed9

[5] Reuter, UK Thailand Protests, https://www.reuters.com/article/uk-thailand-protests-idUKKBN27Z0H1

[6] Mark S.Cogan, Time for a monotarium on non-lethal weapons in the hands of Thai police, Globe, 2 Desember 2022. https://southeastasiaglobe.com/non-lethal-weapons-thai-police/

[7] The Asahi Shimbun, Prosecutors in Thailand file charges against protest leaders, 10 Februari 2021, https://www.asahi.com/ajw/articles/14178867

[8] Thai PBS World, Move Forward targeting 112 law in huge political gamble ahead of general election, 2 November 2022, https://www.thaipbsworld.com/move-forward-targeting-112-law-in-huge-political-gamble-ahead-of-general-election/

[9] Bangkok Post, Srettha quits CEO job amid premiership speculation, 4 April 2023, https://www.bangkokpost.com/business/2542885/thai-property-tycoon-srettha-thavisin-quits-ceo-job-amid-premiership-speculation

[10] Jerry Harmer, Thai party hopes protesters wilbecome pro-reform voters, AP News, 27 April 2023. https://apnews.com/article/thailand-election-democratic-reform-protests-050701f4f2d2367efa3f3a8d94feca88

[11]Bangkok Post, Move Forward submits 7 bills for ‘change’, 18 Juli 2023. https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2613605/move-forward-submits-7-bills-for-change

[12] Kocha Olarns, Helen Regan & Jennifer Hauser, Record turnout sees Thai voters rebuke military elite as opposititon take decisive lead, CNN World, 15 Mei 2023. https://edition.cnn.com/2023/05/14/asia/thailand-elections-vote-result-monday-intl-hnk/index.html

[13] Reuters, Thai monarchy budget survives rare calls for cuts in parliament, 22 Agustuts 2021. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thai-monarchy-budget-survives-rare-calls-cuts-parliament-2021-08-22/

[14] Reuters, Cheating charges and confusion over Thai election, https://www.reuters.com/video/watch/cheating-charges-and-confusion-over-thai-idOVA7IYVZF

[15] Aekarch Sattaburuth & Supoj Wancharoen, Avoiding the third rail, Bangkok Post, 12 Maret 2023. https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/2525864/avoiding-the-third-rail

[16] Panarat Thepgumpanat & Chayut Serboonsarng, Thailand’s Move Foreward says coalition partners need not support amending royal insult law, Reuters, 19 Mei 2023. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailands-move-forward-says-coalition-partners-need-not-support-amending-royal-2023-05-19/

[17]Aekarch Sattaburuth, Move Forward, allies to sign deal, Bangkok Post, 22 Mei 2023. https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2575360/move-forward-allies-to-sign-deal

[18] Pitchayada Promchertchoo,Thailand’s Move Forward Party coalition signs MOU after electoral victory, Channel News Asia, 22 Mei 2023. https://www.channelnewsasia.com/asia/thailand-move-forward-mou-elections-pita-prayut-3506481

[19]The Nation, Pita says he has enough support in Senate to become next PM, 17 Juni 2023. https://www.nationthailand.com/thailand/politics/40028884

[20] Thai PBS World, Move Forward party defends its proposal to amends lèse-majesté law, 13 Juli 2023. https://www.thaipbsworld.com/move-forward-party-defends-its-proposal-to-amend-lese-majeste-law/

[21] Aekarach Sattaburuth & Mongkol Bangprapa, Pheu Thai ups stake in race, Bangkok Post, 20 Maret 2023. https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2532015/pheu-thai-ups-stakes-in-race

[22] The Nation, Srettha reckons new general election will reinforfce Thai economy, 4 Maret 2023. https://www.nationthailand.com/thailand/economy/40025413

[23] Aekarach Sattaburuth, Pheu Thai urges MDP to leave S112 amendments out of pact, Bangkok Post, 20 Mei 2023. https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2574369/pheu-thai-urges-mfp-to-leave-s112-amendments-out-of-pact

[24] Mark S.Cogan, Remember the Thammassat Massacre as an act of organised hate, Global, https://southeastasiaglobe.com/thammasat-massacre-act-of-organised-hate/

[25] Thai PBS World, Hammer and sickle campaign may backfire on protest movement, 14 Desember 2020. https://www.thaipbsworld.com/hammer-and-sickle-campaign-may-backfire-on-protest-movement/

