Pusat Data Nasional Diretas, Baik Kominfo dan BSSN Belum Tahu Pelaku Peretasan

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami kasus peretasan yang menyebabkan gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak seminggu yang lalu. PDNS mengalami gangguan dikarenakan serangan siber ransomware, di mana pelaku juga meminta tebusan sebesar USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar. 

Selain itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian juga menyatakan bahwa PDN telah mengalami gangguan sejak tanggal 20 Juni 2024 lalu dikarenakan serangan siber bentuk ransomware dengan nama brain chiper ransomware Lockbit 3.0.

Dalam upaya mendalami insiden ini, Tim Siaga BSSN sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait, yakni Kominfo maupun Telkom Sigma, sebagai lembaga yang mengelola Pusat Data Sementara.

Tidak hanya itu, Kepala BSSN Hinsa juga menyatakan tidak ada cadangan atau ‘back up’ untuk data-data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang telah mengalami gangguan dengan serangan siber tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Hinsa menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan adanya permasalahan utama dalam tata kelola ketahanan siber Indonesia, yang di mana mestinya data-data tersebut bisa diselamatkan jika terdapat cadangan pada PDNS lainnya.

Sebagaimana tercatut dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, seharusnya terdapat cadangan data. 

PDNS 1 berlokasi di Serpong sedangkan PDNS 2 berlokasi di Surabaya, dan pemerintah juga memiliki Pusat Data Nasional di Batam. Kepala BSSN Hinsa menuturkan bahwa hanya terdapat sekitar dua persen data dari PDNS 2 yang sudah tercadangkan di PDN yang berlokasi di Batam. 

Dampak serangan siber

Terdapat setidaknya 282 tenant layanan pemerintah yang terdampak dari serangan siber ini, termasuk layanan imigrasi Kemenkumham. Selain itu, per 26 Juni 2024, baru terdapat 5 dari 44 tenant yang berhasil dipulihkan datanya, sedangkan data yang tidak memiliki cadangan tidak bisa diselamatkan.

Merespons insiden ini, SAFEnet menggagas petisi yang mendesak Menteri Kominfo yakni Budi Arie untuk mundur dari jabatannya. SAFEnet menyatakan hal ini dilakukan karena tidak adanya penjelasan situasi kepada publik tentang apa yang sedang terjadi. Selain itu, SAFEnet juga mendesak agar serangan siber dan dampaknya dapat diinformasikan kepada publik dengan segera dan terbuka.