Kedutaan

Parlemen Australia akan mengesahkan undang-undang untuk menghentikan Rusia membangun kedutaan besar baru di Canberra karena kekhawatiran terkait keamanan nasional.

Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan bahwa undang-undang tersebut akan mencabut sewa Rusia atas lahan tersebut di ibu kota, berdasarkan saran dari lembaga keamanan.

“Pemerintah telah menerima saran keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran Rusia yang baru begitu dekat dengan Gedung Parlemen,” kata Albanese kepada wartawan. 

“Kami bertindak dengan cepat untuk memastikan lahan sewa tersebut tidak menjadi kehadiran diplomatik resmi”, tambahnya.

Langkah ini mengikuti sengketa panjang terkait lahan tersebut setelah pengadilan federal Australia memutuskan bulan lalu bahwa perintah penggusuran yang dikeluarkan oleh National Capital Authority (NCA) – badan pemerintah yang bertugas mengatur perencanaan kota – tidak valid.

“Jelas, keputusan hari ini diambil dalam kepentingan keamanan nasional Australia, dan saya berterima kasih kepada koalisi [oposisi] dan anggota parlemen di DPR dan Senat atas kerjasama mereka dalam hal ini,” kata Albanese.

Sebelumnya, Rusia membeli sewa di kawasan diplomatik Canberra pada tahun 2008 dan mendapatkan persetujuan pembangunan pada tahun 2011. Menurut persetujuan tersebut, pekerjaan seharusnya selesai dalam waktu tiga tahun, tetapi kedutaan tersebut hanya sebagian dibangun.

NCA kemudian memutuskan untuk mengakhiri sewa Rusia dengan alasan bahwa “pekerjaan yang belum selesai terus berlangsung mengurangi keindahan, pentingnya, dan martabat dari area yang diperuntukkan bagi misi diplomatik”.

Pengakhiran sewa tidak berdampak pada kedutaan Rusia yang sudah ada, yang berlokasi di bekas kedutaan Uni Soviet di pinggiran kota Griffith, yang lebih jauh dari Gedung Parlemen.

Menteri Urusan Dalam Negeri Clare O’Neil mengatakan “masalah utama” dengan kedutaan besar Rusia yang diusulkan adalah lokasinya karena lahan tersebut berada tepat di sebelah parlemen. Dia mengatakan tidak ada kedutaan besar yang diizinkan dibangun di sana.

Albanese mengatakan pemerintahnya mengantisipasi respons dari Rusia terkait keputusan tersebut dan bahwa mereka “akan menunggu respons apa yang terjadi”.

 

 

 

Turut berkaitan dengan isu invasi di Ukraina

Isu ini juga turut berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina, di mana Australia mengecam tindakan Rusia sebagai ilegal dan tidak bermoral. 

“Kami tidak berharap Rusia berada dalam posisi untuk membicarakan hukum internasional, mengingat penolakan mereka yang konsisten dan berani terhadapnya dengan invasi mereka ke Ukraina,” katanya.

Kedutaan besar Rusia sebelumnya menyatakan bahwa mereka bertekad untuk menyelesaikan pembangunan tersebut, meskipun adanya penolakan dari Australia.

Australia adalah salah satu pendukung terbesar di luar NATO bagi Ukraina dan telah menyediakan bantuan, amunisi, dan peralatan pertahanan kepada negara tersebut sejak invasi Rusia penuh di Ukraina pada Februari 2022.

Australia juga telah melarang ekspor bijih alumina dan aluminium, termasuk bauksit, ke Rusia, dan memberlakukan sanksi terhadap lebih dari 1.000 individu dan entitas Rusia.

Juru bicara pertahanan oposisi Australia, Andrew Hastie, mengatakan partainya mendukung pemerintah dalam hal keamanan nasional.

“Rusia tidak bertindak dengan itikad baik terhadap tetangganya dalam beberapa waktu terakhir. Mereka terus melancarkan kampanye [di Ukraina] yang merusak prinsip kedaulatan wilayah dan politik,” kata Hastie.

“Ada kekurangan kepercayaan. Ada risiko nyata bagi kepentingan nasional kita di sini, dan saran keamanan adalah bahwa sewa ini harus diakhiri.”