Menu

Perdana Menteri

Liz Truss Membentuk Kabinet Tanpa Kulit Putih Di Posisi-posisi Teratas

, , , , , , , 0

Perdana Menteri Inggris baru, Liz Truss telah memilih kabinet di mana untuk pertama kalinya tidak ada seorang pun pria kulit putih yang memegang empat posisi menteri terpenting Inggris. Truss menunjuk Kwasi Kwarteng sebagai menteri keuangan kulit hitam pertama Inggris sementara James Cleverly adalah menteri luar negeri kulit hitam pertama, ia di masa lalu aktif berbicara tentang intimidasi kepada anak ras campuran dan mengatakan partai perlu berbuat lebih banyak untuk menarik pemilih kulit hitam.

Suella Braverman, yang orang tuanya datang ke Inggris dari Kenya dan Mauritius enam dekade lalu, menggantikan Priti Patel sebagai menteri dalam negeri etnis minoritas kedua, di mana dia akan bertanggung jawab atas polisi dan imigrasi. Keragaman yang berkembang sebagian berkat dorongan Partai Konservatif dalam beberapa tahun terakhir untuk mengajukan kandidat parlemen yang lebih bervariasi.

Inggris sendiri sejak tahun 2002 baru memulai penunjukan menteri kabinet dengan etnis minoritas yang di awali oleh penunjukan Paul Boateng ditunjuk sebagai Kepala Sekretaris Departemen Keuangan. Namun, jajaran pejabat tinggi di sektor bisnis, peradilan, pegawai negeri dan tentara semuanya masih didominasi kulit putih. Terlepas dari kampanye keragaman partai, hanya seperempat dari anggota parlemen Konservatif adalah perempuan dan 6% dari latar belakang minoritas dilansir dari Reuters.

Namun demikian, Partai Konservatif memiliki rekam jejak politik pertama yang berhubungan dengan penunjukan pejabat-pejabat dengan latar belakang minoritas, termasuk menunjuk perdana menteri Yahudi pertama Benjamin Disraeli pada tahun 1868. Ini terlepas dari fakta bahwa pemilih etnis minoritas jauh lebih mungkin untuk mendukung partai oposisi Partai Buruh dan partai yang berkuasa telah menghadapi tuduhan rasisme, kebencian terhadap wanita dan Islamofobia. Sampai saat ini, partai Konservatif telah memilih ketiga perdana menteri wanita Inggris, Margaret Thatcher, Theresa May dan sekarang Truss.

Mantan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida Terpilih Menjadi Perdana Menteri

, , , , , 0

Setelah dua putaran pemilihan perdana menteri untuk Jepang, Fumio Kishida berhasil memenangkan pemilihan tersebut untuk menggantikan Yoshihide Suga untuk memimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang pada 29 Oktober 2021. Kishida sendiri merupakan seorang menteri luar negerinya antara 2012 dan 2017 dan kepala kebijakan LDP dari 2017 hingga 2020. Tugas utama dari Kishida kali ini adalah menggelar pemilu yang harus dilaksanakan pada November mendatang.

Setelah keempat kandidat yang terdiri dari Fumio Kishida, Taro Kono, Sanae Takaichi, dan Seiko Nada tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemungutan putaran pertama yang melibatkan 382 anggota parlemen LDP dan 1,1 juta anggotanya. Akhirnya, pada putaran kedua yang melibatkan legislator dan satu perwakilan partai dari masing-masing 47 wilayah Jepang, Kishida memenangkan pemungutan suara dengan total 256 suara dari Kono dengan total 255 suara.

Kono sendiri merupakan mantan menteri pertahanan dan luar negeri yang memiliki popularitas publik, sementara mantan menteri luar negeri Kishida tidak sepopuler Kono di mata publik, namun ia mendapat dukungan kuat dari banyak anggota partai di parlemen seperti faksi utama LDP dan ketua partai karena Kishida memiliki pandangan moderat tentang banyak masalah termasuk tenaga nuklir dan kebijakan luar negeri.

Kepemimpinan Kishida sebagai perdana menteri dimulai pada 4 Oktober. Kishida akan ditugaskan untuk mengendalikan pandemi virus corona, menemukan area pertumbuhan baru untuk ekonomi yang muncul dari krisis kesehatan, dan menangani masalah keamanan regional yang berasal dari kebangkitan China. Dia juga harus membantu partainya mendapatkan kembali popularitas akibat persetujuan partai untuk menggelar Olimpiade Tokyo. Mengenai visinya, tahun lalu Kishida menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Visi Kishida: Dari Divisi ke Harmoni yang berisi mengenai bagaimana ia akan mengatasi kesenjangan ekonomi dan menjanjikan revitalisasi usah kecil dan menengah (UKM) di Jepang.