[26] Bangkok Post, Move Forward’s use of hammer and sickle challenged in complaint, 7Juni 2023. https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2586919/move-forwards-use-of-hammer-and-sickle-challenged-in-complaint

[27] Mark S.Cogan, Prayut Has Retired, but His Undemocratic Legacy Will Live On, The Diplomat, 12 Juli 2023. https://thediplomat.com/2023/07/prayut-has-retired-but-his-undemocratic-legacy-will-live-on/

[28] Thai PBS World, Naree Tantasathien:Thailand’s top lawyer weighing Move Forward, Pita’s future, 5 Juli 2023. https://www.thaipbsworld.com/naree-tantasathien-thailands-top-lawyer-weighing-move-forward-pitas-future/

[29]Matthew Totsevin & Jiraporn Kuhakan, ‘The monarch is god’ : A Thai royal in divided kingdom, Japan Reuters, 12 Novemeber 2020. https://jp.reuters.com/article/us-thailand-protests-royalist-feature-idUSKBN27S1BU

[30] Kriangsak Kittichaisaree, Thailand’s monarchy is above politics, The Sydney Morning Herald, 20 Mei 2010. https://www.smh.com.au/politics/federal/thailands-monarchy-is-above-politics-20100519-vf4h.html

[31] Rebecca Ratcliffe & Navaon Siradapuvadol, Thailand’s winning candidate for PM blocked from power, The Guardian, 13 Juli 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/jul/13/winning-thailand-candidate-for-pm-blocked-from-power-pita-limjaroenrat

July 26 2023

Aliansi delapan partai di Thailand akan mengumumkan kandidat PM Thailand

Rifani Agnes Eka Wahyuni Asia Pacific, News, Politics Pemilu, Perdana Menteri, Thailand 0

Aliansi delapan partai di Thailand akan mengumumkan kandidat Perdana Menteri mereka dua hari sebelum pemungutan suara di parlemen untuk pemilihan perdana menteri.

Prosedur parlementer Thailand menetapkan bahwa seorang kandidat harus mendapat dukungan dari majelis rendah yang dipilih secara demokratis dan majelis tinggi yang didominasi oleh militer. Salah satu kandidat yang diperkirakan akan menjadi Perdana Menteri adalah Srettha Thavisin, seorang taipan properti, yang dipandang oleh para pengamat politik Thailand sebagai kandidat yang lebih dapat diterima oleh militer Thailand, yang telah mendominasi proses-proses politik sejak kudeta tahun 2014.

Hasil pemilihan umum baru-baru ini telah menghasilkan oposisi politik terkuat terhadap pemerintahan yang didominasi militer sejak tahun 2014. Partai reformis Move Forward memenangkan kursi terbanyak, sehingga pemimpinnya Pita Limjaroenrat, yang mencalonkan diri dengan platform reformasi ekonomi dan politik, diperkirakan akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri.

Namun, Mahkamah Konstitusi yang dipengaruhi oleh militer menuduh Pita telah melanggar undang-undang kampanye, yang menetapkan bahwa seorang anggota Majelis Nasional tidak dapat memiliki saham di perusahaan media mana pun, sehingga mendiskualifikasinya. Keputusan ini disambut dengan kemarahan dari para pemilih Move Forward di Bangkok, yang memprotes apa yang dilihat oleh banyak orang sebagai campur tangan militer lebih lanjut dalam proses demokrasi. Jika terbukti bersalah oleh pengadilan, ia akan dilarang menjadi politisi selama 20 tahun dan dapat menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tiba di Kompleks Pengadilan Kuala Lumpur untuk menghadapi dakwaan korupsi, di Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Maret 2023. (Foto oleh Zahim Mohd/NurPhoto via Getty Images)

March 13 2023

Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin Didakwa Korupsi

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, News, Politics COVID-19, Korupsi, Malaysia, Perdana Menteri, Suap 0

Mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin telah didakwa dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang sehubungan dengan pemberian kontrak pemerintah selama pandemi COVID-19.

Muhyiddin memimpin Malaysia dari Maret 2020 melewati masa-masa terburuk pandemi, mengaku tidak bersalah atas dakwaan di pengadilan Kuala Lumpur pada Jumat pagi. Dia sebelumnya menyebut penyelidikan itu bermotif politik.

