Organisasi Internasional

Pertemuan Liga Bangsa-Bangsa (Photo via BBC)

January 10 2023

10 Januari – Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, Momen Penting Liberalisme

Anita Susanto History, Politics, Security and Defence, Think Liberalisme, Liga Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional, Perang Dunia I 0

Pada 10 Januari 1920, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) secara resmi dibentuk setelah perjanjian Liga Bangsa-Bangsa yang pada satu tahun sebelumnya diratifikasi oleh 42 negara. LBB sendiri terbentuk akibat Perang Dunia I yang terjadi akibat pembunuhan dengan alasan politik di Sarajevo pada tahun 1914.

Akibat PD I, masyarakat Amerika Serikat dan juga Inggris mulai menyerukan keinginan untuk pembentukan badan internasional untuk menjaga perdamaian dunia, agar perang serupa tidak terjadi kembali. Saat itu, Presiden AS, Woodrow Wilson mengusulkan konsep dari organisasi internasional yang rampung pada tahun 1918 dengan membuat sketsa sebuah organisasi internasional dengan 14 poin yang mengarah pada berakhirnya perang.

Dokumen pendiriannya, yang dikenal sebagai Kovenan Liga Bangsa-Bangsa, dirancang selama negosiasi perdamaian di akhir Perang Dunia Pertama. Itu terdiri dari 26 pasal, dan mencakup banyak aspek organisasi, seperti persyaratan keanggotaan, fungsi organ utama, mekanisme penyelesaian damai perselisihan internasional, dan kewajiban Negara Anggota. Perjanjian itu juga memuat prinsip-prinsip utama yang mendasari LBB itu dibangun.[1]

Pada November 1918, Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Bulgaria menyetujui gencatan senjata untuk menghentikan pembunuhan dalam Perang Dunia I. Dua bulan kemudian, Sekutu, yang terdiri dari Inggris, Prancis, Uni Soviet, Italia, bertemu dengan Blok Sentral di Versailles untuk menuntaskan persyaratan perdamaian formal.[2]

Kemudian, Presiden Wilson mendesak perdamaian yang adil dan abadi, tetapi Inggris dan Prancis tidak setuju karena mereka memaksa ganti rugi perang yang keras dari Blok Sentral.[3] Namun, di samping itu, Liga Bangsa-Bangsa berhasil disetujui, yang dimulai dengan Perjanjian Versailles dan Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa yang diratifikasi oleh Senat AS.

Liga Bangsa-Bangsa juga bertugas mengawasi sistem Mandat. “Wilayah mandat” adalah bekas jajahan Jerman dan wilayah Utsmaniyah yang ditempatkan di bawah apa yang oleh Kovenan disebut sebagai “pengawasan” kekuasaan wajib sampai mereka dapat menjadi negara merdeka.^[4]

LBB sendiri mengadakan pertemuan pertamanya di Jenewa pada 15 November 1920 tanpa partisipasi Wilson karena alasan kesehatan. Selama tahun 1920-an, LBB berhasil menambah anggota baru dan berhasil memediasi perselisihan internasional kecil tetapi sering diabaikan oleh negara dengan kekuatan besar.

Pembentukan LBB menandai era baru kerjasama multilateral. Kovenan LBB mengikat negara anggotanya untuk mencoba menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Dengan bergabung dengan LBB, negara anggota juga meninggalkan diplomasi rahasia, berkomitmen untuk mengurangi persenjataan mereka, dan setuju untuk mematuhi hukum internasional. LBB dianggap sebagai upaya pertama untuk membangun sistem keamanan kolektif. Prinsip ini mengandalkan ide sederhana yang bagus pada teorinya: agresor terhadap negara anggota mana pun harus dianggap sebagai agresor terhadap semua negara anggota lainnya, namun tidak berjalan pada praktiknya.^[5]

Otoritas LBB, bagaimanapun, tidak ditentang secara serius sampai awal tahun 1930-an, ketika serangkaian peristiwa mengungkapnya sebagai tidak efektif. Jepang baru saja keluar dari organisasi tersebut setelah invasinya ke China dikecam, dan LBB juga tidak berdaya untuk mencegah persenjataan kembali Jerman dan invasi Italia ke Ethiopia.