Pemilihan perdana menteri ini sendiri bermula ketika Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang sebelumnya mengundurkan diri dari posisinya karena pertimbangan kesehatan setelah menjabat selama hampir 8 tahun pada Agustus 2020. Hal tersebut menyebabkan Suga yang pada saat itu adalah Kepala Sekretaris Kabinet Jepang mengambil alih posisi Abe. Namun, pada 3 September 2021, Suga mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri, ia mengatakan ingin memfokuskan dirinya untuk menangani pandemi dan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepemimpinan. Pertimbangan Suga ini adalah karena parahnya gelombang Covid-19 di Jepang pada saat itu.

Berakhirnya Era Kepemimpinan Netanyahu, Bennet Resmi Menjadi PM Israel

, , , , 0

Minggu sore (13/06) merupakan hari bersejarah bagi Israel yang menandakan berakhirnya era kepemimpinan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel setelah menduduki jabatan tersebut selama 12 Tahun.  Berdasarkan hasil pemungutan suara Parlemen Israel (Knesset) mensahkan “kepemimpinan baru” yang diusung oleh koalisi Nasionalis Naftali Bennet. Masyarakat Israel pun merespon hasil pemungutan ini dengan suka cita, sebagaimana terlihat di Tel Aviv, ribuan orang menyambut hasilnya, setelah empat kali masa pemilu yang tidak meyakinkan dalam dua tahun.

Hasil pemungutan suara yang dimenangkan oleh Bennet menang tipis dengan jumlah 60-59 dari total 120 anggota Knesset yang menyetujui pembentukan pemerintahan baru.  Adapun kabinet baru ini terdiri dari Koalisi delapan partai yakni Partai Ra’am, Partai Buruh, Partai Putih dan Biru, New Hope, Mertz Yisrael Beiteinu dan Yamina. Aliansi tersebut berisi partai-partai yang memiliki perbedaan ideologis yang luas, dan mungkin yang paling signifikan mencakup partai Arab independen pertama yang menjadi bagian dari koalisi penguasa potensial, Ra’am.

Berdasarkan kesepakatan politik partai koalisi, politikus sayap kanan dan pemimpin partai Yamina, Naftali Bennet akan menjadi PM Israel menggantikan Netanyahu selama dua tahun hingga September 2023. Setelah itu, kursi PM akan dialihkan ke Yair Lapid pemimpin partai Yesh Atid untuk masa jabatan dua tahun selanjutnya.

Adapun Netanyahu yang telah mendominasi lanskap politik Israel selama bertahun-tahun, akan tetap menjadi kepala partai sayap kanan Likud dan menjadi pemimpin oposisi. Dia mencerca pemerintah baru, menyebutnya sebagai “koalisi penipuan dan penyerahan yang berbahaya” dan telah bersumpah untuk “menggulingkannya dengan sangat cepat”.

Ucapan selamat menyambut pemerintahan baru Israel pun berdatangan dari dunia Internasional kepada Bennet dan Lapid diantaranya dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Kanselor Angela Markel, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.  Biden dalam pernyataannya menantikan penguatan hubungan antara kedua negara dimana kepemimpinan biden berkomitmen penuh untuk bekerja bersama pemerintahan Israel yang baru untuk mencapai keamanan, kestabilan dan perdamaian bagi Israel, Palestina dan masyarakat di wilayah yang lebih luas”.

Berbeda dengan pemimpin dunia lainnya, Pemerintah Palestina oleh Juru Bicara Presiden Mahmod Abbas, Nabibl Abu Rudeineh menanggapi kabar ini sebagai urusan internal Israel, sedangkan pihak Hamas melalui Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum, menganggap pemerintahan baru Israel “tetap menjadi entitas kolonial” sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

Terlepas dari suka cita kemenangan ini, koalisi Pemerintahan Israel yang baru ini menghadapi beberapa tantangan yang perlu penyelesaian, diantaranya tekanan untuk meningkatkan ekonomi setelah beberapa kali mengalami lockdown untuk menahan penyebaran Covid-19, dan juga merundingkan gencatan senjata jangka panjang dengan Hamas setelah kedua belah pihak bertempur dalam konflik 11 hari yang mematikan pada bulan Mei.