Sebelumnya, Muhyiddin dijatuhi empat dakwaan suap dan dua dakwaan pencucian uang oleh pengadilan pada 10 Maret lalu atas skandal korupsi dana stimulus COVID-19 dan dakwaan meminta suap dengan total 230 juta ringgit dan dua dakwaan pencucian uang yang melibatkan 195 juta ringgit, dilansir dari Kompas.

Politisi veteran itu terancam hukuman 15 tahun penjara jika terbukti bersalah melakukan pencucian uang, dan hingga 20 tahun karena penyalahgunaan kekuasaan. Dia juga bisa didenda. Muhyiddin diberikan jaminan sebesar 2 juta ringgit Malaysia ($442.674) oleh hakim dan diminta untuk menyerahkan paspornya.

Muhyiddin sendiri adalah presiden dari Partai Pribumi Bersatu, dan akibat dakwaannya, ia mengatakan bahwa dia akan menyerahkan kepada Dewan Tertinggi Bersatu untuk memutuskan apakah dia tetap menjadi presiden partai atau tidak.

Walaupun begitu, Dewan tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dengan suara bulat menolak pengunduran diri mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin dari kursi presiden partai tersebut.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak meninggalkan 10 Downing Street menuju House of Commons di London, Inggris pada 02 November 2022. (Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images)

November 5 2022

Krisis Ekonomi Inggris Memberi Sunak Pilihan Sulit

Anita Susanto Economy, Europe, News, Politics Ekonomi, Inggris, Liz Truss, Perdana Menteri, Rishi Sunak 0

Rishi Sunak, perdana menteri baru dan yang pertama diangkat oleh Raja Charles III setelah perdana menteri sebelumnya, Liz Truss mengundurkan diri setelah 47 hari pemerintahannya di Inggris dihadapkan pada “krisis ekonomi yang mendalam”. Sunak mengakui bahwa tugasnya tidak akan mudah.

Pada pidato pertamanya di Downing Street No. 10, ia memberikan penghormatan kepada pendahulunya Boris Johnson dan Truss, dengan mengatakan dia “tidak salah ingin meningkatkan pertumbuhan di negara ini – itu adalah tujuan mulia“. Namun, menambahkan bahwa terdapat beberapa kesalahan yang dibuat, “Bukan lahir dari niat buruk, justru sebaliknya. Tapi tetap saja kesalahan” jelas Sunak dalam pidatonya yang tidak ditemani pasangannya.

Pemerintahannya juga berada pada situasi yang sulit, “Ini berarti keputusan sulit di masa yang akan datang,” mengatakan bahwa tidak ada pilihan mudah dalam menghadapi situasi ekonomi yang mengarah ke resesi karena tagihan energi yang melonjak. Kini, Sunak perlu memulihkan kredibilitas pemerintah kepada investor setelah kebijakan pemotongan pajak Truss. Truss menjadi perdana menteri setelah mengalahkan Sunak dalam pemungutan suara anggota parlemen selama musim panas, memenangkan suara anggota parlemen dengan agenda ekonomi pemotongan pajaknya.

“Saya telah terpilih sebagai pemimpin partai dan sebagai perdana menteri sebagian untuk memperbaikinya. Dan pekerjaan itu segera dimulai.” Sunak – yang menjadi kanselir hingga Juli tahun ini – mengatakan dia akan menempatkan “komponen ekonomi dan stabilitas di jantung agenda pemerintah ini.”

Ekonomi yang lebih lemah akan menghadirkan komplikasinya sendiri. “Ini bukan situasi ekonomi yang sangat menyenangkan untuk ditangani [sebagai] perdana menteri baru,” kata Ben Zaranko, seorang ekonom riset senior di Institute for Fiscal Studies. Untuk itu, Sunak diperkirakan akan memotong pengeluaran publik untuk menyumbat sekitar £ 40bn lubang di keuangan publik.

Perdana menteri Inggris yang memiliki ras Asia pertama Inggris ini juga merombak parlemen, di antaranya Dominic Raab kembali sebagai wakil PM, dan Grant Shapps menjadi Sekretaris Bisnis, sementara Jeremy Hunt tetap sebagai Kanselir. Selain itu, pada hari pertamanya menjabat, Sunak juga telah berbicara dengan Volodimyr Zelenskyy, presiden Ukraina dan menyatakan dukungan pemerintahan Inggris kepada Ukraina menurut pernyataan dari Downing Street.