Meskipun Kovenan LBB berfokus pada pencegahan konflik dan penyelesaian perselisihan secara damai, beberapa pasal merujuk pada peran LBB dalam mempromosikan kerja sama internasional di bidang-bidang seperti kesehatan, perdagangan narkoba, transit, kebebasan komunikasi, dan perdagangan manusia. Upaya di bidang ini menjadi semakin penting selama bertahun-tahun dan, dalam beberapa kasus, membuka jalan bagi pembentukan entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Badan Khusus dan Dana dan Program PBB.[6]

Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi antar pemerintah dunia pertama yang misi utamanya adalah menjaga perdamaian dunia. Didirikan pada 10 Januari 1920 setelah Konferensi Perdamaian Paris yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, ia berhenti beroperasi pada 20 April 1946. Paling banyak dari 28 September 1934 hingga 23 Februari 1935, ia memiliki 58 anggota. Setelah beberapa keberhasilan penting dan beberapa kegagalan awal di tahun 1920-an, Liga tersebut akhirnya terbukti tidak mampu mencegah agresi oleh kekuatan Poros di tahun 1930-an.[7]

Liberalisme sendiri hadir sebagai “tandingan” dari teori dalam Hubungan Internasional yang paling tua: realisme. Realisme sendiri menekankan bahwa tujuan sebuah negara adalah untuk mendapatkan power sebanyak-banyaknya untuk menghadapi dunia yang anarkis, sehingga tidak ada yang dapat menjamin negara manapun untuk melindunginya. Hasilnya, perang merupakan salah satu aktifitas yang dapat digunakan untuk mendapatkan power tersebut. Sehingga, kemungkinan bahwa perang terjadi terasa lebih besar dari sudut pandang realisme.

Bagi kaum liberal, LBB sebagai organisasi internasional memberikan elemen kedua yang menggarisbawahi teori mereka dengan asumsi negara pada dasarnya menginginkan perdamaian, dengan cara bekerja sama. Cukup dengan memiliki ‘meja besar’ permanen untuk berinteraksi dan melakukan diplomasi negara dapat menemukan cara untuk menyelesaikan perselisihan.[8] Teori ini melihat bahwa kebanyakan negara bersedia menerima kerja sama dengan aktor lain dan jarang untuk menolaknya. Menurut Ikenberry, kekuasaan negara itu penting, tetapi institusi internasional dan nilai-nilai liberal juga penting.^[9]

Organisasi internasional berfungsi untuk mengurangi kebutuhan akan perang dan menyediakan forum diplomasi yang dapat menawarkan solusi yang dapat diterima oleh mereka yang tengah berkonflik. Oleh karena itu, organisasi internasional merupakan inti dari pandangan liberal modern tentang hubungan internasional. Dengan berada di dalam satu institusi, perdamaian sendiri akan muncul secara alami karena menganut nilai dan institusi yang sama.

[1] “The League of Nations”, The United Nations Office at Geneva, https://www.ungeneva.org/en/library-archives/league-of-nations

[2] “League of Nations instituted”, History, https://www.history.com/this-day-in-history/league-of-nations-instituted

[3] Ibid.

[4] Op. Cit., The United Nations Office at Geneva

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] “The League of Nations”, E-International Relations, https://www.e-ir.info/2021/06/01/league-of-nations/

[8] Stephen McGlinchey dan Dana Gold, “Liberalism”, E-International Relations, https://www.e-ir.info/2022/05/20/liberalism/

[9] G. John Ikenberry, “Liberal Internationalism 3.0: America and the Dilemmas of Liberal World Order”, Perspectives on Politics, Vol. 7 No. 1, Maret 2009, hlm. 71-87, hlm. https://www.jstor.org/stable/40407217

Sebuah gambar menunjukkan kios surat kabar dengan pemandangan halaman depan surat kabar Etemad bertuliskan judul dalam bahasa Farsi "Malam akhir JCPOA" dengan menunjukan Menlu Iran dan wakilnya pada 16 Agustus 2022. (Foto oleh ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

September 29 2022

Iran Mengurangi Pengaruh AS: Anggota Tetap SCO

Anita Susanto Asia Pacific, Politics, Security and Defence, Think amerika serikat, Bandwagon, China, iran, nuklir, Organisasi Internasional 0

Iran akan meresmikan hubungannya dengan kekuatan “Timur”, bergerak mendekat pada poros kekuatan Tiongkok-Rusia karena restorasi kesepakatan nuklirnya dengan Amerika Serikat sampai saat ini belum menemukan kesepakatan.