Pidato pengunduran diri Lizz Truss minggu lalu setelah pemberontakan dari anggota parlemen Partai Konservatif (atau dikenal dengan Tory) yang memaksanya untuk mundur setelah serangkaian rencana ekonominya melemahkan legitimasi pemerintahannya.

Dalam pidato singkat di Downing Street, Truss mengatakan Partai Konservatif telah memilihnya dengan mandat untuk memotong pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia membela bahwa bukan kebijakannya yang gagal tetapi mengatakan bahwa Inggris “tidak mampu” untuk mengambil “peningkatan bagian dari kekayaan nasional kita“.

Dalam pidato perpisahan yang tidak menyesal, dia mendesak penggantinya Rishi Sunak untuk bertindak “berani” dalam upaya meningkatkan perekonomian, dan mengatakan bahwa “hari yang lebih cerah terbentang di depan” untuk Inggris. Truss menjadi PM dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Inggris ketika ia mundur.

Pemimpin partai Forza Italia dan mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi di Senat, Roma, Italia, pada 26 Oktober 2022. (Foto oleh Riccardo De Luca/Anadolu Agency via Getty Images)

November 4 2022

Ambiguitas Kepemimpinan Sayap Kanan Italia setelah Berlusconi ‘dihadiahi vodka’ oleh Putin

Anita Susanto Europe, News, Politics Brothers of Italy, Forza Italia, Georgia Meloni, Italia, Perdana Menteri, Silvio Berlusconi 0

Berlusconi salah satu pejabat penting dari partai Forza Italia dan mantan Perdana Menteri Italia mengatakan bahwa ia telah “kembali” menjalin komunikasi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin dan bertukar hadiah di tengah tindakan Rusia terhadap Ukraina yang kontroversial.

“Saya telah terhubung kembali dengan Presiden Putin,” mantan perdana menteri tiga kali itu terdengar mengatakan dalam komentar kepada anggota parlemen Forza Italia. “Dia mengirimi saya 20 botol vodka dan surat yang sangat manis untuk ulang tahun saya. Saya membalas dengan 20 botol Lambrusco dan surat yang sama manisnya.” Tambahnya dilansir dari France24.

Tidak sampai disitu, Berlusconi kembali mengingat pertemanannya dengan Putin di masa lalu dan mendeskripsikannya sebagai “orang yang damai” yang disalahpahami. Di antara “lima teman sejati Putin, sayalah yang nomor satu”, tambahnya dengan percaya diri. Ketika perkataannya diketahui khalayak ramai, pihak Forza Italia justru menolak pernyataan tersebut yang diikuti dengan penjelasan dari Berlusconi bahwa ia hanya “menceritakan cerita lama kepada anggota parlemen tentang sebuah episode yang terjadi bertahun-tahun yang lalu”.

Namun, segera terlihat bahwa pernyataan itu merujuk pada ulang tahunnya yang ke-86 pada 29 September lalu, hanya beberapa hari setelah koalisi sayap kanan yang dipimpin oleh sekutunya Giorgia Meloni memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan umum Italia.

Komentar Berlusconi langsung menjadi berita utama di Italia, mengacaukan upaya Meloni yang ia kampanyekan. Hal ini juga berkaitan dengan Forza Italia yang sekarang menjadi mitra koalisi yang didominasi oleh Brothers of Italy dari kelompok sayap kanan tengah mencalonkan diri untuk kementerian luar negeri, di antara posisi penting kabinet lainnya.

Akibatnya, banyak asumsi mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Meloni ke depannya, bahkan banyak yang menganggap bahwa pemerintahannya akan “pro-Rusia”. “Meloni sandera untuk pro-Rusia,” tajuk utama surat kabar Italia, La Repubblica pada tanggal 19 Oktober 2022, menulis bahwa insiden itu “merusak kredibilitas” pemerintah yang dia coba bentuk.

Meloni, di sisi lain dikatakan terkejut dan marah pada kesalahan oleh pria yang lama dikenal sebagai Cavaliere (Ksatria), ia bahkan dikabarkan menyelinap keluar dari parlemen melalui pintu belakang 18 Oktober lalu untuk menghindari pers. Seperti yang dikatakan Giannini, gertakan terbaru Berlusconi “menghancurkan keseimbangan pro-NATO dan Europhile yang sudah rapuh yang sedang berjuang untuk dijamin oleh pemimpin Brothers of Italy”.

Namun, keesokan harinya, Meloni mengeluarkan pernyataan yang bersikeras bahwa dia akan memimpin pemerintahan dengan kebijakan luar negeri yang jelas. “Italia, dengan kepala tegak, adalah bagian dari Eropa dan aliansi Atlantik,” katanya. “Siapa pun yang tidak setuju dengan landasan ini tidak dapat menjadi bagian dari pemerintah, dengan biaya tidak memiliki pemerintahan.”

Berlusconi memiliki sejarah persahabatan yang panjang dengan Putin, yang ia layani di vilanya di Sardinia hampir dua dekade lalu. Dia bahkan mengunjungi Krimea bersama pemimpin Rusia pada 2014 setelah Moskow mencaplok semenanjung itu dari Ukraina. Pada tahun yang sama, sekutu utama Meloni lainnya, Matteo Salvini dari partai Liga pernah berfoto di Moskow mengenakan kaus Putin.

Abdul Latif Rashid menghadiri upacara pelantikannya di Istana Al-Salam untuk menjabat sebagai Presiden baru Irak. (Foto oleh Ameer Al-Mohammedawi/aliansi gambar via Getty Images)

October 28 2022

Irak Menunjuk Presiden Dan Perdana Menteri Baru, Mengakhiri Kebuntuan Politik

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics Abdul Latif Rashid, Irak, Pemilu, Perdana Menteri, Presiden 0

Parlemen Irak telah memilih politisi Kurdi, Abdul Latif Rashid sebagai presiden baru negara itu, mengakhiri kebuntuan politik selama setahun yang berubah menjadi konflik domestik. Pemungutan suara pekan lalu menandai akhir dari kebuntuan politik terpanjang yang pernah dialami Irak sejak 2003, ketika pemimpin Irak yang berpengaruh besar saat itu, Saddam Hussein digulingkan oleh pasukan AS.

Rashid memenangkan 162 dari 269 suara, mengalahkan Presiden Irak saat ini, Barham Salim yang hanya memperoleh 99 suara, menurut pernyataan dari parlemen Irak. Rashid kemudian menunjuk Mohammed Shia al-Sudani sebagai perdana menteri yang kini memiliki waktu satu bulan untuk membentuk pemerintahan.

Politisi Irak telah berjuang untuk membentuk pemerintahan sejak pemilihan umum pada Oktober 2021 yang menghasilkan partai ulama Muslim Syiah, Moqtada al-Sadr keluar sebagai pemenang, memenangkan lebih dari 70 kursi dan kemudian memiliki pengaruh besar dalam menciptakan pemerintahan. Namun upaya Al-Sadr untuk membentuk koalisi yang berkuasa kandas di tengah oposisi dari blok pesaing mereka.

Sebelumnya, penunjukan perdana menteri juga telah dilakukan pada bulan Juni, partai Muslim Syiah tersebut telah berencana untuk memproyeksikan Irak untuk “melawan” Iran dan Amerika Serikat. Namun, ketika pemerintah berusaha untuk menunjuk perdana menteri baru pada bulan berikutnya, ratusan pendukung al-Sadr menyerbu wilayah pemerintah dan distrik diplomatik yang dijaga ketat di Irak. Membuat kondisi politik Irak kembali memburuk.

Kekerasan sporadis terus mengganggu Irak, bahkan sebelum penunjukan Rashid, sembilan roket menyerang di wilayah pemerintahan yang telah dibentengi, melukai beberapa orang termasuk seorang anggota pasukan keamanan Irak. Perdana Menteri Irak saat ini, Mustafa al-Kadhimi mengutuk serangan itu, mengatakan mereka berusaha untuk menghalangi proses politik saat ini.