Iran dikabarkan telah menandatangani keanggotaan penuh dalam Organisasi Kerjasama Shanghai (Shanghai Cooperation Organization atau SCO) setelah penantian selama lima belas tahun sejak mendaftar untuk pertama kali. Iran sendiri telah menjadi pengamat sejak tahun 2005, dan baru menjadi anggota pada tahun ini. Presiden Iran, Ebrahim Raisi mengatakan pada akhir minggu lalu bahwa Iran tengah memperluas keanggotaannya di organisasi tersebut.[1]

SCO sendiri dibentuk pada pertengahan tahun 2001, blok Asia tersebut telah menyumbang hampir sepertiga dari ekonomi dunia dan berfokus pada masalah keamanan regional, perjuangannya melawan terorisme regional, separatisme etnis dan ekstremisme agama. Hingga saat ini, prioritas SCO juga mencakup pembangunan daerah.[2] Ini termasuk negara-negara bekas Soviet seperti Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan dan Uzbekistan, dan baru-baru ini India dan Pakistan pun ikut mendekat ke blok tersebut.

Tawaran bagi Iran untuk menjadi keanggotaan penuh pertama kali disetujui tahun lalu. Persetujuan untuk menjadi anggota tetap ini terjadi pada saat yang kurang “tepat” karena saat ini Iran juga tengah mendiskusikan restorasi Joint Cooperation Plan of Act (JCPOA) dengan AS dimana Uni Eropa ikut mengambil peran sebagai penengah pada kesepakatan itu.

Pada bulan Juni lalu, Iran juga mendaftar untuk bergabung dengan kelompok ekonomi berkembang yang dikenal sebagai BRICS, yang meliputi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Bahkan pada bulan Agustus, Iran juga menjual drone militer kepada Rusia di tengah invasinya ke Ukraina. Tindakan Iran sendiri bukanlah sebuah hal yang tidak wajar, Iran merupakan negara kecil secara “power”, atau menurut Molis, kriteria terpenting yang menentukan posisi kekuasaan suatu negara adalah kekuatan komparatif dan posisi geopolitiknya.[3]

Dalam kata lain, Iran bukan merupakan negara besar seperti AS ataupun Rusia yang dapat menentukan nasibnya sendiri di ranah politik internasional, sanksi dan kesepakatan negara yang “lebih kuat” dapat diputus secara sepihak dan meninggalkan Iran dalam kebingungan seperti yang dilakukan oleh AS pada JCPOA. Menurut gagasan bandwagoning, negara kecil secara teori bersedia untuk mengejar “strategi akomodasi” dengan negara yang lebih besar.[4] Namun, Iran juga di sisi lain merupakan negara berdaulat yang ingin menentukan nasibnya dan menyelamatkan dirinya sendiri.

Jika sebelumnya, Iran telah mendekati Rusia sebagai mitra ekonominya, kini Iran mendekatkan dirinya pada blok “kekuatan” untuk bandwagoning dengan pihak kuat selain pihak barat untuk “menghindari” pengaruh AS terhadap negaranya. Menurut Mearsheimer (2001), negara lebih—terutama dengan kekuatan yang kecil—memilih keberpihakan dengan negara yang kuat, bahkan negara kecil memiliki sedikit pilihan selain daripada ikut bergabung dengan kekuatan yang terbatas jumlahnya atau tidak tersedia sama sekali.[5]

Untuk itu, ada kemungkinan Iran tidak merestorasi JCPOA karena perekonomiannya dapat dibantu oleh SCO sedangkan “senjata utama” AS dan pihak barat terhadap pelanggaran nuklir Iran adalah sanksi ekonomi yang berusaha dicabut oleh Iran. “Iran telah berhasil mulai keluar dari keterasingannya,” kata Trita Parsi, wakil presiden dari Quincy Institute di Washington, DC.[6]

Aliansi ini tampaknya memiliki unsur politis, terutama melihat bagaimana perpolitikan internasional saat ini yang membuat Rusia dan China menjauh dari negara-negara Barat dan berusaha mendekati negara-negara di Asia dan Timur Tengah. Bandwagoning juga tidak hanya bermanfaat bagi negara kecil, tetapi negara yang lebih kuat juga. Rusia dan China juga mendapat “dukungan” dari negara-negara seperti Iran untuk “menghalau” kekuatan AS dan sekutu baratnya.