Akibat kekacauan itu, al-Khadimi mengatakan bahwa “Sementara kami mendukung penyelesaian hak konstitusional untuk mengakhiri krisis politik, kami menegaskan arahan kami kepada para pemimpin dinas keamanan untuk memastikan perlindungan penuh dan diperlukan untuk parlemen, dan kami dengan tegas menolak segala upaya untuk menghalangi proses demokrasi,” kata al-Kadhimi dalam sebuah postingan di Twitter.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mendengarkan pertanyaan selama konferensi pers di Putrajaya pada 11 Oktober 2022. (Foto oleh MOHD RASFAN/AFP via Getty Images)

October 22 2022

Mantan Pemimpin Malaysia Mahathir Mohamad Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Parlemen Lagi

Anita Susanto Asia Pacific, News, Politics Mahathir Mohamad, Malaysia, Parlemen, pemilihan umum, Pemilu, Perdana Menteri 0

Mantan pemimpin Malaysia, Mahathir Mohamad yang telah berusia 97 tahun akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dalam pemilihan umum Malaysia. Mahathir, yang dirawat di rumah sakit awal tahun ini karena penyakit jantung, mengatakan Selasa bahwa dia akan mempertahankan kursinya mewakili Langkawi, tujuan wisata populer.

Namun dia mengatakan aliansi yang diwakilinya, Gerakan Tanah Air (GTA) belum memutuskan siapa yang akan menjadi perdana menteri jika memenangkan pemilihan yang diharapkan pada November mendatang. “Kami (aliansi) telah membuat keputusan. Di Langkawi, calonnya adalah Dr Mahathir Mohamad, tetapi bukan sebagai calon perdana menteri masa depan, hanya sebagai calon anggota parlemen,” katanya dalam konferensi pers.

Terkait calon perdana menteri sendiri belum diputuskan oleh aliansi tersebut, karena hanya relevan jika mereka memenangkan pemilu. Mahathir sendiri telah dua kali menjabat sebagai perdana menteri di Malaysia dimana jabatannya berlangsung selama 22 tahun sampai tahun 2003 dan tahun 2018-2020 yang menyingkirkan Najib Razak, tersingkir dari jabatannya dan mengakhiri enam dekade kekuasaan partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO.

Perdana Menteri Malaysia saat ini, Ismail Sabri Yaakob dari partai UMNO yang berkuasa sebelumnya telah membubarkan parlemen pada awal bulan Oktober, membuka jalan bagi pemilihan umum baru. Dalam pidato yang disiarkan televisi beberapa hari lalu, Ismail mengatakan bahwa pada hari Minggu ia telah menyerahkan surat permintaan kepada kepala negara Malaysia, Raja Abdullah dari Pahang, untuk membubarkan parlemen.

Dalam sambutannya, Ismail menyoroti penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali ekonomi Malaysia selanjutnya. Namun dia memperingatkan bahwa lanskap politik di negara itu telah menjadi “suram” karena pergantian perdana menteri dan pemerintah yang tinggi baru-baru ini.

Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengadakan rapat kabinet pertamanya setelah menjabat di Downing Street pada 07 September 2022 di London, Inggris. (Foto oleh Jeremy Selwyn - Pool/Getty Images)

September 14 2022

Liz Truss Membentuk Kabinet Tanpa Kulit Putih Di Posisi-posisi Teratas

Anita Susanto Economy, News, Politics, Social and Culture Elizabeth II, Inggris, Kulit Putih, Lis Truzz, Perdana Menteri 0

Perdana Menteri Inggris baru, Liz Truss telah memilih kabinet di mana untuk pertama kalinya tidak ada seorang pun pria kulit putih yang memegang empat posisi menteri terpenting Inggris. Truss menunjuk Kwasi Kwarteng sebagai menteri keuangan kulit hitam pertama Inggris sementara James Cleverly adalah menteri luar negeri kulit hitam pertama, ia di masa lalu aktif berbicara tentang intimidasi kepada anak ras campuran dan mengatakan partai perlu berbuat lebih banyak untuk menarik pemilih kulit hitam.

Suella Braverman, yang orang tuanya datang ke Inggris dari Kenya dan Mauritius enam dekade lalu, menggantikan Priti Patel sebagai menteri dalam negeri etnis minoritas kedua, di mana dia akan bertanggung jawab atas polisi dan imigrasi. Keragaman yang berkembang sebagian berkat dorongan Partai Konservatif dalam beberapa tahun terakhir untuk mengajukan kandidat parlemen yang lebih bervariasi.

Inggris sendiri sejak tahun 2002 baru memulai penunjukan menteri kabinet dengan etnis minoritas yang di awali oleh penunjukan Paul Boateng ditunjuk sebagai Kepala Sekretaris Departemen Keuangan. Namun, jajaran pejabat tinggi di sektor bisnis, peradilan, pegawai negeri dan tentara semuanya masih didominasi kulit putih. Terlepas dari kampanye keragaman partai, hanya seperempat dari anggota parlemen Konservatif adalah perempuan dan 6% dari latar belakang minoritas dilansir dari Reuters.

Namun demikian, Partai Konservatif memiliki rekam jejak politik pertama yang berhubungan dengan penunjukan pejabat-pejabat dengan latar belakang minoritas, termasuk menunjuk perdana menteri Yahudi pertama Benjamin Disraeli pada tahun 1868. Ini terlepas dari fakta bahwa pemilih etnis minoritas jauh lebih mungkin untuk mendukung partai oposisi Partai Buruh dan partai yang berkuasa telah menghadapi tuduhan rasisme, kebencian terhadap wanita dan Islamofobia. Sampai saat ini, partai Konservatif telah memilih ketiga perdana menteri wanita Inggris, Margaret Thatcher, Theresa May dan sekarang Truss.

October 14 2021

Mantan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida Terpilih Menjadi Perdana Menteri

Anita Susanto Asia Pacific, Economy, News, Politics Fumio Kishida, Jepang, Perdana Menteri 0

Setelah dua putaran pemilihan perdana menteri untuk Jepang, Fumio Kishida berhasil memenangkan pemilihan tersebut untuk menggantikan Yoshihide Suga untuk memimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang pada 29 Oktober 2021. Kishida sendiri merupakan seorang menteri luar negerinya antara 2012 dan 2017 dan kepala kebijakan LDP dari 2017 hingga 2020. Tugas utama dari Kishida kali ini adalah menggelar pemilu yang harus dilaksanakan pada November mendatang.

Setelah keempat kandidat yang terdiri dari Fumio Kishida, Taro Kono, Sanae Takaichi, dan Seiko Nada tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemungutan putaran pertama yang melibatkan 382 anggota parlemen LDP dan 1,1 juta anggotanya. Akhirnya, pada putaran kedua yang melibatkan legislator dan satu perwakilan partai dari masing-masing 47 wilayah Jepang, Kishida memenangkan pemungutan suara dengan total 256 suara dari Kono dengan total 255 suara.

Kono sendiri merupakan mantan menteri pertahanan dan luar negeri yang memiliki popularitas publik, sementara mantan menteri luar negeri Kishida tidak sepopuler Kono di mata publik, namun ia mendapat dukungan kuat dari banyak anggota partai di parlemen seperti faksi utama LDP dan ketua partai karena Kishida memiliki pandangan moderat tentang banyak masalah termasuk tenaga nuklir dan kebijakan luar negeri.

Kepemimpinan Kishida sebagai perdana menteri dimulai pada 4 Oktober. Kishida akan ditugaskan untuk mengendalikan pandemi virus corona, menemukan area pertumbuhan baru untuk ekonomi yang muncul dari krisis kesehatan, dan menangani masalah keamanan regional yang berasal dari kebangkitan China. Dia juga harus membantu partainya mendapatkan kembali popularitas akibat persetujuan partai untuk menggelar Olimpiade Tokyo. Mengenai visinya, tahun lalu Kishida menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Visi Kishida: Dari Divisi ke Harmoni yang berisi mengenai bagaimana ia akan mengatasi kesenjangan ekonomi dan menjanjikan revitalisasi usah kecil dan menengah (UKM) di Jepang.

Pemilihan perdana menteri ini sendiri bermula ketika Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang sebelumnya mengundurkan diri dari posisinya karena pertimbangan kesehatan setelah menjabat selama hampir 8 tahun pada Agustus 2020. Hal tersebut menyebabkan Suga yang pada saat itu adalah Kepala Sekretaris Kabinet Jepang mengambil alih posisi Abe. Namun, pada 3 September 2021, Suga mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri, ia mengatakan ingin memfokuskan dirinya untuk menangani pandemi dan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepemimpinan. Pertimbangan Suga ini adalah karena parahnya gelombang Covid-19 di Jepang pada saat itu.