[1] Nadeen Ebrahim, “Iran inches one step closer to Russia and China as nuclear talks falter”, CNN, 16 September 2022, https://edition.cnn.com/2022/09/16/middleeast/iran-joins-shanghai-coop-mime-intl/index.html

[2] “Shanghai Cooperation Organization”, United Nations, https://dppa.un.org/en/shanghai-cooperation-organization

[3] A. Molis, “The role and interests of small states in developing European security and defence policy”, Baltic Security & Defence Review, 2006

[4] Sandya Nishanthi Gunasekara. “Bandwagoning, Balancing, and Small States: A Case of Sri Lanka”, Asian Social Science, Vol. 11, No, 28, 2015, https://pdfs.semanticscholar.org/809a/dc2e96225c66bb402ada0923652b8d2f7a4d.pdf

[5] Ibid.

[6] Op. Cit., Ebrahim

Palang merah dengan latar belakang kamuflase (Stock photo via Getty Images)

August 23 2022

History 22 Agustus – Palang Merah Internasional Didirikan

Anita Susanto America, Europe, Health, History, Social and Culture Kesehatan, Organisasi Internasional, Palang Merah, Perang, Perang Dunia I, Perang Dunia II, Sejarah 0

Pada 22 Agustus tahun 1864, Konvensi Jenewa terkait Perbaikan Kondisi Tentara yang Terluka dan Sakit di Lapangan (atau dikenal dengan the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick of Armies in the Field) diadopsi oleh 12 negara lewat pertemuan di Jenewa. Perjanjian tersebut dipimpin oleh seorang advokat kemanusiaan Swiss, Jean-Henri Dunant yang menyerukan perawatan non-partisan kepada orang terluka pada saat perang dan memberikan netralitas personel medis.

Ia juga mengusulkan penggunaan lambang internasional untuk menandai personel dan perbekalan medis. Untuk menghormati kewarganegaraan Dunant, sebuah palang merah dengan latar belakang putih—bendera Swiss terbalik—dipilih. Organisasi tersebut kemudian dikenal sebagai Komite Internasional Palang Merah. Palang Merah adalah jaringan kemanusiaan internasional yang mulai dibentuk sejak tahun 1863 di Swiss yang nantinya memiliki cabang di seluruh dunia yang memberikan bantuan kepada korban bencana, konflik bersenjata, dan krisis kesehatan.

Palang Merah ini dibentuk karena kesadaran Dunant pada tahun 1859 ketika ia menyaksikan hasil dari Pertempuran Solferino di Italia dimana personil medis tidak banyak ditemukan. Pertempuran itu menyebabkan sekitar 40.000 tentara tewas, terluka atau hilang, dan baik tentara, serta penduduk di wilayah itu, tidak diperlengkapi dengan baik untuk menghadapi jatuhnya korban sebanyak itu.

Pada tahun 1862, Dunant menerbitkan sebuah buku, A Memory of Solferino, di mana ia menganjurkan pembentukan organisasi bantuan nasional yang terdiri dari sukarelawan terlatih yang dapat menawarkan bantuan kepada tentara yang terluka perang, di sisi mana pun pertempuran mereka berada. Tahun berikutnya, Dunant menjadi bagian dari komite yang berbasis di Swiss yang menyusun rencana untuk asosiasi bantuan nasional. Awalnya organisasi ini hanya terdiri dari sukarelawan terlatih yang dapat menawarkan bantuan kepada tentara yang terluka pada saat perang, terlepas dari sisi pertempuran mana mereka berada.

Pada kurun waktu yang sama, Kekaisaran Ottoman juga menyadari pentingnya personil medis, namun alih-alih menggunakan lambang salib merah, kekaisaran ini menggunakan lambang bulan sabit merah yang kemudian diikuti oleh banyak negara Islam.

Pada tahun 1901, Dunant menerima Hadiah Nobel Perdamaian untuk jasanya yang begitu besar. Sejak saat itu, Palang Merah berkembang menjadi organisasi kemanusiaan yang banyak membantu korban perang. Selama Perang Dunia I, organisasi tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari sekitar 100 cabang lokal pada tahun 1914 menjadi lebih dari 3.800 cabang empat tahun kemudian. Palang Merah merekrut 20.000 perawat untuk dinas militer dan memberikan dukungan bagi pasukan AS dan Sekutu serta pengungsi sipil.

Dalam Perang Dunia II, upaya organisasi ini merekrut lebih dari 104.000 perawat untuk angkatan bersenjata dan mengirim lebih dari 300.000 ton pasokan medis ke luar negeri. Pada tahun 1941, Palang Merah memulai program donor darah nasional untuk mengumpulkan darah bagi angkatan bersenjata AS dan pada tahun 1945, layanan tersebut telah mengumpulkan lebih dari 13 juta liter darah.